Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
DPRK Mimika Soroti Pentingnya Transparansi Anggaran MBG Dan Waspadai Peran Koperasi
Papuanewsonline.com, Timika – Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang
transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menegaskan program unggulan nasional
ini harus dikelola secara terbuka, terutama terkait mekanisme koperasi yang
terlibat agar tidak terjadi kendala di lapangan.Menurut Primus, transparansi menjadi kunci utama agar tidak
ada dana yang tertahan atau tersendat penyalurannya. “Kami berharap pengelolaan anggaran ini benar-benar
transparan, khususnya yang berkaitan dengan koperasi, sehingga semuanya dapat
dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujarnya. Pihak legislatif juga memastikan akan terus melakukan
pengawasan ketat agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.Saat ini, pelaksanaan MBG di Mimika diketahui sedang
dihentikan sementara menyusul masuknya masa libur sekolah. Program ini direncanakan akan kembali beroperasi secara
penuh setelah kegiatan belajar mengajar dimulai kembali. DPRK berharap saat
dimulai nanti, pelayanan dan penyaluran manfaat bisa kembali maksimal bagi para
siswa.DPRK menilai program ini memiliki manfaat besar dalam
mendukung pemenuhan gizi anak serta meningkatkan semangat belajar. Oleh karena itu, dengan pengawasan yang optimal, diharapkan
MBG dapat berjalan berkesinambungan, memberikan dampak nyata bagi kesehatan
pelajar, serta bebas dari praktik yang tidak bertanggung jawab. Penulis: JidEditor: GF
11 Apr 2026, 13:06 WIT
DPRK Mimika Dukung Penuh Pembangunan Gedung C2 RSUD Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) resmi menyepakati pembangunan
Gedung Perawatan C2 RSUD Mimika dengan nilai anggaran mencapai Rp 242 miliar.
Proyek strategis ini menggunakan skema tahun jamak atau multi years selama tiga
tahun.Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menilai pembangunan
ini sangat mendesak karena kapasitas rumah sakit saat ini sudah tidak sebanding
dengan jumlah pasien yang terus meningkat. “Kondisi rumah sakit sudah melebihi kapasitas ideal,
berdampak langsung pada kualitas pelayanan,” ujar Primus.Hal senada disampaikan Bupati Johannes Rettob, yang
membenarkan RSUD tipe C dengan standar 181 tempat tidur kini kerap menampung
hingga 300 pasien. Akibatnya, pasien terpaksa ditempatkan di selasar dan ruang
doa. RSUD ini juga menjadi rujukan utama wilayah Papua Tengah seperti Paniai,
Deiyai, hingga Nduga.Pengerjaan ditangani satu kontraktor saja untuk hindari
kendala teknis. Primus menegaskan pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan
secara ketat.“Kami pastikan seluruh tahapan transparan, tepat waktu, dan
anggaran dikelola efisien serta akuntabel,” tegasnya.Meski di tengah keterbatasan fiskal akibat penurunan Dana
Bagi Hasil, Bupati memastikan proyek tetap jalan dengan mengoptimalkan SILPA
dan PAD. Selain gedung baru, pemerintah juga berencana menambah
fasilitas canggih seperti alat cuci darah dan MRI. Dengan sinergi ini,
diharapkan pelayanan kesehatan di Mimika kembali optimal dan nyaman bagi
masyarakat luas. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Apr 2026, 12:55 WIT
Perkuat Sinergitas TNI–Polri, Polda Maluku Ucapkan HUT ke-80 TNI AU di Lanud Pattimura
