Papuanewsonline.com
Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan
Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura
BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital
Enam Warga Sipil Ditembak Di Tembagapura, Aktivis Deby Santoso Desak Proses Hukum Transparan
Direktur Law Firm Golda: Transaksi Perkara Di Timika Semakin Subur, Masyarakat Miskin Jadi Korban
BADKO HMI Papua Dukung Penertiban Tambang Ilegal oleh Gubernur Papua Tengah
DPR Papua Tengah, Mimika dan Puncak Bentuk Tim Khusus Tangani Konflik Kwamki Narama
Kejati Papua Mandul Tetapkan Yunus Wonda Jadi Tersangka, Mahasiswa Kembali Geruduk Kejagung
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Wabup Mimika Larang Penggunaan Noken Bintang Kejora, Instruksikan Pengawasan Ketat
Papuanewsonline.com, Timika – Menjelang kedatangan Wakil
Presiden Gibran Rakabuming Raka, pada hari senin ini, usai apel pagi di pusat
pemerintahan SP3, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong menghimbau dengan tegas
bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).Ia melarang penggunaan atau penggantungan noken yang memuat
lambang Bintang Kejora, baik saat menyambut tamu negara maupun dalam kegiatan
kedepannya."Kami himbau agar ASN tidak menggunakan atau
menggantung noken dengan lambang Bintang Kejora, baik dalam menyambut kunjungan
Wapres maupun seterusnya," tegas Emanuel Kemong.Selain soal aturan penggunaan atribut, Wabup juga
memerintahkan dinas terkait untuk melakukan pengawasan maksimal di seluruh
titik dan jalur yang akan dilalui. Ia menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar
tetap terlihat rapi dan tertib. "Dinas harus kontrol terus di tempat-tempat yang
menjadi jalur kunjungan supaya dibersihkan," ujarnya. Penulis: Jid
Editor: GF
20 Apr 2026, 19:55 WIT
Mimika Berbenah Sambut Wapres, Pembersihan Kota dan Pemasangan Bendera Digenjot
Papuanewsonline.com, Timika – Menyambut kedatangan Wakil
Presiden Gibran Rakabuming Raka, Pemerintah Kabupaten Mimika langsung bergerak
cepat memoles penampilan daerah. Fokus utama persiapan saat ini difokuskan pada
dua hal krusial, yaitu penataan kebersihan lingkungan dan pemasangan bendera
Merah Putih di sepanjang rute yang akan dilalui, khususnya di kawasan Pusat
Pemerintahan (Puspem).Johannes Rettob menegaskan, seluruh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) wajib memastikan area perkantoran dan jalanan tampak bersih serta
rapi. "Pembersihan sampah harus menjadi perhatian bersama.
Bendera Merah Putih wajib dipasang di sepanjang jalan dan depan kantor,
terutama yang berada di jalur perjalanan Wapres," ujarnya usai apel pagi
di Kantor Puspem(20/4/26).Sementara itu, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong,
memberikan instruksi tegas agar pembersihan dilakukan secara menyeluruh hingga
ke kawasan Sentral Pendidikan. Ia menyoroti masih adanya tumpukan sampah di beberapa titik
yang harus segera dituntaskan dalam waktu singkat."OPD yang bertanggung jawab harus segera bergerak.
Mulai hari ini, pembersihan dilakukan hingga ke Sentral Pendidikan,"
tegasnya.Emanuel juga meminta dinas terkait dan petugas keamanan
turun tangan langsung demi hasil yang maksimal."Pastikan jalur kunjungan Wapres bersih dan seluruh
bendera sudah terpasang dengan baik," pungkasnya. Semua elemen diminta bekerja keras agar Mimika tampil
bersih, indah, dan tertib menyambut tamu negara. Penulis: Jid
Editor: GF
20 Apr 2026, 19:51 WIT
Bupati Boven Digoel: Lahan Bandara Tanah Merah Bersertifikat Negara, Pemalangan Rugikan Masyarakat
Papuanewsonline,com. Boven Digoel – Bupati Boven Digoel,
Roni Omba menyatakan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel tidak memiliki dasar
hukum untuk membayar lahan Bandara Tanah Merah yang kembali dipalang oleh
sejumlah pihak yang mengatasnamakan pemilik hak ulayat.Pernyataan itu disampaikan Bupati dalam jumpa pers usai
membuka Musrenbang RKPD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2027 di Aula Kantor Bupati
Boven Digoel, Minggu 19 April 2026.Menurut Bupati, persoalan pemalangan bandara sudah beberapa
kali dimediasi oleh pemerintah daerah, baik pada masa pemerintahan sebelumnya
maupun selama kepemimpinannya saat ini. Ia menjelaskan pada November 2025 Pemkab Boven Digoel
