Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Melalui Vicon: Wakapolda Maluku Ikuti Ground Breaking Gudang Pangan Polri dan Launching 166 SPPG
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., MH, menghadiri kegiatan Video Conference (Vicon) Ground Breaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri dan Launching Operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Sabtu (16/5/2026).Kegiatan nasional yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur tersebut diikuti secara virtual oleh seluruh jajaran Polda dan Polres se-Indonesia sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program strategis nasional di bidang ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.Di Mapolda Maluku, Wakapolda Maluku didampingi Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol. Jemi Junaidi, S.I.K., bersama sejumlah Pejabat Utama Polda Maluku, di antaranya Dirreskrimsus, Dirsamapta, Dirlantas, Kabidkum, Kabidpropam, Kabidhumas, Wakapolresta Ambon, serta Ps. Wadirbinmas Polda Maluku.Turut hadir pula perwakilan instansi terkait di wilayah Kota Ambon serta perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang mendukung program ketahanan pangan nasional.Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri dan pejabat terkait juga melaksanakan panen jagung kuartal II secara serentak yang diikuti seluruh jajaran Polda dan Polres di daerah masing-masing sebagai bagian dari upaya memperkuat swasembada pangan nasional.Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Polri atas dukungannya terhadap program ketahanan pangan nasional.“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolri dan seluruh jajaran Polri yang telah mendukung program ketahanan pangan nasional. Tentara dan Polisi adalah abdi negara yang harus selalu hadir untuk rakyat serta mendukung program strategis pemerintah demi kepentingan masyarakat,” ujar Presiden Prabowo.Sementara itu, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Iman Tobroni menegaskan bahwa Polda Maluku siap mendukung penuh seluruh program strategis pemerintah, khususnya di bidang ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.“Polda Maluku berkomitmen mendukung program ketahanan pangan nasional dan operasional SPPG Polri sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan di daerah,” ungkap Brigjen Pol. Iman Tobroni.Ia menambahkan, sinergi antara Polri, pemerintah daerah, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menyukseskan program nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia.Melalui pembangunan gudang ketahanan pangan dan operasional SPPG Polri, diharapkan distribusi pangan, stabilitas ketersediaan bahan pokok, serta pelayanan pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan merata hingga ke daerah. PNO-12
18 Mei 2026, 14:26 WIT
Presiden Prabowo Dorong Kemandirian Pangan Nasional, Mensesneg: Cadangan Beras Tembus 5,3 Juta Ton
Papuanewsonline.com, Tuban - Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya ditunjukkan saat Presiden melakukan groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta launching operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026.Usai mendampingi Kepala Negara dalam kegiatan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa agenda di Tuban merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Menurutnya, pemerintah kini tidak hanya fokus mempertahankan capaian swasembada beras, tetapi juga memperkuat produksi jagung dan komoditas pangan strategis lainnya.“Ini salah satu upaya kita, kerja keras kita untuk memastikan pangan kita kuat, pangan kita mandiri setelah kita berhasil mencapai swasembada beras di tahun 2025 yang lalu atas kerja keras Pak Mentan beserta dengan seluruh jajaran. Kita sekarang mengejar untuk juga swasembada di bidang jagung dan seluruh komoditas pangan lainnya,” ujar Menteri Pras.Lebih lanjut, Menteri Pras juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petani Indonesia atas kontribusi mereka dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Menteri Pras menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan merupakan hasil kerja bersama pemerintah dan para petani di seluruh daerah.