Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Dinas P3AP2KB Mimika Gelar Edukasi Bangga Kencana, Tekankan Pentingnya Data Akurat
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) mengadakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan
Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana yang dikemas dengan pendekatan budaya
lokal. Acara berlangsung di Balai Penyuluhan KB SP2 pada Kamis (4/6/2026) dan
dihadiri para kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang bertugas mendampingi
calon pengantin, ibu hamil, balita, serta keluarga berisiko stunting.Kepala Dinas P3AP2KB, Johana AB Arwam, menyampaikan bahwa
pengumpulan data saat ini masih mengandalkan pencatatan manual karena aplikasi
terhubung kementerian sering terhambat jaringan dan keterbatasan perangkat. Meski demikian, data yang akurat sangat penting untuk
mengetahui jumlah akseptor dan jenis kontrasepsi yang dibutuhkan. Ia juga mengeluhkan keterbatasan pasokan alat kontrasepsi
dari pusat, sehingga pihaknya berencana mengusulkan pengadaan melalui APBD
Perubahan agar kebutuhan di pesisir, kota, dan pegunungan dapat terpenuhi tanpa
kekosongan stok.Johana menambahkan bahwa ke depannya akan diusulkan
penyediaan laptop bagi kader lapangan guna memperlancar pencatatan, meski data
manual tetap dipertahankan sebagai cadangan. “Kegiatan ini menjadi ajang evaluasi dan menampung masukan.
Kami berharap dukungan sarana dan prasarana dapat meningkatkan semangat kerja
para pendamping keluarga,” ujarnya.Sementara itu, narasumber dari BKKBN, Dirkson Auparay,
menjelaskan bahwa setiap tim pendamping terdiri dari bidan, kader PKK, dan
kader KB yang berperan memetakan kondisi warga. Data yang dikumpulkan nantinya dimasukkan ke aplikasi
ELSIMIL yang dapat diakses nasional, sehingga intervensi penanganan stunting
dan masalah lain dapat tepat sasaran. “Data lapangan menjadi kunci agar penanganan tidak meleset
dan semua instansi dapat bergerak bersama sesuai kebutuhan nyata warga,”
tegasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
05 Jun 2026, 10:05 WIT
Pererat Sinergi, KPU Mimika Audiensi dengan Kodim 1710/Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Komandan Kodim 1710/Mimika,
Letkol Inf Jozanda, menerima kunjungan dan audiensi Ketua Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Mimika, Dete Abugau, beserta rombongan di Markas Kodim 1710/Mimika, Jalan
Agimuga Mile 32, Distrik Kuala Kencana, pada Kamis (4/6/2026).Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh
keakraban, dengan tujuan utama mempererat tali silaturahmi serta membangun
kerja sama yang lebih erat antar kedua lembaga.Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak saling bertukar
informasi dan membahas berbagai hal terkait koordinasi serta potensi kerja sama
ke depannya. Letkol Inf Jozanda menegaskan pentingnya hubungan yang
harmonis antarinstansi sebagai modal utama dalam menjaga stabilitas wilayah dan
mendukung kelancaran setiap program pemerintahan. Ia menyatakan komitmen penuh pihaknya untuk selalu siap
bersinergi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.“Komunikasi yang lancar dan kerja sama yang solid
antarlembaga sangat dibutuhkan agar setiap tugas dapat berjalan dengan baik dan
tercipta suasana yang aman serta tertib di tengah masyarakat. Kodim 1710/Mimika
siap memberikan dukungan sepenuhnya demi terwujudnya kondisi wilayah yang
kondusif dan mendukung kemajuan daerah,” tegas Letkol Inf Jozanda.Sementara itu, Ketua KPU Mimika menyampaikan rasa terima
kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas sambutan hangat serta
keterbukaan yang ditunjukkan. Ia berharap hubungan baik yang telah terjalin selama ini
dapat terus dipelihara dan ditingkatkan, sehingga mampu memberikan manfaat
nyata bagi masyarakat luas. Penulis: Jid
Editor: GF
05 Jun 2026, 10:02 WIT
APDESI Mimika Soroti Keterlambatan Gaji Aparat Kampung Hingga Enam Bulan
Papuanewsonline.com, Timika – Asosiasi Pemerintah Desa
Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Mimika menyoroti persoalan keterlambatan
