Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Bakesbangpol Mimika Sosialisasikan Aplikasi Sikepo, Dorong Pengelolaan Dana Partai Yang Transparan
Papuanewsonline.com, Timika – Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Mimika terus mendorong tata kelola keuangan
partai politik yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini
diwujudkan melalui sosialisasi aplikasi Sistem Keuangan Partai Politik (SIKEPO)
sekaligus penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Tahun Anggaran
2026, yang berlangsung di Hotel Cenderawasih 66, (11/6/2026).Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum,
Yohana Paliling, menegaskan bahwa partai politik merupakan pilar utama
demokrasi. Oleh karena itu, keberadaannya harus mampu melahirkan sistem politik
yang sehat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah memberikan dukungan keuangan sebagai
bentuk apresiasi sekaligus sarana meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat
daerah.Bantuan yang disalurkan tersebut diharapkan dimanfaatkan
secara tepat guna, terutama untuk kegiatan pendidikan politik yang menyentuh
langsung kehidupan masyarakat. Hal ini penting guna menumbuhkan kesadaran
berbangsa dan bernegara di tengah warga. “Dana harus digunakan secara efektif dan tepat sasaran agar
tujuan pembinaan politik dapat tercapai,” tegasnya.Yohana mengajak seluruh pengurus partai meningkatkan
kedisiplinan administrasi dan memanfaatkan aplikasi SIKEPO secara optimal.
Sistem digital ini dirancang agar pelaporan keuangan berjalan tepat waktu,
terbuka, dan sesuai aturan. Kegiatan ini juga diharapkan mempererat komunikasi dan kerja
sama antar pemerintah serta partai politik yang berbeda latar belakang. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Jun 2026, 12:45 WIT
Ancam Pecat Nakes Di Depan Kamera, Bupati Mimika Didesak Mundur: Tidak Pantas Jadi Pemimpin
Papuanewsonline.com, Timika – Akibat mengancam pecat tenaga
kesehatan di depan kamera, Bupati Mimika kini didesak mundur. Desakan itu
datang dari Ketua Komunitas Pemuda Kei Mimika, Edoardus Rahawadan, yang
menyebut gaya Bupati arogan dan tidak pantas memimpin.“Bupati tidak layak jadi figur pemimpin Mimika. Jika hanya
bisa emosional dan gemar mengancam, lebih baik mengundurkan diri saja,” tegas
Edoardus, dalam rilis tertulisnya pada media Papuanewsonline.com, Kamis (11/6/2026).Pernyataan keras Edoardus muncul setelah video Bupati Mimika
viral. Dalam video itu, Bupati terekam mengeluarkan kata-kata kasar dan
mengancam memberhentikan nakes yang ia nilai bermasalah. Video tersebut diduga
terkait viralnya nakes yang harus jalan kaki 12 jam di pedalaman Mimika.Menurut Edoardus, ancaman itu bukti Bupati gagal paham
kondisi riil pegunungan Mimika. “Urusan teknis nakes itu ranah Kepala Dinas
Kesehatan. Bupati kok malah ngamuk di depan media,” katanya.Ia menduga luapan emosi Bupati dipicu malu karena video
nakes pedalaman terlanjur beredar. “Reaksinya bukan solusi. Ini cuma luapan
emosi pribadi yang justru menjatuhkan wibawa pemerintahan,” ujar Edoardus.Ketua Pemuda Kei itu menuntut Bupati bersikap dewasa dan
objektif. “Jangan selesaikan masalah pakai ancaman. Turun ke lapangan, lihat
sendiri medan nakes,” tutupnya.Hingga Kamis malam, Bupati Mimika belum merespons desakan
mundur tersebut. Papuanewsonline,com. Masih berupaya mengonfirmasi langsung
kepada Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan Mimika. Penulis: Hendrik
Editor: GF
11 Jun 2026, 21:02 WIT
Angka Kecelakaan Tinggi, Pemkab Mimika Lakukan Rekayasa Lalu Lintas
Papuanewsonline.com, Timika – Tingginya angka kecelakaan
