Soal Mogok Kerja Freeport, Karyawan Desak DPRK Mimika Bentuk Pansus
Kelompok mogok kerja PTFI menggelar aksi damai di Kantor DPRK Mimika menuntut pembentukan Panitia Khusus oleh DPRK.
Papuanewsonline.com - 12 Feb 2026, 22:53 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan
Papuanewsonline.com, Mimika – Isu terkait karyawan mogok kerja (Moker) PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali mencuat. Puluhan karyawan yang tergabung dalam kelompok Moker menggelar aksi damai di Kantor DPRK Mimika, Kamis (12/2/26), menuntut pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRK. Aksi ini merupakan puncak kekecewaan para karyawan yang merasa masalah mereka belum terselesaikan secara tuntas.
Para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi mereka, berharap
para wakil rakyat dapat memberikan solusi yang adil dan transparan atas
permasalahan yang telah berlangsung lama ini.
Pembentukan Pansus diharapkan menjadi wadah efektif untuk
menjembatani kepentingan karyawan dan perusahaan, serta mencari jalan keluar
yang memuaskan semua pihak.
Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, menanggapi
tuntutan tersebut dengan menyatakan bahwa pihaknya selama ini telah berupaya
menyuarakan permasalahan Moker melalui berbagai forum, termasuk Rapat Dengar
Pendapat (RDP).
Ia berjanji akan menyampaikan tuntutan pembentukan Pansus
kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK.
"Kami di Komisi
III tidak pernah tinggal diam. Kami terus menyuarakan masalah ini dan akan
menindaklanjuti tuntutan pembentukan Pansus dengan menyampaikannya kepada
pimpinan serta seluruh anggota DPRK," ungkap Herman.
Anggota DPRK Mimika, Herman Tangkepare, menambahkan bahwa
pihaknya membutuhkan data dan dokumen pendukung yang lengkap dari para karyawan
Moker, termasuk salinan putusan hukum terkait permasalahan mogok kerja.
Dokumen-dokumen ini akan menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut di DPRK.
"Jika ada keputusan hukum dan dokumen lainnya yang
mendukung tuntutan, silakan serahkan kepada kami. Mari kita duduk bersama dan
membahas langkah-langkah konkret yang akan diambil agar masalah ini dapat
ditangani secara serius, termasuk kemungkinan pembentukan Pansus,"
tuturnya.
Penulis: Abim
Editor: GF