Papuanewsonline.com
Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan
Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura
BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital
Enam Warga Sipil Ditembak Di Tembagapura, Aktivis Deby Santoso Desak Proses Hukum Transparan
Direktur Law Firm Golda: Transaksi Perkara Di Timika Semakin Subur, Masyarakat Miskin Jadi Korban
BADKO HMI Papua Dukung Penertiban Tambang Ilegal oleh Gubernur Papua Tengah
DPR Papua Tengah, Mimika dan Puncak Bentuk Tim Khusus Tangani Konflik Kwamki Narama
Kejati Papua Mandul Tetapkan Yunus Wonda Jadi Tersangka, Mahasiswa Kembali Geruduk Kejagung
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Nduga di Titik Terendah: Pemerintah Kehilangan Arah, Rakyat Kehilangan Harapan
Papuanewsonline.com, Nduga - Situasi di Kabupaten Nduga,
Papua Pegunungan, semakin memprihatinkan. Bupati Yoas Beon menghadapi sorotan
tajam dari masyarakat karena keterlambatan pencairan dana triwulan pertama dan
pembentukan pansus untuk mengisi jabatan wakil bupati yang tidak efektif.Apa yang sedang terjadi di Kabupaten Nduga hari ini bukan
sekadar persoalan administratif biasa. Ini adalah potret nyata dari krisis
kepemimpinan yang semakin terang benderang di hadapan publik. Janji soal
pencairan dana triwulan pertama yang tak kunjung terealisasi bukan hanya soal
keterlambatan—ini soal kepercayaan yang dilukai."Di saat situasi genting membutuhkan kehadiran
pemimpin, justru muncul persepsi bahwa bupati lebih sering berada di luar
daerah—di Timika, Jayapura, hingga Jakarta," kata Yeben, salah satu warga
Nduga. Masi tidak percaya dari masyarakat bukanlah sesuatu yang muncul
tiba-tiba; ia lahir dari akumulasi kekecewaan yang terus dibiarkan.Bukti pernyataan Hoax Dari Bupati ndugaDugaan pernyataan hoax yang diucapkan Yoas Beon terhadap
masyarakat ini terjadi dalam pertemuan bersama di Kabupaten Nduga pada Sabtu
(21/3).Yang dikatakan Bupati berkaitan tentang pencairan anggaran
APBD Kabupaten Nduga Triwulan satu yang belum masuk ke Kas Daerah, dalam hal
ini belum dicairakan, sehingga menghambat pelaksanaan program yang bersentuhan
langsung dengan masyarakat di Kabupaten Nduga.Apa yang dikatakan Bupati Yoas Beon tidak sesuai kenyataan,
karena setelah pertemuan itu, ada beberapa masyarakat yang memperoleh informasi
kalau dana APBD Triwulan satu telah dicairkan dan sudah digunakan.Hal ini memicu reaksi Masyarakat Nduga yang merasa ditipu
oleh Bupati Yoas Beon.Pembentukan Pansus oleh DPRDKabupaten Nduga untuk mengisi jabatan wakil bupati justru
berakhir tanpa arah. Kegagalan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi politik
dan ketidakseriusan dalam menjaga stabilitas pemerintahan.Lebih memprihatinkan lagi, rakyat harus membongkar gudang
beras demi bertahan hidup. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum—ini adalah
sinyal keras bahwa negara absen. Ketika masyarakat kelaparan di tanahnya
sendiri, maka yang gagal bukan hanya program, tetapi kemanusiaan.Yang paling mengkhawatirkan adalah kaburnya arah pengelolaan
anggaran. Hingga April 2026, APBD belum jelas, dan DPA belum dibagikan ke OPD.
Ini bukan sekadar kelalaian administratif—ini adalah tanda lumpuhnya sistem
pemerintahan.Pemerintah daerah harus segera memilih: memperbaiki diri
secara total, atau menghadapi runtuhnya kepercayaan publik secara permanen.
Masyarakat Nduga berharap pemerintah segera bertindak dan memperbaiki situasi.
