Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Indonesia–Australia Perkuat Keselamatan Transportasi Lewat Forum Strategis di Canberra dan Sydney
Papuanewsonline.com, Australia — Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Australia kembali menegaskan komitmen bersama dalam
memperkuat kerja sama keselamatan transportasi melalui penyelenggaraan
Indonesia-Australia Transport Safety Forum yang berlangsung di Canberra dan
Sydney, Australia, pada 4–8 Mei 2026.Forum tersebut menjadi agenda strategis tingkat pejabat
tinggi di sektor transportasi dalam kerangka kerja sama Indonesian Transport
Safety Assistance Package (ITSAP) antara Indonesia dan Australia. Pertemuan ini
menjadi wadah penting memperkuat kolaborasi bilateral demi mendukung sistem
transportasi yang selamat, aman, dan berkelanjutan.Delegasi Republik Indonesia dipimpin Sekretaris Jenderal
Kementerian Perhubungan, Arif Toha. Ia didampingi Kepala Pusat Fasilitasi
Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI) Amiruddin, Pelaksana Tugas
Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) Triono, serta perwakilan
dari Basarnas, KNKT, AIRNAV, dan sejumlah unit kerja terkait lainnya.Sementara itu, delegasi Australia dipimpin Secretary of the
Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications,
Sport and the Arts, Jimm Betts. Forum tersebut juga dihadiri perwakilan
otoritas keselamatan transportasi, regulator maritim, serta para pemangku
kepentingan dari kedua negara.Dalam forum itu, kedua negara membahas evaluasi kerja sama
keselamatan transportasi yang telah berjalan sekaligus menyusun action plan
kerja sama periode 2026–2027. Berbagai isu strategis menjadi fokus pembahasan,
mulai dari keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, koordinasi
pencarian dan pertolongan (SAR), hingga investigasi insiden transportasi.Selain itu, penguatan kebijakan dan regulasi keselamatan
transportasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di
sektor transportasi juga menjadi agenda utama yang dibahas secara mendalam.Pelaksana Tugas Direktur KPLP, Triono, mengungkapkan bahwa
dalam rangkaian forum tersebut juga dilaksanakan Subworking Group Meeting
antara Direktorat KPLP dan Australian Maritime Safety Authority (AMSA).“Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas
sejumlah program tindak lanjut di bidang perlindungan lingkungan maritim yang
akan dilaksanakan secara kolaboratif,” ujar Triono.Adapun sejumlah program kerja sama yang akan ditindaklanjuti
meliputi Basic Equipment Operation (BEO Training), OILMAP Training, SPILL ASIA,
National Plan Exercise Australia, Regional MARPOL Exercise, hingga Oil Sampling
Training. Program-program tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas
penanganan keselamatan dan pencemaran laut di kawasan regional.Menurut Triono, kerja sama ini menjadi langkah penting untuk
memperkuat sinergi kedua negara dalam menghadapi tantangan sektor transportasi
modern yang semakin kompleks, terutama di kawasan maritim Indo-Pasifik.“Melalui forum ini, Indonesia dan Australia menegaskan
komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi dan kerja sama di sektor
transportasi, khususnya dalam mewujudkan sistem transportasi yang selamat,
aman, dan berkelanjutan demi mendukung konektivitas regional dan pertumbuhan
ekonomi kedua negara,” tutup Triono.
Forum Indonesia-Australia Transport Safety Forum sendiri
menjadi bagian penting dalam hubungan bilateral kedua negara yang selama ini
aktif menjalin kerja sama di bidang transportasi laut, udara, dan keselamatan
publik. Selain memperkuat koordinasi antarotoritas, forum ini juga diharapkan
mampu mendorong transfer pengetahuan dan teknologi keselamatan transportasi
yang lebih modern dan terintegrasi. (GF)
13 Mei 2026, 11:03 WIT
Kesabaran Habis, Perempuan Pengusaha Papua Gelar Aksi Bakar Ban di Kantor Disperkimtan Mimika
Papuanewsonline.com, Timika — Situasi di depan Kantor Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Mimika
memanas pada Senin pagi, 12 Mei 2026. Sejumlah perempuan yang tergabung dalam
kelompok Perempuan Pengusaha Papua menggelar aksi bakar ban tepat di pintu
masuk kantor dinas.Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap sikap
Kepala Dinas yang dinilai sengaja menghindar dari aspirasi mereka. Hal itu
disampaikan Dianu Omaleng, salah satu pengusaha perempuan yang tergabung dalam
kelompok Perempuan Pengusaha Papua sekaligus menjadi narasumber dalam aksi
tersebut.Menurut Dianu Omaleng, para pengusaha perempuan asli Papua
telah beberapa kali mengajukan permohonan audiensi secara resmi, namun upaya
tersebut tidak pernah membuahkan hasil. “Setiap kali kami datang, jawaban yang
kami terima dari staf selalu sama, yaitu Kepala Dinas sedang tidak berada di
tempat atau sedang menjalankan tugas dinas luar,” ujarnya. Dalam rilis yang
diterima media papuanewsonline,com via Whatsapp.Kondisi itu, lanjut Dianu, telah menimbulkan kekecewaan yang
mendalam. "Kami sudah sekian kali datang dengan cara baik-baik untuk
menghadap, tetapi alasannya selalu sama, sedang keluar. Hal ini benar-benar
memancing amarah kami. Kepala Dinas seharusnya melayani semua pihak, bukan
menghindar dari tanggung jawab," tegasnya di sela-sela aksi.Dianu Omaleng menjelaskan, tuntutan utama dari kelompok
Perempuan Pengusaha Papua adalah adanya transparansi dan kejelasan mengenai
distribusi proyek perumahan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus.
Menurutnya, mekanisme pembagian proyek saat ini dinilai masih jauh dari prinsip
keadilan bagi pengusaha lokal Orang Asli Papua.“Sebelumnya, dugaan adanya praktik monopoli dan berbagai
skandal terkait proyek di dinas ini memang sempat menjadi sorotan lembaga
legislatif dan organisasi mahasiswa di Mimika,” tambah Dianu.Pantauan di lokasi, asap hitam pekat dari ban yang terbakar
membubung tinggi di area kantor. Dianu Omaleng menyebut aksi bakar ban ini
merupakan simbol perlawanan terhadap sistem birokrasi yang dianggap tidak
transparan. Ia menegaskan bahwa para peserta aksi tidak akan membubarkan diri
sebelum Kepala Dinas bersedia menemui mereka secara langsung untuk memberikan
jawaban yang pasti.Hingga berita ini rilis pada Senin, 13 Mei 2026, belum
terdapat pernyataan resmi dari pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan Kabupaten Mimika terkait aksi unjuk rasa tersebut.Sementara itu, situasi di lokasi aksi masih berada dalam
pemantauan aparat keamanan setempat. Langkah ini dilakukan guna memastikan aksi
demonstrasi berlangsung tertib dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap
fasilitas umum yang lebih luas. Penulis: Hendrik
Editor: GF
13 Mei 2026, 10:43 WIT
Gugus Tugas Reforma Agraria Dibentuk Kembali, Pastikan Tanah Bermanfaat Dan Sejahterakan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
kembali membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai langkah strategis
nasional dalam menata penguasaan dan kepemilikan tanah, yang pelaksanaannya
berjenjang mulai dari pusat hingga ke daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 62 Tahun 2023, di tingkat kabupaten tim ini dipimpin langsung oleh
Bupati, sementara Kantor Pertanahan berperan aktif memfasilitasi dan
mengoordinasikan seluruh program yang dijalankan.Pembentukan ini merupakan kelanjutan kegiatan yang sempat
berjalan pada tahun 2022 dan kemudian terhenti, kini diaktifkan kembali demi
mengakselerasi manfaat tanah bagi warga. (12/05/26) Kepala Kantor Pertanahan Mimika, Yosep Simon Done,
menjelaskan bahwa reforma agraria tidak hanya sekadar memberikan kepastian
hukum lewat penerbitan sertifikat tanah, baik melalui program redistribusi
maupun Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Lebih dari itu, tujuan utamanya adalah memastikan tanah yang
sudah bersertifikat dapat dikelola secara produktif. Ia menegaskan peran masing-masing lembaga: BPN berfokus pada
aspek hukum dan administrasi, sedangkan pemerintah daerah melalui Organisasi
Perangkat Daerah wajib menghadirkan program ekonomi seperti pertanian,
peternakan, hingga pengembangan koperasi agar lahan bernilai guna.Langkah ini juga bertujuan mencegah terjadinya tanah
terlantar yang kerap menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat. Yosep mengingatkan agar tanah yang sudah diserahkan kepada
warga di wilayah seperti Kadun Jaya, Mandiri Jaya, Mimika Barat, dan Nambuwa
tidak dibiarkan begitu saja. Diperlukan kerja sama lintas sektor agar lahan
tersebut segera dimanfaatkan untuk kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomi.Ke depannya, seluruh pembangunan yang berkaitan dengan
penggunaan tanah akan dikoordinasikan lebih erat antara pemerintah daerah dan
BPN agar selaras dan tepat sasaran.“Kami berharap Gugus Tugas ini dapat bekerja dengan baik,
penuh tanggung jawab, dan mampu menjembatani berbagai kepentingan. Semoga
keberadaan tim ini membawa perubahan nyata, menjamin hak masyarakat atas tanah,
sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi seluruh warga
Kabupaten Mimika,” harap Yosep Simon Done. Penulis: Jid
Editor: GF
13 Mei 2026, 10:33 WIT
Kantor Pertanahan Mimika Genjot PTSL 2026, Targetkan 495 Bidang Tanah
Papuanewsonline.com, Timika – Kantor Pertanahan Kabupaten
Mimika terus mendorong pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
guna mempercepat sertifikasi dan validasi seluruh bidang tanah di wilayah
tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, Yosep
Simon Done dalam wawancara di Aula Kantor Pertanahan Mimika, Selasa (12/5/2026).Program PTSL bertujuan mendata dan mencatat seluruh bidang
tanah secara resmi ke dalam satu sistem pemetaan lengkap, baik yang belum
maupun yang sudah memiliki sertifikat.Berbeda dengan cara lama, PTSL kini dilakukan secara
digital. Sertifikat yang sudah terbit pun akan divalidasi ulang agar memiliki
titik koordinat pasti dan terintegrasi dalam sistem, sehingga data tanah tidak
hilang atau rancu. “Dulu masih manual, sekarang kita sesuaikan dengan kondisi
lapangan agar batas wilayah jelas dan sah,” ujar Yosep. Jika seluruh wilayah perkotaan selesai dipetakan dan
tervalidasi, Mimika berhak menyandang predikat “kota lengkap” dalam hal
pertanahan.Untuk tahun 2026, target pelaksanaan ditetapkan sebanyak 495
bidang tanah. Saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan kementerian terkait
aturan baru penetapan lokasi. Yosep berharap dalam dua minggu ke depan wilayah kerja sudah
ditetapkan sehingga kegiatan pengukuran dan pendataan bisa segera berjalan. Ia menegaskan bahwa seluruh layanan dalam program PTSL ini
gratis dan tidak dipungut biaya sepeser pun dari masyarakat. Penulis: Andi Ilham
Editor: GF
13 Mei 2026, 10:01 WIT
Pemkab Mimika dan Kantor Pertanahan Bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria 2026
Papuanewsonline.com, Timika – Kantor Pertanahan Kabupaten
Mimika bersama Pemerintah Kabupaten Mimika resmi menggelar rapat pembentukan
Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2026 di Aula Kantor Pertanahan, Selasa
(12/5/26). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Asisten III Bidang Administrasi
Umum Setda Mimika, Herry Onawame, yang hadir mewakili pemerintah daerah untuk
memperkuat langkah strategis pemerataan aset tanah dan kebijakan pertanahan di
wilayah tersebut.Dalam sambutannya, Herry Onawame menegaskan bahwa reforma
agraria bukan sekadar soal pembagian tanah atau kepemilikan semata, melainkan
instrumen utama mewujudkan keadilan sosial, kepastian hukum, serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Program ini dinilai sangat penting untuk mengurangi
ketimpangan penguasaan lahan, menjaga stabilitas sosial, serta mendukung
pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh warga Mimika.Pembentukan gugus tugas ini bertujuan mempererat koordinasi
antarinstansi terkait agar seluruh kebijakan dan pelaksanaan program berjalan
lebih optimal, terpadu, dan tepat sasaran. Melalui tim ini, pemerintah berharap berbagai permasalahan
pertanahan dapat diselesaikan dengan lebih cepat, transparan, dan memberikan
kepastian hukum bagi warga yang selama ini menanti hak atas tanahnya
masing-masing.“Terima kasih kepada
seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkomitmen dalam kegiatan ini.
Semoga gugus tugas yang terbentuk dapat bekerja dengan sinergi, melahirkan
kebijakan yang bermanfaat nyata, serta membawa keadilan dan kemakmuran yang
merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mimika ke depannya,” ujarnya. Penulis: Jid
Editor: GF
13 Mei 2026, 09:55 WIT
Bapenda Mimika Catat Keberhasilan, PT Pangan Sari Lunasi Tunggakan Pajak Lebih dari Rp21 Miliar
Papuanewsonline.com, Timika – Kepala Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika, Dwi Cholifah, mengonfirmasi bahwa PT Pangan Sari
telah melunasi seluruh tunggakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor
katering untuk tahun 2025. Nilai pembayaran yang disetorkan mencapai lebih dari
Rp21 miliar dan telah diterima sepenuhnya beberapa minggu lalu.Ia menegaskan bahwa seluruh kewajiban dan administrasi
perusahaan kini telah dinyatakan beres dan lengkap.Dwi menjelaskan, kewajiban pajak bulanan perusahaan tersebut
mencapai angka sekitar Rp4 miliar lebih. Akibat adanya penunggakan selama kurang lebih lima bulan
berturut-turut, akumulasi tagihan yang harus diselesaikan pun membengkak hingga
menembus angka Rp20 miliar. “Setelah pembayaran ini dilakukan, segala urusan
administrasi selesai dan operasional perusahaan berjalan normal kembali seperti
sedia kala,” ujarnyaIa mengakui bahwa keterlambatan pembayaran dari wajib pajak
berskala besar sangat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah. Dana pajak ini merupakan sumber utama yang sangat krusial
guna menunjang berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Mimika. Oleh karena itu, pihaknya senantiasa mengimbau seluruh
perusahaan maupun wajib pajak lainnya agar taat dan disiplin menyetorkan
kewajibannya tepat waktu, sehingga terhindar dari denda dan sanksi hukum. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Mei 2026, 20:40 WIT
Gebyar Sadar Pajak Daerah 2026 Diluncurkan, Bapenda Mimika Berikan Hadiah Menarik
Papuanewsonline.com, Timika– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Kabupaten Mimika kembali menggelar program Gebyar Sadar Pajak Daerah tahun
2026, yang berlangsung mulai 1 Mei 2026 hingga 1 Oktober 2026 mendatang.
Kegiatan ini digelar sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran,
kepatuhan, dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan,
sekaligus mengajak warga turut serta mendukung percepatan pembangunan daerah.Program ini berbentuk pemberian penghargaan dan apresiasi
bagi wajib pajak yang taat aturan, khususnya pembayar Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, meliputi
usaha hotel, restoran, dan tempat hiburan. Puncak acara berupa pengundian hadiah akan dilaksanakan pada
6 Oktober 2026, dengan beragam hadiah menarik yang disiapkan sebagai bentuk
rasa terima kasih pemerintah daerah.Cara mengikuti kegiatan ini sangat mudah. Wajib pajak cukup
membayar PBB-P2 tepat waktu sebelum jatuh tempo pada 31 Agustus 2026. Sementara
itu, pelaku usaha hotel, restoran, dan hiburan hanya perlu mengunggah bukti
atau struk pembayaran pajak melalui laman resmi: pajak.mimikakab.go.id, yang
juga dapat diakses melalui tautan pada akun media sosial Bapenda Mimika.Pemerintah Kabupaten Mimika mengajak seluruh elemen
masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program ini. Kepatuhan membayar
pajak menjadi kontribusi nyata warga bagi kemajuan daerah. Diharapkan inisiatif ini dapat semakin mempererat sinergi
antara pemerintah dan masyarakat demi mewujudkan Mimika yang lebih maju,
mandiri, dan sejahtera. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Mei 2026, 20:36 WIT
Riau Bhayangkara Run 2026 Kembali Digelar Bawa Pesan Lingkungan dan Karhutla
Papuanewsonline.com, Riau - Kegiatan yang menjadi salah satu event lari terbesar di Sumatera itu resmi diperkenalkan kepada publik melalui kegiatan launching dan jumpa pers yang digelar di area Car Free Day Pekanbaru, Minggu (10/5/2026). Mengusung tagline “Run With Purpose, Move Forward With Riau”, event tersebut tidak hanya menghadirkan olahraga lari semata, tetapi juga membawa pesan sosial, kampanye lingkungan, hingga ajakan membangun kepedulian bersama terhadap masa depan Provinsi Riau. Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan bahwa Riau Bhayangkara Run bukan sekadar agenda olahraga tahunan, melainkan momentum membangun human solidarity dan environmental ethics di tengah masyarakat.Menurut Irjen Herry, masyarakat perlu memperkuat kesadaran kolektif menghadapi potensi musim kemarau panjang pada tahun 2026. Berdasarkan informasi BMKG, periode Juni hingga Agustus diperkirakan memasuki fase kemarau dan fenomena “Super El Nino” yang berpotensi meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.“Oleh karena itu, dalam menyongsong Hari Bhayangkara ke-80, Polri mengajak seluruh masyarakat menyiapkan kesadaran ekologis. Kita harus bersama-sama menjaga alam, menjaga lingkungan, dan memastikan keberlanjutannya bagi anak cucu kita di masa depan,” kata Irjen Herry.Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta memperkuat mitigasi bencana melalui keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.“Saya tegaskan bahwa bumi ini hanya satu dan kita wajib menjaganya demi keberlanjutan bersama,” ujarnya.Irjen Herry menilai olahraga dapat menjadi medium efektif untuk menyatukan masyarakat sekaligus menyampaikan pesan-pesan penting terkait lingkungan, kesehatan, dan masa depan generasi muda.“Melalui Riau Bhayangkara Run, kami ingin menghadirkan ruang kebersamaan antara polisi dan masyarakat. Ini bukan hanya tentang berlari, tetapi tentang bagaimana kita bergerak bersama menjaga Riau,” tegasnya.Sementara itu, Ketua Pelaksana Riau Bhayangkara Run 2026 Kombes Daniel Widya Mucharam mengatakan, event tersebut lahir dari semangat membangun kedekatan Polri dengan masyarakat melalui kegiatan yang sehat, positif, dan berdampak.Menurut Daniel, Provinsi Riau memiliki sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama, mulai dari karhutla, ancaman penyalahgunaan narkoba, hingga pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan satwa khas daerah seperti gajah Sumatera. “Karena itu melalui Riau Bhayangkara Run 2026, kami ingin menghadirkan sebuah kegiatan yang bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki nilai sosial,” ujarnya.Riau Bhayangkara Run 2026 akan menghadirkan tiga kategori utama yakni Half Marathon 21K nasional dan internasional, 10K, serta 5K. Start dan finish akan dipusatkan di Mapolda Riau. Pendaftaran peserta dilakukan secara daring melalui website resmi riaubhayangkararun.com. Sementara pengambilan race pack dijadwalkan pada 17–18 Juli 2026 di Gelanggang Remaja Pekanbaru. Wakil Ketua Pelaksana Kombes Pol Boy Jeckson Situmorang mengatakan, pihak panitia melakukan sejumlah penyempurnaan teknis dibanding tahun sebelumnya.Mulai dari pengaturan parkir yang lebih luas, pengaturan arus peserta, penambahan pos medis, ambulans siaga di sejumlah titik, water station, hingga simulasi crowd flow untuk memastikan kenyamanan seluruh peserta. “Tahun ini fokus utama kami adalah aman, nyaman, tertib, dan profesional. Keselamatan peserta menjadi prioritas utama,” kata Boy.Selain itu, event tersebut juga telah mengantongi sertifikasi World Athletics sehingga memenuhi standar internasional dalam pelaksanaannya. Race Director Bhakti dari WG menjelaskan peserta nantinya akan mendapatkan jersey premium, timing chip, BIB sesuai kategori, medali finisher, serta merchandise sponsor. Tahun lalu, Riau Bhayangkara Run sukses menyedot antusiasme 13 ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia dan menjadi salah satu event lari paling ramai di Sumatera. Kesuksesan tersebut menjadi modal besar bagi Polda Riau untuk menghadirkan penyelenggaraan yang lebih besar, lebih tertata, dan lebih profesional pada tahun 2026. PNO-12
12 Mei 2026, 18:02 WIT
Buka Rakernis Slog Polri, Kapolri Perkuat Peralatan Personel untuk Maksimalkan Keamanan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat seluruh peralatan personel Kepolisian. Hal itu dilakukan guna semakin memaksimalkan memberi rasa aman bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan pembukaan rapat kerja teknis (rakernis) Staf Logistik (Slog) Polri di Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (12/5/2026). "Dimana salah satunya tadi, bagaimana anggota-anggota kita saya minta untuk ke depan dibekali dengan peralatan yang betul-betul bisa memberikan keamanan bagi masyarakat," kata Kapolri. Kapolri menyebut, dalam kegiatan ini juga diresmikan Slog Lab. Dalam hal ini, kata Kapolri, laboratorium tersebut digunakan untuk mengecek dan memastikan kualitas dari seragam yang diberikan kepada personel betul-betul memenuhi spesifikasi yang menjadi persyaratan Polri."Kita tadi juga melihat dan diperagakan langsung bagaimana kita juga menyiapkan pakaian khususnya untuk personel-personel yang memiliki tugas dalam menghadapi potensi kerusuhan," ujar Kapolri. Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan, seragam personel ke depannya juga disiapkan untuk menghadapi potensi serangan yang terjadi di wilayah rentan konflik. Pakaian tersebut nantinya dirancang bisa untuk menangkal serangan anak panah. "Tadi salah satunya, bagaimana agar pada saat ada serangan, salah satunya di wilayah-wilayah yang sering terjadi konflik, yang sering menggunakan alat panah, tadi diperagakan. Dan Alhamdulillah dengan peralatan yang baru anggota kita bisa terhindar dari potensi apabila ada serangan panah," ucap Kapolri. Kemudian, Kapolri juga mengungkapkan, ke depannya personel juga bakal dibekali dengan berbagai macam alat pengamanan diri untuk menghadapi segala macam potensi tantangan di lapangan. "Apakah itu mulai dari lemparan molotov, kemudian juga tembakan, dan juga tentunya segala macam yang membahayakan anggota," tutur Kapolri. Terkait semua ini, Sigit menegaskan bahwa, hal itu dimaksudkan agar seluruh personel kepolisian bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dan optimal. Khususnya dalam rangka memberikan rasa aman masyarakat hingga menghadapi segala macam risiko yang dihadapi. Di sisi lain, dalam kesempatan ini, Kapolri juga membagikan beberapa alat operasional yang sangat dibutuhkan bagi anggota. Di antaranya adalah, 430 unit kendaraan, mulai dari motor, kemudian mobil patroli dengan tenaga listrik, hingga ambulans. "Dan juga peralatan-peralatan patroli di wilayah-wilayah konflik seperti di Papua, Papua Tengah, Dogiyai. Dan juga ambulans yang tentunya sangat dibutuhkan khususnya di situasi-situasi darurat. Juga ada beberapa kendaraan yang bisa digunakan pada saat melayani masyarakat yang terdampak banjir," kata Kapolri.Kapolri berharap, ini semua menjadi bagian untuk mengoptimalkan serta memberikan dukungan terhadap seluruh anggota yang melaksanakan tugas di fungsi operasional serta memberikan pelayanan dan pengamanan masyarakat. "Sehingga kehadiran Polri dalam memberikan rasa aman, dalam melaksanakan tugas kita mulai dari menjaga stabilitas Kamtibmas sampai dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan tugas-tugas yang terkait dengan penegakan hukum. Khususnya bagaimana kita sebagai institusi yang memiliki tugas menjaga keamanan, menjaga keteraturan sosial, betul-betul bisa maksimal," papar Kapolri. Sementara itu, Kapolri menyebut, Korps Bhayangkara juga menyusun MEPE (Minimal Essential Police Equipment) atau peralatan standar minimal yang wajib dimiliki Polri. "Dan tentunya ini semua bagian dari upaya kita agar kita selalu siap dengan seluruh dukungan peralatan yang ada, disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Sehingga kemudian pada saat Polri tampil dan turun, betul-betul bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan semaksimal mungkin. Dan harapan kita, semua yang dipersiapkan ini tentunya bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik kepada masyarakat terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh institusi Polri," tutup Kapolri. PNO-12
12 Mei 2026, 17:49 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
