logo-website
Sabtu, 27 Sep 2025,  WIT
BERITA TAG Pemerintahan Homepage
Wapres Gibran Tinjau Program Gizi dan Kesehatan Gratis di Jayapura Papuanewsonline.com, Jayapura – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (17/9/2025). Kunjungan ini difokuskan untuk memantau langsung pelaksanaan dua program unggulan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), yang telah berjalan di berbagai daerah. Setibanya di Jayapura, Wapres Gibran menyempatkan diri meninjau SMP Negeri 2 Sentani dan Puskesmas Kampung Harapan. Kehadirannya disambut hangat oleh jajaran pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta para pelajar yang ikut merasakan langsung manfaat dari program tersebut. Bupati Jayapura, Yunus Wonda, yang turut mendampingi kunjungan, memberikan apresiasi tinggi atas perhatian Wapres Gibran terhadap pelayanan publik di daerahnya. Menurutnya, gaya kepemimpinan Gibran mengingatkan pada sosok Presiden Joko Widodo yang dikenal sederhana, blusukan, dan dekat dengan masyarakat. “Tadi kami bagi tugas, saya menjemput Bapak Wapres di SMP Negeri 2 Sentani, sementara Pak Wakil Bupati menjemput di Puskesmas Kampung Harapan. Kehadiran beliau benar-benar memberikan semangat bagi kami di daerah,” ujar Yunus. Ia juga menyoroti momen ketika Gibran berinteraksi langsung dengan siswa-siswi SMP Negeri 2 Sentani yang sedang menikmati MBG. Dengan gaya khasnya yang santai, Gibran sempat menanyakan alasan beberapa anak tidak menghabiskan tahu dan pisang yang disajikan. “Beliau masuk pas anak-anak sedang makan, lalu bertanya kenapa tahu tidak dimakan, kenapa pisang tidak dimakan. Itu membuat suasana jadi cair, anak-anak senang, dan kami melihat kepedulian langsung dari seorang wakil presiden,” tambahnya. Selain meninjau program gizi di sekolah, Wapres Gibran juga menyempatkan diri mengunjungi Puskesmas Kampung Harapan. Di sana, ia berdialog dengan tenaga medis dan masyarakat untuk memastikan pelaksanaan PKG berjalan sesuai harapan. Kepala Puskesmas Kampung Harapan, dr. Hanofer Budiyanto, menyampaikan bahwa program PKG sudah berjalan sekitar enam bulan terakhir. Kehadiran Wapres, menurutnya, menjadi dorongan besar untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat dasar. “Bapak Wapres ingin memastikan langsung apakah PKG ini benar-benar terlaksana di lapangan. Beliau juga menekankan agar layanan kesehatan gratis bisa dilakukan setiap hari agar masyarakat semakin sadar pentingnya memeriksakan kesehatan,” jelas dr. Hanofer. Kunjungan Wapres Gibran di Jayapura memberikan pesan kuat bahwa program prioritas nasional, seperti MBG dan PKG, harus dirasakan manfaatnya hingga ke daerah pelosok. Pemerintah daerah pun berharap perhatian serupa terus berlanjut, agar masyarakat Papua tidak hanya merasakan manfaat jangka pendek, tetapi juga peningkatan kualitas hidup dalam jangka panjang.   Penulis: Jid Editor: GF  18 Sep 2025, 10:37 WIT
TPA Sempit, 93 Ton Sampah Menggunung: DLH Mimika Ubah Strategi Pengelolaan Sampah Papuanewsonline.com, Mimika – Kabupaten Mimika tengah menghadapi ancaman serius dari timbunan sampah. Setiap harinya, produksi sampah di Kota Timika mencapai 93 ton, sementara kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kian menipis. Dari total luas 11 hektare, kini hanya 4 hektare yang tersisa dan bisa digunakan. Kondisi ini memaksa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mimika untuk mengambil langkah strategis demi mencegah krisis lingkungan yang lebih parah. Kepala DLH Mimika, Jeffri Deda, menegaskan bahwa sistem lama pengelolaan sampah dengan pola “kumpul-angkut-buang” sudah tidak lagi efektif. Pihaknya kini menyiapkan strategi baru dengan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. “Mulai sekarang kita minta masyarakat membiasakan diri memilah sampah, baik plastik, kering, maupun sisa makanan sebelum diangkut ke TPA. Kalau ini bisa dilakukan, pengelolaan sampah kita akan jauh lebih mudah,” jelas Jeffri, Rabu (17/9/2025). DLH menilai, keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama untuk mengurangi beban TPA. Dengan pemilahan dari hulu, proses daur ulang dan pengolahan akan lebih efisien serta bernilai ekonomi. Tak hanya itu, DLH Mimika berencana mendirikan Bank Sampah di 21 kelurahan se-Kota Timika. Melalui program ini, warga dapat menjual sampah yang sudah dipilah dengan harga Rp1.500 per kilogram. Harapannya, masyarakat tidak hanya terdorong menjaga kebersihan, tetapi juga memperoleh keuntungan ekonomi dari sampah. Sementara itu, sampah organik akan diolah menjadi pupuk kompos, dan sampah plastik akan didaur ulang melalui Pusat Daur Ulang (PDU) menjadi bahan bangunan seperti paving block. “Prinsipnya, tidak ada sampah yang benar-benar terbuang. Kalau masyarakat sadar memilah, semua sampah bisa diolah kembali,” tambah Jeffri. DLH Mimika juga tengah menyiapkan perubahan besar dalam tata kelola TPA. Jika selama ini sistem yang digunakan masih berupa open dumping, ke depan akan beralih ke controlled landfill sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup. Langkah ini diyakini dapat mengurangi pencemaran lingkungan, mengelola gas metana yang dihasilkan timbunan sampah, serta memperpanjang usia TPA yang tersisa. Meski program sudah disiapkan, Jeffri mengingatkan bahwa keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada partisipasi warga. Tanpa perubahan pola pikir dan kebiasaan, pengelolaan sampah di Timika akan tetap menjadi bom waktu. “Kunci ada pada kesadaran masyarakat. Kalau dari rumah tangga sudah memilah, kita tidak hanya selamatkan lingkungan, tapi juga wujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan,” pungkasnya.   Penulis: Abim Editor: GF  18 Sep 2025, 10:30 WIT
Kunker ke Papua, Wapres Gibran Disambut Meriah Pj Gubernur di Bandara Sentani Papuanewsonline.com, Jayapura – Suasana hangat penuh keakraban mewarnai kedatangan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Bandara Internasional Sentani, Jayapura, Rabu (17/9/2025). Lawatan orang nomor dua di Indonesia itu disambut langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua. Tiba dengan agenda kunjungan kerja (kunker) selama dua hari, Gibran hadir bersama sejumlah pejabat tinggi negara. Sambutan penuh kehormatan diberikan sejak langkah pertama Wapres menginjakkan kaki di tanah Papua, menandai pentingnya agenda pembangunan yang akan dibawanya. Selain Pj Gubernur Papua, deretan pimpinan TNI dan Polri hadir menyambut, antara lain Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim, Panglima Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral X) Mayjen TNI Mar Werijon, Wakapolda Papua Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Komandan Lanud Silas Papare Marsma TNI Mokh. Mukhson, dan Kabinda Papua Brigjen TNI Bayu Sudarmanto. Kehadiran mereka menunjukkan soliditas aparat negara dalam menyukseskan agenda kenegaraan di Papua, sekaligus memastikan kelancaran jalannya kunjungan kerja Wapres. Dalam kunjungan kali ini, Wapres Gibran dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda penting yang menyentuh langsung aspek pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta program-program kesejahteraan masyarakat. Turut mendampingi Wapres, sejumlah pejabat tinggi negara seperti Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung, Plt. Kepala Setwapres Al Muktabar, serta jajaran kementerian dan staf kepresidenan. Kunker ini diharapkan bukan hanya sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap Papua, tetapi juga membawa dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah paling timur Indonesia. “Papua memiliki potensi besar, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kehadiran Wapres tentu diharapkan mampu memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendorong percepatan pembangunan di sini,” ujar salah satu pejabat yang hadir menyambut kedatangan Gibran. Lawatan Gibran akan berlangsung hingga Kamis (18/9/2025), dengan agenda padat yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat Papua.   Penulis: Jid Editor: GF 18 Sep 2025, 10:23 WIT
Pj Gubernur Papua Lantik 15 Pejabat Baru Papuanewsonline.com, Jayapura – Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, resmi melantik 15 pejabat baru di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua yang mencakup pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, hingga pejabat fungsional. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Namengkawi Hall, Gedung Negara, Jayapura, Senin (15/9/2025). Pelantikan tersebut merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan adanya aturan ini, sejumlah jabatan sebelumnya berubah status menjadi pelaksana tugas, sehingga pengisian pejabat definitif menjadi kebutuhan mendesak demi menjaga stabilitas birokrasi. “Maka pada hari ini, Senin tanggal 15 September 2025, saya Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni dengan ini resmi melantik Saudara-saudari yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Gubernur Papua nomor SK.800.1.3.3 - 10133 dan nomor SK.800.1.3.3 - 10134, sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua,” tegas Fatoni dalam sambutannya. Agus Fatoni menekankan bahwa pelantikan ini tidak hanya sebatas pengisian jabatan