Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Bupati Mimika Soroti Perusahaan Nakal, Bapenda Perkuat Pengawasan dan Optimalisasi Pajak Daerah
Papuanewsonline.com, Timika – Bupati Mimika, Johannes
Rettob, menyoroti lemahnya pemantauan terhadap sejumlah perusahaan yang
beroperasi di wilayahnya, salah satunya di kawasan Potowaiburu, terkait
kepatuhan perizinan dan kewajiban pembayaran pajak daerah. Masalah utama yang
ditemukan adalah banyak izin usaha, terutama sektor kehutanan dan pertambangan,
diterbitkan langsung oleh instansi pusat di Jakarta, sehingga pemerintah daerah
sering kali tidak memiliki data bahwa ada perusahaan yang sedang beraktivitas
di wilayah hukumnya.“Kami baru tahu belakangan ini, ternyata mereka beroperasi
tapi belum menyetor pajak ke daerah,” ujar Bupati saat rapat koordinasi, Senin
(18/5/2026).Kondisi ini dinilai membuat potensi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang sebenarnya besar menjadi tidak tergarap maksimal. Bupati menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata soal
pemasukan uang, melainkan kepatuhan pada aturan hukum dan keadilan. Perusahaan yang mengambil manfaat sumber daya alam atau
berbisnis di Mimika wajib memiliki izin lengkap dan memberikan kontribusi bagi
kesejahteraan masyarakat setempat. “Jangan sampai mereka bebas beroperasi di sini, tapi tidak
ada kontribusi apapun bagi daerah dan warganya,” tegasnya.Untuk menutup celah pengawasan tersebut, Johannes Rettob
meminta peran aktif kepala kampung dan aparat distrik sebagai mata dan telinga
pemerintah di lapangan. Mereka diharapkan segera melaporkan keberadaan perusahaan
baru yang mulai beroperasi di wilayah masing-masing, agar pemantauan dan
penagihan kewajiban perpajakan dapat dilakukan sejak awal.Ia juga memberikan apresiasi kepada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang telah mulai memperkuat sistem
pendataan dan pengawasan aktivitas usaha agar lebih tertib dan terintegrasi. Penulis: Jid
Editor: GF
19 Mei 2026, 14:43 WIT
Pemkab Mimika Benahi Tata Kelola Aset: Optimalisasi Gedung Eme Neme hingga Penertiban Lahan
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
berkomitmen memperbaiki tata kelola aset daerah guna mendongkrak Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dan menutup celah kebocoran keuangan. Hal ini ditegaskan
Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus)
Pendapatan Daerah 2026, Senin (18/5/2026). Salah satu fokus utama adalah
optimalisasi Gedung Eme Neme Yauware yang selama ini dinilai belum dikelola
maksimal.Menurut Bupati, sistem sewa yang ada masih lemah karena
kerap terjadi tawar-menawar akibat faktor keberatan hati, sehingga ke depan
pengelolaan akan melibatkan pihak ketiga profesional agar transparan dan
bernilai ekonomi wajar.Bupati juga memerintahkan penarikan retribusi parkir di
kawasan gedung tersebut serta pembenahan fasilitas seperti perbaikan sound
system dan videotron agar nilai sewa meningkat. Selain itu, Dinas Kominfo diminta merancang sistem
pembayaran digital di seluruh instansi untuk pemantauan transaksi secara
langsung. Masalah serius juga ditemukan pada aset tanah kosong milik
pemkab yang banyak terlantar, bahkan dikuasai ilegal dan dimanfaatkan oknum
untuk disewakan, seperti di kawasan pasar.“Ini potensi besar yang hilang. Satpol PP harus bertindak
tegas menertibkan penguasaan lahan liar,” tegas Johannes.Merespons hal itu, Kepala BPKAD, Marthen Tappi Mallisa,
menyatakan kesiapan melakukan pembenahan total. Untuk retribusi parkir, payung
hukum sudah ada dan akan diaktifkan lewat pemasangan portal otomatis agar
