Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Hibah Rp 36,4 Miliar Bawaslu Mimika Diduga Gelap, Dari Honor Siluman Hingga Konser Jamrud
Papuanewsonline.com, Mimika - Dana hibah Rp36.404.970.777 untuk Bawaslu Mimika dari APBD Mimika raib tanpa jejak transparansi. Dari total paket hibah Pemilu-Pilkada Rp221 miliar lebih untuk KPU, Bawaslu, Polres dan Kodim yang NPHD-nya diteken di Hotel Grand Tembaga pada 10 November 2023 lalu, porsi Bawaslu jadi sorotan paling busuk.Setahun tahapan Pilkada lewat, tidak ada satu pun lembar LPJ rinci yang bisa diakses publik di PPID Bawaslu. Yang ada hanya drama RDP formalitas di Komisi I DPRK Mimika Juni 2025 lalu, dengan dalih klasik: "LPJ akan diproses BPK".Dalih yang bagi publik hanyalah akal-akalan untuk mengulur waktu.HONOR ADHOC ATAU HONOR SILUMAN?Ketua GPII Papua Tengah, Juneidi Boyratan, membongkar modus klasik penyerapan anggaran Bawaslu."Jangan berlindung di balik honorarium pengawas Adhoc. Kami tahu polanya. 18 distrik, 133 kampung, ratusan TPS, itu memang butuh honor. Tapi coba buka! Berapa orang yang benar-benar ada? Berapa Panwascam ? Berapa PKD yang tidak pernah ngantor tapi terima honor 8 bulan? Itu yang kami sebut dugaan honor siluman," tegas Juneidi, Minggu (27/7).Menurut Juneidi, pos honorarium yang mengklaim 60% dari Rp36,4 miliar atau sekitar Rp21 miliar adalah ladang basah yang paling mudah dimark-up, sehingga harus diperiksa Kejaksaan Negeri Mimika."Transportasi udara ke Tembagapura, Jila, Alama dijadikan alasan biaya membengkak. Padahal pengawasannya tidak pernah sampai ke sana. Rakyat di pegunungan bahkan tidak tahu siapa Bawaslunya," katanya.KONSER JAMRUD JADI SIMBOL PENGHINAANPuncak penghinaan terhadap uang rakyat, kata Juneidi, adalah Launching Pengawasan Pilkada di Jalan WR Supratman September 2024 lalu.Bawaslu yang mengaku hanya 5 orang dan minta masyarakat bantu awasi Pilkada, justru menghamburkan uang untuk mendatangkan Jamrud, Cassandra dan K3BI.Media lokal sendiri mencatat: Tidak heran Bawaslu membayar mahal ketiga artis papan atas ini karena Bawaslu mendapatkan hibah besar Rp36.409.970.777."Itu bukan sosialisasi, itu pesta pora. Itu penghinaan terhadap akal sehat masyarakat Mimika. Uang Rp36 miliar dipakai untuk hura-hura, sementara laporan dugaan politik uang dan penggelembungan suara di tingkat PPD didiamkan. Sosialisasi macam apa yang butuh band rock mabuk-mabukan?" gempur Juneidi.DESAK AUDIT KHUSUS BPK HINGGA KEJARI MIMIKA PERIKSAJuneidi membandingkan dengan daerah lain yang jauh lebih jantan soal transparansi. Bawaslu Kepri terima Rp57 miliar, realisasi Rp37 miliar, sisa Rp20 miliar dikembalikan ke kas daerah."Di Mimika? Nol informasi. Berapa sisa? Berapa yang dikembalikan? Atau jangan-jangan sudah habis ludes untuk sewa gedung fiktif, sewa kendaraan bodong, dan kegiatan kelompok kerja yang tidak pernah kerja?" ujarnya.Ketua GPII Papua Tengah itu menuntut Empat hal:1. Bawaslu Mimika buka LPJ rinci per program ke publik dalam 7 hari. 2. Kesbangpol Mimika sebagai pemberi hibah jangan jadi tukang stempel, buka dokumen LPJ yang sudah mereka terima. 3. BPK Perwakilan Papua Tengah lakukan audit investigatif khusus, bukan audit formalitas, terutama pada pos sosialisasi, sewa sekretariat Panwascam, dan honorarium Adhoc. 4. Kejaksaan Negeri Mimika segerah usut tuntas dugaan penyimpangan dana bawaslu Mimika."Ini uang darah rakyat Mimika. Kalau Bawaslu yang seharusnya jadi wasit justru bermain gelap, untuk apa ada Bawaslu? Bubarkan saja. Kami akan turun aksi dan laporkan ini ke Bawaslu RI dan Kejaksaan Agung kalau dalam seminggu tidak ada keterbukaan," pungkas Juneidi.Hingga berita ini naik cetak, Ketua Bawaslu Mimika Frans Wetipo bungkam. Tidak menjawab konfirmasi.Penulis: HendrikEditor: OF
28 Jul 2026, 10:19 WIT