memfasilitasi pertemuan mediasi di ruang Bappeda bersama pihak-pihak terkait
untuk menelusuri dokumen dan status hukum lahan bandara. Hasil penelusuran
menunjukkan lahan bandara telah memiliki sertifikat resmi atas nama Pemerintah
Republik Indonesia cq Kementerian Perhubungan.“Atas dasar itu, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan
ataupun dasar hukum untuk melakukan pembayaran atas lahan tersebut,” kata Roni
Omba.Sebagai langkah penyelesaian, Pemkab Boven Digoel sempat
menawarkan solusi dengan membawa 5 perwakilan pemilik hak ulayat ke Jakarta
untuk berkonsultasi langsung dengan Kementerian Perhubungan. Rencana itu
dijadwalkan Januari 2026, namun pihak pemilik lahan tidak hadir hingga waktu
keberangkatan.Mediasi lanjutan kembali dilakukan pada Februari 2026 di
Ruang Bupati. Saat itu disepakati akan digelar pertemuan virtual via Zoom yang
difasilitasi pihak bandara bersama Kementerian Perhubungan. Namun hingga 19
April 2026 pertemuan tersebut belum terlaksana.Bupati menegaskan pemerintah daerah tidak dapat melakukan
pembayaran dalam bentuk apapun karena status lahan sudah sah menjadi milik
negara. “Kalau merasa memiliki hak, silakan menempuh jalur hukum
dengan menggugat sertifikat tersebut. Jika ada putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap, baru bisa menjadi dasar penyelesaian,” ujarnya.Roni juga mengungkapkan sejak 2012 hingga 2024 pemerintah
daerah telah memberikan bantuan atau tali asih kepada masyarakat pemilik hak
ulayat dengan total nilai sekitar Rp3 miliar. Namun ia menyebut pemberian
tersebut tidak bisa dilakukan terus-menerus tanpa dasar hukum yang jelas.Menanggapi pemalangan terbaru yang terjadi saat dirinya
berada di Jayapura, Bupati mengaku langsung berkoordinasi dengan Gubernur Papua
Selatan dan memerintahkan dinas terkait untuk menyampaikan laporan resmi kepada
Kementerian Perhubungan. Ia juga telah berkomunikasi dengan instansi
perhubungan guna mendorong pembahasan bersama Kementerian Perhubungan sebagai
pemilik sah aset bandara.Bupati menyayangkan tindakan pemalangan yang berdampak luas
terhadap masyarakat dan aktivitas daerah. “Jangan sampai semua masyarakat dikorbankan. Bandara adalah
akses utama masyarakat dan urat nadi pelayanan di Boven Digoel,” katanya.Ia meminta Kepala Bandara Tanah Merah segera menyelesaikan
masalah ini karena secara hukum aset tersebut berada di bawah pengelolaan
Kementerian Perhubungan. Bupati berharap semua pihak menahan diri dan
mengedepankan dialog serta proses hukum demi menjaga stabilitas daerah dan
kelancaran transportasi udara di Kabupaten Boven Digoel.Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum memperoleh
keterangan resmi dari perwakilan pemilik hak ulayat terkait pernyataan Bupati.
Redaksi masih berupaya menghubungi pihak tersebut untuk mendapat hak jawab. Penulis: Hendrik
Editor: GF
20 Apr 2026, 19:27 WIT
Bupati Boven Digoel: ASN Wajib Disiplin dan Kooperatif Hadapi Pemeriksaan BPK
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Bupati Boven Digoel
menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah pemerintahan dengan penuh
tanggung jawab dan disiplin, terutama dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.Penegasan itu disampaikan Bupati saat memimpin apel pagi di
halaman Kantor Bupati Boven Digoel, Senin 20 April 2026. Ia meminta seluruh
jajaran aparatur sipil negara atau ASN hadir tepat waktu dan bekerja secara
profesional.“Dalam setiap pemeriksaan oleh BPK, saya minta ASN selalu
bersikap kooperatif dan transparan,” kata Bupati dalam amanatnya.Bupati juga mengingatkan jajarannya agar tidak terpengaruh
oleh isu-isu yang beredar di media. Menurutnya, isu tersebut sebaiknya
dijadikan motivasi untuk meningkatkan kinerja, bukan menjadi beban.Terkait pelantikan pejabat yang baru dilaksanakan, Bupati
memastikan tidak ada permasalahan. Pemerintah daerah siap memberikan keterangan
resmi apabila dibutuhkan.Dalam waktu dekat, lanjut Bupati, akan dilakukan pelantikan
lanjutan terhadap kurang lebih 50 pejabat. Pelantikan ini dilakukan setelah
persetujuan teknis dari pihak berwenang telah terbit.Bupati menekankan bahwa rotasi dan pergantian jabatan
merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan. “Ini bagian dari penyegaran
organisasi dan upaya peningkatan kinerja pemerintahan,” tutupnya. Penulis: Hend
Editor: GF
20 Apr 2026, 19:12 WIT
Wabup Mimika Instruksikan Pembersihan Maksimal Jelang Kunjungan Wapres RI
Papuanewsonline.com, Mimika — Wakil Bupati Mimika, Emanuel
Kemong, memberikan arahan tegas terkait kesiapan daerah menjelang kunjungan
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dalam apel pagi yang digelar pada
Senin (20/4/2026).Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya
kebersihan lingkungan sebagai prioritas utama yang harus segera ditindaklanjuti
oleh seluruh dinas terkait.Ia mengungkapkan, berdasarkan pantauannya di lapangan,
kondisi kebersihan di sejumlah titik masih belum optimal. Pembersihan rumput di
sepanjang jalan, khususnya di kawasan arah sentral, dinilai masih minim dan
belum merata.“Saya tadi melihat langsung, masih belum bersih. Yang
dikerjakan baru beberapa titik saja, mungkin dua atau tiga. Ini harus segera
diselesaikan,” tegasnya.Wakil Bupati juga meminta agar pembersihan dilakukan secara
menyeluruh dan dituntaskan dalam waktu singkat. Bahkan, ia menargetkan
pekerjaan tersebut dapat rampung pada hari yang sama, dengan fokus hingga ke
kawasan sentral pendidikan.Selain itu, ia juga menyoroti masih adanya tumpukan sampah
di beberapa lokasi. Ia meminta dinas terkait yang menangani pengelolaan sampah,
bersama mitra kerja, segera melakukan penanganan tanpa menyisakan masalah di
lapangan.“Tidak boleh ada sampah yang tersisa. Semua harus
dibersihkan dan diawasi secara rutin, terutama di lokasi yang akan menjadi
pusat kunjungan,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa kebersihan harus menjadi perhatian
serius seluruh pihak, terutama dalam menyambut kunjungan orang nomor dua di
Indonesia tersebut.Dengan instruksi ini, diharapkan seluruh perangkat daerah
dapat bergerak cepat dan berkoordinasi secara maksimal guna memastikan kondisi
Mimika tetap bersih, rapi, dan siap menerima kunjungan kenegaraan. Penulis: Bim
Editor: GF
20 Apr 2026, 12:44 WIT
Pemuda Adat Kamoro Apresiasi Kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
Papuanewsonline.com, Mimika - Pemuda Adat Kamoro yang
diwakili oleh Yanex Boyau menyampaikan apresiasi dan penghormatan atas
kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, ke
wilayah Mimika, Papua Tengah. Kunjungan ini dinilai sebagai bentuk perhatian
nyata pemerintah pusat terhadap masyarakat adat, khususnya generasi muda
Kamoro.Dalam momentum tersebut, Pemuda Adat Kamoro mendorong
sejumlah agenda strategis yang diharapkan dapat menjadi perhatian dan tindak
lanjut pemerintah pusat, guna mempercepat pembangunan yang inklusif,
berkeadilan, dan berbasis kearifan lokal.Adapun poin-poin utama yang disampaikan meliputi:1. Pemberdayaan Ekonomi Pemuda AdatPenguatan UMKM berbasis budaya lokal, akses permodalan,
serta pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Kamoro agar mampu mandiri secara
ekonomi.2. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kualitas SDMDukungan beasiswa afirmasi, pengembangan pendidikan vokasi
sesuai potensi daerah, serta peningkatan fasilitas pendidikan di wilayah
Kamoro.3. Pelestarian dan Promosi Budaya KamoroDukungan terhadap festival budaya, digitalisasi warisan
adat, serta perlindungan hak kekayaan intelektual komunal masyarakat Kamoro.4. Pembangunan Infrastruktur DasarPercepatan pembangunan akses jalan, listrik, air bersih,
serta jaringan telekomunikasi guna membuka keterisolasian wilayah.5. Peningkatan Layanan KesehatanPenyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis
tetap, serta program penanganan stunting dan gizi masyarakat.6. Pelibatan Pemuda dalam Pembangunan DaerahPembukaan ruang dialog dan partisipasi aktif pemuda adat
dalam perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan.7. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang BerkeadilanMenjamin keterlibatan dan manfaat langsung bagi masyarakat
adat dalam pengelolaan sumber daya alam, serta menjaga kelestarian lingkungan.8. Optimalisasi Dana Otonomi Khusus PapuaMendorong transparansi dan efektivitas penggunaan dana Otsus
agar tepat sasaran bagi masyarakat adat.9. Pengembangan Pariwisata Berbasis AdatPenguatan potensi wisata budaya dan alam Kamoro dengan
melibatkan pemuda sebagai pelaku utama.Pemuda Adat Kamoro berharap kunjungan Wakil Presiden ini
