Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
KSP Bahas Potensi Kelautan Buton Tengah Dan Pengembangan Transmigrasi Maritim
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menerima kunjungan Bupati Buton Tengah di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (6/8/2026).Pertemuan tersebut membahas potensi sumber daya kelautan yang dimiliki Kabupaten Buton Tengah. Sejumlah komoditas seperti ikan teri, lobster, rumput laut, serta hasil perikanan lainnya dinilai memiliki potensi ekonomi yang besar.Namun, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat karena masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan hasil kelautan sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat pesisir.Dalam pertemuan tersebut turut dibahas sejumlah program prioritas nasional yang saat ini telah berjalan di Buton Tengah. Program tersebut antara lain Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Makan Bergizi Gratis (MBG).Selain pengembangan sektor perikanan, Bupati Buton Tengah juga menyampaikan harapan agar konsep Transmigrasi Maritim dapat diterapkan secara optimal di wilayahnya melalui kerja sama dengan Kementerian Transmigrasi.Konsep tersebut dinilai dapat menjadi pendekatan baru dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dengan menjadikan sektor kelautan dan budidaya perikanan sebagai salah satu sumber utama penghidupan masyarakat.Melalui penguatan sarana dan prasarana serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, potensi kelautan Buton Tengah diharapkan dapat dikelola secara lebih optimal dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.Editor: OF
07 Agu 2026, 09:50 WIT
Ini 10 OPD Yang Kelola Dana Hibah 491,8 Miliar di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025
Papuanewsonline.com, Nabire - Data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Provinsi Papua Tengah mengungkap realisasi belanja hibah belum optimal. Dari total anggaran hibah sebesar Rp 491,8 miliar, yang terealisasi baru Rp 372,7 miliar atau 75,78 persen.Dana ratusan miliar itu dikelola oleh 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Masing-masing OPD menyalurkan hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum, Pemerintah Pusat, hingga Dana BOSP.Berdasarkan dokumen Data yang diterima Media Papuanewsonline.com, Kamis (6/8/2026) 10 OPD yang kelola Dana hibah tersebut yang masuk pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 diantaranya: 1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - Anggaran TerbesarMenjadi OPD dengan pagu hibah terbesar, yakni Rp 248.950.971.836. Realisasi mencapai Rp 190.531.557.066 atau 76,53%.Rinciannya untuk Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Ormas berbadan hukum Rp 187,3 miliar terealisasi 73,62% dan Belanja Hibah Dana BOSP Rp 61,6 miliar terealisasi 85,38%.Kepala Dinas adalah Istri dari Gubernur Papua Tengah.2. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KBAnggaran Rp 15.000.000.000 terealisasi 100%. Seluruhnya untuk hibah kepada Badan, Lembaga, Ormas berbadan hukum.3. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKAnggaran Rp 21.000.000.000 terealisasi 100%.4. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALAnggaran Rp 5.000.000.000 terealisasi 100%.5. DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANAnggaran Rp 76.100.000.000, realisasi baru Rp 35.500.000.000 atau 46,65%. Ini menjadi salah satu serapan terendah.6. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATAAnggaran Rp 30.960.000.000, realisasi Rp 25.500.000.000 atau 82,36%. Terdiri dari Hibah ke Pemerintah Pusat Rp 10 juta yang realisasinya 0%, dan Hibah ke Badan/Lembaga/Ormas Rp 30,95 miliar yang terealisasi 82,39%.7. OPD dengan pagu Rp 4,7 MiliarTercatat anggaran Rp 4.764.142.000, realisasi hanya Rp 1.500.000.000 atau 31,49%. Ini adalah persentase realisasi terendah dari semua OPD pengelola hibah.8. DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANANAnggaran Rp 4.335.362.000 terealisasi 100%.9. SEKRETARIAT DAERAHAnggaran Rp 40.500.000.000, realisasi Rp 37.050.000.000 atau 91,48%.10. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL)Anggaran Rp 45.227.765.200, realisasi Rp 37.313.733.200 atau 82,50%.Rinciannya: Hibah ke Pemerintah Pusat Rp 30 miliar terealisasi 100%, Hibah ke Badan, Lembaga, Ormas berbadan hukum Rp 14.000.000.400 terealisasi hanya 44,29% (Rp 6,2 miliar), dan Hibah lainnya Rp 1.227.764.800 terealisasi 90,71%.Secara keseluruhan, dari 10 OPD tersebut, 4 OPD berhasil merealisasikan 100% dana hibahnya, sementara 6 OPD lainnya masih menyisakan anggaran yang belum tersalurkan hingga akhir tahun anggaran 2025.Total sisa anggaran hibah yang tidak terealisasi mencapai lebih dari Rp 119 miliar.Dilaporkan Media ini sebelumnya anggaran hibah Provinsi Papua Tengah senilai Rp 491,8 miliar bermasalah FORNAS 08 DESAK KPK PERIKSA GUBERNUR MEKI NAWIPASkandal pengelolaan dana hibah kembali mencoreng wajah Provinsi Papua Tengah. Anggaran Belanja Hibah APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp491.888.241.038,00 diduga bermasalah dan tidak transparan. Sisa anggaran jumbo hingga Rp119,1 miliar yang tidak terserap menjadi bukti nyata buruknya tata kelola keuangan daerah.Atas temuan tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Nusantara (Fornas) 08 Papua Raya secara resmi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan memeriksa Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dan Kepala BPKAD Provinsi Papua Tengah."Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Anggaran hibah Rp491,8 miliar diduga bermasalah. Ada sisa Rp119 miliar yang tidak jelas nasibnya. Kami minta KPK segera periksa. Jangan sampai Papua Tengah jadi ladang bancakan baru," tegas Sekjen DPD Fornas 08 Papua Raya, Jhon Wenehen, kepada Papuanewsonline.com di Jakarta, Kamis (06/08/2026).DOKUMEN BONGKAR BOROK SERAPANBerdasarkan dokumen pertanggungjawaban resmi yang diperoleh redaksi, fakta di lapangan sangat memprihatinkan.Pagu Belanja Hibah 2025 dialokasikan sebesar Rp491.888.241.038,00 yang diperuntukkan bagi badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan. Namun, realisasinya hanya mencapai Rp372.730.652.266,00 atau 75,78 persen.Artinya, sebesar Rp119.157.588.772,00 atau 24,22 persen uang rakyat mengendap dan gagal disalurkan.Dalam dokumen itu, alasan klasik yang dicantumkan hanya efisiensi, penyesuaian kebutuhan belanja, serta kegiatan yang tidak terlaksana atau tertunda. Bagi Fornas 08, alasan tersebut tidak masuk akal."Kalau dari awal perencanaannya matang, tidak mungkin sisa sampai 24 persen. Ini provinsi baru, rakyat masih susah. Kenapa uang Rp119 miliar dibiarkan mengendap? Ini kelalaian atau kesengajaan agar menjadi SiLPA siluman?" cecar Jhon Wenehen dengan nada keras.DIDUGA HIBAH MILIARAN UNTUK KOPERASI SILUMANKejanggalan semakin menguat setelah ditemukan pola pembagian hibah jumbo kepada koperasi dan lembaga tertentu di tengah rendahnya serapan.Salah satu contoh, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 100.3.7/94/I/SET dan 006/NPHD/KPJHB/VII/2025 senilai Rp2.000.000.000 untuk Koperasi Produsen Jaya Harapan Baru dengan dalih rehabilitasi usaha ternak.Padahal, kapasitas fiskal Papua Tengah sendiri sangat rendah, 60 persen APBD masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Ironisnya, di saat yang sama, banyak organisasi masyarakat, gereja, pemuda, dan kelompok masyarakat adat yang proposalnya ditolak dengan alasan keterbatasan anggaran."Ini yang kami curigai. Di satu sisi serapan rendah, di sisi lain ada koperasi yang mendapat Rp2 miliar begitu mudah. Siapa pemilik koperasi itu? Apa hubungannya dengan pejabat di Nabire? Ini harus dibongkar. Jangan sampai ada praktik jual-beli hibah," ujar Jhon.TIGA DOSA BESAR BELANJA HIBAHFornas 08 mencatat ada tiga dosa besar yang wajib diusut KPK:1. Perencanaan Fiktif: Penetapan penerima hibah dalam SK Gubernur diduga tanpa verifikasi faktual di lapangan. Akibatnya, banyak penerima tidak memenuhi syarat NPHD sehingga dana cair namun pertanggungjawabannya tidak jelas, serta sebagian dana tidak bisa dicairkan.2. Pelanggaran Pergub No. 28 Tahun 2023: Sesuai Pergub tersebut, pencairan hibah wajib didahului NPHD. Jika NPHD sengaja diperlambat hingga akhir tahun anggaran, maka dana otomatis tidak terserap dan rawan dialihkan.3. Trauma Skandal Hibah Mimika: Publik Papua Tengah masih trauma dengan kasus Dana Hibah KPU Mimika senilai Rp140,9 miliar yang berdasarkan audit BPK merugikan negara Rp28 miliar dan kini ditangani Ditreskrimsus Polda Papua Tengah. Fornas 08 tidak ingin skandal serupa terulang di level provinsi dengan nilai tiga kali lipat lebih besar."Jangan tunggu jadi kerugian negara. Sisa Rp119 miliar itu adalah pintu masuk. KPK harus periksa Biro Kesra, BPKAD, dan semua penerima hibah Rp372 miliar yang sudah cair. Buka semua NPHD ke publik!" tegasnya.Hingga berita ini dipublikasikan, Gubernur Papua Tengah, Kepala BPKAD, dan Kepala Biro Kesra belum memberikan klarifikasi resmi.Fornas 08 mendesak KPK untuk tidak menunggu laporan masyarakat. KPK diminta lebih proaktif menelaah semua informasi, baik dari Pemerintah Provinsi maupun seluruh kabupaten di Papua Tengah."Kami sudah mengantongi nama-nama penerima hibah bermasalah. Jika tidak dibuka, kami yang akan buka di KPK," pungkas Jhon Wenehen.Penulis: HendrikEditor: OF