Di Tengah Serapan Rendah, GMKI Pertanyakan Efektivitas Pengelolaan APBD Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika — Rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) Kabupaten Mimika hingga pertengahan tahun 2026 menuai kritik keras. Ketua Cabang GMKI Timika, Louis Fernando Afeanpah, menilai kondisi tersebut mencerminkan kegagalan struktural dalam tata kelola fiskal daerah dan berpotensi memicu praktik belanja tergesa-gesa (rush spending) pada akhir tahun anggaran.Dalam opini berjudul "Otokrasi Fiskal dan Kelumpuhan Distributif: Menembus Jebakan Serapan Anggaran dan Rush Spending di Kabupaten Mimika", Louis menyebut APBD dan Dana Otsus seharusnya menjadi instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui efek berganda (multiplier effect).Namun, menurutnya, kondisi di Mimika justru menunjukkan paradoks. Di tengah besarnya aliran dana transfer dari pemerintah pusat, realisasi belanja daerah masih jauh dari target. Hingga akhir Juli 2026, realisasi APBD baru mencapai 27,41 persen, sedangkan realisasi Dana Otsus berada di angka 24 persen."Rendahnya penyerapan anggaran tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan administratif. Ini merupakan gejala krisis orientasi birokrasi yang berdampak langsung terhadap keadilan distributif bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua," tulis Louis.Ia menilai lambatnya penyerapan anggaran menciptakan kondisi fiscal drag, yakni ketika kebijakan fiskal justru menghambat pertumbuhan ekonomi karena dana publik tidak segera beredar di masyarakat. Dampaknya, sektor usaha kecil, pelaku UMKM, dan ekonomi riil kehilangan stimulus yang seharusnya mendorong daya beli serta penciptaan lapangan kerja.Louis juga mengkritik alasan pergantian pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kerap dijadikan penyebab rendahnya realisasi anggaran. Menurutnya, birokrasi seharusnya tetap berjalan sebagai sebuah sistem yang berkelanjutan dan tidak lumpuh hanya karena terjadi rotasi pejabat.Selain itu, ia menyoroti potensi munculnya fenomena rush spending pada penghujung tahun anggaran. Menurutnya, apabila sebagian besar anggaran dipaksakan terserap dalam waktu singkat, kualitas pembangunan berpotensi menurun, pengawasan melemah, serta membuka ruang terjadinya pemborosan hingga praktik penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.Dalam tulisannya, Louis menyebut pola penyerapan anggaran ideal seharusnya berlangsung secara bertahap sepanjang tahun. Karena itu, realisasi yang masih berada di kisaran 24–27 persen hingga pertengahan tahun dinilai menjadi sinyal adanya persoalan serius dalam manajemen keuangan daerah.Ia juga mengaitkan rendahnya serapan anggaran dengan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Mimika.Di Distrik Jita, kata dia, masyarakat masih menghadapi keterbatasan fasilitas pemerintahan dan belum tersedianya ambulans laut. Sementara di Kampung Timika Pantai, anak-anak sekolah disebut masih harus menyeberangi sungai maupun laut untuk mengakses pendidikan, di tengah terbatasnya jaringan komunikasi. Sedangkan di Tsinga, kebutuhan pembangunan jembatan menuju lapangan terbang Mulu dinilai belum mendapat perhatian memadai sehingga menghambat akses logistik masyarakat.Menurut Louis, berbagai kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara besarnya anggaran daerah dengan manfaat yang dirasakan masyarakat di lapangan.Sebagai solusi, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika segera membentuk satuan tugas percepatan penyerapan anggaran yang bekerja berdasarkan target mingguan, memprioritaskan belanja pada program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, memangkas belanja yang bersifat seremonial maupun perjalanan dinas yang tidak mendesak, serta memperbesar pelibatan kontraktor lokal dan skema swakelola agar perputaran ekonomi lebih cepat dirasakan masyarakat.Louis menegaskan, keberhasilan pengelolaan APBD tidak seharusnya diukur dari besarnya sisa anggaran atau kelengkapan laporan administrasi semata, melainkan dari sejauh mana setiap rupiah anggaran mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat."Jika birokrasi tetap terjebak pada kelumpuhan penyerapan anggaran atau justru melakukan rush spending di akhir tahun, maka sejarah akan mencatat bahwa daerah ini memiliki kekayaan fiskal yang besar, tetapi gagal menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat," tutupnya.Penulis: BimEditor: OF
