Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Kapolda Hadiri Musda IMM Wilayah Maluku ke XIV
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto SH., SIK., M,Si menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Ikatan Mahasiswa Muhamadiah (IMM) Wilayah Maluku ke XIV, Sabtu (13/9/2025).Saat menghadiri kegiatan yang dihelat di gedung Ashari Alfatah, kota Ambon, Kapolda didampingi Direktur Intelkam, Kabid Humas, dan Kabid Hukum serta Wakapolresta Ambon.Pembukaan Musda IMM Wilayah Maluku ditandai dengan pemukulan tifa oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa bersama Kapolda Maluku, Ketua PW Muhammadiyah Maluku, dan Ketua DPD IMM Maluku.Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Maluku menerima plakat sebagai cendramata yang diserahkan oleh Ketua IMM Wilayah Maluku.Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto memberikan apresiasi atas pelaksanaan Musda IMM wilayah Maluku ke XIV. "Kami memberikan apresiasi atas pelaksanaan Musda IMM Maluku. Semoga IMM dapat melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang cerdas dan berakhlak mulia," kata Kapolda di sela-sela kegiatan.Sebagai organisasi kemahasiswaan, Kapolda berharap IMM dapat berperan sebagai agen perubahan sosial yang mencerdaskan anak bangsa, serta menjadi pelopor keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Maluku.Selama ini, kata Kapolda, Polda Maluku terus berkolaborasi, dan berkoordinasi dengan semua organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, kemasyarakatan, termasuk IMM dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.Keamanan, kata Kapolda, merupakan modal utama kemajuan suatu daerah. Olehnya itu, keamanan menjadi tanggung jawab bersama dalam menjaga dan merawatnya dengan baik."Semoga kedepannya kita bisa bersama-sama berkolaborasi membawa perubahan untuk Maluku yang aman, yang damai, membangun Maluku yang jauh lebih maju lagi. Maluku tarus biking bae, Basudara tarus biking bae," pungkasnya. PNO-12
15 Sep 2025, 10:07 WIT
Ketum MUI Puji Polri Respon Cepat Pulihkan Kondisi Pasca Kericuhan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Wakil Rais Aam PBNU, KH Anwar Iskandar, memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran kepolisian dan aparat keamanan atas langkah cepat mereka mengendalikan situasi pasca kericuhan yang terjadi di berbagai kota pada akhir Agustus lalu.“Alhamdulillah, kehidupan kini terasa normal kembali. Untuk itu kami sampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan seluruh jajaran kepolisian, juga aparat keamanan lainnya yang telah bekerja dengan luar biasa hingga situasi bisa kembali kondusif,” ujar Anwar dalam keterangan tertulis, Minggu (14/9/2025).Anwar mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak yang dilindungi konstitusi, namun harus dilakukan secara damai.“Kalau ada aspirasi, silakan disampaikan dengan damai. Mari kita jaga ketenangan, mari kita rawat kondusifitas agar kehidupan masyarakat tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.Ia juga memberikan penghargaan khusus kepada seluruh jajaran kepolisian di semua tingkatan yang telah bekerja keras memulihkan keadaan.“Sekali lagi, terima kasih kepada Polri dan semua aparat keamanan. Semoga upaya ini menjadi amal baik dan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat,” kata Anwar. PNO-12
15 Sep 2025, 09:52 WIT
HIMA PERSIS Apresiasi Profesionalisme Polri, Dorong Dialog Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS) mengapresiasi kinerja Polri dalam mengawal aksi demonstrasi mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil pada 25–31 Agustus 2025. Ketua Umum PP HIMA PERSIS, Sholahudin Hasan, menilai aparat kepolisian berhasil menjaga keseimbangan antara kebebasan menyampaikan pendapat dan kebutuhan menjaga keamanan publik."Kami menyaksikan bagaimana aparat Polri berusaha mengawal jalannya aksi dengan pendekatan yang cukup terukur. Tentu saja menjaga keamanan di tengah ribuan massa bukanlah perkara mudah. Tapi dalam beberapa hari itu, Polri berupaya untuk menghindari benturan yang lebih luas serta memastikan aspirasi tetap bisa disampaikan. Kami mengapresiasi langkah ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (14/9/2025).Menurut Sholahudin, demokrasi yang sehat hanya dapat berjalan apabila ada ruang aman bagi masyarakat untuk bersuara. Dalam konteks ini, kata dia, kehadiran Polri bukan semata-mata sebagai pengendali massa, melainkan juga penjaga agar ruang demokrasi tidak terganggu.“Demonstrasi adalah hak konstitusional yang dijamin undang-undang. Ketika aparat hadir dengan sikap profesional dan proporsional, maka hak itu tetap terlindungi tanpa mengorbankan stabilitas bangsa,” tambahnya.Sholahudin juga mengapresiasi langkah cepat Polri menindaklanjuti dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh oknum aparat. Ia menilai respons semacam ini penting untuk menjaga kredibilitas institusi kepolisian.“Respons cepat untuk memproses oknum yang diduga melanggar prosedur menunjukkan komitmen institusi untuk tetap profesional dan akuntabel. Ini langkah penting agar masyarakat semakin percaya kepada Polri,” jelasnya.Ia menegaskan, dalam negara demokrasi, aparat keamanan selalu berada pada posisi sulit: di satu sisi harus menjaga ketertiban umum, di sisi lain wajib memastikan hak-hak rakyat tidak terabaikan. Karena itu, sikap profesional yang ditunjukkan Polri menurutnya harus dipertahankan bahkan ditingkatkan.“Keseimbangan itu tidak mudah, tetapi kami melihat adanya ikhtiar serius dari Polri. Tentu ini patut diapresiasi,” pungkas Sholahudin. PNO-12
15 Sep 2025, 09:46 WIT
Presiden Prabowo Tinjau Lokasi Banjir di Bali
Papuanewsonline.com, Badung – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto,
turun langsung meninjau lokasi banjir di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Sabtu
(13/9/2025). Kehadiran Kepala Negara di tengah masyarakat menjadi bukti
kepedulian sekaligus komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa instruksi
penanganan bencana yang telah diberikan benar-benar berjalan di lapangan. Presiden memulai peninjauan di
kawasan pemukiman warga Gang Gajahmada IV, Banjar Gerenceng, salah satu titik
terparah yang terdampak banjir. Di sana, Prabowo melihat langsung kerusakan
rumah warga, mendengar keluhan masyarakat, serta memastikan kondisi para korban
yang masih berusaha memulihkan keadaan setelah air surut. “Saya ingin pastikan semua
kebutuhan darurat warga terpenuhi. Bantuan harus cepat sampai, tidak boleh ada
yang tertinggal,” ujar Presiden saat berbincang dengan masyarakat. Dalam tinjauannya, Presiden
menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan distribusi bantuan. Pemerintah,
kata dia, tidak hanya fokus pada penanganan darurat, seperti logistik,
obat-obatan, dan tempat pengungsian, tetapi juga menyiapkan rencana jangka panjang
untuk meminimalisasi risiko bencana serupa di masa mendatang. “Kita harus bekerja sama,
pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Jangan hanya menunggu bencana datang,
tapi juga memperkuat mitigasi dan infrastruktur agar kejadian ini tidak
berulang,” tegas Prabowo. Kunjungan ini juga menandai
keseriusan pemerintah dalam melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga
terkait. Presiden meminta seluruh jajaran bekerja cepat dan menyeluruh, baik
dalam tahap evakuasi, distribusi bantuan, maupun pemulihan pasca-bencana. “Prioritas utama adalah
keselamatan warga. Semua kementerian terkait harus bergerak serentak, jangan
ada birokrasi yang memperlambat penanganan,” tegasnya lagi. Kehadiran Presiden Prabowo di
lokasi banjir disambut hangat oleh masyarakat. Sejumlah warga bahkan
menyampaikan langsung rasa terima kasih atas perhatian pemerintah yang turun ke
lapangan tanpa perantara. Bagi mereka, kunjungan Presiden membawa semangat baru
di tengah kondisi sulit akibat bencana. Dengan kunjungan ini, pemerintah
berharap penanganan banjir di Bali dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan
memberikan solusi yang nyata, baik untuk pemulihan jangka pendek maupun upaya
pencegahan di masa depan.(GF)
14 Sep 2025, 08:25 WIT
Dana Desa Langsung ke Kampung, Kadis PMK Nduga Akui Efektivitas Kebijakan Plt Bupati
Papuanewsonline.com, Nduga –
Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Kabupaten Nduga, Yoas Beon, S.IP., mendapat
apresiasi luas dari masyarakat dan jajaran perangkat kampung atas kebijakan
barunya yang dinilai strategis dalam merealisasikan dan mendistribusikan dana
desa langsung ke kampung-kampung. Kebijakan tersebut dilakukan
melalui kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD) KCP Keneyam, yang
memungkinkan pencairan dana desa lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Nduga, Machla Gwijangge, S.STP,
menegaskan kebijakan ini merupakan terobosan besar yang menjawab keluhan
masyarakat selama lima tahun terakhir. “Banyak keluhan dari warga bahwa
dana desa sering habis di kota atau terkuras untuk membayar biaya transportasi
udara seperti pesawat dan helikopter. Tahun ini, kebijakan PLT Bupati sangat
tepat, karena dana desa langsung diserahkan ke tangan masyarakat melalui kepala
kampung masing-masing,” jelas Machla dalam siaran persnya. Menurutnya, sebagai pimpinan DPMK
yang membawahi 248 kampung, ia sangat mendukung langkah yang ditempuh PLT
Bupati dan bahkan ikut mendampingi proses penyaluran dana tersebut ke lapangan. Machla menjelaskan, tahap awal
penyaluran dana desa telah dilakukan di Distrik Embetpem dan Distrik Kora.
Menariknya, realisasi di dua distrik tersebut bisa diselesaikan dalam waktu
hanya satu hari menggunakan transportasi darat, sehingga lebih hemat biaya dan
efisien dibanding metode sebelumnya. “Ini membuktikan bahwa kebijakan
Bapak PLT Bupati benar-benar memberi solusi nyata. Dengan cara ini, dana desa
bisa sampai langsung ke kampung tanpa ada potongan biaya transportasi yang
mahal,” ujarnya. PLT Bupati Yoas Beon disebut
ingin memastikan dana desa benar-benar digunakan untuk pembangunan kampung,
bukan habis di perjalanan. Dengan pola baru ini, masyarakat di kampung kini
bisa segera memanfaatkan dana untuk program prioritas, seperti pembangunan
infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga pelayanan sosial. “Kami ingin masyarakat kampung
merasakan langsung manfaat dana desa. Kebijakan ini diambil demi efisiensi,
transparansi, dan tentu saja demi kesejahteraan masyarakat Nduga,” ungkap
Machla menambahkan. Masyarakat dan para kepala
kampung yang hadir dalam penyaluran tahap pertama menyambut baik kebijakan
tersebut. Mereka berharap langkah ini bisa diterapkan berkelanjutan dan
menjangkau seluruh distrik yang ada di Kabupaten Nduga. Dengan adanya kebijakan baru ini,
diharapkan dana desa benar-benar menjadi instrumen utama untuk membangun dari
kampung, bukan hanya tersendat di kota atau terkuras oleh biaya transportasi.(GF)
14 Sep 2025, 08:13 WIT
Pemkab Mimika Bangun Perpustakaan di Kampung Uta
Papuanewsonline.com, Mimika –
Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dalam meningkatkan kualitas
pendidikan masyarakat di wilayah terpencil kembali diwujudkan melalui
pembangunan perpustakaan desa di Kampung Uta, Distrik Mimika Tengah. Fasilitas
ini diharapkan mampu menjadi pusat pengetahuan sekaligus motor penggerak
literasi di kawasan pesisir yang selama ini minim akses terhadap bacaan dan
teknologi. Pembangunan perpustakaan ini kini
tengah difokuskan pada penyediaan fasilitas dasar seperti air bersih, mebel,
pengadaan buku bacaan, serta perangkat komputer. Selain itu, Pemkab Mimika
melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah juga menyiapkan akses internet
berbasis Starlink, agar masyarakat—khususnya anak-anak sekolah—bisa
memanfaatkan teknologi digital dalam proses belajar. Kepala Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Kabupaten Mimika, Yacob Yopi Toisuta, menjelaskan bahwa koleksi
buku yang disediakan tidak hanya terbatas pada bacaan sekolah formal, melainkan
juga buku-buku pengetahuan umum yang relevan dengan kehidupan masyarakat
pesisir. “Selain buku pelajaran, kita
sediakan buku tentang pertanian, pengelolaan ikan, hingga pertambangan yang
sesuai dengan potensi daerah. Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan informasi
yang aplikatif dan bermanfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari,” kata Yopi
saat memberikan keterangan kepada awak media, Jumat (12/9/2025). Ia menegaskan, pembangunan
perpustakaan di Kampung Uta akan diselesaikan secara bertahap. “Kalau semua
fasilitas sudah 100 persen lengkap, barulah kita resmikan,” tambahnya. Menariknya, keberadaan
perpustakaan ini tidak hanya difokuskan untuk menyediakan akses informasi,
tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat. Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah berencana merekrut tiga warga setempat yang akan diberikan pelatihan
khusus untuk menjadi petugas perpustakaan. “Kami ingin perpustakaan ini
dikelola oleh masyarakat sendiri, sehingga ada rasa memiliki. Petugasnya nanti
akan dilatih agar bisa mengoperasikan layanan perpustakaan, termasuk penggunaan
komputer dan internet,” jelas Yopi. Perpustakaan di Kampung Uta saat
ini menjadi satu-satunya fasilitas perpustakaan yang dibangun pemerintah di
wilayah pesisir Mimika. Namun, Yopi memastikan bahwa pembangunan serupa akan
terus digalakkan di distrik-distrik lain. “Ke depan, kami akan berupaya
menghadirkan fasilitas perpustakaan di wilayah lain. Karena literasi bukan
hanya kebutuhan di kota, tetapi juga di pesisir dan pedalaman,” tegasnya. Dengan hadirnya perpustakaan ini,
Pemkab Mimika berharap dapat menumbuhkan budaya membaca, mengurangi kesenjangan
akses informasi, serta memacu semangat belajar generasi muda di pesisir. Langkah ini sekaligus menunjukkan
komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan pendidikan dan literasi sebagai
prioritas, meski harus menembus keterbatasan infrastruktur di wilayah
terpencil. Penulis: Jid Editor: GF
13 Sep 2025, 20:17 WIT
Menko Yusril: Negara Tak Bisa Menunggu, Penegakan Hukum Harus Segera Dilakukan
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan
Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa negara tidak boleh
berdiam diri dalam menghadapi kejahatan yang muncul pada saat maupun pasca
demonstrasi akhir Agustus lalu. Ia menyatakan, langkah cepat aparat kepolisian
yang segera memproses para pelaku merupakan bukti nyata hadirnya negara untuk
melindungi rakyat. Menurut Yusril, penegakan hukum
tidak bisa menunggu terlalu lama, apalagi menunggu terbentuknya tim independen
pencari fakta (TGPF) yang saat ini masih sebatas usulan. “Sesuai arahan Presiden,
Pemerintah harus segera bertindak melakukan penegakan hukum yang tegas dengan
menggunakan aparat penegak hukum yang ada. Kita tidak bisa menunggu
terbentuknya tim independen pencari fakta baru mengambil langkah hukum,” tegas
Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (13/9/2025). Yusril menjelaskan, dalam dialog
dengan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB), Presiden Prabowo Subianto
menilai bahwa gagasan pembentukan tim investigasi independen tetap penting dan
patut dipertimbangkan. Namun, ia mengingatkan bahwa proses pembentukan dan
kerja tim tersebut akan memakan waktu. “Negara tidak bisa menunggu
terlalu lama. Aparat penegak hukum harus segera menangkap pelaku kejahatan yang
menunggangi demonstrasi, seperti perampokan, perusakan, pembakaran, dan
penganiayaan. Mereka harus segera ditindak tegas agar tidak melarikan diri dan
menghilangkan barang bukti,” ujarnya. Mantan Menteri Kehakiman ini
menekankan, saat ini yang terpenting adalah kepastian bahwa negara hadir
melindungi rakyat dari ancaman kejahatan. Ia memastikan, langkah kepolisian
yang sudah dilakukan tetap berada dalam koridor hukum dan menjunjung tinggi hak
asasi manusia. “Negara harus segera bertindak
melawan kejahatan. Kami memastikan penegakan hukum dilakukan sesuai koridor
hukum dan HAM,” kata Yusril. Lebih lanjut, Yusril menyampaikan
apabila nantinya tim independen benar-benar terbentuk, maka keberadaannya akan
menjadi pelengkap untuk mengungkap akar persoalan yang lebih dalam. “Tim itu harus bekerja untuk
mengungkap fakta yang tidak sempat digali aparat, seperti penyebab demonstrasi,
siapa aktor intelektualnya, siapa penyandang dananya, siapa penggeraknya, serta
apa tujuan dan target mereka. Semua harus diungkap secara jujur dan obyektif,”
jelasnya. Ia menegaskan, hasil kerja tim
independen akan membantu negara dan masyarakat dalam mengambil langkah hukum
lanjutan, melakukan evaluasi, serta memastikan agar kejadian serupa tidak
terulang di masa depan.(GF)
13 Sep 2025, 20:09 WIT
Perkuat Jati Diri dan Profesionalisme Polri, Wakapolda Maluku Hadiri Forum Belajar Bersama
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H, menghadiri Forum Belajar Bersama yang dilaksanakan secara daring dari ruang vicon lantai 2 Polda Maluku, Jumat (12/9/2025).Kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat jati diri dan profesionalisme Polri ini turut dihadir Irwasda Maluku dan sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku.Forum belajar bersama dipimpin Kepala Lemdiklat Polri, Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si. Narasumber yang dihadirkan yakni Prof. Mohammad Mahfud M.D, dari Posko Presisi Mabes Polri, Jakarta.Kalemdiklat Polri Ajak Seluruh Anggota Bangkitkan Moral dan ProfesionalismeDalam arahannya, Komjen Chryshnanda Dwilaksana menekankan pentingnya pemulihan moral, semangat, dan profesionalisme Polri pasca insiden kerusuhan kolektif. "Kita semua harus termotivasi, pemulihan moril, semangat, dan profesional Polri pasca kekerasan kolektif serta riot akhir Agustus," ungkapnya.Beliau juga mengingatkan kalau polisi harus bekerja menggunakan otak, otot, dan hati nurani. Ia juga menyoroti peran Lemdiklat sebagai "kampus peradaban" yang mengimplementasikan pembelajaran melalui dialog dan pembangunan literasi sosial-kemanusiaan serta kebangsaan.Komjen Chryshnanda menggarisbawahi lima keutamaan Lemdiklat Polri:1. Pendidikan moral, kejujuran, kebenaran, dan keadilan.2. Pengendalian diri, kesadaran tanggung jawab, dan disiplin.3. Peka, peduli, dan berbelarasa demi keteraturan sosial dan peradaban.4. Pimpinan dan kepemimpinan yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern.5. Ikon kebhinekaan, toleransi, serta anti narkoba dan anti korupsi.Menurutnya, seorang polisi harus mampu menjadi role model dan siap menghadapi situasi apa pun. "Sebagai polisi, kita harus menjauhi sifat jumawah (sombong) dan amarah," tegasnya.Prof. Mahfud MD Tegaskan Jati Diri Polri sebagai Bhayangkara NegaraPada kesempatan yang sama, Prof. Mohammad Mahfud M.D menegaskan jati diri Polri sebagai Bhayangkara Negara adalah perisai atau tameng negara. Beliau menjelaskan, kewajiban Polri, bersama seluruh elemen bangsa, adalah menjaga dan membangun NKRI. "Secara konstitusional, Polri mendapat bagian menjaga NKRI dari sudut Kamtibmas dan penegakan hukum," jelasnya.Prof. Mahfud juga menyoroti fenomena demoralisasi yang terjadi di tubuh Polri akibat berbagai isu, termasuk banyaknya tudingan, bully, dan adu domba dengan institusi lain. Ia menyebutkan, berdasarkan laporan khusus Kompas pada 6 September 2025, sentimen negatif terhadap institusi Polri hampir mencapai 90%.Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa secara umum, institusi Polri tetap baik dan berperan penting dalam menjaga keamanan. "Polisi yang baik itu lebih banyak, jauh lebih banyak," katanya.Ia mengajak seluruh anggota Polri untuk kembali menegaskan jati diri mereka, yang berlandaskan pada Tribrata dan Catur Prasetya, guna menghadapi berbagai persoalan. PNO-12
13 Sep 2025, 17:16 WIT
Polres Nagekeo Sinergi Bantu Korban Banjir Mauponggo Nagekeo
Papuanewsonline.com, Nagekeo - Memasuki hari ketiga pasca bencana banjir bandang yang melanda Kecamatan Mauponggo, Polres Nagekeo di bawah pimpinan AKBP Rachmat Muchamad Salihi, S.I.K., M.H., terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam penanganan darurat bencana. Pada Kamis (11/9/2025) pukul 10.00 WITA, tim gabungan yang terdiri dari warga, personel TNI Batalyon TP 834 WM, dan unsur terkait berhasil menemukan jenazah seorang anak di belakang Kantor Desa Sawu. Jenazah tersebut telah teridentifikasi sebagai Archiles Agustinus Busa Jago (1,2 tahun) dari Desa Sawu dan telah diserahkan secara resmi kepada keluarga untuk dimakamkan.Akibat bencana Di Kec. Mauponggo, Kabupaten Nagekeo Tahun 2025 :a. Korban meninggal :- Eligius Sopi Bela, 35 Tahun, Katolik, Tani, Sawu, Ds. Sawu, Kec. Mauponggo- Francelina Meli Boa, 60 tahun, Katolik, Tani, Boawae Kec. Boawae (mertua dari Remigius Sopi Bela. - Maria Kondriani F. Nua, 6 bulan, Katolik, - Agustinus Lena, 56 tahun, Katolik, Tani, Pauleka, Ds. Lokalaba, Kec. Mauponggo. (meninggal akibat shock berat) - Archiles Agustinus Busa Jago, 1,2 thn, Katolik, Ds. Sawu, Kec. Mauponggo. (anak dari Mariano Tom Busa Jago).b. Korban hilang :- Mariano Tom Busa Jago, 29 tahun, Katolik, Guru, Sawu, Ds. Sawu, Kec. Mauponggo- Sebastiana So'o, 42 thn, Katolik, IRT, Lajawolo, Ds. Keliwatulewa- Desiderius Geraldi Jo, 1,2 thn, Katolik, Lajawolo, Ds. Keliwatulewa. (Anak dari Sebastiana So'o)c. Korban Luka :- Ermelinda Co'o, 36 thn, Katolik, petani, Sawu, Ds. Sawu, Kec. Mauponggo. (Saudari dari korban MD Eligius Sopi Bela)- Yosefina Meli Boa. 35 Tahun, katolik, Ds. Sawu, Kec. Mauponggo. (Istri dari Eligius Sopi Bela)- Maria Agusta Mei K. Bela. 4 Tahun, Katolik, Ds. Sawu, Kec. Mauponggo. (Anak dari pasangan Eligius Sopi Bela dan Yosefina Meli Boa).4. Data Dampak akibat Bencana Alam :a. Data KK Pengungsi akibat banjir : 37 KKb. Data Tenda Pengungsian : Nihilc. Rumah terdampak : 37 Unitd. Lahan terdampak : 66 bidang lahan, terdiri dari sawah dan kebun.e. Fasilitas umum terdampak :- akses Jalan : 16 ruas jalan termasuk jembatan. - Jembatan : 6 Unit yang putus total dan rusak berat- Jaringan Listrik : padam di 6 desa : Ds. Wolokisa, ds. Bela, ds. Ua, ds. Sawu, ds.lodaolo dan ds. Woloede.- Jaringan Air bersih : seluruh desa dalam Kec. Mauponggo terputus- Jaringan Seluler : hilang total di 15 desa hilang total.- Irigasi : 5 titik yang rusak totalDengan temuan ini, data korban terkini mengalami perubahan menjadi 5 orang meninggal dunia, 3 orang masih dinyatakan hilang, dan 3 orang mengalami luka-luka. Bencana ini mengakibatkan dampak signifikan berupa 37 KK mengungsi, 37 unit rumah rusak, 66 bidang lahan pertanian terdampak, serta kerusakan infrastruktur yang meliputi 16 ruas jalan tertutup material, 6 jembatan rusak total, dan gangguan pada jaringan listrik, air bersih, serta komunikasi.Kapolres Nagekeo menegaskan bahwa hingga hari ketiga ini, pendataan masih terus dilaksanakan untuk memastikan kerugian yang dialami pasca bencana. Telah didirikan Posko Siaga Bencana terpadu yang berpusat di Kantor Camat sebagai Posko Komando Darurat. Posko tersebut telah menerima bantuan sembako dari BRI Cabang Bajawa dan mengoperasikan Dapur Umum dari Kementerian Sosial Kabupaten Nagekeo.Masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan dapat menghubungi Posko Siaga Bencana di Kantor Camat Mauponggo untuk memenuhi kebutuhan mendesak berupa pakaian pantas pakai, selimut, kasur, sembako, dan air bersih. Polres Nagekeo mengucapkan terima kasih atas solidaritas semua pihak dan akan terus bekerja sama dengan TNI, BPBD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya penanganan darurat bencana ini. PNO-12
13 Sep 2025, 16:59 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
