Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Jalan Trans Papua Mamberamo–Elelim Capai 51,59 Persen, Buka Keterisolasian Wilayah Pegunungan
Papuanewsonline.com, Jayapura – Kementerian Pekerjaan Umum terus melanjutkan pembangunan Jalan Trans Papua ruas Jayapura–Wamena guna mengakhiri keterisolasian wilayah pegunungan, memperkuat konektivitas, dan mewujudkan pemerataan pembangunan. Saat ini fokus pekerjaan tertuju pada segmen Mamberamo–Elelim sepanjang 50,14 km yang menjadi penghubung utama antara Provinsi Papua dan Papua Pegunungan.Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan jalan dan jembatan adalah fondasi pertumbuhan. “Jaringan jalan yang terhubung akan membuka akses investasi, mendukung kawasan industri, memajukan pariwisata, serta memperlancar pergerakan orang dan barang di seluruh pelosok negeri,” ujarnya. Kehadiran ruas ini diharapkan mempermudah akses pendidikan dan kesehatan, menekan biaya logistik, serta menurunkan harga kebutuhan pokok yang selama ini tinggi akibat keterbatasan akses.Pekerjaan yang dikerjakan lewat skema KPBU dengan pembayaran berbasis layanan dimulai Juli 2024 dan ditargetkan tuntas November 2026. Hingga pertengahan Juli 2026, progres fisik telah mencapai 51,59 persen, mencakup pembentukan badan jalan, perkerasan, drainase, jembatan, pengamanan lereng, hingga pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.Pembangunan menghadapi tantangan medan berat berupa tebing curam, hutan lebat, curah hujan tinggi, serta risiko longsor. Kendati demikian, tim menerapkan teknologi survei satelit RTK dan LiDAR serta survei geoteknik mendalam untuk desain yang presisi. Penanganan lereng, sistem drainase, dan stabilisasi tebing dilakukan guna menjamin keamanan dan keawetan jalan jangka panjang. Proyek ini juga memberdayakan warga sekitar dengan melibatkan 116 tenaga kerja lokal atau sekitar 28 persen dari total pekerja.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 21:44 WIT
Kemenhaj Mimika Percepat Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji 2027, Diberikan Secara Gratis
Papuanewsonline.com, Mimika – Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Mimika bersama RSUD Mimika, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Badan Keluarga Kependudukan menggelar rapat koordinasi persiapan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji musim 1448 Hijriah atau tahun 2027 Masehi. Langkah ini diambil untuk menyamakan persepsi serta memastikan persiapan berjalan lebih dini dibanding tahun-tahun sebelumnya.Kepala Kemenhaj Mimika Muhammad Hilal menjelaskan instruksi pusat mewajibkan pemeriksaan dilakukan lebih awal agar verifikasi kesehatan berlangsung lebih lama. Tujuannya agar jemaah yang berangkat benar-benar dalam kondisi sehat dan siap menjalankan ibadah. Berbeda dengan sistem sebelumnya yang acak, kini jemaah akan diperiksa sesuai wilayah tempat tinggal masing-masing di Puskesmas terdekat. Estimasi kuota jemaah haji Mimika tahun depan mencapai 168 orang, termasuk 13 jemaah prioritas lansia. (3/8/26) Hingga saat ini baru 127 orang yang melapor, sehingga masih ada sekitar 40 calon jemaah yang diharapkan segera mengurus administrasi. Kemenhaj juga telah berkoordinasi dengan daerah tetangga untuk memastikan jemaah asal luar wilayah tetap mendapat pendampingan pemeriksaan.Kepala Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Mimika Farida menyatakan tim pemeriksa sudah bersiap. Pemeriksaan meliputi gula darah, kolesterol, dan indikator kesehatan umum lainnya yang diselenggarakan secara gratis atas dukungan pemerintah daerah di tiga lokasi: Puskesmas Timika, Pasar Sentral, dan Wania. Pemeriksaan tahap pertama direncanakan mulai pertengahan Agustus setelah peringatan Hari Kemerdekaan.Farida mengimbau seluruh calon jemaah menjaga stamina, mengatur pola makan bergizi, istirahat cukup, membatasi gula, serta rajin berolahraga.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 21:42 WIT
Rakerda I TP PKK Mimika 2026, Perkuat Sinergi Menuju Gerbang Emas Pembangunan