07 Agu 2026, 09:33 WIT
Anggaran Hibah Papua Tengah Rp491,8 Miliar Diduga Bermasalah, Fornas 08 Minta KPK Turun Tangan
Papuanewsonline.com, Nabire - Skandal pengelolaan dana hibah kembali mencoreng wajah Provinsi Papua Tengah. Anggaran Belanja Hibah APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp491.888.241.038,00 diduga bermasalah dan tidak transparan. Sisa anggaran jumbo hingga Rp119,1 miliar yang tidak terserap menjadi bukti nyata buruknya tata kelola keuangan daerah.Atas temuan tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Nusantara (Fornas) 08 Papua Raya secara resmi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan memeriksa Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dan Kepala BPKAD Provinsi Papua Tengah."Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Anggaran hibah Rp491,8 miliar diduga bermasalah. Ada sisa Rp119 miliar yang tidak jelas nasibnya. Kami minta KPK segera periksa. Jangan sampai Papua Tengah jadi ladang bancakan baru," tegas Sekjen DPD Fornas 08 Papua Raya, Jhon Wenehen, kepada Papuanewsonline.com di Jakarta, Kamis (06/08/2026).DOKUMEN BONGKAR BOROK SERAPANBerdasarkan dokumen pertanggungjawaban resmi yang diperoleh redaksi, fakta di lapangan sangat memprihatinkan.Pagu Belanja Hibah 2025 dialokasikan sebesar Rp491.888.241.038,00 yang diperuntukkan bagi badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan. Namun, realisasinya hanya mencapai Rp372.730.652.266,00 atau 75,78 persen.Artinya, sebesar Rp119.157.588.772,00 atau 24,22 persen uang rakyat mengendap dan gagal disalurkan.Dalam dokumen itu, alasan klasik yang dicantumkan hanya efisiensi, penyesuaian kebutuhan belanja, serta kegiatan yang tidak terlaksana atau tertunda. Bagi Fornas 08, alasan tersebut tidak masuk akal."Kalau dari awal perencanaannya matang, tidak mungkin sisa sampai 24 persen. Ini provinsi baru, rakyat masih susah. Kenapa uang Rp119 miliar dibiarkan mengendap? Ini kelalaian atau kesengajaan agar menjadi SiLPA siluman?" cecar Jhon Wenehen dengan nada keras.DIDUGA HIBAH MILIARAN UNTUK KOPERASI SILUMANKejanggalan semakin menguat setelah ditemukan pola pembagian hibah jumbo kepada koperasi dan lembaga tertentu di tengah rendahnya serapan.Salah satu contoh, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 100.3.7/94/I/SET dan 006/NPHD/KPJHB/VII/2025 senilai Rp2.000.000.000 untuk Koperasi Produsen Jaya Harapan Baru dengan dalih rehabilitasi usaha ternak.Padahal, kapasitas fiskal Papua Tengah sendiri sangat rendah, 60 persen APBD masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Ironisnya, di saat yang sama, banyak organisasi masyarakat, gereja, pemuda, dan kelompok masyarakat adat yang proposalnya ditolak dengan alasan keterbatasan anggaran."Ini yang kami curigai. Di satu sisi serapan rendah, di sisi lain ada koperasi yang mendapat Rp2 miliar begitu mudah. Siapa pemilik koperasi itu? Apa hubungannya dengan pejabat di Nabire? Ini harus dibongkar. Jangan sampai ada praktik jual-beli hibah," ujar Jhon.TIGA DOSA BESAR BELANJA HIBAHFornas 08 mencatat ada tiga dosa besar yang wajib diusut KPK:1. Perencanaan Fiktif: Penetapan penerima hibah dalam SK Gubernur diduga tanpa verifikasi faktual di lapangan. Akibatnya, banyak penerima tidak memenuhi syarat NPHD sehingga dana cair namun pertanggungjawabannya tidak jelas, serta sebagian dana tidak bisa dicairkan.2. Pelanggaran Pergub No. 28 Tahun 2023: Sesuai Pergub tersebut, pencairan hibah wajib didahului NPHD. Jika NPHD sengaja diperlambat hingga akhir tahun anggaran, maka dana otomatis tidak terserap dan rawan dialihkan.3. Trauma Skandal Hibah Mimika: Publik Papua Tengah masih trauma dengan kasus Dana Hibah KPU Mimika senilai Rp140,9 miliar yang berdasarkan audit BPK merugikan negara Rp28 miliar dan kini ditangani Ditreskrimsus Polda Papua Tengah. Fornas 08 tidak ingin skandal serupa terulang di level provinsi dengan nilai tiga kali lipat lebih besar."Jangan tunggu jadi kerugian negara. Sisa Rp119 miliar itu adalah pintu masuk. KPK harus periksa Biro Kesra, BPKAD, dan semua penerima hibah Rp372 miliar yang sudah cair. Buka semua NPHD ke publik!" tegasnya.Hingga berita ini dipublikasikan, Gubernur Papua Tengah, Kepala BPKAD, dan Kepala Biro Kesra belum memberikan klarifikasi resmi.Fornas 08 mendesak KPK untuk tidak menunggu laporan masyarakat. KPK diminta lebih proaktif menelaah semua informasi, baik dari Pemerintah Provinsi maupun seluruh kabupaten di Papua Tengah."Kami sudah mengantongi nama-nama penerima hibah bermasalah. Jika tidak dibuka, kami yang akan buka di KPK," pungkas Jhon Wenehen.Penulis: HendrikEditor: OF