“Tentunya kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih, tidak hanya kepada Menteri Pertanian tetapi kepada seluruh petani di seluruh Indonesia karena kerja keras para petani kita dapat mencapai swasembada pangan,” imbuh Menteri Pras.Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pras turut mengungkapkan capaian strategis lain di sektor pangan nasional, yakni meningkatnya cadangan beras pemerintah yang kini mencapai 5,3 juta ton di gudang Bulog. Menurutnya, jumlah tersebut menjadi pencapaian bersejarah yang menunjukkan kondisi pangan nasional yang aman dan terkendali.“Cadangan beras pemerintah di gudang Bulog sejumlah 5,3 juta ton. sekali lagi kita ingin memastikan bahwa pangan kita aman, terkendali, harga juga terjangkau bahkan bisa memberi bantuan kepada saudara-saudara kita di negara lain,” ungkap Menteri Pras.Senada dengan Menteri Pras, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan bahwa pemerintah juga terus memperkuat dukungan sektor pertanian, termasuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani. Menurut Menteri Amran, stok pupuk nasional saat ini dalam kondisi lebih dari cukup, bahkan Indonesia telah mulai melakukan ekspor pupuk ke sejumlah negara.“Pupuk kita lebih dari cukup bahkan kemarin kami ekspor ke Australia, berikutnya Filipina, Brasil, India, bahkan kemarin juga Menteri Pertanian Australia langsung mengucapkan terima kasih 4 kali. Ini kehebatan Bapak Presiden Republik Indonesia gagasan besar beliau kita laksanakan dengan baik,” ujar Menteri Amran.Selain keberhasilan swasembada beras, Menteri Amran menyebut Indonesia kini juga telah mencapai swasembada jagung untuk kebutuhan pakan. Menteri Amran menambahkan bahwa harga pupuk dalam negeri pun mengalami penurunan hingga 20 persen, yang diharapkan semakin membantu produktivitas petani nasional.“Swasembada beras sudah, kemudian kita ekspor pupuk, harga pupuk dalam negeri turun 20 persen. Kemudian kita sudah swasembada jagung untuk pakan. Berikutnya industri seperti disampaikan tadi Pak Mensesneg,” pungkas Menteri Amran. PNO-12
18 Mei 2026, 14:21 WIT
Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Polda Kaltim Gelar Panen Raya Kuartal II Tahun 2026
Papuanewsonline.com, Kukar - Kepolisian Daerah Kalimantan Timur kembali menggelar Panen Raya Serentak Kuartal II Tahun 2026 di Lahan Ketahanan Pangan Kawasan PT.Kitadin, Desa Embalut, Kec.Tenggarong Seberang, Kab.Kukar, Sabtu (16/05/26).Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., para Pejabat Utama Polda Kaltim, Forkopimda Prov.Kaltim dan Kab.Kukar, para Stakeholder terkait, tokoh masyarakat, kelompok tani, hingga mahasiswa.Kegiatan panen raya tersebut juga diikuti secara virtual oleh seluruh Polres jajaran Polda Kaltim yang melaksanakan panen di wilayah masing-masing sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.Dalam sambutannya, Kapolda Kaltim menegaskan bahwa program ketahanan pangan, khususnya komoditas jagung, merupakan langkah strategis Polri dalam mendukung kemandirian pangan nasional melalui optimalisasi lahan dan pemberdayaan masyarakat.“Program ketahanan pangan ini tidak akan berjalan optimal tanpa adanya sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak. Kebersamaan yang terbangun hari ini menjadi bukti nyata komitmen kita bersama dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Irjen Pol Endar.Kapolda menjelaskan, berdasarkan data Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri periode Januari hingga Mei 2026, Polda Kaltim berhasil merealisasikan penanaman jagung seluas 861,45 hektare atau 57,1 persen dari total potensi lahan 1.517,5 hektare, dengan hasil panen mencapai 368,97 ton jagung.Dari total hasil panen tersebut, sebanyak 220,24 ton jagung telah berhasil diserap oleh Perum Bulog. Sementara pada Mei 2026, Polda Kaltim juga melaksanakan panen serentak di seluruh Polres jajaran dengan total luas lahan 31,25 hektare dan proyeksi hasil panen mencapai 47,40 ton jagung.Selain itu, Kapolda Kaltim turut mengapresiasi peran aktif 207 kelompok tani binaan Polri di seluruh wilayah Kalimantan Timur, di mana 94 persen di antaranya menjalankan usaha pertanian secara mandiri.“Keberhasilan program ini merupakan hasil kerja keras bersama. Saya mengapresiasi seluruh kelompok tani yang terus menunjukkan semangat dan optimisme dalam mengelola sektor pertanian secara mandiri dan produktif,” ungkapnya.Selanjutnya, Kegiatan dilanjutkan dengan mengikuti panen raya virtual yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto bersama Kapolri. PNO-12