pembayaran hak aparat kampung yang telah berlangsung selama enam bulan
terakhir. Keterlambatan ini menyangkut gaji Kepala Kampung, anggota Badan Musyawarah
Kampung (Bamuskam), serta perangkat kampung lainnya. Kondisi tersebut dinilai
berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan di tingkat paling bawah, bahkan
memicu risiko penyimpangan pengelolaan keuangan.Ketua DPC APDESI Mimika, Norman, menyatakan bahwa situasi
ini telah menurunkan semangat kerja aparat kampung dalam melayani masyarakat. “Banyak yang mulai enggan hadir di tempat tugas karena
haknya belum diterima. Mereka tetap menjalankan kewajiban, namun tanpa
kepastian penghidupan yang layak. Hal ini sangat berisiko menimbulkan tindakan
yang tidak diinginkan,” ungkapnya pada Kamis (4/6/2026).Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa masalah ini diperparah
oleh minimnya dana operasional untuk kebutuhan administrasi seperti alat tulis,
peralatan komputer, dan perlengkapan pelayanan lainnya. Bahkan, sejumlah kepala kampung terpaksa meminjam dana dari
pihak ketiga dengan bunga tinggi agar kebutuhan operasional tetap terpenuhi
sebelum anggaran pemerintah cair. “Hal ini sering menjadi temuan dalam pemeriksaan keuangan,
padahal disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana,” tambahnya.Menyikapi hal tersebut, APDESI Mimika meminta Bupati dan
Wakil Bupati segera mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang
bertanggung jawab atas pencairan dana kampung. Selain itu, pihaknya juga meminta perhatian Inspektorat,
BPK, dan BPKP agar mekanisme penyaluran dana diperbaiki dan dapat disalurkan
secara tepat waktu. Idealnya, pencairan dilakukan sejak awal tahun atau
maksimal setiap tiga bulan sekali. Penulis: Jid
Editor: GF
05 Jun 2026, 09:58 WIT
Pasukan Garuda UNIFIL Kembali ke Tanah Air, TNI Apresiasi Dedikasi di Misi Perdamaian Dunia
Papuanewsonline.com, Jakarta – Markas Besar TNI menyambut
kepulangan Satgas TNI Kontingen Garuda (Konga) United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL) masa penugasan 2025/2026 yang telah menyelesaikan misi
pemeliharaan perdamaian dunia di Lebanon. Penyambutan berlangsung di Lapangan
PRIMA, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (3/6/2026).
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang diwakili
Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letjen TNI Bobby Rinal Makmun memimpin
langsung upacara penyambutan para prajurit yang kembali dari daerah misi
setelah menjalankan tugas selama kurang lebih 13 bulan.
Dalam amanat tertulis Panglima TNI yang dibacakan oleh
Letjen TNI Bobby Rinal Makmun, disampaikan bahwa para prajurit telah
menjalankan tugas di tengah kondisi operasi yang sangat kompleks, dinamis, dan
penuh tantangan keamanan.
Menurut Panglima TNI, eskalasi konflik yang terjadi di
Lebanon Selatan menuntut setiap personel untuk memiliki keteguhan mental,
kematangan dalam bertindak, serta profesionalisme tinggi dalam menjalankan
mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Selain menghadapi berbagai tantangan di lapangan, TNI dan
bangsa Indonesia juga kehilangan empat prajurit terbaik yang gugur dalam
pelaksanaan tugas sebagai Kusuma Bangsa selama misi perdamaian tersebut.
“Selama melaksanakan misi penugasan, Satgas TNI Kontingen
Garuda UNIFIL juga telah berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan menorehkan
prestasi yang membanggakan. Dengan menerima dua penghargaan oleh Force
Commander Unifil Mayjen Diodato Abagnara yaitu, di bidang kemanusiaan
penghargaan Letter of Appreciation kalian telah memberikan bantuan nyata
berupa penyediaan air bersih dan sistem penjernihan air layak minum bagi
masyarakat lokal. Sedangkan di bidang operasi penghargaan Letter of
Commendation, kalian juga berhasil berperan dalam mencegah dan melaksanakan
deeskalasi ketegangan antara Lebanese Armed Forces (LAF) dan Israel
Defense Forces (IDF) yang berpotensi menimbulkan konflik terbuka serta
insiden internasional”, ungkap Panglima TNI.
Penghargaan tersebut menjadi bukti pengakuan internasional
atas profesionalisme prajurit Indonesia yang tidak hanya menjalankan fungsi
keamanan, tetapi juga berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat
terdampak konflik.
Sementara itu, Komandan Satgas (Dansatgas) TNI Konga UNIFIL
Kolonel Inf Raja Gunung Nasution menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya
atas capaian yang diraih selama penugasan. Ia menilai penghargaan tersebut
merupakan hasil kerja keras seluruh personel yang menjalankan tugas dengan
penuh dedikasi.
Menurut Raja Gunung Nasution, salah satu program yang
mendapat apresiasi tinggi adalah pembangunan sistem penjernih air layak minum
bagi masyarakat Lebanon Selatan yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh
akses terhadap kebutuhan dasar tersebut.
Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari
pengabdian prajurit TNI sebagai pelaksana misi perdamaian dunia sekaligus duta
budaya bangsa yang membawa nama baik Indonesia di tingkat internasional.
Satgas TNI Konga UNIFIL terdiri dari berbagai unsur satuan
tugas, yakni Satgas TNI Yonmek Konga XXIII-S/UNIFIL, Force Headquarter
Support Unit, Military Police Unit, Military Civic Outreach Unit,
Civil Military Cooperation, Hospital Level II, serta Military
Staff Sector East UNIFIL.
Keikutsertaan TNI dalam misi UNIFIL selama ini menjadi salah
satu bentuk implementasi amanat konstitusi Indonesia dalam menjaga ketertiban
dunia dan mewujudkan perdamaian internasional melalui keterlibatan aktif dalam
operasi pemeliharaan perdamaian PBB. (GF)
04 Jun 2026, 18:55 WIT
Papua Economic & Investment Forum 2026 Jadi Momentum Perkuat Investasi dan Hilirisasi
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Provinsi Papua
Tengah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi investasi
dan hilirisasi berkelanjutan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di
Tanah Papua. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Papua Economic &
Investment Forum 2026 yang mengusung tema “Mengakselerasi Pertumbuhan Papua
Melalui Sinergi Investasi dan Hilirisasi Berkelanjutan” di Kabupaten Mimika,
4–6 Juni 2026.Sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan oleh Staf Ahli
Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Herman Kayame, ST., MT.,
menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia bersama seluruh pihak yang telah
menginisiasi dan menyelenggarakan forum strategis tersebut.Menurutnya, forum ini menjadi ruang penting yang
mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan berbagai pemangku
kepentingan untuk bersama-sama mendorong percepatan pembangunan ekonomi di
Tanah Papua.“Papua memiliki potensi yang luar biasa besar, mulai dari
sumber daya alam, pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, energi, hingga
kekuatan budaya dan sumber daya manusia muda yang sangat menjanjikan,” ujarnya.Namun demikian, potensi tersebut dinilai tidak akan
memberikan manfaat maksimal tanpa dukungan investasi yang kuat, pembangunan
infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta
kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor.Herman mengatakan, keberadaan forum investasi ini sangat
penting sebagai wadah memperkuat sinergi sekaligus memperkenalkan berbagai
peluang investasi strategis yang tersebar di seluruh wilayah Papua.Ia menjelaskan bahwa Papua saat ini sedang memasuki babak
baru pembangunan, terutama dengan hadirnya Daerah Otonom Baru (DOB) yang
membuka ruang percepatan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan,
pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.Pemerintah Provinsi Papua Tengah, lanjutnya, mengusung visi
pembangunan “Mewujudkan Papua Tengah yang Adil, Berdaya Saing, Bermartabat,
Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut sejalan dengan cita-cita
besar pembangunan Tanah Papua untuk menghadirkan kesejahteraan yang merata dan
berkeadilan bagi seluruh masyarakat.Karena itu, investasi yang masuk ke Papua diharapkan tidak
hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat
nyata bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas
Orang Asli Papua, penguatan UMKM, pengembangan ekonomi kampung, serta menjaga
kelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya lokal.“Keberhasilan pembangunan Papua tidak dapat dilakukan oleh
pemerintah semata. Diperlukan kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor
swasta, lembaga keuangan, masyarakat adat, dan seluruh elemen pembangunan,”
