Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Iwan Sumandak Apresiasi Pendekatan Humanis Operasi Damai Cartenz 2026
Papuanewsonline.com, Timika – Dukungan terhadap pelaksanaan Operasi Damai Cartenz 2026 terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat di Tanah Papua. Salah satunya datang dari tokoh agama di Kabupaten Mimika yang menilai pendekatan persuasif, dialogis, dan humanis yang dilakukan aparat telah memberikan rasa aman sekaligus memperkuat semangat persaudaraan di tengah masyarakat (10/05/2026).Gembala GMS Timika, Iwan Sumandak, menyampaikan apresiasi atas dedikasi aparat Operasi Damai Cartenz yang terus hadir menjaga keamanan dan kedamaian masyarakat Papua dengan mengedepankan nilai kemanusiaan.Dalam testimoninya, ia menilai bahwa kehadiran aparat tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga membawa pesan kepedulian, kasih, dan persatuan kepada masyarakat.“Amo longo, nima wetimi, saipah. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Operasi Damai Cartenz yang terus bekerja dengan keberanian, pengorbanan, dan hati dalam menjaga kedamaian serta melindungi masyarakat,” ujar Iwan Sumandak.Ia juga menegaskan bahwa masyarakat dapat merasakan pendekatan yang humanis dalam setiap pelaksanaan tugas aparat di lapangan.“Kami melihat bahwa selalu ada pesan kedamaian, kepedulian, dan kasih kepada sesama dalam setiap langkah yang dilakukan,” lanjutnya.Selain memberikan apresiasi, Iwan Sumandak turut mengajak seluruh masyarakat dan umat beragama di Tanah Papua, khususnya di Kota Timika, untuk terus menjaga persatuan, toleransi, dan keharmonisan sosial demi terciptanya situasi yang aman dan damai.“Mari kita terus bergandengan tangan dan tetap menjadi terang bagi tanah dan kota kita tercinta, Tanah Papua dan Kota Timika,” ungkapnya.Pelaksanaan Operasi Damai Cartenz 2026 sendiri terus mengedepankan pendekatan yang humanis melalui komunikasi aktif dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh elemen warga. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya menjaga kedamaian bersama di Papua.Dukungan dari para tokoh agama diharapkan dapat menjadi energi positif bagi seluruh masyarakat untuk bersama-sama menolak kekerasan, menjaga kerukunan, dan membangun Papua yang aman, damai, serta penuh persaudaraan. PNO-12
11 Mei 2026, 22:20 WIT
Kabid Propam Polda Maluku Pimpin Uji Mental Ideologi Akpol 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku terus memperkuat komitmen membangun sumber daya manusia (SDM) Polri yang unggul, profesional, dan berintegritas melalui proses seleksi calon Taruna-Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 yang bersih dan transparan.Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) Uji Asesmen Mental Ideologi dan Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) seleksi penerimaan terpadu Taruna-Taruni Akpol T.A. 2026 yang digelar di SMA Negeri 2 Ambon, Senin (11/5/2026).Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol. Indera Gunawan, S.I.K., selaku Ketua Bidang CAT Asesmen Mental Ideologi dan PMK, didampingi Karo SDM Polda Maluku selaku Ketua Panitia Daerah serta tim pengawas internal dan eksternal.Dalam arahannya, Kabid Propam menegaskan bahwa tahapan asesmen mental ideologi dan kepribadian merupakan bagian penting dalam membentuk calon perwira Polri yang tidak hanya cerdas secara akademik dan tangguh secara fisik, tetapi juga memiliki integritas, loyalitas, dan karakter kebangsaan yang kuat.“Seleksi ini menjadi bagian dari upaya Polri membangun SDM unggul menuju Polri Presisi. Kami ingin memastikan bahwa calon perwira yang terpilih nantinya benar-benar memiliki integritas, loyalitas kepada NKRI, serta kepribadian yang baik,” tegas Kombes Pol. Indera Gunawan.Ia menekankan bahwa pengawasan internal terhadap seluruh tahapan seleksi terus diperkuat guna memastikan proses rekrutmen berjalan objektif, profesional, dan bebas dari praktik-praktik yang dapat mencederai prinsip rekrutmen Polri yang bersih.