Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Jelang Idulfitri 1447 H, Kapolda Maluku Bagikan Parsel Kepada Personel dan Purnawirawan
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menyerahkan bingkisan parsel secara simbolis kepada personel Polda Maluku dan purnawirawan Polri menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.Kegiatan yang berlangsung di Lobi Lantai 1 Markas Polda Maluku, Ambon, Jumat (13/3/2026), tersebut merupakan bentuk perhatian dan apresiasi pimpinan kepada anggota aktif maupun purnawirawan yang telah mengabdikan diri kepada institusi Polri.Turut mendampingi Kapolda dalam kegiatan itu, Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H., serta sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, di antaranya Irwasda, Karo SDM, Dirreskrimsus, Dirlantas, Dir Samapta, Kabid Propam, dan Kayanma Polda Maluku.Kapolda Maluku mengatakan, pemberian bingkisan tersebut merupakan tradisi yang rutin dilakukan setiap menjelang Idulfitri sebagai bentuk kepedulian institusi kepada keluarga besar Polri.“Ini merupakan agenda rutin Polda Maluku sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi seluruh personel, sekaligus penghormatan kepada para purnawirawan yang telah memberikan pengabdian terbaik bagi Polri,” kata Dadang Hartanto.Ia berharap bingkisan tersebut dapat memberikan manfaat sekaligus menambah kebahagiaan bagi para anggota dan purnawirawan bersama keluarga dalam menyambut Hari Raya Idulfitri.Kapolda juga menegaskan bahwa momentum kebersamaan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat soliditas dan kebersamaan di lingkungan Polda Maluku.Menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan anggota diharapkan dapat meningkatkan motivasi personel dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama perayaan Lebaran 2026.Penyerahan bingkisan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan anggota Polri, aparatur sipil negara (ASN), serta perwakilan purnawirawan Polri. Kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan diakhiri dengan sesi foto bersama.Penyerahan bingkisan Lebaran kepada personel dan purnawirawan Polri menjadi salah satu bentuk perhatian institusi terhadap kesejahteraan dan kebersamaan keluarga besar Polri. Momentum ini tidak hanya mempererat hubungan antara pimpinan dan anggota, tetapi juga menjadi simbol penghargaan terhadap pengabdian para purnawirawan yang telah memberikan kontribusi bagi institusi. Di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang Idulfitri, penguatan solidaritas internal menjadi penting guna memastikan kesiapan personel dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku. PNO-12
13 Mar 2026, 20:48 WIT
Hari Pertama Operasi Ketupat Siwalima 2026, Polisi Kendalikan Arus Lalu Lintas di Bawah JMP Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Memasuki hari pertama pelaksanaan Operasi Ketupat Siwalima 2026, personel Subsatgas Rekayasa Lalu Lintas Satgas Operasi Ketupat Siwalima 2026 Polda Maluku melakukan pengaturan arus kendaraan di kawasan bawah Jembatan Merah Putih (JMP), tepatnya di wilayah Galala, Kota Ambon, Jumat mulai pukul 09.00 WIT.Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah awal pengamanan dan pengendalian arus lalu lintas dalam rangka mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode pengamanan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di wilayah Maluku.Kasubsatgas Rekayasa Lalu Lintas, Rommy Pradipta, S.H., M.H., mengatakan penempatan personel di titik strategis dilakukan untuk mengantisipasi potensi kepadatan kendaraan pada jalur penghubung antara kawasan Galala dan pusat Kota Ambon.