katanya.Pemerintah daerah di Tanah Papua juga terus berupaya
menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif melalui penguatan tata
kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, kemudahan perizinan, serta
peningkatan konektivitas antarwilayah.Pada kesempatan itu, para investor diajak untuk melihat
Papua tidak hanya dari sisi kekayaan sumber daya alam, tetapi juga sebagai
wilayah masa depan yang memiliki peluang pertumbuhan ekonomi yang besar dan
strategis di kawasan timur Indonesia.Dengan dukungan investasi yang tepat dan kolaborasi yang
kuat, Papua diyakini mampu tumbuh menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi
nasional yang inklusif dan berkelanjutan.Melalui Papua Economic & Investment Forum 2026,
diharapkan lahir berbagai kerja sama konkret, komitmen investasi baru, serta
inovasi pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Papua dan
mendorong terwujudnya Papua yang maju, damai, sejahtera, dan bermartabat. Penulis: Bim
Editor: GF
04 Jun 2026, 18:46 WIT
Turunkan 2 Unit Dapur Lapangan, Brimob Metro Jaya Bantu Korban Kebakaran
Papuanewsonline.com, Jakarta - Satbrimob Polda Metro Jaya mengerahkan dua unit kendaraan dapur lapangan (Randurlap) untuk membantu warga terdampak kebakaran di kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).Dari dapur lapangan tersebut, personel Brimob Metro Jaya membagikan lebih dari 200 kotak nasi kepada warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian pascakebakaran hebat yang melanda permukiman padat penduduk di belakang Pasar Jiung.Sejak pagi, personel Brimob terlihat menyusuri titik-titik pengungsian sambil menyerahkan makanan siap saji kepada warga, termasuk anak-anak dan lansia. Kehadiran aparat di tengah para korban mendapat respons positif dari masyarakat yang masih berupaya memulihkan kondisi usai kebakaran.Kebakaran yang terjadi sebelumnya diketahui menghanguskan ratusan bangunan semi permanen dan membuat ratusan warga terdampak kehilangan tempat tinggal serta harta benda.Kegiatan kemanusiaan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Henik Maryanto, agar seluruh personel hadir membantu masyarakat yang sedang mengalami musibah dan memberikan pelayanan kemanusiaan secara cepat di lapangan.“Brimob harus hadir di tengah masyarakat, terutama saat warga sedang mengalami kesulitan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban kebakaran,” ujarnyaSelain membantu penyaluran makanan, personel Brimob Metro Jaya juga terus bersiaga di sekitar lokasi guna membantu proses pengamanan dan penanganan pascakebakaran bersama unsur terkait. PNO-12
03 Jun 2026, 16:06 WIT
Luncurkan Kompolnas Awards 2026, Polri Apresiasi Kinerja Terbaik Satker
Papuanewsonline.com, Jakarta – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) resmi memulai rangkaian pelaksanaan Kompolnas Awards 2026 melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di Kantor Kompolnas, Jakarta Selatan, Selasa (2/6/2026). Program penghargaan tahunan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada satuan kerja Polri yang menunjukkan kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Sekretaris Kompolnas, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Arief Wicaksono Sudiutomo, menjelaskan bahwa Kompolnas Awards 2026 merupakan penyelenggaraan yang kelima sejak pertama kali digelar. Ia menyebut kegiatan ini dilaksanakan bersama jajaran Polri mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek di seluruh Indonesia.Sementara itu, Komisioner Kompolnas sekaligus Ketua Pelaksna Kompolnas Awards 2026, Irjen Pol. (Purn.) Ida Oetari Poernamasasi, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah penyempurnaan dalam mekanisme penilaian tahun ini. Kategori peserta dibedakan lebih rinci, baik di tingkat Mabes Polri, Polda, Polres maupun Polsek, guna menghasilkan penilaian yang lebih objektif dan proporsional.Menurut Ida, Kompolnas Awards bertujuan memberikan penghargaan kepada satuan kerja Polri yang memiliki kinerja terbaik sekaligus menjadi motivasi bagi satuan kerja lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.