“Kami tidak memberikan ruang terhadap praktik kecurangan, titipan, maupun intervensi dalam bentuk apa pun. Seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan dan hasil yang diperoleh secara objektif,” ujarnya.Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan ujian diawasi secara ketat oleh pengawas internal dari Itwasda dan Bid Propam Polda Maluku. Selain itu, Polda Maluku juga melibatkan pengawas eksternal dari Pranata Laboratorium Pendidikan Politeknik Negeri Ambon guna memastikan sistem CAT berjalan aman, transparan, dan bebas kendala teknis.Karo SDM Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaidi selaku Ketua Panitia Daerah menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi penerimaan Akpol dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) serta sistem clear and clean.“Polda Maluku berkomitmen menghadirkan proses seleksi yang transparan dan akuntabel untuk melahirkan calon-calon perwira Polri yang profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan tugas kepolisian ke depan,” ungkapnya.Menurutnya, pembangunan SDM Polri yang Presisi harus dimulai sejak proses rekrutmen sehingga institusi Polri dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan yang dipercaya masyarakat.Sebanyak 30 calon siswa Taruna dan Taruni Akpol mengikuti tahapan CAT Uji Asesmen Mental Ideologi dan PMK dengan tertib dan penuh antusias. Seluruh peserta mengikuti proses seleksi sesuai mekanisme dan standar yang telah ditetapkan panitia pusat maupun daerah.Hingga kegiatan berakhir, pelaksanaan seleksi di SMA Negeri 2 Ambon berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif. PNO-12
11 Mei 2026, 22:11 WIT
Wakapolda Maluku Komitmen Seleksi Akpol Berjalan Bersih dan Transparan
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., meninjau langsung pelaksanaan hari kedua Uji Akademik seleksi Penerimaan Terpadu Taruna-Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di SMA Negeri 2 Ambon, Sabtu (9/5/2026).Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan transparan, objektif, dan akuntabel sebagai bagian dari komitmen Polda Maluku dalam mewujudkan rekrutmen Polri yang bersih dan berintegritas.Turut mendampingi Wakapolda Maluku dalam kegiatan tersebut antara lain Karo SDM Polda Maluku, Kabid TIK Polda Maluku selaku Ketua Bidang CAT Uji Akademik, Kabag Dalpers Biro SDM Polda Maluku, serta panitia dan pengawas internal seleksi.Dalam kesempatan itu, Wakapolda Maluku menegaskan bahwa seluruh proses seleksi penerimaan Taruna-Taruni Akpol dilaksanakan secara profesional dengan pengawasan ketat dari unsur internal maupun eksternal guna menjamin setiap peserta memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan dan kompetensi masing-masing.“Kami memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan bersih, transparan, dan akuntabel. Tidak ada ruang bagi praktik kecurangan maupun intervensi dalam proses rekrutmen anggota Polri,” tegas Brigjen Pol. Imam Thobroni.Menurutnya, pengawasan berlapis yang dilakukan merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menjaga integritas proses rekrutmen sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.“Rekrutmen Polri harus mampu melahirkan calon-calon perwira yang berkualitas, berintegritas, dan siap menjadi bagian dari SDM Polri Presisi di masa depan,” ujarnya.Wakapolda juga menekankan bahwa prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) terus menjadi pedoman utama dalam seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota Polri di lingkungan Polda Maluku.Sementara itu, Karo SDM Polda Maluku selaku Ketua Panitia Daerah menyampaikan bahwa seluruh mekanisme seleksi dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan panitia pusat dengan pengawasan yang ketat dan terbuka.