Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
DPRK Boven Digoel Buka Masa Persidangan III, Bahas Aspirasi Rakyat dan Dua Raperda Kunci
Papuanewsonline.com, Tanah Merah – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boven Digoel secara resmi membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 dalam Rapat Paripurna, Senin (3/8/2026). Acara yang dipimpin Ketua DPRK Simon Akka ini dihadiri Bupati Roni Omba, Wakil Bupati, unsur Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, tokoh adat, agama, serta perwakilan masyarakat.Agenda utama meliputi penyampaian Pokok-Pokok Pikiran hasil Reses II yang dilaksanakan 24–28 Juli lalu, serta pembahasan dua rancangan peraturan daerah inisiatif dewan, yaitu tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Lokal. Simon Akka mengingatkan pemerintah daerah agar serius menyusun kerangka anggaran agar tidak terulang keterlambatan seperti tahun sebelumnya.Selama masa persidangan yang berlangsung hingga 25 November nanti, dewan akan menggelar rapat dengar pendapat, membahas dan menetapkan APBD Perubahan 2026 serta kerangka anggaran tahun 2027, menyelenggarakan konsultasi publik di tiga distrik, hingga menetapkan program pembentukan peraturan daerah tahun depan.Bupati Roni Omba menyambut baik aspirasi yang diserahkan anggota dewan. “Pokok-pokok pikiran ini harus diselaraskan dengan rencana induk daerah agar terarah, terukur, dan sesuai kemampuan keuangan. Dengan anggaran yang terbatas, kita harus menentukan prioritas berdasarkan urgensi, manfaat luas, dan pemerataan pembangunan,” tegasnya.Ia mengajak seluruh elemen menjaga sinergi dan keterbukaan dalam semangat “Balik Kampung – Bangun Kampung”.Penulis: JidEditor: OF
04 Agu 2026, 19:27 WIT
Pelayanan OPD dan Distrik di Mimika Berbasis Tim Sukses, Warga Non-Tim Sukses Ditolak!
Papuanewsonline.com, Timika, - Skandal pelayanan diskriminatif mencoreng wajah Pemeruntah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Ketua Aliansi Pemuda Amungsa (APA), Helois Kemong, membongkar praktik busuk oknum di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kantor Distrik yang tega menolak warga hanya karena bukan bagian dari tim sukses.Dari Sekretariat APA di Timika, Selasa (4/8/2025), Helois mengaku muak mendengar keluhan warga yang berulang kali terjadi.Modusnya sama yakni warga bawa lamaran kerja, bawa profil, berharap dilayani negara. Jawaban petugas? dingin dan arogan, "Kau bukan tim sukses. Yang kami layani hanya tim sukses.""Saya sebagai tokoh pemuda, sebagai intelektual sangat kecewa, sangat kecewa! Warga cerita mereka bawa profil ke OPD dan distrik, ditolak dengan catatan engkau bukan tim sukses. Ini penghinaan!" tegas Helois.Helois menegaskan, ini pengkhianatan terhadap visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika untuk mensejahterakan rakyat. Pilkada sudah selesai. Tidak ada lagi 01 dan 02. Yang ada hanya Rakyat Mimika."Pemerintah punya visi misi mensejahterakan rakyat, tapi kok malah menolak masyarakat? Ini sudah sesat, tidak sesuai visi-misi!" kecamnya.Lebih parah, Helois mengaku sudah mengantongi bukti rekaman dan video penolakan. Ia belum mempublikasikan karena masih menghormati pemerintah sebagai orang tua."Saya sudah rekam, sudah video, buktinya ada di HP saya. Saya tidak publikasi karena saya masih sayang pemerintah," ungkapnya.APA beri warning keras kepada Bupati Johanes Rettob dan Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong agar Segera mengevaluasi total dan beri teguran keras kepada semua OPD sampai tingkat distrik.Jangan biarkan oknum-oknum merusak citra orang nomor satu di Mimika."Pemerintah adalah wakil rakyat, tidak boleh memihak. Politik jangan dibawa-bawa lagi merusak persatuan," ujarnya.Ia memperingatkan, jika praktik kotor ini masih terulang, APA bersama seluruh pemuda akan geruduk kantor tersebut."Saya tidak mau dengar untuk kedua dan ketiga kalinya. Kalau saya dengar lagi, kami akan datangi kantornya dan kami akan panggil langsung Bupati dan Wakil Bupati untuk tegur oknum perusak nama baik itu," tutup Helois.Penulis: HendrikEditor. : Of
04 Agu 2026, 17:30 WIT
Wakapolri: Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo Resmi Bergabung Ke UBISA
Papuanewsonline.com, Jakarta – Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si., yang juga menjabat sebagai Kasatgas Pembentukan Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri, resmi bergabung sebagai bagian dari sivitas akademika Universitas Bima Sakapenta (UBISA), Senin (3/8/2026).Bergabungnya salah satu penggerak pengembangan Pusat Studi Kepolisian tersebut mendapat apresiasi dari Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. Menurutnya, kehadiran Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo di UBISA bukan hanya bentuk kepedulian terhadap pendidikan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi Polri dengan perguruan tinggi.“Saya mengucapkan selamat kepada Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo atas bergabungnya di Universitas Bima Sakapenta. Kehadiran beliau akan semakin memperkuat kolaborasi antara Polri dan dunia pendidikan tinggi serta memperluas jejaring Pusat Studi Kepolisian yang terus kita bangun bersama perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia,” ujar Wakapolri.Wakapolri mengatakan, Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo melalui perannya sebagai Kasatgas Pembentukan Pusat Studi Kepolisian telah menjadi salah satu motor penggerak dalam membangun jejaring akademik Polri. Hingga saat ini, pembentukan Pusat Studi Kepolisian telah didorong di 79 perguruan tinggi negeri dan swasta (PTN/PTS) di berbagai daerah di Indonesia.Dari jumlah tersebut, 40 Pusat Studi Kepolisian telah beroperasi, 5 dalam tahap penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan 34 lainnya dalam proses menuju pembentukan dan kerja sama.“Ini bukan sekadar soal jumlah. Yang lebih penting adalah bagaimana Pusat Studi Kepolisian menjadi ruang bertemunya pengalaman praktis kepolisian dengan kekuatan akademik kampus. Dari sana kita ingin lahir riset, inovasi dan rekomendasi berbasis ilmu pengetahuan yang dapat menjawab persoalan keamanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat,” kata Wakapolri.Menurut Wakapolri, jejaring tersebut merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem Police Science yang semakin terbuka dan kolaboratif. Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi mitra pendidikan, tetapi juga menjadi mitra strategis Polri dalam mengembangkan evidence-based policing dan menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks di era digital.Sementara itu, Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo mengatakan keputusannya bergabung dengan UBISA dilandasi semangat untuk ikut mendukung perguruan tinggi yang sedang tumbuh dan berkembang.“Mendukung perguruan tinggi yang sedang bertumbuh bukan sekadar membantu sebuah institusi, melainkan ikut menanam benih masa depan bangsa. Perguruan tinggi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun peradaban. Di dalamnya lahir sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, inovasi, dan berbagai solusi bagi persoalan bangsa,” ujar Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo.Menurutnya, perguruan tinggi besar tidak lahir dalam waktu singkat. Dibutuhkan gotong royong, kepercayaan masyarakat, dedikasi para pendidik, dukungan pemerintah, serta kontribusi alumni dan mitra strategis agar sebuah kampus dapat tumbuh menjadi pusat keunggulan.Kehadiran Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo di UBISA diterima langsung oleh Ketua Yayasan Khafdilah, S.Kom., S.H., M.H., Sekretaris Yayasan Maylane Boni Abdillah, Rektor UBISA Drs. Agus Supriyadi, M.T., Wakil Rektor II Dra. Surtiati, M.Pd., jajaran Program Studi Hukum, serta sivitas akademika UBISA.Rektor UBISA Drs. Agus Supriyadi, M.T. menyambut kehadiran Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo dan berharap pengalaman serta jejaring akademiknya dapat memberikan energi baru bagi perkembangan universitas.“Selamat bergabung di Universitas Bima Sakapenta. Semoga kehadiran beliau menginspirasi sekaligus memperkuat langkah UBISA dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, berbudi luhur, dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara,” ujar Rektor UBISA.Dengan semangat “Mlesat Mabur Duwur, Nggayuh Adab Luhur”, kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat ekosistem akademik UBISA, tetapi juga membuka ruang yang semakin luas bagi sinergi perguruan tinggi dengan Polri.Bagi Polri, berkembangnya jejaring Pusat Studi Kepolisian di berbagai kampus menjadi investasi jangka panjang untuk membangun kepolisian yang semakin berbasis ilmu pengetahuan, riset, inovasi, dan kebutuhan masyarakat.“Polri masa depan harus semakin dekat dengan ilmu pengetahuan. Kampus adalah mitra strategis kita. Semakin kuat kolaborasi Polri dan perguruan tinggi, semakin kuat pula fondasi transformasi Polri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Wakapolri. PNO-12
04 Agu 2026, 14:20 WIT
Tanggapi Sistem Pengamanan di Sejumlah Mal, Polri Tekankan Aktivitas Masyarakat Tetap Aman
Papuanewsonline.com, Jakarta – Polri memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai pusat kegiatan ekonomi nasional tetap berada dalam kondisi aman dan terkendali. Kepastian tersebut disampaikan seiring meningkatnya perhatian publik terhadap penguatan sistem pengamanan di sejumlah kawasan bisnis, pusat perbelanjaan, kawasan industri, dan objek vital nasional di Jakarta maupun daerah lainnya.Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa Polri terus mengedepankan langkah-langkah preventif guna memastikan aktivitas masyarakat dan roda perekonomian nasional berjalan dengan baik."Polri terus melaksanakan patroli rutin, penguatan kegiatan intelijen, deteksi dini, pengamanan objek vital nasional, patroli siber, serta koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Seluruh langkah tersebut dilakukan untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif," ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Senin (3/8/2026).Langkah antisipatif tersebut dilakukan secara berlapis dengan melibatkan seluruh satuan kewilayahan, mulai dari tingkat Mabes Polri, polda, polres, hingga polsek. Pengamanan difokuskan pada kawasan strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.Selain itu, Polri juga terus melakukan pemantauan secara real time melalui berbagai sistem yang dimiliki, termasuk Daily Operational Reporting System (DORS) yang menjadi sarana pemantauan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dari seluruh wilayah Indonesia.Berdasarkan data DORS, situasi keamanan secara umum berada dalam kondisi terkendali dan tidak ditemukan adanya kejadian menonjol yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional maupun aktivitas perekonomian masyarakat."Data yang kami peroleh melalui DORS menunjukkan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat hingga saat ini masih terkendali. Tidak terdapat kejadian menonjol yang berdampak terhadap stabilitas keamanan secara nasional. Seluruh personel di lapangan juga terus melaksanakan langkah-langkah pencegahan secara maksimal," kata Johnny.Menurutnya, peningkatan pengamanan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan maupun pengelola kawasan usaha merupakan langkah antisipatif yang lazim dilakukan untuk memastikan keselamatan pekerja, perlindungan aset, dan kelancaran operasional perusahaan.Polri juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di tengah masyarakat."Pengalaman dari berbagai peristiwa pada masa lalu menjadi pelajaran bagi seluruh pihak untuk memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini. Oleh karena itu, kami memastikan bahwa setiap potensi gangguan akan ditangani secara cepat, tepat, dan profesional sehingga situasi yang kondusif dapat terus terjaga," ujarnya.Polri menegaskan bahwa negara hadir untuk menjamin rasa aman bagi seluruh masyarakat. Dengan kesiapan personel, dukungan teknologi, serta koordinasi yang terus diperkuat dengan berbagai pihak, masyarakat diharapkan dapat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan."Masyarakat tidak perlu merasa khawatir. Polri akan terus bekerja untuk menjaga keamanan dan memastikan seluruh aktivitas masyarakat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar," tutup Johnny. PNO-12
04 Agu 2026, 14:04 WIT
Raih opini WTP ke-14, Mahkamah Agung Terima LHP Laporan Keuangan 2025 dari BPK
Papuanewsonline.com, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) RI kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Senin, 3 Agustus 2026.Capaian ini menegaskan dominasi MA dalam tata kelola keuangan negara. Ini adalah WTP ke-14 secara berturut-turut sejak pertama kali diraih pada tahun 2012.Sebelumnya, untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2012, Mahkamah Agung meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Pada periode itu, pimpinan MA bahkan telah menargetkan agar MA dapat kembali mendapatkan opini WTP untuk yang ke empat belas kalinya secara berturut-turut. Target tersebut kini terealisasi. Rekor 14 tahun tanpa putus ini bukan sekadar prestasi administratif. WTP adalah opini tertinggi dari BPK, yang diberikan hanya jika laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang andal, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.Tindak Lanjut Hampir TuntasKonsistensi WTP MA ditopang oleh agresivitas tindak lanjut rekomendasi BPK.Hingga Semester II Tahun 2025, MA tercatat telah menindaklanjuti 1.948 rekomendasi BPK dengan tingkat penyelesaian 96,65 persen.Angka ini melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya. Pada laporan 2024, tingkat penyelesaian tercatat 96,44 persen. Kenaikan ini menunjukkan perbaikan berkelanjutan dalam akuntabilitas.Ketua MA dalam beberapa kesempatan menegaskan, WTP bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memastikan setiap rupiah anggaran peradilan - yang pada 2025 mencapai pagu Rp13,145 triliun dengan realisasi 97,40 persen - digunakan untuk peningkatan akses keadilan bagi masyarakat.Dengan WTP ke-14 ini, Mahkamah Agung memperkokoh posisinya sebagai salah satu lembaga negara dengan rantai akuntabilitas keuangan terpanjang dan terstabil di Indonesia. (OF)
04 Agu 2026, 14:03 WIT
Dirreskrimsus Ingatkan Personel Polda Maluku Antisipasi El Nino
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku memperkuat kesiapsiagaan personel menghadapi potensi dampak fenomena El Niño yang diperkirakan dapat meningkatkan suhu, mengurangi curah hujan, serta memicu kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.Pesan tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Maluku Kombes Pol. Budi Priyanto, S.I.K., M.Si., saat memimpin apel pagi gabungan personel Polda Maluku di Lapangan Tahapary Tantui, Ambon, Senin (3/8/2026).Apel gabungan tersebut dihadiri para Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, Penata Kebijakan Polri Polda Maluku, serta personel gabungan dari berbagai satuan kerja.Dalam arahannya, Budi yang baru dipercaya menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Maluku terlebih dahulu memperkenalkan diri sekaligus mengajak seluruh personel membangun sinergi dan soliditas dalam pelaksanaan tugas.“Ini pertama kali saya mengambil apel pagi. Saya berharap kita dapat saling menerima, membangun komunikasi, dan bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan,” kata Budi.Selanjutnya, Budi menyampaikan kembali arahan pimpinan Polri terkait kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Niño yang berpotensi memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat.Menurutnya, El Niño merupakan fenomena anomali iklim yang dapat menyebabkan peningkatan suhu, berkurangnya curah hujan, penurunan debit air, hingga kekeringan yang berpotensi berlangsung lebih panjang.“Fenomena El Niño ini harus kita sikapi dengan kesiapsiagaan. Ketika suhu meningkat, curah hujan berkurang dan debit air menurun, maka potensi kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan juga harus menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.Budi menegaskan, jajaran Polda Maluku perlu menyiapkan langkah antisipasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja. Kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan ketika bencana telah terjadi, tetapi harus dibangun sejak dini melalui pemetaan potensi kerawanan, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan personel dan sarana pendukung.“Prinsipnya kita jangan menunggu sampai terjadi. Masing-masing satuan kerja harus memahami potensi ancaman di wilayah tugasnya dan menyiapkan langkah-langkah pencegahan maupun penanganannya,” tegasnya.Ia menambahkan, kondisi cuaca ekstrem yang berkaitan dengan El Niño dapat memberikan dampak luas terhadap masyarakat, mulai dari ketersediaan air, aktivitas masyarakat, sektor pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.Karena itu, kepolisian dituntut mampu mengambil peran dalam upaya mitigasi dan pencegahan bersama stakeholder terkait.“Polri harus hadir sejak tahap pencegahan. Koordinasi dengan pemerintah daerah, stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat harus diperkuat sehingga setiap potensi gangguan akibat perubahan cuaca dapat diantisipasi sedini mungkin,” jelas Budi.Sementara itu Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan, arahan tersebut merupakan bagian dari upaya Polda Maluku memastikan seluruh jajaran memiliki kesiapan menghadapi berbagai potensi gangguan, baik yang bersumber dari faktor alam maupun persoalan tata kelola internal organisasi.Menurutnya, fenomena El Niño perlu direspons dengan langkah preventif karena dampaknya dapat bersinggungan langsung dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.“Polda Maluku tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika suatu kejadian sudah terjadi. Kesiapsiagaan, pencegahan dan sinergi lintas sektor menjadi bagian penting dari strategi kepolisian dalam menghadapi setiap potensi kerawanan,” kata Rositah.Ia menjelaskan, jajaran kepolisian di wilayah Maluku akan terus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk memantau perkembangan kondisi cuaca serta potensi dampaknya terhadap masyarakat.“Ketika terjadi kekeringan atau peningkatan risiko karhutla, dampaknya bisa meluas. Karena itu, komunikasi dan koordinasi sejak dini sangat penting agar langkah mitigasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” ujarnya.Melalui apel gabungan tersebut, Polda Maluku menegaskan kesiapan seluruh jajaran untuk menghadapi dinamika situasi ke depan dengan mengedepankan langkah preventif, koordinasi lintas sektor, disiplin organisasi serta penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel. PNO-12
04 Agu 2026, 13:47 WIT
Perketat Keamanan Kota Ambon, Polda Maluku Gencarkan Patroli Blue Light
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku memperkuat langkah preventif untuk menjaga keamanan Kota Ambon pada malam akhir pekan. Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., memimpin langsung apel kesiapan sekaligus pelaksanaan Patroli Blue Light, Sabtu (1/8/2026) malam.Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 22.00 WIT tersebut melibatkan personel gabungan Polda Maluku dan Polresta Ambon. Kekuatan patroli terdiri dari personel Dit Samapta Polda Maluku, Dit Lantas Polda Maluku, Sat Brimobda Maluku, Sat Samapta Polresta Ambon, dan Sat Lantas Polresta Ambon.Patroli Blue Light menjadi salah satu langkah kepolisian untuk meningkatkan kehadiran personel di tengah masyarakat sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama pada malam akhir pekan ketika aktivitas masyarakat di sejumlah kawasan Kota Ambon meningkat.Dalam arahannya sebelum patroli, Wakapolda Maluku meminta seluruh personel melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan pelayanan terbaik kepada masyarakat.“Laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita yang sedang melaksanakan aktivitas di malam minggu ini,” tegas Arif.Wakapolda menekankan bahwa patroli harus dilaksanakan secara profesional dan tidak boleh disertai tindakan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.Ia meminta seluruh personel menghindari segala bentuk pelanggaran selama bertugas serta menjaga sikap, perilaku, dan nama baik institusi.“Saya minta kepada seluruh personel yang melaksanakan patroli agar menghindari segala bentuk pelanggaran. Tetap jaga perilaku dan nama baik institusi Polri,” ujarnya.Selain menjaga situasi kamtibmas, personel juga diminta peka terhadap berbagai potensi gangguan yang ditemukan selama patroli. Apabila menemukan benda atau barang yang dinilai dapat memicu gangguan keamanan, personel diminta segera mengamankan dan membawanya ke kantor kepolisian untuk ditangani sesuai prosedur.“Jika rekan-rekan dalam patroli menemukan benda atau barang yang dianggap dapat memicu terjadinya gangguan kamtibmas, segera diamankan dan dibawa ke kantor,” kata Arif.Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan patroli, Wakapolda juga menekankan pentingnya soliditas personel. Seluruh unsur yang terlibat diminta bergerak bersama dan tidak melakukan patroli secara sendiri-sendiri.“Dalam pelaksanaan patroli nanti tetap bergerak bersama-sama dan jangan ada yang bergerak sendiri-sendiri. Saya juga minta agar tetap mengutamakan keselamatan diri saat melaksanakan tugas,” tegasnya.Patroli gabungan tersebut kemudian bergerak menyusuri sejumlah wilayah dan ruas jalan di Kota Ambon yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Kehadiran kendaraan patroli dengan lampu biru diharapkan memberikan efek pencegahan sekaligus menghadirkan rasa aman bagi masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari.Turut hadir dalam apel kesiapan tersebut Direktur Samapta Polda Maluku Kombes Pol. Agus Pujianto, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Adrianus Susanto Nugroho, S.I.K., Kasubdit Gasum Dit Samapta Polda Maluku AKBP Aries Tiku, Kabag Bin Ops Dit Lantas Polda Maluku AKBP Yani Parinussa, Wakapolresta Ambon AKP Nur Rohman, S.I.K., Danyon A Satbrimob Polda Maluku Kompol Ahmad Saleh, Kabag Ops Polresta Ambon Kompol Morlan Hutahaean, Kasat Binmas Polresta Ambon AKP Jafar Lessy, serta Kasat Intelkam Polresta Ambon AKP Darmawan.Sementara itu Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan, Patroli Blue Light merupakan bagian dari strategi kepolisian untuk melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap potensi gangguan kamtibmas.“Polri hadir bukan hanya ketika terjadi gangguan keamanan. Kehadiran personel di lapangan merupakan bagian dari upaya mencegah potensi gangguan sejak dini sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat,” kata Rositah.Menurutnya, patroli malam tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif dan pelayanan kepada masyarakat.“Patroli ini mengedepankan langkah preventif, preemtif, humanis dan responsif. Kami ingin masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman, sementara potensi gangguan dapat segera diantisipasi,” ujarnya.Rositah menambahkan, pengamanan malam akhir pekan membutuhkan kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat. Karena itu, Polda Maluku mengajak warga untuk turut menjaga lingkungan serta segera memberikan informasi apabila menemukan aktivitas maupun situasi yang berpotensi mengganggu keamanan.“Keamanan bukan hanya tanggung jawab Polri. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Jika menemukan potensi gangguan atau sesuatu yang mencurigakan, segera informasikan kepada petugas kepolisian agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat,” jelasnya.Ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga ketertiban selama beraktivitas pada malam hari, termasuk mematuhi aturan lalu lintas dan menghindari tindakan yang dapat memicu gangguan kamtibmas.“Harapan kami masyarakat dapat menikmati malam akhir pekan dengan aman dan nyaman. Polisi akan terus hadir untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Rositah.Polda Maluku memastikan penguatan patroli akan terus dilakukan secara terukur sesuai dinamika kamtibmas di lapangan. Kehadiran personel diharapkan tidak hanya menjadi respons terhadap gangguan yang telah terjadi, tetapi menjadi langkah pencegahan agar masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman.Pelaksanaan Patroli Blue Light Polda Maluku di wilayah Kota Ambon berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. PNO-12
04 Agu 2026, 09:22 WIT
Hadiri Hoegeng Awards 2026, Kapolda Maluku Apresiasi Integritas dan Pengabdian Anggota Polri
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si didampingi Karo SDM Polda Maluku, Kombes Pol Jemi junaidi, S.I.K., M.M., menghadiri Malam Puncak Hoegeng Awards 2026 yang berlangsung di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (31/7/2026).Kehadiran Kapolda Maluku dalam agenda penghargaan bagi polisi-polisi teladan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat keteladanan, integritas dan pengabdian anggota Polri kepada masyarakat.Hoegeng Awards 2026 merupakan program kerja sama Polri dan detikcom yang telah memasuki penyelenggaraan tahun kelima. Penghargaan ini menjadi ruang untuk memberikan apresiasi kepada anggota Polri yang dinilai memiliki dedikasi, inovasi, integritas serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.Malam puncak Hoegeng Awards 2026 dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Chairman CT Corp Chairul Tanjung, keluarg a Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso, serta sejumlah pejabat pemerintahan, tokoh agama, akademisi, tokoh masyarakat dan perwakilan organisasi masyarakat sipil.Lima polisi teladan terpilih setelah melalui proses penjaringan usulan masyarakat, seleksi dan verifikasi, serta pendalaman oleh Dewan Pakar Hoegeng Awards 2026.Kelima penerima penghargaan tersebut masing-masing adalah Kombes Eko Budhi Purwono, Dirbinmas Polda Riau, sebagai Polisi Berdedikasi; Brigadir Renita Rismayanti, anggota Divisi Hubungan Internasional Polri, sebagai Polisi Inovatif; Kombes Norul Hidayat, Kepala SPN Polda Bangka Belitung, sebagai Polisi Berintegritas; AKP Siti Elminawati, Kanit 1 Subdit 4 Dit Reskrimum Polda Sulawesi Tengah, sebagai Polisi Pelindung Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan; serta Iptu Motalip Litiloly, Kasat Samapta Polres Nduga, Polda Papua, sebagai Polisi Tapal Batas dan Pedalaman.Di balik penganugerahan tersebut, Maluku juga mencatat capaian tersendiri. Salah satu personel Polda Maluku, Iptu Bastian Tuhuteru, S.Pd., Kapolsek Sirimau, berhasil masuk sebagai salah satu dari tiga nominator Hoegeng Awards 2026 kategori Polisi Tapal Batas dan Pedalaman.Masuknya Iptu Bastian dalam tiga besar nominator menjadi bentuk pengakuan atas dedikasi dan pengabdian personel Polri dari Maluku yang dinilai memiliki nilai keteladanan dalam menjalankan tugas kepolisian dan memberikan manfaat bagi masyarakat.Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan Iptu Bastian masuk dalam tiga besar nominator merupakan representasi bahwa personel Polda Maluku juga mampu menunjukkan kualitas pengabdian yang mendapat perhatian di tingkat nasional.“Kami tentu bangga Iptu Bastian Tuhuteru dapat masuk sebagai tiga besar nominator Hoegeng Awards kategori Polisi Tapal Batas dan Pedalaman. Ini merupakan penghargaan tersendiri bagi Polda Maluku dan sekaligus bukti bahwa dedikasi personel di daerah dapat diapresiasi di tingkat nasional,” ujar Kapolda Maluku.Menurut Kapolda, hasil akhir penghargaan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan seorang polisi. Terpilihnya seorang personel sebagai nominator tiga besar juga merupakan bentuk apresiasi terhadap proses panjang pengabdian yang telah dilakukan.“Bagi kami, masuknya Iptu Bastian sebagai tiga besar sudah merupakan sebuah pencapaian. Yang terpenting adalah nilai pengabdian yang telah ditunjukkan dan bagaimana nilai tersebut dapat menjadi inspirasi bagi seluruh personel Polda Maluku,” katanya.Kapolda menegaskan, semangat Hoegeng Awards harus menjadi motivasi bagi seluruh anggota untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama personel yang bertugas di wilayah dengan tantangan geografis dan sosial yang kompleks.Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Hoegeng Awards yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengenali dan mengapresiasi sosok-sosok anggota Polri yang bekerja dengan ketulusan, integritas dan dedikasi.Menurutnya, nilai penting dari Hoegeng Awards tidak hanya terletak pada pemberian penghargaan kepada lima polisi terpilih, tetapi juga pada pesan yang dibangun bahwa keteladanan harus menjadi bagian dari budaya kerja setiap anggota Polri.“Hoegeng Awards menjadi momentum untuk mengingat kembali bahwa tugas kepolisian bukan hanya tentang kewenangan, tetapi terutama tentang pengabdian, integritas dan keteladanan. Setiap anggota Polri harus mampu menghadirkan manfaat dan rasa aman bagi masyarakat,” ujarnya.Ia menilai keberadaan polisi teladan di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk dan medan tugas.Mulai dari pengabdian di tengah masyarakat, inovasi dalam pelayanan kepolisian, perlindungan terhadap kelompok rentan, hingga tugas di wilayah perbatasan dan pedalaman yang memiliki tantangan geografis maupun sosial tersendiri.“Keteladanan tidak ditentukan oleh tempat seseorang bertugas, tetapi oleh bagaimana ia menjalankan amanah dan memberikan manfaat. Polisi yang bekerja dengan hati, menjaga integritas dan hadir ketika masyarakat membutuhkan, pada dasarnya sedang membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” kata Kapolda.Kapolda menilai semangat pengabdian yang tercermin dalam Hoegeng Awards sangat relevan bagi personel Polda Maluku yang bertugas di wilayah kepulauan dengan karakter geografis yang unik.Kondisi Maluku yang terdiri atas wilayah kepulauan, pesisir, perdesaan hingga kawasan dengan keterbatasan akses transportasi menuntut personel Polri untuk mampu menghadirkan pelayanan secara adaptif, humanis dan dekat dengan masyarakat.“Bagi kami di Maluku, semangat pengabdian seperti yang ditunjukkan para penerima dan para nominator Hoegeng Awards sangat relevan. Kondisi geografis kepulauan menuntut anggota Polri untuk tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga mampu membangun kedekatan, komunikasi dan kepercayaan dengan masyarakat,” ungkapnya.Kapolda menegaskan, Polda Maluku akan terus mendorong seluruh personel untuk menjadikan integritas, profesionalisme dan pelayanan masyarakat sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan tugas.Menurutnya, penghargaan terhadap polisi teladan harus menjadi energi positif untuk membangun budaya organisasi yang semakin kuat, bukan hanya bagi mereka yang menerima penghargaan, tetapi juga bagi seluruh anggota Polri.“Penghargaan ini bukan akhir dari sebuah pengabdian, melainkan pengingat bahwa masih ada standar keteladanan yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya,” tegas Kapolda.Hoegeng Awards 2026 memiliki karakter khusus karena proses pencarian kandidat diawali dari partisipasi masyarakat.Penjaringan nama-nama polisi teladan dibuka sejak 27 Januari hingga 2 April 2026 pukul 24.00 WIB. Usulan masyarakat kemudian melalui proses seleksi awal dan verifikasi sebelum kandidat diserahkan kepada Dewan Pakar Hoegeng Awards 2026 untuk dilakukan pendalaman dan penilaian.Dewan Pakar Hoegeng Awards 2026 terdiri dari Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid, M.Psi., Wakil Ketua Komnas HAM Putu Elvina, S.Psi., M.M., mantan Plt. Pimpinan KPK Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., anggota Kompolnas Gufron Mabruri, serta Ketua Komisi III DPR RI Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.Pelibatan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa keteladanan seorang anggota Polri tidak semata-mata dinilai dari perspektif internal institusi, tetapi juga dari dampak kehadiran dan pengabdiannya yang dirasakan langsung oleh masyarakat.Kapolda Maluku menyebut aspek tersebut penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap Polri.