Papuanewsonline.com
Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan
Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura
BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital
Enam Warga Sipil Ditembak Di Tembagapura, Aktivis Deby Santoso Desak Proses Hukum Transparan
Direktur Law Firm Golda: Transaksi Perkara Di Timika Semakin Subur, Masyarakat Miskin Jadi Korban
BADKO HMI Papua Dukung Penertiban Tambang Ilegal oleh Gubernur Papua Tengah
DPR Papua Tengah, Mimika dan Puncak Bentuk Tim Khusus Tangani Konflik Kwamki Narama
Kejati Papua Mandul Tetapkan Yunus Wonda Jadi Tersangka, Mahasiswa Kembali Geruduk Kejagung
BERITA TAG Politik
Homepage
Sukseskan Program Pemerintah, Kapolri Ajak GP Ansor-Banser Perkuat Kolaborasi Jaga Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Yogyakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pengarahan dan pembekalan sekaligus membuka latihan instruktur dan kursus pelatih II GP Ansor, Banser dan Majelis Dzikir Sholawat (MDS) Rijalul Ansor. Dalam kesempatan itu, Sigit menekankan soal penguatan sinergisitas dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia juga mengajak organisasi saya Nahdlatul Ulama (NU) itu untuk menyukseskan seluruh program pemerintah. "Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan kualitas sumber daya manusia kader NU, Banser, dan Ansor akan semakin meningkat untuk menjaga stabilitas kamtibmas, mendukung program pemerintah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Sigit di Lapangan Olahraga SPN Selopamioro, Bantul, Yogyakarta, Sabtu (14/2/2026).Menurut Sigit, seluruh elemen bangsa harus bersatu padu di tengah keberagaman suku, budaya, agama. Hal itu, kata Sigit merupakan kekuatan utama Bangsa Indonesia. Apalagi, menurut Sigit, situasi global saat ini sedang tidak menentu dan berdampak kepada situasi dalam negeri. Sebabnya diperlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat seluruh anak bangsa. "Di tengah tekanan ekonomi global, perekonomian Indonesia masih berada pada posisi stabil, hal tersebut tidak terlepas dari implementasi Misi Asta Cita serta berbagai kebijakan dan program Pemerintah lainnya," ujar Sigit. "Saya menitipkan agar NU, Banser, Ansor agar terus beriringan bersama-sama Polri, meningkatkan sinergisitas, kebersamaan, dan kolaborasi agar semakin kuat," tambah Sigit menekankan. Lebih dalam, Sigit menegaskan, seluruh jajaran Polri harus bahu membahu dengan NU, Ansor, Banser, dari tingkat pusat hingga daerah untuk menjaga dan membangun bangsa agar menjadi lebih baik."Tunjukkan kepada dunia Indonesia adalah negara yang luar biasa, mampu melompat dari negara berkembang menjadi negara maju, dan dipandang oleh dunia internasional," tutup Sigit. PNO-12
15 Feb 2026, 15:04 WIT
DPR Papua Tengah Setuju Hentikan Eksploitasi SDA Ilegal, Konflik Kapiraya Dipicu Tambang Ilegal
Papuanewsonline.com, Nabire – Eskalasi konflik di Distrik
Kapiraya, Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, menjadi perhatian serius setelah
praktik penambangan tanpa izin resmi diduga kuat menjadi pemicu gesekan
antarwarga.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah
mengambil sikap tegas dengan menyetujui penghentian total seluruh aktivitas
eksploitasi sumber daya alam yang tidak memiliki izin resmi di wilayah
perbatasan Kabupaten Deiyai-Mimika-Dogiyai.Wakil Ketua II DPR Provinsi Papua Tengah, Petrus Izaack
Suripatti, mengungkapkan bahwa eksploitasi kekayaan alam tanpa aturan telah
merusak tatanan sosial masyarakat adat. Menurutnya, praktik tambang liar tidak hanya merusak
ekosistem hutan secara luas, tetapi juga sengaja menciptakan gesekan antar
kelompok untuk memuluskan kepentingan ekonomi pihak ketiga yang tidak
bertanggung jawab. "Kami telah menyetujui agar segera menghentikan seluruh
aktivitas eksploitasi SDA secara ilegal yang dicurigai sebagai akar masalah
konflik ini," tegas Petrus (13/2/26).Petrus mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Gubernur
