Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
MUI Mimika Peringati Milad ke-51, Pemkab Ajak Perkuat Kerukunan dan Literasi Digital
Papuanewsonline.com, Mimika — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mimika memperingati Milad ke-51 dengan mengusung tema "Ulama Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat", yang digelar di Timika, Rabu (29/7/2026).Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Yohana Paliling, disampaikan bahwa perjalanan MUI selama 51 tahun merupakan bukti nyata dedikasi para ulama dalam memberikan bimbingan, fatwa, nasihat, serta solusi atas berbagai persoalan umat dan bangsa.Menurutnya, MUI telah menjadi rumah besar bagi para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin, menjaga moderasi beragama, memperkuat ukhuwah, serta memperkokoh semangat persaudaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia."Pemerintah Kabupaten Mimika menyadari bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan ekonomi semata, tetapi juga harus diimbangi dengan pembangunan karakter, moral, akhlak, dan kehidupan spiritual masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan MUI menjadi sangat penting dalam mewujudkan masyarakat Mimika yang religius, harmonis, damai, toleran, dan sejahtera," ujar Yohana saat membacakan sambutan Bupati.Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kerukunan antarumat beragama yang selama ini telah terjalin dengan baik di Kabupaten Mimika. Menurutnya, keberagaman merupakan anugerah yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan memperkuat semangat persatuan.Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika memberikan apresiasi terhadap tema-tema yang diangkat dalam rangkaian Milad MUI ke-51, mulai dari penguatan program keumatan, jihad digital, penyampaian berbagai fatwa, hingga pembahasan isu-isu aktual yang berkembang di tengah masyarakat.Tema-tema tersebut dinilai menunjukkan bahwa MUI mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar ajaran Islam.Yohana juga menyoroti tantangan di era digital yang semakin kompleks. Menurutnya, derasnya arus informasi harus diimbangi dengan literasi digital yang baik agar masyarakat mampu memilah informasi secara bijak."Jangan sampai masyarakat mudah terpengaruh oleh berita bohong, ujaran kebencian, maupun paham-paham yang dapat memecah persatuan bangsa. Literasi digital menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan dan kerukunan," katanya.Melalui peringatan Milad ke-51 ini, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap MUI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membina kehidupan keagamaan, memperkuat persatuan umat, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan.Penulis: BimEditor: OF
29 Jul 2026, 11:24 WIT
Presiden Pimpin Rapat Antisipasi El Nino, Fokus Cegah Karhutla Dan Jaga Ketahanan Pangan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/7/2026), untuk memastikan kesiapan pemerintah menghadapi musim kemarau yang diperkirakan beriringan dengan fenomena El Nino yang cukup kuat tahun ini.Dalam rapat tersebut, Presiden memberikan arahan agar seluruh kementerian dan lembaga meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta dampaknya terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air di berbagai daerah.Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah diminta melakukan berbagai langkah antisipasi sejak dini, mulai dari memperkuat cadangan pangan, mempercepat program pompanisasi, mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca, hingga meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.