logo-website
Minggu, 10 Mei 2026,  WIT
BERITA TAG Pemerintahan Homepage
Kedubes AS di Jakarta Gelar Konferensi “Alumni United”, Rayakan 250 Tahun Kemerdekaan AS Papuanewsonline.com, Jakarta – Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar konferensi perdana bertajuk “Alumni United States of America” (Alumni United) sebagai bagian dari perayaan Freedom 250, yang menandai 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta pada Sabtu (11/4/2026) ini dihadiri sekitar 400 alumni Indonesia yang pernah menempuh pendidikan di universitas Amerika Serikat maupun mengikuti program pertukaran yang didanai pemerintah dan militer AS.Konferensi ini menjadi inisiatif unggulan baru yang dirancang untuk menghubungkan, memberdayakan, dan memperkuat kolaborasi antaralumni Indonesia yang memiliki pengalaman akademik dan profesional di Amerika Serikat. Selain menjadi ruang silaturahmi, kegiatan ini juga menegaskan kedalaman hubungan strategis antara kedua negara.Acara tersebut menghadirkan sejumlah tokoh alumni terkemuka dari berbagai bidang, mulai dari dunia perfilman, diplomasi, bisnis, hingga industri kreatif. Di antaranya penulis dan sutradara film Joko Anwar, mantan Duta Besar RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya, Managing Director AmCham Indonesia Donna Priadi, CEO Citi Indonesia Batara Sianturi, CEO dan Co-founder Kopi Kenangan Edward Tirtanata, CEO Bluebird Andre Djokosoetono, serta finalis Top 8 MasterChef Indonesia Angie Wiranata.Para tokoh tersebut tampil sebagai pembicara dan moderator dalam sejumlah sesi diskusi yang membahas bagaimana pendidikan dan pengalaman pertukaran di Amerika Serikat telah membentuk perjalanan karier, karya kreatif, jalur kewirausahaan, hingga kontribusi mereka bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.Dalam sambutan pembukaan, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar AS di Jakarta, Peter M. Haymond, menegaskan pentingnya peran alumni sebagai jembatan hubungan bilateral kedua negara.“Dalam merayakan Freedom 250 – peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat – kami merasa terhormat dapat berdiri bersama para alumni Indonesia, yang talenta dan kepemimpinannya mencerminkan hal terbaik dari kemitraan kita,” ujar Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar AS di Jakarta, Peter M. Haymond, dalam sambutan pembukaannya.Ia menambahkan bahwa para alumni menjadi bukti nyata bagaimana talenta Indonesia yang dipadukan dengan kualitas pendidikan Amerika mampu melahirkan inovasi, membangun usaha, memperkuat interoperabilitas antarlembaga, termasuk antara angkatan bersenjata kedua negara, serta memberikan dampak sosial yang luas di Indonesia.“Masing-masing dari Anda menunjukkan apa yang dapat dicapai ketika talenta Indonesia bertemu dengan keunggulan pendidikan Amerika—menciptakan inovasi, membangun usaha, memperkuat interoperabilitas antara angkatan bersenjata kita, serta mendukung masyarakat di seluruh Indonesia.”Selain sesi diskusi, konferensi ini juga menghadirkan berbagai pengalaman interaktif untuk mendorong jejaring dan kolaborasi langsung. Para peserta mengunjungi stan pameran yang diisi perusahaan-perusahaan Amerika serta perusahaan yang dipimpin oleh alumni, menikmati layanan foto profesional (headshot), tech corner yang menampilkan teknologi terbaru, sesi speed networking, hingga pameran proyek-proyek alumni.Melalui kegiatan ini, Alumni United diharapkan mampu membangun koneksi profesional jangka panjang serta memperkuat hubungan antarmasyarakat yang menjadi fondasi penting dalam kemitraan strategis AS–Indonesia. Program ini juga dirancang untuk mendorong kolaborasi lintas sektor, mentoring, dan pembelajaran berkelanjutan. Konferensi perdana ini menjadi simbol eratnya hubungan pendidikan, budaya, dan inovasi antara Indonesia dan Amerika Serikat, sekaligus membuka ruang kontribusi lebih luas bagi para alumni dalam mendukung pembangunan nasional dan hubungan bilateral kedua negara di masa mendatang. (GF) 14 Apr 2026, 17:34 WIT
