Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
BPKAD Papua Luncurkan SIM Gaji Berbasis Web, Dorong Efisiensi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua resmi
meluncurkan dan mensosialisasikan Sistem Informasi Gaji (SIM Gaji) berbasis web,
Kamis (19/9/25). Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Papua ini dibuka langsung oleh Plt. Kepala BPKAD Provinsi
Papua, Rusdianto Abu. Langkah ini menjadi bagian dari
upaya transformasi digital pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan
transparansi pengelolaan keuangan, khususnya terkait sistem pembayaran gaji dan
tunjangan bagi aparatur sipil negara (ASN). Dalam sambutannya, Rusdianto
menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah untuk
terus melakukan inovasi. Selama ini, penyusunan daftar gaji di lingkungan
Pemprov Papua masih banyak dilakukan secara manual maupun dengan aplikasi desktop
terbatas, yang kerap menimbulkan kendala dalam hal kecepatan, akurasi, dan
monitoring. “Pemerintah Provinsi Papua
melalui BPKAD bekerja sama dengan PT Taspen Cabang Jayapura menghadirkan SIM
Gaji berbasis web. Kehadiran sistem ini diharapkan menjadi jawaban atas
tantangan yang selama ini dihadapi, sekaligus menjadi langkah maju dalam mewujudkan
tata kelola keuangan yang modern,” jelasnya. Rusdianto menambahkan bahwa
implementasi SIM Gaji berbasis web diharapkan memberikan banyak manfaat, di
antaranya, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan gaji, sehingga proses
pembayaran menjadi lebih cepat dan terintegrasi, menjamin akurasi data pegawai,
termasuk perhitungan gaji dan tunjangan, sehingga meminimalisasi risiko
kesalahan, mendukung transparansi dan akuntabilitas, dengan data yang dapat
dipantau secara real-time dan memudahkan monitoring dan evaluasi, baik bagi
bendahara pengeluaran maupun pihak manajemen keuangan daerah. “Kami berharap para bendahara
pengeluaran dan pembuat daftar gaji dapat memberikan dukungan penuh agar
penerapan sistem ini berjalan optimal. Dukungan dan kerja sama semua pihak
menjadi kunci suksesnya transformasi digital ini,” tegas Rusdianto. Peluncuran SIM Gaji berbasis web
menjadi tonggak penting dalam perjalanan digitalisasi keuangan daerah di Papua.
Dengan sistem ini, BPKAD berkomitmen mendukung visi pemerintahan yang bersih,
transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan hak ASN terpenuhi tepat waktu. Inovasi ini juga selaras dengan
arah pembangunan nasional yang menekankan pada penerapan teknologi informasi
dalam birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 17:34 WIT
Pj Gubernur Agus Fatoni Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRP
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Sidang Paripurna DPR Papua (DPRP) pada Kamis malam, 18 September 2025, menjadi
momentum penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
(Raperdasi) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
Tahun Anggaran 2025. Dalam forum resmi tersebut, Penjabat
(Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, menyampaikan jawaban Pemerintah Provinsi
Papua atas pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRP. Di hadapan pimpinan dan anggota
dewan, Fatoni memberikan apresiasi atas kerja keras serta kontribusi DPRP dalam
menyampaikan masukan konstruktif. Menurutnya, pandangan umum fraksi adalah
bagian penting dalam proses penyempurnaan APBD-P 2025 agar lebih berpihak pada
kepentingan rakyat. “Atas nama Pemerintah Provinsi
Papua, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat atas segala upaya dan
kerja keras dalam menjawab tantangan pembangunan serta memenuhi harapan
masyarakat Papua,” ujar Fatoni. Ia juga tidak menutup mata
terhadap kendala yang terjadi, terutama terkait keterlambatan penyampaian
dokumen Raperdasi APBD-P. Fatoni menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan
komitmennya agar penyampaian dokumen di masa mendatang dapat dilakukan tepat
waktu sesuai tahapan perencanaan. Dalam penjelasannya, Fatoni
menguraikan alasan terjadinya penurunan target pendapatan daerah. Hal ini, kata
dia, dipengaruhi oleh regulasi nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Meski demikian, ia menyebut
adanya tren positif dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan
lainnya, yang dipicu oleh potensi baru yang mulai dimaksimalkan. Di sisi lain, belanja pegawai
menunjukkan peningkatan cukup signifikan akibat penyesuaian tunjangan ASN.
Namun, Fatoni mengakui jumlah ASN yang ada masih melebihi kebutuhan ideal
daerah, sehingga perlu strategi pengelolaan kepegawaian yang lebih tepat sasaran. Selain itu, Fatoni menyinggung
pokok-pokok pikiran hasil reses anggota DPRP yang telah dihimpun. Menurutnya,
aspirasi tersebut akan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan tahun
2026, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. “Pokok-pokok pikiran hasil reses
akan kami tindaklanjuti pada tahun 2026 sesuai tahapan perencanaan pembangunan
daerah, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal Papua,” tegasnya. Sidang paripurna ini
memperlihatkan bagaimana komunikasi antara legislatif dan eksekutif di Papua
terus berjalan dalam semangat sinergi. Dengan adanya masukan dari fraksi-fraksi
dan jawaban dari pemerintah, diharapkan APBD-P 2025 bisa menjadi instrumen yang
efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, akuntabel, dan menjawab
kebutuhan masyarakat Papua. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 17:26 WIT
Anggota DPR Papua Tengah Jemi Patabang Lakukan Kunjungan Kerja ke Polres Puncak
Papuanewsonline.com, Puncak –
Situasi keamanan di Kabupaten Puncak kembali menjadi perhatian serius. Pada 18
September 2025, Jemi Patabang, S.Pd., M.Si., Anggota DPR Papua Tengah dari
Dapil III Puncak sekaligus kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), melakukan kunjungan
kerja (kunker) ke Polres Puncak yang berlokasi di Ilaga. Kunker ini bertujuan untuk
menggali informasi terkini dari pihak kepolisian terkait kondisi keamanan,
dinamika masyarakat, serta perkembangan terbaru mengenai para pengungsi yang
terdampak situasi sosial di wilayah tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung
penuh kehangatan, Jemi Patabang berdiskusi langsung dengan Kapolres Puncak,
Kompol Mardi Marpaung, S.Sos., beserta jajarannya. Kapolres memaparkan secara
komprehensif situasi terkini di lapangan, termasuk langkah-langkah strategis
yang telah ditempuh untuk menjaga stabilitas keamanan. “Keamanan adalah prioritas utama
kami. Kunjungan kerja dari Bapak Jemi Patabang sangat penting untuk kami agar
bisa menyampaikan secara langsung mengenai situasi di Kabupaten Puncak,” tegas
Kapolres. Menanggapi pemaparan tersebut,
Jemi Patabang memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi aparat kepolisian dalam
menjaga kondusivitas daerah yang rawan gangguan keamanan. “Saya menghargai sekaligus
mengapresiasi upaya Polres Puncak dalam memberikan rasa aman sehingga aktivitas
masyarakat bisa berjalan normal. Saya juga berterima kasih atas sambutan luar
biasa dari Kapolres Puncak dan jajaran dalam kunjungan kerja kali ini,” ujar
Jemi. Kapolres Mardi Marpaung menyambut
baik kehadiran legislator asal Puncak tersebut dan menekankan pentingnya
kerjasama lintas lembaga. “Kami sangat berterima kasih atas
perhatian dan dukungan dari Bapak Jemi Patabang. Sinergi yang baik antara DPR
dan kepolisian sangat penting, terutama dalam menjaga keamanan, membantu
masyarakat yang membutuhkan, serta menciptakan suasana damai di Puncak,”
ungkapnya. Melalui kunjungan ini, diharapkan
koordinasi antara legislatif dan aparat kepolisian semakin erat. Kehadiran
wakil rakyat di tengah aparat keamanan menjadi bukti nyata bahwa situasi
keamanan di Kabupaten Puncak mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Kunker tersebut juga menjadi
momentum penting untuk memperkuat kerja sama dalam menciptakan rasa aman dan
damai, sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan lebih tenang tanpa rasa
khawatir.(GF)
19 Sep 2025, 17:20 WIT
Gempa Berkekuatan 6,6 Guncang Nabire, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami
Papuanewsonline.com, Mimika –
Guncangan kuat mengguncang sebagian wilayah Papua Tengah pada Jumat dini hari
(19/9/2025) sekitar pukul 01.19 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi bermagnitudo 6,6 berpusat di laut,
tepatnya 29 kilometer barat laut Nabire dengan kedalaman 24 km. Koordinat
episenter tercatat pada 3.47° LS dan 134.49° BT. Direktur Gempa dan Tsunami BMKG, Daryono,
menjelaskan gempa tersebut dipicu oleh aktivitas Sesar Anjak Weyland. Analisis
mekanisme sumber menunjukkan pergerakan naik (thrust fault), yang umum terjadi
di kawasan tektonik aktif Papua. Getaran gempa terasa cukup luas,
meliputi Nabire, Wasior, Enarotali, Timika, Biak, hingga Supiori dengan
intensitas bervariasi. Sejumlah warga dilaporkan berhamburan keluar rumah untuk
menyelamatkan diri saat guncangan terjadi. Meski demikian, BMKG memastikan
gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Hingga pukul 01.47 WIB,
tercatat telah terjadi empat gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo
terbesar M4,2. Daryono mengimbau masyarakat
untuk tetap tenang, tidak terpancing isu yang menyesatkan, dan selalu mengikuti
informasi resmi dari BMKG. “Kami mengingatkan masyarakat
agar menghindari bangunan yang sudah retak atau rusak akibat gempa. Pastikan
tempat tinggal memiliki struktur yang cukup tahan gempa, serta selalu waspada
terhadap kemungkinan gempa susulan,” ujar Daryono. Hingga saat ini, belum ada
laporan resmi terkait kerusakan serius maupun korban jiwa akibat guncangan
tersebut. Namun, tim dari BPBD bersama aparat setempat telah bergerak melakukan
pemantauan lapangan di Nabire dan sekitarnya. Pemerintah daerah bersama BMKG
juga menegaskan pentingnya kesiapsiagaan bencana, mengingat wilayah Papua
termasuk salah satu zona rawan gempa di Indonesia. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 10:22 WIT
Optimalisasi Penguatan Demokrasi, Kemenko Polkam Tegaskan Komitmen Melalui IDI
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam)
menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat demokrasi nasional melalui
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai instrumen strategis pengukuran
kualitas demokrasi di Tanah Air. Komitmen tersebut tercermin dalam
berbagai dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari RPJMN 2025–2029, RPJPN
2025–2045, hingga RPJPD 2025–2045, yang secara eksplisit menempatkan demokrasi
sebagai salah satu fondasi penting dalam pembangunan politik dan tata kelola
pemerintahan di Indonesia. Meski demikian, nilai IDI yang
bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun menjadi catatan krusial. Dinamika ini
menunjukkan bahwa penguatan demokrasi masih memerlukan perhatian serius,
konsistensi, serta kerja berkelanjutan baik di tingkat pusat maupun daerah. Asisten Deputi Koordinasi
Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Haryadi, S.E., menegaskan bahwa
penguatan kelembagaan dan harmonisasi kebijakan antar level pemerintahan
menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas capaian IDI. “IDI bukan sekadar angka
evaluasi, melainkan cerminan kualitas demokrasi kita saat ini. Karena itu, kami
mendorong agar IDI dijadikan bagian integral dari strategi pembangunan politik
nasional. Untuk mencapainya, dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan,
mulai dari perbaikan regulasi, tata kelola data, hingga partisipasi aktif
pemerintah daerah,” tegas Haryadi. Sebagai wujud nyata, Kemenko
Polkam terus memperkuat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kolaborasi lintas
sektor ini menjadi pilar penting dalam mengawal pengukuran IDI, memastikan
hasilnya tidak hanya akurat tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar kebijakan
pembangunan demokrasi yang lebih inklusif dan berkesinambungan. “Demokrasi yang kuat akan
memperkokoh stabilitas nasional, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta
mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” lanjut
Haryadi. IDI diharapkan menjadi tolak ukur
terpercaya yang tidak hanya dipakai sebagai indikator nasional, tetapi juga
diakui secara internasional. Dengan demikian, demokrasi Indonesia dapat terus
bertumbuh seiring dengan penguatan institusi, penegakan hukum, serta
peningkatan kualitas partisipasi publik. Melalui upaya berkesinambungan
ini, pemerintah menargetkan agar stabilitas demokrasi dapat terjaga dengan
lebih baik, sekaligus menjadi penopang utama pencapaian visi Indonesia Emas
2045. (GF)
19 Sep 2025, 02:42 WIT
Kemenko Polkam Tegaskan Komitmen Penguatan Indeks Keamanan Laut Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan
keseriusan dalam memperkuat Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) sebagai salah
satu agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2025–2029. Komitmen ini ditegaskan oleh Deputi
Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa (Hanneg Kesbang),
Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhoni, saat membuka Rapat Koordinasi Analisis
Strategi Kementerian/Lembaga dalam Mendukung Penguatan IKLN, di Jakarta, Rabu
(17/9/25). “Keamanan laut bukan sekadar
urusan militer. Ia juga mencakup penegakan hukum, budaya keselamatan,
perlindungan lingkungan, pemberantasan narkotika, hingga pembinaan masyarakat
pesisir. Semua aspek ini harus berjalan seiring agar indeks keamanan laut benar-benar
tercapai dan memberi manfaat nyata bagi bangsa,” ujar Purwito. Purwito menyoroti adanya tumpang
tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum laut yang dinilai menghambat
efektivitas operasi. Karena itu, ia menegaskan sinergi lintas sektor adalah
kunci utama. “Kemenko Polkam berperan sebagai
koordinator sekaligus motor penggerak. Dengan modernisasi alutsista,
peningkatan kualitas SDM, serta sinkronisasi regulasi, laut Indonesia akan
lebih aman, berdaya saing, sekaligus mendukung kesejahteraan rakyat,” tegasnya. Rakor yang dihadiri perwakilan 31
kementerian dan lembaga itu menampilkan beragam masukan penting: KNKT menyoroti keterbatasan
jumlah investigator pelayaran yang hanya 9 orang. TNI Angkatan Laut menyampaikan
kesenjangan kebutuhan ideal 250 kapal perang dibanding realisasi 166 unit,
ditambah kendala BBM, radar, dan logistik. Kesatuan Penjagaan Laut dan
Pantai (KPLP) menekankan pengawasan keselamatan pelayaran serta pencegahan
pencemaran laut. KLH mengungkap keterbatasan
armada dan personel dalam menindak pencemaran laut. Polairud Polri mengakui
intensitas patroli udara dan laut tinggi, namun wilayah pengawasan yang luas
masih jadi kendala. KKP mengangkat isu perbedaan
metode penghitungan coverage area antar instansi serta minimnya anggaran BBM
dan satelit komunikasi. BRIN menawarkan kajian riset
terkait standar kapal patroli, sistem pemantauan, dan sinkronisasi regulasi. BNN mengingatkan ancaman
narkotika lewat jalur laut serta dampaknya terhadap ekspor perikanan. Setneg menekankan pentingnya
metodologi pengukuran IKLN yang kredibel agar diakui internasional. BMKG menyatakan siap mendukung
dengan data cuaca ekstrem laut untuk mitigasi kecelakaan. Sementara itu, Bakamla menegaskan
manfaat luas dari IKLN. Bagi pemerintah, ia menjadi dasar pembentukan postur
keamanan laut nasional. Bagi akademisi, sebagai bahan riset dan kajian
strategis. Sedangkan bagi dunia usaha, IKLN adalah indikator penting untuk
investasi maritim. Riset bahkan menunjukkan kenaikan
satu poin IKLN berbanding lurus dengan meningkatnya nilai investasi di sektor
maritim. Karena itu, Bakamla mendorong adanya peningkatan kualitas data,
konsistensi koordinasi, serta dukungan anggaran berkelanjutan agar IKLN
benar-benar kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui rakor ini, Kemenko Polkam
menandai langkah awal penting menuju tata kelola keamanan laut yang lebih
terpadu, modern, dan berbasis kolaborasi lintas sektor. “Dengan komitmen bersama seluruh
K/L, target penguatan IKLN diharapkan dapat tercapai sesuai RPJMN 2025–2029.
Laut Indonesia yang aman bukan hanya memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga
menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” tutup Purwito.(GF)
19 Sep 2025, 02:40 WIT
Kemenko Kumham Imipas mengadakan FGD dan Sinkronisasi Kebijakan Roylati Musik
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam memperbaiki tata kelola
royalti musik nasional. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya Focus Group
Discussion (FGD) Koordinasi dan Sinkronisasi Regulasi dan Kebijakan Tata Kelola
Royalti Musik Nasional yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Hukum,
HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI. FGD yang berlangsung pada Rabu
(17/9/25) ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pejabat
pemerintah, penggiat musik, hingga pelaku industri. Forum ini sekaligus menjadi
ruang strategis untuk menjawab persoalan klasik yang selama ini membayangi
sistem pengelolaan royalti di Indonesia: kurangnya pemahaman, kerumitan
prosedur, serta rendahnya transparansi. Kemenko Kumham Imipas sebelumnya
mengidentifikasi sejumlah persoalan krusial dalam tata kelola royalti musik. Di
antaranya, minimnya pemahaman masyarakat, pelaku usaha, bahkan aparat penegak
hukum mengenai mekanisme pengelolaan royalti. Selain itu, prosedur pemungutan
dan pendistribusian royalti dinilai masih belum jelas tersosialisasi, serta
lemahnya keterbukaan laporan keuangan yang memicu turunnya kepercayaan publik
terhadap lembaga pengelola royalti. Dalam pembukaan, Asisten Deputi
Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual,
Syarifuddin, menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah merumuskan solusi
bersama. “FGD ini adalah ruang diskusi
sekaligus momentum untuk menyelaraskan regulasi, memperkuat tata kelola
royalti, serta membangun sistem yang lebih transparan, adil, dan akuntabel,”
ujarnya. Senada, Deputi Bidang Koordinasi
Hukum, Nofli, menekankan bahwa royalti bukanlah beban administratif semata. “Royalti adalah imbalan ekonomi
yang adil atas kerja keras para kreator. Forum ini harus kita jadikan sebagai
titik awal transformasi tata kelola royalti di Indonesia,” tegasnya. FGD ini juga menghadirkan musisi
sekaligus pencipta lagu, Satriyo Yudi Wahono (Piyu Padi). Ia menyoroti
pentingnya kepatuhan terhadap mekanisme lisensi sebelum membicarakan distribusi
royalti. “Lisensi adalah izin dari
pencipta karya sebelum terjadi pemanfaatan secara komersial. Jika lisensi sudah
dilaksanakan dengan benar, barulah pembicaraan tentang royalti bisa berjalan
adil. Harapan kami, hak ekonomi dari pertunjukan musik benar-benar bisa
diterima para pencipta lagu secara proporsional,” jelas Piyu. FGD ini menghasilkan kesepakatan
awal mengenai tiga pilar utama tata kelola royalti ke depan yaitu, harmonisasi
regulasi agar aturan lebih sinkron dan mudah diterapkan, penguatan kelembagaan
untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga pengelola royalty dan penyederhanaan
prosedur serta edukasi agar masyarakat dan pelaku usaha lebih memahami hak dan
kewajibannya. Kemenko Kumham Imipas menegaskan
bahwa pihaknya akan menjadi fasilitator sekaligus pengawal seluruh hasil
diskusi. Aspirasi, kritik, dan pandangan dari para pemangku kepentingan akan
dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan konkret bagi penguatan regulasi dan
tata kelola royalti musik nasional.(GF)
19 Sep 2025, 02:37 WIT
Pemerintah Provinsi Papua Gelar Forum Data 2025
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi Papua menggelar Forum Data Provinsi Papua Tahun 2025
sebagai salah satu upaya strategis memperkuat implementasi Satu Data Indonesia
(SDI) di tingkat daerah. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (18/9/25) ini
dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua,
MB Setyo Wahyudi, mewakili Penjabat Gubernur Papua. Dalam sambutan tertulis yang
dibacakan Setyo, Pj Gubernur menegaskan bahwa data memegang peranan vital dalam
proses pembangunan. Menurutnya, tanpa data yang akurat, mutakhir, dan dapat
dipertanggungjawabkan, arah kebijakan dan program pemerintah berisiko tidak
tepat sasaran. “Data adalah fondasi dari
kebijakan. Dengan data yang valid, program pembangunan Papua akan berjalan
lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan,” tegasnya. Forum Data ini diikuti oleh
seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua serta perwakilan OPD
dari kabupaten/kota terpilih yang menjadi pengampu Data Sektoral Strategis
Daerah (DSSD). Salah satu agenda utama forum adalah penandatanganan Berita
Acara Perencanaan Data Sektoral Strategis Daerah, yang menandai komitmen
bersama dalam penguatan pengelolaan data sektoral di Papua. Kepala Dinas Kominfo Provinsi
Papua, Jeri Agu Yudianto, selaku Walidata, memaparkan capaian pengelolaan data
sektoral di Papua. Ia menjelaskan daftar perencanaan data, jenis data yang
digunakan, data yang telah terisi, hingga data yang berhasil divalidasi oleh
Walidata bersama BPS Provinsi Papua sebagai pembina data. “Forum ini menjadi momentum
penting untuk memperkuat sinergi antar-instansi dalam menghadirkan data
berkualitas. Hanya dengan data yang solid, pembangunan Papua bisa diarahkan
secara lebih inklusif dan akuntabel,” ungkap Jeri. Melalui forum ini, Pemerintah
Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk menempatkan data sebagai landasan
pembangunan. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam memastikan
setiap kebijakan didasarkan pada informasi yang valid, sehingga manfaat
pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kualitas data yang semakin
baik, Papua diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang tidak hanya bersifat
top-down, tetapi juga partisipatif, berkeadilan, dan sesuai kebutuhan nyata
masyarakat di lapangan. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 02:31 WIT
RSUP Jayapura Jadi Penutup Kunjungan Kerja Wapres Gibran di Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran
Rakabuming Raka, di Tanah Papua resmi ditutup dengan peninjauan ke Rumah Sakit
Umum Pusat (RSUP) Jayapura, Kamis (18/9/25). Kehadiran Wapres disambut hangat
oleh para pegawai rumah sakit yang tampak antusias menyambut rombongan. Kunjungan ini dilakukan setelah
Wapres Gibran sebelumnya meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Hamadi dan Pasar
Youtefa. Peninjauan ke RSUP Jayapura menjadi salah satu agenda penting,
mengingat rumah sakit ini diharapkan menjadi rujukan utama layanan kesehatan
masyarakat Papua. Direktur Jenderal Kesehatan
Lanjutan Kementerian Kesehatan, dr. Azhar Jaya, menyampaikan bahwa Wapres
Gibran merasa puas setelah melihat langsung kesiapan operasional, fasilitas,
dan pelayanan rumah sakit tersebut. “Nanti hasil kunjungan ini akan
disampaikan ke Presiden untuk segera meresmikan RSUP Jayapura agar benar-benar
menjadi kebanggaan rakyat Papua,” kata Azhar. Ia menambahkan, dengan hadirnya
RSUP Jayapura, sebagian besar kasus penyakit yang sebelumnya harus dirujuk ke
Makassar atau Surabaya kini bisa ditangani langsung di Papua. “Semuanya bisa selesai di sini.
Ini tentu akan sangat membantu masyarakat Papua dan mengurangi beban biaya
perjalanan maupun perawatan,” ujarnya. Azhar juga menegaskan bahwa
standar pelayanan RSUP Jayapura setara dengan rumah sakit besar di Pulau Jawa. Direktur RSUP Jayapura, Petronela
M. Risamasu, menyampaikan bahwa pihaknya telah mulai melayani pasien dengan
jumlah yang cukup signifikan. Saat ini tercatat 450 pasien rawat jalan, 12
pasien rawat inap, dan 2 kasus operasi yang sudah ditangani. “Kami siap melayani masyarakat
Papua dengan sepenuh hati. Fasilitas yang diberikan pemerintah pusat sudah
sangat lengkap dan modern. Mudah-mudahan kehadiran RSUP Jayapura dapat menjawab
kebutuhan kesehatan masyarakat Papua,” pungkasnya. Dengan adanya RSUP Jayapura,
pemerintah berharap masyarakat Papua mendapatkan akses kesehatan yang lebih
mudah, cepat, dan berkualitas. Rumah sakit ini diharapkan tidak hanya menjadi
pusat layanan kesehatan, tetapi juga simbol kemajuan dan perhatian negara bagi
rakyat Papua. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 02:29 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