28 Jul 2026, 10:16 WIT
Menko Polkam Ingatkan Semua Pihak Tetap Waspada Meski Ancaman Terorisme Menurun
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak lengah meskipun ancaman terorisme di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Pesan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan penguatan kolaborasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Jakarta, Senin (27/7/2026).Menurut Djamari, perkembangan positif tersebut tercermin dari indeks global terbaru yang menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan dampak terorisme tingkat menengah serta kondisi perdamaian yang relatif stabil. Meski demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut harus dijaga melalui peningkatan kewaspadaan dan kerja sama lintas sektor.Ia menilai kondisi keamanan yang lebih baik saat ini tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan pengawasan. Sebaliknya, seluruh pihak didorong terus memperkuat langkah pencegahan karena dinilai lebih efektif dibandingkan penanganan setelah terjadi aksi terorisme.Dalam arahannya, Djamari menekankan pentingnya pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan secara terpadu, berbasis data, dan berkelanjutan. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menghadapi potensi ancaman.Ia juga mengutip Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji sebagai pesan moral agar seluruh elemen bangsa bekerja sama dengan semangat persatuan. Menurutnya, kolaborasi yang dilakukan dengan niat tulus akan memberikan hasil nyata dalam menjaga keamanan nasional.Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono menyampaikan bahwa membangun kolaborasi bukan sekadar komitmen di atas kertas, tetapi memerlukan konsistensi dalam pelaksanaannya. Karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat.Eddy menilai pertemuan yang melibatkan berbagai unsur pemerintah dan pemangku kepentingan menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi sekaligus menyusun langkah bersama dalam mencegah penyebaran paham yang mengarah pada ekstremisme berbasis kekerasan.Melalui penguatan koordinasi dan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 secara konsisten, pemerintah berharap upaya pencegahan terorisme dapat terus ditingkatkan sehingga stabilitas keamanan nasional tetap terjaga di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang.Penulis: JidEditor: OF
28 Jul 2026, 10:10 WIT
Kemenhub Gencarkan Kampanye Keselamatan Pelayaran Di Cilacap
Papuanewsonline.com, Cilacap – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus memperkuat budaya keselamatan pelayaran dengan menggelar Kampanye Keselamatan Pelayaran di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin (27/7). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat maritim terhadap pentingnya keselamatan saat beraktivitas di laut.Dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud yang diwakili Pelaksana Tugas Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP), Triono, menyerahkan bantuan berupa 1.690 unit life jacket, 1.440 e-Pas Kecil, serta 148 Pas Sungai dan Danau kepada nelayan dan masyarakat maritim di kawasan Pantai Teluk Penyu, Cilacap."Bantuan ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan alat keselamatan sekaligus mendorong terwujudnya tertib administrasi pelayaran," ungkap Triono.Ia menjelaskan, Cilacap merupakan salah satu wilayah strategis dengan aktivitas pelayaran niaga, distribusi logistik, dan sektor perikanan yang cukup tinggi. Karena itu, peningkatan kepatuhan terhadap aspek keselamatan dinilai penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan di perairan."Keselamatan pelayaran adalah tanggung jawab bersama. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat maritim, perlu menjadikan keselamatan sebagai budaya dengan selalu melengkapi kapal dengan peralatan keselamatan, menggunakan life jacket, dan tidak melebihi kapasitas angkut kapal," tegasnya.Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bupati Cilacap Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Bintang Dwi Cahyono, yang mewakili Plt. Bupati Cilacap, mengapresiasi langkah Kementerian Perhubungan dalam mendukung keselamatan pelayaran melalui pembagian alat keselamatan serta penerbitan dokumen kapal bagi nelayan."Kami mengapresiasi langkah Kemenhub dalam membagikan alat keselamatan dan menerbitkan pas kapal bagi para nelayan. Keselamatan jiwa dan tertib administrasi tentunya harus berjalan beriringan demi mewujudkan pelayaran yang selamat, aman, dan berkelanjutan,” ungkap Bintang.Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti. Ia menilai edukasi yang berkesinambungan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan target zero accident di sektor pelayaran. Kampanye di Cilacap diikuti sekitar 250 peserta dari unsur Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, TNI, Polri, badan usaha, asosiasi pelayaran, nelayan, hingga awak kapal wisata.Penulis: JidEditor: OF
28 Jul 2026, 10:07 WIT
Investasi Sarana KAI Group Bersama INKA Capai Lebih dari Rp14,6 Triliun
Papuanewsonline.com, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Group terus memperkuat kerja sama dengan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA dalam pengadaan sekaligus pembaruan sarana perkeretaapian nasional. Berdasarkan nilai kontrak yang telah dihimpun, total investasi kolaborasi tersebut mencapai kisaran Rp14,68 triliun hingga Rp14,88 triliun, mencakup berbagai jenis sarana untuk layanan penumpang maupun angkutan barang.Kolaborasi tersebut meliputi pengadaan 612 kereta Stainless Steel New Generation untuk layanan antarkota, sarana Commuter Line baru beserta program retrofit, rangkaian LRT Jabodebek, kereta luxury, hingga 1.125 gerbong datar yang dipersiapkan mendukung distribusi logistik di Sumatra Selatan.Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan keberlanjutan pengadaan sarana menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas industri perkeretaapian nasional, mulai dari kemampuan produksi, kualitas produk, kompetensi sumber daya manusia hingga layanan purnajual. “Pengadaan sarana membutuhkan perencanaan jangka panjang, kualitas yang konsisten, dan ketepatan penyelesaian. KAI Group mendorong kolaborasi profesional dengan INKA agar kebutuhan operasional dapat dipenuhi sekaligus memperkuat kemampuan industri perkeretaapian nasional,” ujar Anne.Dalam program penggantian sarana periode 2023–2027, KAI memesan 612 unit kereta Stainless Steel New Generation yang dirangkai menjadi 56 rangkaian dengan nilai kontrak sekitar Rp5,5 triliun. Dari jumlah tersebut, 40 rangkaian telah diserahterimakan, sementara 39 rangkaian sudah beroperasi melayani pelanggan dan satu rangkaian masih menjalani tahap persiapan operasional. “Sebanyak 39 rangkaian Stainless Steel New Generation produksi INKA telah digunakan dalam pelayanan. Pembaruan ini dilakukan secara bertahap agar kualitas perjalanan dan kesiapan sarana dapat terus terjaga,” kata Anne.Pada sektor transportasi perkotaan, KAI Group juga menginvestasikan sekitar Rp4,07 triliun untuk pengadaan 16 rangkaian Commuter Line baru atau 