HUT ke-28 BP BUMN Jadi Momentum Perkuat Transformasi dan Peran Strategis untuk Negeri Papuanewsonline.com, Jakarta – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-28 Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali arah transformasi yang terus dijalankan dalam memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara bagi kepentingan bangsa dan negara. Mengusung tema “28 Tahun BP BUMN: Bergerak dalam Transformasi, Menguatkan Peran untuk Negeri,” peringatan ini berlangsung khidmat di Jakarta, Minggu (13/4/2026).Momentum tersebut tidak hanya menjadi ajang seremoni, tetapi juga refleksi atas perjalanan panjang BP BUMN dalam memperkuat fungsi pengaturan, pengawasan, serta tata kelola kelembagaan yang semakin adaptif terhadap dinamika ekonomi global dan tantangan pembangunan nasional.Dalam rangkaian peringatan tersebut, Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menegaskan bahwa transformasi yang dilakukan bukan sekadar perubahan struktur organisasi, melainkan langkah berkelanjutan untuk membangun BUMN yang lebih sehat, efisien, kompetitif, dan mampu menjawab tantangan masa depan.“Transformasi ini tidak mungkin terjadi tanpa komitmen bersama. Konsolidasi yang telah dilakukan menjadi bukti bahwa dengan kerja keras dan keseriusan, BUMN mampu menjadi entitas yang lebih kuat dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional,” ujar Dony.Menurutnya, transformasi tersebut hanya dapat berjalan optimal melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, manajemen BUMN, maupun pihak-pihak yang terkait dalam proses penguatan kelembagaan dan tata kelola perusahaan.Salah satu bentuk nyata dari langkah transformasi itu, lanjut Dony, terlihat pada proses konsolidasi dan streamlining BUMN agar lebih fokus pada fungsi inti masing-masing serta memiliki fondasi usaha yang lebih kuat. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan perusahaan negara yang semakin profesional dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.Peringatan HUT ke-28 BP BUMN juga diwarnai dengan prosesi pemotongan tumpeng yang dilaksanakan di Kantor BP BUMN sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan dan capaian yang telah diraih selama hampir tiga dekade. Prosesi tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BP BUMN Dony Oskaria, didampingi Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf dan Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata.Suasana kebersamaan dan soliditas tampak kuat dalam acara tersebut, yang sekaligus menjadi simbol komitmen seluruh insan BUMN untuk terus melanjutkan agenda transformasi secara berkelanjutan. Bagi BP BUMN, peringatan ini menjadi titik pijak baru dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa mendatang.“Di usia yang ke-28 ini, BUMN telah semakin matang. Ke depan, tantangan tentu tidak semakin ringan. Kita harus tetap solid, memiliki satu visi dan satu tujuan, sehingga dapat membawa BUMN-BUMN ke depan menjadi lebih baik lagi,” ujar Dony.Ia menambahkan bahwa seluruh upaya transformasi pada akhirnya harus tetap berpijak pada tujuan utama pendirian BUMN, yakni memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat luas.“Tentu kita harus mengingat bahwa ikhtiar awal dari lahir BUMN ini ingin memberikan kontribusi maksimal bagi negara,” tutupnya.Ke depan, BP BUMN menegaskan akan terus memperkuat transformasi melalui kebijakan yang lebih tajam, pengawasan yang semakin kuat, serta sinergi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan BUMN tetap menjadi motor penggerak pembangunan nasional serta menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (GF) 14 Apr 2026, 17:30 WIT
Kemenko Kumham Imipas Perkuat Harmonisasi Kebijakan, Kepatuhan Putusan MK Jadi Fokus Utama Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar rapat koordinasi internal untuk membahas kepatuhan pemerintah terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review sejumlah undang-undang. Forum ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat harmonisasi kebijakan nasional pasca putusan MK.Rapat yang berlangsung pada Senin (13/4/2026) tersebut menyoroti masih rendahnya tingkat tindak lanjut terhadap sejumlah putusan MK. Selain itu, dibahas pula perlunya sistem koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar setiap koreksi konstitusional yang diputuskan MK dapat dijalankan secara efektif dan konsisten.Kegiatan ini dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif Kemenko Kumham Imipas, Robianto, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah dan akademisi. Dalam sambutannya, Robianto menegaskan bahwa kepatuhan terhadap putusan MK merupakan bagian penting dalam agenda pembangunan hukum nasional.“Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipandang sebagai urusan satu institusi saja. Dibutuhkan sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga agar putusan yang telah bersifat final dan mengikat benar-benar terlaksana,” ujar Robianto.Menurutnya, Kemenko Kumham Imipas memiliki mandat koordinatif untuk memastikan putusan MK yang berdampak terhadap kebijakan publik dapat ditindaklanjuti secara terarah. Karena itu, rapat ini juga menjadi forum untuk memetakan berbagai hambatan implementasi, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun koordinasi antarinstansi.Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga, Cahyani Suryandari, menilai penguatan kolaborasi antarlembaga menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepatuhan terhadap putusan MK. Ia menegaskan bahwa banyak putusan MK yang berdampak lintas sektor, sehingga tidak dapat ditangani secara parsial.“Putusan MK sering kali berdampak lintas sektor. Karena itu, diperlukan pola hubungan antar lembaga yang solid agar tindak lanjutnya tidak berjalan sendiri-sendiri,” kata Cahyani.Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Ni’matul Huda, menegaskan bahwa judicial review merupakan instrumen penting untuk menjaga konsistensi politik hukum agar tetap berada di jalur konstitusi. Ia menilai putusan MK harus segera ditindaklanjuti sesuai bentuk regulasi yang dibutuhkan.“Kita membutuhkan pedoman yang lebih jelas mengenai putusan mana yang harus segera ditindaklanjuti, siapa pihak yang bertanggung jawab, dan dalam bentuk regulasi apa pelaksanaannya,” tegasnya.Di sisi lain, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono Suroso, memaparkan pentingnya penyusunan indeks kepatuhan konstitusional sebagai alat ukur kesesuaian legislasi dan kebijakan pemerintah terhadap putusan MK.“Perlu adanya kolaborasi antar kementerian tanpa ego sektoral dalam penyusunan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Tanpa koordinasi yang baik, implementasi putusan akan berjalan lambat dan tidak seragam,” ujar Fajar.Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Kumham Imipas berharap dapat melahirkan rumusan kebijakan yang lebih terukur dalam mengawal pelaksanaan putusan MK, sekaligus memperkuat harmonisasi regulasi nasional sesuai amanat konstitusi dan menjaga kepercayaan publik terhadap negara hukum. (GF) 14 Apr 2026, 17:25 WIT
Sambut Kunker Kasum TNI, Kapolda Maluku Dukung Satgas Penertiban Kawasan Hutan Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menyambut kedatangan Kasum TNI Letjen TNI Richard Taruli H. Tampubolon di Bandara Pattimura Ambon, Senin (13/4/2026), dalam rangka kunjungan kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di MalukuPenyambutan yang berlangsung di VIP Room Bandara Pattimura tersebut turut dihadiri Gubernur Maluku dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program strategis nasional di bidang penataan dan perlindungan kawasan hutan.Kunjungan Kasum TNI bersama Satgas PKH menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pengawasan serta penertiban kawasan hutan secara berkelanjutan, termasuk di wilayah Maluku.Dalam kesempatan itu, Kapolda Maluku menegaskan komitmen Polri untuk mendukung penuh pelaksanaan tugas Satgas PKH, khususnya dalam aspek pengamanan dan penegakan hukum.“Kami menyambut baik kunjungan kerja Kasum TNI bersama Satgas PKH. Polda Maluku siap bersinergi dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan,” ujar Irjen Pol. Dadang Hartanto.Ia menambahkan, penanganan persoalan kawasan hutan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik TNI, Polri, pemerintah daerah, maupun instansi terkait lainnya.“Sinergi menjadi kunci dalam memastikan penertiban kawasan hutan berjalan efektif serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat,” katanya.Suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh keakraban, mencerminkan soliditas antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional.Usai penyambutan, rombongan melanjutkan agenda peninjauan udara ke kawasan Gunung Botak menggunakan pesawat TNI AL guna melihat langsung kondisi wilayah yang menjadi perhatian Satgas PKH.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. PNO-12 14 Apr 2026, 15:36 WIT