pemungutan berjalan efektif dan terpisah dari paket sewa gedung. Ia juga mengeluhkan
rendahnya kesadaran pengguna yang sering merusak fasilitas, seperti menempelkan
lakban langsung pada videotron. Kendala lain berupa keterlambatan laporan dan masalah
legalitas akan diselesaikan lewat rekonsiliasi tiga bulanan dan percepatan
penerbitan sertifikat tanah aset pemkab. Penulis: Jid
Editor: GF
19 Mei 2026, 14:26 WIT
Dukcapil Mimika Intensifkan Pelayanan Jemput Bola hingga Pesisir dan Pegunungan
Papuanewsonline.com, Mimika – Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika memastikan pelayanan jemput bola
administrasi kependudukan tetap berjalan dan akan terus ditingkatkan, khususnya
untuk masyarakat di wilayah pesisir dan pegunungan. (18/05/26)Kepala Dinas Dukcapil Mimika, Slamet Sutedjo mengatakan
bahwa pihaknya baru saja melakukan pelayanan. Namun pelaksanaan pelayanan di
lapangan masih dipengaruhi kondisi cuaca, terutama gelombang laut yang cukup
tinggi.“Pelayanan jemput bola terus kami lakukan. Dua minggu lalu
kami juga membawa alat perekaman dari Potowaiburu. Memang situasi di laut
sedang kurang baik karena gelombang cukup tinggi, sehingga kami harus menunggu
kondisi cuaca membaik,” kata Slamet.Meski demikian, ia memastikan pelayanan akan kembali
dilanjutkan begitu kondisi memungkinkan. Dukcapil Mimika juga terus melakukan
penyisiran pelayanan ke wilayah pesisir maupun pegunungan guna memastikan
seluruh masyarakat mendapatkan akses administrasi kependudukan.Menurut Slamet, langkah tersebut penting karena sebagian
besar masyarakat di wilayah tersebut merupakan Orang Asli Papua (OAP). Karena
itu, pemerintah ingin memastikan data kependudukan benar-benar valid dan akurat
untuk mendukung berbagai program pelayanan publik.“Database masyarakat harus benar-benar valid dan akurat
sehingga dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial,
hingga kebijakan afirmasi lainnya bagi masyarakat OAP,” ujarnya.Ia menegaskan, seluruh data yang disampaikan nantinya akan
berdasarkan hasil pengecekan langsung dan bukan perkiraan semata.Selain pelayanan rutin, Dukcapil Mimika tahun ini juga telah
merencanakan pelayanan ke sejumlah wilayah pegunungan seperti Singa, Arwanop,
hingga Jila. Namun pelaksanaan tetap mempertimbangkan kondisi cuaca dan aspek
keamanan.“Untuk wilayah pegunungan selain faktor cuaca, aspek
keamanan juga harus dipertimbangkan secara matang. Tetapi itu sudah kami
rencanakan dan tahun ini tetap akan dilaksanakan seperti biasa,” katanya.Pelayanan di wilayah pesisir juga akan ditingkatkan. Jika
tahun lalu pelayanan dilakukan satu kali di setiap distrik, maka tahun ini
direncanakan dua kali dalam setahun atau setiap semester agar pembaruan data
masyarakat bisa lebih maksimal.Slamet menilai antusiasme masyarakat OAP terhadap perekaman
dan pencatatan administrasi kependudukan sangat tinggi. Kendala utama selama
ini hanyalah akses menuju lokasi pelayanan yang masih cukup sulit.“Setiap kali kami membuka layanan di wilayah pesisir maupun
pegunungan, masyarakat datang terus tanpa henti dari pagi sampai malam sampai
semua selesai dilayani. Itu menunjukkan masyarakat sangat merespons dengan
baik,” ujarnya.Karena itu, Dukcapil Mimika terus berupaya menjembatani
kebutuhan masyarakat melalui pelayanan jemput bola agar masyarakat tidak merasa
dipersulit dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan.Untuk wilayah kota, menurut Slamet, pelayanan sudah relatif
mudah karena titik pelayanan cukup banyak. Sementara masyarakat pesisir barat
dapat memanfaatkan layanan di Kokonao, termasuk masyarakat dari Amar, Kapiraya,