18 Mei 2026, 14:01 WIT
Polres Kepulauan Tanimbar dan Polsek Jajaran Redam Ketegangan Konflik di Desa Kormomolin
Papuanewsonline.com, Tanimbar - Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar, Aparat gabungan Polres Kepulauan Tanimbar dan Polsek jajaran berhasil menggagalkan bentrok fisik antarwarga Desa Meyano Das dan Desa Kilmasa, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ketegangan yang terjadi pada, Rabu (13/05/26) sore tersebut sempat dipicu oleh aksi saling rusak tanaman warga dan pembakaran rumah kebun oleh beberapa kelompok Warga di wilayah tapal batas kedua Desa, antara Desa Meyano Das dan Desa Kilmasa.Bermula dari Pemerintah Desa Meyano Das menerima laporan adanya pengrusakan kebun milik Warga mereka oleh sekelompok Masyarakat Desa Kilmasa. Kasi Kesejahteraan Desa Meyano Das bersama dua pegawai Kantor Camat Kormomolin turun ke lokasi. Mereka menemukan sejumlah tanaman rusak dan satu rumah kebun hangus terbakar.Mengetahui apa yang terjadi pada kebun, Provokasi melalui pengeras suara yang dilakukan oleh seorang warga berinisial SR di alun-alun Desa Meyano Das pun tak terbendung. Hal ini tentunya memicu konsentrasi massa yang membawa senjata tajam (sajam) berupa busur, panah, dan parang.Massa dari Desa Meyano Das juga ikut bergerak melakukan aksi balasan dengan merusak tanaman milik warga Desa Kilmasa di perbatasan. Merespons adanya serangan tersebut, Warga Desa Kilmasa pun bersenjata tajam berkumpul untuk menghadang massa dari Desa Meyano Das.Langkah cepat tanggap dari Aparat keamanan dan Tokoh Agama berhasil mencegah terjadinya kontak fisik di garis perbatasan. Massa dari Desa Kilmasa berhasil dilerai oleh Ketua Majelis Jemaat GPM Kilmasa, Pdt. Ny. ERLIN LEKATOMPESSY, S.Si., bersama sejumlah Personel dari Polsek Kormomolin.Sementara itu, massa dari Desa Meyano Das berhasil dihadang oleh Kapolsek Kormomolin Ipda I GD HENDRA B. ARIMBAWA bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat. Kedua kubu massa kedua Desa pun akhirnya bersedia untuk mengurungkan niatnya untuk bertikai dan diarahkan kembali ke Desa masing-masing.Wakapolres Kepulauan Tanimbar Kompol WILHELMUS B. MINANLARAT, S.H., yang memimpin langsung pengamanan aksi massa dari kedua Desa ini memberikan arahan dan pesan Kamtibmas secara langsung kepada jajaran Pemerintah Desa serta Tokoh Masyarakat di kedua Desa. Beliau menyayangkan adanya pengerahan massa menggunakan pengeras suara yang memicu eskalasi situasi.“Kami dari Pihak Kepolisian memastikan akan mendalami unsur pelanggaran hukum yang terjadi” pungkasnya.Beliau pun mengapresiasi respons cepat yang dilakukan Kapolsek Kormomolin Ipda I GD HENDRA B. ARIMBAWA, Babinsa, Bhabinkamtibmas, beserta Ketua Majelis Jemaat GPM Kilmasa Pdt. Ny. ERLIN LEKATOMPESSY, S.Si., yang berhasil melakukan penyekatan massa di perbatasan sehingga bentrok fisik fatal tidak sampai terjadi.“Warga diimbau untuk tidak bertindak anarkis. Segala bentuk kerugian material berupa kerusakan ratusan tanaman keladi, pisang, ubi, serta pembakaran 4 (empat) unit rumah kebun milik Warga kedua Desa akan dicatat dan diproses secara hukum” tegasnya.Kepolisian dalam hal ini Jajaran Polres Kepulauan Tanimbar menjamin keamanan kedua Desa dengan mempertebal Personel gabungan dari Polsek Kormomolin, Polsek Nirunmas, Satuan Reskrim dibawa pimpinan Kasat Reskrim Iptu RIFALDI SAID, SH, MH, dan Personel Satuan Samapta Polres Kepulauan Tanimbar. Sampai saat ini, situasi terpantau kondusif.Pemerintah Kecamatan Kormomolin bersama Polres Kepulauan Tanimbar telah menjadwalkan agenda mediasi resmi untuk penyelesaian konflik secara damai. Pertemuan penandatanganan perdamaian direncanakan akan berlangsung pada hari Jumat, 15 Mei 2026, pukul 10.00 WIT, bertempat di Kantor Camat Kormomolin. PNO-12