“Personel kami ditempatkan di beberapa titik di sekitar bawah jembatan dan simpang jalan untuk melakukan pengaturan arus kendaraan secara manual, baik kendaraan roda dua, roda empat maupun kendaraan angkutan barang yang melintas,” kata Rommy.Selain melakukan pengaturan arus kendaraan, petugas di lapangan juga memberikan imbauan kepada para pengendara agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga kecepatan kendaraan, serta mengutamakan keselamatan saat melintasi area bawah jembatan.Berdasarkan hasil pemantauan selama kegiatan berlangsung, arus lalu lintas di kawasan bawah Jembatan Merah Putih terpantau ramai namun tetap lancar dan terkendali. Tidak ditemukan hambatan berarti maupun kejadian menonjol yang dapat mengganggu kelancaran arus kendaraan.Kehadiran personel kepolisian di lapangan juga mendapat respons positif dari masyarakat pengguna jalan karena dinilai membantu menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib dan aman.Rommy menambahkan, kegiatan pengaturan lalu lintas tersebut merupakan bagian dari upaya Satgas Operasi Ketupat Siwalima 2026 Polda Maluku dalam memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) selama pelaksanaan operasi pengamanan Idulfitri di wilayah Kota Ambon.Pelaksanaan hari pertama Operasi Ketupat Siwalima 2026 di Kota Ambon menunjukkan kesiapan aparat kepolisian dalam mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat menjelang dan selama perayaan Idulfitri. Kawasan bawah Jembatan Merah Putih yang menjadi salah satu jalur vital penghubung antarwilayah di Kota Ambon menjadi fokus pengawasan guna mencegah potensi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kehadiran personel Satgas di lapangan tidak hanya memastikan kelancaran arus kendaraan, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut. PNO-12
13 Mar 2026, 20:43 WIT
Bantah Hoaks Seleksi Polisi, Polda Maluku Gelar Dialog Publik Bersama RRI Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk melaksanakan proses seleksi penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.Komitmen tersebut disampaikan dalam Dialog Publik “Aspirasi Maluku Bersama Polda Maluku” yang digelar bersama RRI Ambon di Studio Programa 1 RRI Ambon, Jumat (13/3/2026).Dialog yang dipandu pewara RRI Ambon Theis de Kock ini mengangkat tema “Ingin Jadi Polisi; Begini Persyaratan dan Mekanisme Penerimaan Polri TA 2026.”Dalam kegiatan tersebut hadir sejumlah narasumber, yakni AKBP Tommy Bambang Souissa, S.I.K., Kabagdalpers Biro SDM Polda Maluku, Hanny M. Seconova Tamtelahitu, S.H., M.H., Kadis Dukcapil Kota Ambon, Hasan Slamat, S.H., M.H., Pimpinan Ombudsman RI Perwakilan Maluku, serta Rusda Leikawa, Koordinator Wilayah LSM Mafindo Maluku.Rekrutmen Polri Mengedepankan Prinsip BETAHKabagdalpers Biro SDM Polda Maluku AKBP Tommy Bambang Souissa, S.I.K. menjelaskan bahwa proses penerimaan anggota Polri saat ini mengedepankan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) sebagaimana arahan pimpinan Polri.Menurutnya, rekrutmen Polri tahun ini dilakukan secara terpadu melalui seleksi Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama, dengan tujuan menjaring calon-calon anggota Polri yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik dan profesional.“Seluruh tahapan seleksi saat ini telah menggunakan sistem berbasis teknologi yang terpusat sehingga tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun. Nilai peserta akan langsung muncul di layar komputer setelah tes selesai sehingga dapat diketahui secara terbuka,” jelasnya.Ia juga menegaskan bahwa dalam proses seleksi, Polda Maluku melibatkan berbagai pihak eksternal sebagai bentuk transparansi.“Panitia seleksi juga diawasi oleh pengawas internal maupun eksternal. Karena itu masyarakat tidak perlu mencari koneksi atau membayar pihak tertentu untuk bisa lulus seleksi,” tegasnya.Dukcapil Ingatkan Pentingnya Administrasi KependudukanSementara itu, Kadis Dukcapil Kota Ambon Hanny M. Seconova Tamtelahitu, S.H., M.H. mengingatkan para calon peserta seleksi agar mempersiapkan dokumen administrasi kependudukan secara lengkap dan benar.Dokumen seperti Kartu Keluarga, KTP, dan ijazah menjadi bagian penting dalam proses verifikasi saat pendaftaran.“Kami mengimbau para calon peserta agar memastikan data kependudukannya benar dan tidak menggunakan dokumen yang tidak sah. Sistem Dukcapil saat ini sudah terintegrasi dan dilengkapi barcode sehingga keaslian dokumen dapat diverifikasi dengan mudah,” ujarnya.Ombudsman Awasi SeleksiPada kesempatan yang sama, Pimpinan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Hasan Slamat, S.H., M.H. menegaskan bahwa pihaknya turut berperan sebagai pengawas eksternal dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri.Menurutnya, kehadiran Ombudsman bertujuan memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai aturan serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).