“Kami berkomitmen menjaga proses seleksi tetap objektif dan profesional sehingga peserta yang lolos nantinya benar-benar merupakan calon terbaik hasil seleksi yang murni dan berkualitas,” ungkapnya.Dari total 33 peserta yang terdaftar mengikuti Uji Akademik Akpol Tahun Anggaran 2026, sebanyak 31 calon siswa hadir mengikuti ujian, sementara dua peserta lainnya dinyatakan tidak hadir.Seluruh rangkaian kegiatan turut diawasi oleh pengawas internal dari Itwasda dan Bid Propam Polda Maluku serta melibatkan pengawas eksternal guna memastikan proses seleksi berlangsung sesuai prinsip transparansi dan profesionalisme.Rangkaian seleksi Taruna-Taruni Akpol Tahun Anggaran 2026 di Polda Maluku masih akan berlanjut dengan tahapan berikutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia pusat.Di akhir peninjauan, Wakapolda Maluku mengimbau seluruh peserta agar menjaga kesehatan, disiplin, dan mempersiapkan diri secara maksimal dalam menghadapi tahapan seleksi selanjutnya. PNO-12
11 Mei 2026, 22:02 WIT
Pimpin Apel Pagi, Kombes Indera Tegaskan Etika Bermedia Sosial Bagi Anggota Polri dan Keluarga
Papuanewsonline.com, Ambon – Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol. Indera Gunawan, S.I.K., menegaskan pentingnya etika bermedia sosial bagi anggota Polri dan keluarga sebagai bagian dari upaya menjaga marwah institusi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi gabungan personel Polda Maluku yang dihadiri pejabat utama, personel Polri, dan ASN Polda Maluku di Lapangan Letkol (Pol) Chr Tahapari Polda Maluku, Senin (11/5/2026).Dalam arahannya, Kabid Propam mengungkapkan bahwa hasil patroli siber masih menemukan adanya unggahan maupun komentar di media sosial yang dilakukan anggota Polri maupun keluarga yang dinilai tidak selaras dengan situasi sosial dan dinamika kamtibmas.Menurutnya, perilaku tersebut berpotensi memicu polemik di tengah masyarakat dan menjadi kontra produktif terhadap upaya Polri dalam membangun citra positif serta memperkuat kepercayaan publik.“Media sosial harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Jangan sampai unggahan ataupun komentar anggota Polri justru menimbulkan polemik dan merugikan institusi,” tegas Kombes Pol. Indera Gunawan.Ia menegaskan, penggunaan media sosial oleh anggota Polri telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 serta Surat Telegram Kapolda Maluku Nomor: ST/169/V/WAS.2./2026 tentang langkah pencegahan perilaku negatif anggota Polri dan keluarga dalam penggunaan media sosial.Karena itu, seluruh personel beserta keluarga diminta menjaga data pribadi, menjaga soliditas internal, serta menjadikan media sosial sebagai sarana edukasi, pelayanan publik, dan penyampaian informasi yang positif kepada masyarakat.Kabid Propam juga mengingatkan agar anggota Polri maupun keluarga tidak mengunggah komentar, pertanyaan, ataupun visualisasi yang bersifat merendahkan institusi lain maupun sesama anggota Polri. Selain itu, personel diingatkan untuk tidak terlibat dalam polemik, provokasi, ataupun perdebatan publik di media sosial.Tak hanya itu, anggota Polri dan keluarga juga dilarang melakukan live streaming di platform media sosial dengan tujuan menyampaikan pendapat atau komentar yang bersifat parodi maupun satire terhadap suatu peristiwa yang dapat memicu polemik di ruang publik.“Gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, edukatif, dan membangun. Hindari konten maupun aktivitas digital yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi Polri,” ujarnya.Menurutnya, pengawasan internal terhadap perilaku anggota, termasuk di ruang digital, akan terus diperkuat sebagai bagian dari komitmen Polri dalam menjaga disiplin dan profesionalisme personel.