“Bapak Presiden menekankan bahwa pemerintah harus siap menghadapi potensi El Nino yang diprediksi cukup kuat. Seluruh langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini, mulai dari penguatan cadangan pangan, percepatan pompanisasi, optimalisasi operasi modifikasi cuaca, hingga penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menjaga ketersediaan air serta mencegah kebakaran hutan dan lahan,” ujar Teddy.Presiden juga memerintahkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, TNI, dan Polri dalam memetakan kebutuhan teknologi desalinasi air laut dan air payau, termasuk menentukan lokasi prioritas, jumlah peralatan yang dibutuhkan, serta dukungan anggarannya. Selain itu, pemerintah diminta mengoptimalkan lahan tanam, termasuk di wilayah dataran tinggi, guna meningkatkan produktivitas pertanian.Di bidang penanggulangan bencana, Presiden menginstruksikan kesiapan helikopter water bombing di wilayah rawan kebakaran, percepatan pengadaan pesawat angkut strategis, serta penyediaan personel dan peralatan yang memadai untuk penanganan titik api.“Bapak Presiden juga meminta kesiapan helikopter water bombing di wilayah rawan, percepatan pengadaan pesawat angkut strategis, serta penyiapan personel dan peralatan yang memadai untuk penanganan titik api,” ucap Teddy.Selain itu, pemerintah akan mempercepat pemanfaatan teknologi udara, termasuk pengoperasian drone pemadam kebakaran dan pengembangan sistem pemantauan titik api secara real time. Presiden juga menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah, pemegang izin usaha perkebunan, dan hutan tanaman industri dalam mematuhi standar operasional pencegahan karhutla serta memperkuat upaya mitigasi di wilayah masing-masing.Penulis: JidEditor: OF
29 Jul 2026, 08:40 WIT
Putusan Inkrah, Eksekusi Tuntas, Pemprov Papua Belum Bayar Ganti Rugi Tanah Ring Road
Papuanewsonline.com, Jayapura, - Sengketa ganti rugi tanah pembangunan Jalan Ring Road Kota Jayapura di kawasan Skyland Vihara memasuki babak baru. Meski Pengadilan Negeri Jayapura telah menyatakan eksekusi tuntas sejak 30 Mei 2024, pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah tak kunjung dibayarkan Pemerintah Provinsi Papua.Hal itu diungkapkan Kuasa Hukum para pemilik tanah, Agus."Eksekusi tiga putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap itu sudah tuntas. Hak klien kami sudah dikukuhkan pengadilan, tinggal kewajiban Pemprov Papua untuk membayar," ujar Agus kepada wartawan di Jayapura, Selasa (28/7)Tiga pemilik tanah yang dimaksud adalah Fonny Hovan dengan SHM 2398 seluas 7.529 m², Alterina Hovan dengan SHM 2399 seluas 7.391 m², dan Emi Surya dengan SHM 2400 seluas 7.314 m². Tanah mereka terdampak pembangunan Jalan Ring Road tanpa ganti rugi layak.Agus menjelaskan, melalui penetapan dan berita acara eksekusi, PN Jayapura memerintahkan Pemerintah Provinsi Papua cq. Dinas PUPR untuk menganggarkan dan membayar ganti rugi tersebut dalam APBD maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.Perintah itu bahkan sudah dikirimkan secara resmi kepada Gubernur Papua, Ketua DPR Papua, dan Kepala Dinas PUPR sejak 5 Juni 2024. Namun hingga memasuki tahun 2026, tidak ada realisasi."Berbagai upaya dialog dan surat-menyurat sudah kami lakukan. Tapi tidak ada penganggaran, apalagi pembayaran," kata Agus.Karena itu, pada 2 Maret 2026, Pengadilan Negeri Jayapura kembali melayangkan surat penegasan kepada Gubernur Papua, Ketua DPRP, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum.Dalam surat itu, pengadilan meminta Dinas Pekerjaan Umum menganggarkan ganti rugi dalam adendum atau Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2026 dan segera melaksanakan pembayaran setelah perubahan anggaran.Surat tersebut merujuk pada tiga perkara: 124/Pdt.G/2013/PN Jpr jo 858 PK/Pdt/2023, 125/Pdt.G/2013/PN Jpr jo 844 PK/Pdt/2023, dan 135/Pdt.G/2013/PN Jpr jo 822 PK/Pdt/2023."Ini menegaskan bahwa dari sisi peradilan sudah selesai. Tidak ada lagi perdebatan hukum. Kewajiban Pemprov tinggal bayar," tegas Agus.Akibat perintah pengadilan tak dijalankan, pihaknya telah mengadukan persoalan ini ke Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Ombudsman RI Perwakilan Papua, Kementerian Dalam Negeri, hingga Presiden Republik Indonesia.Saat ini, Komnas HAM telah mencatat kasus ini sebagai Aduan Masyarakat Nomor 86/PK-HAM/2026, telah meminta klarifikasi kepada Gubernur dan Kadis PUPR, dan sedang menunggu tanggapan lanjutan untuk