dan sekitarnya.Sedangkan untuk wilayah pesisir timur, masyarakat yang
singgah atau transit di Atuka juga dapat langsung memperoleh pelayanan
administrasi kependudukan.“Kalau masyarakat datang saat pelayanan berlangsung tentu
bisa langsung diurus. Pelayanan juga berjalan baik karena berkolaborasi dengan
puskesmas sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” katanya.Sementara itu, untuk wilayah pegunungan seperti Tembagapura,
Dukcapil sebelumnya pernah membuka pelayanan di area Karyawan. Namun dalam
beberapa tahun terakhir pelayanan terkendala fasilitas dan pos pelayanan.Dukcapil Mimika berharap pembangunan kantor pelayanan dan
fasilitas pendukung, termasuk ketersediaan listrik di Tembagapura, dapat segera
terealisasi sehingga pelayanan administrasi kependudukan bisa kembali dibuka
secara permanen.“Jika fasilitas sudah tersedia tentu kami akan menempatkan
pelayanan di sana agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan administrasi
kependudukan,” tutup Slamet. Penulis: Bim
Editor: GF
18 Mei 2026, 18:53 WIT
Wabup Mimika Minta OPD Percepat Program Kerja dan Disiplin Waktu Kerja
Papuanewsonline.com, Timika – Wakil Bupati Mimika, Emanuel
Kemong, menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk segera menggerakkan seluruh program kerja tahun anggaran 2026. Arahan
tegas ini disampaikannya saat memimpin apel pagi di Lapangan Pusat Pemerintahan
(Puspem) Mimika, (18/5/2026).Hal ini menyusul catatan rendahnya realisasi penyerapan
anggaran yang baru berjalan hingga pertengahan Mei, sehingga pelaksanaan
kegiatan dinilai masih berjalan lambat dari jadwal yang seharusnya.“Program yang sudah disusun harus segera dijalankan. Jangan
sampai anggaran tersedia tetapi pelaksanaannya lambat. Semua OPD harus bergerak
cepat dan fokus pada target yang telah ditetapkan,” tegas Emanuel. Ia menekankan bahwa keterlambatan pelaksanaan proyek dan
kegiatan akan menghambat laju pembangunan serta pelayanan publik. Setiap instansi diminta tidak hanya bekerja, namun juga
bergerak dengan kecepatan dan ketepatan sasaran agar manfaatnya segera
dirasakan masyarakat luas. Selain soal kecepatan kerja, Emanuel juga mengingatkan
pentingnya pengawasan internal yang ketat.Kepala dinas dan badan diwajibkan aktif mengontrol kinerja
serta kehadiran bawahannya, termasuk keikutsertaan dalam apel pagi sebagai
bentuk evaluasi tanggung jawab. Ia kembali menegaskan aturan resmi jam kerja Aparatur Sipil
Negara (ASN) berlaku pukul 08.00 hingga 17.00 WIT. Kedisiplinan waktu ini menjadi syarat mutlak agar pelayanan
berjalan profesional, prima, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berharap langkah percepatan program dan
peningkatan disiplin ini berjalan beriringan guna mengoptimalkan serapan
anggaran hingga akhir tahun. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Mei 2026, 18:44 WIT
Realisasi Anggaran Mimika Baru 10,11 Persen, BPKAD: Belanja Modal Masih Proses Lelang
Papuanewsonline.com, Timika – Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen Tappi Mallisa, SE.,
M.Si., mengakui penyerapan anggaran pemerintah daerah hingga pertengahan Mei
2026 masih berjalan lambat. Berdasarkan data per tanggal 15 Mei 2026, realisasi
baru mencapai angka 10,11 persen atau setara dengan lebih dari Rp560 miliar
dari total anggaran yang tersedia.Hal ini disampaikannya saat wawancara di Kantor Pusat
Pemerintahan Mimika, Senin (18/5/2026), menegaskan bahwa capaian tersebut belum
berjalan sesuai harapan akibat sejumlah kendala teknis administrasi.Marthen menjelaskan, rendahnya persentase penyerapan ini
utamanya dipengaruhi oleh belum berjalannya belanja modal secara maksimal.