kosong, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat kinerja organisasi pemerintah daerah. Dengan adanya pejabat baru, ia berharap birokrasi Papua semakin efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia juga meminta pejabat yang baru dilantik untuk segera menyesuaikan diri dengan tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing, serta menguasai regulasi yang berlaku. Dalam arahannya, Pj Gubernur menegaskan bahwa integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme harus menjadi fondasi utama pejabat publik. Selain itu, pejabat dituntut untuk menghadirkan inovasi serta terobosan-terobosan baru yang mampu menjawab tantangan pemerintahan modern. “Kita harus melakukan inovasi, melakukan terobosan-terobosan, dan merumuskan cara-cara baru untuk bekerja agar kinerja kita bisa lebih maksimal,” pesan Fatoni. Dengan pelantikan 15 pejabat ini, Agus Fatoni optimistis roda pemerintahan Papua dapat berjalan lebih efektif, terutama dalam menghadapi dinamika pembangunan dan tantangan pelayanan masyarakat. Ia berharap kehadiran pejabat baru mampu membawa semangat baru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.   Penulis: Jid Editor: GF 18 Sep 2025, 10:08 WIT
Pj Sekda Mimika Pimpin Upacara Harhubnas 2025 Papuanewsonline.com, Mimika – Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025 di Kabupaten Mimika berlangsung khidmat dengan upacara di Kantor UPBU Mozes Kilangin, Rabu (17/9/2025). Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Mimika, Abraham Kateyau, bertindak sebagai inspektur upacara yang diikuti insan transportasi, unsur Forkopimda, serta berbagai pemangku kepentingan. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala UPBU Mozes Kilangin Muchammad Nafiek, perwakilan Dinas Perhubungan Mimika, unsur Kejaksaan Negeri Mimika, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Suasana upacara tampak penuh semangat dan mencerminkan kebersamaan insan transportasi dalam memperkuat perannya bagi pembangunan daerah maupun nasional. Dalam amanatnya, Pj Sekda Mimika membacakan sambutan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, yang menekankan tema Harhubnas 2025: “Bakti Transportasi untuk Negeri.” Tema ini, kata Abraham, menegaskan bahwa pembangunan transportasi bukan sekadar soal infrastruktur fisik, melainkan sarana penting yang menghubungkan harapan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. “Transportasi mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, membuka akses pendidikan, lapangan kerja, hingga mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. Semua ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Abraham Kateyau saat membacakan sambutan Menhub. Dalam kesempatan itu, Abraham juga menegaskan pentingnya membangun kemandirian logistik nasional di tengah situasi geopolitik global dan keterbatasan fiskal. Menurutnya, insan transportasi harus memberikan pelayanan publik yang merata, efisien, dan berpihak pada pekerja transportasi agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. “Harhubnas adalah momentum untuk menyadari kembali bahwa bakti insan transportasi bukan hanya untuk pekerjaan semata, tetapi bakti untuk negeri, rakyat, dan masa depan Indonesia yang lebih maju,” pungkasnya. Peringatan Harhubnas di Mimika menjadi pengingat bahwa wilayah Papua, termasuk Mimika, memegang peranan vital dalam rantai logistik nasional. Dengan perbaikan konektivitas darat, laut, dan udara, diharapkan akses transportasi di Papua semakin lancar, membuka peluang pembangunan yang lebih merata, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.   Penulis: Jid Editor: GF  18 Sep 2025, 09:43 WIT
"Tebarkan Kebaikan": HUT ke-80 PMI Mimika Gaungkan Semangat Tanggung Jawab Bersama Papuanewsonline.com, Mimika – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Mimika menggelar acara syukuran peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 di Hotel Horison Ultima, Rabu (17/9/2025). Peringatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan juga refleksi panjang perjalanan PMI dalam menebarkan nilai kemanusiaan, serta momentum memperkuat tanggung jawab bersama untuk saling peduli. Acara ini dihadiri oleh Penjabat Sekda Mimika, Abraham Kateyau, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Frans Kambu, Ketua Harian PMI Mimika Conis Manusiwa, Sekretaris PMI Mimika Septinus Timang, serta sejumlah tamu undangan dari berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Pj Sekda Mimika Abraham Kateyau menegaskan bahwa usia 80 tahun PMI adalah bukti nyata konsistensi nilai kemanusiaan yang selalu relevan di setiap generasi. Tema perayaan tahun ini, “Tebarkan Kebaikan”, menurutnya menjadi pengingat bahwa energi positif bisa dimulai dari hal-hal sederhana. “Kebaikan tidak harus hal besar. Bisa berawal dari tindakan sederhana, tetapi tulus dan berdampak luas. Kebaikan adalah energi yang memperkuat ikatan sosial kita sebagai masyarakat,” ujar Abraham. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran PMI Mimika dan para relawan atas kerja kemanusiaan yang tanpa pamrih. Abraham mengajak semua elemen masyarakat untuk mendukung gerakan kemanusiaan tersebut. “Kerja kemanusiaan bukan hanya tanggung jawab PMI, tetapi tanggung jawab kita bersama sebagai warga bangsa,” tegasnya. Sekretaris PMI Mimika, Septinus Timang, menuturkan bahwa kiprah PMI Mimika selama ini telah menorehkan jejak penting, termasuk keterlibatan dalam misi kemanusiaan berskala besar, seperti menjadi negosiator dalam kasus pembebasan sandera Mapenduma. Selain itu, Septinus menekankan pentingnya kehadiran Unit Transfusi Darah (UTD) di Mimika sebagai salah satu kebutuhan mendesak. “Donor darah harus menjadi budaya masyarakat Mimika. Dari satu kantong darah, banyak nyawa bisa diselamatkan. Karena itu, kami berharap Mimika segera memiliki UTD agar pelayanan kemanusiaan semakin maksimal,” jelasnya. Perayaan HUT ke-80 PMI Mimika menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan. PMI Mimika berkomitmen untuk terus menebarkan kebaikan, membangun budaya donor darah, dan hadir di garda terdepan setiap kali masyarakat membutuhkan.   Penulis: Abim Editor: GF  18 Sep 2025, 09:37 WIT
Komisi III DPRK Mimika Dorong Perbaikan Layanan Kesehatan, Terutama Mengenai Kekurangan Dokter Ahli Papuanewsonline.com, Mimika – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika, RSUD Mimika, RS Waa Banti, dan seluruh kepala Puskesmas se-Kabupaten Mimika, Rabu (17/09/2025). Agenda ini digelar untuk menyatukan persepsi serta mencari solusi konkret terkait peningkatan pelayanan kesehatan di Mimika. Ketua Komisi III, Herman Gafur, menegaskan bahwa forum ini merupakan komitmen bersama untuk memperbaiki persoalan kesehatan yang selama ini kerap menjadi sorotan masyarakat. Beberapa isu utama yang dibahas antara lain kekurangan tenaga dokter spesialis, peningkatan status RSUD Mimika dari tipe C ke tipe B, serta pemberdayaan anak-anak Papua dalam bidang kesehatan. “Kita libatkan semua pihak agar tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Mimika sudah harus maksimal, tidak boleh lagi ada alasan kekurangan ini dan itu,” tegas Herman. Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra, menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRK melalui Komisi III dalam mempertemukan seluruh pemangku kepentingan bidang kesehatan. Menurutnya, RDP ini merupakan momentum penting untuk menerima masukan langsung terkait perbaikan layanan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Reynold mengakui bahwa penanganan penyakit kronis seperti jantung, kanker, dan gagal ginjal masih menjadi tantangan besar. Hingga kini, pasien kerap harus dirujuk ke luar daerah karena keterbatasan fasilitas dan tenaga ahli di Mimika. Dalam paparannya, Reynold menekankan pentingnya membangun sistem layanan kesehatan yang terintegrasi. Ia menegaskan bahwa setiap fasilitas kesehatan (Faskes) tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus saling terhubung untuk memastikan pasien mendapatkan layanan terbaik. “Kami mencoba menyusun skenario agar semua pemilik Faskes membantu Dinas Kesehatan mendesain sistem layanan tanpa sekat-sekat. Intinya, orang sakit harus dilayani,” ujarnya. Sebagai terobosan, ia menargetkan agar masyarakat Mimika ke depan bisa mengakses layanan kesehatan di semua fasilitas hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan begitu, pelayanan kesehatan akan lebih inklusif, mudah, dan cepat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. RDP ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi lintas sektor kesehatan di Mimika. DPRK berharap, hasil pertemuan tidak hanya sebatas wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan peningkatan layanan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.   Penulis: Jid Editor: GF 18 Sep 2025, 09:32 WIT
DPRK Mimika Evaluasi Serapan Anggaran: Program Bappeda Dinilai Belum Optimal Sentuh Kebutuhan Dasar Papuanewsonline.com, Mimika – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Hearing Tahap II bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, Rabu (17/9/2025), di ruang rapat paripurna DPRK Mimika. Pertemuan ini difokuskan pada evaluasi serapan anggaran dan efektivitas program-program yang dijalankan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sepanjang tahun berjalan. Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, menegaskan bahwa masih ditemukan banyak hambatan dalam realisasi program yang berimbas pada rendahnya serapan anggaran. “Banyak sekali kekurangan yang kami temukan dalam pengawasan, misalnya di LPSE maupun OPD yang bermitra dengan Komisi IV. Akibatnya, pelaksanaan fisik banyak terkendala. Hal seperti ini jangan terulang lagi seperti tahun 2025,” tegasnya. Sekretaris Komisi IV, Yuliana Dice Amisim, juga melontarkan kritik keras. Menurutnya, sejumlah program yang dijalankan OPD tidak menunjukkan dampak signifikan bagi masyarakat. “Selama ini saya tidak melihat dampak yang jelas. Tolong realisasi anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan riil, seperti perumahan, lingkungan bersih, air bersih, dan layanan dasar masyarakat,” ujarnya. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi IV lainnya, Amos Jamang, yang menilai ada ketidaksesuaian antara realisasi program dengan aspirasi yang sebelumnya disampaikan masyarakat. Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris Bappeda Mimika, Yosep Manggasa, menjelaskan bahwa pihaknya tetap bekerja sesuai amanat peraturan daerah, terutama dalam hal perencanaan dan penelitian. Ia menyebutkan bahwa total anggaran yang dikelola Bappeda tahun ini mencapai Rp66,2 miliar, dengan realisasi fisik baru 60 persen dan realisasi keuangan 38,24 persen. Meski demikian, Yosep optimistis target bisa tercapai. “Kami optimis dengan sisa waktu yang ada, realisasi bisa mencapai 100 persen. Terima kasih atas masukan dari DPRK, ini akan kami laporkan ke pimpinan agar menjadi perhatian sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi,” jelasnya. Hearing tahap II ini menegaskan kembali pentingnya sinkronisasi antara perencanaan, pengawasan, dan implementasi program agar anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Mimika. DPRK menegaskan siap mengawal agar program pembangunan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga memberi dampak nyata di lapangan.   Penulis: Jid Editor: GF 18 Sep 2025, 00:09 WIT
Presiden Prabowo Anugerahkan Pangkat Istimewa kepada Dua Purnawirawan TNI dan Polri Papuanewsonline.com, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menganugerahkan pangkat istimewa kepada dua purnawirawan TNI dan Polri dalam sebuah prosesi khidmat di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 84/TNI Tahun 2025 dan Keppres No. 85/POLRI Tahun 2025, Kepala Negara resmi menganugerahkan pangkat Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago serta pangkat Jenderal Polisi Kehormatan kepada Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Ahmad Dofiri. Acara dimulai dengan pembacaan Keppres oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Kosasih, dilanjutkan dengan prosesi penanggalan pangkat lama dan pemasangan pangkat baru secara langsung oleh Presiden Prabowo. Di hadapan para pejabat tinggi negara, keluarga penerima anugerah, dan undangan terbatas, suasana prosesi berlangsung penuh wibawa. Tepuk tangan hadirin mengiringi momen ketika Presiden Prabowo resmi menyematkan pangkat kehormatan kepada kedua purnawirawan tersebut. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penganugerahan pangkat kehormatan ini bukan hanya simbol formal, melainkan bentuk apresiasi negara atas pengabdian panjang, dedikasi, dan loyalitas kedua tokoh dalam menjaga keamanan serta kedaulatan bangsa. “Keputusan ini adalah penghormatan tertinggi negara. Keduanya telah menunjukkan pengorbanan, integritas, dan kesetiaan yang patut dijadikan teladan bagi generasi penerus TNI dan Polri,” ujar Presiden. Letjen TNI (Purn.) Djamari Chaniago dikenal sebagai sosok prajurit yang menorehkan prestasi penting dalam berbagai operasi militer strategis, sementara Komjen Pol (Purn.) Ahmad Dofiri memiliki rekam jejak panjang dalam pengabdian di kepolisian, termasuk di bidang keamanan publik dan reformasi kelembagaan. Penganugerahan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan penghargaan yang layak bagi mereka yang telah mencurahkan hidupnya demi bangsa dan negara. Presiden Prabowo berharap momentum ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran TNI dan Polri, baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan, untuk terus menanamkan semangat pengabdian tanpa pamrih. “Semoga penghargaan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap tetes pengorbanan bagi bangsa tidak akan pernah dilupakan,” tegasnya.(GF)  18 Sep 2025, 00:03 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT