Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Apel Kesiapsiagaan Karhutla 2026 di Riau, Menko Polkam Tegaskan Pencegahan Dini Kebakaran hutan
Papuanewsonline.com, Pekanbaru — Pemerintah menegaskan
komitmen kuat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan
lahan (karhutla) melalui Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026
yang digelar di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (5/3/2026).Apel kesiapsiagaan tersebut dipimpin langsung Menteri
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, sebagai bagian dari
langkah antisipatif pemerintah menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan
menjelang musim kemarau.“Apel kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan seremonial,
melainkan wujud nyata kehadiran dan keseriusan negara dalam melindungi
masyarakat serta lingkungan,” tegas Menteri Koordinator Bidang Politik dan
Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dalam keterangan
persnya setelah memimpin apel.Menko Djamari menambahkan bahwa apel kesiapsiagaan ini
menjadi penanda dimulainya langkah antisipatif secara lebih dini, terpadu, dan
tegas dalam menghadapi potensi karhutla. “Kesiapsiagaan adalah kunci, karena
dalam karhutla, kecepatan respons dan ketepatan koordinasi menentukan apakah
api bisa dikendalikan sejak awal atau justru menjadi bencana besar,” ujar Menko
Djamari.Ia mengungkapkan bahwa karhutla merupakan hal yang sangat
penting untuk dapat diatasi. “Bukan hanya sekedar untuk keselamatan wilayah,
keselamatan manusia yang ada di dalamnya, kesehatan dan sebagainya, tetapi juga
ada nama baik bangsa dan negara di hadapan dunia terkait penanggulanannya,”
jelasnya.Dalam amanatnya saat apel, Menko Polkam juga membahas
berbagai upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk menghadapi potensi kebakaran
hutan dan lahan. “Mitigasi dan pencegahan dapat kita lakukan termasuk
memodifikasi cuaca, water bombing, patroli helikopter, dan
mempertahankan tinggi air pada kanal dan parit di lahan gambut,"
ungkapnya.Menko Polkam juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan
manusia dengan alam sebagai bagian dari upaya mencegah kerusakan lingkungan.
"Kita perlu mengingatkan lagi bahwa alam akan bereaksi sesuai dengan aksi
yang kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, aksi yang kita lakukan akan
menunjukkan bereaksinya alam itu kepada kita, bisakah kita memberikan sesuatu
yang baik untuk kepentingan alam," ujar Djamari.“Target kita bukan sekadar memadamkan api, tetapi menekan
kejadian karhutla serendah mungkin dan menuju kondisi yang semakin terkendali.
Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan pencegahan karhutla adalah
gabungan dari disiplin kebijakan, kesiapsiagaan lapangan, kepatuhan perusahaan,
serta partisipasi masyarakat,” ujar Menko Polkam.Pada kesempatan tersebut, Menko Polkam turut menyampaikan
apresiasi kepada seluruh unsur yang selama ini terlibat dalam upaya
penanggulangan karhutla, mulai dari pemerintah daerah, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, TNI, Polri,
Manggala Agni, BPBD, relawan, hingga masyarakat yang berada di garis depan
penanganan bencana tersebut.Sementara itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni,
mengungkapkan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2025 mengalami
penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. “Tahun 2024, 376.805 hektar. Namun
tahun lalu berkat kerja sama semua pihak, K/L, pusat dan daerah, bisa ditekan
menjadi 359.619 hektar. Jadi ada prestasi karena kerja kolektif kita,”
ungkapnya.Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto,
menambahkan bahwa selama tujuh tahun terakhir sejak 2019 Indonesia berhasil
mencegah kebakaran hutan dan lahan berskala besar, termasuk saat menghadapi
fenomena El Nino pada 2023. Ia menyebut pemerintah berkomitmen mempertahankan
capaian tersebut pada 2026 melalui penguatan kolaborasi lintas instansi di enam
provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.“Ketika apinya masih kecil, itu ditangani oleh pemerintah
kabupaten dan provinsi. Dari enam provinsi prioritas, baru Riau yang sudah
meminta bantuan pemerintah pusat per Maret ini, sehingga Bapak Menko Polkam
langsung memimpin kami untuk hadir di Provinsi Riau,” jelasnya.Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan bahwa kondisi
iklim Indonesia pada 2026 diperkirakan berada pada fase netral El Nino-Southern
Oscillation (ENSO). Meski tidak terdapat fenomena El Nino maupun La Nina, curah
hujan diprediksi sedikit di bawah normal dibandingkan rata-rata 30 tahun
terakhir sehingga potensi kekeringan tetap perlu diantisipasi.“Untuk mengurangi risiko tersebut, pemerintah bersama
berbagai pihak telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca dengan menyemai awan
guna mendatangkan hujan dan meningkatkan kelembapan lahan sebelum memasuki
puncak musim kemarau. Langkah ini menjadi bagian dari strategi mitigasi dini
agar wilayah rawan karhutla memiliki kondisi lahan yang lebih basah dan siap
menghadapi potensi musim kering yang lebih berat,” ujar Kepala BMKG.Menutup keterangannya kepada media, Menko Polkam juga
mengajak seluruh pihak termasuk media massa untuk berperan aktif dalam
memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan dan
mencegah kebakaran hutan.“Karena banyak masih terjadi juga bahwa ini terjadi,
kebakaran terjadi karena juga ketidak pahaman sebagian kecil masyarakat kita.
Apabila kita aktif mengedukasi masyarakat kita, tentunya kita akan mengurangi
peran itu yang muncul mengakibatkan suatu akibat yang sangat besar,” ujar Menko
Djamari. (GF)
06 Mar 2026, 16:35 WIT
Tekan Angka Kecelakaan Saat Mudik Lebaran, Ditjen Perhubungan Darat Gencarkan Rampcheck Bus
Papuanewsonline.com, Jakarta — Dalam upaya meningkatkan
keselamatan transportasi jalan sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas
selama periode Angkutan Lebaran 2026, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan melaksanakan berbagai langkah strategis, termasuk
inspeksi keselamatan armada bus atau rampcheck serta penyediaan program
mudik gratis bagi masyarakat.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan
Darat, Aan Suhanan, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Diskusi Dialektika
Demokrasi bertema “Mudik Aman dan Nyaman: Sinergi Pemerintah dan Masyarakat
dalam Menghadapi Lonjakan Perjalanan” yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta,
Kamis (5/3/2026)."Di tahun ini sebanyak 143,9 juta orang akan melakukan
perjalanan mudik, itu sekitar 50 persen dari populasi yang ada maka diperlukan
serangkaian pengaturan dan kebijakan. Sejak tanggal 23 Februari 2026 telah
dilakukan pelaksanaan rampcheck, sebanyak 13.584 unit bus sudah
diperiksa," ungkap Dirjen Aan.Ia menjelaskan bahwa dari total kendaraan yang telah
diperiksa tersebut, sebanyak 8.680 unit atau sekitar 63,90 persen dinyatakan
diizinkan beroperasi. Sementara itu, sebanyak 2.844 unit atau 20,94 persen
diberikan peringatan perbaikan, 1.645 unit atau 12,11 persen dilarang
beroperasi, dan 415 unit atau sekitar 3,06 persen dikenai tilang sekaligus
dilarang beroperasi karena tidak memenuhi standar keselamatan.Pelaksanaan inspeksi keselamatan tersebut, lanjutnya, akan
terus dilakukan hingga 29 Maret 2026 di berbagai titik strategis. Pemeriksaan
dilakukan di Terminal Tipe A, pool bus, rest area, exit tol,
serta sejumlah daerah yang dinilai rawan kecelakaan lalu lintas selama periode
arus mudik dan arus balik."Selain itu, Kemenhub juga membuka kuota mudik gratis
dengan harapan mengurangi pemudik dengan sepeda motor melalui program mudik
gratis dengan kuota 110.112 orang dengan bus, kereta api dan kapal laut dan
12.140 sepeda motor yang diangkut dengan truk dan kereta api. Hal ini kami
upayakan karena berpergian jauh dengan sepeda motor akan sangat potensial
menyebabkan terjadinya kecelakaan," imbuhnya.Lebih lanjut, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga mengeluarkan kebijakan Work
From Anywhere (WFA). Kebijakan tersebut berlaku pada 16–17 Maret 2026 untuk
arus mudik dan 25–27 Maret 2026 untuk arus balik, yang diharapkan dapat memecah
kepadatan mobilitas masyarakat selama periode Lebaran."Untuk menyiapkan penyelenggaraan angkutan Lebaran ini
sangat diperlukan sinergi dan kolaborasi antar K/L, BUMN, Swasta bahkan
masyarakat agar terwujudnya kelancaran dan keselamatan bersama. Seperti adanya
stimulus diskon tiket transportasi yang melibatkan Kementerian Keuangan,
Kementerian BUMN, para operator transportasi dan sebagainya," jelas Dirjen
Aan.Selain itu, pemerintah bersama Kementerian Pekerjaan Umum
dan Korlantas Polri juga menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang
mengatur sejumlah kebijakan lalu lintas selama periode mudik Lebaran. Kebijakan
tersebut mencakup pembatasan angkutan barang, penerapan rekayasa lalu lintas
seperti one way, contra flow, serta sistem ganjil-genap di
sejumlah ruas jalan."Aturan pembatasan angkutan barang dilakukan untuk
keselamatan jutaan masyarakat yang akan pergi mudik dan bukan untuk membatasi
usaha melainkan mengatur agar mobilitas masyarakat dan distribusi barang bisa
sama - sama berjalan dengan lancar dan selamat," katanya.Ia menambahkan bahwa pemerintah bersama berbagai pihak
terkait juga tengah melakukan pengecekan kesiapan jalur mudik, perbaikan jalan
di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan keselamatan pelayaran,
hingga pengendalian fenomena lokal seperti pasar tumpah, lokasi wisata, serta
perlintasan sebidang."Koordinasi dengan berbagai pihak dibutuhkan agar
terbentuk sinkronisasi yang lebih baik antar pengambil kebijakan dalam
kelancaran pelaksanaan Angkutan Lebaran 2026," pungkasnya. (GF)
06 Mar 2026, 16:31 WIT
Pendaftaran Tiket Kapal Gratis Lebaran 2026 Dibuka, Kemenhub Siapkan Lebih dari 69 Ribu Kuota
Papuanewsonline.com, Jakarta — Kementerian Perhubungan
melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara resmi membuka pendaftaran
program Tiket Kapal Laut Gratis untuk Angkutan Laut Lebaran 2026 mulai tanggal
6 Maret 2026.Program tersebut menyediakan sebanyak 69.232 tiket gratis
bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik melalui jalur laut. Kuota
tersebut tersebar di 97 ruas trayek yang melayani berbagai wilayah kepulauan di
Indonesia, mulai dari Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.“Program tiket gratis ini adalah bentuk nyata kehadiran
negara bagi masyarakat yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga. Kami
ingin memastikan tidak ada warga yang terhambat pulang kampung karena kendala
biaya transportasi laut,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad
Masyhud.Dalam pelaksanaannya, program ini bekerja sama dengan lima
operator pelayaran nasional yang akan melayani berbagai rute di seluruh wilayah
Indonesia. Kelima operator tersebut yakni PT Belibis Papua Mandiri yang
melayani 22 ruas trayek, PT Pelayaran Dharma Indah dengan 54 ruas trayek, PT
Pelayaran Sakti Inti Makmur sebanyak 18 ruas trayek, PT Dharma Lautan Utama
dengan dua ruas trayek, serta PT Jembatan Nusantara yang melayani satu ruas
trayek.Untuk memperoleh informasi detail mengenai rute tujuan serta
mekanisme pendaftaran, masyarakat dapat menghubungi masing-masing operator
pelayaran atau mengakses akun Instagram resmi Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui akun @djplkemenhub151.