18 Mei 2026, 12:16 WIT
Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Larang Nobar Film “Pesta Babi”
Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang
Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan
pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan ataupun kebijakan pelarangan
pemutaran maupun kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter “Pesta Babi:
Kolonialisme di Zaman Kita”.Penegasan itu disampaikan Yusril melalui keterangan tertulis
di Jakarta, Kamis (14/5/2026), menyusul polemik pembubaran sejumlah kegiatan
pemutaran film di beberapa daerah. Ia menilai penghentian kegiatan nobar di
sejumlah kampus bukan merupakan kebijakan pemerintah secara terpusat.“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter
tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu
dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain
di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,”
ujar Yusril.Menurutnya, pola tersebut menunjukkan bahwa penghentian
pemutaran film di sejumlah lokasi bukan berasal dari instruksi pemerintah
ataupun aparat penegak hukum secara nasional.“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’
bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya
terpusat,” katanya.Yusril menjelaskan film dokumenter tersebut berisi kritik
terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dianggap
berdampak terhadap lingkungan hidup, hak ulayat masyarakat adat, dan kondisi
sosial masyarakat Papua. Ia menilai kritik semacam itu merupakan hal yang wajar
dalam negara demokrasi, meskipun diakuinya terdapat narasi yang bersifat
provokatif.“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun
memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri
memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat
provokatif,” ujarnya.Meski demikian, Yusril mengingatkan masyarakat agar tidak
langsung terpancing hanya karena judul film yang kontroversial. Ia justru
mendorong publik untuk menonton, berdiskusi, dan membangun ruang debat secara
sehat agar masyarakat semakin kritis dalam menyikapi berbagai isu publik.“Tetapi tentu orang tidak boleh terpancing dan bereaksi
hanya karena judul provokatif yang mungkin sengaja dibuat produsernya untuk
menarik perhatian. Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan
gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra
dapat terjadi,” katanya.Ia juga menyebut pemerintah dapat mengambil pelajaran dari
kritik yang disampaikan melalui film tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap
pelaksanaan proyek di lapangan.“Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk
mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” lanjut
Yusril.Terkait proyek di Papua Selatan, Yusril menjelaskan
pembukaan lahan telah dimulai sejak 2022 pada masa pemerintahan Presiden Joko
Widodo dan dilanjutkan pemerintahan saat ini sebagai bagian dari program
ketahanan pangan dan energi nasional. Ia menolak anggapan bahwa proyek tersebut
merupakan bentuk kolonialisme modern.“Sudah pasti proyek itu bukanlah kolonialisme modern di
zaman sekarang. Papua adalah bagian integral dari NKRI. Pemerintah Pusat
Republik Indonesia bukanlah Pemerintah Belanda dulu yang menyebut Papua dengan
Nederlands Nieuw Guinea sebagai daerah jajahan di masa lalu. Pembukaan lahan
seperti itu juga terjadi juga di Kalimantan dan pulau-pulau lain sebagai bagian
integral dari NKRI," tegasnya.Menurut Yusril, proyek strategis nasional dibangun melalui
kajian yang matang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pemerintah
tetap membuka diri terhadap berbagai kritik dan masukan untuk memperbaiki
pelaksanaannya di lapangan.“PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan
rakyat, walaupun Pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan
kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya.Di akhir keterangannya, Yusril kembali menegaskan pemerintah
menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi, namun kebebasan tersebut
harus dijalankan dengan tanggung jawab moral terhadap publik.