Mereka ingin hidup yang lebih baik, dengan akses yang lebih luas terhadap
layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Penulis: Hend
Editor: GF
04 Apr 2026, 19:00 WIT
UNIFIL Gelar Upacara Memorial Khidmat untuk Tiga Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon
Papuanewsonline.com, Beirut – United Nations Interim Force
in Lebanon (UNIFIL) menggelar upacara Memorial Service sebagai bentuk
penghormatan terakhir kepada tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)
yang gugur dalam misi perdamaian dunia di Lebanon Selatan. Upacara berlangsung
khidmat, aman, dan lancar di Hanggar Lebanese Air Force, Beirut.Tiga prajurit yang mendapat penghormatan tersebut adalah
Mayor Inf Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan,
dan Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon. Ketiganya gugur saat menjalankan tugas
perdamaian di wilayah konflik Lebanon Selatan pada 29 dan 30 Maret 2026.Upacara yang dilaksanakan pada Kamis, 2 April 2026 pukul
16.00 waktu setempat itu dipimpin langsung oleh Force Commander (FC)/Head of
Mission UNIFIL, Mayor Jenderal Diodato Abagnara. Prosesi tersebut turut
dihadiri Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon beserta jajaran KBRI,
Atase Pertahanan RI di Kairo, perwakilan United Nations Headquarters (UNHQ) New
York, serta unsur militer Lebanon dan kontingen internasional lainnya.Rangkaian upacara militer dilaksanakan secara lengkap,
dimulai dari pembukaan, penghantaran peti jenazah ke area upacara, pembacaan
riwayat singkat, doa bersama, hingga penganugerahan medali kehormatan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Angkatan Bersenjata Lebanon (Lebanese
Armed Forces/LAF) secara anumerta.Prosesi dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga oleh
pejabat UNIFIL, perwakilan Indonesia, serta unsur militer Lebanon. Setelah itu,
acara diisi dengan amanat pejabat, penghormatan militer, mengheningkan cipta,
hingga pengantaran kembali jenazah dengan pengawalan penuh kehormatan.Sebagai bentuk penghormatan tambahan, Force Commander UNIFIL
secara simbolis menyematkan scarf PBB pada peti jenazah. Ia juga menyampaikan
belasungkawa secara langsung kepada seluruh kontingen Indonesia yang hadir
dalam upacara tersebut.Upacara memorial ini juga melibatkan unsur pasukan gabungan,
termasuk satu satuan setingkat peleton Infanteri dan Polisi Militer Lebanon,
unsur korsik, serta pasukan Kontingen Garuda (Konga) yang selama ini bertugas
dalam misi perdamaian di Lebanon.Dalam pernyataan resminya, UNIFIL menyampaikan penghargaan
atas dedikasi dan pengabdian ketiga prajurit TNI yang gugur saat menjalankan
tugas mulia menjaga perdamaian dunia.Sekretaris Jenderal PBB António Guterres bersama Dewan
Keamanan PBB juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap seluruh personel
penjaga perdamaian yang bertugas di wilayah konflik. UNIFIL turut menyampaikan
duka cita mendalam kepada keluarga korban, rekan sesama prajurit, serta seluruh
personel yang terdampak.Peristiwa ini kembali menegaskan komitmen Indonesia melalui
Kontingen Garuda dalam menjaga stabilitas dan perdamaian internasional,
sekaligus menjadi pengingat atas besarnya pengorbanan prajurit TNI di medan
tugas dunia. (GF)
03 Apr 2026, 23:05 WIT
Kepala Distrik Mimika Timur Komitmen Lanjutkan Program dan Tingkatkan Pelayanan
Papuanewsonline.com, Mimika — Kepala Distrik Mimika Timur,
Raymond Tanser, S.Sos., menyampaikan kondisi terkini wilayahnya dalam wawancara
pada Jumat (3/4/2026). Ia menilai kinerja pemerintahan sebelumnya sudah
berjalan cukup baik dan menjadi dasar untuk melanjutkan pembangunan ke depan.Sebagai pejabat yang baru dilantik pada 16 Maret 2026,
Raymond menegaskan komitmennya untuk meneruskan program-program yang telah ada,
sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.“Saya melihat yang sudah berjalan ini baik, sehingga ke
depan kami akan melanjutkan dan berusaha memberikan yang terbaik bagi
masyarakat Mimika Timur,” ujarnya.Dalam rencana kerja ke depan, Distrik Mimika Timur akan
memprioritaskan program padat karya yang mencakup lima kampung dan satu
kelurahan. Program tersebut direncanakan mulai berjalan setelah Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) diterima.“Kami sudah siapkan program padat karya. Setelah DPA kami
terima, kami akan langsung mulai bekerja,” jelasnya.Selain itu, pihak distrik juga telah mengusulkan sejumlah
program kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya bantuan
perumahan, sektor perikanan, serta dukungan dari dinas pekerjaan umum dan
pertanian.Untuk prioritas pembangunan, Raymond menekankan pentingnya
perbaikan infrastruktur jalan. Menurutnya, kondisi jalan yang baik sangat
berpengaruh terhadap aktivitas dan mobilitas masyarakat.“Yang paling utama adalah perbaikan jalan, baik jalan utama
yang berlubang maupun jalan lingkungan di kampung,” tegasnya.Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, Distrik Mimika Timur
juga merencanakan berbagai program lain pada tahun 2026, seperti penerangan
jalan, penimbunan jalan, peningkatan kebersihan lingkungan, serta penataan
fasilitas umum seperti tugu dan pengecatan.Di sisi lain, program sosial juga menjadi perhatian,
termasuk pemberian makanan tambahan bagi ibu menyusui dan lansia, serta
penanganan stunting yang akan dilaksanakan melalui skema padat karya.“Program-program ini sudah kami rencanakan untuk 2026,
tinggal pelaksanaannya saja,” tutupnya.
Penulis: BimEditor: GF
03 Apr 2026, 21:08 WIT
Rekrutmen Polri 2026 Diawasi Ketat, Polda Maluku Gandeng Dukcapil hingga LLDIKTI
Papuanewsonline.com, Ambon - Panitia daerah (Panda) Polda Maluku memulai tahapan seleksi penerimaan Bintara Polri 2026 dengan menggelar pemeriksaan administrasi awal (Rikmin) di Ambon, Rabu (1/4/2026), dengan melibatkan instansi eksternal untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.Biro SDM Polda Maluku melaksanakan tahapan pemeriksaan administrasi awal (Rikmin) bagi calon peserta seleksi Bintara Polri dengan kompetensi khusus Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Tahun Anggaran 2026.Kegiatan yang berlangsung di Gedung Plaza Presisi, Tantui, Ambon ini menjadi bagian awal dari rangkaian seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Daerah (Panda) Polda Maluku.Untuk memastikan proses seleksi berjalan objektif dan akuntabel, panitia melibatkan sejumlah instansi eksternal, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, LLDIKTI, Ombudsman, LSM serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.Karo SDM Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaidi, menegaskan bahwa keterlibatan pihak eksternal merupakan bentuk komitmen Polri dalam menerapkan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).“Kami memastikan seluruh dokumen peserta diverifikasi secara faktual oleh instansi berwenang, sehingga data yang digunakan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.Sebanyak 100 peserta mengikuti tahapan Rikmin awal ini. Pemeriksaan meliputi verifikasi ijazah, transkrip nilai, akta kelahiran, kartu keluarga, hingga identitas kependudukan lainnya.Selain itu, panitia juga melakukan pengukuran tinggi dan berat badan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.Melalui rekrutmen Bintara dengan kompetensi khusus SPKT, Polri menargetkan terjaringnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan profesional.Tahapan ini menjadi pintu awal bagi peserta sebelum mengikuti seleksi lanjutan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panda Polda Maluku.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, lancar, dan kondusif.Pelibatan instansi eksternal dalam tahapan awal seleksi menjadi indikator penting reformasi rekrutmen Polri yang semakin terbuka. Transparansi tidak hanya sebatas slogan, tetapi mulai diterapkan secara sistematis melalui verifikasi lintas lembaga.Langkah ini juga menjadi strategi untuk menekan praktik kecurangan yang selama ini kerap menjadi sorotan publik. Namun, konsistensi pengawasan pada tahap lanjutan tetap menjadi kunci agar integritas proses seleksi benar-benar terjaga hingga akhir. PNO-12
03 Apr 2026, 13:54 WIT