06 Agu 2026, 23:01 WIT
Polemik Perusda, Yohanis Wantik: Bupati Mimika Pemimpin Yang Hari Ini Bilang A, Besok Bilang B
Papuanewsonline.com, Mimika - Polemik panjang pengelolaan Perusahaan Daerah PT Mimika Abadi Sejahtera (PT MAS) kembali menyeret nama Bupati Mimika, Johannes Rettob.Tokoh Pemuda Mimika sekaligus mantan Legislator DPRK Mimika, Yohanis Wantik, angkat bicara. Ia menilai Bupati menunjukkan gaya kepemimpinan yang inkonsisten dan tidak memiliki kepastian sikap dalam menyelesaikan persoalan BUMD tersebut."Bupati Mimika ini pemimpin yang hari ini bilang A, besok bilang B. Tidak ada konsistensi. Ini fatal untuk nasib bagi Kabupaten Mimika ke depan," tegas Yohanis kepada wartawan di Timika, Rabu (6/8/2026).Rentetan Pernyataan Berubah-ubahMenurut Yohanis, inkonsistensi itu terlihat jelas dari pernyataan Bupati di media massa terkait PT MAS dalam beberapa bulan terakhir.Awalnya Bupati meluruskan isu bahwa PT MAS tidak ada sangkut paut dengan pengelolaan dana divestasi saham PT Freeport Indonesia 7 persen. Ia menegaskan pengelolaan divestasi sepenuhnya dilakukan PT Papua Divestasi Mandiri (PDM).Namun narasi berubah. Saat disorot soal penunjukan 7 pengurus baru PT MAS, Bupati menyebut langkah itu sebagai "misi penyelamatan" terhadap aset daerah yang kondisinya kritis dan 'amburadul'.Tidak berhenti di situ. Dalam klarifikasi lain, Bupati menyebut 7 pengurus itu bukan direksi dan komisaris definitif. Di kesempatan berbeda, ia beralasan pergantian dilakukan karena pengurus lama telah diberi modal namun tidak dipergunakan maksimal, sehingga harus diberhentikan dan perusahaan ditutup sementara."Ini yang membuat publik bingung. Satu kali bilang penyelamatan, satu kali bilang bukan definitif, satu kali bilang sudah ditutup. Mana yang benar? Kalau pemimpinnya sendiri berubah-ubah, bagaimana Perusda mau sehat?" kata Yohanis.PT MAS Disebut Jadi Alat PolitikYohanis mengingatkan PT MAS adalah aset daerah milik seluruh masyarakat Mimika, terutama masyarakat adat Amungme dan Kamoro. Sejak awal dilantik, Bupati sendiri pernah menyatakan akan melakukan evaluasi total terhadap seluruh aset daerah termasuk PT MAS."Sejak RUPS digelar, manajemen lama disebut tidak mampu mempertanggungjawabkan kinerja. Oke, kita dukung pembenahan. Tapi pembenahan butuh satu sikap, satu ucapan, satu tindakan. Jangan hari ini bilang begini, besok begitu. Akhirnya PT MAS dinilai jadi alat politik, seperti yang sudah disuarakan warga adat Amungme," ujarnya.Desak Transparansi Roadmap PT MASYohanis mendesak Bupati Johannes Rettob menghentikan polemik narasi karangan bebas dan fokus pada penyelamatan Perusda secara terbuka dan profesional."Berhenti bikin bingung masyarakat dengan statement A-B. Tunjukkan dokumen RUPS-nya, tunjukkan roadmap PT MAS ke depan. Rakyat Mimika butuh kejelasan, bukan pemimpin yang hari ini bilang A, besok bilang B," pungkas Yohanis Wantik.Penulis: HendrikEditor: OF
06 Agu 2026, 21:56 WIT
KAI Layani 1,57 Juta Ton BBM hingga Juli 2026, Perkuat Rantai Pasok Energi Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat angkutan bahan bakar minyak (BBM) mencapai 1.570.911 ton sepanjang Januari hingga Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat 4,01 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 1.510.287 ton.Peningkatan tersebut setara dengan tambahan 60.624 ton BBM yang didistribusikan melalui jaringan perkeretaapian. Dengan capaian itu, rata-rata sekitar 7.410 ton BBM setiap hari diangkut menggunakan kereta api untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan dunia usaha di berbagai daerah.Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, distribusi BBM memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas, distribusi bahan pangan dan kebutuhan pokok, kegiatan pertanian, hingga aktivitas dunia usaha dan pelayanan publik.