tidak hanya menjadi simbol perhatian, tetapi juga menjadi awal dari langkah
konkret dan berkelanjutan dalam membangun Papua yang maju dengan tetap
menghormati identitas dan hak masyarakat adat.“Kami siap menjadi mitra pemerintah dalam membangun daerah
kami sendiri. Harapan kami, suara pemuda adat Kamoro dapat menjadi bagian dari
kebijakan nasional ke depan,” ujar Yanex Boyau.Pemuda Adat Kamoro merupakan bagian dari generasi penerus
masyarakat adat Kamoro yang berkomitmen untuk menjaga budaya, memperjuangkan
hak-hak adat, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah. Penulis: Jid
Editor: GF
20 Apr 2026, 12:39 WIT
Pemkab Mimika Tekan MoU Dengan Kejari Dan Polres Tegakkan Komitmen Bersih Dari Korupsi
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika
resmi memperkuat barisan dalam pemberantasan korupsi dengan menandatangani Nota
Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kejaksaan Negeri
Mimika dan Polres Mimika. Acara berlangsung di Lobby Pusat Pemerintahan
(Puspem), (18/4/26), dan difokuskan untuk mempererat koordinasi antara Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam
menangani setiap laporan dugaan pelanggaran.Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Jefferdian, yang hadir dalam
kesempatan tersebut menilai langkah ini sangat strategis. Ia menekankan bahwa keberadaan MoU bukan sekadar formalitas,
melainkan pijakan agar seluruh aparat bekerja maksimal, profesional, dan
objektif.“Tujuannya jelas, mencegah penyimpangan dan memperkuat tata
kelola pemerintahan yang baik. Kami berharap Mimika tidak menjadi penyumbang
perkara korupsi, justru menjadi contoh teladan di Tanah Papua,” tegasnya.“Saya mengapresiasi dan menyambut baik kerja sama ini.
Sinergi yang solid adalah kunci mewujudkan birokrasi yang bersih dan berwibawa.
Semoga dengan ikrar bersama ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
semakin kuat dan pembangunan dapat berjalan lancar tanpa hambatan,” ujarnya.Sementara itu, perwakilan Kapolda Papua Tengah yang
dibacakan Kapolres Mimika, Billyandha, menambahkan bahwa perjanjian ini menjadi
momentum penting untuk menyamakan persepsi hukum. “Implementasinya harus dijalankan secara konsisten dan penuh
tanggung jawab. Penegakan hukum harus berjalan transparan, efektif, dan
berpihak pada keadilan masyarakat, bukan hanya sekadar seremoni semata,”
tegasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Apr 2026, 21:47 WIT
Pemkab Mimika Serahkan Dua Rumah Dinas Kejari, Bupati: Bukan Gratifikasi, Tapi Kerja Sama
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika
resmi menyerahkan hibah berupa dua unit rumah dinas kepada Kejaksaan Negeri
Mimika. Peresmian dan penyerahan aset tersebut dilakukan langsung oleh Kepala
Kejaksaan Tinggi Papua, Dr. Jefferdian, S.H., M.H., pada Sabtu (18/4/26).
Langkah ini merupakan wujud nyata sinergi dan dukungan Pemda terhadap penegak
hukum dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat.Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan bahwa bantuan ini
murni bentuk kerja sama antarlembaga yang anggarannya telah diatur secara legal
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025, sehingga bukan merupakan
gratifikasi.“Ini adalah dukungan agar aparat bisa bekerja lebih optimal.
Kami juga memberikan perhatian serupa kepada instansi vertikal lain, seperti
membangun Polsek untuk Polri serta Posramil dan kantor Danramil untuk TNI,”
jelas Rettob didampingi Wakil Bupati Emanuel Kemong.“Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
Pemkab Mimika. Semoga dengan adanya fasilitas yang layak ini, jaksa dan pegawai
dapat bekerja lebih tenang, nyaman, dan bersemangat dalam memberikan pelayanan
hukum terbaik bagi masyarakat,” ujar Kajati Jefferdian penuh harap.Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga PUPR, Willy Toron,
memaparkan pembangunan dua rumah berukuran 13x7,5 meter ini menelan biaya
sekitar Rp1,5 miliar dari total anggaran Rp1,8 miliar. “Proyek dikerjakan PT Sagu Abadi Jaya mulai Oktober hingga
November 2025 lalu. Lahannya milik Kejari, Pemkab hanya membangun fisik
rumahnya yang terdiri dari 3 kamar tidur, ruang tamu, dan fasilitas lengkap
lainnya,” tutupnya. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Apr 2026, 19:17 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