Sebagian besar proyek pembangunan masih berada di tahap pelelangan, penyusunan
kontrak, hingga proses administrasi pencairan yang memakan waktu. “Realisasi terbesar saat ini baru berasal dari belanja
operasional rutin. Sedangkan untuk proyek fisik, setelah kontrak ditandatangani
masih ada tahapan pencairan uang muka dan kelengkapan berkas lainnya. Untuk
rincian progres lelang, masyarakat bisa menanyakan langsung ke Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa,” ungkapnya.Meski demikian, ia memastikan seluruh pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) sudah aktif bekerja dan sedang menyesuaikan tugas pasca
pelantikan.Marthen tetap optimis target tahunan dapat tercapai, bahkan
berpotensi melampaui rencana pada semester kedua nanti, asalkan seluruh dinas
dan instansi mempercepat pelaksanaan program kerja. Selain soal keuangan, ia juga menyebutkan penertiban
kendaraan dinas masih berlangsung, namun pelaksanaannya bergantung pada
kebijakan masing-masing pimpinan OPD dan belum ada instruksi penarikan paksa
dari pusat.“Kami mengajak seluruh jajaran dan mitra kerja untuk
mempercepat setiap proses agar anggaran dapat bermanfaat nyata bagi pembangunan
daerah. Terima kasih atas kerja keras seluruh tim keuangan yang terus mengawal
setiap rupiah anggaran." Pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Mei 2026, 18:41 WIT
Kapolda Sumsel Pimpin Apel Sabuk Kamtibmas dan Siaga Karhutla
Papuanewsonline.com, Lahat - Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Sandi Nugroho, memimpin langsung Apel Besar Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Sabuk Kamtibmas yang digelar di Lapangan Mapolres Lahat, Minggu (17/5/2026). Dalam arahannya, Jenderal bintang dua tersebut menegaskan perlunya aparat dan pemerintah daerah meninggalkan cara-cara konvensional dengan memprioritaskan pemanfaatan teknologi dan pendekatan yang lebih solutif bagi masyarakat.Kegiatan berskala besar ini merupakan wujud nyata sinergitas dan soliditas lintas sektoral di Kabupaten Lahat. Hadir dalam apel tersebut jajaran lengkap Forkopimda Kabupaten Lahat, di antaranya Bupati Lahat Bursah Zarnubi, S.E., Wakil Bupati Widia Ningsih, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Dr. Ir. H. Izromaita, M.Si., dan Ketua DPRD Fitrizal Homizi, S.T., M.Si., M.M. Pada pelaksanaan apel ini, Kapolda Sumsel turut didampingi oleh sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Sumsel, yakni Dirintelkam, Dirpolairud, dan Kabid Propam.Pasukan apel yang disiagakan melibatkan kekuatan penuh dari berbagai elemen, mencakup personel gabungan TNI-Polri, Satpol PP, Dishub, BPBD, Damkar, dan Manggala Agni. Menariknya, apel ini juga melibatkan elemen sipil di tingkat tapak secara masif, mulai dari Masyarakat Peduli Api (MPA), perwakilan perusahaan, relawan Sabuk Kamtibmas, Saka Bhayangkara, Patroli Keamanan Sekolah (PKS), komunitas Ojol, Mahasiswa, hingga organisasi kemasyarakatan seperti GP Ansor dan PSHT.Dalam amanatnya, Irjen Pol Sandi Nugroho mengingatkan bahwa ancaman Karhutla harus direspons dengan kecepatan dan akurasi.“Penanganan Karhutla tidak boleh lagi menggunakan pola-pola lama. Kita harus memanfaatkan teknologi untuk memantau titik api secara *real-time*. Deteksi dini harus dilakukan, dan setiap kerawanan harus segera dipetakan,” tegas Kapolda Sumsel.Lebih lanjut, ia mendorong sinergi bersama Pemkab Lahat untuk memberikan jalan keluar nyata bagi para petani. Salah satunya melalui bantuan alat berat agar masyarakat memiliki alternatif dan tidak lagi membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar.Selain isu lingkungan, Kapolda menggarisbawahi peran strategis Sabuk Kamtibmas. Program ini didesain tidak hanya untuk mencegah kejahatan fisik, tetapi juga sebagai cooling system di ruang digital guna membentengi masyarakat dari hoaks dan provokasi.Di hadapan peserta apel, Kapolda memberikan instruksi tegas: hilangkan ego sektoral, kedepankan edukasi yang diiringi penegakan hukum objektif tanpa pandang bulu, perkuat siskamling, dan jalankan tugas dengan prinsip kerja cerdas dan ikhlas. Ia kemudian menutup amanatnya dengan sebuah pertanyaan reflektif yang humanis, "Sudahkah Anda berbuat baik hari ini?" sebagai pedoman pengabdian personel di lapangan.Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel menekankan bahwa apel gabungan ini adalah bukti kesiapan institusi yang adaptif terhadap dinamika ancaman di masyarakat."Penegasan dari Bapak Kapolda sangat jelas, kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Keterlibatan personel dari Polri, TNI, Pemda, hingga elemen ormas, mahasiswa, dan perusahaan hari ini membuktikan bahwa ekosistem keamanan di Sumsel sudah terbangun kuat. Pendekatan kita saat ini adalah modernisasi deteksi dini dan edukasi yang memanusiakan masyarakat, namun tetap tegak lurus pada aturan hukum jika terjadi pelanggaran fatal," urai Kabid Humas.Apel kesiapsiagaan ini menjadi manifestasi nyata kehadiran negara di tengah rakyat. Melalui perpaduan sinergi teknologi, ketegasan hukum, dan kepekaan sosial, Polda Sumsel menargetkan terciptanya iklim perlindungan yang komprehensif. Dengan demikian, roda perekonomian dapat terus berputar bebas dari ancaman bencana asap, aktivitas warga berjalan tenang, dan cita-cita luhur untuk mewujudkan Kabupaten Lahat yang aman, sejuk, serta sejahtera dapat terealisasi seutuhnya. PNO-12
18 Mei 2026, 14:57 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz 2026 Amankan Peresmian Gereja di Kiwirok
Papuanewsonline.com, Pegunungan Bintang – Personel Satgas Tindak Operasi Damai Cartenz 2026 melaksanakan pengamanan kegiatan peresmian Gereja Injil Indonesia di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Jumat (15/05/2026).Kegiatan pengamanan dipimpin oleh Danpos Kiwirok, IPTU Enabel Julian K., S.Pd., dengan melibatkan 14 personel Satgas Tindak Ops Damai Cartenz 2026. Kehadiran aparat bertujuan memastikan seluruh rangkaian kegiatan ibadah dan peresmian gereja berjalan aman, tertib, dan penuh khidmat.Sejak pagi hari, personel telah bersiaga di sekitar lokasi guna memberikan rasa aman kepada masyarakat yang hadir mengikuti kegiatan keagamaan tersebut. Selain melakukan pengamanan, personel juga menjalin komunikasi humanis dengan tokoh agama dan masyarakat setempat sebagai bentuk pendekatan persuasif yang terus dikedepankan dalam pelaksanaan tugas di Papua.Kegiatan berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif. Masyarakat terlihat antusias dan merasa tenang dengan kehadiran aparat keamanan yang turut membantu menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa pengamanan kegiatan keagamaan merupakan bagian dari komitmen aparat dalam menjamin kebebasan masyarakat menjalankan ibadah dengan aman dan damai.“Kehadiran personel dalam kegiatan keagamaan bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan ibadah dengan tenang dan penuh sukacita. Kami terus mengedepankan pendekatan humanis dan penuh rasa hormat terhadap nilai-nilai keagamaan serta budaya masyarakat Papua,” ujar Ka Ops Damai Cartenz 2026.Ia juga menegaskan bahwa stabilitas keamanan di Papua harus dibangun melalui kerja sama, toleransi, dan semangat persaudaraan antar seluruh elemen masyarakat.Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum. mengatakan bahwa pengamanan kegiatan masyarakat akan terus dilakukan secara profesional dan persuasif guna menciptakan situasi yang kondusif.“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa aparat hadir sebagai pelindung dan pengayom. Melalui pendekatan dialogis dan humanis, kami berharap hubungan baik antara aparat dan masyarakat dapat terus terjalin demi terciptanya Papua yang aman dan damai,” ungkapnya.Kegiatan pengamanan peresmian gereja di Kiwirok ini menjadi bagian dari upaya Operasi Damai Cartenz 2026 dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus memperkuat keharmonisan dan toleransi di tengah masyarakat Papua. PNO-12
18 Mei 2026, 14:51 WIT
Kapolri Pimpin Pelantikan dan Sertijab Sejumlah PJU Mabes Polri dan Kapolda
