Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Bantu Korban Banjir dan Longsor, Polri Kirimkan Bantuan Kemanusiaan ke NTT
Papuanewsonline.com, Jakarta – Polri memberangkatkan tim misi kemanusiaan ke Nusa Tenggara Timur (NTT) guna membantu masyarakat yang terdampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT.Bencana yang terjadi pada Minggu lalu ini mengakibatkan 6 orang meninggal dunia, 3 orang hilang, serta 5 orang luka berat dan 10 orang luka ringan. Sementara itu, sebanyak 37 kepala keluarga harus mengungsi akibat rumah mereka mengalami kerusakan. Selain permukiman, bencana juga merusak 66 bidang lahan sawah dan kebun, 16 ruas jalan, 6 jembatan, 5 titik irigasi, serta memutus jaringan listrik dan air bersih.Untuk meringankan beban masyarakat, Polri mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui dua jalur transportasi.Pertama, bantuan diberangkatkan dengan Pesawat Polri CN295 berupa 1.008 paket makanan siap saji, 100 kasur busa, 154 selimut, 50 unit lampu solar cell, serta 5 unit genset berkapasitas 20 Kva. Bantuan ini nantinya akan diserahkan ke Polda NTT untuk didistribusikan ke masyarakat terdampak.Kedua, bantuan juga diberangkatkan melalui jalur laut menggunakan KP. IBIS – 6001 yang bertolak dari Pelabuhan Marina, Labuan Bajo, menuju Pelabuhan Marapokot, Kabupaten Nagekeo, pada Senin (15/9/2025) pukul 17.00 WITA. Adapun bantuan yang dibawa melalui jalur laut terdiri dari:- 4 unit genset berkapasitas 10.000 watt- 1 unit genset berkapasitas 9.000 watt- 150 kardus air mineral- 500 meter kabel listrik- 50 buah lampu peneranganSelain logistik dan sarana listrik darurat, Polri juga menyiapkan obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) untuk mendukung kebutuhan kesehatan warga terdampak bencana. Rencana kebutuhan tersebut meliputi:1. Cetrizin – 1000 tablet (Alergi)2. Methylprednisolon – 1000 tablet (Radang)3. Trifamol – 1000 tablet (Demam)4. Asam Mefenamat – 1000 tablet (Anti Nyeri)5. Amoksicilin 500 mg – 1000 tablet (Antibiotik)6. Ambroxol – 1000 tablet (Batuk)7. Lodecon – 1000 tablet (Batuk Pilek)8. Antasida – 1000 tablet (Maag)9. Cimexol – 1000 tablet (Maag)10. Lodia – 1000 tablet (Diare)11. Colidium – 1000 tablet (Diare)12. Alkohol 1 L – 5 botol13. Betadin 1 L – 5 botol14. Kassa 40 x 80 – 5 roll15. Masker – 50 box16. Minor Set – 2 set17. Gentamicin Salf Kulit – 100 tubeKakorbinmas Baharkam Polri, Irjen. Pol. Edy Murbowo, menegaskan bahwa misi kemanusiaan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat.“Mudah-mudahan apa yang Polri bawa ini dapat meringankan beban hidup saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Kami juga memastikan anggota Polri yang terdampak mendapatkan bantuan agar bisa kembali bertugas dengan baik melayani masyarakat,” ujar Irjen. Edy Murbowo.Ia menambahkan, bantuan yang dikirimkan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan mendesak warga, khususnya akses listrik, air bersih, logistik harian, serta layanan kesehatan darurat.“Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho Allah SWT dan menjadi implementasi dari tagline Polri untuk Masyarakat. Kami berkomitmen hadir di tengah kesulitan rakyat,” pungkasnya. PNO-12
16 Sep 2025, 07:47 WIT
182 Personil Polda Maluku Terpilih Mengikuti Seleksi Pendidikan Polri 2025
Papuanewsonline.com, Ambon – Sebanyak 182 personel Polda Maluku dari berbagai satuan mengikuti kegiatan Video Conference (Vicon) Penandatanganan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah dalam rangka Seleksi Terpadu Pendidikan Pengembangan Karir Polri Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan secara serentak oleh SDM Polri di Jakarta, dan diikuti seluruh Polda jajaran, termasuk Polda Maluku.Acara tersebut dilaksanakan pada Senin (15/9/2025) di Mapolda Maluku, dan dipimpin langsung oleh Irwasda Polda Maluku Kombes Pol Marthin Luther Hutagaol, S.I.K., didampingi Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol Djemy Junaidi, S.I.K., serta Kabid Keuangan Polda Maluku. Hadir pula para pengawas internal dan eksternal seleksi, serta panitia pelaksana dari Biro SDM Polda Maluku.Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mewujudkan proses seleksi yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH). Melalui penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah, seluruh peserta, panitia, dan pengawas seleksi menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dalam proses seleksi.Adapun rincian peserta seleksi terpadu dari Polda Maluku yang mengikuti kegiatan ini meliputi:3 personel Pamen mengikuti seleksi Pendidikan Pengembangan Spesialis (Dikbangti)8 personel mengikuti seleksi Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen)48 personel Bintara mengikuti seleksi Perwira Alih Golongan (PAG)123 personel Tamtama, terdiri dari satuan Brimob dan Polairud, mengikuti seleksi Sekolah Bintara Polri T.A. 2025Dalam kegiatan ini, seluruh peserta bersama panitia dan pengawas juga mengulangi pembacaan sumpah dan janji seleksi yang dipimpin langsung oleh panitia Pakta Integritas dari SDM Polri.Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh tahapan seleksi pendidikan pengembangan Polri tahun 2025 dapat berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel, serta menghasilkan sumber daya manusia Polri yang unggul, profesional, dan berintegritas tinggi. PNO-12
16 Sep 2025, 07:33 WIT
Lakukan Kunjugan ke Universitas Darussalam Ambon, Densus 88 Edukasi Mahasiswa Baru
Papuanewsonline.com, Ambon - Dalam rangka memperkuat daya tangkal generasi muda terhadap paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET), Tim Cegah Satgaswil Maluku Densus 88 Antiteror Polri hadir sebagai narasumber pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PK2MB) di Universitas Darussalam Ambon, Senin (15/9/2025).Bertempat di Aula Kampus Unidar Ambon, kegiatan ini diikuti oleh sekitar 150 mahasiswa baru, jajaran dosen, serta pimpinan universitas. Tim Densus 88 dipimpin oleh IPTU Irawan Rumasoreng bersama delapan personel lainnya.Dalam sesi utama, IPTU Irawan Rumasoreng memaparkan berbagai materi krusial terkait ancaman ideologi radikal di kalangan generasi muda, termasuk:Strategi pencegahan IRET di lingkungan kampusPotensi dan pola penyebaran paham radikalisme di IndonesiaData kasus dan deretan aksi terorisme yang pernah terjadi di Tanah AirFaktor penyebab munculnya radikalisme dan ekstremismeSarana dan target penyebaran paham terorismePenjelasan tentang proses terorisme dan karakter pelakuImbauan kepada mahasiswa untuk membentengi diri dan lingkungan dari infiltrasi paham berbahaya“Radikalisme bisa muncul dalam berbagai bentuk dan dapat menyerang siapa saja, tanpa memandang agama maupun latar belakang,” tegas IPTU Irawan. Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi di era digital membuat penyebaran ideologi ekstrem semakin cepat, termasuk menyasar kalangan kampus.Kegiatan ini turut dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Darussalam Ambon, Dr. M. Riyadh Ulupatty, MP, serta Ketua Yayasan Unidar yang juga Ketua MUI Provinsi Maluku, Prof. Dr. Abdullah Latuapo, M.Pd.I. Hadir pula para Wakil Rektor dan jajaran dosen.Dalam sambutannya, Moh. Daud Marasabessy, S.IP., M.Si., selaku moderator sekaligus Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, menyampaikan apresiasi kepada Densus 88 atas komitmen memberikan edukasi pencegahan radikalisme kepada mahasiswa baru.“Mahasiswa sebagai agen perubahan harus memiliki kesadaran dan ketahanan ideologi. Materi ini sangat penting sebagai bekal membentengi diri dari pengaruh paham radikal,” ujarnya.Rektor Unidar, Dr. M. Riyadh Ulupatty, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dan aparat keamanan dalam menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari paham ekstrem.“Kami sangat terbuka untuk kerja sama berkelanjutan dalam upaya pencegahan dan edukasi seputar radikalisme, demi menciptakan generasi muda yang tangguh secara intelektual dan ideologis,” ungkap Rektor.Kegiatan ini menjadi salah satu upaya konkret dalam membangun kesadaran kolektif di lingkungan akademik agar kampus tidak menjadi ladang subur penyebaran ideologi intoleran dan kekerasan. PNO-12
16 Sep 2025, 07:22 WIT
Yusril Tegaskan Pemerintah Hormati Tim Independen HAM
Papuanewsonline.com, Jakarta– Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Yusril Ihza
Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah menghormati penuh inisiatif enam lembaga
negara bidang HAM yang membentuk tim independen pencari fakta atas ekses demo
akhir Agustus 2025. Menurut Yusril, pembentukan tim
independen tersebut murni lahir dari lembaga-lembaga negara yang memiliki
mandat konstitusional. “Bahwa kemudian enam Lembaga Negara HAM itu membentuk
tim independen pencari fakta terkait ekses dan penanganan demo yang berujung
ricuh, hal tersebut adalah sepenuhnya inisiatif mereka sebagai lembaga negara
independen, tanpa ada dorongan apalagi arahan dari Presiden atau Pemerintah,”
tegas Yusril saat menyampaikan keterangan resminya di hadapan awak media. Yusril mengingatkan, hal serupa
sebelumnya juga disampaikan Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, dalam rapat
koordinasi penanganan ekses demo yang digelar di kantor Kemenko Kumham Imipas
pekan lalu. Dalam rapat itu hadir sejumlah komisi terkait serta LPSK, kecuali
Ombudsman. Dalam forum tersebut,
masing-masing lembaga menyampaikan langkah konkret, mulai dari kunjungan ke
daerah terdampak hingga penyelidikan awal. “Komnas HAM pun menegaskan tengah
melakukan penyelidikan sesuai kewenangan undang-undang,” tambahnya. Adapun enam lembaga negara
independen yang tergabung dalam tim pencari fakta tersebut meliputi: Komnas
HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman
Republik Indonesia (ORI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta
Komisi Nasional Disabilitas (KND). “Semua lembaga ini dibentuk
dengan undang-undang. Karena itu, ketika kami mengundang mereka ke rakor,
Kemenko Kumham Imipas betul-betul hanya melakukan koordinasi tanpa memberi
arahan. Pemerintah menghormati independensi mereka,” jelas Yusril. Lebih lanjut, Yusril menegaskan
bahwa tim independen bentukan enam lembaga HAM berbeda dengan Tim Gabungan
Pencari Fakta (TGPF) yang sempat diusulkan mantan Menteri Agama, Lukman Hakim
Saifuddin, saat bertemu Presiden bersama tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana
Negara. “Berdasarkan pengalaman masa
lalu, pembentukan TGPF biasanya dilakukan dengan Keputusan Presiden (Keppres),
yang menetapkan keanggotaan, tugas, serta jangka waktu kerja tim. Jadi
posisinya berbeda,” terang Yusril. Terkait apakah Presiden akan
menganggap cukup tim independen bentukan lembaga HAM atau akan membentuk TGPF,
Yusril menegaskan hal itu sepenuhnya berada di tangan Kepala Negara. “Saya tidak berani mendahului
beliau. Sampai detik ini, ketika Presiden sudah kembali dari Qatar, kami belum
menerima arahan mengenai hal itu,” pungkas Yusril. Dengan pernyataan ini, pemerintah
menegaskan posisinya sebagai pihak yang menghargai independensi lembaga HAM,
sekaligus membuka ruang koordinasi apabila Presiden memutuskan langkah baru
dalam penanganan ekses demo akhir Agustus lalu.(GF)
15 Sep 2025, 20:39 WIT
Polsek Namlea Gelar Minggu Kasih di Gereja, Masyarakat Diajak Jaga Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Namlea - Untuk merawat serta menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), Kepolisian Sektor (Polsek) Namlea, Polres Buru, menggelar kegiatan Minggu Kasih di Gereja.Pada Minggu, 14 September 2025, kegiatan Minggu Kasih dilaksanakan di Gereja Katolik Santa Maria Bintang Laut Namlea, Kabupaten Buru.Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh P.S Kapolsek Namlea, Iptu Charles Langitan, S.H., M.H. Himbauan kamtibmas disampaikan usai pelaksanaan ibadah yang dipimpin Pastor Martin Boloawa MSC dengan tema "Kerendahan hati dan Pengampunan"."Lewat kesempatan ini saya Selaku Kapolsek Namlea ingin menyampaikan Program Polsek Namlea setiap hari di gereja yang disebut Minggu Kasih, kami dapat menyampaikan pesan-pesan maupun himbauan Kamtibmas kepada jemaat," kata Iptu Charles.Dalam menyampaikan himbauan kamtibmas, Kapolsek menyoroti terkait minuman keras (miras). Menurutnya, miras merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan kamtibmas."Mengonsumsi miras apabila sudah berlebihan maka akan tentu memberikan dampak yang negatif bagi kesehatan kita dan berpengaruh pada gangguan kamtibmas/perbuatan melawan hukum," katanya.Kapolsek juga menyoroti tentang aksi tawuran antar pelajar. Perkelahian antara para pelajar dapat berdampak luas, bahkan bisa melebar hingga memicu konflik antar kampung. "Tawuran ini merupakan masalah yang sering terjadi terutama di kalangan usia pelajar yang duduk di bangku SMA. Masalah ini bisa berdampak buruk dan dapat merugikan adik-adik sendiri, baik sebagai korban maupun pelakunya, terutama adik-adik yang memiliki cita-cita jauh ke depan agar jauhi perbuatan yang melanggar hukum," pintanya.Kapolsek Namlea mengajak masyarakat, terutama generasi muda penerus bangsa agar dapat bersama-sama memelihara Kamtibmas untuk masa depan yang cerah di kabupaten Buru."Mari kita bersama-sama menjaga kamtibmas agar tetap kondusif dan damai di Kabupaten Buru," ajak Kapolsek.Iptu Charles juga meminta masyarakat agar dapat segera melaporkan kepada aparat kepolisian terdekat apabila ditemukan tindakan kejahatan yang bisa menimbulkan gangguan Kamtibmas."Saya minta kepada bapak ibu dan adik-adik semua apabila menemukan gejala yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas segera melaporka. Polres Buru saat ini telah menyediakan layanan Pengaduan dan Pelayanan dengan *Nomor 110*. Layanan ini gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali," pintanya.Kasus Pornografi juga disoroti. Menurut Kapolsek, persoalan ini sudah tidak asing lagi di masyarakat terutama di usia remaja. "Masalah itu kini menjadi PR bagi kita selaku orang tua agar lebih sering lagi mengawasi anak-anaknya dalam hal penggunaan handphone. Saat ini konten-konten maupun situs-situs pornografi kadang kalah tanpa disadari sering kali disalahgunakan oleh anak-anak kita. Masalah ini dapat mempengaruhi Psikis mereka untuk terjerumus ke hal-hal yang dapat merugikan diri mereka masing-masing perbuatan yang dapat melanggar hukum," jelasnya.Di akhir himbauannya, Kapolsek Namlea mengajak seluruh masyarakat agar dapat hidup toleransi, saling menghargai, hindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain."Mari kita saling menghargai, saling tolong menolong, dan hindari kita tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas. Saya mengajak para Jemaat semua mari kita tetap hidup Rukun dengan semboyan "Maluku Tarus Biking Bae, Basudara Tarus Biking Bae," pungkasnya. PNO-12
15 Sep 2025, 14:52 WIT
Kunjungi SMAN 1 dan 5 Ambon, Polda Maluku: Pentingnya Keselamatan Berlalulintas
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui Direktorat Lalulintas menyambangi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 dan SMAN 5 Ambon untuk menyampaikan pesan terkait pentingnya keselamatan dalam berlalulintas kepada para siswa/i.Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan untuk memperingati Hari Keselamatan Lalulintas tanggal 19 September dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Lalulintas pada 22 September. Sosialisasi tentang pentingnya keselamatan berlalulintas diawali dengan pelaksanaan Upacara. Bertindak sebagai Pembina Upacara yaitu Para Perwira Ditlantas Polda Maluku.Di SMAN 1 Ambon bertindak sebagai ketua tim dan Pembina Upacara yaitu IPDA Fadli S.Pdi. Sementara di SMAN 5 Ambon yakni AKP Yustinus Pini.Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K mengungkapkan, sosialisasi tentang pentingnya keselamatan dalam berlalulintas merupakan upaya preemtif kepolisian untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Kegiatan yang gencar dilaksanakan oleh Jajaran Polda Maluku ini demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).Kombes Rositah menyampaikan sosialisasi yang disampaikan menekankan pentingnya disiplin berlalu lintas, seperti penggunaan helm SNI bagi pengendara sepeda motor, penggunaan sabuk pengaman bagi pengendara mobil, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, serta mematuhi batas kecepatan dan rambu-rambu lalu lintas."Sosialisasi ini kami lakukan secara persuasif, agar masyarakat khusunya para pelajar dapat memahami betapa pentingnya keselamatan di jalan raya, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk pengguna jalan lainnya," katanya.Kombes Rositah mengungkapkan, kegiatan ini juga menyasar generasi muda seperti para siswa/i. Pesan tentang kamseltibcar lantas penting disampaikan kepada para pelajar. Ini agar sejak dini mereka dapat memahami tentang pentingnya keselamatan dalam berlalulintas."Kami juga berharap agar para siswa/i ini juga dapat menjadi pelopor keselamatan lalulintas di jalan raya," harapnya. Selain menyampaikan pesan tentang kamseltibcar lantas, Polda Maluku juga mengajak para pelajar agar dapat bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang semakin kondusif.Para siswa diingatkan untuk tidak terlibat dalam aksi tawuran yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain dan keluarga. Pada kesempatan tersebut, Polda Maluku juga memberikan bantuan alat pengaturan lalulintas kepada sekolah-sekolah yang dikunjungi, serta menggelorakan slogan Kapolda Maluku "Maluku Tarus Biking Bae, Basudara Tarus Biking Bae". PNO-12
15 Sep 2025, 14:40 WIT
Pemuda Muhammadiyah Apresiasi Kinerja Polri Cegah Konflik Meluas Dalam Aksi Demonstrasi
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menyampaikan apresiasi atas kinerja Polri dalam menangani rangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai kota belakangan ini.Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla menilai langkah taktis kepolisian mampu mencegah potensi konflik horizontal dan tindakan anarkistis yang lebih besar, meski aksi-aksi tersebut diwarnai tragedi yang menelan korban jiwa.“Kami mengapresiasi kinerja Polri terutama dalam penanganan aksi demo yang terjadi. Meski ada tragedi memilukan, kerja-kerja taktis Polri dalam menghadapi aksi yang ditunggangi banyak kepentingan tetap bisa dikendalikan dengan baik,” kata Dzulfikar, Sabtu (13/9).Pria yang juga menjabat Wakil Menteri Pekerja Migran Indonesia ini menyebut eskalasi kerusuhan di sejumlah kota menunjukkan adanya infiltrasi agenda politik dari pihak-pihak tertentu. Menurutnya, dalam kondisi tersebut Polri tetap berhasil menjaga situasi agar tidak semakin memburuk.“Kerusuhan yang terjadi jelas sudah disusupi agenda politik, bukan lagi semata tuntutan rakyat. Di titik inilah kita melihat kerja Polri patut diapresiasi karena mampu menjaga agar kondisi tidak semakin memburuk,” lanjutnya.Dzulfikar juga menyoroti respons cepat Polri dalam menangani dugaan pelanggaran prosedur oleh oknum anggotanya. Ia menilai proses hukum terhadap kasus polisi yang menabrak pengemudi ojek online berjalan transparan dan memberi kepastian hukum.“Kami melihat Polri juga sigap menindak anggotanya yang bertindak di luar SOP. Contohnya kasus polisi yang menabrak ojol bisa ditangani dengan cepat dan transparan. Ini penting agar kepercayaan publik tetap terjaga,” jelasnya.Lebih lanjut, Dzulfikar mendorong Polri untuk menuntaskan penyelidikan terhadap aktor intelektual atau dalang kerusuhan demi memastikan tragedi serupa tidak terulang.“Kami mendorong Polri segera menuntaskan penyelidikan atas dalang kerusuhan yang menelan korban jiwa. Namun di sisi lain, kami berharap Polri bisa tegas membebaskan demonstran yang agenda perjuangannya tulus untuk memperbaiki kinerja pemerintahan,” ucapnya.Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa.“Pemuda Muhammadiyah mengajak semua elemen untuk tidak pernah lelah mencintai Indonesia. Mari kita dukung setiap kebijakan negara yang bertujuan mempertahankan persatuan dan keutuhan bangsa,” tutur Dzulfikar. PNO-12
15 Sep 2025, 12:10 WIT
Gelar Forum Belajar Bersama, Polri Hadirkan Prof. Mahfud MD dan Komjen Chryshnanda