Papua Tengah, Meki Nowipa, dalam mengkonsolidasikan kerja sama lintas daerah
bersama Kesbangpol, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta kepala daerah dari
Kabupaten Deiyai, Mimika, dan Dogiyai. Langkah ini dinilai sangat konstruktif
untuk membentuk tim penanganan konflik yang terpadu di wilayah yang memiliki
batas administratif saling bersinggungan."Kami meminta aparat penegak hukum bertindak tanpa
kompromi terhadap para pelaku yang memanfaatkan situasi untuk memecah belah
masyarakat," pinta Petrus.Petrus menegaskan bahwa kedua komunitas adat tersebut
merupakan saudara yang memiliki sejarah panjang hidup berdampingan secara
damai. Kehadiran negara sangat diharapkan untuk memberikan jaminan
keamanan dan mencegah terjadinya pemindahan massa warga dari tanah leluhur
mereka. DPR Provinsi Papua Tengah mengingatkan agar penetapan batas
administratif oleh pemerintah pusat atau daerah tidak mengabaikan sejarah
ulayat masyarakat."Negara harus menghargai wilayah adat yang telah diakui
secara turun temurun. Jangan sampai penetapan batas administratif justru
menggunakan metode yang bertentangan dengan nilai lokal sehingga memicu konflik
baru," tegas Petrus. Penulis: Jid
Editor: GF
14 Feb 2026, 21:24 WIT
Polda Maluku Sosialisasi Pentingnya Tertib Berlalulintas Kepada Siswa SMA Negeri 5 Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalulintas, Satgas Preemtif Operasi Keselamatan Salawaku Polda Maluku terus memaksimalkan sosialisasi terkait pentingnya tertib dalam berlalulintas di jalan raya.Selain masyarakat, himbauan keselamatan berlalulintas juga kerap disampaikan khusus kepada para pelajar yang diharapkan dapat menjadi pelopor keselamatan.Hari ini, Kamis (12/2/2026), sosialisasi tersebut disampaikan tim Satgas Preemtif kepada para pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Ambon."Kepada para pelajar tim Satgas Preemtif memberikan sosialisasi terkait pentingnya tertib berlalu lintas saat berkendara di jalan serta pentingnya mengetahui rambu-rambu lalu lintas sejak dini," ungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K.Selain menyampaikan pentingnya menjaga keselamatan di jalan raya, personel Satgas Preemtif juga mengajak para pelajar untuk menjadi teladan dan pelopor keselamatan berlalulintas di tengah masyarakat. "Para pelajar diharapkan dapat menjadi teladan yang baik dan spirit dalam membangun budaya tertib berlalu lintas," jelasnya.Menurutnya, dari data yang ada tercatat banyaknya korban kecelakaan lalu lintas berasal dari para pelajar. Kondisi ini sangat berbanding terbalik dengan spirit anak muda sebagai generasi penerus untuk membangun negeri."Dengan kegiatan ini, diharapkan para pelajar bisa tercerahkan tentang pentingnya tertib berlalulintas untuk keselamatan bersama," pungkasnya. PNO-12
13 Feb 2026, 14:24 WIT
Perkuat Meritokrasi, Polri Konsolidasikan Asesor Assessment Center
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri menggelar kegiatan bertajuk "Konsolidasi Asesor Assessment Center Polri Tahun 2026" di Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis (12/2/2026). Mengusung tema "Penguatan Assessment Center Polri sebagai Komponen Utama dalam Pembinaan Karier untuk Mewujudkan SDM yang Unggul", kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan persepsi para penguji kompetensi di seluruh Indonesia.Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo mewakili Asisten Kapolri bidang SDM. Dalam sambutan As sdm kapolri yang dibacakan Brigjen Langgeng, As SDM menekankan Polri terus mematangkan langkah transformasi reformasi menuju organisasi yang modern dan profesional melalui tata kelola personel yang lebih transparan dan akuntabel."Penguatan sistem meritokrasi melalui assessment center yang multi-tools dan multi-assessor untuk pembinaan karier anggota Polri agar terpilih personel Polri yang berintegritas dan berkompeten di tengah dinamika tantangan global yang kian kompleks". Jelas Brigjen Langgeng.Sebagai instrumen vital dalam mewujudkan transformasi tersebut, Polri mengoptimalkan peran Assessment Center. Fasilitas ini menjadi "filter" strategis untuk mengukur kompetensi manajerial para calon pemimpin Polri di berbagai tingkatan. Melalui metodologi yang saintifik dan objektif, Assessment Center memastikan bahwa setiap jabatan diemban oleh personel yang tepat (right man on the right place), sekaligus menghapus stigma subjektivitas dalam jenjang karier kepolisian."Tahun ini Polri memperkuat meritokrasi pembinaan karier melalui Assessment Center, sehingga konsolidasi ini diperlukan untuk analisa evaluasi perbaikan ke depan yang lebih baik. Visi besar kami adalah mewujudkan SDM unggul tidak hanya bagi internal Polri, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia," ujar Langgeng.Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber eksternal dari Perkumpulan Assessment Center Indonesia untuk memberikan perspektif profesional mengenai standar penilaian terkini. Hadir pula Kabagpenkompeten, Karo SDM Polda jajaran dan seluruh assessor Polri baik secara fisik maupun daring.Sejak dirintis pada tahun 2009, Assessment Center Polri telah menunjukkan lompatan besar. Hingga tahun 2025, Polri tercatat memiliki 1.763 asesor yang tersebar di seluruh tanah air. Capaian ini diperkuat dengan Akreditasi "A" dari BKN, sertifikasi internasional ISO 9001:2015, hingga deretan Rekor MURI untuk kategori pelatihan asesor dan jumlah asesi terbanyak dalam 15 tahun.Kepercayaan lembaga di luar Polri pun meningkat, jika pada 2021 hanya terdapat 18 instansi mitra, pada tahun 2025 jumlahnya melonjak menjadi lebih dari 50 instansi dengan total lebih dari 2.500 asesi eksternal. Sebagai bentuk apresiasi, dalam acara ini juga diberikan penghargaan kepada Polda-polda berprestasi yang mampu menjaga kualitas penilaian, baik di lingkup internal maupun layanan eksternal."Assessment Center Polri berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem, menguatkan metodologi dan menjaga integritas dalam setiap proses asesmen guna melahirkan kader-kader pimpinan bangsa yang unggul, berintegritas dan profesional demi masa depan Indonesia," tutup Langgeng. PNO-12
13 Feb 2026, 14:09 WIT
Soal Mogok Kerja Freeport, Karyawan Desak DPRK Mimika Bentuk Pansus
Papuanewsonline.com, Mimika – Isu terkait karyawan mogok
kerja (Moker) PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali mencuat. Puluhan karyawan
yang tergabung dalam kelompok Moker menggelar aksi damai di Kantor DPRK Mimika,
Kamis (12/2/26), menuntut pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRK. Aksi
ini merupakan puncak kekecewaan para karyawan yang merasa masalah mereka belum
terselesaikan secara tuntas.Para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi mereka, berharap
para wakil rakyat dapat memberikan solusi yang adil dan transparan atas
permasalahan yang telah berlangsung lama ini. Pembentukan Pansus diharapkan menjadi wadah efektif untuk
menjembatani kepentingan karyawan dan perusahaan, serta mencari jalan keluar
yang memuaskan semua pihak.Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, menanggapi
tuntutan tersebut dengan menyatakan bahwa pihaknya selama ini telah berupaya
menyuarakan permasalahan Moker melalui berbagai forum, termasuk Rapat Dengar
Pendapat (RDP). Ia berjanji akan menyampaikan tuntutan pembentukan Pansus
kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK. "Kami di Komisi
III tidak pernah tinggal diam. Kami terus menyuarakan masalah ini dan akan
menindaklanjuti tuntutan pembentukan Pansus dengan menyampaikannya kepada
pimpinan serta seluruh anggota DPRK," ungkap Herman.Anggota DPRK Mimika, Herman Tangkepare, menambahkan bahwa
pihaknya membutuhkan data dan dokumen pendukung yang lengkap dari para karyawan
Moker, termasuk salinan putusan hukum terkait permasalahan mogok kerja.
Dokumen-dokumen ini akan menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut di DPRK. "Jika ada keputusan hukum dan dokumen lainnya yang
mendukung tuntutan, silakan serahkan kepada kami. Mari kita duduk bersama dan
membahas langkah-langkah konkret yang akan diambil agar masalah ini dapat
ditangani secara serius, termasuk kemungkinan pembentukan Pansus,"
tuturnya. Penulis: Abim
Editor: GF
12 Feb 2026, 22:53 WIT
Ratusan Korban Mogok Kerja Freeport Geruduk Dprk Mimika, Tuntut Keadilan Setelah 9 Tahun
Papuanewsonline.com, Mimika – Ratusan korban mogok kerja PT
Freeport Indonesia (PTFI) menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRK Mimika.
Dengan membawa poster dan pduk, massa aksi menuntut keadilan atas hak-hak
buruh yang dinilai belum dipulihkan sejak peristiwa mogok kerja yang terjadi
sembilan tahun lalu. Aksi ini menunjukkan kekecewaan mendalam serta harapan
agar suara mereka didengar oleh para wakil rakyat. (12/2/26)Dalam aksinya, para buruh yang terdampak mogok kerja
menuliskan pesan-pesan tuntutan di pduk, salah satunya menyatakan bahwa
mogok kerja tahun 2017 telah dinyatakan sah sesuai Perjanjian Kerja Bersama dan
Nota Kesepahaman. Mereka mendesak PT Freeport Indonesia untuk membawa masalah
ini ke jalur penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), bukan justru
menghukum buruh, memutus hak secara sepihak, atau membiarkan para pekerja
terkatung-katung tanpa kejelasan. Bagi mereka, mogok kerja merupakan hak konstitusional yang
sah secara hukum, sehingga negara tidak boleh berdiam diri.Massa aksi mendesak DPRK Mimika untuk segera membentuk
panitia khusus (Pansus) yang bertugas menyelesaikan persoalan yang menimpa
8.300 buruh terdampak mogok kerja. Isu divestasi saham pemerintah sebesar 51
persen juga turut disuarakan dalam aksi tersebut. Menurut mereka, keuntungan yang didapatkan dari divestasi
saham tidak sebanding dengan penderitaan serta ratusan nyawa yang disebut
hilang dalam pusaran konflik industrial tersebut. "Kami minta bapak ibu anggota DPRK segera membentuk
Pansus. Jangan hanya duduk di sini lalu pulang tanpa memberikan solusi,"
tegas Koordinator Aksi, James Billy Laly.Para demonstran mengingatkan agar persoalan yang menimpa
para buruh tidak dijadikan komoditas politik atau ladang bisnis yang hanya
menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dalam aksi damai tersebut, massa menyampaikan lima poin
tuntutan utama, yang meliputi penghentian praktik "negara dalam
negara" oleh PT Freeport Indonesia, peran aktif DPRK dan Pemkab Mimika,
penyelesaian sengketa mogok kerja sebagai syarat mutlak dalam RUPS mendatang,
pembentukan Pansus Moker oleh DPRK Mimika, serta pemberian ruang komunikasi
selama 21 hari untuk penyelesaian yang adil dan bermartabat. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Feb 2026, 22:43 WIT
Kapolri Hadiri Gala Dinner General Assembly ASEAN TUC 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri Gala Dinner General Assembly ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) 2026 yang digelar di Hotel Gran Melia, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa malam (10/2/2026). Kehadiran Kapolri menjadi bagian dari rangkaian pertemuan tingkat tinggi konfederasi buruh se-Asia Tenggara yang mempertemukan delegasi pekerja dari berbaogai negara di kawasan.Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang kembali terpilih sebagai Presiden ASEAN TUC. Diketahui, Andi Gani mendapat dukungan penuh pimpinan konfederasi serikat pekerja ASEAN dan terpilih secara aklamasi untuk periode terbaru.“Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Andigani yang kembali terpilih sebagai Presiden ASEAN TUC. ASEAN TUC merupakan organisasi buruh tingkat ASEAN yang memiliki kurang lebih 20 juta anggota, sehingga ini merupakan organisasi yang sangat besar dan berpengaruh. Tentu hal ini menjadi kebanggaan bagi kita semua, khususnya Indonesia, karena Bapak Andigani telah terpilih untuk ketiga kalinya,” ujar Jenderal Sigit.Kapolri juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden TUC Asia-Pasifik atas dukungan yang terus diberikan, serta menilai pertemuan tersebut sebagai momentum penting untuk mempererat silaturahmi antarperwakilan buruh di kawasan ASEAN.“Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden TUC Asia-Pasifik yang terus memberikan dukungan dan kehadirannya. Malam ini menjadi malam yang penuh kehangatan karena kita dapat berjumpa dan bersilaturahmi langsung dengan delegasi-delegasi buruh dari negara-negara ASEAN,” katanya.Lebih lanjut, Kapolri mengapresiasi penghargaan yang diberikan kepada Desk Ketenagakerjaan Polri. Menurutnya, apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Polri untuk terus memberikan pendampingan dalam berbagai persoalan hubungan industrial“Kami juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Desk Ketenagakerjaan. Apresiasi ini tentu menjadi motivasi bagi Desk Ketenagakerjaan untuk terus memberikan pendampingan terhadap berbagai permasalahan hubungan industrial, sekaligus berperan sebagai problem solver atas persoalan-persoalan yang ada,” jelasnya.Kapolri menegaskan bahwa seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan perusahaan. Ia menilai hubungan usaha yang kondusif akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan buruh.“Yang terpenting, kita semua memiliki komitmen yang sama untuk menjaga iklim hubungan industrial yang harmonis antara buruh dan perusahaan. Dengan hubungan usaha yang baik, kita berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat, dan pada akhirnya kesejahteraan buruh pun semakin terwujud,” pungkas Kapolri.Sebagai informasi, ASEAN TUC merupakan konfederasi buruh terbesar di kawasan yang mewakili lebih dari 20 juta pekerja dan berfokus pada advokasi, perlindungan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan pekerja. PNO-12
12 Feb 2026, 13:47 WIT
Mualem Masuk 5 Besar Cawapres 2029, Survei Anak Muda Soroti Figur Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta – Muzakir Manaf, yang dikenal
luas dengan sebutan Mualem, kembali menjadi sorotan publik nasional setelah
namanya masuk dalam lima besar calon wakil presiden (cawapres) 2029 versi
survei Muda Bicara ID.Dalam hasil survei yang diterima media ini pada Rabu, 11
Februari 2026, Mualem yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Aceh meraih
dukungan sebesar 13,5 persen dari responden, menempatkannya di posisi ketiga
nasional.Survei tersebut mencatat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi
berada di peringkat pertama dengan perolehan 18,38 persen, disusul Purbaya
Yudhi Sadewa di posisi kedua dengan 14 persen, serta Mualem di posisi ketiga.Masuknya Mualem dalam jajaran teratas bursa cawapres
menegaskan kuatnya daya tarik figur berlatar belakang pejuang dan pemimpin
daerah dalam preferensi politik generasi muda.Berikut adalah 10 nama yang dinilai layak menjadi cawapres
2029 versi anak muda:1. Dedi Mulyadi (18,38%)2. Purbaya Yudhi Sadewa (14%)3. Muzakir Manaf (13,5%)4. Agus H. Yudhoyono (11,88%)5. Pramono Anung (8,88%)6. Anies Baswedan (8,63%)7. Sherly Tjoanda (7,25%)8. Mahfud MD (6,63%)9. Gibran Rakabuming Raka (6,13%)10. Ferry Irwandi (4,75%)Kehadiran Ferry Irwandi sebagai satu-satunya tokoh berlatar
belakang masyarakat sipil di jajaran sepuluh besar menunjukkan terbukanya ruang
politik bagi figur non-partai dan aktivis di mata pemilih muda.Survei Muda Bicara ID ini dilaksanakan pada periode 10
November hingga 10 Desember 2025 dengan melibatkan 800 responden berusia 17
hingga 40 tahun yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.Hasil survei tersebut mencerminkan dinamika preferensi
politik generasi muda yang semakin beragam, rasional, dan terbuka terhadap
berbagai latar belakang kepemimpinan.
