Papuanewsonline.com
Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan
Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura
BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital
Enam Warga Sipil Ditembak Di Tembagapura, Aktivis Deby Santoso Desak Proses Hukum Transparan
Direktur Law Firm Golda: Transaksi Perkara Di Timika Semakin Subur, Masyarakat Miskin Jadi Korban
BADKO HMI Papua Dukung Penertiban Tambang Ilegal oleh Gubernur Papua Tengah
DPR Papua Tengah, Mimika dan Puncak Bentuk Tim Khusus Tangani Konflik Kwamki Narama
Kejati Papua Mandul Tetapkan Yunus Wonda Jadi Tersangka, Mahasiswa Kembali Geruduk Kejagung
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Ditjen Hubla Gandeng PSN, Layanan Digital Pelabuhan 3TP Diperkuat Berbasis Satelit
Papuanewsonline.com, Jakarta — Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus memperkuat layanan digital di
wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP) melalui pemanfaatan
teknologi satelit. Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian
Kerja Sama antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Korido
dengan PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) di Ruang Sriwijaya, Gedung Kemenhub,
Jakarta, Selasa (21/4).Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Kepala Kantor UPP
Kelas III Korido, Willem Thobias Fofid, dan Direktur PT Pasifik Satelit
Nusantara, Heru Dwi Kartono, serta disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal
Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud.Dirjen Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menegaskan bahwa
kolaborasi ini menjadi momentum penting dalam transformasi digital sektor
maritim, khususnya di wilayah 3TP yang selama ini menghadapi keterbatasan akses
teknologi."Pelabuhan Korido memiliki peran strategis di Kawasan
Pasifik sebagai pintu gerbang logistik dan penggerak ekonomi. Namun, tantangan
geografis seringkali menjadi kendala dalam akses teknologi informasi,"
ungkapnya.Melalui kerja sama ini, berbagai kendala teknis seperti
keterbatasan jaringan komunikasi yang selama ini menghambat pelaporan
administrasi kapal dan aktivitas pelabuhan diharapkan dapat teratasi secara
signifikan."Manfaat nyata dari sistem ini adalah terciptanya
efisiensi operasional yang maksimal dan transparansi data secara real-time
langsung dari perbatasan Pasifik ke pusat data nasional," jelas Dirjen
Masyhud.Senada dengan itu, Kepala Kantor UPP Kelas III Korido,
Willem Thobias Fofid, menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi solusi konkret
dalam menjawab keterbatasan infrastruktur digital di wilayah perbatasan."Kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam
mewujudkan sinergitas layanan digitalisasi kepelabuhanan dan angkutan di
perairan. Pemanfaatan teknologi satelit diharapkan mampu menghadirkan
konektivitas digital yang andal, terutama di wilayah yang selama ini sulit
dijangkau oleh jaringan terestrial," ungkap Willem.Ia juga menekankan bahwa penguatan kedaulatan data menjadi
aspek penting dalam pengelolaan sektor maritim, mengingat data pergerakan kapal
dan aktivitas pelabuhan merupakan aset strategis negara."Melalui kerja sama ini, kita berharap sistem layanan
menjadi lebih lancar tanpa terkendala permasalahan jaringan," jelasnya.Sementara itu, Direktur PT Pasifik Satelit Nusantara, Heru
Dwi Kartono, menyampaikan komitmen perusahaan dalam mendukung transformasi
digital nasional melalui penyediaan infrastruktur satelit yang andal."Kerjasama ini bagi kami merupakan langkah strategis
dalam mendukung transformasi digital, khususnya di sektor maritim lebih khusus
lagi dalam meningkatkan kualitas layanan pelabuhan di wilayah 3TP. Sebagai
perusahaan yang bergerak di layanan telekomunikasi dan konektivitas, kami
meyakini bahwa akses komunikasi merupakan fondasi penting bagi efisiensi
operasional, keselamatan pelayaran, dan kedaulatan data nasional," kata
Heru.Lebih lanjut, ia berharap kolaborasi ini dapat terus
berkembang dan memberikan dampak luas bagi masyarakat, khususnya di wilayah
yang selama ini menghadapi keterbatasan akses."Melalui kerjasama ini kami berkomitmen untuk
menghadirkan solusi teknologi yang inklusif, berkelanjutan, dan dapat
menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan. Semoga
kolaborasi ini berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
bangsa dan negara," pungkasnya.Dengan integrasi teknologi satelit ini, Ditjen Perhubungan
Laut optimistis layanan kepelabuhanan akan semakin efisien, transparan, dan
terintegrasi, sekaligus memperkuat pengawasan serta keselamatan pelayaran di
wilayah timur Indonesia. (GF)
21 Apr 2026, 23:18 WIT
Pimpin Apel Power On Hand, Ini Arahan Kapolda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., memimpin langsung pelaksanaan Apel *Power On Hand* yang digelar di Lapangan Tahaparry, Tantui, Polda Maluku, Senin (20/4/2026) pukul 08.00 WIT. Kegiatan ini diikuti oleh Irwasda Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, serta seluruh personel Polda Maluku sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan.Apel *power on hand* bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan merupakan manifestasi nyata dari komitmen Polri dalam memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana dalam menghadapi berbagai situasi kontinjensi, baik yang bersifat gangguan kamtibmas maupun potensi bencana alam.Dalam arahannya, Kapolda Maluku menekankan pentingnya rasa syukur atas kondisi kesehatan dan kesiapan yang dimiliki seluruh personel, sekaligus mengingatkan bahwa tugas kepolisian adalah bentuk pengabdian yang menuntut kesiapan setiap saat.“Kehadiran kita di sini bukan hanya rutinitas, tetapi wujud kesiapsiagaan kita sebagai anggota Polri dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kita adalah *Rastra Sewakottama*, yang harus siap 1x24 jam tanpa mengenal waktu,” tegas Kapolda.Lebih lanjut, Kapolda menguraikan bahwa dinamika global saat ini turut memberikan dampak terhadap stabilitas nasional, termasuk di wilayah Maluku. Ia menyoroti ketegangan geopolitik internasional yang berpotensi mempengaruhi distribusi energi dunia, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.Menurutnya, stabilitas ekonomi memiliki korelasi erat dengan situasi keamanan. Gangguan terhadap distribusi energi, seperti bahan bakar minyak dan gas bersubsidi, dapat memicu masalah sosial yang berujung pada gangguan kamtibmas.“Saya tegaskan, tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal seperti penyalahgunaan distribusi BBM dan gas bersubsidi. Ini menyangkut hak masyarakat dan stabilitas ekonomi yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.Selain faktor global, Kapolda juga menyoroti tantangan kamtibmas di tingkat lokal yang masih didominasi oleh tindak kekerasan, seperti konflik antarindividu, KDRT, hingga bentrokan antar kelompok masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa korban dari kasus-kasus tersebut mayoritas berasal dari kelompok rentan, yakni perempuan dan anak-anak, sementara pelaku didominasi usia produktif.Hal ini, menurut Kapolda, menjadi perhatian serius yang membutuhkan pendekatan komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui langkah-langkah pencegahan yang menyentuh akar permasalahan.Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Kapolda menekankan pentingnya optimalisasi strategi kepolisian yang mencakup pendekatan *preemtif*, *preventif*, hingga *represif* (penegakan hukum).Pendekatan *preemtif* dilakukan melalui penguatan peran Bhabinkamtibmas dan Polisi Lingkungan (Polima) dalam membangun komunikasi aktif dengan masyarakat serta mendeteksi potensi konflik sejak dini. Sementara itu, langkah *preventif* diwujudkan melalui patroli rutin, patroli dialogis, serta peningkatan pelayanan kepolisian, termasuk optimalisasi layanan darurat 110.Kapolda juga menegaskan pentingnya kesiapan kekuatan cadangan (*power on hand*) yang dapat digerakkan sewaktu-waktu apabila terjadi eskalasi gangguan keamanan atau bencana.“Kita harus selalu siap dengan kekuatan cadangan yang terlatih, terkoordinasi, dan memiliki mekanisme mobilisasi yang jelas. Ini menjadi kunci dalam merespons setiap potensi gangguan secara cepat dan tepat,” jelasnya.Dalam aspek penegakan hukum, Kapolda menekankan agar seluruh personel bertindak profesional, cepat, dan transparan. Ia mengingatkan bahwa penanganan kasus yang lambat atau tidak tepat justru dapat memperburuk situasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.Selain itu, Kapolda juga memberikan penekanan tegas terkait integritas personel. Ia mengingatkan agar tidak ada anggota yang terlibat dalam perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba maupun konsumsi minuman keras.“Jika ada anggota yang tidak mampu menjaga sikap dan perilaku, lebih baik mengundurkan diri daripada mencoreng nama baik institusi Polri,” tegasnya.Mengakhiri arahannya, Kapolda mengajak seluruh personel untuk terus menjaga kekompakan, meningkatkan semangat pengabdian, serta menanamkan nilai-nilai keikhlasan dalam menjalankan tugas.Apel berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh khidmat sebagai simbol kesiapan Polda Maluku dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Maluku. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 08.40 WIT dalam situasi aman dan terkendali.Melalui apel ini, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi dan ditangani secara profesional demi terwujudnya Maluku yang aman, damai, dan sejahtera. PNO-12
21 Apr 2026, 19:02 WIT
Kapolda Maluku Ajak Kaum Perempuan Menjadi Sahabat Polisi, Cegah Potensi Konflik
Papuanewsonline.com, Leihitu - Persoalan minuman keras, narkoba, hingga tingginya pengangguran di kalangan pemuda kembali mencuat dalam audiensi antara Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto dan perwakilan ibu-ibu dari lima desa di Kecamatan Leihitu, Senin (20/4/2026).Di balik pertemuan yang tampak formal itu, terungkap kegelisahan warga terkait potensi konflik sosial yang masih mengintai wilayah tersebut.Audiensi yang berlangsung di Ruang Courtesy Call Mapolda Maluku itu dihadiri sejumlah pejabat utama, antara lain Dir Intelkam, Dir Binmas, Kabid Humas, Pakor Polwan, serta perwakilan Polwan Polda Maluku. Dari unsur masyarakat, hadir Ketua Persatuan Wanita Islam (PWI) Provinsi Maluku Hj. Irma Betaubun bersama jajaran pengurus dan perwakilan ibu-ibu dari Desa Mamala, Morela, Hitu Lama, Hitumesing, dan Wakal.Perwakilan ibu-ibu dari Desa Mamala, Morela, Hitu Lama, Hitumesing, dan Wakal secara terbuka menyampaikan bahwa peredaran miras dan narkoba dinilai semakin meresahkan dan kerap menjadi pemicu bentrokan di masyarakat.“Kalau tidak ditangani serius, ini bisa terus memicu konflik,” menjadi salah satu kekhawatiran yang disuarakan dalam forum tersebut.Selain itu, mereka juga menyoroti minimnya lapangan kerja bagi pemuda. Kondisi ini dinilai memperbesar risiko keterlibatan generasi muda dalam aktivitas negatif, termasuk konsumsi miras dan tindakan kekerasan.Menanggapi hal tersebut, Kapolda Maluku tidak menampik adanya persoalan mendasar di balik konflik sosial yang terjadi. Ia bahkan mengakui bahwa akar masalah tidak semata pada miras atau narkoba.“Miras dan narkoba itu pemicu. Tapi akar utamanya adalah ego kelompok dan lemahnya kepatuhan terhadap norma dan hukum,” kata Dadang.Pernyataan ini mengindikasikan bahwa penanganan konflik di Maluku tidak cukup hanya melalui penindakan hukum terhadap peredaran miras dan narkoba, tetapi juga menyentuh persoalan sosial yang lebih dalam.Kapolda menilai, lemahnya kontrol sosial di masyarakat turut memperparah situasi. Dalam banyak kasus, konflik dipicu oleh hal-hal kecil yang kemudian membesar karena tidak adanya mekanisme penyelesaian yang efektif di tingkat komunitas.Di sisi lain, ia menekankan pentingnya peran keluarga, khususnya ibu, dalam mencegah potensi konflik sejak dini. Menurutnya, pola komunikasi dalam keluarga berpengaruh besar terhadap perilaku anak dan remaja.Namun demikian, pendekatan berbasis keluarga dinilai belum cukup tanpa dukungan kebijakan yang lebih luas, termasuk penciptaan lapangan kerja dan penguatan program sosial bagi pemuda.Dalam audiensi tersebut, warga juga mendorong adanya kolaborasi yang lebih konkret antara kepolisian dan masyarakat, salah satunya melalui pembentukan “Mama-Mama Sahabat Polisi”.Inisiatif ini diharapkan tidak berhenti sebagai simbolik, tetapi benar-benar menjadi saluran komunikasi dan deteksi dini konflik di tingkat akar rumput.Kapolda menyatakan pihaknya akan tetap mengedepankan pendekatan persuasif, namun menegaskan bahwa penindakan hukum terhadap pelanggaran, khususnya narkoba dan miras, akan dilakukan secara tegas.Pertemuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan keamanan di wilayah Leihitu tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.Tanpa penanganan yang komprehensif, kekhawatiran warga soal konflik berpotensi terus berulang. PNO-12
21 Apr 2026, 18:41 WIT
Gelar Forum Konsultasi Publik, Polda Maluku Dorong Peningkatan Layanan Berbasis Digital
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku melalui Biro Perencanaan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Hotel Marina, Kota Ambon, Senin (20/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan kepolisian.Forum tersebut dibuka langsung oleh Kepala Biro Perencanaan Polda Maluku, Kombes Pol Dony Sabardi Halomoan Damanik. Ia didampingi Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Perencanaan (RBP) Biro Rena Polda Maluku.Dalam sambutannya, Dony menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan agenda strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan responsif.“Polda Maluku berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara transparan dan cepat sebagai wujud kehadiran negara,” ujarnya.FKP ini bertujuan menjadi wadah dialog, berbagi masukan, serta konsultasi terkait sistem pelayanan publik di seluruh satuan kerja di lingkungan Polda Maluku.Peserta kegiatan terdiri dari perwakilan personel Polri dan ASN dari berbagai satuan kerja, seperti Ditlantas, Ditnarkoba, Ditreskrimum, Ditreskrimsus, SPKT, dan Ditintelkam. Selain itu, hadir pula tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan media, Jasa Raharja Cabang Ambon, serta jajaran perencanaan Polres melalui pertemuan daring.Salah satu peserta dari kalangan media, wartawan Ambon Ekspres, menilai kegiatan ini penting sebagai ruang komunikasi antara kepolisian dan publik.“Forum seperti ini sangat positif karena memberi ruang bagi masyarakat dan media untuk menyampaikan masukan secara langsung. Harapannya, hasil diskusi ini benar-benar ditindaklanjuti sehingga pelayanan publik di Polda Maluku semakin baik dan transparan,” ujarnya.Dony berharap forum ini dapat menghasilkan masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.Ia juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam pelayanan publik.“Seiring perkembangan teknologi, Polda Maluku terus mengoptimalkan layanan berbasis digital agar lebih mudah diakses, transparan, dan efektif bagi seluruh masyarakat,” katanya. PNO-12
21 Apr 2026, 18:28 WIT
Konsolidasikan Pengawasan Disiplin, Polda Maluku Gelar Coffee Morning Bersama POM TNI
Papuanewsonline.com, Ambon - Sinergitas TNI-Polri kembali diperkuat di Maluku. Polda Maluku melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) menggelar coffee morning bersama jajaran Polisi Militer (POM) TNI dari tiga matra sebagai langkah konsolidasi pengawasan disiplin dan penegakan hukum internal aparat.Kegiatan yang berlangsung di Gedung Plaza Presisi Manise, Ambon, Selasa (21/4/2026), ini menjadi bagian dari upaya menjaga soliditas dua institusi sebagai pilar utama stabilitas negara, khususnya di wilayah Maluku yang memiliki dinamika sosial tersendiri.Acara tersebut dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, Irwasda, Kabidpropam, Kabidkum Polda Maluku, serta para komandan satuan Polisi Militer TNI AD, AL, dan AU beserta jajaran.Kabid Propam Polda Maluku kombes Pol Indera Gunawan, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pertemuan informal, tetapi menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas institusi dalam menjaga profesionalisme personel di lapangan.“Kami ingin memastikan komunikasi dan kolaborasi dengan rekan-rekan POM TNI tetap terjaga dengan baik. Sinergitas ini penting untuk menjaga disiplin, integritas, dan kepercayaan publik terhadap TNI-Polri,” ujarnya.Menurutnya, keterlibatan seluruh unsur hingga tingkat personel merupakan langkah penting agar koordinasi tidak hanya berjalan di level pimpinan, tetapi juga efektif di lapangan.Ia menambahkan, pendekatan yang dibangun tidak hanya bersifat formal, tetapi juga emosional dan kekeluargaan, sehingga memudahkan penyelesaian berbagai persoalan yang berpotensi muncul di lapangan.Sementara itu, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni menekankan bahwa soliditas TNI-Polri merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan keutuhan negara.“TNI dan Polri adalah pilar utama bangsa. Sinergitas yang kuat akan menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat lokal maupun dampak dari dinamika nasional dan global,” tegasnya.Ia juga mengingatkan bahwa koordinasi yang solid antara fungsi pengawasan internal Polri dan Polisi Militer TNI menjadi elemen penting dalam memastikan penegakan disiplin berjalan objektif, profesional, dan berkeadilan.Kegiatan yang dikemas dalam suasana santai tersebut diisi dengan diskusi ringan dan komunikasi terbuka antarpersonel, sebagai upaya membangun kesamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.Melalui forum ini, diharapkan sinergitas antara Bidpropam Polda Maluku dan POM TNI semakin solid, sehingga mampu memperkuat pengawasan internal serta menjaga marwah institusi TNI-Polri di tengah masyarakat. PNO-12
21 Apr 2026, 18:17 WIT
Pemerintah dan PPATK Perkuat Sinergi Hadapi Kejahatan Siber di Momentum 24 Tahun APUPPT
Papuanewsonline.com, Jakarta — Pemerintah terus memperkuat
sinergi lintas lembaga dalam menghadapi kejahatan siber yang semakin kompleks.
Hal ini ditegaskan dalam kegiatan yang digelar Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) bertajuk Optimalisasi Non-Conviction Based Asset
Forfeiture dalam Penanganan Kejahatan Siber melalui Penguatan Kolaborasi Komite
TPPU, Senin (20/4/2026) di Jakarta.Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan 24 Tahun
Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta
Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Indonesia. Momentum ini
sekaligus menjadi refleksi atas perjalanan panjang penguatan sistem keuangan
nasional yang lebih transparan dan akuntabel.Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dalam sambutannya
menyampaikan bahwa peringatan ini mengingatkan pada tonggak penting sejak
disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada 17 April 2002 yang
menjadi dasar berdirinya PPATK.“Perjalanan selama kurang lebih 24 tahun ini menunjukkan
perkembangan yang sangat signifikan. Kita telah bergerak bersama dalam suatu
transformasi besar,” ujar Ivan.Ia menjelaskan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan
menghadapi proses mutual evaluation review dari Financial Action Task Force
(FATF). Sejak menjadi anggota penuh pada 2023, Indonesia dituntut untuk terus
meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap standar internasional.“Sebagian rekomendasi telah mencapai tingkat kepatuhan
maksimal, namun masih ada beberapa yang perlu terus ditingkatkan,” katanya.Ivan juga mengungkapkan tingginya volume laporan transaksi
yang diterima PPATK. Pada Februari saja tercatat sekitar 3,2 juta laporan,
sementara secara kumulatif Januari hingga Februari 2026 mencapai lebih dari 7
juta laporan.“Ini berarti rata-rata puluhan ribu laporan diterima setiap
hari. Pertanyaannya, apakah kita sudah mencapai titik optimal? Apakah tekanan
terhadap pelaku kejahatan telah seimbang dengan upaya penegakan hukum yang kita
lakukan? Hal ini menjadi refleksi bersama,” tegasnya.Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM,
Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa
keanggotaan Indonesia sebagai anggota ke-40 FATF merupakan tonggak penting yang
menunjukkan meningkatnya kepercayaan global terhadap integritas sistem keuangan
nasional.“Ukuran keberhasilan tidak lagi sekadar hadirnya regulasi,
tetapi dampak nyata, terutama dalam pemulihan aset hasil tindak pidana. Karena
itu, pendekatan follow the money harus terus diperkuat,” kata Yusril.Ia menjelaskan bahwa kejahatan siber kini berkembang semakin
kompleks dengan karakter lintas yurisdiksi, anonim, dan didukung pergerakan
dana berkecepatan tinggi. Data PPATK mencatat sejak Juni 2024 hingga triwulan
pertama 2026 terdapat 21 kasus peretasan di sektor keuangan dengan nilai
kerugian mencapai Rp1,52 triliun.Menurut Yusril, kondisi tersebut memunculkan enforcement
gap, yaitu ketika aset hasil kejahatan berhasil diidentifikasi namun pelaku
sulit diproses secara pidana. Oleh karena itu, instrumen Non-Conviction Based
Asset Forfeiture (NCB) menjadi solusi strategis.“NCB Asset Forfeiture menggeser fokus dari pelaku ke aset.