“Kami memastikan proses seleksi berjalan sesuai prinsip BETAH. Jika ada laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran, tentu akan kami tindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku,” ujarnya.Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap isu yang menyebutkan bahwa masuk polisi harus membayar.“Seleksi Polri saat ini sudah menggunakan sistem yang transparan. Karena itu masyarakat harus percaya pada kemampuan diri sendiri,” katanya.Mafindo Tangkal Hoaks Rekrutmen PolriKoordinator Wilayah LSM Mafindo Maluku Rusda Leikawa menambahkan bahwa pihaknya juga terlibat dalam tim pengawas eksternal untuk membantu menangkal penyebaran informasi hoaks terkait proses rekrutmen anggota Polri.Menurutnya, berdasarkan pemantauan yang dilakukan, seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.“Kami melihat langsung bahwa hasil seleksi benar-benar berdasarkan kemampuan peserta. Tidak ada perlakuan khusus terhadap calon tertentu,” jelasnya.Ia juga mendorong Polda Maluku untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait sistem rekrutmen Polri yang transparan dan tidak dipungut biaya.Dialog publik yang berlangsung interaktif tersebut berjalan lancar hingga selesai dan diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai persyaratan serta mekanisme penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026.Dialog publik yang digelar Polda Maluku bersama RRI Ambon menjadi salah satu upaya membangun transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen anggota Polri.Dengan melibatkan pengawas eksternal seperti Ombudsman, Dukcapil, serta organisasi masyarakat sipil seperti Mafindo, proses seleksi diharapkan semakin terbuka dan akuntabel.Langkah ini juga penting untuk mematahkan stigma di masyarakat yang masih menganggap bahwa masuk polisi harus melalui jalur koneksi atau biaya tertentu. Melalui sistem seleksi berbasis teknologi dan pengawasan berlapis, Polri berupaya memastikan bahwa hanya calon terbaik yang akan terpilih menjadi anggota kepolisian. PNO-12
13 Mar 2026, 20:36 WIT
Ikuti Pengumuman S2 STIK TA 2026, Karo SDM Polda Maluku: Lolos Seleksi Menuju Tingkat Pusat
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Maluku, Kombes Pol. Jemi Junaidi, S.I.K., M.M., mengikuti sidang pengumuman peserta yang lolos menuju tingkat pusat dalam rangka seleksi pendidikan S2 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dari Ruang Vicon Lantai 2 Mapolda Maluku, Kamis (12/3/2026).Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Karo Dalpers SSDM Polri, Brigjen Pol. Erthel Stephan, S.H., S.I.K., M.Si., didampingi Kabag Lekdik Biro Dalpers SSDM Polri, Kombes Pol. Ivan Adhityas Nugraha, S.I.K., M.Si., dari ruang Biro Dalpers SSDM Polri di Mabes Polri.Di Mapolda Maluku, Karo SDM didampingi sejumlah pejabat terkait, di antaranya Penata Kebijakan Kapolri Madya TK III, Kabid Dokkes Polda Maluku, serta perwakilan dari Direktorat Lalu Lintas, Satbrimob, Bidpropam, dan Kabag Dalpers Biro SDM Polda Maluku.Dalam arahannya, Brigjen Pol. Erthel Stephan menyampaikan bahwa seluruh tahapan seleksi tingkat daerah telah berjalan dengan baik, mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga tes kesamaptaan jasmani dan bela diri Polri.Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan tes akademik yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu dan Senin mendatang.“Materi tes meliputi Tes Potensi Akademik (TPA), Bahasa Inggris, serta keterampilan komputer. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kemendikbudristek Nomor 3 Tahun 2026. Polri sebagai organisasi yang adaptif menuntut seluruh personelnya memiliki kemampuan digital, karena pelayanan Polri ke depan akan semakin berbasis teknologi,” ujar Brigjen Pol. Erthel Stephan.Ia juga menekankan pentingnya kemandirian akademik bagi para calon peserta didik S2 STIK, baik yang mengikuti jalur reguler maupun melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).