Satgas Damai Cartenz Patroli Humanis di Puncak Jaya Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Suasana Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, tampak lebih hidup pada Minggu (12/4), saat personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menyusuri wilayah kampung dan menyapa langsung masyarakat.Dipimpin oleh Aipda Nurman Pribadi, patroli ini tidak sekadar memastikan keamanan wilayah. Dengan pendekatan humanis, personel hadir di tengah warga, berbincang santai, mendengarkan keluhan, hingga menerima berbagai informasi yang berkembang di lingkungan masyarakat.Di beberapa titik, warga terlihat antusias menyambut kedatangan aparat. Percakapan yang terjalin pun berlangsung hangat, membahas kondisi keamanan kampung hingga harapan masyarakat terhadap situasi yang lebih aman dan kondusif.Selain patroli, personel juga memberikan imbauan kamtibmas secara langsung, mengajak warga untuk bersama-sama menjaga lingkungan serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kegiatan patroli dan sambang merupakan langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada pengamanan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat.“Patroli dan sambang ini menjadi sarana untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Kami mengedepankan pendekatan humanis agar kehadiran aparat benar-benar dirasakan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” ujar Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani.Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum menambahkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Sinergi antara aparat dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan Papua yang aman dan damai,” katanya.Melalui kegiatan ini, masyarakat mulai lebih terbuka dalam menyampaikan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka. Hal ini menjadi langkah awal untuk mempercepat respons aparat dalam menjaga stabilitas keamanan.Satgas Damai Cartenz 2026 menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui patroli rutin dan komunikasi intensif, guna memastikan situasi di wilayah Puncak Jaya dan sekitarnya tetap aman, damai, dan kondusif. PNO-12 14 Apr 2026, 15:11 WIT
"KAMI BUKAN OBJEK!" ALIANSI PENGUSAHA OAP KRITIK KERAS SOSIALISASI PERDA UMKM MIMIKA Papuanewsonline.com, Timika – Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika terkait proses sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) UMKM OAP. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Senin (13/4/26), aliansi menilai bahwa kebijakan yang seharusnya berpihak kepada masyarakat asli ini justru masih menerapkan pola lama yang menempatkan OAP hanya sebagai objek, bukan subjek yang dilibatkan sejak awal perumusan.Aliansi menegaskan bahwa proses yang berjalan saat ini tidak mencerminkan partisipasi yang bermakna. Pelibatan masyarakat dinilai hanya formalitas dan terbatas pada kelompok tertentu saja, sementara pelaku usaha di tingkat akar rumput, seperti mama-mama penjual pinang, pedagang kecil, dan pelaku usaha informal yang justru menjadi pihak paling terdampak, tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi. Mereka menilai sosialisasi yang dilakukan saat ini hanya bersifat satu arah, di mana masyarakat seolah hanya diminta untuk menerima tanpa diberi kesempatan berdialog secara setara.Lebih jauh, kelompok ini mengingatkan risiko yang akan muncul jika kebijakan disusun tanpa keterlibatan langsung masyarakat. Mulai dari ketidaktepatan sasaran, potensi konflik sosial, hingga praktik penyalahgunaan seperti "pinjam nama OAP" dan dominasi kelompok tertentu yang bisa merugikan pelaku usaha asli. Bagi Aliansi, Perda ini bukan sekadar aturan ekonomi, melainkan soal keadilan dan martabat OAP dalam mengelola ruang ekonomi di tanah sendiri.Oleh karena itu, prinsip "tidak ada kebijakan tentang kami tanpa kami" harus menjadi dasar utama.Aliansi menegaskan bahwa mereka tidak menolak keberadaan Perda UMKM tersebut, namun menolak proses pembuatan dan sosialisasi yang mengabaikan partisipasi publik. Mereka meminta pemerintah segera membuka dialog publik yang inklusif, melibatkan pelaku UMKM secara luas dalam evaluasi, serta menjamin transparansi implementasi. "Kami siap menjadi mitra kritis, tetapi akan bersikap tegas jika suara kami terus diabaikan," tandas mereka. Penulis: JidEditor: GF 14 Apr 2026, 13:05 WIT
KNPI Jayawijaya Tolak Instruksi Gubernur Papua Pegunungan, Sebut Tidak Berdasar Hukum Papuanewsonline.com, Wamena - KNPI Jayawijaya menolak instruksi Gubernur Papua Pegunungan Nomor 960 tanggal 7 April 2026 yang memerintahkan percepatan pelantikan anggota DPRK dalam waktu 14 hari. Ketua KNPI Jayawijaya, Hengky Hilapok, menyatakan bahwa instruksi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berpotensi mencederai prinsip negara hukum."Instruksi ini patut dipertanyakan. Empat belas hari tidak memiliki daya tarik hukum yang mengikat. Apakah ini bertumpu pada keputusan gubernur yang sah, atau justru mengabaikan batas kewenangan yang telah ditentukan undang-undang?" Ujar Hengky. Yang di kutip dari akun, seputaran Papua.Hengky menyoroti dugaan intervensi terhadap hasil seleksi Pansel di beberapa daerah dan menekankan bahwa Gubernur tidak memiliki kewenangan untuk mengubah atau mengganti hasil seleksi. Ia meminta transparansi dasar hukum dan prosedur yang sah dalam proses pelantikan anggota DPRK.Instruksi Gubernur Papua Pegunungan telah disebarkan ke berbagai media dan para Bupati, namun KNPI Jayawijaya tetap menolak dan meminta agar proses pelantikan dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.Hengky juga mengingatkan bahwa percepatan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur yang sah. "Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Pertanyaannya sederhana: apakah setiap tindakan tunduk pada hukum, atau hukum ditarik mengikuti kehendak kekuasaan?" katanya.Dua kabupaten telah melaksanakan pelantikan anggota DPR jalur otsus, namun enam kabupaten lainnya belum melaksanakan pelantikan. KNPI Jayawijaya meminta agar proses pelantikan dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.Hengky juga meminta agar Gubernur Papua Pegunungan menjelaskan dasar hukum instruksi tersebut dan memastikan bahwa proses pelantikan anggota DPRK dilakukan dengan sah dan transparan. "Kami akan terus memantau proses ini dan memperjuangkan hak-hak masyarakat," tutupnya.Penulis: HendrikEditor: GF 13 Apr 2026, 19:24 WIT
Pemkab Mimika Sosialisasikan Perda UMKM OAP, 180 Pelaku Usaha Dilibatkan Papuanewsonline.com, Mimika — Sebanyak 180 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua (OAP), yang digelar pada Senin, 14 April 2026.Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan bahwa sosialisasi ini sangat penting, khususnya bagi pelaku usaha OAP, agar memahami aturan hukum yang mengatur aktivitas usaha mereka.Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang secara khusus untuk memberikan pemahaman terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pelaku usaha tidak hanya diharapkan menjalankan usahanya, tetapi juga memahami dan mematuhi regulasi agar tercipta ketertiban dalam berusaha.“Melalui sosialisasi ini, narasumber akan menjelaskan secara rinci mengenai Perda Nomor 4 Tahun 2024, termasuk bagaimana pengaturan ruang usaha agar lebih tertib dan tidak menimbulkan gesekan antar pelaku usaha,” ujarnya.Perda tersebut juga mengatur berbagai jenis usaha yang umum dijalankan masyarakat, khususnya OAP, seperti penjualan pinang, petatas, buah merah, sarang semut, dan komoditas lokal lainnya. Pengaturan ini bertujuan agar setiap pelaku usaha memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan ruang usaha, namun tetap dalam koridor yang tertib dan teratur.Wakil Bupati menekankan bahwa pemerintah hadir untuk melindungi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Setiap warga memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan ruang publik, selama dijalankan sesuai aturan yang berlaku.Ia juga berharap para peserta yang hadir dapat menjadi perpanjangan informasi bagi masyarakat lainnya, mengingat keterbatasan jumlah peserta dalam kegiatan tersebut.“Dengan begitu, pemahaman tentang aturan ini bisa tersebar luas di tengah masyarakat,” tambahnya.Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Mimika sebagai daerah yang harmonis, di mana ruang usaha dapat dimanfaatkan secara adil, tertib, dan berkelanjutan oleh seluruh masyarakat.Penulis: BimEditor: GF 13 Apr 2026, 19:10 WIT
Brimob Xtreme 2026 Resmi Ditutup, Ajang Menembak Internasional Sarat Prestasi dan Sportivitas Papuanewsonline.com, Depok - Kejuaraan menembak bergengsi bertaraf internasional Brimob Xtreme 2026 resmi ditutup Dankorbrimob Polri Komjen Pol Ramdani Hidayat pada Minggu (12/4/2026) di Lapangan Tembak Presisi Hoegeng Iman Santoso, Mako Korbrimob Polri, Kelapadua, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Kegiatan yang berlangsung selama enam hari, sejak 7 hingga 12 April 2026 ini, sukses menjadi panggung kompetitif bagi para atlet menembak dari dalam dan luar negeri.Diselenggarakan oleh Korbrimob Polri dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brimob Polri, kejuaraan ini mengusung tema “Legacy of Valor, Precision for the Extreme”, yang merefleksikan nilai keberanian, ketelitian, dan profesionalisme dalam menghadapi situasi ekstrem.Ajang ini mempertandingkan sejumlah divisi bergengsi, di antaranya IPSC (International Practical Shooting Confederation) Handgun Level III dan PCC Optic Level II, serta berbagai divisi lainnya yang melibatkan peserta dari kalangan TNI, Polri, hingga masyarakat sipil. Tidak hanya itu, kejuaraan ini juga diikuti oleh peserta internasional dari beberapa negara sahabat seperti Malaysia, China, dan Korea Selatan.Antusiasme tinggi terlihat dari partisipasi peserta sebanyak 475 penembak dari berbagai instansi dan klub menembak. Para peserta diuji melalui 20 stage menantang yang dirancang sesuai standar internasional IPSC, menitikberatkan pada aspek kecepatan, akurasi, ketangkasan, kekuatan fisik, serta ketahanan mental.Selama pelaksanaan, seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang adu kemampuan, tetapi juga sarana pembinaan karakter, peningkatan disiplin, serta penanaman nilai sportivitas bagi seluruh peserta.Keberhasilan penyelenggaraan Brimob Xtreme 2026 turut memperkuat citra Korps Brimob Polri sebagai institusi yang profesional, modern, dan berdaya saing global. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah strategis dalam mempererat hubungan antara aparat keamanan, atlet menembak, dan masyarakat umum, sekaligus mendorong peningkatan prestasi olahraga menembak Indonesia di kancah nasional maupun internasional.Dengan berakhirnya seluruh rangkaian perlombaan, diharapkan semangat kompetisi, solidaritas, dan nilai-nilai kejuangan yang terbangun selama kejuaraan dapat terus terjaga dan menjadi inspirasi bagi pengembangan olahraga menembak di masa mendatang.Adapun perolehan hasil juara dari 16 divisi, sebagai berikut:- *_Handgun Revolver - Overall_*1. Ciciota, Surbakti (INA)2. Muh. Alfath Yasin, DK (INA)3. Tukiman (INA)- *_Handgun Classic - Overall_*1. Daniel, Lee (INA)2. Aziz, Fernanda (INA)3. Agus, Sutrisno (INA)- *_Handgun Production - Lady_*1. Missy, Binti Jaafar (MAS)2. Azlina, Binti Azizan (MAS)3. Zurieaty, Binti Mohamad (MAS)- *_Handgun Production - Junior_*1. Krisna Abiyu Arma, Putra (INA)2. Muhammad Owen Zainal, Rahadiansyah (INA)3. Dafa Renaldy, Saputra (INA)- *_Handgun Production - Overall_*1. Vincentius, Djajadiningrat (INA)2. Makruf, Handoko (INA)3. Muhammad Sahrulloh, Bin Syahrizal (MAS)- *_Handgun Production Optics - Overall_*1. Muhammad Awaludin, Ilham (INA)2. Sultan Omar, Ali (INA)3. Li, Jiayun (CHN)- *_Handgun Standard - Junior_*1. Yudistira Aulia, Lutfie (INA)2. Dennis Muhammad Putra, Budiman (INA)3. Naufal Randi, Adhitya (INA)- *_Handgun Standard - Overall_*1. Hans Christian PT, Manihuruk (INA)2. Khalil Gibran M, Harahap (INA)3. Rama, Tribudiman (INA)- *_Handgun Optics - Overall_*1. Prabu Rakyan Raka, Nalyndra (INA)2. Muh. Syafi Malik ABD, Aziz (INA)3. Roy, Harianto (INA)- *_Handgun Open - Junior_*1. Athala Mohan, Ussuri (INA)2. Ayra Mabelle, Ussuri (INA)3. Ardhito Geraldy, Sitinjak (INA)- *_Handgun Open - Overall_*1. Nico, Santoso (INA)2. Fitri Rahman, Bin Sumpa (MAS)3. Sarah Ayu, Tamalea (INA)- *_PCC PC Optics - Overall_*1. Daniel, Loekman (INA)2. Muhammad Araf, Habibi (INA)3. Nadif Janitra, Airlangga (INA)- *Non PCC Putra - Overall_*1. Alvin Nasution, (PCC) (INA)2. Krisdiyanto, (PCC) (INA)3. Khintesa Nur Wibowo, (PCC) (INA)- *_Non PCC Putri - Overall_*1. Eunike Jhon, (PCC) (INA)2. Dinda Charelina Tahir Saputri, (PCC) (INA)3. Lorenia Permata Runtuwene, (PCC) (INA)- *_Non Pistol Putra - Overall_*1. Yusuf Abdul, Syukron (INA)2. Ilham Dwi, Shandya (INA)3. Nederlan, Hulopi (INA)- *_Non Pistol Putri - Overall_*1. Diah, Ayuningrum (INA)2. Vereena Shaneisha, Putri (INA)3. Lucky, Juane (INA) PNO-12 13 Apr 2026, 15:06 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT