Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Menhub Dudy Tegaskan Keselamatan Penerbangan Jadi Prioritas Strategis Nasional Jelang Lebaran 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Perhubungan Dudy
Purwagandhi menegaskan bahwa keselamatan penerbangan merupakan prioritas
strategis pemerintah dan menjadi mandat negara yang tidak dapat ditawar.
Penegasan itu disampaikan dalam CEO Safety Meeting 2026 yang digelar di Kantor
Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (25/2/2026).Menurut Menhub, dalam kerangka Asta Cita Kabinet Merah
Putih, Indonesia menargetkan diri menjadi negara maju, berdaulat, dan berdaya
saing dengan konektivitas nasional yang kuat serta sistem logistik yang
efisien. Sektor transportasi, khususnya penerbangan, memegang peranan sentral
dalam mewujudkan agenda besar tersebut.Ia menekankan bahwa keselamatan merupakan fondasi utama bagi
terwujudnya konektivitas, pertumbuhan ekonomi, serta kepercayaan publik. Tanpa
keselamatan, distribusi logistik, sektor pariwisata, arus investasi, hingga
reputasi Indonesia di mata dunia dapat terdampak secara signifikan."Karena itu, keselamatan penerbangan adalah bagian dari
strategi besar pembangunan bangsa. Keselamatan harus menjadi prioritas utama
industri penerbangan nasional," kata Menhub.Lebih lanjut, Menhub menilai sistem keselamatan juga
mencerminkan reputasi negara dalam tata kelola transportasi. Industri
penerbangan, sebagai simbol teknologi dan profesionalisme, tidak boleh
memandang keselamatan hanya sebagai persoalan teknis, melainkan sebagai isu
strategis yang menyangkut kredibilitas bangsa."Keselamatan bukan sekedar pemenuhan regulasi,
melainkan komitmen moral dan tanggung jawab hukum. Setiap kebijakan perusahaan
harus berpijak pada prinsip bahwa keselamatan adalah prioritas utama,” ujar
Menhub Dudy.Penegasan ini menjadi bagian dari penguatan sistem
keselamatan nasional sekaligus langkah antisipatif menghadapi Angkutan Lebaran
2026 yang diperkirakan mengalami lonjakan penumpang dan frekuensi penerbangan.
Menhub mengingatkan bahwa periode puncak mudik dan arus balik akan meningkatkan
tekanan operasional maskapai.Ia meminta seluruh maskapai memastikan pemeriksaan
kelaikudaraan, kesiapan awak pesawat, kelengkapan dokumen teknis, prosedur
operasional, hingga aspek human factor berjalan sesuai standar yang berlaku.
Tidak boleh ada penurunan standar hanya demi mengejar peningkatan layanan atau
jadwal tambahan penerbangan."Saat Lebaran nanti, tekanan operasional akan
meningkat. Di titik inilah disiplin keselamatan diuji, tidak boleh ada kompromi
terhadap keselamatan dalam menghadapi peak season. Ramp check harus
dilaksanakan secara konsisten, menyeluruh, dan tanpa toleransi terhadap
penyimpangan. Saya meminta para CEO untuk tidak melihat ramp check sebagai
beban, melainkan sebagai mekanisme perlindungan bersama," tegas Menhub
Dudy.Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa,
menambahkan bahwa tanggung jawab keselamatan berada langsung di tangan pimpinan
tertinggi maskapai. Ia menyoroti pentingnya budaya pelaporan terbuka dan
pengelolaan risiko berbasis data untuk mencegah potensi insiden selama periode
angkutan Lebaran.“Keselamatan bukan hanya tugas regulator atau safety
manager. Keselamatan adalah tanggung jawab langsung pimpinan tertinggi
perusahaan. Setiap keputusan bisnis dan operasional harus dilandasi
pertimbangan keselamatan,” kata Lukman.Dalam forum tersebut, regulator turut memaparkan capaian
kinerja keselamatan nasional serta rencana penguatan pengawasan menjelang
puncak Lebaran. Evaluasi berbasis indikator Effective Implementation (EI) ICAO
dan target Rencana Keselamatan Penerbangan Nasional 2024–2026 menjadi pijakan
dalam meningkatkan standar operasional penerbangan nasional.
Penguatan komitmen bersama antara pemerintah dan pelaku
industri ini diharapkan mampu menjamin bahwa peningkatan mobilitas udara,
termasuk selama periode Lebaran, tetap berlangsung aman, tertib, dan andal.