“Para peserta diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara mandiri, tanpa bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik selama pendidikan,” tambahnya.Berdasarkan hasil sidang seleksi tingkat daerah di Polda Maluku, tercatat sebanyak tujuh peserta mengikuti proses seleksi. Dari jumlah tersebut, empat peserta dinyatakan memenuhi syarat dan berhak mengikuti seleksi tingkat pusat, sementara tiga peserta lainnya dinyatakan belum memenuhi syarat.Bagi peserta yang dinyatakan lulus, panitia mengimbau agar segera mempersiapkan keberangkatan ke Jakarta mengingat jadwal seleksi yang cukup padat serta bertepatan dengan periode arus mudik.Para peserta yang lolos dijadwalkan mulai mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan di Pusat Pendidikan STIK di Watukosek pada pertengahan April 2026, dengan durasi pendidikan sekitar dua bulan.“Bagi peserta yang belum lulus, jadikan ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kesiapan di masa mendatang. Sementara bagi yang lulus, tetap rendah hati dan fokus menghadapi tahapan seleksi berikutnya,” tegas Brigjen Pol. Erthel Stephan.Seleksi pendidikan S2 STIK merupakan salah satu jalur strategis dalam pengembangan sumber daya manusia Polri. Program ini bertujuan mencetak perwira Polri yang memiliki kapasitas akademik, kepemimpinan, serta kemampuan analisis strategis dalam menghadapi dinamika tugas kepolisian yang semakin kompleks.Partisipasi personel dari berbagai wilayah, termasuk Polda Maluku, menunjukkan komitmen institusi Polri dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan lanjutan. Selain kemampuan akademik, seleksi ini juga menekankan integritas, kesiapan fisik, serta kompetensi digital yang menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan kepolisian modern.Dengan proses seleksi yang berjenjang dan transparan, diharapkan para peserta yang lolos dapat menjadi kader pemimpin Polri yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan keamanan di masa depan. PNO-12
13 Mar 2026, 20:25 WIT
Kabid Humas Polda Maluku Hadiri Peringatan Hari Perempuan Internasional di Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - kOmbes Pol Rositah Umasugi, S.I.K mewakili Kapolda Maluku, menghadiri peringatan Hari Perempuan Internasional yang digelar di Tribun Lapangan Merdeka, Kota Ambon, Rabu (11/3/2026).Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wagub Maluku, Abdullah Vanath dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, ketua TP-PKK kota Ambon serta perwakilan organisasi perempuan seperti Persit, Jalasenastri, dan berbagai organisasi perempuan lainnya.Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat perlindungan terhadap perempuan melalui berbagai kebijakan dan program strategis.“Pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat kebijakan perlindungan perempuan, antara lain melalui penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pusat Pembelajaran Keluarga di berbagai daerah,” ujar Vanath.Ia menambahkan bahwa langkah tersebut bertujuan memastikan perempuan memperoleh perlindungan, dukungan, serta kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, maupun pembangunan.Peringatan Hari Perempuan Internasional sendiri diperingati setiap tanggal 8 Maret sebagai momentum global untuk menyoroti perjuangan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka serta mendorong kesetaraan gender di seluruh dunia.Kegiatan yang berlangsung dalam suasana kebersamaan tersebut kemudian ditutup dengan acara buka puasa bersama seluruh tamu undangan yang hadir.Peringatan Hari Perempuan Internasional di Ambon menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen pemerintah daerah dan berbagai institusi dalam memperkuat perlindungan serta pemberdayaan perempuan.Di tengah tantangan sosial yang masih dihadapi perempuan di berbagai daerah, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, serta organisasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan setara bagi perempuan.Kehadiran berbagai unsur Forkopimda dan organisasi perempuan dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa upaya mendorong kesetaraan gender bukan hanya menjadi agenda global, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen pembangunan daerah. PNO-12
13 Mar 2026, 20:19 WIT
Polresta Ambon dan Polda Maluku Gelar Simulasi Penanganan Konflik Sosial
Papuanewsonline.com, Ambon - Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease bersama Polda Maluku menggelar latihan dan simulasi penanganan konflik sosial di Lapangan Letkol Pol Chr. Tahapary, Tantui, Ambon, Rabu (11/3/2026).Simulasi tersebut digelar untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan personel kepolisian dalam mengantisipasi serta menangani potensi konflik kelompok di wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.Kegiatan ini dipantau langsung oleh Ronald Refli Rumondor yang hadir bersama Direktur Lalu Lintas Polda Maluku serta Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.Latihan yang berlangsung lebih dari dua jam itu memperagakan skenario penanganan konflik mulai dari munculnya potensi keributan antar kelompok masyarakat, pengamanan awal oleh personel di lapangan, hingga langkah-langkah pengendalian massa melalui penyekatan dan penataan situasi oleh aparat kepolisian.Dalam simulasi tersebut, personel Polresta Ambon didukung personel Polda Maluku memperagakan berbagai tahapan penanganan konflik secara terukur, termasuk pengamanan lokasi, koordinasi komando, hingga upaya meredam eskalasi situasi.Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol Ronald Refli Rumondor mengapresiasi pelaksanaan latihan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku.“Latihan seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel di lapangan. Dengan simulasi yang terencana, anggota dapat memahami langkah-langkah penanganan konflik secara tepat dan profesional,” ujar Rumondor.Ia berharap kegiatan latihan serupa dapat terus dilakukan secara berkala sehingga personel kepolisian semakin siap dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan, khususnya konflik sosial yang melibatkan kelompok masyarakat.Latihan simulasi penanganan konflik sosial merupakan bagian penting dari strategi kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah yang memiliki dinamika sosial tinggi seperti Ambon.Pendekatan melalui latihan taktis dan simulasi lapangan memungkinkan personel kepolisian memahami secara langsung pola penanganan konflik, mulai dari deteksi dini, pengendalian massa, hingga pengambilan keputusan di lapangan.Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya preventif aparat keamanan untuk memastikan setiap potensi konflik dapat ditangani secara cepat, profesional, dan proporsional sehingga tidak berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih luas. PNO-12
13 Mar 2026, 20:13 WIT
Pimpin Rapat Pengamanan Idul Fitri, Kapolda Maluku Tekankan Deteksi Dini dan Manajemen Lalu Lintas
Papuanewsonline.com, Ambon - Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, memimpin rapat kesiapan pengamanan malam takbiran dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di Command Center lantai 4 Markas Polda Maluku, Ambon, Rabu (11/3/2026).Rapat tersebut diikuti Wakapolda Maluku Imam Thobroni, Irwasda, para pejabat utama Polda Maluku, serta Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Secara daring, kegiatan ini juga diikuti para Kapolres jajaran, pejabat utama Polres, hingga para Kapolsek di wilayah hukum Polda Maluku.Dalam arahannya, Kapolda menegaskan bahwa pengamanan malam takbiran hingga pelaksanaan Salat Idul Fitri harus dipersiapkan secara matang untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).“Ini merupakan rapat kedua untuk memastikan pengelolaan situasi malam takbiran berjalan optimal. Saya ingin seluruh jajaran benar-benar menguasai kondisi wilayah dan mampu mengantisipasi potensi kerawanan sejak dini,” ujar Irjen Pol Dadang Hartanto.Kapolda juga menekankan pentingnya langkah-langkah strategis guna memastikan perayaan Idul Fitri berlangsung aman dan kondusif.Beberapa langkah yang ditekankan antara lain deteksi dini terhadap potensi kerawanan, pendataan lokasi pelaksanaan takbiran statis di masjid, serta pemantauan terhadap pergerakan massa yang berpotensi melakukan konvoi kendaraan dengan penggunaan sound system berlebihan.Selain itu, jajaran kepolisian diminta memperkuat koordinasi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia serta Majelis Ulama Indonesia di wilayah masing-masing guna mendorong imbauan pelaksanaan takbiran di masjid atau rumah, sehingga dapat meminimalisasi konvoi kendaraan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.Kapolda juga menginstruksikan penindakan terhadap peredaran minuman keras serta penggunaan knalpot brong yang kerap menjadi pemicu gangguan keamanan saat malam takbiran.