Masuknya Mualem dalam lima besar cawapres 2029 menjadi
sinyal penting bagi peta politik nasional, sekaligus menegaskan peran strategis
tokoh daerah dalam kontestasi kepemimpinan di masa mendatang. (GF)
12 Feb 2026, 00:35 WIT
DPD GAMKI Papua Tengah Perkuat Legalitas Melalui Pendaftaran di Kesbangpol
Papuanewsonline.com, Nabire – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan
Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Provinsi Papua Tengah secara resmi
mendaftarkan keberadaan organisasinya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol) Provinsi Papua Tengah, Selasa (10/2/2026).Pendaftaran ini dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan
persyaratan administrasi organisasi, sekaligus menegaskan komitmen DPD GAMKI
Papua Tengah untuk berperan aktif, konstruktif, dan bertanggung jawab dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di wilayah Provinsi Papua Tengah.Ketua Tim Caretaker DPD GAMKI Provinsi Papua Tengah, Anis
Labene, B.Sc., yang juga merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi
Papua Tengah, hadir langsung bersama Sekretaris Tim Caretaker, Jemi Patabang,
S.Pd., M.Si., yang turut menjabat sebagai Anggota DPR Provinsi Papua Tengah,
dalam proses pendaftaran tersebut.Dalam kesempatan itu, Anis Labene menegaskan bahwa
keberadaan GAMKI di Papua Tengah diharapkan dapat menjadi mitra strategis
pemerintah daerah dalam mendorong penguatan nilai-nilai kebangsaan, toleransi,
serta meningkatkan partisipasi generasi muda Kristen dalam pembangunan daerah.“Pendaftaran ini bukan sekadar formalitas administrasi,
tetapi menjadi langkah awal bagi GAMKI Papua Tengah untuk bergerak lebih aktif,
terstruktur, dan legal dalam menjalankan program-program organisasi yang
berpihak pada kepentingan Gereja, masyarakat dan pembangunan sumber daya
manusia,” ujarnya.Pihak Kesbangpol Provinsi Papua Tengah menerima dan
memproses pendaftaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta
menyambut baik kehadiran organisasi kepemudaan yang berorientasi pada penguatan
persatuan, demokrasi, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dengan terdaftarnya DPD GAMKI Provinsi Papua Tengah di
Kesbangpol, organisasi ini secara resmi dapat melaksanakan seluruh aktivitas
kelembagaan dan program kerja secara sah, terkoordinasi, serta bersinergi
dengan pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat.
Ke depan, DPD GAMKI Papua Tengah diharapkan mampu
menghadirkan program-program yang inovatif, inklusif, dan berdampak nyata bagi
pengembangan kapasitas generasi muda serta kemajuan pembangunan di Papua
Tengah. (GF)
10 Feb 2026, 16:02 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
