logo-website
Minggu, 10 Mei 2026,  WIT
BERITA TAG Pemerintahan Homepage
Pemkab Mimika Terapkan WFH Setiap Jumat Bagi Staf Administrasi Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika resmi memberlakukan kebijakan baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kerja di lingkungan pemerintahan untuk melaksanakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah setiap hari Jumat. Kebijakan ini diterapkan mengacu pada edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) serta arahan Gubernur Papua Tengah.Bupati Mimika, Johannes Rettob, menjelaskan bahwa aturan ini khusus ditujukan bagi staf administrasi guna meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas kerja. “Staf administrasi diperbolehkan bekerja dari rumah setiap hari Jumat sesuai dengan edaran yang berlaku,” ujarnya. Langkah ini diambil sebagai upaya modernisasi birokrasi agar pekerjaan tetap terselesaikan meski tidak dilakukan di kantor.Namun demikian, kebijakan ini memberikan pengecualian khusus bagi pejabat struktural dan seluruh sektor yang bergerak di bidang pelayanan publik. Mereka tetap diwajibkan masuk kerja untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dan berjalan optimal.“Pejabat serta tenaga pelayanan publik seperti di rumah sakit tetap harus masuk demi menjamin kualitas layanan,” tegas Bupati.Sektor yang tetap beroperasi penuh antara lain meliputi layanan kesehatan di RSUD dan instansi lain yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga. Dengan pembagian tugas yang jelas ini, Pemkab Mimika berharap keseimbangan antara efisiensi kinerja aparatur dan kualitas pelayanan publik dapat tetap terjaga dengan baik di seluruh wilayah.  Penulis: Jid Editor: GF 11 Apr 2026, 12:15 WIT
Gedung Rawat C2 RSUD Mimika Akan Dibangun Dengan Anggaran Rp242 Miliar Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) resmi menyepakati pembangunan Gedung Perawatan C2 di RSUD Mimika dengan nilai total mencapai Rp 242 miliar. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Bupati Johannes Rettob didampingi Wakil Bupati Emanuel, serta Ketua DPRK Primus Natikapereyau dan pimpinan dewan lainnya, Jumat (10/4/2026) di ruang pertemuan RSUD.Proyek strategis ini direncanakan berlangsung selama tiga tahun berturut-turut dari 2026 hingga 2028. Tahun pertama dialokasikan Rp 72 miliar, dilanjutkan Rp 110 miliar pada tahun kedua, dan Rp 60 miliar di tahun ketiga. Johannes Rettob menargetkan pembangunan ini harus rampung sebelum masa jabatan berakhir atau sebelum 2029. Proses lelang akan dilakukan satu kali untuk menghindari kendala teknis di tengah jalan.Kebutuhan pembangunan ini sangat mendesak mengingat kapasitas RSUD yang saat ini hanya memiliki minimal 181 tempat tidur, namun jumlah pasien rawat inap kerap melonjak hingga mencapai 300 orang. "Kondisi over kapasitas ini menjadi alasan utama agar pelayanan kesehatan bisa lebih maksimal dan nyaman bagi masyarakat," jelas Bupati.Sementara itu, Ketua DPRK Primus Natikapereyau menyambut baik langkah ini sebagai investasi jangka panjang. Ia meminta pelaksanaan proyek multi years ini direncanakan matang, tepat waktu, dan pengelolaan anggaran harus efisien serta akuntabel. Pihak legislatif menegaskan akan melakukan pengawasan ketat agar pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi warga. Penulis: Jid Editor: GF 11 Apr 2026, 12:10 WIT