“Khusus wilayah Kota Ambon, saya minta dilakukan manajemen arus lalu lintas secara ketat dengan pengalihan arus pada titik-titik menuju pusat kota untuk menghindari kemacetan total,” tegasnya.Ia juga meminta jajaran untuk menyosialisasikan pengaturan lalu lintas tersebut melalui media sosial dan media massa agar masyarakat dapat mengantisipasi perjalanan mereka.Pada kesempatan yang sama, Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni menekankan pentingnya kesiapsiagaan personel, termasuk pengamanan markas komando serta keselamatan anggota di lapangan.“Seluruh personel harus menggunakan sistem budy system, bergerak dalam ikatan regu, serta tetap mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat,” ujar Wakapolda.Ia juga mengingatkan agar setiap tindakan kepolisian dilakukan secara profesional dan edukatif.“Jika ditemukan pelanggaran seperti penggunaan knalpot brong, berikan teguran secara profesional sehingga masyarakat memahami bentuk pelanggaran tanpa menimbulkan permasalahan di lapangan,” tambahnya.Rapat koordinasi ini juga diisi dengan paparan teknis dari Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease terkait pola pengamanan di wilayah hukumnya.Kapolda berharap melalui kesiapan yang matang, seluruh rangkaian perayaan Idul Fitri di wilayah Maluku dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.Rapat koordinasi yang dipimpin Kapolda Maluku menunjukkan keseriusan kepolisian dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan menjelang perayaan Idul Fitri. Momentum malam takbiran dikenal sebagai salah satu periode dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi, sehingga membutuhkan pengelolaan keamanan yang terencana.Pendekatan yang menekankan deteksi dini, koordinasi lintas lembaga, penegakan hukum, serta pendekatan humanis kepada masyarakat menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas kamtibmas.Jika implementasi di lapangan berjalan efektif, langkah ini tidak hanya menjaga keamanan perayaan Idul Fitri, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap peran kepolisian dalam mengawal momentum keagamaan yang aman dan tertib. PNO-12
13 Mar 2026, 20:04 WIT
Kapolda Maluku Terima Kunjungan Irjen KKP, Perkuat Sinergi Bangun Kampung Nelayan Merah Putih
Papuanewsonline.com, Ambon - Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, menerima kunjungan silaturahmi Komjen Pol (Purn) Lotharia Latif di Markas Polda Maluku, di Ambon, Rabu (11/3/2026).Kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara kepolisian dan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Maluku, termasuk program strategis Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah pesisir.Dalam pertemuan yang berlangsung hangat di ruang kerja Kapolda Maluku, Irjen Dadang Hartanto didampingi Wakapolda Maluku Imam Thobroni, Irwasda Kombes Pol I Made Sunarta, serta sejumlah pejabat utama Polda Maluku, antara lain Direktur Intelkam, Direktur Polairud, Direktur Reskrimsus dan Kabid Humas.Sementara itu, Inspektur Jenderal KKP RI Komjen Pol (Purn) Lotharia Latif hadir bersama Ketua Tim Kerja Humas dan Kerja Sama Sekretariat Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, serta jajaran pejabat KKP wilayah Maluku.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan silaturahmi yang dilakukan oleh Irjen KKP RI, yang juga pernah menjabat sebagai Kapolda Maluku.“Kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan silaturahmi ini. Polda Maluku siap mendukung program strategis pemerintah, termasuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah pesisir Maluku. Sinergi ini penting untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus menjaga keamanan di sektor kelautan dan perikanan,” ujar Irjen Pol Dadang Hartanto.Ia menegaskan, kerja sama antara Polda Maluku dan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus diperkuat, terutama dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.Di sisi lain, Komjen Pol (Purn) Lotharia Latif menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Kapolda Maluku dan jajaran.