Papuanewsonline.com, Mimika – Rapat Kerja Daerah I Tim Penggerak PKK Kabupaten Mimika Tahun 2026 resmi digelar Senin (3/8) di Ruang Multi Purpose Hotel Grand Tembagapura. Mengusung tema “Penguatan Kelembagaan dan Sinergitas Menuju Gerbang Emas”, kegiatan ini dihadiri 190 peserta yang meliputi pengurus kabupaten hingga perwakilan dari 18 distrik se-Kabupaten Mimika.Hadir secara langsung Wakil Bupati Emanuel Kemong, Penjabat Sekda Abraham Kateyau, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, perwakilan PT Freeport Indonesia, para kepala distrik, lurah, kepala kampung, serta ketua berbagai organisasi wanita. Kegiatan ini diselenggarakan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 36 Tahun 2020, dengan anggaran bersumber dari hibah APBD Tahun Anggaran 2026.Ketua Panitia Sarah Lisa menjelaskan rapat ini bertujuan menyelaraskan sepuluh program pokok PKK dengan kebijakan daerah, merumuskan rencana kerja tahun depan, serta mengevaluasi capaian yang telah dilaksanakan. Berbagai materi penting disampaikan narasumber, mulai dari kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan dini, program wajib belajar 13 tahun, pemanfaatan lahan pekarangan, hingga penanganan kekerasan dalam rumah tangga.Ketua TP PKK Kabupaten Mimika Susana Susy Herawaty Rettob melaporkan capaian tahun lalu antara lain dukungan pendidikan, penurunan stunting, penguatan Posyandu, gerakan satu rumah satu pohon, serta pemberdayaan ekonomi bersama Dekranasda. Acara dibuka resmi Bupati Johannes Rettob dengan pemukulan tifa, yang memuji jangkauan organisasi hingga ke tingkat rumah tangga dan meminta program disusun terukur serta hasil nyata, bukan sekadar seremonial.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 21:39 WIT
BGN Gandeng Tim Ekspedisi Patriot, 1.200 Peserta Diterjunkan Dukung MBG di Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta – Badan Gizi Nasional menetapkan Tim Ekspedisi Patriot 2026 sebagai mitra strategis utama dalam mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Sebanyak 1.200 peserta diproyeksikan akan ditempatkan di wilayah Papua, selaras dengan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk pemerataan kualitas gizi dan pembangunan sumber daya manusia. (2/8/26) Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN, Sitti Aida Adha Taridala, menyatakan penempatan ini sejalan dengan fokus intervensi pada daerah yang masih mencatat angka stunting dan permasalahan gizi yang tinggi. “Kehadiran para peserta di Papua adalah langkah nyata memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok yang paling membutuhkan,” ujarnya. Ia menegaskan keberhasilan program tidak dapat dilakukan secara sendiri, melainkan memerlukan sinergi lintas lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan. Lebih dari sekadar peningkatan status gizi, Program MBG dirancang untuk memberikan dampak luas: mendukung keberhasilan pendidikan, membuka peluang kerja, menekan angka kemiskinan, serta menggerakkan roda perekonomian lokal. Peserta TEP beserta kalangan akademisi memiliki ruang luas untuk berkontribusi mulai dari penyusunan menu, pemanfaatan bahan pangan lokal, distribusi, hingga tahap evaluasi melalui kajian dan inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat. BGN juga telah membangun jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah 3T, untuk menjadi mitra koordinasi langsung para peserta selama menjalankan tugas. Pihaknya terbuka lebar menerima masukan, temuan lapangan, serta saran perbaikan demi penyempurnaan pelaksanaan program agar semakin tepat sasaran dan bermanfaat.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 21:36 WIT
Kejar Target Tanam Oktober, Kementan Terapkan Swakelola Cetak Sawah Papua
Papuanewsonline.com, Manokwari – Kementerian Pertanian mempercepat penyelesaian program pencetakan lahan sawah baru di Papua Barat agar siap ditanami pada Oktober 2026. Untuk mengejar jadwal tanam yang semakin dekat, pemerintah menerapkan skema swakelola tipe II guna menuntaskan sisa pekerjaan tahun 2025 yang belum masuk tahap konstruksi.Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Hermanto menjelaskan langkah ini diambil agar pemanfaatan lahan tidak terhambat musim tanam. “Waktu yang tersisa semakin sempit, sehingga skema swakelola dinilai paling efektif mempercepat proses agar hasil panen tahun ini tetap tercapai,” ujarnya. Dari total alokasi survei dan desain seluas 3.369 hektare pada 2025, sebanyak 2.358 hektare sudah dikontrak, sementara 1.011 hektare di Teluk Bintuni dan Fakfak masih dalam persiapan. Untuk tahun 2026, telah disiapkan lagi 1.864 hektare yang tersebar di empat kabupaten. Pemerintah menegaskan program ini tidak mengambil hak ulayat masyarakat, melainkan bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan bersama.Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta seluruh jajaran daerah memperkuat sosialisasi agar masyarakat memahami manfaat program. “Keberhasilan ini akan menjadi dasar penambahan anggaran tahun depan. Jangan sampai penolakan membuat alokasi berpindah ke daerah lain,” tegasnya.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 21:31 WIT
Tim AS Selesaikan Misi Penelusuran Sejarah Perang Dunia II di Biak
Papuanewsonline.com, Biak – Tim Badan Akuntansi POW/MIA Pertahanan AS (DPAA) bersama perwakilan Atase Pertahanan Kedutaan Besar AS Jakarta baru saja menyelesaikan kunjungan kerja di Pulau Biak pada 20–23 Juli 2026. Langkah ini menjadi awal penting dalam upaya memperluas penelusuran artefak dan jenazah personel militer AS yang hilang saat Perang Dunia II, sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman yang ditandatangani kedua negara pada April silam.Selama di Biak, tim bertemu Panglima Komando Operasi Udara III Marsda TNI Azhar Aditama dan menyerahkan surat penghargaan serta plakat resmi. Pemberian ini merupakan wujud terima kasih atas dukungan penuh dalam penyerahan artefak bersejarah serta kemungkinan sisa jenazah warga negara AS yang ditemukan sebelumnya.Wakil Direktur DPAA kawasan Indo-Pasifik Letkol Marinir AS Jeremy Smith menyatakan kerja sama dengan pihak Indonesia menjadi pondasi utama keberhasilan misi. “Kami sangat berterima kasih atas komitmen luar biasa yang diberikan, khususnya dari para pemimpin seperti Marsda Azhar, demi terwujudnya upaya kemanusiaan ini,” ujarnya.Selain bertemu pejabat, sejarawan DPAA juga menggali sejarah lisan dari para tetua desa dan menyusuri lokasi Pertempuran Biak tahun 1944.Tim juga mendekati masyarakat secara hangat, mengunjungi sekolah di Desa Parai, memberikan pemahaman sejarah kepada siswa, serta berbagi hadiah sederhana kepada anak-anak. Momen ini memiliki makna mendalam bagi Smith, karena paman buyutnya, Sersan Teknis Henry “Buddy” Daugherty, gugur dalam kecelakaan pesawat di Biak pada 27 September 1944.“Berdiri di tempat beliau berpulang adalah kehormatan seumur hidup, sekaligus bukti kami menepati janji tak pernah meninggalkan mereka yang gugur,” tuturnya haru.Kegiatan ini menegaskan komitmen bersama mempererat kerja sama kemanusiaan dan sejarah.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 21:26 WIT
Apel Gabungan, Bupati Johannes Rettob Tegaskan Disiplin ASN dan Semarakkan Kemerdekaan
Papuanewsonline.com, Mimika – Menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bupati Mimika Johannes Rettob memberikan sejumlah arahan penting kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dalam Apel Gabungan di Lapangan Upacara Puspem Mimika, Senin (3/8/2026). Ia mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat meramaikan bulan Agustus dengan semangat kebersamaan. Selama sebulan penuh mulai 1 hingga 31 Agustus, Bupati mewajibkan pengibaran bendera Merah Putih, pemasangan hiasan, serta pembersihan lingkungan di seluruh wilayah. “Jangan hanya instansi pemerintah yang melakukannya, tapi juga warga, perumahan, hingga tempat usaha. Satpol PP dan Kesbangpol akan turun memeriksa sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat,” ujarnya. Rettob mengingatkan jajaran agar tidak terombang-ambing arus informasi di media sosial. “Terima kritik yang membangun sebagai bahan perbaikan, sementara hal yang tidak mendukung kemajuan cukup kita abaikan. Kita tidak boleh membiarkan kebijakan diatur oleh ruang maya,” tegasnya. Ia juga menegaskan kedisiplinan kerja ditingkatkan, melarang penggunaan media sosial yang tidak berkaitan tugas, dengan ancaman sanksi sesuai aturan.Bupati menyayangkan ketidakhadiran utuh beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah saat pembahasan Laporan Kinerja bersama DPRK sebelumnya. Ia meminta pejabat hadir sendiri kecuali ada izin resmi, dan mencatat kelalaian tersebut sebagai bahan evaluasi kinerja. Saat ini pemerintah sedang memasuki tahap pembahasan APBD Perubahan serta pembenahan dokumen SPPD dan LAKIP agar memenuhi standar nasional.Di akhir arahannya, Rettob mengajak seluruh aparatur menjaga kesehatan dan rajin berolahraga, salah satunya memanfaatkan kegiatan Car Free Day setiap Sabtu.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 21:09 WIT
Empat Kementerian Terima LHP BPK 2025, Otto Minta Rekomendasi Jadi Peta Perbaikan Tata Kelola
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) bersama Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.Penyerahan LHP berlangsung di Aula Jusuf Adiwinata, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jakarta, Senin (3/8/2026).Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, serta jajaran pimpinan tinggi di lingkungan empat kementerian.Mewakili Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas dedikasi, profesionalisme, dan independensinya dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara.Menurut Otto, Tahun Anggaran 2025 menjadi periode transisi strategis menyusul penataan kelembagaan yang memisahkan urusan hukum, hak asasi manusia, serta imigrasi dan pemasyarakatan ke dalam kementerian yang lebih fokus.Meski menghadapi tantangan administrasi, pemisahan aset, hingga pertanggungjawaban anggaran, Otto menegaskan bahwa proses transisi tidak boleh menurunkan standar tata kelola keuangan negara.“Momentum penataan ini harus dijadikan fondasi yang kokoh dalam membangun budaya transparansi di setiap kementerian sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin meningkat,” ujar Otto.Ia menambahkan, opini, rekomendasi, dan catatan BPK harus disikapi secara terbuka, objektif, dan penuh tanggung jawab. Menurutnya, rekomendasi BPK merupakan peta jalan untuk memperbaiki kelemahan administrasi, memperkuat sistem pengendalian internal, serta meningkatkan efisiensi belanja negara.Otto meminta seluruh jajaran segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan langkah konkret, termasuk menyusun rencana aksi yang ditargetkan selesai dalam waktu maksimal 60 hari serta memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui optimalisasi peran Inspektorat sebagai early warning system.“Tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel merupakan prasyarat utama untuk meraih kepercayaan publik. Hanya dengan pertanggungjawaban anggaran yang kredibel, kita dapat menegakkan hukum secara adil, memajukan HAM secara bermakna, serta memberikan pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern,” tegasnya.Sementara itu, Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan pengelolaan keuangan negara menunjukkan tren perbaikan dari tahun ke tahun. Namun, menurutnya, percepatan reformasi tata kelola tetap diperlukan agar pengelolaan keuangan negara semakin mampu mendukung pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.Nyoman menjelaskan setiap kementerian dan lembaga perlu memastikan perencanaan serta penggunaan anggaran mempertimbangkan aspek keberlanjutan, menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan negara, serta memperkuat sinergi antarlembaga agar manfaat anggaran dapat dirasakan masyarakat secara optimal.Ia menegaskan BPK tidak hanya memberikan opini atas laporan keuangan, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas tata kelola kementerian dan lembaga. Dalam pemeriksaan Tahun Anggaran 2025, empat kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas dinilai menunjukkan sinergi kelembagaan yang baik serta peningkatan dalam pengelolaan keuangan negara.“Opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Upaya tersebut harus terus diperkuat melalui kolaborasi dan sinergi antarkementerian dan lembaga,” kata Nyoman.BPK juga menyampaikan sejumlah rekomendasi sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan negara. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif agar perbaikan yang dilakukan kementerian dan lembaga berlangsung secara sistemik dan berkelanjutan.“Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang lebih baik,” pungkas Nyoman.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 20:49 WIT
KSP Kawal Percepatan Pembangunan Daerah, Pastikan Program Prioritas Presiden Tepat Sasaran
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan pembangunan di daerah agar manfaat program-program prioritas Presiden dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.Komitmen tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman saat menerima audiensi Bupati Jember H. Muhammad Fawait, S.E., M.Sc. bersama jajaran perangkat daerah di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (3/8).Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis pembangunan Kabupaten Jember. Empat agenda utama yang menjadi fokus pembahasan adalah penurunan angka kemiskinan, penguatan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta percepatan revitalisasi sekolah.Dalam audiensi itu, Bupati Jember memaparkan berbagai capaian sekaligus kendala yang dihadapi di lapangan dalam implementasi program prioritas pemerintah pusat.Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan peran KSP sebagai penghubung dan pengawal. KSP akan terus mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait untuk membantu menyelesaikan hambatan birokrasi dan teknis di daerah."KSP hadir untuk mendengar, mengoordinasikan, dan mengawal penyelesaian persoalan daerah demi meningkatkan kesejahteraan rakyat," tegas Dudung.Ia menekankan, pengawalan ini penting untuk memastikan seluruh program prioritas Presiden tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.Langkah koordinasi lintas kementerian/lembaga yang dilakukan KSP diharapkan dapat mempercepat eksekusi program di Jember, khususnya yang menyangkut pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui layanan kesehatan dan pendidikan. (OF)
03 Agu 2026, 20:44 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