Negara dapat merampas hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana,
namun tetap dalam koridor negara hukum dan menjunjung due process of law,”
tegasnya.Pemerintah pun mendorong penguatan regulasi melalui RUU
Perampasan Aset, implementasi strategi follow the money, peningkatan kapasitas
penanganan aset digital, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah dan
sektor swasta.Selain itu, kerja sama internasional dalam penelusuran aset
lintas negara juga menjadi fokus penting untuk memastikan efektivitas
pemberantasan kejahatan keuangan global.“Ke depan, keberhasilan kita tidak hanya diukur dari jumlah
kasus yang diproses, tetapi sejauh mana kita mampu memulihkan aset negara,
memutus aliran dana kejahatan, dan menjaga integritas sistem keuangan
nasional,” pungkas Yusril. (GF)
21 Apr 2026, 18:12 WIT
Wapres Gibran Tinjau Bandara Nabire, Dorong Percepatan Konektivitas Papua Tengah
Papuanewsonline.com, Nabire - Wakil Presiden Gibran
Rakabuming Raka melakukan peninjauan langsung terhadap pengembangan Bandara
Douw Aturure di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin (20/04/2026). Kunjungan
ini bertujuan memastikan kesiapan infrastruktur transportasi udara dalam mendukung
mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.Dalam agenda tersebut, Wapres meninjau berbagai aspek
pengembangan bandara, mulai dari fasilitas penunjang hingga kesiapan
operasional yang diharapkan mampu mengakomodasi peningkatan aktivitas
penerbangan di Papua Tengah.Peninjauan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam
mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di wilayah timur Indonesia,
khususnya dalam sektor transportasi udara yang memiliki peran vital bagi daerah
dengan kondisi geografis menantang.Dalam kesempatan tersebut, Wapres menekankan pentingnya
percepatan pengembangan Bandara Douw Aturure agar dapat mengimbangi kebutuhan
transportasi udara yang terus meningkat seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi
dan mobilitas masyarakat.Selain itu, Wapres juga menyoroti pentingnya sinergi antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong kelancaran pembangunan
infrastruktur. Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi kunci agar proyek
strategis seperti pengembangan bandara dapat berjalan optimal dan tepat waktu.Pengembangan Bandara Douw Aturure diharapkan tidak hanya
meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga memperlancar distribusi
logistik yang selama ini menjadi tantangan di Papua Tengah.Dengan akses transportasi udara yang semakin baik, peluang
investasi di wilayah tersebut juga diproyeksikan meningkat, sekaligus membuka
ruang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.Kehadiran Wapres di Nabire juga menjadi sinyal kuat bahwa
pemerintah menaruh perhatian serius terhadap percepatan pembangunan di Papua
Tengah sebagai bagian dari pemerataan pembangunan nasional.Selain meninjau fasilitas, Wapres juga berdialog dengan
sejumlah pihak terkait guna memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan
berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan di lapangan.Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum percepatan
pembangunan Bandara Douw Aturure agar segera dapat beroperasi secara optimal
dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Tengah. (GF)
21 Apr 2026, 18:03 WIT
Pelantikan Ketua TP PKK 18 Distrik di Mimika, Fokus pada Pendidikan, Ekonomi, dan Stunting
Papuanewsonline.com, Mimika — Ketua Tim Penggerak (TP) PKK
Kabupaten Mimika, Suzy Susana Herawati Rettob, secara resmi melantik Ketua TP
PKK di 18 distrik se-Kabupaten Mimika, Senin (20/4/2026). Pelantikan ini
merupakan tindak lanjut dari pelantikan kepala distrik oleh Bupati Mimika pada
11 Maret 2026 lalu.Dalam sambutannya, Suzy menegaskan bahwa para ketua TP PKK
yang baru dilantik diharapkan mampu berperan aktif dalam meningkatkan
kesejahteraan keluarga serta menangani berbagai persoalan di masyarakat, mulai
dari pendidikan anak hingga aspek sosial dan ekonomi.Ia menjelaskan, program PKK akan difokuskan pada beberapa
bidang utama. Pada Pokja II, perhatian diarahkan pada pendidikan anak,
khususnya penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta dukungan terhadap
program wajib belajar 13 tahun.Sementara itu, Pokja III menitikberatkan pada peningkatan
kesejahteraan keluarga melalui kerja sama lintas sektor, termasuk pelaksanaan
program nasional penanaman cabai, program prioritas Papua Tengah berupa
penanaman kelor, serta gerakan “Satu Keluarga Satu Pohon”.Di bidang kesehatan, Pokja IV difokuskan pada upaya
penurunan angka stunting melalui penguatan layanan posyandu, pemberian makanan
tambahan, serta pelatihan bagi para kader.Selain itu, para pengurus PKK di tingkat distrik diminta
untuk mampu mengidentifikasi permasalahan di wilayah masing-masing,
mengaktifkan peran Dasawisma, serta menyusun program kerja yang realistis dan
berdampak langsung bagi masyarakat.Sementara itu, Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam
sambutannya menekankan pentingnya peran perempuan dalam mendukung keberhasilan
pembangunan.“Tidak ada laki-laki yang sukses tanpa dukungan perempuan
yang tangguh di belakangnya. Karena itu, kami mohon dukungan dan doa dari
ibu-ibu semua agar kami selalu diberi kekuatan dan keimanan dalam menjalankan
tugas,” ujarnya.Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada TP PKK yang telah
bekerja keras dalam membina dan mempersiapkan para ketua di tingkat distrik.
Menurutnya, PKK merupakan organisasi besar yang memiliki jangkauan hingga ke
tingkat keluarga, sehingga menjadi kekuatan penting dalam membantu pemerintah.“Jika pemerintah bekerja sampai tingkat distrik dan kampung,
maka PKK bisa menjangkau langsung hingga ke keluarga. Inilah kekuatan PKK yang
menyentuh masyarakat secara nyata,” katanya.Ia menambahkan, peran PKK sangat strategis dalam mendukung
peningkatan kesejahteraan keluarga, baik dari aspek kesehatan, pendidikan,
ekonomi, sosial, budaya, hingga lingkungan. Oleh karena itu, sinergi antara PKK
dan pemerintah menjadi hal yang mutlak.Bupati juga mengingatkan agar seluruh jajaran PKK di distrik
terus menjalin koordinasi dengan pemerintah distrik dan organisasi perangkat
daerah (OPD), serta tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan program.Selain itu, para ketua PKK dan kepala distrik diminta untuk
aktif turun langsung ke kampung-kampung guna melihat kondisi masyarakat,
mendengar kebutuhan mereka, serta melakukan pembinaan secara langsung.“Program yang sudah direncanakan harus dilaksanakan dengan
baik. Karena jika tidak, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,
terutama anak-anak kita,” tegasnya.Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penguatan peran
PKK dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan keluarga
yang sehat, mandiri, dan sejahtera di Kabupaten Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
20 Apr 2026, 20:02 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