Gubernur dan Sekda Papua Selatan Sambut Pangdam XXIV/Mandala Trikora dengan Prosesi Adat Papuanewsonline.com, Merauke – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, didampingi Sekretaris Daerah Ferdinandus Kainakaimu, menyambut langsung kedatangan Pangdam XXIV/Mandala Trikora, Mayor Jenderal TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia, di Merauke, Jumat pagi (10/4/2026).Penyambutan berlangsung di depan ruang VIP Bandar Udara Mopah Merauke dengan suasana penuh penghormatan dan nuansa adat Papua yang kental. Kehadiran Pangdam baru ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara unsur pemerintah daerah dan TNI di wilayah Papua Selatan.Saat tiba dan memasuki ruang VIP Bandara Mopah, Gubernur Apolo Safanpo secara langsung mengalungkan noken ke leher Pangdam Mayor Jenderal TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia sebagai simbol penghormatan dan sambutan hangat dari masyarakat Papua Selatan.Tidak hanya itu, Gubernur juga memakaikan mahkota kepala khas Papua ke atas kepala Pangdam sebagai bentuk penerimaan secara adat dan simbol persaudaraan di bumi Animha, wilayah yang dikenal sebagai salah satu pusat strategis di ujung timur Indonesia.Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa penyambutan tersebut tidak hanya dihadiri oleh Gubernur dan Sekda Papua Selatan. Sejumlah pejabat penting turut hadir, di antaranya Bupati Merauke Yosep Badib Gebze, perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan, serta unsur Forkopimda lainnya.Turut hadir pula Ketua DPR Provinsi Papua Selatan Heribertus Silfinus Silubun dan Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Selatan Yoseph Yanawo Yolmen, yang bersama-sama memberikan sambutan kepada Pangdam baru.Penyambutan ini menjadi wujud nyata sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta mendukung percepatan pembangunan di wilayah tersebut.Melalui kehadiran Pangdam yang baru, diharapkan koordinasi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah semakin solid dalam menghadirkan suasana yang aman, damai, dan kondusif bagi masyarakat Papua Selatan. Selain aspek keamanan, kerja sama ini juga diharapkan mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan, khususnya di bidang pelayanan publik, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah paling timur Indonesia. (GF) 10 Apr 2026, 20:58 WIT
Sekda Papua Pegunungan Belum Konfirmasi Hadiri Rapat Koordinasi Percepatan APBD Nduga Papuanewsonline.com, Nduga – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan hingga kini masih menunggu konfirmasi dari Sekretaris Daerah (Sekda) Wasouk Demianus Siep terkait undangan rapat koordinasi yang akan membahas keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nduga.Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 13 April 2026 pukul 10.00 WIT di Ruang Rapat Gubernur Lantai 3 Gedung Wenehule Hubby. Pertemuan ini dinilai penting karena menyangkut percepatan proses penetapan APBD yang berdampak langsung pada jalannya program pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Nduga.Berdasarkan undangan yang diterima redaksi, agenda utama rapat akan difokuskan pada evaluasi hambatan yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBD serta penyusunan langkah-langkah strategis untuk mempercepat proses tersebut.Isi surat Adapun isi surat tersebut berisi penjelasan agenda Rapat yang akan membahas mengenai:1. Penyampaian laporan kepada gubernur terkait permasalahan yang dihadapi dalam keterlambatan penetapan APBD kabupaten nduga 2. Pembahasan langkah-langkah strategis Untuk percepatan penetapan APBD kabupaten nduga.Media Papuanewsonline.com telah mencoba menghubungi Sekretaris Daerah Wasouk Demianus Siep melalui aplikasi WhatsApp guna memperoleh penjelasan resmi terkait undangan tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan maupun pernyataan yang disampaikan pihak Sekda.Menurut informasi dari surat undangan, rapat ini diharapkan menjadi forum koordinasi penting antara pemerintah provinsi dan pihak terkait untuk mencari solusi konkret atas keterlambatan yang terjadi, sehingga proses penganggaran daerah dapat segera dituntaskan.Keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Nduga sebelumnya telah menjadi perhatian publik karena berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sendiri disebut berupaya mendorong percepatan melalui langkah koordinatif, termasuk pelaporan langsung kepada gubernur mengenai persoalan yang dihadapi di tingkat daerah.Hingga berita ini diterbitkan, belum adanya konfirmasi dari Sekda Papua Pegunungan membuat publik masih menunggu kepastian terkait kehadiran dan hasil pembahasan dalam rapat strategis tersebut. Penulis: Hend Editor: GF   10 Apr 2026, 20:51 WIT