menentukan langkah akhir penanganan.Menurut Agus, kelambanan Pemprov Papua bukan sekadar persoalan administrasi."Ini bentuk pengabaian terhadap putusan pengadilan. Ini merusak wibawa lembaga yudikatif dan melanggar hak warga negara atas kepastian hukum dan hak atas kepemilikan yang sah," ujarnya.Ia pun mendesak dua hal. Pertama, Pemerintah Provinsi Papua segera memasukkan kewajiban ganti rugi tersebut ke dalam Perubahan APBD 2026 dan menuntaskan pembayaran.Kedua, lembaga pengawas dan pembina seperti Kemendagri, Komnas HAM, Ombudsman, dan DPR RI turun tangan menggunakan kewenangannya untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan pengadilan."Kami dan para pemilik tanah tetap membuka ruang dialog. Tapi dialog harus berujung pada tindakan nyata, yaitu penganggaran dan pembayaran ganti rugi sesuai putusan dan berita acara eksekusi yang telah dinyatakan tuntas oleh pengadilan," tutup Agus.Penulis: HendrikEditor. : Of
29 Jul 2026, 00:04 WIT
KAI Dan BRIN Perkuat Riset Automatic Train Protection, Roadmap Disiapkan Hingga Triwulan II 2027
Papuanewsonline.com, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjalin kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperkuat riset dan pengembangan teknologi perkeretaapian, khususnya sistem Automatic Train Protection (ATP). Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dalam kegiatan BRIN Goes to Industry 5 di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Jakarta, Selasa (28/7).Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemanfaatan hasil riset bagi kebutuhan industri. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot Tanjung, mengatakan sinergi antara pemerintah, lembaga riset, perguruan tinggi, dan dunia usaha menjadi kunci dalam mendorong transformasi industri nasional menuju era Industry 5.0. Menurutnya, riset dan inovasi harus mampu meningkatkan daya saing, mempercepat hilirisasi, sekaligus menghasilkan teknologi yang sesuai kebutuhan industri.Direktur Portofolio Manajemen dan Teknologi Informasi KAI, I Gede Darmayusa, menjelaskan pengembangan ATP memerlukan tahapan kajian, pengujian, serta evaluasi yang matang karena harus disesuaikan dengan karakteristik operasional perkeretaapian di Indonesia. "Keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses adopsi teknologi di KAI. Kolaborasi bersama BRIN memberi ruang bagi kami untuk menguji berbagai alternatif teknologi berbasis riset sehingga keputusan implementasinya memiliki landasan teknis, operasional, dan keselamatan yang kuat," ujarnya.ATP merupakan sistem perlindungan perjalanan kereta api yang berfungsi mencegah kereta melewati sinyal berhenti, mengawasi kecepatan perjalanan, serta menyampaikan informasi operasional kepada masinis. Sistem ini membutuhkan integrasi antara perangkat yang terpasang pada prasarana dengan perangkat onboard pada lokomotif atau kereta berpenggerak agar dapat bekerja secara optimal.Dalam proses pengembangannya, KAI dan BRIN akan menggunakan pendekatan Proof of Product sebagai tahapan validasi sebelum teknologi diterapkan secara luas. Metode ini bertujuan menguji fungsi, integrasi, serta kinerja teknologi dalam kondisi yang merepresentasikan operasional KAI, sekaligus mengidentifikasi risiko, kebutuhan penyesuaian, hingga strategi mitigasi yang diperlukan.Roadmap pengembangan ATP telah disusun dalam tiga tahapan. Tahap pertama dimulai pada Triwulan III 2026 dengan pembentukan ATP Working Group yang melibatkan KAI, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan BRIN untuk menyusun konsep implementasi, kebutuhan fungsional, serta kajian teknis. Tahap kedua pada Triwulan IV 2026 akan difokuskan pada perencanaan Proof of Product dan market sounding kepada penyedia teknologi, sedangkan tahap ketiga berlangsung hingga Triwulan II 2027 melalui uji lapangan, evaluasi, dan safety assessment.Selain mengembangkan teknologi berbasis balise dan perangkat onboard, KAI juga mengeksplorasi kemungkinan penerapan teknologi berbasis satelit dan komunikasi nirkabel yang masih memerlukan