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku menegaskan komitmen memperkuat sinergitas TNI–Polri dengan memberikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI Angkatan Udara kepada Lanud Pattimura Ambon, Kamis (9/4/2026).Ucapan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Polairud Polda Maluku, Kombes Pol Handoyo Santoso, mewakili Kapolda Maluku. Rombongan diterima Komandan Lanud Pattimura, Kolonel Pnb Sugeng Sugiharto, bersama jajaran pejabat Lanud.Selain ucapan resmi, Polda Maluku juga menyerahkan kue ulang tahun sebagai bentuk penghormatan dan simbol soliditas antar institusi pertahanan dan keamanan negara.Direktur Polairud Polda Maluku, Kombes Pol Handoyo Santoso, menegaskan bahwa momentum HUT TNI AU menjadi penguat kolaborasi strategis di wilayah Maluku.“Sinergitas TNI–Polri adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku. Kami berharap hubungan solid ini terus terjaga dalam mendukung program pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Handoyo.Sementara itu, Danlanud Pattimura Kolonel Pnb Sugeng Sugiharto menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Polda Maluku.“Kami mengucapkan terima kasih atas ucapan dan perhatian dari Polda Maluku. Sinergitas yang telah terjalin selama ini menjadi kekuatan penting dalam menjaga keamanan dan mendorong kemajuan Maluku,” ujarnya.Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, mencerminkan hubungan harmonis antara TNI dan Polri di daerah. PNO-12
10 Apr 2026, 18:19 WIT
DPRK Mimika Tanggapi Demo FRP: Akui Otsus Jilid II Belum Optimal
Papuanewsonline.com, Timika – Pihak Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika memberikan tanggapan resmi terhadap aksi demonstrasi
yang digelar Front Rakyat Papua (FRP) di halaman kantor mereka, Selasa (7/4/2026).
Para legislator menyatakan siap menerima seluruh aspirasi yang disampaikan
massa dan berjanji akan menindaklanjutinya ke tingkat yang lebih tinggi agar
mendapatkan perhatian serius.Anggota DPRK, Mathius Yanengga, menegaskan keterbukaan
pihaknya untuk mendengar suara rakyat, khususnya Orang Asli Papua. Ia bahkan
sependapat dengan tuntutan massa mengenai perlunya evaluasi besar-besaran."Saya setuju Otsus Jilid II dinilai gagal dan belum
berjalan optimal. Negara harus hadir, kami tidak boleh mati di atas kekayaan
sendiri," ujarnya, menyoroti juga perlunya evaluasi terhadap peran Majelis
Rakyat Papua (MRP).Sementara itu, Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau,
mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung tertib dan damai tanpa tindakan
anarkis. Ia menilai aspirasi yang disuarakan sangat penting dan patut
diperjuangkan."Kami menerima kedatangan kalian. Aspirasi ini luar
biasa dan akan kami teruskan ke tingkat yang lebih tinggi," paparnyaPrimus juga menekankan pentingnya menyampaikan pendapat
dengan cara-cara yang damai agar tidak menimbulkan dampak negatif. Sebagai sesama anak bangsa, ia mengajak untuk tidak ada
permusuhan, melainkan bersatu memperjuangkan nasib yang lebih baik melalui
jalur dialog dan peraturan yang berlaku demi kesejahteraan masyarakat Papua. Penulis: Jid
Editor: GF
07 Apr 2026, 19:10 WIT
FRP Demo Di DPRK Mimika: Tuntut Tutup Freeport & Tarik Pasukan Militer
Papuanewsonline.com, Timika – Massa Front Rakyat Papua (FRP)
kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRK Mimika, Selasa
(7/4/2026). Dalam orasinya yang penuh semangat, mereka menuntut penutupan
operasional PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dianggap sebagai akar dari penindasan
dan ketidakadilan di Tanah Papua. Wakil Koordinator Lapangan, Riman Onawame,
mempertanyakan siapa yang sesungguhnya berhak bicara mewakili rakyat, sambil
menyoroti kinerja legislatif yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi
kesejahteraan masyarakat.Berbagai tuntutan disuarakan, mulai dari penolakan
investasi, desakan agar Presiden Prabowo Subianto menarik seluruh pasukan
militer organik maupun non-organik dari Papua, hingga penolakan terhadap
kebijakan Otonomi Khusus (Otsus). Mereka menilai kehadiran aparat memperpanjang konflik,
sementara Otsus dan lembaga seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dianggap gagal
dan tidak lagi mewakili aspirasi asli masyarakat. "Siapa yang sebenarnya punya hak bicara untuk orang
Papua?" tanya Riman, menegaskan kekecewaan mendalam terhadap berbagai
kebijakan yang berlaku.Suara perempuan juga didengungkan melalui perwakilan Ikatan
Perempuan Papua yang menyoroti sejarah pengelolaan sumber daya alam yang sejak
awal tidak melibatkan masyarakat adat. Hal ini dinilai memicu ketimpangan sosial dan ekonomi yang
hingga kini masih dirasakan. Sementara itu, Ketua KNPB Timika, Yanto Awerkion,
menegaskan kembali tuntutan pembubaran MRP dan penghapusan Otsus, yang dianggap
tidak membawa perubahan signifikan bagi kehidupan rakyat.Kelompok Masyarakat Adat Independen (MAI) turut mengecam
kontrak karya yang dianggap melanggar hak asasi manusia, khususnya bagi
masyarakat di wilayah pegunungan. Aksi damai ini ditutup dengan seruan keras kepada pemerintah
untuk segera membuka ruang dialog yang jujur dan adil. Mereka mendesak perhatian serius terhadap pemenuhan hak
dasar rakyat Papua, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, hingga
kesejahteraan ekonomi yang layak dan merata. Penulis: Jid
Editor: GF
07 Apr 2026, 19:04 WIT
300 Personel Tni-Polri Siaga Amankan Demo di DPRK Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Sebanyak 300 personel gabungan
dari TNI dan Polri dikerahkan untuk melaksanakan pengamanan aksi demonstrasi di
depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, pada Selasa (7/4/26).
Pasukan gabungan ini terdiri dari personel Polres Mimika, jajaran Polsek, Yonif
754, Kodim 1710/Mimika, serta Brimob Yon B yang disebar di berbagai titik
strategis.Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman,
menyatakan bahwa aparat telah membagi pengamanan di empat titik kumpul massa
hingga rute perjalanan menuju gedung DPRK. Meskipun panitia telah menyampaikan pemberitahuan, pihak
kepolisian belum menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) karena
belum memenuhi syarat administrasi sesuai aturan, seperti ketepatan waktu H-3
dan jumlah koordinator yang sesuai."Meski belum memenuhi syarat administrasi, kami tetap
memberikan pelayanan dan pengamanan demi kenyamanan bersama," ujar
Kapolres. Ia menegaskan instruksi kepada seluruh anggotanya untuk
mengedepankan pendekatan humanis tanpa membawa senjata api tajam. Aparat berharap massa dapat menyampaikan aspirasi dengan
tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat umum.Berdasarkan informasi yang beredar, aksi ini digelar oleh
kelompok yang menyebut diri Front Rakyat Papua Timika dan berkaitan dengan isu
PT Freeport Indonesia (PTFI). Pihak kepolisian juga telah berkoordinasi dengan pihak DPRK
agar ada wakil yang menerima aspirasi sehingga tuntutan dapat disalurkan
melalui jalur yang tepat dan berakhir damai. Penulis: Jid
Editor: GF
07 Apr 2026, 18:48 WIT
Front Rakyat Papua Gelar Demo Damai Di Timika, Tolak Investasi Dan Militerisme di Papua
Papuanewsonline.com, Timika – Ratusan massa yang tergabung
dalam Front Rakyat Papua wilayah Timika menggelar aksi demonstrasi damai pada
Selasa (7/4/2026) sekitar pukul 09.30 WIT. Massa mulai berkumpul dan memadati
kawasan Bundaran Petrosea sebagai titik awal pergerakan. Di lokasi tersebut,