“Pada intinya, Pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan
nobar film tersebut. Ini adalah negara demokrasi dan setiap orang bebas
berekspresi. Namun, tidak ada kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab moral,
baik kepada diri sendiri maupun kepada publik yang menerima sajian kebebasan
berekspresi itu,” tutup Yusril. (GF)
15 Mei 2026, 19:27 WIT
Tokoh Pemuda Mimika Minta Kapolres Mimika Transparan Soal Kasus Jembatan Waa Banti
Papuanewsonline.com, Mimika - Tokoh pemuda Mimika, Edoardus
Rahawadan meminta Kapolres Mimika menyampaikan secara terbuka kepada publik
terkait perkembangan proses hukum dugaan kasus Jembatan Waa Banti di Distrik
Tembagapura.Permintaan itu disampaikan menyusul penanganan perkara yang
sebelumnya ditangani Unit Tipikor Polres Mimika. Edoardus menyebut kasus
tersebut sempat masuk tahap penyidikan.Menurut Edoardus, Kapolres Mimika sendiri pernah
menyampaikan dua poin penting kepada publik melalui media. Pertama, sebanyak 6 saksi telah dipanggil untuk dimintai
keterangan. Kedua, dalam proses pemeriksaan, keenam saksi disebut bersikap
kooperatif.Namun hingga saat ini, publik belum memperoleh penjelasan
resmi terkait perkembangan lanjutan penanganan perkara tersebut.“Kami meminta Kapolres Mimika menjelaskan secara terbuka
kepada masyarakat. Kalau kasus itu masih berlanjut, maka prosesnya sudah sampai
di mana? Tetapi kalau kasus tersebut tidak dilanjutkan, maka apa alasannya? Ini
penting agar publik mengetahui secara jelas perkembangan penanganannya,” tegas
Edoardus Rahawadan. Dalam rilis yang diterima media papuanewsonline,com pada (14/5/26).Edoardus menegaskan permintaan tersebut bukan bentuk
tekanan, melainkan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi atas
penegakan hukum yang dilakukan institusi kepolisian.“Ini amanat undang-undang, bukan karena saya mau tegasnya
Polres Mimika dalam hal ini Kapolres perlu menyampaikan secara terbuka kepada
publik,” ujarnya.Permintaan keterbukaan informasi itu merujuk pada
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
khususnya Pasal 13 dan Pasal 14. Ia juga mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019
tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menegaskan penyidikan harus dilakukan
secara profesional, prosedural, transparan, dan akuntabel.Selain itu, Edoardus menyebut Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan hak kepada masyarakat
memperoleh informasi publik secara benar dan jujur, termasuk penanganan perkara
yang menjadi perhatian publik sepanjang tidak menghambat proses hukum.Edoardus berharap Polres Mimika dapat memberikan penjelasan
resmi sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat terkait
keberlanjutan penanganan kasus tersebut.Hingga berita ini dipublikasikan Papuanewsonline.com belum
mendapat konfirmasi dari Polres Mimika terkait perkembangan kasus Jembatan Waa
Banti. Penulis: Hend
Editor: GF
15 Mei 2026, 14:19 WIT
IPTU Esterlina Titiheru Raih 3 Medali Internasional