192 kereta serta program retrofit dua rangkaian. Hingga kini, tujuh rangkaian atau 84 kereta telah dioperasikan, sedangkan sisanya masih menjalani proses produksi, pengujian, sertifikasi, dan persiapan layanan sesuai tahapan yang ditetapkan.Kerja sama dengan INKA juga diwujudkan melalui pengadaan 31 rangkaian LRT Jabodebek yang terdiri atas 186 kereta dengan nilai kontrak sekitar Rp3,9 triliun hingga Rp4,1 triliun. Rangkaian tersebut menggunakan teknologi otomatis Grade of Automation 3 (GoA3) dan pada Semester I 2026 berhasil melayani 16.018.911 pelanggan, meningkat 22,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.Selain transportasi massal, KAI turut mengembangkan layanan premium melalui pengadaan 10 unit kereta luxury berkapasitas 26 kursi per kereta, ditambah satu unit cadangan untuk mendukung perawatan berkala. Nilai kontrak pengadaan mencapai Rp161,16 miliar. Di sektor logistik, kerja sama juga mencakup pengadaan 1.125 gerbong datar BM 54 ton senilai Rp1,05 triliun untuk meningkatkan kapasitas angkutan barang, khususnya batu bara di Sumatra Selatan.Anne menambahkan besarnya nilai investasi tersebut mencerminkan potensi industri perkeretaapian nasional yang terus berkembang. Menurutnya, peningkatan kapasitas produksi, mutu, ketepatan waktu, serta layanan purnajual perlu terus diperkuat agar mampu memenuhi kebutuhan transportasi nasional. “Kepercayaan kepada industri nasional dibangun melalui kualitas produk dan konsistensi dalam memenuhi komitmen. KAI Group berharap kolaborasi bersama INKA terus menghasilkan sarana yang aman, andal, serta mampu mendukung peningkatan pelayanan transportasi publik dan logistik nasional,” tutup Anne.Penulis: JidEditor: OF
28 Jul 2026, 10:03 WIT
Menkeu Purbaya Tegaskan: APBN Siap Dukung Daerah Bencana, Anggaran Otsus Papua Tetap Utuh
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah berkomitmen penuh mempercepat penyaluran dukungan anggaran bagi daerah yang terdampak bencana, sekaligus menjamin ketersediaan dana pembangunan bagi wilayah Papua. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas keuangan negara sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat segera terpenuhi. (27/7/26) Purbaya menjelaskan kendala saat ini bukan karena kekurangan anggaran, melainkan proses administrasi yang belum tuntas. Ia mendesak kementerian terkait segera menyelesaikan prosedur guna mempercepat penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama bagi wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Kementerian Pertanian, Kelautan, Agama, serta UMKM menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan pemulihan ekonomi warga.Dalam pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian, kedua pihak juga membahas dukungan pembangunan daerah, khususnya di Papua. Purbaya menegaskan alokasi Dana Otonomi Khusus tetap dipertahankan utuh sesuai hak yang telah ditetapkan. Kebutuhan tambahan lainnya akan disusun melalui pola pendanaan yang efisien dan diawasi secara berkala agar tepat sasaran.Pemerintah mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan terukur. Hal ini penting dilakukan agar kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap sehat, berkelanjutan, dan tidak terbebani pengeluaran yang kurang efektif.Penulis: JidEditor: OF
28 Jul 2026, 10:00 WIT