kajian regulasi serta kesiapan jaringan komunikasi khusus perkeretaapian. Seluruh proses juga akan melibatkan regulator, konsultan, produsen sarana, hingga penyedia teknologi untuk menghasilkan rekomendasi implementasi yang komprehensif.I Gede menegaskan keberhasilan kolaborasi ini akan diukur dari kemampuan riset dalam menghasilkan teknologi yang aman, andal, dan mampu diintegrasikan dengan sistem perkeretaapian nasional. "Bagi KAI, keberhasilan kolaborasi ini akan diukur dari kemampuan riset menghasilkan keputusan teknologi yang tepat, dapat diintegrasikan dengan sistem perkeretaapian nasional, memenuhi persyaratan keselamatan, dan dapat dikelola secara berkelanjutan," ujarnya. Ia menambahkan, "Arah akhirnya adalah membangun ekosistem inovasi perkeretaapian Indonesia yang semakin mandiri, adaptif, serta mampu mendukung keselamatan dan keandalan perjalanan dalam jangka panjang," tutup I Gede.Penulis: JidEditor: OF
28 Jul 2026, 22:33 WIT
Kemenhub Perkuat Budaya Keselamatan Transportasi Berbasis Digital
Papuanewsonline.com, Depok - Kementerian Perhubungan terus mendorong penguatan budaya keselamatan transportasi berbasis digital melalui pelatihan bagi para pengemudi layanan transportasi daring. Kegiatan yang digelar di Terminal Jatijajar, Depok, Selasa (28/7/2026), merupakan hasil kolaborasi Grab Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), dengan melibatkan 1.052 mitra pengemudi roda dua di lima kota.Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi bagian dari budaya kerja setiap pengemudi. Menurutnya, jutaan masyarakat mempercayakan perjalanan mereka kepada para pengemudi setiap hari sehingga keselamatan tidak cukup hanya dipandang sebagai kewajiban mematuhi aturan."Setiap hari, jutaan masyarakat mempercayakan perjalanannya kepada para pengemudi. Semua mengharapkan hal yang sama, yakni perjalanan yang lancar serta selamat sampai tujuan. Karena itu, keselamatan tidak boleh dipandang sebagai sekadar kewajiban memenuhi aturan, melainkan harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap pengemudi agar setiap perjalanan berakhir dengan selamat," ujar Menhub Dudy.Ia juga mengingatkan bahwa tujuan utama setiap perjalanan bukan hanya tiba tepat waktu, tetapi juga memastikan seluruh pengguna jalan tetap aman. "Keselamatan harus menjadi kebiasaan dalam bekerja, bukan sekadar slogan. Disiplin berlalu lintas, menghormati pengguna jalan, menjaga kondisi kendaraan, dan mengedepankan etika pelayanan merupakan tanggung jawab yang tidak dapat ditawar demi melindungi pengemudi maupun masyarakat," tegas Menhub Dudy.Dalam kesempatan tersebut, Dudy menyampaikan bahwa pemerintah bersama Grab telah menyepakati kebijakan baru terkait penyelesaian transaksi keuangan (settlement) yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Dengan kebijakan ini, proses penyelesaian transaksi di aplikasi Grab akan dilakukan pada hari yang sama sehingga diharapkan lebih cepat, transparan, dan meminimalkan kebingungan di kalangan mitra pengemudi.Menurut Menhub, penguatan ekosistem transportasi digital harus diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kepatuhan terhadap aturan. Karena itu, pemerintah mendukung berbagai inisiatif operator transportasi digital yang berupaya meningkatkan kompetensi para pengemudi serta memperkuat budaya keselamatan di jalan.Pelatihan bertajuk "Safer Roads, Stronger Communities - Jalan Lebih Aman, Komunitas Lebih Kuat" tersebut memadukan materi teori dan praktik berkendara. Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai pemeriksaan kendaraan, penggunaan perlengkapan berkendara, teknik pengereman, hingga kemampuan mengenali potensi bahaya di lalu lintas. Program ini dilaksanakan serentak di Jakarta/Depok, Yogyakarta, Surabaya/Sidoarjo, Medan, dan Makassar sebagai bagian dari upaya membangun sistem transportasi nasional yang aman, tertib, nyaman, dan berkelanjutan.Turut hadir dalam kegiatan itu Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi, serta Sekretaris Jenderal AISI Hari Budianto. Kementerian Perhubungan berharap kolaborasi pemerintah, perusahaan penyedia layanan, dan para mitra pengemudi dapat semakin memperkuat budaya keselamatan berkendara sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi digital.Penulis: JidEditor: OF