para pengunjuk rasa sempat menyampaikan orasi pembuka berisi sejumlah tuntutan
krusial sebelum melanjutkan perjalanan menuju pusat pemerintahan.Sambil membawa berbagai atribut seperti pduk dan pamflet,
massa menyuarakan penolakan tegas terhadap investasi skala besar serta praktik
militerisme di tanah Papua. Tulisan-tulisan dalam pduk tersebut mencerminkan
kegelisahan masyarakat terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada
rakyat kecil. Setelah berkonsolidasi di bundaran, massa kemudian melakukan
long march dengan tertib menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)
Mimika di Jalan Cenderawasih.Setibanya di kantor parlemen, massa menyampaikan aspirasi
mereka secara langsung di hadapan para legislator yang hadir. Aksi ini mendapat
pengawalan ketat dari personel Polres Mimika guna memastikan situasi tetap
kondusif dan arus lalu lintas di sekitar lokasi tidak terganggu.Petugas kepolisian tampak bersiaga penuh di sepanjang rute
perjalanan hingga halaman gedung DPRK untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak
diinginkan.Dalam orasinya, Wakil Koordinator Lapangan (Wakorlap), Riman
Onawame, melontarkan kritik tajam mengenai legitimasi pihak-pihak yang kerap
mengatasnamakan masyarakat Papua. Ia juga menyoroti peran lembaga legislatif yang dianggap
belum memberikan dampak nyata serta perlindungan maksimal bagi kepentingan
warga lokal. Aksi berlangsung dengan penyampaian pendapat yang lugas
namun tetap menjaga ketertiban umum hingga seluruh rangkaian kegiatan aspirasi
tersebut selesai dilaksanakan. Penulis: Jid
Editor: GF
07 Apr 2026, 18:44 WIT
Kontroversi Pernyataan Bupati Mimika tentang Aktivitas Pendulang Emas Ilegal
Papuanewsonline.com, Mimika - Pernyataan Bupati Mimika,
Johannes Rettob, tentang aktivitas pendulang emas ilegal telah memicu
kontroversi. Dalam pernyataannya pada 26 Maret 2026, bupati menekankan bahwa
aktivitas pendulang harus sesuai aturan dan tidak bisa dilegalkan tanpa proses
hukum yang kuat.Namun, Pengacara Hendra Jamlaay, S.H., menilai pernyataan
bupati tersebut melanggar undang-undang karena menyatakan aktivitas pendulang
ilegal tanpa kapasitas yang jelas. "Pernyataan bupati ini berarti mengakui
bahwa aktivitas pendulang ilegal, tapi tidak ada tindakan nyata untuk menghentikannya,"
Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa baru sekarang bupati
bicara soal ilegalitas aktivitas pendulang? Selama bertahun-tahun, PT Freeport
Indonesia (PTFI) tidak pernah melarang aktivitas pendulang. Kata Hendra Kata ilegal yang dikeluarkan oleh bupati“Ini bukan hanya soal membantu masyarakat, tapi bagaimana
kita memastikan semua berjalan sesuai aturan. Aktivitas yang selama ini
dianggap ilegal tidak bisa langsung dilegalkan tanpa proses dan dasar hukum
yang kuat,” terangnya. Kata bupati yang di kutip dari media Penapapua,com.Jika aktivitas pendulang memang ilegal, maka pajak dari
pembeli emas juga bisa dianggap hasil perbuatan ilegal. "Ini menimbulkan
pertanyaan tentang legitimasi pajak yang diterima oleh pemerintah," tambah
Hendra.Bupati Mimika, Johannes Rettob, belum memberikan pernyataan
resmi terkait isu ini. Namun, dalam pernyataannya sebelumnya, ia menekankan
pentingnya memastikan semua aktivitas berjalan sesuai aturan.Kontroversi ini masih terus berkembang dan memicu perdebatan
di kalangan masyarakat. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan
memberikan informasi terbaru kepada publik. Penulis: Hend
Editor: GF
06 Apr 2026, 21:51 WIT
Suara Anak Adat Menguat, Polemik DPD RI dan MRP Papua Soroti Marwah Orang Asli Papua
Papuanewsonline.com, Timika - Polemik yang berkembang antara
anggota DPD RI Paul Vinsen Mayor dan unsur MRP Papua, Agustinus Anggaibak,
terus menjadi perhatian publik. Perdebatan tersebut dinilai bukan sekadar
perbedaan pandangan politik, melainkan mencerminkan tarik-menarik kepentingan
antara representasi formal negara dan suara kultural masyarakat adat di Tanah
Papua.Sorotan itu juga datang dari anak adat Amungme asal Timika,
Esau DolaME, yang menilai bahwa persoalan ini menyangkut marwah Orang Asli
Papua (OAP) dan tidak boleh dipandang sebagai perdebatan biasa di ruang
politik.Dalam pandangannya, MRP Papua memiliki posisi yang sangat
strategis karena dibentuk sebagai representasi kultural masyarakat adat,
sekaligus penjaga nilai, identitas, dan hak-hak dasar Orang Asli Papua.“Ini adalah cerminan dari tarik-menarik kepentingan antara
representasi politik formal dengan representasi kultural dan adat yang hidup di
tanah Papua,” ujarnya.Esau menegaskan bahwa keberpihakan dalam polemik ini harus
jelas. Menurutnya, suara adat tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan politik
semata, terlebih jika menyangkut hak-hak masyarakat asli yang selama ini hidup
dan tumbuh bersama tanah adatnya.“Sebagai anak adat Amungme dari Timika, saya, Esau DolaME,
melihat bahwa posisi dan keberpihakan harus jelas: suara adat tidak boleh
dikalahkan oleh kepentingan politik semata.”Ia menilai, apa yang disampaikan Agustinus Anggaibak lebih
mencerminkan kegelisahan masyarakat akar rumput. Aspirasi yang disuarakan
dinilai lahir dari realitas yang dihadapi masyarakat adat, bukan semata-mata
kepentingan elit atau perebutan pengaruh.“Dalam konteks ini, apa yang disampaikan oleh Agustinus
Anggaibak lebih mencerminkan kegelisahan dan aspirasi masyarakat akar rumput,
bukan sekadar kepentingan elit.”Di sisi lain, Esau mengakui bahwa DPD RI sebagai lembaga
negara memiliki peran penting dalam memperjuangkan kepentingan daerah di
tingkat nasional. Namun, ia menegaskan bahwa setiap sikap politik yang dianggap
tidak sejalan dengan perlindungan Orang Asli Papua akan selalu memicu kritik
dari masyarakat adat.“Namun, ketika suara yang muncul justru berseberangan dengan
semangat perlindungan Orang Asli Papua, maka wajar jika muncul kritik dan
penolakan dari masyarakat adat.”Menurutnya, bagi masyarakat Amungme, tanah bukan hanya aset
ekonomi atau wilayah administratif, tetapi bagian dari identitas dan kehidupan
yang tidak terpisahkan.“Bagi kami, orang Amungme, tanah bukan sekadar aset—tanah
adalah ibu.”Karena itu, ia menegaskan dukungannya terhadap suara yang
dinilai membela kepentingan adat dan hak OAP.“Saya berdiri pada posisi yang jelas: mendukung Agustinus
Anggaibak, karena yang diperjuangkan adalah marwah Orang Asli Papua, bukan
sekadar posisi atau kekuasaan.”Esau berharap polemik ini menjadi momentum refleksi bagi
seluruh pemangku kepentingan agar melihat Papua tidak hanya dari perspektif
politik nasional, tetapi juga dari suara masyarakat adat yang hidup di atas
tanahnya sendiri.“Papua tidak bisa hanya dilihat dari kacamata politik
Jakarta, tetapi harus didengar dari suara tanahnya sendiri—suara adat, suara
masyarakat, dan suara hati Orang Papua.”Ia menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa Papua
membutuhkan sosok pemimpin yang mampu mendengar suara rakyat, bukan hanya hadir
dalam ruang-ruang wacana politik.“Papua butuh pemimpin yang mendengar, bukan sekadar
berbicara.” (GF)
04 Apr 2026, 19:40 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