Prabowo Pimpin Rapat KSSK, Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Keuangan Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Istana Merdeka, Senin (27/7/2026). Pasca pertemuan, Pelaksana Tugas Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan komitmen seluruh anggota KSSK untuk semakin mempererat koordinasi guna menjaga kestabilan sistem keuangan negara.“Ke depannya, kita akan terus meningkatkan kerja sama dan menyelaraskan setiap kebijakan yang menjadi wewenang masing-masing lembaga,” ujar Destry. Sinergi ini melibatkan Bank Indonesia, OJK, LPS, serta Kementerian Keuangan, guna memastikan arah kebijakan sejalan dengan program pemerintah.Bank Indonesia menempatkan penjagaan nilai tukar rupiah sebagai prioritas utama. Berbagai instrumen pasar akan terus dimanfaatkan, mulai dari intervensi transaksi tunai, DNDF, hingga NDF. Di saat yang sama, kebijakan makroprudensial tetap dilanjutkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.Pihaknya juga akan terus memberikan insentif guna menarik masuk investasi asing, salah satunya melalui penurunan biaya lindung nilai atau hedging sesuai keputusan Rapat Dewan Gubernur bulan lalu. Destry menegaskan seluruh jajaran pimpinan Bank Indonesia siap menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.Penulis: JidEditor: OF
28 Jul 2026, 09:49 WIT
Bupati Roni Omba Resmikan Gedung Baru SMP Negeri Arimop, Wujud Komitmen Majukan Pendidikan
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten Boven Digoel terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui penyediaan sarana yang memadai. Langkah nyata tersebut ditandai dengan peresmian gedung baru SMP Negeri Arimop yang dilaksanakan Senin (27/7/2026) oleh Bupati Roni Omba. Pembangunan ini merupakan bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun anggaran 2025 serta dukungan tambahan dari Dinas Pendidikan setempat.Secara keseluruhan, fasilitas yang dibangun mencakup delapan ruangan lengkap, meliputi ruang guru, laboratorium, perpustakaan, ruang UKS, rumah dinas, toilet, serta dua ruang kelas baru. Kehadiran bangunan ini diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, aman, dan mendukung proses pengajaran yang lebih berkualitas.Dalam sambutannya, Bupati Roni Omba menyebut pembangunan ini sebagai investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing. Ia berpesan agar seluruh pihak mulai dari tenaga pendidik, siswa, komite sekolah, hingga masyarakat bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas ini dengan rasa tanggung jawab yang tinggi.Wakil Kepala Sekolah sekaligus Ketua Panitia, Irwan Putra, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua pihak yang terlibat. Pihak sekolah berharap adanya dukungan lanjutan untuk melengkapi fasilitas laboratorium komputer, agar kelak sekolah ini dapat menjadi pusat rujukan pelaksanaan ujian berbasis komputer bagi sekolah lain di wilayah tersebut.Penulis: JidEditor: OF
28 Jul 2026, 09:41 WIT
Presiden Prabowo Panggil Menteri Mendiktisaintek, Siapkan Dukungan Kampus untuk Kebijakan Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/7/2026). Salah satu yang hadir adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, bersama pejabat lain seperti Menteri Investasi Rosan Roeslani dan Direktur Utama PT Pindad Sigit Santosa.Meski belum mengetahui secara pasti agenda lengkap pembahasan, Brian mengaku telah menyiapkan berbagai data terkait kesiapan perguruan tinggi mendukung kebijakan pemerintah. “Saya sudah siapkan data bagaimana kampus siap mendukung dari sisi kajian dan penelitian, karena Bapak Presiden menginginkan setiap kebijakan didasari data yang valid,” ujarnya.Menurut Brian, arahan Presiden menegaskan peran strategis universitas untuk menjadi penopang seluruh program prioritas nasional. Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar, melainkan mitra andal yang menyediakan landasan ilmiah bagi setiap langkah pembangunan yang diambil pemerintah.Ketika ditanya apakah Universitas Republik Indonesia menjadi topik utama, Brian menegaskan hal itu belum menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan kali ini. Rapat dipersiapkan untuk menyelaraskan kontribusi berbagai lembaga guna memperkuat pelaksanaan program strategis yang sedang dan akan dijalankan.Penulis: JidEditor: OF
28 Jul 2026, 09:38 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