28 Jul 2026, 22:29 WIT
DPR Papua Pegunungan Meledak: Efisiensi Picu Kelaparan, Pokir 1,5 Tahun Tak Pernah Diakomodir
Papuanewsonline.com, Wamena – Kebungkaman 1 tahun 8 bulan pecah. Badan Anggaran (Banggar) DPR Papua Pegunungan akhirnya membongkar krisis tata kelola Pemprov Papua Pegunungan.Efisiensi anggaran dinilai menjadi pemicu kerawanan sosial hingga kelaparan, keuangan daerah tidak transparan, hak-hak kedewanan mandek, dan pokok pikiran (pokir) hasil reses dewan tidak satu pun diakomodir eksekutif.Kritik keras itu dilontarkan Ketua Fraksi NasDem DPR Papua Pegunungan, Lenny Caroline Weya, dalam Rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Kantor DPR Papua Pegunungan, Wamena, Senin (27/7)."Situasi Papua Pegunungan sangat memprihatinkan. Kami diam selama 1 tahun 8 bulan. Kami terpaksa bicara karena melihat masyarakat semakin menderita akibat efisiensi. Banyak yang kelaparan, kehilangan pekerjaan, akhirnya pencurian dan pembunuhan terjadi di mana-mana," tegas Lenny.Ia menegaskan efisiensi berdampak sistemik: lapangan kerja hilang, daya beli anjlok, kriminalitas meningkat.Tak hanya soal rakyat, Lenny juga membongkar kondisi internal dewan yang tidak baik-baik saja."Kami punya hati untuk turun melihat dan membantu masyarakat, tapi keadaan kami di dewan sedang tidak baik-baik saja," ujarnya.Ia juga menyoroti pengabaian total terhadap aspirasi rakyat melalui pokir."Masyarakat titip aspirasi, kami serap dan sampaikan lewat pokir. Faktanya, sampai hari ini tidak satu pun yang diakomodir. Ini sangat memprihatinkan," katanya.DPR mendesak Pemprov Papua Pegunungan segera buka data keuangan secara transparan dan hentikan praktik pengabaian aspirasi rakyat.Hingga berita ini diterbitkan, TAPD dan Pemprov Papua Pegunungan belum memberikan tanggapan resmi.Penulis: HendrikEditor: OF
28 Jul 2026, 22:25 WIT
LKPJ 2025 Diparipurna Hari Ini, Pemuda Muslim Mimika: DPRK Jangan Mandul
Papuanewsonline.com, Mimika – Ketua Pemuda Muslim Mimika, Arfin Letsoin, mendesak DPRK Mimika membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 secara kritis dan objektif.Paripurna LKPJ digelar hari ini Selasa, 28 Juli 2026 hari ini. Arfin menegaskan agenda tersebut tidak boleh berhenti sebagai seremonial tahunan."LKPJ adalah instrumen konstitusional untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Bukan formalitas. Sebagai wakil rakyat jangan mandul," tegas Arfin di Timika, Selasa (28/7/2026).Menurutnya, DPRK Mimika wajib memaksimalkan fungsi pengawasan dengan mencermati empat aspek krusial: capaian program, efektivitas penggunaan APBD, kualitas pelayanan publik, dan serapan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).Ia meminta DPRK berani memberikan rekomendasi tegas, terukur, dan berpihak pada rakyat jika ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembangunan."Dasarnya harus jelas: transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat. Jangan sampai pembahasan LKPJ tidak menghasilkan evaluasi yang berdampak bagi perbaikan tata kelola pemerintahan," ujarnya.Arfin juga mengingatkan, APBD adalah uang rakyat. Masyarakat berhak mengetahui secara terbuka efektivitas penggunaannya untuk kesejahteraan.Karena itu, ia mengajak elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan pemuda untuk mengawal ketat proses pembahasan LKPJ."Pengawalan publik harus dipastikan agar prosesnya terbuka, objektif, dan bertanggung jawab. Targetnya satu, pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Mimika," pungkasnyaPenulis: HendrikEditor: OF
28 Jul 2026, 21:06 WIT
Lewat Perpres 40/2026, Presiden Prabowo Bentuk Tujuh Kejaksaan Negeri Baru