“BBM berkaitan langsung dengan ritme kehidupan masyarakat. Ketersediaannya mendukung masyarakat beraktivitas, pelaku usaha menjalankan distribusi, serta barang kebutuhan mencapai berbagai daerah. Melalui layanan berbasis rel, KAI membantu menjaga aliran energi dari pusat pasokan menuju daerah distribusi secara terjadwal,” ujar Anne.Menurut Anne, keandalan distribusi energi dalam negeri menjadi semakin penting di tengah dinamika pasar energi global. Kondisi tersebut membuat jaringan logistik domestik perlu terus diperkuat agar ketersediaan energi bagi masyarakat tetap terjaga.Dalam pelaksanaannya, KAI bekerja sama dengan Pertamina Group untuk mengangkut sejumlah jenis BBM, di antaranya Pertalite, Pertamax, dan Bio Solar menggunakan gerbong ketel.Layanan tersebut menghubungkan pusat pasokan dan terminal BBM dengan sejumlah wilayah tujuan distribusi di Jawa dan Sumatra. Penggunaan kereta api dinilai mampu mengangkut BBM dalam jumlah besar dalam satu perjalanan dengan jadwal yang lebih terukur.Pola distribusi berbasis rel tersebut juga membantu menjaga kesinambungan pasokan antardaerah sekaligus mengurangi beban distribusi logistik melalui jalan raya, khususnya untuk pengiriman BBM dalam jumlah besar dan dilakukan secara berulang.KAI juga mendukung kebijakan energi nasional melalui penyesuaian distribusi Bio Solar dari B40 menjadi B50 sejak Juli 2026. Penerapan mandatori B50 diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan biodiesel berbasis sumber daya dalam negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.“Ketahanan energi membutuhkan pasokan, infrastruktur, dan distribusi yang berjalan selaras. KAI mengambil peran pada sisi transportasi dengan memastikan rangkaian, gerbong ketel, jalur, serta proses operasional berada dalam kondisi andal agar energi dapat sampai ke daerah tujuan secara aman dan tepat waktu,” kata Anne.Untuk menjaga keamanan dan keandalan angkutan BBM, KAI melakukan pemeriksaan sarana secara berkala serta memastikan kesiapan awak sarana perkeretaapian. Koordinasi dalam proses pengisian, perjalanan, hingga pembongkaran BBM juga terus diperkuat sesuai ketentuan keselamatan pengangkutan barang khusus.KAI menyatakan akan terus memperkuat kerja sama dengan Pertamina Group, pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga kelancaran distribusi energi.Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok energi dan sistem logistik nasional sekaligus mendukung aktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.Sumber: KAIEditor: OF
06 Agu 2026, 21:54 WIT
210,47 Juta Pelanggan Commuter Line Jabodetabek Perkuat Mobilitas Rendah Karbon
Papuanewsonline.com, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat sebanyak 210.468.029 pelanggan menggunakan Commuter Line Jabodetabek sepanjang Januari hingga Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat 6,39 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 197.833.176 pelanggan.Peningkatan penggunaan transportasi massal tersebut menunjukkan semakin besarnya peran Commuter Line dalam mendukung mobilitas masyarakat di kawasan metropolitan Jabodetabek.Dalam empat tahun terakhir, jumlah pelanggan Commuter Line Jabodetabek terus mengalami pertumbuhan. Pada Januari–Juli 2023 tercatat 161.004.449 pelanggan, kemudian meningkat menjadi 186.056.667 pelanggan pada 2024 dan 197.833.176 pelanggan pada 2025.Jika dibandingkan dengan periode Januari–Juli 2023, jumlah pelanggan pada 2026 bertambah 49.463.580 atau meningkat 30,72 persen.Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, peningkatan jumlah pelanggan memperlihatkan pentingnya transportasi massal dalam menunjang aktivitas masyarakat, termasuk bekerja, belajar, menjalankan usaha hingga mengakses berbagai layanan publik.“Sebanyak 210,47 juta pelanggan telah menggunakan Commuter Line Jabodetabek selama tujuh bulan pertama 2026. Di balik angka tersebut terdapat perjalanan masyarakat untuk bekerja, belajar, menjalankan usaha, memenuhi kebutuhan keluarga, dan mengakses layanan publik. Keandalan transportasi massal memiliki peran langsung dalam menjaga produktivitas Jabodetabek,” ujar Anne.Menurutnya, transportasi berbasis rel memiliki kemampuan melayani banyak pelanggan dalam satu perjalanan sehingga penggunaan ruang, energi, dan infrastruktur perkotaan dapat menjadi lebih efisien dibandingkan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi.Commuter Line juga membantu menghubungkan kawasan penyangga dengan pusat kegiatan di Jakarta dan sekitarnya. Konektivitas tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pekerjaan, pendidikan, perdagangan, kesehatan, hingga pelayanan publik.Selain mendukung mobilitas, penggunaan Commuter Line juga memberikan manfaat terhadap lingkungan melalui pengurangan emisi karbon. Berdasarkan ilustrasi dalam Laporan Keberlanjutan KAI 2025, perjalanan Bekasi–Jakarta sejauh 30 kilometer menggunakan kereta api menghasilkan sekitar 2,4 kilogram CO₂ per hari.Sementara itu, perjalanan dengan mobil pribadi pada jarak yang sama menghasilkan sekitar 12 kilogram CO₂ per hari. Dengan demikian, penggunaan kereta api dalam ilustrasi tersebut mampu menekan jejak karbon harian sekitar 80 persen.Laporan yang sama mencatat kereta api penumpang menghasilkan sekitar 41 gram CO₂ per pelanggan per kilometer, sedangkan kendaraan pribadi menghasilkan sekitar 192 gram CO₂ per pelanggan per kilometer.