Pendaftaran dibuka mulai 6 Maret 2026 hingga kuota habis atau hingga tanggal
keberangkatan yang telah ditentukan oleh masing-masing operator.“Saya mengimbau masyarakat untuk segera mendaftar begitu
jalur pendaftaran dibuka. Proses pendaftaran mudah, cukup siapkan identitas
diri dan ikuti petunjuk di masing-masing operator," tambahnya.Program tiket kapal laut gratis ini juga menyediakan
berbagai rute strategis yang menjadi jalur utama mobilitas masyarakat di daerah
kepulauan. Di wilayah Papua dan Papua Barat, misalnya, tersedia rute
Sorong–Waisai dengan kapasitas 1.600 penumpang serta rute Jayapura–Biak dengan
kapasitas 700 penumpang.Sementara di kawasan Maluku, sejumlah rute juga tersedia
dari dan menuju Ambon menuju beberapa wilayah seperti Namlea, Ambalau, Leksula,
Bula, Geser, dan Gorom. Selain itu terdapat pula rute Kendari–Raha dan
Kendari–Bau-bau di Sulawesi Tenggara. Adapun di wilayah barat dan tengah
Indonesia, rute yang tersedia antara lain Banda Aceh–Sabang dengan kapasitas
1.250 penumpang, Gresik–Bawean sebanyak 1.900 penumpang, Kalianget–Kangean
sebanyak 2.000 penumpang, Jangkar–Raas dengan 2.250 penumpang, hingga rute Lembar–Surabaya
serta Balikpapan–Pare-pare.“Kami memilih rute-rute yang benar-benar dibutuhkan
masyarakat, khususnya di daerah kepulauan yang akses transportasinya terbatas,”
jelas Muhammad Masyhud.Guna memastikan program berjalan tertib dan tepat sasaran,
Ditjen Perhubungan Laut juga menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon
penumpang. Di antaranya menyiapkan identitas diri seperti KTP, SIM, atau Kartu
Keluarga, memastikan identitas saat keberangkatan sesuai dengan data
pendaftaran, serta satu orang hanya dapat mendaftarkan maksimal empat calon
penumpang dalam satu Kartu Keluarga. Selain itu, penumpang juga dilarang
membawa benda berbahaya maupun minuman keras di atas kapal, dan tiket gratis
tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.Selain menyediakan tiket gratis, Ditjen Perhubungan Laut
memastikan aspek keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas utama selama
periode Angkutan Laut Lebaran 2026. Seluruh kapal yang terlibat dalam program
ini telah menjalani pemeriksaan kelaikan oleh otoritas pelabuhan setempat guna
menjamin perjalanan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat. (GF)
06 Mar 2026, 16:26 WIT
Menko Yusril: Ambang Batas Parlemen Harus Dikaji Rasional dan Komprehensif dalam Sistem Demokrasi
Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham
Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa penerapan parliamentary threshold
dalam sistem Pemilu merupakan pilihan politik terbuka dalam sistem demokrasi
yang perlu dikaji secara rasional dan komprehensif.Hal tersebut disampaikan Yusril saat menjadi pemateri dalam
Seminar Parliamentary Threshold, Selamatkan Suara Rakyat yang digelar oleh Gerakan
Kedaulatan Suara Rakyat di Gedung Sekretariat GKSR, Jakarta, Selasa (3/3/2026).Dalam paparannya, Yusril menekankan bahwa demokrasi memang
merupakan sistem yang rumit dan sering kali memerlukan proses panjang dalam
pengambilan keputusan politik. Meski demikian, menurutnya hingga saat ini belum
ada sistem pemerintahan yang dinilai lebih baik daripada demokrasi.“Demokrasi adalah situasi yang rumit dan bertele-tele,
tetapi tidak ada sistem yang lebih baik dari demokrasi. Soal threshold, itu
adalah pilihan politik terbuka,” ujar Yusril.Ia menjelaskan bahwa keberadaan ambang batas parlemen tidak
secara otomatis berkaitan dengan stabilitas pemerintahan. Stabilitas politik,
menurutnya, lebih banyak ditentukan oleh kemampuan para aktor politik membangun
kompromi dan konsensus.“Sebenarnya threshold tidak ada kaitannya langsung dengan
stabilitas pemerintahan. Kompromi politiklah yang menjamin stabilitas, bukan
semata-mata ambang batas parlemen,” tegasnya.Yusril juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat
ratusan partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum, sehingga
penyederhanaan sistem kepartaian tidak dapat semata-mata dijadikan alasan
pembenar bagi penerapan threshold. Ia menilai perdebatan mengenai besaran
ambang batas parlemen masih perlu didasarkan pada pertimbangan rasional yang
jelas.“Harus ada rasionalitas mengenai berapa jumlah ambang batas
parlemen yang benar-benar dapat menjamin stabilitas pemerintahan dan
efektivitas kerja parlemen,” jelasnya.Dalam kesempatan yang sama, Ketua GKSR Oesman Sapta Odang
menyampaikan kritik terhadap kebijakan parliamentary threshold yang dinilai
berpotensi menyederhanakan sistem kepartaian tanpa menjamin peningkatan
kualitas lembaga legislatif.“Tidak boleh ada suara rakyat yang dianggap tidak penting
dalam demokrasi. Mekanisme yang menghapus suara rakyat pada hakikatnya adalah
prosedur kosong yang mengkhianati kedaulatan rakyat,” ujarnya.Oesman menambahkan bahwa Indonesia membutuhkan sistem
kepartaian yang lebih inklusif dan mampu memberikan ruang representasi politik
yang adil bagi berbagai kelompok masyarakat.“Jika demokrasi ingin kuat, maka suara rakyat harus
didengar, bukan disaring,” tambahnya.Seminar tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh nasional, di
antaranya Mahfud MD, Arief Hidayat, serta pakar hukum tata negara Titi
Anggraini, bersama para ketua dan anggota partai politik nonparlemen.Melalui forum diskusi ini, para peserta berharap muncul
rekomendasi konkret bagi perbaikan sistem pemilu ke depan, sehingga dapat
menciptakan sistem demokrasi yang lebih adil, rasional, dan tetap menjunjung
tinggi prinsip kedaulatan rakyat. (GF)
06 Mar 2026, 16:21 WIT
Gelar Operasi Pengawasan, Satgas Pangan Daerah Maluku Jatuhkan Sanksi Kepada 2 Pelaku Usaha
Papuanewsonline.com, Ambon – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Daerah Maluku mengintensifkan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan dengan menggelar operasi Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2026 di sejumlah pasar dan distributor di Kota Ambon, Rabu (4/3/2026).Kegiatan yang dipimpin Satgas Pangan Daerah Maluku ini melibatkan unsur kepolisian, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, serta Tim Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI. Fokus pengawasan dilakukan di Pasar Mardika Ambon serta jaringan distributor bahan pokok dan barang penting (Bapokting) guna menjaga stabilitas harga dan melindungi hak konsumen, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri.Tim Satgas melakukan pengecekan harga dan distribusi Bapokting pada 11 titik, mulai dari pedagang eceran hingga distributor beras, minyak goreng, daging, cabai, bawang, telur, dan gula. Hasilnya, ditemukan sejumlah komoditas yang dijual di atas ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP), serta indikasi pelanggaran administratif pada distribusi beras.Selain itu, Satgas juga menemukan adanya produk beras kemasan yang diperdagangkan tanpa izin pusat, serta perbedaan harga yang signifikan pada komoditas strategis seperti cabai, beras premium, telur, ayam, dan minyak goreng di tingkat distributor maupun pengecer.Dirreskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol Piter Yanotama, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kepala Satgas Pangan Daerah Maluku menegaskan bahwa pengawasan ini merupakan langkah tegas negara dalam menjamin keadilan harga dan keamanan pangan bagi masyarakat.“Satgas Pangan hadir untuk memastikan distribusi dan harga pangan berjalan sesuai ketentuan. Kami tidak akan mentolerir praktik penjualan di atas HET maupun peredaran pangan yang tidak memenuhi aspek perizinan dan mutu. Setiap temuan akan ditindaklanjuti secara profesional dan proporsional,” tegas Kombes Pol Piter Yanotama.Ia menambahkan, stabilitas pangan menjadi isu strategis nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan akan terus diperketat, terutama pada momentum hari besar keagamaan yang rawan terjadi lonjakan harga.Dari hasil kegiatan tersebut, tercatat dua pelaku usaha yang menjual Bapokting di atas ketentuan HET dan HAP. Saat ini, temuan tersebut masih dalam kajian dinas terkait untuk diberikan sanksi administratif berupa surat teguran. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku juga akan melakukan sosialisasi ulang ketentuan HET Minyakita sesuai Kepmendag Nomor 1028 Tahun 2024 kepada distributor dan pengecer.Satgas Pangan Maluku memastikan pemantauan harga dan mutu pangan akan terus dilakukan secara berkala, khususnya pada rantai distribusi beras dan minyak goreng, guna mencegah spekulasi harga dan praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.Melalui kegiatan ini, negara menegaskan kehadirannya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi masyarakat Maluku.Operasi sapu bersih Satgas Pangan Maluku menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum tidak tinggal diam menghadapi potensi gejolak harga pangan. Temuan beras tanpa izin dan penjualan di atas HET menunjukkan pentingnya pengawasan berlapis dari hulu ke hilir. Menjelang Ramadan dan Idulfitri, langkah preventif dan penegakan aturan yang konsisten menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat sekaligus kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional. PNO-12
05 Mar 2026, 21:36 WIT
Kapolri Apresiasi Progam Pembangunan Rumah Tilahu Untuk Masyarakat Jawa Barat
Papuanewsonline.com, Jawa Barat - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan dan Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Kosasih terkait program pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) buat masyarakat Jawa Barat.Hal ini disampaikan Kapolri dalam acara silaturahmi Ramadhan di Polda Jawa Barat, Rabu (4/3/2026)."Terima kasih pak Gubernur, pak Kapolda, Pangdam yang terus bersinergi membuat program yang tentunya menyentuh masyarakat kelas bawah yang membutuhkan," kata Sigit.Menurut Sigit, program pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ia pun menyebut program ini menjawab harapan masyarakat terhadap institusi Polri."Polri harus bisa melaksanakan dan mendengar apa yang menjadi aspirasi dan harapan masyarakat sehingga kemudian makin hari institusi Polri bisa melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan apa yang diinginkan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat," ucapnya.Pada program di Jawa Barat, tercatat ada 168 pembangunan rumah tidak layak huni. Rinciannya 67 telah selesai pembangunan dan 101 masih dalam proses pembangunan.Dalam kesempatan ini, mantan Kabareskrim Polri ini meminta masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan. Apalagi situasi global yang tak pasti dan eskalasi di timur tengah yang meningkat."Situasi yang sedang kita hadapi dampak global yang kita hadapi tentunya ini butuhkan kebersamaan persatuan. Itu adalah kunci utama menjaga agar stabilitas kamtibmas tetap terjaga," katanya.Lebih lanjut, Sigit menuturkan, apapun kondisi global yang dihadapi Indonesia, pemerintah tetap melaksanakan amanatnya untuk mendukung mendorong terjadinya pertumbuhan dan menyejahterakan masyarakatnya. Semua itu, katanya, bisa dilalui apabila bersatu. "Tentunya apa yang menjadi program terkait masalah ketahanan pangan, program ketahanan energi tentunya jugaharus kita kawal. Karena ini sebagai bagian dari upaya kita untuk hadapi dinamika global yang ada," katanya. PNO-12
05 Mar 2026, 21:29 WIT
Kapolda Maluku Pimpin Rapat Kesiapan Operasi Ketupat 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K, M.Si, memimpin rapat internal kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 sekaligus analisis dan evaluasi (anev) wilayah-wilayah penanganan potensi konflik menjelang dan sesudah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Guna mewujudkan mudik aman keluarga bahagiaRapat strategis tersebut berlangsung pada Rabu (4/3/2026) pukul 12.15 hingga 16.15 WIT di Ruang Command Center Lantai IV Polda Maluku, serta diikuti seluruh Kapolres dan jajaran melalui zoom meeting.Agenda rapat mencakup data awal dsn target capaian, strategi dan cara bertindak, kesiapan sumber daya organisasi dalam pelaksaan Operasi Ketupat 2026, pemetaan wilayah rawan konflik, serta evaluasi penanganan potensi konflik sosial di wilayah hukum Polda Maluku, termasuk pelakssnaan Polima dan Baileo Emarina.Rapat dihadiri Wakapolda Maluku, Irwasda Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, serta seluruh Kapolres dan Kapolresta jajaran. Kehadiran lengkap unsur pimpinan menunjukkan keseriusan Polda Maluku dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat selama momentum Idul Fitri.Dalam arahannya, Kapolda Maluku menekankan bahwa pengamanan Idul Fitri tidak hanya berfokus pada arus mudik dan perayaan keagamaan, tetapi juga pada upaya pencegahan dini terhadap potensi konflik sosial.