“Kompolnas Awards ini merupakan apresiasi atau penghargaan dari Kompolnas kepada satker Mabes Polri yang sudah berkinerja terbaik. Harapannya dapat memotivasi satker lainnya melalui penerapan best practice sehingga seluruh jajaran Polri dapat terus meningkatkan kinerjanya,” ujar Ida.Ia menjelaskan, salah satu aspek utama yang menjadi ciri khas penilaian Kompolnas Awards adalah respons satuan kerja terhadap pengaduan masyarakat (dumas) yang diterima Kompolnas, termasuk kecepatan dan kualitas tindak lanjut yang diberikan.Selain menilai aspek kinerja organisasi, Kompolnas juga akan melakukan proses visitasi lapangan terhadap para nominasi terbaik untuk memastikan kesesuaian data kuantitatif dengan kondisi nyata di lapangan. Penilaian tersebut mengacu pada lima indikator utama atau “5P”, yakni Prosperity, Planet, People, Partnership, dan Peace.“Kami ingin memastikan bahwa data yang kami nilai pada tahap awal benar-benar tercermin dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Karena itu, tim juri akan melakukan visitasi langsung kepada para nominasi terbaik,” jelasnya.Tim juri Kompolnas Awards 2026 terdiri dari unsur Kompolnas, Mabes Polri, akademisi, tokoh masyarakat, dan media. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan mampu menghadirkan proses penilaian yang independen, objektif, dan komprehensif.Kompolnas juga membuka ruang partisipasi publik dengan mengajak masyarakat, akademisi, media, dan berbagai elemen lainnya untuk memberikan masukan terkait satuan kerja Polri yang dinilai memiliki pelayanan terbaik.“Kami menghimbau masyarakat untuk berkontribusi memberikan masukan mengenai polda, polres, maupun polsek yang dinilai telah memberikan pelayanan terbaik. Ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendorong Polri semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Ida.Pelaksanaan Kompolnas Awards 2026 dimulai pada Juni 2026 dan direncanakan mencapai puncaknya melalui malam penganugerahan pada 3 September 2026. PNO-12
03 Jun 2026, 15:52 WIT
DPPPAKB Mimika Fokus Perkuat Program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Stunting
Papuanewsonline.com, Mimika – Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DPPPAKB) Kabupaten Mimika, Johana A.B Arwam, mengatakan ketersediaan alat
kontrasepsi untuk program Keluarga Berencana (KB) masih menjadi tantangan
karena pasokan yang diterima daerah terbatas.Menurut Johana, kebutuhan masyarakat terhadap layanan KB
cukup tinggi, namun distribusi alat kontrasepsi yang diterima dari pemerintah
pusat melalui BKKBN Provinsi belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan
yang diusulkan daerah.“Kita mengusulkan dalam jumlah yang cukup banyak, tetapi
yang dapat dipenuhi masih terbatas karena pembagian dari pusat harus disalurkan
ke seluruh provinsi di Indonesia,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (3/6/2026).Ia menjelaskan, selain program KB, pihaknya juga menjalankan
berbagai program pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga.
Namun pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang
tersedia.“Kami tetap menjalankan program-program yang wajib
dilaksanakan meskipun anggarannya terbatas. Harapannya ke depan ada peningkatan
dukungan sehingga program-program ini bisa berjalan lebih maksimal,” katanya.Salah satu program yang akan dilaksanakan tahun ini adalah
pelatihan pengolahan pangan lokal bagi kelompok perempuan di wilayah Mimika
Barat dan Mimika Barat Tengah. Program tersebut memanfaatkan bahan pangan lokal
seperti ikan, sagu, dan umbi-umbian.Menurut Johana, pelatihan ini bertujuan meningkatkan
pemanfaatan pangan lokal sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting dan
peningkatan ekonomi keluarga.“Kalau ikan hanya dibakar atau digoreng mungkin anak-anak
cepat bosan. Tetapi jika diolah menjadi nugget atau produk lain yang menarik,
minat konsumsi pangan bergizi akan meningkat,” jelasnya.Ia menambahkan, pangan lokal seperti sagu memiliki kandungan
gizi yang baik dan dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan nutrisi
keluarga.“Selain dikonsumsi dalam keluarga, hasil olahan pangan lokal
juga bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat,” tambahnya.Di bidang pemberdayaan perempuan, DPPPAKB juga akan
melakukan monitoring terhadap bantuan gerai usaha yang telah diberikan kepada
kelompok perempuan pada tahun sebelumnya. Sekitar 11 hingga 12 unit gerai usaha
yang dibangun pada tahun 2025 akan dievaluasi untuk melihat manfaat dan kendala
yang dihadapi para penerima.“Kami ingin mengetahui apakah usaha mereka berjalan, apakah
ada peningkatan pendapatan, serta kendala apa yang dihadapi. Jika masalahnya
permodalan, nanti akan kami koordinasikan dengan OPD lain yang memiliki
kewenangan di bidang tersebut,” katanya.Pada tahun 2026, DPPPAKB Mimika juga berencana menambah
sekitar 20 hingga 22 unit gerai usaha baru yang akan diprioritaskan di wilayah
perkotaan. Sementara pengembangan program serupa di wilayah pesisir masih dalam
tahap kajian kebutuhan dan manfaat.Selain itu, bidang Pengendalian Penduduk juga memfokuskan
perhatian pada penguatan dan penyelarasan data antarinstansi, termasuk dengan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pusat Statistik
(BPS), dan Dinas Kesehatan.Johana menegaskan pentingnya penggunaan satu data agar
seluruh program pemerintah memiliki acuan yang sama, termasuk dalam penanganan
stunting.“Kami ingin semua menggunakan data yang sama. Untuk data
stunting misalnya, kami mengacu pada data Dinas Kesehatan karena mereka yang
paling banyak berada di lapangan melalui kegiatan posyandu dan pelayanan
kesehatan masyarakat,” ujarnya.Melalui berbagai program tersebut, DPPPAKB Mimika berharap
dapat meningkatkan kualitas keluarga, memperkuat peran perempuan dalam ekonomi
rumah tangga, serta mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten
Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
03 Jun 2026, 13:20 WIT
Pemkab Mimika Dorong Pemenuhan Hak Anak Melalui Advokasi dan Sosialisasi Forum Anak
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika
melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar kegiatan Advokasi dan Sosialisasi
Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah,
non-pemerintah, media, dan dunia usaha tingkat kabupaten, Rabu (03/06/2026).Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah
dalam memperkuat pemenuhan hak anak sekaligus mendorong partisipasi aktif anak
dalam pembangunan di Kabupaten Mimika.Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakan Staf Ahli Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Fransiskus Kobeyau, disampaikan
apresiasi kepada DP3AP2KB Kabupaten Mimika beserta seluruh pihak yang telah
menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan tersebut.“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Mimika beserta seluruh pihak yang telah menginisiasi dan
menyelenggarakan kegiatan strategis ini,” ujarnya.Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan wujud nyata komitmen
Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mengakomodasi partisipasi anak sebagai
pelopor dan pelapor yang tangguh, berani, serta menjadi mitra pemerintah dalam
memperjuangkan hak-hak anak.Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa anak merupakan
amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua,
masyarakat, bangsa, dan negara. Anak juga merupakan generasi penerus yang
memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa dan
negara di masa depan.“Anak harus disayangi, dihargai, dan dihormati sebagai
individu yang memiliki hak dan martabat yang harus dijunjung tinggi. Mereka
juga harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang
secara optimal, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial,” katanya.Ia menambahkan, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan
perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi seluruh anak agar mampu berkembang
sesuai potensi yang dimiliki.Fransiskus juga menyoroti pentingnya keberadaan Forum Anak
sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan. Menurutnya, Forum Anak
memberikan ruang bagi anak-anak untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi,
bertukar pikiran, serta berperan aktif dalam berbagai kebijakan yang berkaitan
dengan kepentingan mereka.“Melalui Forum Anak, anak-anak dapat mengembangkan kemampuan
kepemimpinan, komunikasi, kreativitas, dan kerja sama. Selain itu, Forum Anak
juga menjadi jembatan penghubung antara anak-anak dengan pemerintah dalam
menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka,” jelasnya.Ia berharap melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi ini,
seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga non-pemerintah, media,
maupun dunia usaha dapat semakin bersinergi dalam mewujudkan Kabupaten Mimika
sebagai daerah yang ramah anak serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara
optimal.Kegiatan tersebut turut menjadi momentum untuk memperkuat
peran Forum Anak sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pemenuhan
hak dan perlindungan anak di Kabupaten Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
03 Jun 2026, 13:16 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