lalu lintas di wilayah Mimika menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Salah
satu faktor utama penyebabnya adalah pengaturan arus kendaraan yang dinilai
belum berjalan secara maksimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,
dilakukan langkah perbaikan menyeluruh guna menciptakan keamanan dan kenyamanan
bagi pengguna jalan. (9/6/26)Menyikapi hal ini, Johannes Rettob bersama Wakil Bupati
Emanuel Kemong dan jajaran Dinas Perhubungan turun langsung meninjau sejumlah
ruas jalan utama di kawasan perkotaan. Peninjauan ini dilakukan untuk memetakan kondisi lapangan
secara akurat sebelum menerapkan perubahan pengaturan yang dianggap paling
tepat dan efektif.“Angka kecelakaan di jalan masih cukup tinggi, sehingga
rekayasa lalu lintas menjadi hal yang sangat mendesak untuk segera diterapkan,”
ujar Johannes Rettob. Langkah yang akan diambil meliputi penutupan titik putar
kendaraan yang berpotensi berbahaya, pemasangan rambu petunjuk yang jelas,
serta penertiban tempat parkir yang mengganggu kelancaran arus kendaraan.Ia menambahkan bahwa masyarakat diminta memahami perubahan
yang akan diberlakukan. “Beberapa titik putar memang akan ditutup karena terbukti
sangat rawan menimbulkan tabrakan. Jangan terkejut jika mulai besok ada
perubahan, semuanya demi keselamatan bersama,” tegasnya. Penertiban parkir liar juga dilakukan agar jalan tetap
lapang dan tidak memicu kemacetan maupun insiden. Penulis: Jid
Editor: GF
10 Jun 2026, 04:16 WIT
Tingkatkan Kemampuan, Lanud Yohanis Kapiyau Gelar Latihan Menembak Triwulan II
Papuanewsonline.com, Timika – Dalam rangka memantapkan
kesiapan tempur dan profesionalisme personel, TNI Angkatan Udara di Lanud
Yohanis Kapiyau menggelar latihan menembak bagi seluruh prajurit, bintara, dan
tamtama. Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Tembak Kuntarto, Senin (8/6/2026)
ini merupakan bagian rencana kerja triwulan kedua tahun anggaran 2026, disusun
secara teratur dan berkelanjutan guna mengasah keahlian dasar militer.Latihan ini ditujukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran,
konsentrasi, serta kedisiplinan setiap anggota. Menggunakan senjata laras
panjang dengan jarak tembak 100 meter, seluruh rangkaian diawasi ketat oleh
instruktur berpengalaman dan mengikuti standar keamanan yang berlaku. Setiap personel dimaksimalkan kemampuannya agar terbiasa
menghadapi situasi lapangan yang nyata dan menuntut.Komandan Lanud Yohanis Kapiyau, Kolonel Pnb Taufik Andriadi,
menegaskan bahwa keterampilan menembak merupakan syarat utama yang wajib
dikuasai prajurit. Menurutnya, latihan bukan sekadar rutinitas, melainkan
sarana membentuk mental tangguh dan fokus tinggi. Ia juga menekankan bahwa keselamatan menjadi prioritas
utama, sehingga seluruh prosedur wajib dipatuhi agar kegiatan berjalan lancar
tanpa kendala.Selama pelaksanaan, suasana berlangsung tertib dan penuh
tanggung jawab. Setiap peserta melatih ketenangan dan ketelitian saat membidik
sasaran, dibimbing langsung oleh pelatih guna memperbaiki teknik dan strategi
menembak. Hal ini menjadi bukti keseriusan satuan dalam memelihara
kualitas sumber daya manusia yang andal dan siap siaga kapan saja.Diharapkan melalui latihan ini, kesiapan operasional Lanud
semakin meningkat dan mampu mendukung tugas pengamanan wilayah. Penulis: Jid
Editor: GF
10 Jun 2026, 04:08 WIT
Bupati Mimika Tegas: Pegawai Mabuk di Kantor Langsung Diberhentikan
Papuanewsonline.com, Timika – Bupati Mimika, Johannes
Rettob, mengaku menerima banyak laporan masyarakat soal perilaku sejumlah
Pegawai Negeri Sipil hingga pejabat yang kedapatan mabuk di lingkungan kerja.
Ia sangat menyayangkan kondisi tersebut, bahkan menyebut hal serupa terjadi di
kawasan Pusat Pemerintahan, di mana pegawai didatangi kantor bukan untuk
bekerja, melainkan dalam keadaan tidak sadar.“Masih ada pegawai bahkan pejabat yang minum dan mabuk di
kantor, ada juga di sini, tidak kerja tapi mabuk,” tegasnya (8/6/2026). Perilaku ini dinilai sangat mencoreng nama baik instansi dan
jauh dari sikap aparatur yang seharusnya menjadi teladan.Merespons hal ini, Bupati bersama Wakil Bupati dan jajaran
rutin melakukan inspeksi mendadak ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah.Ia menegaskan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas,
mulai dari pencabutan jabatan hingga pemberhentian bagi yang terbukti melanggar
aturan.Bupati juga mengungkapkan telah mengantongi nama-nama yang
menjadi catatan khusus.Meski demikian, peringatan ini disampaikan sebagai
kesempatan terakhir agar para pelaku segera berhenti dan memperbaiki diri
sebelum ditindak secara hukum kedinasan. Penulis: Jid
Editor: GF
09 Jun 2026, 00:42 WIT
Sosialisasi Pengendalian Korupsi, Pemkab Mimika dan BPKP Bersinergi Cegah Kebocoran Keuangan
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
menggelar Sosialisasi Manajemen Risiko Strategis, Risiko Operasional, dan
Asistensi Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2026 di Kantor Bapenda Mimika,
Senin (8/6/26). Kegiatan ini dihadiri Bupati Johannes Rettob, Wakil Bupati
Emanuel Kemong, Kepala Perwakilan BPKP Papua Tengah Kriso Wandi Siahaan, Sekda,
para pimpinan OPD, serta seluruh jajaran aparatur, dengan tujuan mewujudkan
pemerintahan yang transparan, efektif, dan berintegritas.Kepala Perwakilan BPKP Papua Tengah, Kriso Wandi Siahaan,
menegaskan manajemen risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
menjadi fondasi utama tata kelola modern. Setiap program pasti memiliki risiko, sehingga harus
diidentifikasi dan dikendalikan sejak perencanaan agar tujuan pembangunan
tercapai. “Kegiatan ini jangan sekadar seremonial, namun harus memberi
dampak nyata. Pengawasan bukan hanya tugas pimpinan, melainkan tanggung jawab
semua aparatur,” ujarnya.Bupati Johannes Rettob menambahkan, ketiga aspek tersebut
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Manajemen risiko berfungsi mengantisipasi hal-hal yang tidak
pasti, sementara SPIP memastikan proses berjalan sesuai aturan. Ia menyoroti kelemahan yang masih terjadi, seperti
pembayaran kepada pegawai yang sudah pensiun, sebagai bukti pengawasan yang
belum maksimal dan harus segera dibenahi bersama.Ia juga mengingatkan pentingnya kerja sama antarpihak dengan
menghilangkan ego sektoral. Keberhasilan pembangunan, peningkatan pelayanan publik,
Indeks Pembangunan Manusia, serta pertumbuhan ekonomi hanya bisa diraih lewat
kolaborasi solid.“Kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Bersinergilah
demi kepentingan masyarakat,” tegasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
09 Jun 2026, 00:36 WIT
Serapan APBD Mimika Awal Juni Capai Rp800 Miliar, Belanja Modal Belum Signifikan
Papuanewsonline.com, Timika – Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen Tappi Mallisa, melaporkan
penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga awal Juni 2026
baru mencapai sekitar Rp800 miliar atau di bawah 15 persen dari total pagu
sebesar Rp5,6 Triliun. Angka ini mulai terlihat pergerakannya memasuki triwulan
kedua, meski sebagian besar masih didominasi oleh belanja rutin.“Progres penyerapan sudah berjalan, namun saat ini utamanya
berasal dari belanja pegawai serta belanja barang dan jasa,” ungkap Marthen
usai apel gabungan di Pusat Pemerintahan Mimika, (8/6/2026). Sementara itu, realisasi untuk pembangunan fisik atau
belanja modal belum menampilkan angka yang signifikan, dikarenakan sebagian
besar kegiatan masih dalam tahap persiapan dan kelengkapan administrasi.Marthen menjelaskan, serapan anggaran untuk sektor
pembangunan fisik diperkirakan akan meningkat tajam pada semester kedua.Kenaikan ini akan terjadi seiring dimulainya pelaksanaan
proyek di lapangan dan masuknya pekerjaan ke tahap pembayaran. “Nanti ketika pekerjaan berjalan dan progres bertambah,
penyerapan dana juga akan ikut naik mengikuti perkembangan fisik,” tambahnya.Meski realisasi semester pertama masih tergolong rendah,
pemerintah daerah tetap optimis target tahunan dapat tercapai. Optimisme ini
didasari percepatan pelaksanaan rencana kerja di seluruh Organisasi Perangkat
Daerah. Ia mengimbau seluruh pimpinan instansi segera memaksimalkan
program yang telah dirancang agar penggunaan anggaran berjalan optimal hingga
akhir tahun. Penulis: Jid
Editor: GF
09 Jun 2026, 00:13 WIT
ASN Harus Bijak Gunakan Media Sosial, Jaga Nama Baik Pemerintah
Papuanewsonline.com, Timika – Bupati Mimika, Johannes
Rettob, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan
pemerintah daerah agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan
media sosial. Arahan tegas ini disampaikannya saat memimpin apel pagi di
halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (8/6/2026), menyusul
sejumlah laporan terkait aktivitas aparatur yang dinilai kurang mencerminkan
sikap dan tanggung jawab sebagai pelayan publik.Johannes menegaskan bahwa sebagai abdi negara, setiap
aparatur wajib memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawab utama serta
senantiasa menjaga kehormatan institusi. Ia mengakui kemajuan teknologi membawa banyak manfaat, namun
di sisi lain dapat memicu masalah jika tidak digunakan dengan kedewasaan. Salah satu hal yang dilarang keras adalah mempublikasikan
urusan internal pemerintahan secara sembarangan, karena hal tersebut berisiko
menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan di tengah masyarakat.Lebih lanjut, ia menyoroti kebiasaan sejumlah pegawai yang
mengunggah dokumen, proses administrasi, hingga rincian pembayaran ke media
sosial. Tindakan ini dinilai tidak profesional, apalagi jika
tujuannya terkesan ingin menunjukkan kekuasaan atau pengaruh pribadi.“Jangan jadikan media sosial sarana pamer wewenang. Segala
proses harus berjalan sesuai aturan dan prinsip kerja yang profesional,”
tegasnya.Menurutnya, kemajuan teknologi informasi harus diimbangi
dengan sikap bijak dalam berkomunikasi. Oleh sebab itu, seluruh ASN diminta memanfaatkan media
sosial untuk hal-hal yang bersifat positif, edukatif, serta mendukung kinerja
pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap aparatur mampu menjadi teladan dalam penggunaan
platform digital yang sehat dan bermanfaat. Penulis: Jid
Editor: GF
08 Jun 2026, 23:38 WIT
Percepatan Realisasi APBD 2026, Bupati Mimika Instruksikan OPD Segera Tuntaskan Program
Papuanewsonline.com, Timika – Bupati Mimika, Johannes
Rettob, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Arahan tegas ini disampaikannya saat
memimpin apel pagi di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin
(8/6/2026), guna memastikan seluruh rencana pembangunan dapat berjalan sesuai
jadwal.Johannes mencatat bahwa realisasi belanja jasa sudah
menunjukkan perkembangan cukup baik dengan capaian sekitar 50 persen. Meski demikian, ia menegaskan percepatan harus terus
dilakukan agar seluruh pekerjaan yang direncanakan dapat segera diselesaikan
tepat waktu. Sementara itu, kondisi berbeda terlihat pada belanja modal,
di mana progres pelaksanaannya dinilai masih jauh dari target yang ditetapkan,
disebabkan sebagian besar OPD belum mendelegasikan kewenangan kepada bagian
pengadaan barang dan jasa.Hasil evaluasi menunjukkan keterlambatan ini dipicu oleh
sikap saling menunggu antarinstansi, keterbatasan tenaga pelaksana, serta
administrasi yang belum dimulai. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pimpinan
OPD dan ASN segera mengambil langkah konkret. “Saya berharap dalam laporan minggu ini sudah banyak
pekerjaan yang dilimpahkan ke bagian pengadaan agar proses segera berjalan,”
tegasnya.Selain itu, masih banyak pekerjaan melalui penunjukan
langsung yang tertahan akibat kenaikan harga barang dan jasa mencapai 25 hingga
30 persen. Peninjauan harga memang diperlukan, namun ia mengingatkan
agar proses evaluasi tidak berlarut-larut berbulan-bulan. Tantangan ekonomi nasional dan global seperti kenaikan BBM,
biaya transportasi, serta fluktuasi nilai tukar juga menjadi catatan, namun
tidak boleh dijadikan alasan penundaan. Penulis: Jid
Editor: GF
08 Jun 2026, 23:35 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