“Operasi Ketupat bukan sekadar pengamanan hari raya, tetapi momentum strategis untuk memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Deteksi dini, langkah pencegahan, dan kehadiran negara di tengah masyarakat harus benar-benar dirasakan,” tegas Irjen Pol. Dadang Hartanto.Kapolda juga mengingatkan jajaran agar meningkatkan koordinasi lintas fungsi serta memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam mengantisipasi kerawanan konflik.“Pendekatan humanis dan komunikasi yang baik dengan masyarakat menjadi kunci utama. Polri harus hadir sebagai penjaga keamanan sekaligus penyejuk di tengah dinamika sosial menjelang dan pasca Idul Fitri,” lanjutnya.Langkah Polda Maluku menggelar rapat internal khusus kesiapan Operasi Ketupat 2026 menunjukkan keseriusan Polri dalam mengantisipasi dinamika keamanan jelang Idul Fitri. Tidak hanya menitikberatkan pada pengamanan arus mudik dan perayaan hari besar keagamaan, Polda Maluku juga secara aktif memetakan potensi konflik sosial sebagai bagian dari strategi preventif.Pendekatan ini sejalan dengan semangat Polri Presisi yang mengedepankan prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Dengan perencanaan matang dan sinergi lintas sektor, Polda Maluku diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan wilayah sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan aman, nyaman, dan penuh khidmat. PNO-12
05 Mar 2026, 21:22 WIT
Polda Maluku Siapkan 2.135 Personel Gabungan Amankan Idul Fitri 1447 H
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku memperkuat kesiapan pengamanan arus mudik dan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 melalui Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Maluku.Rakor yang digelar pada Kamis (5/3/2026) tersebut dibuka oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan dihadiri Kapolda Maluku Irjen Pol prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, unsur TNI, Forkopimda, serta pimpinan instansi terkait di wilayah Maluku.Kegiatan ini menjadi langkah awal konsolidasi lintas sektor untuk memastikan keamanan, kelancaran transportasi, serta pelayanan publik selama periode Ramadan hingga Idul Fitri.Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto menegaskan bahwa pengamanan Lebaran merupakan operasi kemanusiaan Polri yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.Sebagai bagian dari Operasi Ketupat 2026, Polda Maluku menyiapkan 2.135 personel gabungan, terdiri dari 1.478 personel Polri dan 697 personel dari unsur TNI serta instansi terkait.“Pengamanan Idul Fitri merupakan tanggung jawab bersama. Kami telah melaksanakan berbagai operasi cipta kondisi untuk menekan potensi gangguan kamtibmas sehingga masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan aman dan nyaman,” ujar Kapolda.Selain itu, Polda Maluku juga akan mendirikan 78 pos pengamanan dan pelayanan yang tersebar di berbagai titik strategis, termasuk pelabuhan, bandara, terminal, pusat keramaian, dan rumah ibadah.Sebanyak 1.068 objek pengamanan telah dipetakan sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan selama masa libur Lebaran.Kapolda juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan darurat Polri 110 yang dapat diakses secara gratis untuk melaporkan gangguan keamanan maupun meminta bantuan kepolisian.“Layanan 110 ini bebas pulsa dan siap melayani masyarakat selama 24 jam. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkannya jika membutuhkan bantuan kepolisian,” tegasnya. PNO-12
05 Mar 2026, 21:09 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