“Saat ini pengawasan publik terhadap anggota Polri sangat tinggi. Pelanggaran sekecil apa pun dapat dengan cepat diketahui masyarakat dan berdampak pada kepercayaan publik terhadap institusi,” katanya.Dalam kesempatan tersebut, Kabid Propam turut menyampaikan pesan Ibu Kapolda Maluku kepada para polwan agar terus menjaga integritas, disiplin, dan lebih mengedepankan prestasi daripada melakukan pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi.Ia juga menyinggung keberadaan quick response Propam Polri yang membuat laporan masyarakat terkait perilaku anggota semakin meningkat, termasuk terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil yang sebelumnya kerap diabaikan.“Pagi ini sebelum apel berlangsung, sudah ada dua laporan masyarakat yang masuk dan langsung kami tindak lanjuti. Ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap anggota semakin ketat dan responsif,” katanya.Selain etika bermedia sosial, Kabid Propam turut mengingatkan seluruh personel agar tertib berlalu lintas dan tidak mengemudi dalam kondisi mabuk karena dapat membahayakan diri sendiri maupun masyarakat.Ia menekankan bahwa setiap anggota Polri harus mampu menjadi teladan di tengah masyarakat dengan menghindari tindakan-tindakan yang tidak perlu maupun pelanggaran sekecil apa pun.“Jaga perilaku, jaga disiplin, dan jaga nama baik institusi. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri harus dijaga bersama melalui sikap dan tindakan setiap anggota,” pungkasnya. PNO-12
11 Mei 2026, 21:53 WIT
Harumkan Nama Indonesia, Polwan Polda Maluku Raih 3 Medali di Ajang Bodybuilding Asia
Papuanewsonline.com, Ambon - Personel Polisi Wanita (Polwan) Polda Maluku kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat internasional. IPTU Esterlina Titiheru, A.Md., personel Polwan yang menjabat sebagai Ps. Kapolsek Baguala Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, berhasil meraih tiga medali pada ajang NPC Regional TNT Global Classic Malaysia 2026.Kejuaraan binaraga dan kebugaran fisik internasional yang diselenggarakan oleh TNT Fitness Pro dan Global Classic di bawah naungan National Physique Committee (NPC) tersebut berlangsung di Hotel Holiday Villa, Johor Bahru, Malaysia, Minggu (10/5/2026), dan diikuti peserta dari berbagai negara di kawasan Asia.Dalam kompetisi tersebut, IPTU Esterlina tampil membawa nama Indonesia dan sukses meraih:Juara 1 (Medali Emas) kategori Women’s Physique;Juara 2 (Medali Perak) kategori Women’s Figure;Juara 2 (Medali Perak) kategori Women’s Wellness.Prestasi tersebut menjadi capaian membanggakan tidak hanya bagi Polda Maluku, tetapi juga bagi institusi Polri dan Indonesia di kancah olahraga internasional.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras personel Polwan yang mampu menunjukkan prestasi di luar tugas kepolisian.“Prestasi yang diraih IPTU Esterlina merupakan kebanggaan bagi Polda Maluku dan Polri. Ini membuktikan bahwa personel Polwan tidak hanya profesional dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga mampu berprestasi dan bersaing di level internasional,” ujar Kombes Rositah.Menurutnya, keberhasilan tersebut juga mencerminkan disiplin, semangat juang, serta komitmen personel Polri dalam menjaga kualitas diri dan kebugaran fisik.“Keikutsertaan dalam kejuaraan internasional ini dipersiapkan secara serius selama kurang lebih empat bulan. Bahkan yang bersangkutan mengikuti kompetisi dengan pembiayaan mandiri demi membawa nama Indonesia dan institusi Polri di ajang internasional,” jelasnya.Sementara itu, IPTU Esterlina Titiheru mengaku menjalani persiapan intensif selama empat bulan sebelum mengikuti kejuaraan tersebut. Persiapan dilakukan melalui latihan fisik yang disiplin, pengaturan pola makan, hingga menjaga konsistensi di tengah pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri.“Persiapan yang saya lakukan cukup panjang dan tidak mudah karena harus membagi waktu antara tugas kedinasan dengan latihan. Selama sekitar empat bulan saya fokus menjaga pola latihan, pola makan, dan kondisi fisik agar bisa tampil maksimal di kejuaraan ini,” ungkap IPTU Esterlina.Ia juga mengaku bangga dapat tampil membawa nama Indonesia dan Polda Maluku di ajang internasional meskipun seluruh pembiayaan keberangkatan dan persiapan dilakukan secara mandiri.“Saya bersyukur bisa memberikan hasil terbaik dan membawa nama Indonesia di podium internasional. Ini menjadi pengalaman sekaligus motivasi untuk terus berkembang dan membuktikan bahwa Polwan juga mampu berprestasi di bidang olahraga internasional,” katanya.Kabid Humas berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel Polri, khususnya Polwan, untuk terus mengembangkan potensi diri serta mengharumkan nama bangsa melalui prestasi positif di berbagai bidang.Ajang NPC Regional TNT Global Classic Malaysia 2026 sendiri merupakan salah satu kompetisi bodybuilding dan fitness internasional bergengsi di kawasan Asia yang mempertemukan atlet-atlet fisik terbaik dari berbagai negara. PNO-12
11 Mei 2026, 21:46 WIT
12 Kesepakatan Timika Disahkan, Enam Provinsi Papua Satukan Arah Pembangunan
Papuanewsonline.com, Timika – Forum Koordinasi Strategi
Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Kabupaten Mimika, Papua Tengah,
menghasilkan dokumen penting bernama "12 Kesepakatan Timika". Naskah persatuan
ini ditandatangani oleh enam pemimpin daerah se-Tanah Papua, di antaranya
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Gubernur
Papua Barat Daya Elisa Kambu, serta perwakilan provinsi lainnya.Ketua Panitia, dr. Silwanus Sumule, menyambut baik
kesepakatan ini dan menegaskan akan dilanjutkan pembahasan teknis lebih
mendalam sebagai panduan pelaksanaan Otonomi Khusus ke depan. “Kolaborasi adalah kunci, kita tidak bisa berjalan
sendiri-sendiri,” ujarnya.Dalam 12 poin kesepakatan tersebut, para pemimpin sepakat
mendukung penuh agenda Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, serta melanjutkan
program strategis nasional mulai dari Trans Papua, Tol Udara, hingga kawasan
ekonomi dan industri di berbagai wilayah. Fokus utama juga tertuju pada penyelesaian pembangunan
sarana dan prasarana di Daerah Otonomi Baru paling lambat tahun 2028,
pembentukan tim pendampingan tata kelola dana, serta mendorong revisi aturan
terkait pengelolaan keuangan daerah agar lebih optimal dan tepat sasaran.Selain infrastruktur dan keuangan, kesepakatan ini juga
menggarisbawahi prioritas kesejahteraan masyarakat lewat visi Papua Sehat,
Cerdas, dan Produktif. Program unggulan mencakup pendataan Orang Asli Papua,
beasiswa pendidikan, jaminan kesehatan, hingga menjadikan Papua sebagai pusat
pembinaan olahraga nasional.Poin krusial lainnya adalah prinsip keadilan pembagian
kekayaan alam, di mana hasil SDA tidak hanya dinikmati daerah penghasil,
melainkan menjadi milik bersama melalui mekanisme adil “satu untuk enam, enam
untuk satu”, serta penguatan kelembagaan asosiasi kepala daerah agar sinergi
tetap terjaga.“Selamat atas terbentuknya Kesepakatan Timika sebagai bukti
nyata persatuan kita. Terima kasih atas komitmen tinggi seluruh pemimpin yang
telah menyatukan visi dan langkah. Semoga 12 poin ini menjadi peta jalan kuat,
membawa kesejahteraan merata, keadilan, dan kemajuan nyata bagi seluruh
masyarakat di enam provinsi Tanah Papua tercinta,” ucap Silwanus. Pertemuan serupa diagendakan rutin minimal setahun sekali
guna memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan ini. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Mei 2026, 21:35 WIT
Pemkab Boven Digoel Serahkan 401 SK PPPK Paruh Waktu, Minta Pegawai Setia di Penempatan
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Boven
Digoel resmi menyerahkan ratusan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dalam apel gabungan di
halaman Kantor Bupati, Senin (11/5/2026). Penyerahan dilakukan langsung oleh
Wakil Bupati Boven Digoel, Marlinus.Dari keseluruhan 507 berkas yang diproses, sebanyak 401 SK
telah rampung dan diserahkan kepada penerima, sedangkan 106 sisanya masih dalam
tahap penyempurnaan administrasi dan akan disusul setelah berkas lengkap.Wakil Bupati memohon pengertian dan kesabaran bagi para
calon pegawai yang berkasnya belum selesai. Ia menegaskan bahwa Badan
Kepegawaian Daerah terus bekerja maksimal menyelesaikan seluruh tahapan agar
hak para pegawai segera terpenuhi. “Kepada yang belum menerima, mohon bersabar. Kami terus
berjuang menyelesaikan administrasi ini secepatnya,” ujar Marlinus. Ia juga mengingatkan pentingnya rasa syukur atas kesempatan
mengabdi yang telah diberikan pemerintah daerah.Poin utama yang ditekankan adalah larangan memindahkan diri
segera setelah menerima SK. Marlinus menegaskan, penempatan telah diatur
berdasarkan kebutuhan pelayanan, termasuk di distrik-daerah terpencil yang
sangat membutuhkan kehadiran aparatur. “Jangan baru diterima langsung minta pindah. Masih banyak
saudara kita di pedalaman yang butuh pelayanan. Kami dan Bupati sepakat
bersikap tegas terhadap permohonan pindah tanpa alasan yang jelas dan
mendesak,” tegasnya.Marlinus berharap seluruh pegawai dapat mengemban amanah ini
dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi tinggi. “Selamat bekerja dan mengabdi untuk kemajuan Boven Digoel.
Terima kasih atas pengertian dan kesiapan Bapak/Ibu bertugas di mana pun
ditempatkan. Semoga pengabdian Bapak/Ibu menjadi amal jariyah serta membawa
manfaat besar bagi masyarakat dan kemajuan daerah tercinta ini,” pungkasnya
penuh harap. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Mei 2026, 21:06 WIT
BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri Mimika Jalin Sinergi Perkuat Perlindungan Pekerja
Papuanewsonline.com, Timika – BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Mimika resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Mimika
melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di bidang Perdata dan Tata
Usaha Negara. Acara yang berlangsung khidmat di Hotel Swiss-Belinn Timika,
Senin (11/5/2026), ini dihadiri unsur pemerintah daerah, jajaran kejaksaan,
perwakilan perusahaan, serta instansi terkait.Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperluas
dan memperkuat jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja di wilayah Kabupaten
Mimika agar hak-hak mereka terjamin secara hukum.Kepala BPJS Ketenagakerjaan Mimika, Andhika Catur Putra,
mengungkapkan kerja sama ini bertujuan meningkatkan kepatuhan dunia usaha
terhadap aturan jaminan sosial sekaligus memastikan perlindungan yang lbih
inklusif dan berkelanjutan. “Ini bentuk sinergi nyata antar lembaga demi memberi
perlindungan maksimal kepada pekerja. Kami berkomitmen penuh menjamin setiap
pekerja terhindar dari risiko sosial ekonomi, dan bersama kita wujudkan masa
depan tenaga kerja Mimika yang lebih baik dan sejahtera,” ujarnya menegaskan
mandat lembaganya.Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Mimika, Dr. I Putu
Eka Suyantha, menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan berupa bantuan dan
pertimbangan hukum demi kelancaran program ini. Ia menekankan peran kejaksaan bukanlah sebagai penagih,
melainkan mitra yang memulihkan kepatuhan hukum agar kewajiban perusahaan
terhadap pekerja terpenuhi. “Di tengah dinamika pembangunan, negara harus hadir memberi
kepastian hukum. Kami pastikan aturan dipatuhi demi melindungi hak-hak pekerja
sebagai warga negara,” tegasnya.Pemerintah Kabupaten Mimika yang diwakili Asisten II Sekda,
Santi Sonda, memberikan apresiasi tinggi atas langkah strategis ini. Ia menilai kerja sama ini bukan sekadar formalitas,
melainkan bukti nyata kepedulian bersama mengingat tenaga kerja adalah aset
utama pembangunan daerah.Program perlindungan mulai dari kecelakaan kerja, kematian,
hingga kehilangan pekerjaan kini diharapkan menjangkau lebih luas. “Terima kasih dan selamat atas terjalinnya kerja sama ini.
Semoga sinergi ini makin mengukuhkan kepatuhan perusahaan, serta melahirkan
masyarakat Mimika yang sejahtera, aman, dan berdaya saing tinggi,” ucap Santi
penuh harap. Penulis: Andi Ilham
Editor: GF
11 Mei 2026, 20:23 WIT
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan
Papuanewsonline.com, Timika — Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIB Timika menggelar Apel Ikrar Pemasyarakatan Bersih dari Handphone Ilegal,
Narkoba, dan Penipuan di halaman Lapas Timika, Jumat (8/05/2026). Kegiatan ini
dilaksanakan serentak di seluruh lapas/rutan se-Indonesia sesuai Instruksi
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-UM.01.01-150. Apel dihadiri
perwakilan TNI, Polri, BNN Mimika, akademisi, LSM, organisasi kepemudaan,
pejabat struktural, dan seluruh staf Lapas Timika. Acara diawali menyanyikan
lagu Indonesia Raya.
Kepala Lapas Kelas IIB Timika Hernowo menegaskan integritas
adalah fondasi utama lembaga pemasyarakatan. “Dalam setiap institusi yang
mengemban amanah publik, integritas adalah fondasi yang tak tergoyahkan,
terlebih lagi di lembaga pemasyarakatan, di mana kepercayaan dan ketertiban
menjadi pilar utama dalam proses pembinaan,” kata Hernowo dalam sambutannya.
Hernowo menjelaskan ikrar ini menindaklanjuti Keputusan
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Nomor M.IP-OT.01.02 tahun 2025 tentang
Program Aksi Kementerian, khususnya angka 6 tentang pemberantasan narkoba dan
pelaku penipuan dengan berbagai modus di dalam lapas/rutan. “Sesuai Keputusan
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-OT.01.02
tahun 2025, tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,
khususnya angka 6 tentang pemberantasan narkoba, pelaku penipuan, dengan
berbagai modus di dalam lapas/rutan,” ungkapnya.
Ia juga merujuk arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
pada rapat analisis dan evaluasi 5 Mei 2026 mengenai penanggulangan gangguan
keamanan dan ketertiban yang dikendalikan dari dalam lapas/rutan. Ikrar ini,
kata Hernowo, bukan sekadar seremonial melainkan deklarasi moral dan komitmen
kolektif.
Menurut Hernowo, ada tiga ancaman utama yang merongrong
tujuan rehabilitasi: handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. “Keberadaan
perangkat komunikasi terlarang ini bukan hanya melanggar peraturan, tetapi juga
membuka celah bagi praktik-praktik kriminal, mulai dari koordinasi kejahatan
hingga penipuan dari dalam lapas,” tegasnya.
Ia menyebut pemberantasan HP ilegal sebagai langkah
fundamental memutus mata rantai kejahatan. “Pemberantasan handphone ilegal
adalah langkah fundamental untuk memutus mata rantai kejahatan yang seringkali
berakar dari komunikasi tanpa pengawasan. Ini adalah upaya untuk mengembalikan
fungsi lapas sebagai tempat pembinaan, bukan sarana untuk melanjutkan aktivitas
terlarang,” ujar Hernowo.
Soal narkoba, Hernowo menilai masalah ini kompleks dan
merusak proses rehabilitasi. “Ancaman narkoba di dalam lapas adalah masalah
yang kompleks dan multidimensional. Narkoba tidak hanya merusak individu,
tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi rehabilitasi dan
perang terhadap narkoba di dalam lapas adalah prioritas utama serta bukan hanya
tentang penindakan, tetapi juga tentang pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi
bagi mereka yang terjerat,” katanya.
Hernowo juga mengingatkan praktik penipuan mencoreng nama
baik institusi. “Praktik penipuan, baik yang dilakukan oleh narapidana maupun
oknum yang tidak bertanggung jawab, mencoreng nama baik institusi
pemasyarakatan dan merugikan masyarakat, bahwa tindakan penipuan adalah
pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan merusak citra keadilan,” ucapnya.
Ia meminta jajaran menjadi garda terdepan menjaga lapas dari infiltrasi barang
haram dan memperkuat pengawasan internal.
Penulis: Hendrik
Editor: GF
09 Mei 2026, 19:42 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
