Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
HAPAK Segel Kantor Dinas Pendidikan Mimika, Protes Tak Digubris Sejak Awal Tahun
Papuanewsonline, Mimika — Suasana
Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika pada Rabu (24/9/25) mendadak berbeda.
Gerbang utama kantor yang biasanya ramai dilalui pegawai dan masyarakat, pagi
itu terkunci rapat dengan gembok besar. Aksi tersebut dilakukan oleh Honai Adat
Pengusaha Amungme Kamoro (HAPAK) sebagai bentuk protes atas sikap Kepala Dinas
Pendidikan Mimika yang dinilai tidak merespons aspirasi mereka sejak awal tahun
2025. Sekretaris HAPAK, Maria Kotorok,
menyampaikan bahwa pihaknya sudah berulang kali berusaha menjalin komunikasi
dengan Kepala Dinas Pendidikan, bahkan sejak Januari 2025. Namun, hingga kini
tidak pernah ada tanggapan. “Sejak Januari kami secara resmi
sudah menyurat untuk bertemu dengan tujuan menyampaikan keberadaan HAPAK
sebagai salah satu organisasi pengusaha Amungme dan Kamoro yang memperjuangkan
hak-hak pengusaha asli. Tetapi sampai sekarang tidak pernah ada jawaban,” tegas
Maria. Lebih jauh, Maria mengungkapkan
bahwa kekecewaan HAPAK berakar dari kebijakan penunjukan langsung pekerjaan
tahun 2025 yang dinilai mengabaikan keberadaan pengusaha asli Papua. Padahal,
menurut aturan yang berlaku, penunjukan langsung seharusnya diprioritaskan bagi
pengusaha lokal. “Penunjukan langsung itu ada
aturannya, dan jelas disebutkan harus diberikan kepada pengusaha asli Papua.
Namun, faktanya kami selalu terpinggirkan. Inilah alasan kami akhirnya
melakukan aksi ini. Kami tidak punya jalan lain selain menggembok pintu kantor,
supaya suara kami didengar,” ujarnya dengan nada kecewa. Meski aksinya cukup mengejutkan,
Maria menegaskan bahwa langkah ini bukanlah bentuk perlawanan kepada masyarakat
luas. Ia bahkan menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang
ditimbulkan akibat aksi tersebut. “Kami atas nama HAPAK ingin
menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Mimika
atas aksi spontan ini. Tetapi kami tidak punya pilihan lain agar aspirasi kami
mendapat perhatian,” jelas Maria. Ketua HAPAK, Tenius Kum,
menegaskan bahwa aksi ini tidak berhenti sampai di sini. Ia menyebutkan, selama
Kepala Dinas Pendidikan belum memberikan jawaban ataupun ruang dialog, HAPAK
akan terus melanjutkan aksi serupa. “Kami tidak akan berhenti sebelum
ada respon resmi dari Kepala Dinas Pendidikan. Kami hanya ingin hak kami
sebagai pengusaha asli Papua dihargai, sesuai aturan yang berlaku,” tegas
Tenius. Aksi penggembokan kantor dinas
ini dinilai sebagai simbol ketegangan relasi antara organisasi pengusaha lokal
dengan pemerintah daerah. Jika dibiarkan berlarut, hal ini bisa memengaruhi
kepercayaan masyarakat terhadap keberpihakan pemerintah dalam mendukung
pengusaha asli Papua. Warga yang melintas di sekitar
kantor terlihat terkejut sekaligus penasaran. Bagi mereka, aksi semacam ini
jarang terjadi di lingkungan perkantoran pemerintah. Namun, sebagian warga
justru menilai aksi ini sebagai wujud keberanian HAPAK untuk menyuarakan haknya
secara terbuka. Penulis: Abim Editor: GF
25 Sep 2025, 13:48 WIT
Polres Mimika Tegaskan Pengamanan Maksimal untuk Program Senator Peduli Ketahanan Pangan
Papuanewsonline.com, Mimika —
Persiapan matang terus dilakukan menjelang pelaksanaan Program Senator Peduli
Ketahanan Pangan, sebuah agenda nasional yang akan digelar di Kampung Naina
Mukti Pura, Distrik Iwaka, Mimika pada Sabtu, 27 September 2025. Untuk
memastikan kegiatan berjalan lancar, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik
Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Mimika dan unsur Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi di Aula Hotel
Cendrawasih 66, SP2 Timika, Rabu (24/9/25). Rapat yang dihadiri langsung
unsur pimpinan daerah tersebut membahas detail teknis mulai dari logistik,
keamanan, hingga kesiapan infrastruktur pendukung. Kapolres Mimika, AKBP Billyandha
Hildiario Budiman, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Polres Mimika akan menurunkan
50 personel untuk memastikan keamanan acara. Personel akan disebar di berbagai
titik vital, termasuk jalur kedatangan di bandara, penginapan tamu, hingga
lokasi utama kegiatan. “Kami sudah menyiapkan pola
pengamanan berlapis, mulai dari pengawalan tamu VVIP sejak tiba di Timika
hingga acara selesai. Untuk menghindari kemacetan, kami sarankan keberangkatan
tamu dilakukan bersama-sama dengan pengawalan ketat,” jelas Kapolres. Selain Polri, unsur TNI melalui
Kodim 1710/Mimika juga menyatakan kesiapan penuh mendukung pengamanan. Bahkan,
kendaraan taktis akan disiagakan di sekitar lokasi acara guna mengantisipasi
potensi kerawanan. Sementara itu, aspek teknis juga
menjadi perhatian serius. Bulog memastikan komitmennya dalam menyerap hasil
panen jagung petani sebagai bentuk nyata keberlanjutan program ketahanan
pangan. PLN menjamin pasokan listrik tanpa gangguan, sementara Telkom
menegaskan kesiapan dukungan jaringan komunikasi agar seluruh kegiatan berjalan
lancar. “Program ini bukan hanya simbol,
tetapi wujud nyata kerja sama antar lembaga untuk mendukung kemandirian pangan
nasional,” ungkap salah satu pejabat DPD RI dalam rapat. Kabupaten Mimika dipilih sebagai
tuan rumah untuk Sub Wilayah Timur 2 yang mencakup 10 provinsi di kawasan timur
Indonesia. Acara tersebut dijadwalkan dihadiri 40 anggota DPD RI, pejabat Pemerintah
Provinsi Papua Tengah, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Mimika. Selain menjadi ajang peresmian
program ketahanan pangan, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi
pusat dan daerah dalam mendukung amanat Presiden RI untuk menjadikan ketahanan
pangan sebagai prioritas pembangunan nasional. Rapat koordinasi ini menegaskan
pentingnya kebersamaan semua unsur—pemerintah, aparat keamanan, lembaga pangan,
hingga masyarakat petani. Dengan sinergi tersebut, Mimika diharapkan mampu
menjadi contoh sukses pelaksanaan Program Senator Peduli Ketahanan Pangan di
kawasan timur Indonesia. Penulis: Jidan Editor: GF
25 Sep 2025, 13:32 WIT
Gangguan Internet TelkomGroup di Nabire, Botawa, dan Enarotali Lumpuhkan Akses Digital Warga
Papuanewsonline, Nabire – Layanan
internet TelkomGroup di tiga wilayah utama Papua, yakni Nabire, Botawa, dan
Enarotali, mendadak lumpuh sejak pukul 07:55 WIT, Rabu (24/9/2025). Gangguan
besar ini disebabkan oleh terputusnya Sistem Komunikasi Serat Optik (SKSO) pada
ruas Tigi–Timika. Dampak gangguan langsung terasa,
mulai dari akses komunikasi masyarakat, layanan perbankan, hingga aktivitas
pemerintahan yang bergantung pada jaringan internet. Sejumlah warga mengeluhkan
sulitnya mengakses media sosial, aplikasi perpesanan, bahkan layanan
administrasi berbasis online. Dalam keterangan resmi, TelkomGroup
menjelaskan bahwa aliran trafik internet telah dialihkan menggunakan sistem
backup berbasis satelit. Namun, kapasitas satelit dinilai masih sangat terbatas
sehingga kecepatan layanan menurun drastis.
“Pemulihan sementara memang kami lakukan dengan backup satelit. Tetapi
kapasitas ini tidak bisa sepenuhnya menggantikan jaringan serat optik,” ungkap
perwakilan TelkomGroup. Saat ini, tim teknis Telkom
bersama mitra PTT sedang bergerak ke lokasi titik gangguan di kilometer 83,84
dari arah Timika. Proses penyambungan serat optik tengah dipersiapkan, dengan
harapan jaringan internet bisa kembali normal dalam waktu dekat. TelkomGroup menyampaikan
permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang timbul. Mereka juga
meminta doa dan dukungan agar proses perbaikan berjalan lancar tanpa kendala
cuaca maupun faktor teknis di lapangan.
“Kami berkomitmen memulihkan layanan secepat mungkin, karena kami tahu betapa
vitalnya akses internet bagi aktivitas warga, pemerintah, maupun dunia usaha,”
tambah pihak TelkomGroup. Menariknya, gangguan internet di
wilayah Nabire bukanlah kejadian baru. Pada 19 September 2025, kota ini juga
mengalami lumpuhnya jaringan internet pascagempa berkekuatan magnitudo 6,6.
Kondisi tersebut sempat mengganggu komunikasi warga dan distribusi informasi
kebencanaan. Masyarakat kini berharap
TelkomGroup dapat menyelesaikan perbaikan lebih cepat, sekaligus memperkuat
infrastruktur jaringan agar tidak mudah terganggu, mengingat Papua merupakan
salah satu wilayah dengan tantangan geografis dan bencana alam yang tinggi. Penulis: Hendrik Editor: GF
25 Sep 2025, 12:49 WIT
Bupati Maluku Tenggara Terseret Isu Perselingkuhan, Gugatan Cerai Resmi Masuk ke Pengadilan
Papuanewsonline, Tual – Polemik
yang membayangi Bupati Maluku Tenggara, Thaher Hanubun, kian menguat setelah
namanya dikaitkan dengan dugaan perselingkuhan bersama seorang Aparatur Sipil
Negara (ASN) berinisial DY. Persoalan tersebut kini menyeret ranah hukum,
seiring dengan terdaftarnya gugatan cerai suami DY di Pengadilan Agama Tual
Kelas II, Selasa (24/9/2025). Juru Bicara Pengadilan Agama Tual
Kelas II, Rijal Amin, membenarkan adanya gugatan perceraian tersebut. Namun ia
menegaskan, secara formil, pengadilan tidak bisa serta-merta mengaitkan gugatan
itu dengan isu pihak ketiga yang ramai dibicarakan.
“Betul, gugatan sudah masuk dan teregistrasi. Tetapi soal ada tidaknya
keterlibatan orang ketiga, itu tidak kami benarkan. Pengadilan hanya memproses
sesuai pokok perkara, yakni perceraian antara penggugat dan tergugat,” ujar
Rijal saat ditemui wartawan. Meski demikian, kabar dugaan
perselingkuhan ini sudah lebih dulu beredar luas di tengah masyarakat. Nama
Bupati Thaher disebut-sebut sebagai sosok yang menjadi penyebab retaknya rumah
tangga DY, meski klaim tersebut masih sebatas isu yang beredar di publik. Kasus ini kian menyita perhatian
lantaran bukan kali pertama Bupati Thaher dikaitkan dengan skandal pribadi.