“Saya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat dari Kapolda Maluku dan seluruh jajaran. Dukungan dari Polda Maluku sangat penting dalam mendorong pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah Maluku, sehingga program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir,” katanya.Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penguatan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi pesisir, serta pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.Pertemuan antara Kapolda Maluku dan Inspektur Jenderal KKP RI menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan wilayah kepulauan seperti Maluku yang memiliki potensi kelautan besar.Program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor perikanan guna mencegah praktik illegal fishing serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut.Sinergi antara aparat penegak hukum dan kementerian teknis menjadi faktor penting agar pembangunan sektor kelautan dapat berjalan efektif, aman, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat nelayan. PNO-12
13 Mar 2026, 19:52 WIT
Kemenko Kumham Imipas Bentuk Pokja Komite TPPU untuk Perkuat Koordinasi Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham
Imipas) menggelar rapat pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Komite
Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
(TPPU), Kamis (12/3/2026).Rapat yang berlangsung di Aula Lantai 16 Gedung Kemenko
Kumham Imipas tersebut dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Kumham
Imipas, R. Andika Dwi Prasetya. Agenda ini menjadi langkah awal dalam
memperkuat koordinasi antar lembaga guna mendorong efektivitas pencegahan dan
penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.Dalam arahannya, Andika menekankan pentingnya konsolidasi
antar anggota untuk menyamakan pemahaman serta arah kerja yang akan dijalankan
oleh kelompok kerja Komite TPPU.“Kita perlu berkonsolidasi untuk menyatukan frekuensi dan
arah pemahaman mengenai apa yang harus kita perankan dalam kelompok kerja ini,”
ujar Andika.Ia juga menegaskan bahwa secara internal Kemenko Kumham
Imipas perlu memiliki tim yang kuat untuk mendukung kerja Komite TPPU.
Menurutnya, keberadaan komite ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata
dalam memperkuat sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian
uang di tanah air.Andika menambahkan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) turut mengapresiasi inisiatif Kemenko Kumham Imipas
dalam menghadirkan koordinasi yang lebih terintegrasi melalui satu pintu.
Langkah ini dinilai penting agar kementerian tersebut dapat mengambil peran
strategis dalam mendukung kerja Komite TPPU.Ia juga mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk
memberikan dukungan penuh serta memiliki semangat dan komitmen bersama dalam
menjalankan tugas yang diemban oleh kelompok kerja tersebut.Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Kerja
Sama dan Hubungan Antar Lembaga, Cahyani Suryandari, menyampaikan bahwa
perhatian terhadap pembentukan Komite TPPU sebenarnya telah dilakukan sejak
sebelumnya, termasuk ketika pembahasan Pokja masih berada di bawah koordinasi
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.Ia berharap pembentukan kelompok kerja ini dapat membantu
menjalankan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2025
sekaligus memperkuat struktur koordinasi nasional dalam penanganan tindak
pidana pencucian uang.Cahyani juga menjelaskan proses transisi pembahasan
pembentukan kelompok kerja yang kini berada di bawah lingkup Kemenko Kumham
Imipas. Dalam paparannya, ia memaparkan adanya pola baru dalam struktur Komite
TPPU sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.Salah satu perubahan penting adalah pengembangan struktur
sekretariat Komite TPPU yang berasal dari Deputi Strategi dan Kerja Sama Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu, ia juga
memaparkan peran dan tugas kelompok kerja serta rencana timeline kerja Komite
TPPU yang mencakup program jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.
Melalui pembentukan kelompok kerja ini, diharapkan
koordinasi antar lembaga dapat berjalan lebih efektif sehingga upaya pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dapat dilakukan
secara lebih terarah dan berkelanjutan. (GF)
13 Mar 2026, 17:50 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