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri menggelar Forum Belajar Bersama (FBB) bertema “Pemulihan Moril, Semangat, dan Profesional Polri Pasca Kekerasan Kolektif serta Riot Akhir Agustus” pada Jumat, 12 September 2025 Kegiatan ini dipimpin Wakaposko Presisi Brigjen Pol Dr. Indarto dan diikuti lebih dari 800 peserta dari seluruh jajaran kepolisian.Forum menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Prof. Dr. Mahfud MD dan Komjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana.Dalam paparannya, Komjen Chryshnanda menekankan pentingnya transformasi pendidikan Polri berbasis moralitas, literasi, dan dialog peradaban. “Polri harus mampu membentuk polisi yang profesional, berintegritas, dan adaptif di era digital serta post-truth. Smart policing dan media policing adalah kunci, namun yang terpenting adalah menjaga kepercayaan publik dengan menjauhi korupsi, arogansi, dan keberpihakan pada kejahatan,” ujarnya.Sementara itu, Prof. Mahfud MD menyoroti tantangan moril anggota Polri yang kerap menghadapi tekanan publik dan media sosial. “Solusi fundamental bagi Polri adalah kembali pada jati dirinya. Tri Brata dan Catur Prasetya harus dihayati, dengan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945, agar Polri tetap dipercaya rakyat sebagai penjaga hukum dan NKRI,” tegasnya.Forum ini menjadi wadah refleksi untuk memulihkan semangat, memperkuat profesionalisme, dan meneguhkan komitmen Polri sebagai institusi penegak hukum yang tegas sekaligus humanis, demi memperkokoh kepercayaan publik dan menjaga keutuhan NKRI. PNO-12
15 Sep 2025, 11:59 WIT
Bhabinkamtibmas Tulehu Sosialisasikan UU PKDRT
Papuanewsonline.com, Tulehu – Masyarakat Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, diajak untuk dapat memerangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).Ajakan tersebut disampaikan Bhabinkamtibmas Negeri Tulehu, Aipda M. Kasim Tuasamu, saat memberikan sosialisasi terkait Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Sosialisasi UU PDKRT yang dihadiri para tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan elemen masyarakat setempat dilaksanakan di Gedung Ramean Negeri Tulehu, Sabtu, 13 September 2025.Aipda Kasim Tuasamu berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya pencegahan dan penanganan kasus KDRT. Secara komprehensif, Aipda Kasim memaparkan mengenai berbagai bentuk kekerasan yang diatur dalam UU PKDRT. Diantaranya meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, beserta sanksi pidana yang berlaku."Kekerasan dalam rumah tangga adalah delik aduan yang merupakan tindak pidana dan harus kita lawan bersama. Melalui sosialisasi ini, kami mengajak seluruh masyarakat Negeri Tulehu untuk berani melapor jika mengetahui atau mengalami kekerasan," tegasnya. Polri, dalam hal ini Bhabinkamtibmas, kata Aipda Kasim, akan memberikan pendampingan dan perlindungan kepada korban Tindak Pidana KDRT. Sosialisasi UU PDKRT mendapat antusiasme peserta. Ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan. Ini menandai tingginya kepedulian masyarakat terhadap isu KDRT, sehingga menunjukkan keberhasilan sosialisasi dalam membuka ruang diskusi yang konstruktif.Sinergitas Tiga Pilar dan Elemen Masyarakat.Sosialisasi UU PDKRT turut dihadiri Raja Negeri Tulehu, Babinsa Negeri Tulehu, Kepala Dusun se-Negeri Tulehu, Ketua RT masing-masing dusun, serta perwakilan dari Relawan Sahabat Perempuan dan Peduli Anak Maluku Tengah. Kehadiran para pilar ini menunjukkan sinergitas yang kuat antara Polri, TNI, dan pemerintah desa dalam menjaga kamtibmas.Raja Negeri Tulehu menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bhabinkamtibmas. "Kami mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan untuk melindungi warga, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Mari kita jadikan Negeri Tulehu sebagai wilayah percontohan yang bebas dari kekerasan," ujar Raja Negeri Tulehu.Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran hukum masyarakat akan bahaya dan dampak negatif KDRT semakin meningkat, serta tercipta lingkungan yang aman, damai, dan kondusif bagi seluruh warga. PNO-12
15 Sep 2025, 11:50 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