Sebelumnya, ia juga sempat dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan pelecehan
terhadap seorang perempuan yang bekerja di sebuah kafe di Tual. Walaupun proses
hukum kasus tersebut masih belum jelas ujungnya, kabar itu sudah menimbulkan
spekulasi dan sorotan tajam terhadap reputasi sang kepala daerah. Pengamat politik lokal menilai,
rangkaian isu yang membelit Bupati Maluku Tenggara berpotensi memengaruhi
stabilitas kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah. “Seorang pejabat
publik bukan hanya dituntut bekerja dengan baik, tetapi juga menjaga moral dan
integritas. Bila isu-isu pribadi terus menyeret ke ranah publik, dampaknya
adalah menurunnya wibawa institusi yang ia pimpin,” ujar salah satu pengamat
yang enggan disebut namanya. Masyarakat kini menanti kejelasan
proses hukum dan pengadilan terkait gugatan cerai tersebut. Tak sedikit pihak
yang mendesak agar aparat penegak hukum dan lembaga terkait bekerja secara
transparan, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan publik. Di sisi lain, isu perselingkuhan
pejabat publik juga memunculkan diskusi lebih luas mengenai standar etika dan
tanggung jawab moral seorang kepala daerah. “Seorang pemimpin harus mampu
menjaga kepercayaan rakyat. Jika kepercayaan itu runtuh akibat perilaku
pribadi, maka legitimasi kepemimpinannya ikut terancam,” kata pengamat hukum
dari Ambon, menambahkan. Kasus ini masih dalam tahap awal
proses pengadilan, dan sejauh ini pihak DY maupun pengacaranya belum memberikan
keterangan resmi kepada media. Publik pun menunggu, apakah isu dugaan
perselingkuhan yang menyeret nama Bupati Maluku Tenggara akan terbukti di meja
hijau, atau hanya menjadi rumor yang memperkeruh dinamika politik di daerah
tersebut. Penulis: Hendrik Editor: GF
25 Sep 2025, 12:40 WIT
Dilaporkan Ke Polres Mimika, Ini Tanggapan Media Papuanewsonline.com
Papuanewsonline.com, Timika- Gegara tak terima diberitakan Media Papuanewsonline.com tentang dugaan perjalanan dinas tipu-tipu yang masuk temuan BPK, Kadistrik Jita Suto Rontini secara resmi melaporkan pencemaran nama baik dan dugaan pelanggaran UU ITE ke Polres Mimika.
Kadistrik Jita Suto Rontini yang juga kerabat dekat dari Irwasda Polda Papua ini, secara resmi melaporkan Media Papuanewsonline.com pada Selasa (9/9/2025). dengan nomor LP/B/397/IX/2025/SPKT/POLRES MIMIKA/POLDA PAPUA TENGAH.
Menanggapi laporan Polisi ini, Ifo Rahabav selaku penanggungjawab Media Papuanewsonline.com mengatakan siap menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Polres Mimika.
" Kita hormati dan hargai, karena itu hak dari beliau. pada prinsipnya kita akan siap mengahadapi proses hukum yang sementara bergulir di Polres Mimika," ucap Ifo Rahabav melalui sambungan telepon selulernya, Rabu (24/9/2025).
Rahabav meminta agar Polres Mimika mempercepat proses hukum sehingga memberikan kepastian hukum kepada Kadistrik Jita Suto Rontini.
" Kami akan koperatif, bila ada panggilan dari penyidik Polres Mimika, kami akan hadir untuk memberikan keterangan," Ujarnya.
Terkait dengan proses hukum laporan ini, Ifo menyampaikan dari pihak Media Papuanewsonline.com belum mendapat panggilan, namun telah mendapat informasi bila Polres Mimika telah melakukan proses penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi.
" Kalau panggilan kami belum dapat. namun informasinya sudah ada pemeriksaan saksi-saksi, pada prinsipnya kami akan koperatif dalam menghadapi laporan dimaksud", Jelasnya.
Hingga berita ini dipublikasikan Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman,SIK,MH belum dikonfirmasi, namun dikutip dari beberapa Media, Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Rian Oktaria, membenarkan adanya laporan tersebut terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media online, dimana dikatakan Kasat Reskrim bahwa laporan ini sedang ditangani Unit I Reskrim Polres Mimika.(Hendrik)
25 Sep 2025, 00:12 WIT
Wamenko Polkam: Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Fondasi Ketangguhan Siber Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Ancaman di ruang siber semakin nyata, kompleks, dan berdampak besar terhadap
stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional. Hal ini ditegaskan oleh Wakil
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Wamenko Polkam),
Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, saat menyampaikan paparan utama
dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Perlindungan Infrastruktur
Informasi Vital (PIIV) yang digelar di Depok, Jawa Barat, Selasa (23/9/25). Dalam kesempatan tersebut,
Lodewijk menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi seluruh pihak adalah kunci
dalam membangun ketahanan ruang siber Indonesia.
“Ancaman siber bukan sekadar masalah teknologi, tetapi ancaman hybrid yang
menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa. Sinergi, kolaborasi, dan komitmen
semua pemangku kepentingan adalah fondasi utama bagi Indonesia yang tangguh di
era digital,” ujarnya. Lodewijk mengingatkan bahwa
Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar setiap kementerian dan lembaga
membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Tim ini berfungsi
sebagai benteng pertahanan siber sekaligus garda terdepan dalam penanganan
insiden digital.
“Arahan Presiden jelas, kita harus tangguh, waspada, dan mampu mengantisipasi
setiap bentuk serangan siber,” tegasnya. Wamenko Polkam mencontohkan
sejumlah insiden global yang menunjukkan betapa seriusnya ancaman serangan
siber terhadap infrastruktur vital. Mulai dari serangan ransomware Colonial
Pipeline di AS (2021) yang melumpuhkan distribusi bahan bakar, hingga peretasan
sistem air minum Oldsmar, Florida (2021) yang hampir membahayakan ribuan jiwa. Indonesia pun tak luput dari
sasaran. Beberapa kasus besar di antaranya adalah serangan ke sektor kesehatan
(2017), kebocoran data Dukcapil (2022–2023) oleh peretas Bjorka, serangan ke
sektor perbankan (2023), hingga serangan ransomware yang melumpuhkan Pusat Data
Nasional Sementara (PDNS) pada 2024 sehingga pelayanan publik seperti imigrasi
dan perizinan daerah terhenti. “Semua ini bukti nyata bahwa
infrastruktur kritis kita rentan. Serangan siber berevolusi, semakin sulit
dideteksi, dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” kata Lodewijk. Menurut laporan BSSN tahun 2024,
Indonesia mencatat tren serangan siber dengan rincian: 50,15% DDoS, 41%
malware, 8,1% phishing, dan 0,75% APT. Setahun kemudian, pada 2025, pola
berubah drastis: 93,57% malware, 5,78% DDoS, 0,33% phishing, dan 0,32% APT.
Angka ini menempatkan Indonesia di antara lima besar negara paling sering
diserang di dunia. Dalam Rakornas PIIV, Lodewijk
menekankan pentingnya langkah strategis jangka panjang, di antaranya, memperkuat
kapasitas BSSN dan memastikan setiap instansi vital memiliki CSIRT, meningkatkan
SDM, infrastruktur, dan tata kelola kelembagaan siber, implementasi Perpres No.
82 Tahun 2022 untuk mempercepat identifikasi IIV sektor strategis dan standar
keamanan wajib, mendorong kolaborasi sektor swasta dan pemerintah melalui threat
intelligence sharing (pusat intelijen ancaman bersama), menyelesaikan regulasi
kunci seperti RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS), RPP Perlindungan Data
Pribadi, serta pembentukan Lembaga PDP dan mendorong inovasi teknologi
berkelanjutan, termasuk kriptografi pasca-kuantum dan pemanfaatan kecerdasan
artifisial. “Rakornas ini harus menjadi titik
balik. Mari jadikan ruang siber sebagai benteng pertahanan bangsa, bukan
kelemahan,” pungkasnya.(GF)
24 Sep 2025, 21:42 WIT
Indonesia Pimpin Tiga Agenda Utama di Pertemuan SRM ke-6 Sydney
Papuanewsonline.com, Sydney–
22–23 September 2025 – Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinannya di kancah
regional dengan memimpin tiga agenda prioritas dalam Pertemuan ke-6
Sub-Regional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Security (SRM) yang
berlangsung di Sydney, Australia. Pertemuan ini menjadi ajang penting bagi
delapan negara anggota untuk memperkuat solidaritas kawasan menghadapi ancaman
terorisme dan kejahatan transnasional yang kian kompleks. Sekretaris Kemenko Polkam, Letjen
TNI Mochammad Hasan, yang memimpin Delegasi Republik Indonesia, menegaskan
pentingnya forum SRM sebagai wadah konsolidasi bersama dalam menjaga stabilitas
kawasan. “Pelaksanaan SRM ini penting
untuk memperkuat solidaritas menghadapi tantangan keamanan bersama, mulai dari
terorisme, migrasi ireguler, hingga kejahatan lintas negara,” ujarnya. Pada forum yang diinisiasi
bersama Indonesia dan Australia sejak 2017 ini, Indonesia dipercaya untuk memimpin
tiga isu besar yang menjadi perhatian utama kawasan, yakni, penanganan migrasi
ireguler yang kerap memicu persoalan kemanusiaan dan keamanan, penanggulangan
terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang masih menjadi ancaman nyata
di berbagai negara dan penguatan keamanan siber dan perlindungan infrastruktur
kritikal sebagai antisipasi atas maraknya serangan digital dan kejahatan
teknologi. Selain ketiga isu prioritas
tersebut, pertemuan juga menyoroti keamanan maritim, perdagangan narkoba,
penipuan online, dan stabilitas domestik kawasan. Tidak hanya berfokus pada diskusi
pleno, Delegasi RI juga menggelar serangkaian pertemuan bilateral dengan
Australia, Filipina, dan Singapura. Agenda bilateral itu menghasilkan
pembahasan konkret, mulai dari kerja sama dalam pemberantasan narkoba, penegakan
hukum terhadap buronan lintas negara, hingga penguatan kolaborasi kepolisian
dalam menanggulangi penipuan online yang semakin marak. “Kami ingin memastikan bahwa
langkah-langkah ini dapat segera diterapkan di lapangan, sehingga masyarakat
langsung merasakan manfaat dari kerja sama regional ini,” tegas Sesmenko Hasan. Delegasi RI pada SRM ke-6 ini
terdiri dari unsur Kementerian Luar Negeri, Polri, BSSN, BNPT, Bakamla, hingga Perwakilan
RI di Australia. Sinergi antar-lembaga ini menjadi bukti nyata komitmen
Indonesia untuk menghadirkan solusi menyeluruh terhadap ancaman keamanan. Pertemuan yang berlangsung dua
hari ini diikuti oleh delapan negara anggota: Australia, Indonesia, Brunei
Darussalam, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, dan Thailand. Menutup rangkaian pertemuan,
Sesmenko Polkam menegaskan bahwa Indonesia akan terus mengambil peran aktif
dalam kerja sama keamanan regional.
“Indonesia akan terus berperan aktif. Hasil pertemuan ini akan segera kami
tindaklanjuti agar selaras dengan kepentingan nasional, sekaligus memperkuat
stabilitas kawasan,” pungkasnya.(GF)
24 Sep 2025, 21:37 WIT
Kapolda Maluku Silaturahmi Kamtibmas: Perkuat Sinergi dan Kemitraan dengan Harian Rakyat Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon –
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang
Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., melaksanakan silaturahmi kamtibmas ke kantor Harian
Rakyat Maluku di kawasan Galunggung, Kota Ambon. Kegiatan ini menjadi bagian
dari upaya memperkuat sinergitas antara Polri dan insan pers sebagai mitra
strategis dalam menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di
wilayah Maluku. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda
didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H., serta
sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Maluku, di antaranya Direktur Reskrimum,
Direktur Lantas, Direktur Reskrimsus, dan Kabid Humas. Rombongan disambut hangat oleh Direktur
Harian Rakyat Maluku, Seyhan Azzuhry Rumra, Komisaris Utama Harian Rakyat
Maluku H. Ahmad Ibrahim, beserta jajaran staf redaksi. Dalam sambutannya, Direktur
Harian Rakyat Maluku, Seyhan Azzuhry Rumra, menyampaikan apresiasi atas
kehadiran Kapolda dan rombongan. Ia menegaskan bahwa Rakyat Maluku memiliki
komitmen kuat dalam menyajikan pemberitaan yang faktual, berimbang, serta mengedepankan
etika jurnalistik. “Kami selalu mengedepankan
konfirmasi dan tidak pernah memberitakan hal yang tidak sesuai dengan kejadian
sebenarnya. Apalagi untuk kasus-kasus sensitif seperti asusila anak di bawah
umur, kami sangat berhati-hati karena memikirkan dampaknya bagi korban,” jelas
Seyhan. Kapolda Maluku pada kesempatan
itu memperkenalkan para pejabat utama Polda yang mendampinginya. Ia menekankan
bahwa media bukan sekadar rekan kerja, melainkan mitra strategis Polri dalam
membangun keamanan dan ketertiban masyarakat. “Kami menyadari, Polri tidak bisa
bekerja sendiri. Semua media adalah mitra kami dengan satu tujuan yang sama,
yaitu membangun negeri ini dari berbagai potensi gangguan keamanan,” ujar Irjen
Pol Dadang Hartanto. Kapolda menyoroti potensi
kerawanan di Maluku, seperti tawuran dan konflik sosial yang sering dipicu
persoalan batas wilayah maupun isu SARA. Ia menegaskan bahwa kondisi ini harus
segera diantisipasi bersama. “Dalam kehidupan sosial, konflik
tidak bisa dihindari. Namun yang penting, bagaimana kita meredamnya. Polri
memiliki keterbatasan, karena itu kami butuh peran media sebagai pendidik
masyarakat, terutama dalam menyampaikan informasi yang benar,” kata Kapolda. Lebih jauh, ia juga menyinggung bahaya
hoaks dan disinformasi yang kerap memperkeruh suasana. Media diharapkan menjadi
garda terdepan dalam meluruskan informasi agar kebenaran tidak tertutupi oleh
opini yang menyesatkan. Pertemuan yang berlangsung penuh
keakraban itu diakhiri dengan harapan bersama agar sinergi antara Polda Maluku
dan Harian Rakyat Maluku terus terjalin kuat. Tujuannya adalah menciptakan
ekosistem informasi yang sehat serta mewujudkan situasi kamtibmas yang aman,
damai, dan kondusif di Maluku.(GF)
24 Sep 2025, 19:13 WIT
MPP Mimika Resmi Beroperasi: Akses Layanan Publik Kini Lebih Cepat, Mudah, dan Transparan
Papuanewsonline.com, Timika –
Masyarakat Kabupaten Mimika kini bisa merasakan kemudahan dalam mengurus
berbagai layanan publik setelah Mal Pelayanan Publik (MPP) Mimika resmi
beroperasi. Peresmian dilakukan secara daring oleh Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, Rabu
(24/09/2025). MPP Mimika menjadi MPP pertama di
Provinsi Papua Tengah yang terintegrasi dengan sistem nasional dan diresmikan
bersama 10 MPP lain di Indonesia. Kehadiran MPP ini diharapkan mampu memotong
jalur birokrasi yang panjang serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih
transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Bupati Mimika, Johannes Rettob,
yang hadir langsung dalam acara tersebut, menegaskan bahwa hadirnya MPP akan
mengubah wajah pelayanan publik di Mimika. “Dengan sistem daring ini, kami
berharap pelayanan kepada masyarakat Mimika akan semakin cepat, mudah,
transparan, dan tentunya lebih efisien. Tidak ada lagi alasan berbelit-belit
dalam birokrasi,” tegas Rettob. Acara peresmian turut dihadiri
oleh unsur Muspida, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Plt.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),
Marselino Mameyau. Deputi Bidang Pelayanan Publik
Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak
boleh hanya fokus pada prosedur, melainkan hasil nyata yang dirasakan
masyarakat. “Orientasi kita bukan lagi pada
tumpukan regulasi, tapi bagaimana layanan publik bisa menjawab kebutuhan
rakyat. Dengan MPP, semua layanan terintegrasi dalam satu atap,” katanya. Sementara itu, MenPAN-RB Rini
Widyantini menjelaskan bahwa dengan peresmian kali ini, jumlah MPP di Indonesia
telah mencapai 296 unit atau 58 persen dari total 514 kabupaten/kota. Angka ini
menunjukkan bahwa transformasi pelayanan publik terus bergerak maju. “MPP bukan hanya soal integrasi
layanan, tapi juga soal demokratisasi pelayanan, di mana masyarakat merasakan
langsung manfaatnya,” ujar Rini. Dengan hadirnya MPP, Kabupaten
Mimika diharapkan menjadi role model pelayanan publik di Papua Tengah. Tidak
hanya masyarakat Mimika, tetapi juga warga dari kabupaten tetangga bisa
merasakan kemudahan jika sistem ini dikembangkan lebih luas. Ke depan, Pemkab Mimika
berkomitmen terus memperluas jenis layanan di MPP, mulai dari pelayanan
administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan keimigrasian dan
ketenagakerjaan. Penulis: Jid Editor: GF
24 Sep 2025, 18:35 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