Ikuti Arahan Wakapolri, Wakapolda Maluku Dorong Akselerasi Transformasi Polri dan Ketahanan Pangan Papuanewsonline.com, Ambon – Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni menegaskan komitmen jajaran Polda Maluku dalam mendukung percepatan transformasi Polri dan program ketahanan pangan nasional usai mengikuti video conference (vicon) bersama Wakapolri, Kamis (9/4/2026).Kegiatan yang digelar di Ruang Vicon Lantai 2 Polda Maluku itu diikuti seluruh jajaran Polda se-Indonesia. Di Maluku, vicon turut dihadiri Irwasda, pejabat utama Polda, para Kapolres/ta, hingga Kapolsek jajaran.Dalam arahannya, Wakapolri menekankan pentingnya akselerasi implementasi program prioritas Polri yang mencakup transformasi organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta dukungan terhadap agenda strategis pemerintah, termasuk penguatan ketahanan pangan.Sejumlah program yang dievaluasi antara lain transformasi Polri, Quick Wins, program Astacita pemerintah, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan Gerakan Pangan Murah.Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni menegaskan kesiapan jajarannya untuk mengimplementasikan program-program tersebut secara optimal di wilayah Maluku.“Kami berkomitmen menindaklanjuti arahan pimpinan Polri, khususnya dalam percepatan transformasi kelembagaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dukungan terhadap program ketahanan pangan juga menjadi prioritas kami di daerah,” tegas Wakapolda.Ia menambahkan, keberhasilan program nasional tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk penguatan sinergitas TNI–Polri di wilayah Maluku.“Sinergitas TNI–Polri harus terus diperkuat sebagai fondasi menjaga stabilitas keamanan, sekaligus mendukung program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.Kegiatan berlangsung lancar dan kondusif hingga selesai, serta menjadi momentum penguatan komitmen jajaran Polda Maluku dalam mendukung kebijakan nasional secara terintegrasi. PNO-12 10 Apr 2026, 18:25 WIT
Perkuat Sinergitas TNI–Polri, Polda Maluku Ucapkan HUT ke-80 TNI AU di Lanud Pattimura Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku menegaskan komitmen memperkuat sinergitas TNI–Polri dengan memberikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI Angkatan Udara kepada Lanud Pattimura Ambon, Kamis (9/4/2026).Ucapan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Polairud Polda Maluku, Kombes Pol Handoyo Santoso, mewakili Kapolda Maluku. Rombongan diterima Komandan Lanud Pattimura, Kolonel Pnb Sugeng Sugiharto, bersama jajaran pejabat Lanud.Selain ucapan resmi, Polda Maluku juga menyerahkan kue ulang tahun sebagai bentuk penghormatan dan simbol soliditas antar institusi pertahanan dan keamanan negara.Direktur Polairud Polda Maluku, Kombes Pol Handoyo Santoso, menegaskan bahwa momentum HUT TNI AU menjadi penguat kolaborasi strategis di wilayah Maluku.“Sinergitas TNI–Polri adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku. Kami berharap hubungan solid ini terus terjaga dalam mendukung program pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Handoyo.Sementara itu, Danlanud Pattimura Kolonel Pnb Sugeng Sugiharto menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Polda Maluku.“Kami mengucapkan terima kasih atas ucapan dan perhatian dari Polda Maluku. Sinergitas yang telah terjalin selama ini menjadi kekuatan penting dalam menjaga keamanan dan mendorong kemajuan Maluku,” ujarnya.Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, mencerminkan hubungan harmonis antara TNI dan Polri di daerah. PNO-12 10 Apr 2026, 18:19 WIT
Kapolda Maluku Dukung Groundbreaking Pasar Waterfront Batu Merah, Ambon Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menghadiri groundbreaking pembangunan Pasar Batu Merah Waterfront City di kawasan pesisir Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Rabu (8/4/2026).Proyek ini menjadi langkah strategis dalam penataan kawasan pesisir sekaligus penguatan ekonomi masyarakat berbasis pasar modern yang terintegrasi.Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Maluku, Wali Kota Ambon, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat dan warga setempat yang menyambut pembangunan dengan antusias.Wali Kota Ambon dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan pasar ini merupakan bagian dari penataan terpadu kawasan pesisir, khususnya dari Mardika hingga Batu Merah.“Kawasan ini dirancang secara terintegrasi agar pemanfaatan ruang pesisir lebih optimal, termasuk menghadirkan pasar yang tertata dan representatif,” ujarnya.Menurutnya, proyek ini juga menjadi solusi penertiban lapak liar sekaligus menciptakan lingkungan kota yang lebih bersih, tertib, dan nyaman.Sementara itu, Gubernur Maluku menekankan bahwa Pasar Batu Merah Waterfront City diharapkan menjadi ikon baru daerah yang modern dan dikelola secara profesional.“Pasar ini harus menjadi salah satu yang terbaik di Maluku, dengan penataan yang baik serta pengelolaan yang profesional,” tegasnya.Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan tersebut sebagai bagian dari percepatan kemajuan daerah.Ia menegaskan, stabilitas keamanan menjadi faktor kunci dalam menjamin kelancaran pembangunan dan investasi.“Kami mendukung penuh setiap program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keamanan yang kondusif menjadi fondasi agar proyek ini berjalan lancar dan memberi manfaat maksimal,” tegas Kapolda.Kapolda juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga situasi kamtibmas selama proses pembangunan berlangsung.“Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sangat penting agar pembangunan ini berjalan sesuai rencana dan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat,” tambahnya.Groundbreaking ditandai dengan pemancangan tiang pertama oleh Gubernur Maluku, didahului prosesi adat sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal.Pembangunan Pasar Batu Merah Waterfront City diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru di Kota Ambon, sekaligus memperkuat posisi Maluku sebagai salah satu pusat pengembangan kawasan pesisir di Indonesia timur.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. PNO-12 10 Apr 2026, 18:06 WIT
DAU Nduga Terlambat, KPPN Tegaskan Januari Sudah Cair 25% Sedangkan Maret Tertunda Papuanewsonline.com, Nduga - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merespons pernyataan Bupati Nduga, Yoas Beon, yang menyebut Dana Alokasi Umum (DAU) triwulan Januari-Maret belum masuk ke kas daerah. KPPN menjelaskan bahwa untuk Januari, DAU sudah ditransfer, meski baru 25% dari total yang seharusnya diterima.Bendahara KPPN, Firman, menjelaskan bahwa keterlambatan penyaluran DAU Maret disebabkan oleh belum dipenuhinya syarat pencairan dana, yaitu penyampaian laporan dari Pemerintah Kabupaten Nduga."Untuk bulan Maret, terjadi keterlambatan penyaluran DAU karena Pemerintah Kabupaten Nduga belum memenuhi syarat pencairan dana, yaitu penyampaian laporan," kata Firman dalam wawancara dengan media papuanewsonline via WhatsApp, Rabu (9/4/2026).Bukti pernyataan Hoax Dari Bupati ndugaDugaan pernyataan hoax yang diucapkan Yoas Beon terhadap masyarakat terjadi dalam pertemuan bersama di Kabupaten Nduga pada Sabtu (21/3/2026).Yang dikatakan Bupati berkaitan tentang pencairan anggaran APBD Kabupaten Nduga Triwulan satu yang belum masuk ke Kas Daerah, dalam hal ini belum dicairakan, sehingga menghambat pelaksanaan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di Kabupaten Nduga.Apa yang dikatakan Bupati Yoas Beon tidak sesuai kenyataan, karena setelah pertemuan itu, ada beberapa masyarakat yang memperoleh informasi kalau dana APBD Triwulan satu telah dicairkan dan sudah digunakan.Hal ini memicu reaksi Masyarakat Nduga yang merasa “ditipu” oleh Bupati Yoas Beon.Firman menambahkan bahwa mekanisme transfer DAU ke daerah memiliki prosedur administratif yang harus dipenuhi. Jika ada keterlambatan pelaporan, penyaluran dana bisa tertunda.Terkait tuduhan penyelewengan dana, KPPN menyerahkan penyelidikan kepada aparat pengawas atau penegak hukum. Pernyataan Bupati Nduga yang menyebut DAU belum masuk perlu klarifikasi lebih lanjut untuk menghindari kesalahpahaman.Warga Nduga, Mias, berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan DAU. "Kami ingin mengetahui secara jelas alur penyaluran dana, mulai dari transfer oleh pemerintah pusat hingga penggunaannya di tingkat daerah," tutup. Penulis: Hend Editor: GF 09 Apr 2026, 22:14 WIT
Tingkatkan Kesejahteraan Anggota, Kapolda Maluku Gandeng ASABRI Perkuat Jaminan Sosial Papuanewsonline.com Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto membahas penguatan perlindungan jaminan sosial bagi anggota Polri bersama PT ASABRI (Persero) Cabang Ambon, menyusul tingginya risiko kecelakaan yang dialami personel saat bertugas.Pembahasan tersebut berlangsung dalam audiensi antara Kapolda Maluku dan Kepala Kantor Cabang PT ASABRI (Persero) Ambon di Ruang Tamu Kapolda Maluku, Selasa (7/4/2026) pukul 10.15 WIT.Pertemuan ini dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Maluku, di antaranya Karo SDM, Kabid Humas, dan Kabid Keuangan, serta jajaran PT ASABRI Cabang Ambon yang dipimpin Kepala Cabang Dimas Wira Yudhistira.Dalam audiensi tersebut, Kapolda Maluku menyoroti masih tingginya risiko yang dihadapi anggota di lapangan, termasuk kecelakaan saat menjalankan tugas.“Kami melihat masih banyak anggota yang mengalami kecelakaan saat bertugas. Karena itu, perlindungan melalui jaminan sosial menjadi sangat penting,” ujar Kapolda.Ia juga meminta agar berbagai program dan fasilitas ASABRI dapat disosialisasikan secara maksimal kepada seluruh anggota Polda Maluku, sehingga hak-hak personel dapat terpenuhi secara optimal.“Kami berharap seluruh anggota memahami manfaat dan fasilitas yang tersedia, mulai dari perlindungan kecelakaan kerja hingga program kesejahteraan lainnya,” katanya.Sementara itu, Kepala Kantor Cabang PT ASABRI Ambon Dimas Wira Yudhistira memaparkan sejumlah program unggulan, antara lain jaminan kecelakaan kerja, perlindungan saat sakit maupun gugur dalam tugas, hingga manfaat bagi pensiunan.Ia juga menjelaskan bahwa ASABRI memberikan jaminan perawatan medis, baik rawat jalan maupun rawat inap, bagi anggota yang mengalami kecelakaan saat bertugas hingga dinyatakan sembuh.Selain itu, ASABRI menyediakan program pembiayaan uang muka perumahan bagi anggota Polri dan ASN, dengan nilai bantuan yang disesuaikan dengan jenjang kepangkatan.Pihak ASABRI juga mengusulkan agar sosialisasi program dilakukan secara berkala kepada seluruh personel Polda Maluku guna meningkatkan pemahaman terhadap manfaat jaminan sosial.Kapolda Maluku menyambut baik usulan tersebut dan menegaskan pentingnya sinergi antara Polri dan ASABRI dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.“Sinergi ini harus terus diperkuat agar seluruh anggota merasa terlindungi, baik saat bertugas maupun setelah purna tugas,” tegasnya.Audiensi ditutup dengan penyerahan cenderamata dan plakat sebagai simbol kerja sama, serta berlangsung dalam situasi aman dan kondusif. PNO-12 09 Apr 2026, 15:03 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT