Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
TPNPB Tetapkan Seluruh Anggota BRIN dan BAPPERIDA/BRIDA Sebagai DPO, Siap Lakukan Penindakan
Papuanewsonline.com, Mimika – Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB dalam Siaran Pers Ke-III tanggal 7 Agustus 2026 secara resmi menetapkan seluruh petugas Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA/BRIDA), serta jajaran yang dipimpin Raden Agus Sampurna di Papua sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Langkah ini diambil karena dinilai terlibat mendukung eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan pemerintah pusat dan pihak luar.Pernyataan itu merujuk hasil penelitian enam bulan terakhir yang menemukan cadangan emas besar di wilayah perbatasan Tembagapura, Puncak, hingga Intan Jaya, serta temuan sekitar 8,1 juta ons emas di Blok Wabu. Hasil penelitian tersebut disebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian memicu penempatan pasukan militer untuk mengamankan wilayah guna kegiatan eksploitasi.Atas dasar itu, TPNPB mengimbau seluruh pasukan di 36 Komando Daerah Pertahanan untuk menindak tegas anggota BRIN dan tim penelitian pemerintah yang beroperasi di wilayah Papua. Pihaknya menilai kegiatan tersebut merugikan masyarakat adat dan menjadi pemicu meningkatnya tekanan militer serta jatuhnya korban sipil.TPNPB juga mengajak seluruh masyarakat adat dari Sorong hingga Merauke untuk waspada dan menjaga hak ulayat. Mereka mengingatkan bahwa eksploitasi tanpa persetujuan adat hanya akan memperparah penderitaan warga akibat pembatasan akses hidup dan kehadiran pasukan keamanan yang semakin ketat.Penulis: JidEditor: OF
07 Agu 2026, 20:46 WIT
LETNAN KOMARUDIN: Harimau Yogya dari Kei di Balik Serangan Umum 1 Maret 1949
Papuanewsonline.com, Yogyakarta - Di balik dentuman Serangan Umum 1 Maret 1949, ada nama yang jarang disebut dalam buku-buku besar sejarah: Letnan Komarudin. Nama aslinya Eliyakim Teniwut, putra Ohoidertutu, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Bukan orang Jawa, bukan jenderal, tapi prajurit lapangan yang ikut mempertaruhkan Republik saat Yogyakarta diduduki Belanda.Kisah Komarudin adalah bukti bahwa kemerdekaan Indonesia dipertahankan lintas suku dan pulau.Dari PETA Kalasan ke Laskar HizbullahEliyakim Teniwut menempuh pendidikan militer di masa pendudukan Jepang sebagai anggota Pembela Tanah Air [PETA] di Kalasan. Di sinilah ia mendapat dasar disiplin, taktik, dan kepemimpinan pasukan.Saat Jepang menyerah 1945, ia tidak kembali ke Kei. Seperti ribuan eks-PETA lainnya, ia memilih Republik. Catatan sejarah menyebut ia sempat bergabung dengan Laskar Hizbullah sebelum masuk dalam struktur resmi Tentara Republik di Yogyakarta.Komandan Peleton SWK 101 di Bawah SoehartoDalam struktur Wehrkreise III Yogyakarta, Komarudin tercatat sebagai Komandan Peleton pada Sub-Wehrkreis [SWK] 101, Brigade X di bawah Mayor Sardjono. Brigade ini berada dalam komando Letnan Kolonel Soeharto sebagai Komandan Wehrkreise III.Artinya, Komarudin bukan prajurit lepas. Ia berada dalam rantai komando resmi yang menyiapkan operasi besar untuk membantah propaganda Belanda bahwa Republik sudah mati setelah Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948.Saat itu Yogyakarta sebagai ibu kota Republik diduduki, Soekarno-Hatta ditangkap dan diasingkan. TNI memilih perang gerilya - bergerak dari desa ke desa, bergantung pada rakyat untuk logistik, informasi, dan perlindungan.Insiden 28 Februari: Salah Tanggal yang Jadi LegendaMenjelang Serangan Umum 1 Maret 1949, seluruh pasukan diperintahkan menyerang serentak pada 1 Maret pukul 06.00 WIB.Namun sehari sebelumnya, 28 Februari 1949, peleton Komarudin sudah lebih dulu menyerang kedudukan Belanda. Unsur kejutan hampir bocor.Komando menarik kembali pasukannya. Serangan utama tetap dilaksanakan sesuai jadwal pada 1 Maret 1949 dan berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam sebelum pasukan ditarik mundur secara taktis.Kesalahan itu tidak pernah dicatat sebagai pengkhianatan, melainkan risiko klasik perang gerilya: komunikasi terbatas, tanpa radio modern, di bawah tekanan musuh.Mengapa Dijuluki Harimau Yogya?Di lapangan, Komarudin dikenal sebagai komandan yang selalu di depan. Gaya bertempur agresif itulah yang membuat anak buah dan warga menjulukinya "Harimau Yogya".Dari keberanian itu lahir legenda: kebal peluru. Cerita yang diwariskan eks-anak buahnya menyebut ia beberapa kali lolos dari tembakan jarak dekat.Secara historis, legenda kebal peluru adalah memori kultural yang umum di masa revolusi untuk menggambarkan prajurit pemberani. Fakta militer yang terverifikasi adalah: ia eks-PETA, komandan peleton SWK 101 Brigade X, dan terlibat langsung dalam rangkaian Serangan Umum 1 Maret 1949.Legenda boleh diperdebatkan, keberaniannya tidak. Panglima Besar Jenderal Soedirman sendiri disebut pernah memberikan apresiasi langsung atas keberanian Komarudin di medan gerilya.Makna Sejarah: Indonesia Bukan Milik Satu PulauKisah Komarudin memperluas perspektif keindonesiaan. Harimau Yogya itu bukan putra asli Yogyakarta. Ia putra Kei, dari ujung timur Nusantara, yang darahnya tertumpah untuk mempertahankan ibu kota Republik di Jawa.Ia adalah representasi nyata Sumpah Pemuda: bertumpah darah satu, tanah Indonesia."Komarudin mungkin pernah salah menghitung tanggal, tetapi tidak pernah salah memilih jalan: berdiri bersama Republik," ujar seorang sejarawan lokal Yogyakarta, Jumat (7/8/2026).Setelah masa revolusi, seperti banyak pejuang lapangan lainnya, Komarudin menjalani hidup jauh dari sorot kekuasaan. Namanya tak setenar jenderal-jenderal dalam buku sejarah, namun namanya tetap hidup dalam ingatan kolektif pelaku Serangan Umum.Serangan Umum 1 Maret 1949 bukan hanya soal siapa yang memimpin dari atas, tapi soal ribuan Komarudin lain yang berjalan dalam gelap, lapar, dan siap mati agar radio-radio dunia bisa menyiarkan: Republik Indonesia masih ada.Editor: OF
07 Agu 2026, 13:31 WIT
Pertama Kalinya, Periset Diundang dan Pamerkan Hasil Riset di Istana
Papuanewsonline.com, Jakarta - Momen bersejarah terjadi di Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya mengundang dan berdialog langsung dengan 150 periset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional [BRIN] di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis [06/08/2026].Para periset yang datang dari seluruh Indonesia itu tidak hanya berdiskusi, tetapi juga memamerkan langsung hasil riset dan inovasi unggulan mereka kepada Presiden.Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penguasaan sains dan teknologi adalah kunci mutlak penentu kemajuan sebuah bangsa."Negara yang mampu mengembangkan dan menguasai sains dan teknologi akan melaju dengan pesat," tegas Presiden di hadapan para periset.Menurut Presiden, tidak ada kemajuan tanpa fondasi pendidikan yang kuat. Oleh karena itu, penguatan sektor pendidikan menjadi prasyarat utama untuk melahirkan inovasi, riset, dan berbagai terobosan.Pemerintah, kata Presiden, menempatkan investasi di sektor pendidikan sebagai prioritas strategis nasional untuk menyiapkan generasi penerus yang mampu menghasilkan penemuan, inovasi, dan paten yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa.Tinjau Inovasi BRINSebelum pertemuan dimulai, Presiden Prabowo terlebih dahulu meninjau langsung pameran hasil riset BRIN yang digelar di lingkungan Istana.Sejumlah inovasi strategis yang ditampilkan menarik perhatian Presiden, di antaranya:1. Teknologi MOF untuk Gas Alam: Teknologi penyimpanan gas alam bertekanan rendah berbasis Metal Organic Framework [MOF] yang berpotensi besar menghemat beban subsidi LPG nasional.2. PUNA Alap-Alap: Pesawat Udara Nirawak [PUNA] Alap-Alap yang memiliki kemampuan terbang hingga enam jam dengan jangkauan sekitar 100 kilometer.3. Teknologi Giant Sea Wall: Inovasi teknologi pelindung pantai untuk mendukung proyek strategis nasional Giant Sea Wall.Selain itu, BRIN juga memamerkan berbagai inovasi lain di bidang kedirgantaraan, kesehatan, pangan, pengolahan air bersih, hingga teknologi strategis lainnya.Atas capaian tersebut, Presiden Prabowo memberikan apresiasi tinggi. Ia menilai hasil riset BRIN sangat relevan dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus mendukung kemandirian nasional.Editor: OF
07 Agu 2026, 13:23 WIT
Presiden Prabowo Terima Laporan Program Strategis TNI untuk Percepat Pemerataan Pembangunan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan langsung terkait program-program strategis Tentara Nasional Indonesia [TNI] yang difokuskan untuk percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.Laporan tersebut disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita dan para Kepala Staf Angkatan, dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis [06/08/2026].Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI beserta jajaran melaporkan capaian sejumlah program TNI yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, sejalan dengan agenda pembangunan nasional pemerintah.Beberapa program strategis yang menjadi sorotan meliputi:1. Pembangunan 2.500 Jembatan DesaProgram konektivitas untuk membuka akses antar-desa yang ditargetkan rampung pada Agustus 2026.2. Pembangunan Air BersihPembangunan hampir 3.000 titik sumber air bersih di berbagai daerah, terutama di wilayah rawan krisis air.3. Listrik Masuk DesaProgram elektrifikasi di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan warga.4. Bakti Sosial HUT ke-81 RIRangkaian bakti sosial TNI dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.Selain program infrastruktur kerakyatan tersebut, dalam pertemuan juga dibahas dukungan TNI terhadap berbagai program prioritas pemerintah lainnya.Presiden Prabowo dikabarkan memberikan arahan agar seluruh program TNI yang berdampak langsung pada masyarakat terus dipercepat, diperluas, dan tepat sasaran, sehingga kehadiran negara benar-benar dirasakan hingga ke pelosok desa.Editor: OF
07 Agu 2026, 13:08 WIT
Ideologi Pancasila Jadi Fondasi Berbangsa, KSP-Kepala Staf Kepresidenan Terima Audiensi BPIP
Papuanewsonline.com, Jakarta - Penguatan Ideologi Pancasila ditegaskan harus terus menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila [BPIP] dengan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal [Purn.] Prof. Dr. Dudung Abdurachman, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis [6/8].Pertemuan tersebut membahas penguatan implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden.Dalam pertemuan itu, Kepala Staf Kepresidenan mengapresiasi berbagai capaian dan program yang telah dijalankan BPIP dalam upaya membumikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.KSP menilai, internalisasi Pancasila tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat lintas kementerian dan lembaga."Nilai-nilai Pancasila harus semakin terinternalisasi dalam kebijakan pemerintah, dunia pendidikan, serta kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Ini butuh kerja kolektif," tegas Jenderal [Purn.] Dudung.Lebih lanjut, Kantor Staf Presiden [KSP] memastikan akan terus mengawal penguatan regulasi, koordinasi, dan implementasi program Pembinaan Ideologi Pancasila agar berjalan efektif dan berdampak nyata.Langkah pengawalan tersebut dinilai penting untuk memastikan program pembinaan ideologi tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.Dengan penguatan tersebut, diharapkan Pancasila semakin kokoh sebagai ideologi pemersatu bangsa di tengah berbagai tantangan global dan dinamika kebangsaan.Editor: OF
07 Agu 2026, 12:43 WIT
Dorong SDM Lokal, kunker Ardi ST Minta Disnakertrans Mimika Luncurkan Inovasi Ketenagakerjaan
Papuanewsonline.com, Mimika – Dalam kunjungan kerjanya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika, Kamis (6/8/2026), Anggota DPR Provinsi Papua Tengah dapil Mimika, Ardi, S.T., M.IST, mendesak pihak dinas untuk menghadirkan pembaruan dalam program ketenagakerjaan guna mengangkat kualitas sumber daya manusia daerah. Pertemuan tersebut turut membahas sinergi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha guna membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.Ardi menilai pelatihan saja belum cukup. Peserta perlu diarahkan ke program magang di perusahaan agar tidak sekadar memegang sertifikat, melainkan memiliki pengalaman nyata yang menjadi nilai tambah saat melamar pekerjaan. “Kombinasi keterampilan dan pengalaman akan sangat menaikkan daya saing warga Mimika agar lebih mudah diterima kerja di lingkungan sekitar,” ungkapnya.Selain peningkatan kompetensi, ia juga meminta penguatan program Tenaga Kerja Mandiri dan pengembangan UMKM. “Jika masyarakat mampu membuka usaha sendiri, roda ekonomi bergerak dan terbuka lapangan kerja baru bagi sesama,” katanya.Semua upaya ini butuh kerja sama erat antarinstansi dan pelaku usaha agar program berjalan efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran. Ardi berharap kolaborasi ini mampu menekan angka pengangguran sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat Mimika.Penulis: JidEditor: OF
07 Agu 2026, 11:05 WIT
Aliansi Pengusaha OAP Mimika Soroti Dugaan Intervensi Proyek Pokir DPRK
Papuanewsonline.com, Mimika – Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) Kabupaten Mimika menyampaikan kritik terhadap dugaan intervensi dalam pengelolaan proyek yang bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRK Mimika. Mereka menduga sejumlah proyek telah dikondisikan untuk kepentingan tertentu sehingga berpotensi mengurangi kesempatan pengusaha lokal Papua.Ketua Aliansi Peduli Pengusaha OAP Mimika, Emus Kogoya, menyoroti kinerja anggota DPRK Mimika, terutama legislator yang berasal dari jalur pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus). Menurutnya, anggota dewan seharusnya turut memperjuangkan kepentingan masyarakat dan pengusaha asli Papua.“Kami ingatkan dengan keras kepada seluruh Anggota DPRK Mimika, terutama kalian yang duduk lewat jalur Otsus! Jangan hanya datang, duduk, diam, makan gaji, lalu pulang tanpa peduli nasib rakyat!” ujar Emus saat dikonfirmasi, Jumat (7/8/2026).Emus juga menuding adanya dugaan intervensi terhadap sejumlah proyek pengadaan langsung (PL) dan tender terbatas di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Ia meminta persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRK Mimika.Sementara itu, Sekretaris Aliansi, Aji Lemauk, meminta Pemerintah Kabupaten Mimika tidak tunduk terhadap intervensi politik dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ia menilai kepala OPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta kelompok kerja pengadaan harus menjalankan kewenangannya sesuai aturan yang berlaku.“Kami mendesak Pemda Mimika, stop tunduk pada intervensi dewan! Kepala dinas jangan mau didikte atau diancam anggarannya dipotong hanya karena menolak menitipkan proyek kepada perusahaan kroni oknum DPRK,” tegas Aji.Aji menilai pengelolaan proyek pemerintah harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, perlindungan terhadap pengusaha OAP juga perlu diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan afirmasi Otsus secara konsisten.Anggota Aliansi Peduli Pengusaha OAP Mimika, Faya Naa, turut meminta adanya transparansi terhadap seluruh paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.“Kami tidak mau lagi jadi penonton di daerah kami sendiri. Anggota DPRK Mimika harus ingat fungsi mereka adalah mengawasi, bukan merangkap jadi kontraktor bayangan,” kata Faya.Faya juga mendesak Bupati dan Sekretaris Daerah Mimika melakukan audit terhadap paket pengadaan langsung dan tender di setiap OPD. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pengadaan berjalan transparan serta memberikan kesempatan yang adil bagi pengusaha asli Papua.Aliansi Peduli Pengusaha OAP Mimika berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti berbagai dugaan tersebut secara terbuka. Mereka juga meminta seluruh pihak mengedepankan aturan dalam pengelolaan proyek pemerintah serta memastikan kebijakan afirmasi bagi pengusaha OAP benar-benar diterapkan.Editor: OF
07 Agu 2026, 09:53 WIT
KSP Bahas Potensi Kelautan Buton Tengah Dan Pengembangan Transmigrasi Maritim
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menerima kunjungan Bupati Buton Tengah di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (6/8/2026).Pertemuan tersebut membahas potensi sumber daya kelautan yang dimiliki Kabupaten Buton Tengah. Sejumlah komoditas seperti ikan teri, lobster, rumput laut, serta hasil perikanan lainnya dinilai memiliki potensi ekonomi yang besar.Namun, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat karena masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan hasil kelautan sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat pesisir.Dalam pertemuan tersebut turut dibahas sejumlah program prioritas nasional yang saat ini telah berjalan di Buton Tengah. Program tersebut antara lain Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Makan Bergizi Gratis (MBG).Selain pengembangan sektor perikanan, Bupati Buton Tengah juga menyampaikan harapan agar konsep Transmigrasi Maritim dapat diterapkan secara optimal di wilayahnya melalui kerja sama dengan Kementerian Transmigrasi.Konsep tersebut dinilai dapat menjadi pendekatan baru dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dengan menjadikan sektor kelautan dan budidaya perikanan sebagai salah satu sumber utama penghidupan masyarakat.Melalui penguatan sarana dan prasarana serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, potensi kelautan Buton Tengah diharapkan dapat dikelola secara lebih optimal dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.Editor: OF
07 Agu 2026, 09:50 WIT
Ini 10 OPD Yang Kelola Dana Hibah 491,8 Miliar di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025
Papuanewsonline.com, Nabire - Data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Provinsi Papua Tengah mengungkap realisasi belanja hibah belum optimal. Dari total anggaran hibah sebesar Rp 491,8 miliar, yang terealisasi baru Rp 372,7 miliar atau 75,78 persen.Dana ratusan miliar itu dikelola oleh 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Masing-masing OPD menyalurkan hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum, Pemerintah Pusat, hingga Dana BOSP.Berdasarkan dokumen Data yang diterima Media Papuanewsonline.com, Kamis (6/8/2026) 10 OPD yang kelola Dana hibah tersebut yang masuk pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 diantaranya: 1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - Anggaran TerbesarMenjadi OPD dengan pagu hibah terbesar, yakni Rp 248.950.971.836. Realisasi mencapai Rp 190.531.557.066 atau 76,53%.Rinciannya untuk Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Ormas berbadan hukum Rp 187,3 miliar terealisasi 73,62% dan Belanja Hibah Dana BOSP Rp 61,6 miliar terealisasi 85,38%.Kepala Dinas adalah Istri dari Gubernur Papua Tengah.2. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KBAnggaran Rp 15.000.000.000 terealisasi 100%. Seluruhnya untuk hibah kepada Badan, Lembaga, Ormas berbadan hukum.3. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKAnggaran Rp 21.000.000.000 terealisasi 100%.4. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALAnggaran Rp 5.000.000.000 terealisasi 100%.5. DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANAnggaran Rp 76.100.000.000, realisasi baru Rp 35.500.000.000 atau 46,65%. Ini menjadi salah satu serapan terendah.6. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATAAnggaran Rp 30.960.000.000, realisasi Rp 25.500.000.000 atau 82,36%. Terdiri dari Hibah ke Pemerintah Pusat Rp 10 juta yang realisasinya 0%, dan Hibah ke Badan/Lembaga/Ormas Rp 30,95 miliar yang terealisasi 82,39%.7. OPD dengan pagu Rp 4,7 MiliarTercatat anggaran Rp 4.764.142.000, realisasi hanya Rp 1.500.000.000 atau 31,49%. Ini adalah persentase realisasi terendah dari semua OPD pengelola hibah.8. DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANANAnggaran Rp 4.335.362.000 terealisasi 100%.9. SEKRETARIAT DAERAHAnggaran Rp 40.500.000.000, realisasi Rp 37.050.000.000 atau 91,48%.10. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL)Anggaran Rp 45.227.765.200, realisasi Rp 37.313.733.200 atau 82,50%.Rinciannya: Hibah ke Pemerintah Pusat Rp 30 miliar terealisasi 100%, Hibah ke Badan, Lembaga, Ormas berbadan hukum Rp 14.000.000.400 terealisasi hanya 44,29% (Rp 6,2 miliar), dan Hibah lainnya Rp 1.227.764.800 terealisasi 90,71%.Secara keseluruhan, dari 10 OPD tersebut, 4 OPD berhasil merealisasikan 100% dana hibahnya, sementara 6 OPD lainnya masih menyisakan anggaran yang belum tersalurkan hingga akhir tahun anggaran 2025.Total sisa anggaran hibah yang tidak terealisasi mencapai lebih dari Rp 119 miliar.Dilaporkan Media ini sebelumnya anggaran hibah Provinsi Papua Tengah senilai Rp 491,8 miliar bermasalah FORNAS 08 DESAK KPK PERIKSA GUBERNUR MEKI NAWIPASkandal pengelolaan dana hibah kembali mencoreng wajah Provinsi Papua Tengah. Anggaran Belanja Hibah APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp491.888.241.038,00 diduga bermasalah dan tidak transparan. Sisa anggaran jumbo hingga Rp119,1 miliar yang tidak terserap menjadi bukti nyata buruknya tata kelola keuangan daerah.Atas temuan tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Nusantara (Fornas) 08 Papua Raya secara resmi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan memeriksa Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dan Kepala BPKAD Provinsi Papua Tengah."Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Anggaran hibah Rp491,8 miliar diduga bermasalah. Ada sisa Rp119 miliar yang tidak jelas nasibnya. Kami minta KPK segera periksa. Jangan sampai Papua Tengah jadi ladang bancakan baru," tegas Sekjen DPD Fornas 08 Papua Raya, Jhon Wenehen, kepada Papuanewsonline.com di Jakarta, Kamis (06/08/2026).DOKUMEN BONGKAR BOROK SERAPANBerdasarkan dokumen pertanggungjawaban resmi yang diperoleh redaksi, fakta di lapangan sangat memprihatinkan.Pagu Belanja Hibah 2025 dialokasikan sebesar Rp491.888.241.038,00 yang diperuntukkan bagi badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan. Namun, realisasinya hanya mencapai Rp372.730.652.266,00 atau 75,78 persen.Artinya, sebesar Rp119.157.588.772,00 atau 24,22 persen uang rakyat mengendap dan gagal disalurkan.Dalam dokumen itu, alasan klasik yang dicantumkan hanya efisiensi, penyesuaian kebutuhan belanja, serta kegiatan yang tidak terlaksana atau tertunda. Bagi Fornas 08, alasan tersebut tidak masuk akal."Kalau dari awal perencanaannya matang, tidak mungkin sisa sampai 24 persen. Ini provinsi baru, rakyat masih susah. Kenapa uang Rp119 miliar dibiarkan mengendap? Ini kelalaian atau kesengajaan agar menjadi SiLPA siluman?" cecar Jhon Wenehen dengan nada keras.DIDUGA HIBAH MILIARAN UNTUK KOPERASI SILUMANKejanggalan semakin menguat setelah ditemukan pola pembagian hibah jumbo kepada koperasi dan lembaga tertentu di tengah rendahnya serapan.Salah satu contoh, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 100.3.7/94/I/SET dan 006/NPHD/KPJHB/VII/2025 senilai Rp2.000.000.000 untuk Koperasi Produsen Jaya Harapan Baru dengan dalih rehabilitasi usaha ternak.Padahal, kapasitas fiskal Papua Tengah sendiri sangat rendah, 60 persen APBD masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Ironisnya, di saat yang sama, banyak organisasi masyarakat, gereja, pemuda, dan kelompok masyarakat adat yang proposalnya ditolak dengan alasan keterbatasan anggaran."Ini yang kami curigai. Di satu sisi serapan rendah, di sisi lain ada koperasi yang mendapat Rp2 miliar begitu mudah. Siapa pemilik koperasi itu? Apa hubungannya dengan pejabat di Nabire? Ini harus dibongkar. Jangan sampai ada praktik jual-beli hibah," ujar Jhon.TIGA DOSA BESAR BELANJA HIBAHFornas 08 mencatat ada tiga dosa besar yang wajib diusut KPK:1. Perencanaan Fiktif: Penetapan penerima hibah dalam SK Gubernur diduga tanpa verifikasi faktual di lapangan. Akibatnya, banyak penerima tidak memenuhi syarat NPHD sehingga dana cair namun pertanggungjawabannya tidak jelas, serta sebagian dana tidak bisa dicairkan.2. Pelanggaran Pergub No. 28 Tahun 2023: Sesuai Pergub tersebut, pencairan hibah wajib didahului NPHD. Jika NPHD sengaja diperlambat hingga akhir tahun anggaran, maka dana otomatis tidak terserap dan rawan dialihkan.3. Trauma Skandal Hibah Mimika: Publik Papua Tengah masih trauma dengan kasus Dana Hibah KPU Mimika senilai Rp140,9 miliar yang berdasarkan audit BPK merugikan negara Rp28 miliar dan kini ditangani Ditreskrimsus Polda Papua Tengah. Fornas 08 tidak ingin skandal serupa terulang di level provinsi dengan nilai tiga kali lipat lebih besar."Jangan tunggu jadi kerugian negara. Sisa Rp119 miliar itu adalah pintu masuk. KPK harus periksa Biro Kesra, BPKAD, dan semua penerima hibah Rp372 miliar yang sudah cair. Buka semua NPHD ke publik!" tegasnya.Hingga berita ini dipublikasikan, Gubernur Papua Tengah, Kepala BPKAD, dan Kepala Biro Kesra belum memberikan klarifikasi resmi.Fornas 08 mendesak KPK untuk tidak menunggu laporan masyarakat. KPK diminta lebih proaktif menelaah semua informasi, baik dari Pemerintah Provinsi maupun seluruh kabupaten di Papua Tengah."Kami sudah mengantongi nama-nama penerima hibah bermasalah. Jika tidak dibuka, kami yang akan buka di KPK," pungkas Jhon Wenehen.Penulis: HendrikEditor: OF
07 Agu 2026, 09:33 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