Pemerintah menegaskan keselamatan penumpang akan selalu menjadi prioritas
tertinggi dalam setiap fase operasional penerbangan nasional. (GF)
27 Feb 2026, 14:33 WIT
BPK “Semprot” KPU Mimika: Kelebihan Bayar Puluhan Miliar, Sisa Dana Hibah Pilkada Terlambat
MIMIKA, Papuanewsonline.com– Aroma carut-marut pengelolaan anggaran Pilkada 2024 di tubuh KPU Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah kian menyengat.Dari data yang dimiliki, Papuanewsonline.com, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara tegas mengeluarkan sejumlah rekomendasi keras setelah menemukan dugaan kelebihan pembayaran belanja hingga puluhan miliar rupiah serta keterlambatan pelaporan dan pengembalian sisa dana hibah.
Temuan ini bukan angka kecil. BPK memerintahkan Ketua KPU Kabupaten Mimika, Dete Abugau, untuk segera mengambil langkah tegas terhadap jajarannya, khususnya Sekretaris KPU selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Kelebihan Bayar Miliaran Rupiah
Dalam hasil pemeriksaannya, BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa, di antaranya: PT APM sebesar Rp 2.880.400.000 dan CV BCL sebesar Rp 888.550.000.
Tak berhenti di situ, kelebihan pembayaran belanja Pilkada juga tercatat mencapai angka fantastis sebesar Rp 24.413.155.465.
Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari berbagai komponen belanja, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan lainnya.
BPK secara tegas memerintahkan agar kelebihan pembayaran tersebut ditagih kepada penyedia dan disetorkan kembali ke kas negara.
Pajak Kurang Setor
Masalah lain yang tak kalah serius adalah temuan kekurangan penerimaan negara dari sisi pajak sebesar, Rp 44.224.540.
" Bendahara pengeluaran diperintahkan agar lebih cermat dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, sekaligus mempertanggungjawabkan kekurangan tersebut dengan penyetoran ke kas negara, " Pintah BPK.Dana Hibah Rp 140,9 Miliar DipersoalkanDalam rangka Pilkada Serentak 2024, KPU Kabupaten Mimika menerima dana hibah bersama KPU Kabupaten Puncak sebesar: Rp 140.910.206.500, sesuai (NPHD Nomor 639/KU.07/9404/2023 tertanggal 10 November 2023).Namun menurut BPK, sesuai ketentuan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), KPU wajib, menyampaikan laporan penggunaan dana hibah tepat waktu, mengembalikan sisa dana hibah yang tidak digunakan ke kas daerah sesuai batas waktu yang ditetapkan.Faktanya?, Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan, laporan penggunaan dana hibah akhir tahun 2024 tidak disampaikan tepat waktu.
Laporan penggunaan dana akhir dan penyetoran sisa dana hibah terlambat disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Mimika.
Padahal, KPU Mimika telah mengusulkan pengesahan calon terpilih ke DPRD pada 26 Februari 2025.
" Artinya, tahapan politik berjalan, tetapi aspek administrasi keuangan justru dinilai bermasalah, " Sorot BPK.
Soal Ketelitian dan Pengawasan Dipertanyakan
BPK juga menyoroti lemahnya pengawasan internal dan pengendalian anggaran.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diminta lebih cermat dalam persiapan pengadaan barang dan jasa, pengendalian kontrak, verifikasi dan pengujian bukti pertanggungjawaban belanja.
Pertanyaannya kini mengemuka, bagaimana mungkin anggaran ratusan miliar rupiah untuk pesta demokrasi bisa menyisakan persoalan administrasi dan kelebihan bayar dalam skala besar?.
Salah satu praktisi hukum di Mimika, menegaskan, pilkada bukan sekadar soal menang dan kalah, tetapi juga soal akuntabilitas dan integritas pengelolaan dana publik.
" Dana hibah yang bersumber dari APBD adalah uang rakyat. Temuan BPK ini menjadi alarm keras bagi KPU Mimika untuk segera membenahi tata kelola keuangan sebelum kepercayaan publik tergerus lebih jauh, " Sindirnya.
Dia mempertanyakan, apakah rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti secara transparan? ataukah temuan ini akan berakhir sebatas dokumen pemeriksaan?.