“Ketika masyarakat ikut mengusulkan dan memberikan penilaian terhadap polisi yang dianggap teladan, itu menunjukkan bahwa hubungan Polri dengan masyarakat harus terus dibangun melalui kerja nyata. Kepercayaan tidak cukup hanya disampaikan, tetapi harus dibuktikan melalui pelayanan dan pengabdian,” pungkasnya.Kapolda berharap semangat Hoegeng Awards 2026 dapat terus berkembang menjadi budaya positif di seluruh jajaran Polri, termasuk di Polda Maluku.Bagi Polda Maluku, masuknya Iptu Bastian Tuhuteru sebagai tiga besar nominator menjadi energi positif sekaligus motivasi bagi seluruh personel untuk terus memberikan pengabdian terbaik, khususnya dalam menghadirkan kehadiran negara dan pelayanan kepolisian yang dirasakan langsung oleh masyarakat.“Semoga capaian Iptu Bastian menjadi inspirasi bagi seluruh personel Polda Maluku. Tidak harus menunggu penghargaan untuk berbuat baik. Setiap anggota harus menjadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari panggilan tugas dan tanggung jawab,” tutup Kapolda Maluku. PNO-12
04 Agu 2026, 08:03 WIT
Publik Heboh! Dana Silpa 1,1 Triliun Mengendap, Bupati Mimika Masih Minta Tambahan Dana Dari Pempus
Papuanewsonline.com, Timika, - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,1 Triliun kembali menjadi sorotan tajam publik. Besarnya dana yang mengendap tersebut berbanding terbalik dengan langkah Bupati Mimika Johanes Rettob yang masih mengajukan tambahan anggaran kepada Pemerintah Pusat.Polemik kian memanas setelah beredar informasi adanya dugaan transaksi mencurigakan dana SILPA tersebut yang bergeser dari Bank Papua ke rekening Bank Mandiri atas perintah Bupati tanpa persetujuan DPRK Mimika.Menanggapi kegaduhan itu, Sekjen DPD Fornas 08 Kabupaten Mimika, Jhon Wenehen, angkat bicara. Ia menilai langkah Bupati meminta tambahan anggaran di tengah SILPA jumbo adalah bentuk ketidakpekaan terhadap rasa keadilan publik dan lemahnya tata kelola keuangan daerah."Ini ironi dan melukai hati rakyat Mimika. Di satu sisi SILPA Rp1,1 triliun masih mengendap, tidak jelas penggunaannya untuk rakyat, bahkan muncul isu pemindahan rekening yang janggal. Di sisi lain, Bupati masih punya muka untuk minta tambahan anggaran ke Pemerintah Pusat. Ini logika anggaran yang sesat," tegas Jhon Wenehen kepada wartawan, Senin (3/8/2026).Menurutnya, dengan APBD Mimika yang termasuk terbesar di Indonesia Timur, seharusnya tidak ada lagi alasan pembangunan tersendat dan pelayanan dasar tidak maksimal. Ia menilai ada masalah serius dalam perencanaan dan serapan anggaran di tingkat OPD.Sementara itu, Pemkab Mimika berdalih adanya penurunan dana transfer dari pusat sebagai alasan pengajuan tambahan. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2025, dana transfer ke Mimika tercatat turun menjadi sekitar Rp2,6 triliun.Namun bagi Fornas 08, alasan tersebut tidak bisa menjadi pembenaran."Kalau tidak mampu kelola uang besar, jangan minta tambah. Selesaikan dulu Rp1,1 triliun itu untuk rakyat. Rakyat di pedalaman masih susah air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Jangan uang rakyat hanya muter-muter di rekening bank," ujarnya.Fornas 08 secara tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI jangan tutup mata terkait kondisi pengelolaan keuangan di Timika."Kami minta KPK dan Kejaksaan Agung jangan tutup mata. Timika ini bukan daerah miskin uang, tapi miskin pengawasan. Fornas 08 meminta BPK dan KPK segera lakukan audit forensik dana SILPA Rp1,1 triliun itu. Kemana alirannya, kenapa bisa mengendap sebesar itu, dan apa urgensinya pindah dari Bank Papua ke Bank Mandiri. DPRK jangan hanya jadi stempel, panggil Bupati untuk buka semuanya secara transparan," tutup Jhon.Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPKAD dan Bupati Mimika Johanes Rettob belum memberikan klarifikasi resmi terkait kritik tersebut maupun terkait status SILPA Rp1,1 triliun yang dipersoalkan publik.Penulis: HendrikEditor. : Of
03 Agu 2026, 22:26 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