Papuanewsonline.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan pembentukan tujuh Kejaksaan Negeri baru melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 2 Juli 2026. Langkah ini diambil guna meningkatkan kualitas pelayanan hukum serta memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di berbagai wilayah daerah. Berdasarkan aturan tersebut, tujuh Kejari yang dibentuk meliputi Kejari Pangandaran berkedudukan di Parigi; Kejari Kabupaten Serang di Ciruas; Kejari Tana Tidung di Tideng Pale; Kejari Kubu Raya di Sungai Raya; Kejari Lima Puluh Kota di Harau; Kejari Raja Ampat di Waisai; serta Kejari Pesisir Barat yang berkedudukan di Krui. Wilayah pembangunan ini tersebar dari Jawa, Banten, Kalimantan, Sumatera, hingga Papua Barat Daya.Pengoperasian lembaga baru ini akan dilaksanakan secara bertahap. Penetapan tugas, fungsi, wewenang, susunan organisasi, serta tata keranya akan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pemerintah daerah diharapkan dapat turut mendukung penyediaan lahan yang dibutuhkan, sedangkan seluruh kebutuhan pendanaan bersumber dari anggaran Kejaksaan RI.Agar proses hukum tetap berjalan lancar, diatur pula bahwa sebelum kepala Kejari baru dilantik, penanganan perkara tetap dilanjutkan oleh Kejaksaan Negeri yang selama ini membawahi wilayah tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat yang sedang berperkara.Penulis: JidEditor: OF
28 Jul 2026, 20:22 WIT
Indonesia–Korea Business Forum 2026: Perkuat Kemitraan Strategis dan Dorong Investasi Berkualitas
Papuanewsonline.com, Seoul – Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul menyelenggarakan Indonesia–Korea Business Forum 2026 bertema “Investasi di Indonesia: Memajukan Kemitraan Industri Strategis” di Fairmont Ambassador Hotel, Senin (27/7). Kegiatan yang dihadiri puluhan perusahaan dan asosiasi industri Korea ini menjadi wadah mempererat kerja sama ekonomi, sekaligus mendorong penanaman modal unggul di sektor-sektor prioritas nasional. Forum ini juga membahas peluang usaha, dukungan kebijakan, kesiapan infrastruktur, skema pembiayaan, hingga pertemuan bisnis nyata guna mewujudkan Kemitraan Strategis Komprehensif Khusus dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif kedua negara.Duta Besar RI untuk Korea Cecep Herawan menegaskan hubungan ekonomi kedua bangsa saling melengkapi dan kini memasuki fase yang semakin strategis. “Kami terus menyempurnakan kebijakan, namun bukan untuk menutup diri atau nasionalisasi. Tujuannya adalah menciptakan iklim usaha yang lebih adil, transparan, kompetitif, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha, baik dalam maupun luar negeri,” tegasnya. Indonesia tetap terbuka lebar bagi investasi dan memandang dunia usaha sebagai mitra sejati pembangunan.“Kami tidak hanya mengundang untuk berinvestasi, tetapi mengajak tumbuh bersama sebagai mitra jangka panjang. Keberhasilan pembangunan Indonesia akan semakin kokoh jika dibangun bersama dunia usaha, termasuk mitra dari Republik Korea,” tambah Dubes Cecep. Di tengah ketidakpastian global dan perubahan peta perdagangan, ia menilai momen ini sangat tepat bagi perusahaan Korea untuk melangkah lebih awal guna meraih keuntungan saat ekonomi dunia kembali tumbuh pesat. Dukungan juga menguat lewat kerja sama teknologi penangkapan karbon dan kesepakatan bisnis senilai 10,2 miliar dolar AS saat kunjungan Presiden Prabowo ke Seoul April lalu.Pihak Korea menyambut baik perluasan kerja sama ke sektor kendaraan listrik, energi bersih, dan kecerdasan buatan dengan semangat gotong royong. Sementara itu, Kemlu RI menyoroti capaian investasi langsung tahun lalu sebesar 21,4 miliar dolar AS dan mengajak mitra Korea menanamkan modal di bidang semikonduktor, manufaktur tingkat lanjut, galangan kapal, hingga reaktor nuklir modular kecil. Forum juga memaparkan kemudahan perizinan, transaksi mata uang lokal, serta kesiapan kawasan industri yang siap mendukung operasional perusahaan.Sepanjang 2021–2025, realisasi investasi Korea di Indonesia telah mencapai 11,45 miliar dolar AS, ditandai kehadiran sejumlah grup industri ternama.Penulis: JidEditor: OF
28 Jul 2026, 20:14 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