“Pilihan moda perjalanan yang dilakukan setiap hari akan membentuk dampak lingkungan dalam jangka panjang. Ketika jutaan masyarakat menggunakan Commuter Line, manfaatnya dapat dirasakan melalui penurunan emisi perjalanan, penghematan penggunaan energi, dan berkurangnya tekanan kendaraan di jalan raya,” kata Anne.KAI terus meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan melalui peningkatan keandalan sarana, fasilitas stasiun, sistem kelistrikan dan persinyalan, serta integrasi dengan moda transportasi publik lainnya.Pada 2026, jaringan Commuter Line Jabodetabek telah melayani 85 stasiun, meningkat dari 71 stasiun pada 2015. Perluasan jaringan tersebut memperkuat akses masyarakat dari wilayah penyangga menuju berbagai pusat kegiatan.Pertumbuhan juga terjadi pada Commuter Line Cikarang yang melayani kawasan Bekasi dan lintas timur Jabodetabek. Jumlah pelanggan meningkat dari 55,66 juta perjalanan pada 2022 menjadi 84,53 juta perjalanan pada 2025 atau bertambah sekitar 28,87 juta perjalanan.Pada 2025, Commuter Line Cikarang menyumbang 24,53 persen dari keseluruhan volume pelanggan KRL Jabodetabek dan menjadi lintas dengan volume terbesar kedua setelah Commuter Line Bogor.Anne menilai pertumbuhan tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik di kawasan timur Jabodetabek. Karena itu, pengembangan kapasitas dan keandalan layanan di lintas tersebut perlu terus dilakukan.“Pertumbuhan Commuter Line Cikarang menunjukkan bahwa transportasi publik telah menjadi kebutuhan utama masyarakat di kawasan timur Jabodetabek. Penguatan layanan pada lintas ini akan membantu menjaga produktivitas, memperluas akses ekonomi, mengurangi beban jalan raya, serta memberikan manfaat lingkungan bagi kawasan yang terus berkembang,” ujar Anne.KAI menyatakan akan terus mengembangkan kapasitas layanan secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan, keandalan, ketepatan waktu, kenyamanan, dan pengelolaan kepadatan.“Penguatan Commuter Line Jabodetabek merupakan investasi bagi produktivitas masyarakat, efisiensi perkotaan, dan kualitas lingkungan. KAI akan terus mendukung kebijakan Pemerintah dalam memperluas penggunaan transportasi massal serta mempercepat pembangunan rendah karbon menuju Net Zero Emission Indonesia pada 2060,” tutup Anne.Sumber: PT Kereta Api Indonesia (Persero)Editor: OF
06 Agu 2026, 21:47 WIT
Penggunaan Air KAI Turun 22,16 Persen, Teknologi Daur Ulang Diperkuat
Papuanewsonline.com, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat penurunan penggunaan air sepanjang 2025. Total pemakaian air tercatat 716,30 megaliter, turun 203,93 megaliter atau 22,16 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 920,23 megaliter.Penurunan tersebut setara dengan penghematan sekitar 203,93 juta liter air. Langkah efisiensi dilakukan sebagai bagian dari upaya KAI mengelola sumber daya secara lebih bertanggung jawab di tengah tekanan perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan air.Data Food and Agriculture Organization dalam AQUASTAT 2025 yang dipublikasikan UN-Water pada Januari 2026 menunjukkan ketersediaan air tawar terbarukan per kapita secara global telah mengalami penurunan 7 persen dalam satu dekade terakhir.Kondisi serupa juga perlu diantisipasi di Indonesia. Berdasarkan analisis BMKG yang dirujuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum pada Dasarian II Juli 2026, sebanyak 89,97 persen wilayah Indonesia mengalami curah hujan di bawah normal.Puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September 2026. Sementara itu, fenomena El Niño berpotensi berlangsung hingga awal 2027 sehingga pengelolaan sumber daya air menjadi semakin penting.Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan efisiensi air merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pelayanan perkeretaapian.“Air digunakan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, pekerja, kebersihan sarana, serta fasilitas operasional. Karena itu, setiap penurunan penggunaan air harus dicapai melalui pengukuran, pengendalian, dan teknologi yang tetap menjaga standar kebersihan serta kenyamanan pelayanan,” ujar Anne.Penurunan penggunaan air terjadi pada seluruh sumber air yang dimanfaatkan KAI. Penggunaan air permukaan turun dari 114,41 megaliter pada 2024 menjadi 47,90 megaliter pada 2025.Sementara itu, penggunaan air tanah berkurang dari 626,25 megaliter menjadi 570,80 megaliter. Adapun penggunaan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) turun dari 179,57 megaliter menjadi 97,60 megaliter.Air tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti sanitasi, toilet, tempat wudu, kebutuhan pekerja dan pelanggan, hingga pencucian sarana perkeretaapian.Untuk mendukung efisiensi air, KAI juga memanfaatkan teknologi Automatic Train Wash Plant atau ATWP pada LRT Jabodebek. Sistem tersebut memungkinkan proses pencucian sarana dilakukan secara otomatis dengan penggunaan air yang lebih efisien.ATWP dilengkapi sistem pengolahan air atau water treatment system. Air bekas pencucian disaring untuk memisahkan berbagai material seperti tanah, pasir, oli, dan gemuk sebelum digunakan kembali dalam siklus pencucian berikutnya.Pada tahap akhir, proses pembilasan menggunakan demineralized water untuk menjaga kualitas kebersihan sarana sekaligus mengurangi dampak terhadap lingkungan.Pemanfaatan kembali air hasil pencucian tersebut membantu mengurangi kebutuhan air baru dalam kegiatan operasional. KAI juga melakukan pemantauan konsumsi air secara berkala di kantor pusat, unit operasional, hingga entitas anak perusahaan.“Penurunan sebesar 203,93 juta liter menunjukkan besarnya manfaat yang dapat dihasilkan melalui pengendalian pada berbagai unit. KAI akan terus memperkuat pengukuran, kedisiplinan penggunaan, dan penerapan teknologi pengolahan air agar setiap liter dimanfaatkan secara bertanggung jawab,” kata Anne.Selain memberikan manfaat bagi lingkungan, efisiensi penggunaan air juga berdampak terhadap operasional perusahaan. Berkurangnya penggunaan air PDAM dapat menekan biaya pemakaian, sedangkan berkurangnya penggunaan air tanah turut mengurangi kebutuhan listrik untuk pengoperasian pompa.Ke depan, KAI akan terus mengevaluasi penggunaan air pada berbagai fasilitas pelayanan dan operasional, terutama di wilayah yang menghadapi risiko kekeringan dan keterbatasan ketersediaan air.Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan sumber daya sekaligus memastikan pelayanan perkeretaapian tetap bersih, andal, dan efisien.Sumber: PT Kereta Api Indonesia (Persero)Editor: OF
06 Agu 2026, 21:43 WIT
Uang Ada, Pembangunan Mandek! Yulianus Dibitau Bongkar Serapan APBD Mimika 2026
Papuanewsonline.com, Mimika - Kritik pedas kembali dilontarkan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika. Tokoh Pemuda dan Pengusaha Muda Amungme, Yulianus Dibitau, secara terbuka mendesak agar persoalan lambatnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mimika 2026 segera disampaikan langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika.Pernyataan itu disampaikan Yulianus pada Rabu (6/8/2026) sebagai bentuk kekecewaan atas lambatnya realisasi pembangunan di tengah tahun anggaran yang sudah memasuki penghujung."Rakyat telah memberikan dukungan, memilih, dan mempercayakan kepemimpinan kepada mereka. Kini yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah, kapan anggaran daerah yang besar itu benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat?" tegas Yulianus.APBD Dipangkas, Pembangunan Masih MandekBerdasarkan pengamatan di lapangan, keluhan utama masyarakat adalah anggaran belanja daerah yang tidak kunjung direalisasikan. Yulianus menyoroti anomali anggaran Mimika. Dulu APBD Mimika hampir mencapai Rp9 triliun dan termasuk salah satu yang terbesar di Indonesia. Kini dipangkas drastis hingga tersisa sekitar Rp4 sampai Rp5 triliun."Pertanyaannya, ke mana arah kebijakan tersebut? Apakah ada pertimbangan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat? Masyarakat ingin tahu bagaimana anggaran itu akan digunakan. Jangan sampai anggaran hanya disimpan, sementara rakyat terus menunggu pembangunan yang tidak kunjung berjalan," kritiknya.Menurutnya, ironi terjadi di lapangan. Di saat anggaran tersedia, pembangunan kampung mandek, program desa tidak jalan, dan berbagai kegiatan strategis lainnya belum terealisasi. Banyak desa di Mimika belum merasakan manfaat anggaran."Penghematan" Disebut KegagalanYulianus mewanti-wanti pemerintah agar tidak berlindung di balik narasi penghematan anggaran."Jangan sampai nanti muncul alasan bahwa pemerintah telah berhasil melakukan penghematan anggaran dengan mengembalikan sisa anggaran ke negara. Jika itu terjadi sementara masyarakat masih hidup dalam kesulitan, tentu ini menjadi persoalan serius. Itu bukan prestasi, itu kegagalan," ujarnya tajam.Ia menegaskan Mimika adalah daerah dengan potensi ekonomi terbesar di Indonesia karena adanya tambang emas terbesar. Namun paradoksnya, rakyat masih bergelut dengan kebutuhan dasar.Fungsi Pengawasan DPRD DisentilDalam rilisnya, Yulianus juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD Mimika."Sejumlah proyek belum berjalan sebagaimana mestinya. Saya menilai fungsi pengawasan DPRD juga perlu diperkuat. Sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan menjalankan fungsi pengawasan, bukan diam," katanya.Di akhir pernyataannya, Yulianus mendesak Bupati dan Wakil Bupati Mimika segera mempercepat realisasi program karena waktu tahun anggaran 2026 semakin menipis.Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Mimika, mulai dari Amungme, Kamoro, OAP, tokoh agama, ormas, hingga organisasi Kristen dan Islam untuk mengawal jalannya pemerintahan."Jangan biarkan anggaran besar ini mengendap sementara rakyat susah," pungkas Yulianus Dibitau.Penulis: HendrikEditor: OF
06 Agu 2026, 20:56 WIT
Bukan Sekadar Seremonial: Perang Saudara Kwamki Narama Tak Kunjung Usai Karena Akar Adat Diabaikan
Papuanewsonline.com, Mimika - Konflik adat dan perang saudara di Kwamki Narama merupakan persoalan mendalam yang tidak bisa hanya diselesaikan dengan seremonial di atas kertas. Penanganan konflik sosial berbasis adat di Tanah Papua menuntut keterlibatan penuh pemerintah daerah melalui pendekatan yang menyentuh akar budaya setempat, yakni restorative justice berbasis adat.Upaya Perdamaian Gagal Sentuh Akar MasalahPerang saudara di Kwamki Narama telah memakan terlalu banyak korban jiwa. Upaya perdamaian yang berulang kali difasilitasi Pemerintah Kabupaten Mimika maupun Pemerintah Kabupaten Puncak dinilai belum menyentuh akar persoalan yang mendasar.Kenyataan di lapangan menunjukkan perdamaian yang digagas selama ini belum menciptakan kedamaian hakiki bagi kedua pihak yang bertikai. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: Mengapa konflik ini terus berulang, dan apa langkah nyata yang harus diambil pemerintah daerah?"Pembiaran terhadap celah penyelesaian konflik secara adat sama saja dengan membiarkan potensi pertikaian baru meletus di kemudian hari," tegas Dianu Omaleng dalam rilis tertulisnya, 6 Agustus 2026.5 Tuntutan Penyelesaian Berbasis AdatOmaleng menyebut pemerintah daerah bersama Forkopimda dan tokoh adat harus melihat masalah ini secara mendalam, serius, dan menyeluruh. Penyelesaian perang saudara Kwamki Narama tidak bisa hanya dengan pendekatan formal administratif.Berikut 5 mekanisme hukum adat yang harus dijalankan:1. Jaminan "Bayar Kepala"Pemerintah harus hadir memfasilitasi dan menjamin pembayaran denda adat bagi keluarga korban dari kedua pihak secara adil, guna menghapus dendam kesumat.2. Sanksi Tegas dari Kepala PerangPara Panglima/Kepala Perang kedua belah pihak harus menjatuhkan sanksi adat dalam waktu singkat selama proses perdamaian, demi menjamin keamanan warga.3. Fasilitasi Ritual AdatPemerintah wajib memfasilitasi kebutuhan prosesi ritual adat perdamaian, termasuk penyediaan ternak babi dalam jumlah memadai, misalnya 20 ekor atau lebih, sebagai simbol penutupan konflik dan pembakaran patah panah.4. Transparansi Penyerahan Denda AdatDana denda adat/bayar kepala harus diserahkan secara terbuka dan disaksikan masyarakat luas kepada Kepala Perang dan perwakilan keluarga kedua kubu.5. Perjanjian Perdamaian MengikatSetelah seluruh prosesi adat tuntas, diterbitkan Surat Pernyataan Perdamaian Abadi berpayung hukum formal di atas materai, dengan klausul sanksi tegas bagi pelanggar.Nyawa Rakyat Adalah Hukum TertinggiOmaleng menegaskan, perang saudara ini bukan kehendak pemerintah daerah. Namun sebagai pelindung warga, keselamatan masyarakat di Mimika dan Puncak adalah tanggung jawab moral dan konstitusional kepala daerah."Memang benar uang bukanlah segalanya, tetapi penyelesaian konflik sosial berdimensi adat yang berlarut-larut memerlukan alokasi anggaran daerah yang nyata dan tepat sasaran," tulisnya.Ia menutup dengan ultimatum pilihan: Pemerintah daerah mau bertahan dengan pola lama sementara korban terus berjatuhan, atau berani mengambil langkah taktis melalui pemenuhan mekanisme adat secara tuntas demi menyelesaikan Perang Kwamki Narama hingga tuntas.Penulis: HendrikEditor: OF
06 Agu 2026, 20:13 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