Wujudkan Seleksi BETAH; Polda Maluku Gelar Rikmin Awal Taruna/Taruni Akpol 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku memulai tahapan pemeriksaan administrasi (Rikmin) awal calon Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 dengan menegaskan komitmen seleksi yang transparan, objektif, dan bebas pungutan.Panitia Daerah Penerimaan Anggota Polri TA. 2026 Polda Maluku melaksanakan tahapan pemeriksaan administrasi (Rikmin) awal bagi calon Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 di Gedung Plaza Presisi, Tantui, Ambon, Rabu (1/4/2026).Tahapan ini merupakan bagian dari rangkaian seleksi penerimaan terpadu anggota Polri yang dilaksanakan secara serentak dengan mengedepankan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).Sebanyak 71 peserta mengikuti tahapan Rikmin awal, terdiri dari 62 calon taruna dan 9 calon taruni.Kepala Biro SDM Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaidi selaku Ketua Panitia Daerah, menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilaksanakan secara ketat dan transparan guna menjaring calon perwira Polri yang berkualitas.“Rikmin awal ini menjadi tahap penting untuk memastikan seluruh peserta memenuhi persyaratan administrasi secara sah dan valid. Kami menjamin proses ini berjalan objektif, transparan, dan tanpa pungutan biaya apa pun,” tegasnya.Ia juga menekankan bahwa keterlibatan pengawas eksternal menjadi bagian penting dalam menjaga integritas seleksi.“Seluruh tahapan diawasi secara berlapis, baik oleh pengawas internal maupun eksternal. Ini sebagai bentuk komitmen kami untuk mencegah praktik penyimpangan,” ujarnya.Dalam pelaksanaannya, Polda Maluku turut menggandeng sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan, LLDIKTI, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan keabsahan dokumen peserta.Selain itu, pengawas eksternal juga dilibatkan guna memastikan proses seleksi berjalan sesuai ketentuan dan prinsip akuntabilitas.Karo SDM juga mengimbau peserta dan orang tua agar tidak percaya pada pihak yang menjanjikan kelulusan.“Percayalah pada kemampuan diri sendiri. Tidak ada ruang bagi praktik percaloan dalam seleksi Polri. Kelulusan ditentukan oleh kemampuan masing-masing peserta,” tegasnya.Melalui tahapan Rikmin awal yang ketat ini, Polda Maluku berharap dapat menghasilkan calon perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan siap mengabdi kepada masyarakat. PNO-12
03 Apr 2026, 13:45 WIT
Respon Isu Kelangkaan BBM, Polda Maluku Gelar Rakor Pastikan Stok Masih Tersedia
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama pemerintah daerah, Pertamina, dan pemangku kepentingan terkait untuk merespons isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Ambon, Kamis (2/4/2026).Rakor yang berlangsung di Ambon ini dipimpin oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, didampingi jajaran Polda Maluku, termasuk Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit) dan Direktorat Intelkam.Sejumlah pejabat turut hadir, antara lain perwakilan Pertamina wilayah Maluku-Papua, Dinas ESDM, Disperindag Kota Ambon, serta para pengelola SPBU.Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa antrean panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir lebih dipicu oleh kepanikan masyarakat akibat isu kelangkaan BBM, bukan karena keterbatasan stok.“Kondisi ini dipengaruhi informasi yang beredar di masyarakat, terutama melalui media sosial. Padahal, ketersediaan BBM di Ambon dalam kondisi cukup dan normal,” ujarnya.Ia juga menyoroti masih adanya SPBU yang belum konsisten dalam pelayanan, seperti tutup saat dibutuhkan atau kehabisan stok saat antrean panjang, yang memperkuat persepsi kelangkaan.Direktur Pam Obvit Polda Maluku menegaskan pihaknya akan meningkatkan pengawasan distribusi BBM hingga ke tingkat SPBU.“Kami minta seluruh jajaran Polsek memantau distribusi BBM. Jika ditemukan penimbunan atau penjualan di luar ketentuan, akan ditindak tegas sesuai hukum,” tegasnya.Ia juga menambahkan bahwa stabilitas distribusi BBM menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban dan mencegah gangguan kamtibmas.Perwakilan Pertamina wilayah Maluku dan Papua memastikan stok BBM, termasuk Pertalite dan Pertamax, dalam kondisi aman dan mencukupi.“Terminal BBM Wayame menjadi pusat distribusi utama, dan saat ini stok dalam kondisi aman. Pasokan juga terus berjalan, termasuk setelah kedatangan kapal pengangkut BBM,” jelasnya.Pertamina mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying) dan tetap membeli BBM sesuai kebutuhan.Rakor ini menghasilkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan Pertamina untuk memperkuat koordinasi, transparansi informasi, serta pengawasan distribusi BBM.Langkah ini diharapkan mampu meredam keresahan masyarakat serta memastikan distribusi energi berjalan lancar menjelang momentum hari besar keagamaan.Isu kelangkaan BBM di Ambon menunjukkan bahwa krisis informasi bisa sama berbahayanya dengan krisis pasokan. Dalam banyak kasus, kepanikan publik justru dipicu oleh persepsi, bukan realitas di lapangan.Langkah cepat Polda Maluku menggelar rakor lintas sektor patut diapresiasi sebagai upaya meredam disinformasi sekaligus menjaga stabilitas sosial. Namun, tantangan ke depan bukan hanya soal ketersediaan BBM, melainkan konsistensi pelayanan SPBU dan transparansi distribusi. PNO-12
03 Apr 2026, 13:36 WIT
Hadirkan Terobosan Baru Pelayanan, Kombes Indera: Aduan Pelanggaran Bisa Melalui Aplikasi
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku mencatat sebanyak 75 laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran anggota Polri sejak diluncurkannya layanan digital Divpropam Polri pada Oktober 2025.Polda Maluku terus mendorong transparansi penanganan pelanggaran anggota Polri melalui layanan pengaduan digital. Sejak diluncurkan pada 13 Oktober 2025, tercatat sebanyak 75 laporan masyarakat telah diterima melalui layanan Dumas QR Code Yanduan Divpropam Polri.Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Maluku, Kombes Pol Indera Gunawan, mengatakan seluruh laporan tersebut ditangani sesuai mekanisme yang berlaku.“Dari total 75 laporan yang masuk, sebanyak 46 laporan ditangani oleh Paminal Polda Maluku, sementara 29 laporan lainnya ditangani oleh Polres jajaran sesuai wilayah kejadian,” jelasnya.Ia menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif podcast (Potkes) yang digelar Tribun Ambon, Kamis (2/4/2026).Menurutnya, kehadiran layanan pengaduan berbasis digital, seperti aplikasi Quick Response Propam Polri, menjadi langkah strategis untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan.“Aplikasi ini memungkinkan masyarakat melapor dengan mudah tanpa harus datang ke kantor. Cukup melalui ponsel, laporan bisa langsung diterima dan ditindaklanjuti,” ujarnya.Selain mempermudah akses, layanan ini juga bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan pelanggaran anggota Polri.Indera menegaskan, setiap laporan yang masuk akan diproses sesuai prosedur dan tidak akan diabaikan.“Kami menjamin setiap laporan ditindaklanjuti. Tidak perlu takut melapor, karena setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya,” tegasnya.Polda Maluku juga terus melakukan sosialisasi layanan pengaduan ini kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti brosur, pduk, dan edukasi langsung.Dalam kesempatan itu, Kabid Propam turut mengingatkan seluruh personel Polri di wilayah Maluku untuk menjaga integritas dan menghindari pelanggaran.“Sekecil apa pun pelanggaran akan berdampak pada citra institusi. Kami tidak akan mentolerir setiap bentuk pelanggaran anggota,” ujarnya.Melalui layanan pengaduan digital ini, diharapkan pengawasan terhadap kinerja anggota Polri semakin terbuka dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif.Digitalisasi layanan pengaduan oleh Propam Polri merupakan langkah maju dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian. Data 75 laporan yang telah masuk menunjukkan bahwa kanal pengaduan ini mulai dimanfaatkan oleh masyarakat, sekaligus menjadi indikator meningkatnya kepercayaan publik untuk melapor.Konsistensi dalam penanganan perkara serta keterbukaan informasi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan.Karena itu, kolaborasi antara masyarakat sebagai pengawas eksternal dan institusi Polri sebagai pelaksana penegakan kode etik menjadi sangat penting. Jika dikelola secara konsisten, sistem pengaduan digital ini dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan Polri yang profesional dan Presisi. PNO-12
03 Apr 2026, 13:26 WIT
Masa Depan Boven Digoel Disusun Matang Lewat Rakor Tekrenbang 2026
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel menggelar Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakor
Tekrenbang) 2026 bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Selatan, Senin (30/3/2026). Kegiatan ini menjadi
langkah strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah secara lebih terukur
dan berkelanjutan.Rakor tersebut dihadiri langsung oleh Bupati, Wakil Bupati,
serta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel. Kehadiran seluruh unsur pemerintah ini
menegaskan komitmen bersama dalam merancang masa depan daerah dengan
perencanaan yang matang.Dalam arahannya, Bupati Boven Digoel menekankan bahwa
keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas dokumen
perencanaan yang disusun sejak awal. Menurutnya, perencanaan yang baik akan
menjadi fondasi utama bagi pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran."Kualitas pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas
dokumen perencanaan yang disusun," katanya.Ia juga meminta seluruh OPD agar segera menuntaskan dokumen
Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Standar Satuan Data Daerah (DSSD)
sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan yang berbasis data.Selain itu, Bupati menyoroti pentingnya koordinasi lintas
sektor agar setiap program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri,
melainkan saling terintegrasi dan mendukung tujuan pembangunan daerah secara
menyeluruh.Pemanfaatan sistem digital juga menjadi perhatian dalam
rapat tersebut. Pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan teknologi dalam
proses penyusunan data, monitoring program, hingga evaluasi capaian pembangunan
agar lebih efektif dan transparan.Sementara itu, Plt. Kepala Bapperida Boven Digoel menegaskan
bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya berfokus pada penyusunan dokumen
administratif, tetapi harus berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan
masyarakat."Penyusunan dokumen perencanaan wajib selaras dengan
visi dan misi kepala daerah serta berbasis data yang valid," katanya.Melalui Rakor Tekrenbang 2026 ini, Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel berharap kualitas perencanaan pembangunan semakin kuat sehingga
mampu menjadi pijakan utama dalam mendorong kemajuan daerah dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Penulis: HendrikEditor: GF
02 Apr 2026, 23:28 WIT
Propam Polda Maluku Sosialisasikan Inovasi Baru Layanan Pengaduan Online QR Rekrutmen Polri 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui Bidpropam memperkuat pengawasan rekrutmen anggota Polri Tahun Anggaran 2026 dengan menyosialisasikan layanan pengaduan masyarakat berbasis QR Code di Gedung Presisi, Rabu (31/3/2026).Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku menggelar sosialisasi penggunaan QR Code layanan pengaduan masyarakat online Divpropam Polri dalam rangka pelaksanaan Pakta Integritas rekrutmen penerimaan anggota Polri TA 2026.Kegiatan ini berlangsung di Gedung Presisi Polda Maluku dan diikuti oleh 1.213 peserta seleksi bersama orang tua/wali masing-masing peserta sebagai bagian dari upaya memperkuat prinsip rekrutmen yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.Kabid Propam Polda Maluku menegaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberikan akses pelaporan yang mudah, cepat, dan transparan kepada masyarakat, khususnya peserta seleksi.“Kami ingin memastikan seluruh proses rekrutmen Polri berjalan bersih dan bebas dari praktik kecurangan. Melalui QR Code ini, peserta dapat langsung melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran, baik oleh oknum calo maupun panitia,” tegas Kabid Propam.Ia menjelaskan, sistem pengaduan online tersebut terintegrasi mulai dari tingkat Polda hingga Mabes Polri, sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara berjenjang dan profesional.Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman teknis terkait cara penggunaan aplikasi pengaduan, termasuk jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan, seperti praktik percaloan dan janji kelulusan.Kabid Propam menambahkan, langkah ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam menjaga integritas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen Polri.“Kami mengajak seluruh peserta untuk tidak ragu melapor. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya dan setiap laporan akan ditindaklanjuti secara serius,” tambahnya.Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif. Sosialisasi ini diharapkan mampu menekan potensi pelanggaran serta memastikan seleksi anggota Polri berjalan objektif dan profesional.Langkah Polda Maluku menghadirkan sistem pengaduan berbasis QR Code menjadi indikator kuat transformasi pengawasan internal Polri ke arah digital dan partisipatif. Transparansi tidak lagi bersifat administratif, tetapi juga membuka ruang kontrol publik secara langsung. Jika diimplementasikan konsisten, mekanisme ini berpotensi menekan praktik percaloan yang selama ini menjadi isu klasik dalam rekrutmen anggota Polri. PNO-12
02 Apr 2026, 20:18 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