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama Mabes Polri serta beberapa Kapolda di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Minggu (17/5/2026).Dalam kegiatan tersebut, Kapolri melantik Komjen Pol Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si. sebagai Kalemdiklat Polri. Selain itu juga dilakukan pelantikan Brigjen Pol Nasri, S.I.K., M.H. sebagai Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Dr. Himawan Bayu Aji, S.H., S.I.K., M.H. sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara, serta Brigjen Pol Arif Budiman, S.I.K., M.H. sebagai Kapolda Maluku Utara.Sementara itu, sertijab juga dilaksanakan terhadap Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H. sebagai Kapolda NTB menggantikan Irjen Pol Edy Murbowo, S.I.K., M.Si., kemudian Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid, S.I.K. sebagai Kapolda Bengkulu menggantikan Irjen Pol Mardiyono, S.I.K., M.Si., serta Kombes Pol Yudi Arkara Oktabera, S.I.K., M.H. sebagai Kayanma Polri menggantikan Brigjen Pol Abas Basuni, S.I.K., M.H.Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier serta penguatan kelembagaan.“Mutasi jabatan pada institusi polri merupakan bentuk penyegaran sekaligus pengembangan karier personel. Diharapkan para pejabat yang mendapatkan amanah baru dapat langsung bekerja secara optimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Johnny kepada wartawan di Jakarta Minggu (17/05/2026).Johnny menambahkan, pergantian pejabat di lingkungan Polri juga menjadi bagian dari upaya institusi untuk terus meningkatkan profesionalitas, soliditas internal, dan efektivitas pelaksanaan tugas di berbagai wilayah.“Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki para pejabat yang dilantik maupun melaksanakan sertijab hari ini, kami optimistis kinerja organisasi akan semakin baik dan mampu menjawab berbagai tantangan tugas ke depan,” tutupnya. PNO-12
18 Mei 2026, 14:47 WIT
Dukung Program Presiden, Wakapolda Maluku Perkuat Ekonomi Desa Lewat Koperasi Merah Putih
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., menghadiri peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dilaksanakan secara nasional melalui video conference bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Sabtu (16/5/2026), di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.Kegiatan yang digelar Kementerian Koperasi Republik Indonesia tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional percepatan implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan tema “Kolaborasi Nasional untuk Percepatan Implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih”. Program ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kemandirian desa, serta memperluas pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.Pelaksanaan video conference nasional dipusatkan di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, dan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis desa dan komunitas.Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Maluku menegaskan komitmen Polri untuk mendukung penuh seluruh program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk penguatan sektor ekonomi kerakyatan melalui koperasi desa.“Polri siap mendukung dan mengawal program-program strategis nasional pemerintah, termasuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan hingga ke wilayah pedesaan,” ujar Brigjen Pol. Imam Thobroni.Menurutnya, keberhasilan program koperasi desa membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, TNI-Polri, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat secara luas.“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar program ini berjalan efektif, berkelanjutan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara merata,” tambahnya.Kehadiran jajaran TNI-Polri bersama pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya di sektor ekonomi kerakyatan.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Pangdam XV/Pattimura, pejabat utama Kodam XV/Pattimura dan Polda Maluku, Wali Kota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon, unsur Kejaksaan Tinggi Maluku, pimpinan OPD Provinsi Maluku dan Kota Ambon, para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Teluk Ambon, serta tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat setempat.Melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah berharap tercipta penguatan ekonomi masyarakat berbasis desa yang mampu meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari daerah. PNO-12
18 Mei 2026, 14:34 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