Papuanewsonline com, Johor Bahru - Polri kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat internasional melalui keberhasilan Perwira Polisi Wanita (Polwan) Polda Maluku, IPTU Esterlina Titiheru, A.Md., yang meraih tiga medali dalam kejuaraan binaraga “NPC Regional TNT Global Classic Malaysia 2026” di Hotel Holiday Villa, Johor Bahru, Malaysia, Minggu (10/5/2026).IPTU Esterlina yang sehari-hari bertugas sebagai PS. Kapolsek Baguala Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease Polda Maluku berhasil menunjukkan bahwa personel Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, namun juga mampu mengukir prestasi di tingkat dunia.Dalam kejuaraan yang diikuti peserta dari berbagai negara Asia tersebut, IPTU Esterlina berhasil meraih:Juara 1 (Medali Emas) kategori Women’s Physique;Juara 2 (Medali Perak) kategori Women’s Figure;Juara 2 (Medali Perak) kategori Women’s Wellness.Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. dalam keterangan tertulisnya memberikan apresiasi tinggi atas capaian tersebut dan menegaskan bahwa prestasi itu mencerminkan kualitas sumber daya manusia Polri yang unggul, disiplin, dan berdaya saing internasional.“Seorang Kapolsek tidak hanya dituntut mampu menjaga stabilitas kamtibmas di wilayahnya, tetapi juga harus menjadi teladan dalam disiplin, semangat hidup sehat, dan prestasi. Apa yang diraih IPTU Esterlina membuktikan bahwa personel Polri mampu menjalankan tugas negara sekaligus berprestasi di tingkat internasional,” ujar Wakapolri.Sebagai Pembina Utama Komite Olahraga Polri (KOP), Wakapolri juga terus mendorong pembinaan olahraga di lingkungan Polri agar menjadi bagian dari penguatan kualitas personel dan budaya hidup sehat.Menurutnya, KOP dibentuk sebagai wadah serius untuk mengembangkan potensi dan bakat olahraga anggota Polri sehingga mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang membawa nama baik institusi dan bangsa.“Polri akan terus memberikan dukungan terhadap personel yang memiliki potensi dan prestasi olahraga. Pembinaan harus dilakukan secara sportif, profesional, dan berkelanjutan agar mampu melahirkan atlet-atlet Polri yang membanggakan,” tegas Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo.Keberhasilan IPTU Esterlina diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh personel Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga kesehatan dan kebugaran, serta menghadirkan semangat pengabdian melalui karya dan prestasi nyata.Melalui Komite Olahraga Polri (KOP), Polri juga terus berkomitmen memberikan dukungan, pembinaan, dan ruang pengembangan bagi personel yang memiliki potensi di bidang olahraga secara sportif, profesional, dan berkelanjutan. Kehadiran KOP menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia Polri yang sehat, disiplin, berprestasi, serta mampu mengharumkan nama institusi maupun bangsa di tingkat nasional dan internasional. PNO-12
15 Mei 2026, 12:16 WIT
Studi Banding Sampah Mimika Dinilai Zonk, Ketua KPK Timika: Jangan Jadi Program Seremonial
Papuanewsonline.com, Timika – Ketua Komunitas Pemuda Kei
(KPK) Timika, Edoardus Rahawadan mempertanyakan efektivitas program studi
banding pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Daerah Mimika ke sejumlah
wilayah di Pulau Jawa.Menurut Edoardus, masyarakat hingga saat ini belum melihat
dampak positif yang nyata dari program tersebut terhadap penanganan sampah di
Kabupaten Mimika.Edoardus menilai program studi banding yang dilakukan Pemda
Mimika terkesan hanya menghabiskan anggaran daerah tanpa menghasilkan perubahan
signifikan bagi masyarakat.Ia juga menyoroti rencana besar terkait daur ulang sampah
yang dinilai masih sebatas wacana dan belum diwujudkan dalam langkah konkret di
lapangan.“Kalau hanya pergi studi banding tetapi kondisi sampah di
Mimika tetap sama, maka masyarakat tentu mempertanyakan manfaatnya. Jangan
sampai hanya menjadi program seremonial yang menghabiskan uang daerah,” tegas
Edoardus. Dalam rilis yang diterima media Papuanewsonline.com (14/5/26).Ia meminta Pemerintah Daerah Mimika agar lebih fokus pada
program nyata yang langsung menyentuh masyarakat, dibanding membuat kegiatan
yang berpotensi sia-sia dan membebani anggaran.Menurut Edoardus, penanganan sampah tidak bisa hanya
dilakukan pemerintah sendiri, tetapi harus melibatkan masyarakat secara aktif. Karena itu, ia mendorong Pemda Mimika untuk membangun kerja
sama dengan masyarakat, organisasi kepemudaan, RT dan RW dalam menciptakan
sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan.Selain itu, Edoardus meminta agar pemerintah memperbanyak
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga
kebersihan lingkungan serta pengelolaan sampah dan daur ulang yang benar.“Edukasi itu penting. Kalau masyarakat diberikan pemahaman
yang baik dan dilibatkan secara langsung, maka persoalan sampah bisa diatasi
bersama,” ujarnya.Hingga berita ini ditayangkan, Papuanewsonline.com belum
mendapat konfirmasi dari Pemerintah Daerah Mimika terkait kritik tersebut. Penulis: Hend
Editor: GF
14 Mei 2026, 20:10 WIT
Warga Desa Talem Kabupaten Nduga Keluhkan Dana Desa Tidak Cair Sejak 2018
Papuanewsonline.com, Nduga – Warga Desa Talem, Distrik
Geselema, Kabupaten Nduga mengeluhkan dana desa yang tidak pernah sampai ke
masyarakat sejak 2018. Keluhan itu disampaikan Itan Kwijangge kepada wartawan
Papuanewsonline.com melalui telepon WhatsApp pada Selasa, (13/052026).Menurut Itan, Kepala Desa Talem bernama Kenas Kogoya sudah
tidak berada di desa sejak 2018.“Desa Talem itu dia keluar dari 2018. Sampai 2018 itu, Pak
Desa itu dia keluar dari kabupaten,” kata Itan dengan nada keras.Ia menyebut pengelolaan dana desa selama ini dilakukan oleh
pihak dari kabupaten atas nama Dian atau Deinus Gwijangge.“Dian selaku ASN yang pegang kendali buku tabungan dengan
cap Talem itu tra perna desa datang cairkan dana, tra perna aparat datang
cairkan dana juga. Hanya Aisen Kabupaten Nduga atas nama Dian atau Deinus
Gwijangge yang kelola dana desa,” ujarnya.Itan yang mengaku sebagai sekretaris kampung mengatakan
dirinya disuruh mengambil honor dana desa, namun tidak pernah menerima.“Saya ini sebagai sekretaris di kampung baru. Bapak punya,
saya punya bapak itu sekretaris, dia suruh saya ngambil honor, honor dana
desa,” katanya.Ia menambahkan, seluruh aparat desa bersama kepala desa baru
yang mengelola uang tersebut.“Udah punya aparat desa itu semua di kampung dengan kepala
desa baru yang kelola uang itu, Pak Dian Gwijangge, yang ngasih kabupaten
juga,” ucapnya.Itan menyatakan hingga 2026, dana kampung tidak pernah
sampai ke masyarakat maupun perangkat desa.“Jadi dana kampung itu sampai sekarang dari 2018 sampai 2026
ini tidak pernah sampai ke masyarakat maupun perangkat desa. Honor juga begitu
Pak,” katanya.Ia juga mengeluhkan sulitnya menghubungi kepala desa karena
tidak memiliki nomor kontak. “Di kampung itu tidak ada kepala desa punya nomor, hanya
mungkin dia punya aparat itu, dia yang pegang,” ujarnya.Itan berharap persoalan ini mendapat perhatian agar dana
desa dapat dicairkan dan sampai kepada masyarakat sesuai peruntukannya. Penulis: Hendrik
Editor: GF
14 Mei 2026, 20:04 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