Penulis : Nerius Rahabav
27 Feb 2026, 10:46 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz 2026 Bagikan Bantuan Sosial, Tunjukkan Sentuhan Kemanusiaan Di Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Satgas Operasi Damai Cartenz
2026 menunjukkan bahwa peran mereka tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan,
melainkan juga menghadirkan sentuhan kemanusiaan melalui kegiatan bantuan
sosial bagi masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Mimika.Kegiatan yang diselenggarakan ini dipimpin langsung oleh
Kasatgas Banops Ops Damai Cartenz 2026 Kombes Pol Bambang Widiatmoko S.H.,
M.M., bersama personel Satgas Banops dan didukung oleh tim Satgas Humas. "Kita ingin menunjukkan bahwa kehadiran negara bukan
hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memberikan dukungan nyata yang
dirasakan secara langsung oleh masyarakat," ujarnya.Sebelum menuju lokasi tujuan, seluruh personel melakukan
sesi konsolidasi guna memastikan kesiapan dan koordinasi yang terjalin dengan
baik. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Yayasan Ibu dan Anak Cinta Bella di
Kelurahan Karang Senang, Kuala Kencana. Di lembaga ini, personel menyerahkan bantuan sosial
sekaligus melakukan interaksi erat dengan pengurus yayasan dan anak-anak yang
tinggal di sana. Suasana yang hangat dan penuh kasih sayang terasa sangat
kental, mencerminkan komitmen Polri untuk menjadi sahabat serta pelindung bagi
seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan ke Rumah Al Quran
Misbah Usmaillah yang berlokasi di Jalan Utama Pelabuhan Pomako. Bantuan sosial kembali disalurkan sebagai bentuk kepedulian
terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki peran penting dalam
membangun karakter serta membentuk masa depan generasi muda Papua.Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Brigjen Pol Dr Faizal
Ramadhani S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian
yang tak terpisahkan dari pendekatan humanis yang selalu diusung dalam setiap
langkah operasi."Operasi Damai Cartenz senantiasa mengedepankan dua
aspek yang tidak dapat dipisahkan: stabilitas keamanan dan peningkatan
kesejahteraan sosial. Kami ingin memastikan bahwa manfaat dari kehadiran negara
benar-benar dapat dirasakan oleh saudara-saudara kita di tanah Papua,"
tegasnya. Senada dengan itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026
Kombes Pol Adarma Sinaga S.I.K., M.Hum., menyampaikan bahwa kegiatan bantuan
sosial ini bermanfaat untuk mempererat hubungan antara aparat keamanan dan
masyarakat. "Semoga kepercayaan serta rasa kebersamaan yang
terjalin saat ini dapat menjadi pondasi yang kuat untuk membangun Papua yang
aman, damai, dan sejahtera," pungkasnya dengan penuh harapan. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 10:01 WIT
Menteri Agama Akan Percepat Pembentukan Kanwil Kemenag Di Empat Provinsi Papua Baru
Papuanewsonline.com, Papua – Menteri Agama Nasaruddin Umar
menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat proses pembentukan Kantor
Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama di empat provinsi baru di Papua. Hal
tersebut disampaikan saat menerima audiensi New Papua Foundation di Kantor
Kementerian Agama pada Kamis (26/02), dengan tujuan memastikan layanan
keagamaan lebih efektif dan terjangkau bagi masyarakat setempat."Kita sedang giat menyelesaikan proses administratif
bersama sejumlah kementerian terkait, agar kehadiran negara bisa dirasakan
secara nyata di pelosok Papua," ujar Menag dengan penuh tekad. Ia juga menambahkan, "Papua adalah bagian tak
terpisahkan dari NKRI, dan setiap warganya berhak mendapatkan pelayanan yang
terbaik dari negara."Empat provinsi yang menjadi fokus pembentukan Kanwil baru
adalah Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.Menurut Menag, langkah ini sangat strategis untuk menjamin
layanan keagamaan berjalan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
masyarakat di daerah otonomi baru tersebut. Proses pembentukan sedang dilaksanakan secara menyeluruh
dengan melakukan koordinasi erat bersama Kementerian Keuangan, Kementerian
PAN-RB, dan Bappenas untuk menyelesaikan segala aspek yang diperlukan."Kerja sama lintas kementerian adalah kunci
keberhasilan pembentukan Kanwil ini, karena tidak hanya soal struktur
organisasi, tetapi juga tentang dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang
memadai," jelas Menag.Menag menjelaskan bahwa kerja sama lintas kementerian sangat
penting agar pembentukan Kanwil tidak hanya terbentuk secara struktural, tetapi
juga didukung oleh kesiapan anggaran, formasi sumber daya manusia yang
kompeten, serta tata kelola yang akuntabel. "Ini bukan hanya soal pembentukan kantor secara fisik,
melainkan memastikan setiap layanan bisa sampai ke masyarakat dengan tepat dan
berkualitas," ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari
komitmen negara untuk memberikan pelayanan yang merata di seluruh wilayah
Indonesia."Kita ingin memastikan bahwa tidak ada satu daerah pun
yang tertinggal dalam mendapatkan akses layanan keagamaan yang
berkualitas," tandasnya.Dalam kesempatan yang sama, Management Partner New Papua
Foundation Baharuddin Farawowan menyampaikan harapan agar percepatan
pembentukan Kanwil juga disertai dengan afirmasi bagi putra-putri terbaik Papua
untuk memimpin di daerahnya sendiri. "Kami berharap anak-anak muda Papua bisa mendapatkan
kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan
daerahnya sendiri," ucapnya. Menanggapi hal ini, Menag menyatakan bahwa prinsip afirmasi
sejalan dengan semangat otonomi khusus, selama tetap sesuai dengan peraturan
yang berlaku. "Kita ingin memberikan ruang bagi anak-anak muda Papua
untuk berkembang dan memimpin, namun tetap berlandaskan aturan yang ada,"
tambahnya. Selain itu, Menag juga menekankan pentingnya memperkuat
moderasi beragama di Papua sebagai rumah toleransi yang harus terus dijaga. "Kerukunan antarumat beragama di Papua harus tetap
menjadi contoh terbaik bagi seluruh negeri, kita akan terus bekerja untuk
memperkuatnya," pungkas Menag. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 09:58 WIT
Dandim Mimika Pimpin Panen Padi Perdana Milik Kodim 1710/Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Komandan Kodim (Dandim)
1710/Mimika Letkol Inf Redi Dwi Yuda Kurniawan, S.I.P., secara langsung
memimpin kegiatan panen padi perdana di lahan ketahanan pangan milik Kodim
1710/Mimika. Kegiatan bersejarah ini menjadi bukti konkret dukungan TNI Angkatan
Darat terhadap program nasional ketahanan pangan, dengan fokus khusus pada
pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah Kabupaten Mimika. (26/2/26)Dalam keterangan resmi, Dandim menyampaikan bahwa sektor
pertanian memegang peran strategis yang sangat penting dalam menjaga stabilitas
dan ketersediaan pangan di daerah. Oleh karena itu, seluruh jajaran Kodim 1710/Mimika terus
berupaya maksimal untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak
terpakai menjadi lahan produktif yang memberikan manfaat nyata, baik bagi
kebutuhan internal satuan maupun untuk mendukung kesejahteraan masyarakat
sekitar.Ia menegaskan bahwa keterlibatan prajurit dalam pengelolaan
sektor pertanian merupakan bentuk komitmen yang kuat dari TNI AD untuk membantu
pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Selain menjalankan tugas pokok di bidang pertahanan negara,
prajurit juga dituntut untuk tetap adaptif dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat, termasuk dalam mendukung peningkatan kesejahteraan melalui
pengembangan potensi sektor pertanian lokal.Panen padi perdana ini dilakukan di atas lahan seluas 3
hektar yang dikelola secara profesional oleh prajurit Kodim selama beberapa
bulan terakhir.Hasil panen yang dihasilkan diharapkan tidak hanya mampu
menambah stok pangan di wilayah Mimika, tetapi juga menjadi inspirasi serta
motivasi bagi masyarakat luas untuk terus mengembangkan potensi pertanian di
daerah masing-masingKodim 1710/Mimika berkomitmen untuk terus mengawal dan
mengembangkan program ketahanan pangan secara berkelanjutan melalui
pendampingan langsung, inovasi dalam pengelolaan lahan, serta kerja sama
sinergis dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat di Mimika. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 09:49 WIT
Sambangi Pondok Pesantren di Tual, Kapolda Maluku: Jadilah Agen Perdamaian dan Generasi Berkualitas
Papuanewsonline.com, Tual - Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, melaksanakan kunjungan ke Pondok Pesantren Istana Yatim Ulfa Mutia di Kota Tual, Rabu (25/2/2026). Kunjungan ini menjadi yang pertama dilakukan Kapolda Maluku ke pondok pesantren di wilayah Tual, sekaligus wujud komitmen Polri dalam membangun kedekatan dengan lembaga pendidikan keagamaan dan generasi muda.Menurut Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, dalam kegiatan tersebut, Kapolda Maluku beserta rombongan menggelar buka puasa bersama anak-anak yatim, dilanjutkan dengan salat Magrib, Isya, dan Tarawih berjamaah. Suasana penuh kekeluargaan mewarnai kegiatan, yang kemudian ditutup dengan sambutan singkat Kapolda kepada para santri dan pengasuh pondok pesantren.Dalam sambutannya, Kapolda Maluku menegaskan peran strategis santri sebagai agen perdamaian, penyejuk suasana, sekaligus generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan. Ia berharap Maluku senantiasa berada dalam kondisi aman, tertib, damai, dan terus berkembang.“Ilmu yang adik-adik peroleh dari Al-Qur’an dan Hadis merupakan bekal yang sangat berharga untuk masa depan. Santri harus menjadi teladan, pembawa kedamaian, dan bagian dari solusi bagi masyarakat,” ujar Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto.Kapolda Maluku juga mengajak para santri untuk mendoakan kelancaran pelaksanaan tugas aparat keamanan di wilayah Tual dan Maluku secara umum, agar seluruh tantangan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.“Doa-doa dari para santri sangat berarti bagi kami. Kami memohon doa agar pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dan Polri di Tual berjalan dengan lancar. Dengan doa, insya Allah setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik,” tambahnya.Selanjutnya menurut Kabid Humas, Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku mengapresiasi semangat para santri yang datang dari berbagai daerah, tidak hanya dari Tual, tetapi juga dari Ambon hingga Timika, demi menuntut ilmu di pondok pesantren. Menurutnya, tekad dan pengorbanan tersebut merupakan modal penting untuk membentuk manusia yang berkualitas dan bermanfaat bagi lingkungan, bangsa, dan negara.Di tengah suasana Ramadan, Kapolda Maluku turut mengimbau seluruh masyarakat untuk memperkuat silaturahmi, meningkatkan kepedulian sosial, serta menjaga persatuan dan toleransi antarumat beragama sebagai fondasi utama stabilitas keamanan.“Ramadan adalah momentum untuk memperbanyak doa, menjaga persaudaraan, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan. Mari kita rawat kebersamaan ini demi Maluku yang aman, damai, dan sejuk,” tegas Kapolda.Kapolda Maluku juga menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari pihak pondok pesantren dan para santri, serta berjanji akan terus menjaga tali silaturahmi yang telah terbangun, meskipun nantinya kembali melaksanakan tugas di Ambon.Kegiatan ini menjadi bagian dari pendekatan humanis Polri dalam memperkuat sinergi dengan tokoh agama dan lembaga pendidikan, sekaligus menegaskan peran strategis santri dalam menjaga keamanan, persatuan, dan masa depan Maluku yang lebih baik.Kunjungan Kapolda Maluku ke pondok pesantren di Kota Tual menunjukkan pendekatan keamanan yang semakin inklusif dan berorientasi jangka panjang. Di tengah tantangan sosial yang kerap muncul di wilayah kepulauan dengan keragaman latar belakang budaya dan agama, pesantren ditempatkan bukan sekadar sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi sebagai simpul strategis pembangunan karakter dan moderasi beragama.Langkah Kapolda Maluku merangkul santri dan anak yatim melalui kegiatan keagamaan di bulan Ramadan mencerminkan pergeseran paradigma keamanan nasional: dari pendekatan koersif menuju pendekatan humanis dan preventif. Polri tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra moral dan sosial masyarakat.Santri, dalam konteks ini, diposisikan sebagai agen perdamaian yang memiliki peran penting dalam menangkal paham ekstremisme, merawat toleransi, dan menjaga kohesi sosial. Pendidikan berbasis Al-Qur’an dan Hadis yang dikombinasikan dengan nilai kebangsaan menjadi fondasi kuat bagi lahirnya SDM unggul beriman, berilmu, dan berwawasan kebhinekaan.Di tengah dinamika global dan tantangan disrupsi sosial, pesan yang disampaikan Kapolda Maluku menjadi relevan secara nasional: keamanan berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila ditopang oleh generasi muda yang moderat, toleran, dan berkarakter kuat. Dari pesantren, harapan tentang Indonesia yang damai dan maju itu dirawat. PNO-12
27 Feb 2026, 08:10 WIT
Helena Beanal Cek Kebenaran Pemilik Saham PT Petrosea Tbk, Singgung Dugaan WNA di Balik Sengketa
Mimika, Papuanewsonline.com – Polemik sengketa tanah di kawasan Bundaran Petrosea, Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, kembali memanas.Pemilik hak ulayat Orang Asli Papua (OAP), Helena Beanal, akhirnya angkat bicara dan secara terbuka mempertanyakan legalitas serta struktur kepemilikan saham PT Petrosea Tbk yang beroperasi di wilayah tersebut.
Dalam wawancara bersama Pemimpin Redaksi Papuanewsonline.com, Nerius Rahabav, Senin (16/2/2026), Helena menegaskan, tanah seluas kurang lebih 60 hektare atau 600.000 meter persegi di kawasan yang kini dikenal sebagai Bundaran Petrosea merupakan hak ulayat keluarganya, warisan dari almarhum Dominikus Beanal.
“Tanah bundaran Petrosea itu, sejak peristiwa pembebasan Irian Barat tahun 1961, orang tua saya sudah menempati tanah ini. Itu tanah kami,” tegas Helena.
Klaim Alas Hak Keluarga Beanal
Helena membeberkan sejumlah dokumen yang menurutnya menjadi dasar kepemilikan sah atas tanah tersebut, di antaranya:
1.Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01769 atas nama Dominikus Beanal seluas 9.941 m², diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Fak-Fak pada 16 November 1996.
2. Surat Keterangan Hak Garapan Tanah Negara Nomor 02/HG/DsKw/XII/1985 tertanggal 1 Desember 1985, ditandatangani Kepala Desa Kwamki dan telah dilegalisir serta mendapat pengesahan kembali dari Kepala Kelurahan Kwamki pada tahun 2024.
Menurut Helena, dokumen tersebut membuktikan bahwa keluarganya memiliki dasar hukum atas tanah yang kini disengketakan.
Soroti Status HGB PT Petrosea
Helena juga menyoroti status lahan yang dikuasai PT Petrosea Tbk. Ia menyebut perusahaan tersebut bukan pemilik hak milik, melainkan hanya memegang Hak Guna Bangunan (HGB).
“PT Petrosea Tbk tidak punya tanah di Papua. Mereka hanya punya HGB. Saya tanya, HGB itu apa?, Bisa jadi hak milik kah?” Sorotnya.
Secara hukum, HGB merupakan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu, dan tidak sama dengan Hak Milik yang bersifat turun-temurun dan paling kuat dalam sistem pertanahan Indonesia.
Pertanyakan Struktur Kepemilikan Saham
Lebih jauh, Helena mempertanyakan siapa sebenarnya pemilik saham PT Petrosea Tbk.
Ia menyinggung dugaan perusahaan tambang tersebut dimiliki atau dikuasai pihak berkewarganegaraan asing (WNA).
“Sekarang ini ibaratnya, perusahaan yang diduga pemiliknya WNA bisa mengklaim sebagai pemilik hak ulayat Amungme dan Kamoro, sementara kami OAP jadi pendatang dan penonton di tanah sendiri,” katanya dengan nada kesal.
Pernyataan ini membuka babak baru polemik, bukan hanya soal batas dan status tanah, tetapi juga menyangkut transparansi struktur kepemilikan perusahaan yang beroperasi di atas tanah adat Papua.
OAP Merasa Tersisih di Tanah Sendiri
Helena menggambarkan kondisi di Mimika saat ini sebagai ironi besar bagi Orang Asli Papua.
“Yang terjadi sekarang, orang asli Papua jadi pendatang di negeri sendiri. Orang pendatang justru seperti pemilik tanah adat,” sorot Helena Beanal.
Pernyataan tersebut mencerminkan keresahan yang lebih luas di tengah masyarakat adat terkait penguasaan lahan, investasi besar, dan posisi tawar OAP dalam arus pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam di Papua Tengah.
Perlu Klarifikasi dan Transparansi
Sengketa ini kini tidak hanya menyentuh aspek keperdataan pertanahan, tetapi juga menyangkut hak ulayat, identitas, serta keadilan ekonomi bagi masyarakat adat.
Publik Mimika, menanti klarifikasi resmi dari manajemen PT Petrosea Tbk terkait, Status dan dasar hukum penguasaan lahan di Bundaran Petrosea.
Beanal menyoroti perbedaan antara HGB dan hak milik dalam konteks lahan sengketa, struktur kepemilikan saham perusahaan, termasuk keterlibatan investor asing bila ada.
Dia berharap transparansi menjadi kunci untuk meredam polemik dan memastikan bahwa hukum agraria serta hak masyarakat adat ditegakkan secara adil.
Bersambung edisi berikutnya…
Penulis: Nerius Rahabav
27 Feb 2026, 08:07 WIT
Tinjau Langsung Lokasi Bentrokan di Tual, Kapolda Maluku: Situasi Terpantau Kondusif
Papuanewsonline.com, Tual - Bentrokan antar kelompok pemuda Kampung Baru dan Kampung Lama di Desa Fiditan, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual, yang terjadi pada Selasa (24/2) sore, berhasil dikendalikan aparat kepolisian. Insiden tersebut sempat menimbulkan keresahan masyarakat karena melibatkan penggunaan alat berbahaya seperti bom molotov, busur panah, dan senjata tajam.Dalam peristiwa tersebut, Kapolres Tual Whansi Des Asmoro serta seorang warga berusia 19 tahun mengalami luka akibat terkena panah. Keduanya telah mendapatkan perawatan medis secara intensif dan dilaporkan dalam kondisi stabil.Sebagai bentuk tanggung jawab institusional sekaligus komitmen negara dalam menjaga keamanan warga, Kapolda Maluku Irjen Pol Prof.Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, turun langsung ke lokasi konflik. Pada Rabu (25/2), Kapolda Maluku beserta rombongan meninjau Pos Pengamanan Personel Polri di Desa Fiditan, setelah sebelumnya menjenguk Kapolres Tual yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit.Tidak hanya melakukan pengecekan pengamanan, Kapolda Maluku juga melakukan pendekatan humanis dengan menyambangi rumah-rumah warga secara door to door. Dalam dialog langsung tersebut, Kapolda menyampaikan pesan kamtibmas serta menekankan pentingnya penyelesaian masalah secara damai dan bermartabat.“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri, tidak terprovokasi, dan menyelesaikan setiap persoalan dengan kepala dingin. Kekerasan hanya akan merugikan semua pihak. Mari kita jaga persaudaraan, jaga kedamaian, dan percayakan penegakan hukum kepada kepolisian,” tegas Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto.Sebagai simbol pemulihan sosial dan penguatan kebersamaan pasca bentrokan, Kapolda Maluku juga menyampaikan rencana untuk melaksanakan sahur bersama warga setempat, sebagai upaya membangun kembali rasa persaudaraan dan keharmonisan di tengah masyarakat.“Kita ingin menunjukkan bahwa keamanan bukan hanya soal pengamanan bersenjata, tetapi juga soal kebersamaan. Insya Allah kita akan sahur bersama, duduk bersama, dan menyatukan kembali hati masyarakat,” ujar Kapolda.Saat ini, situasi kamtibmas di Desa Fiditan dilaporkan telah kondusif. Aparat kepolisian tetap disiagakan di sejumlah titik strategis guna mengantisipasi potensi gangguan lanjutan. Di sisi lain, penyelidikan mendalam terhadap akar permasalahan bentrokan serta identifikasi para pelaku terus dilakukan oleh tim khusus yang telah dibentuk secara profesional dan transparan.Polda Maluku mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga ketenangan, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta berperan aktif membantu aparat keamanan dalam menciptakan situasi yang aman, damai, dan harmonis di wilayah Kota Tual dan Maluku secara umum. PNO-12
27 Feb 2026, 07:55 WIT
Kapolda Maluku Laksanakan Kunjungan Kerja Ke Tual
Papuanewsonline.com, Tual - Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, memimpin langsung kunjungan kerja ke Kota Tual sebagai l cepat atas dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk konflik antarwarga serta insiden yang melibatkan anggota Polri. Kapolda bersama rombongan tiba di Bandar Udara Karel Sadsuitubun, Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Rabu (25/2/2026) pukul 10.55 WIT.Menurut Kabid Humas Polda Maluku, KombesbPol. ROSITAH umasugi, S.I.K., Kapolda dan rombongan tiba menggunakan pesawat Lion Air JT 8001 dan disambut jajaran kepolisian wilayah. Kunjungan ini menegaskan komitmen pimpinan Polda Maluku untuk hadir langsung di lapangan, memastikan stabilitas keamanan, serta menjamin penanganan setiap persoalan berjalan sesuai prinsip profesionalisme dan keadilan.Dalam rombongan turut hadir sejumlah Pejabat Utama Polda Maluku, antara lain Direktur Binmas, Direktur Reskrimsus, Direktur Reskrimum, serta Korspripim Polda Maluku. Kehadiran unsur pengawasan internal Mabes Polri semakin memperkuat langkah institusional tersebut, termasuk Tim Wasriksus Wilayah V Itwasum Polri, unsur Komisi Kepolisian Nasional, dan Divisi Propam Polri serta Kabid Propam Korbrimob Polri.Ditambahkan pula oleh Kombes Rositah, Sejumlah pejabat pengawasan yang turut hadir antara lain Irwil V Itwasum Polri Brigjen Pol. Budi Wasono, M.H., Ketua Tim Wasriksus Wilayah V Kombes Pol. Muhammad Hidayat, Anggota Kompolnas Muhammad Choirul Anam, serta Kaden B Ropaminal Divpropam Polri Kombes Pol. Safi’i Nafsikin, S.H., S.I.K., M.H.Setibanya di bandara, Kapolda Maluku dan rombongan disambut Dansat Brimob Polda Maluku, Kapolres Maluku Tenggara, Wakapolres Tual, Danyon C Pelopor Brimobda Maluku, serta para Pejabat Utama Polres Tual. Kegiatan penyambutan berlangsung singkat, tertib, dan berakhir pada pukul 11.00 WIT dalam keadaan aman dan terkendali. Ungkap Kombes RositahSementara itu, Kapolda Maluku menegaskan bahwa kehadirannya bersama tim pengawasan merupakan bentuk tanggung jawab institusi dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat melalui penanganan yang transparan dan akuntabel.“Kami hadir untuk memastikan situasi kamtibmas tetap terkendali dan seluruh proses penanganan, termasuk yang melibatkan anggota Polri, berjalan secara objektif, profesional, dan transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, semua dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegas Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto.Selain melakukan pengecekan langsung terhadap situasi keamanan di lapangan, Kapolda Maluku juga melakukan evaluasi langkah-langkah pengamanan yang telah ditempuh jajaran, serta konsolidasi internal guna mencegah meluasnya konflik antarwarga dan memastikan kondisi tetap kondusif.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku juga mengimbau seluruh masyarakat untuk menahan diri, tidak mudah terprovokasi, serta menyerahkan sepenuhnya penanganan konflik dan proses hukum kepada aparat kepolisian.“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, menjaga persaudaraan, dan tidak terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Percayakan penegakan hukum kepada Polri, karena keamanan dan kedamaian adalah tanggung jawab kita bersama,” ujar Kapolda.Kunjungan kerja ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Polda Maluku, Mabes Polri, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menangani dinamika kamtibmas di Kota Tual. Dengan langkah terukur dan pengawasan berlapis, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku diharapkan terus terjaga secara berkelanjutan.ehadiran Kapolda Maluku Dadang Hartanto di Langgur untuk memimpin langsung kunjungan kerja ke Kota Tual menegaskan prinsip penting dalam tata kelola keamanan nasional: negara tidak berjarak ketika muncul persoalan di daerah. Langkah ini mencerminkan kepemimpinan lapangan (field leadership) yang dibutuhkan dalam situasi sensitif, khususnya ketika konflik warga dan insiden yang melibatkan aparat keamanan menjadi perhatian publik luas.Kunjungan ini tidak sekadar bersifat seremonial. Hadirnya unsur pengawasan internal Mabes Polri, Tim Wasriksus Itwasum, Divisi Propam, serta Kompolnas menunjukkan komitmen institusi terhadap akuntabilitas dan transparansi. Pesan yang disampaikan jelas: setiap peristiwa akan ditangani secara objektif, tanpa pandang bulu, dan sesuai koridor hukum.Dari perspektif nasional, pendekatan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Polri sebagai institusi negara. Keamanan tidak hanya diukur dari terkendalinya situasi lapangan, tetapi juga dari rasa keadilan yang dirasakan masyarakat. Ketika proses penegakan hukum berjalan terbuka dan diawasi, ruang spekulasi dan disinformasi dapat ditekan.Hal ini juga menegaskan bahwa stabilitas kamtibmas di wilayah kepulauan seperti Maluku membutuhkan kombinasi antara ketegasan hukum, komunikasi publik yang baik, serta kehadiran pimpinan secara langsung. Konsolidasi internal dan koordinasi lintas unsur yang dilakukan Kapolda Maluku menjadi bagian penting dalam mencegah eskalasi konflik sekaligus memulihkan harmoni sosial.Pada akhirnya, langkah cepat dan terukur ini memperlihatkan bahwa penanganan konflik berbasis kehadiran negara dan pengawasan berlapis merupakan fondasi penting bagi keamanan yang berkelanjutan bukan hanya bagi Kota Tual, tetapi juga bagi stabilitas nasional secara keseluruhan. PNO-12
27 Feb 2026, 07:42 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
