Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Perkuat Sinergi, Kapolda Maluku Terima Pengurus IKASSI
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Dadang Hartanto menerima audiensi Pengurus Ikatan Keluarga Besar Siri Sori Islam (IKASSI) di Mapolda Maluku, Rabu (13/5/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Polri dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan harmoni sosial di Maluku.Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang tamu lantai dua Mapolda Maluku tersebut, Kapolda Maluku didampingi Direktur Intelkam Polda Maluku dan Kabid Humas Polda Maluku. Audiensi berlangsung hangat dan penuh keakraban dengan membahas dukungan bersama terhadap pelaksanaan pelantikan Raja Siri Sori Islam yang direncanakan berlangsung dalam waktu dekat.Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Pengurus IKASSI serta komitmen masyarakat adat dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Maluku.“Polda Maluku menyambut baik silaturahmi ini sebagai bentuk sinergi antara Polri dan tokoh masyarakat. Kami berharap kolaborasi seperti ini terus diperkuat untuk menjaga keamanan, persatuan, dan stabilitas sosial di Maluku,” ujar Kapolda.Ia juga menegaskan bahwa Polda Maluku mendukung penuh pelaksanaan agenda adat dan budaya masyarakat sepanjang dilaksanakan secara aman, tertib, dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan.Turut hadir dalam audiensi tersebut jajaran Pengurus IKASSI, yakni Prof. Hasbollah Toisuta selaku Ketua Umum, Drs. Hi. Rustam Holle sebagai Pembina, Hi. Lutfi Sanaky selaku Pembina, Azis Tuhepaly sebagai Wakil Ketua Umum, Hasan Mulud selaku Wakil Ketua Umum, Said Kaplale sebagai Ketua Pokja, Ahmad Pelupessy selaku Sekretaris Pokja, Irfan Saimima selaku Sekretaris Pokja, Husen Toisuta dari Media IKASSI, serta M. Fauzan Salatalohy dari Media IKASSI.Sementara itu, perwakilan Pengurus IKASSI, Prof. Hasbollah Toisuta, menyampaikan terima kasih atas penerimaan Kapolda Maluku beserta jajaran.Menurutnya, masyarakat Siri Sori Islam selama ini terus mendukung langkah-langkah Polda Maluku dalam menjaga keamanan daerah serta memperkuat persatuan masyarakat di tengah keberagaman Maluku.Dalam kesempatan tersebut, pihak IKASSI juga mengundang Kapolda Maluku untuk menghadiri pelantikan Raja Siri Sori Islam bersama Gubernur Maluku dan unsur Forkopimda lainnya. Selain itu, panitia pelantikan berencana melibatkan putra-putri TNI-Polri asal Siri Sori Islam dalam rangkaian prosesi adat dan pengamanan kegiatan.Menanggapi hal tersebut, Kapolda Maluku menyatakan dukungannya terhadap pelibatan personel TNI-Polri asal Siri Sori Islam dalam kegiatan adat dimaksud, dengan tetap memperhatikan mekanisme dan koordinasi bersama jajaran kewilayahan.“Kami berharap pelantikan Raja Siri Sori Islam dapat berjalan aman, lancar, dan menjadi contoh positif bagi desa-desa lain di Maluku dalam menjaga nilai adat, persaudaraan, dan kamtibmas,” kata Kapolda.Audiensi tersebut menjadi simbol penguatan kolaborasi antara institusi Polri dan tokoh adat di Maluku dalam menjaga keamanan berbasis kearifan lokal, sekaligus mempererat persatuan masyarakat di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. PNO-12
14 Mei 2026, 18:53 WIT
Polda Maluku Luncurkan “Polisi Mengajar”, Strategi Humanis Bentuk Generasi Emas
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku terus memperkuat pendekatan humanis Polri melalui dunia pendidikan dengan meluncurkan program “Polisi Mengajar”, sebuah inovasi pembinaan karakter pelajar yang menyasar sekolah-sekolah hingga wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) di Maluku.Program yang menjadi gagasan Kapolda Maluku tersebut mendapat apresiasi luas dalam dialog Aspirasi Maluku Bersama Polda Maluku bertema “Polisi Mengajar: Inovasi Humanis Polda Maluku dalam Membangun Generasi yang Cerdas, Disiplin dan Berkarakter” yang berlangsung di Studio Programa 1 RRI Ambon.Dialog menghadirkan Plt. Wadir Binmas Polda Maluku Kompol Johanis Horhoruw, AMK., S.H., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Dr. Sarlota Singerin, S.Pd., M.Pd., serta Psikolog Prisca D. Sampe, S.Psi., M.Psi.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan Program Polisi Mengajar merupakan bentuk nyata komitmen Polda Maluku dalam menghadirkan Polri yang humanis, edukatif, dan dekat dengan generasi muda.“Program ini bukan sekadar kegiatan mengajar di sekolah, tetapi bagian dari upaya membangun karakter, disiplin, kesadaran hukum, serta menanamkan nilai kebangsaan kepada pelajar sejak dini. Kami ingin polisi hadir sebagai sahabat dan teladan bagi generasi muda Maluku,” ujar Kombes Pol. Rositah.Menurutnya, pendekatan preventif melalui dunia pendidikan menjadi langkah strategis dalam menekan berbagai persoalan sosial yang melibatkan pelajar dan remaja di tengah perkembangan era digital saat ini.“Polda Maluku berharap Program Polisi Mengajar mampu menciptakan ruang edukasi yang positif bagi pelajar, termasuk di wilayah 3T, sehingga seluruh anak-anak Maluku memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan karakter dan pemahaman hukum secara baik,” tambahnya.Dalam dialog tersebut, Kompol Johanis Horhoruw menjelaskan bahwa Program Polisi Mengajar lahir sebagai terobosan Polda Maluku untuk menjawab tantangan kamtibmas yang melibatkan kalangan muda dan pelajar.Menurutnya, kehadiran polisi di sekolah bukan hanya sebatas memberikan materi pembelajaran, tetapi juga membangun kedekatan emosional dengan siswa agar tercipta hubungan yang positif antara Polri dan generasi muda.“Polisi hadir bukan untuk menakuti, tetapi menjadi sahabat pelajar, tempat berdiskusi, sekaligus memberikan edukasi tentang disiplin, budaya lokal, etika, dan kesadaran hukum,” jelas Kompol Johanis.Ia menambahkan, Polda Maluku telah menyiapkan personel pengajar mulai dari perwira pertama hingga perwira menengah guna mendukung pelaksanaan program secara berkelanjutan di seluruh wilayah Maluku.Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Dr. Sarlota Singerin menyampaikan bahwa program tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun sinergitas antara dunia pendidikan dan kepolisian.Menurutnya, para kepala sekolah di Maluku memberikan respons positif terhadap program tersebut, bahkan mengusulkan agar durasi pembelajaran diperpanjang agar materi dapat diterima siswa secara lebih maksimal.“Anak-anak perlu dikenalkan sejak dini bahwa polisi adalah sahabat masyarakat dan mitra pendidikan dalam membangun karakter generasi muda,” katanya.Untuk mendukung pemerataan pelaksanaan program hingga wilayah terpencil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku bersama Polda Maluku juga telah menyiapkan modul pembelajaran berisi 16 materi utama.Materi tersebut meliputi kesadaran hukum, budaya lokal, hidup orang basudara, lalu lintas, bahaya narkoba, bullying, etika bermedia sosial, kenakalan remaja, intoleransi, hoaks, etika pergaulan, hingga hukum dan HAM.Dr. Sarlota Singerin juga menyebut Program Polisi Mengajar sebagai langkah awal menuju terwujudnya Generasi Emas Maluku 2045.“Program Polisi Mengajar ini menjadi langkah awal menuju terwujudnya Generasi Emas Maluku 2045, ‘Par Maluku pung bae’. Karena pendidikan karakter, disiplin, dan kesadaran sosial harus dibangun sejak dini melalui kolaborasi seluruh pihak,” ungkapnya.Psikolog Prisca D. Sampe menilai Program Polisi Mengajar sangat positif karena mampu menghadirkan polisi sebagai figur teladan atau role model bagi pelajar.Menurutnya, pendidikan karakter menjadi kebutuhan penting di tengah meningkatnya persoalan sosial di lingkungan remaja, termasuk kasus bullying dan penyalahgunaan media sosial.“Pelajar tidak hanya membutuhkan ilmu akademik, tetapi juga pembentukan mental, kedisiplinan, etika, dan karakter yang kuat agar mampu menghadapi tantangan sosial saat ini,” ujarnya.Dalam sesi interaktif, masyarakat juga mempertanyakan jangkauan pelaksanaan program hingga wilayah 3T di Maluku. Menanggapi hal tersebut, Kompol Johanis memastikan Program Polisi Mengajar akan diterapkan secara menyeluruh di seluruh kabupaten/kota di Maluku, termasuk daerah terpencil.Ia menjelaskan bahwa seluruh Kapolres jajaran bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan telah dilibatkan sejak awal peluncuran program melalui pertemuan virtual yang juga dihadiri Gubernur Maluku dan Kapolda Maluku sebagai bentuk komitmen bersama mendukung keberlanjutan program tersebut.Selain itu, evaluasi program akan dilakukan secara berkala melalui kolaborasi antara Polda Maluku dan Dinas Pendidikan guna mengukur perubahan perilaku, kedisiplinan, serta pemahaman siswa setelah menerima materi pembelajaran.Program Polisi Mengajar diharapkan menjadi model pendekatan humanis Polri dalam dunia pendidikan sekaligus langkah konkret membangun Generasi Emas Maluku 2045 yang cerdas, disiplin, berkarakter, dan memiliki kesadaran hukum yang kuat. PNO-12
14 Mei 2026, 18:10 WIT
Polri Dorong Kolaborasi Nasional Lindungi Karya Anak Bangsa di Era Digital
Papuanewsonline.com, Jakarta – Fenomena pembajakan digital masih menjadi ancaman serius bagi industri perfilman nasional di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan distribusi konten digital. Berdasarkan data Coalition Against Piracy (CAP) tahun 2025, kawasan Asia-Pasifik mengalami lebih dari 215 miliar kunjungan ke situs ilegal streaming dan unduhan film, dengan Indonesia masuk dalam lima besar negara dengan tingkat akses tertinggi.Kondisi tersebut mendorong pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat perlindungan terhadap karya anak bangsa sekaligus meningkatkan keamanan ruang digital. Melalui kegiatan Divhumas Polri melaksanakan Pertemuan Production House (PH) bertema “Melindungi Karya Anak Bangsa di Era Digital: Sinergi Nasional Melawan Pembajakan dan Kejahatan Siber serta Penguatan Edukasi Etika Kepolisian dalam Industri Perfilman”, para pemangku kepentingan berupaya membangun kesamaan persepsi dan langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan industri perfilman Indonesia.Sambutan Kadivhumas Polri yang disampaikan oleh Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo menegaskan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam melindungi hak kekayaan intelektual serta menjaga keamanan ruang digital sebagai ekosistem baru industri perfilman. Menurutnya, Polri dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan dunia digital yang terus berkembang.“Penanganan permasalahan industri perfilman tidak dapat dilakukan secara parsial dan membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat,” ujarnya.Ia juga menekankan bahwa Polri membuka ruang kolaborasi dengan insan perfilman untuk menghadirkan gambaran Polri yang profesional, humanis, dan edukatif. Melalui pertemuan bersama Production House, diharapkan terbangun kesamaan visi, komitmen bersama, serta langkah nyata yang berkelanjutan dalam melindungi karya anak bangsa.“Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan, solusi, dan kerja sama strategis untuk kemajuan industri perfilman Indonesia,” tambahnya.Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Sonny Hendra Sudaryana menyampaikan bahwa kepercayaan atau trust menjadi faktor utama dalam pertumbuhan dan penguatan ekonomi digital nasional. Untuk memperkuat ekosistem digital, pemerintah memperkenalkan kerangka strategi 6C yang mencakup Connectivity, Competency, Capital, Catalysis, Commerce, dan Compliance sebagai fondasi pengembangan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.Menurutnya, penguatan infrastruktur digital nasional harus diiringi dengan peningkatan talenta dan literasi digital masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Selain itu, dukungan investasi, pembiayaan, serta percepatan akselerasi ekosistem digital juga dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif dan teknologi digital nasional.Sonny menilai pembajakan konten digital tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku industri, tetapi juga melemahkan semangat berkarya dan menghambat pertumbuhan ekosistem kreatif nasional secara berkelanjutan. Karena itu, platform digital diharapkan memiliki mekanisme pemblokiran yang efektif guna mencegah penyebaran konten ilegal sekaligus membangun kepercayaan publik sebagai platform distribusi konten yang sehat dan berkualitas.Sementara itu, perwakilan Dittipidsiber Bareskrim Polri Kompol Jeffrey Bram menekankan pentingnya penguatan keamanan siber pada production house maupun platform distribusi film untuk mencegah kebocoran konten dan penyebaran film secara ilegal sebelum maupun sesudah distribusi resmi.Ia menjelaskan bahwa pengamanan sistem digital pada industri perfilman perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan sistem penyimpanan data, kontrol akses distribusi, hingga perlindungan terhadap server dan platform digital. Menurutnya, penanganan digital piracy tidak dapat hanya mengandalkan pemblokiran situs ilegal semata, tetapi juga membutuhkan pendekatan preventif melalui edukasi dan peningkatan literasi digital masyarakat.“Edukasi kepada masyarakat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait penggunaan konten digital secara legal serta dampak negatif pembajakan terhadap industri kreatif nasional,” jelasnya.Jeffrey juga menyampaikan bahwa regulasi terkait moderasi konten digital mengacu pada Pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan UU ITE, PP Nomor 43 Tahun 2023, serta Kepmen Nomor 522 Tahun 2024 yang mengatur kewajiban penanganan konten ilegal oleh platform digital.Melalui pertemuan tersebut, seluruh pihak berharap tercipta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri perfilman, platform digital, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem perfilman nasional yang aman, sehat, dan berdaya saing di era digital. PNO-12
14 Mei 2026, 17:50 WIT
Patroli Humanis Satgas Damai Cartenz di Sugapa, Ciptakan Rasa Aman bagi Masyarakat
Papuanewsonline.com, Intan Jaya - Upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Tengah terus dilakukan Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 melalui patroli humanis yang dilaksanakan di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Selasa (12/5/2026).Kegiatan patroli tersebut dipimpin oleh AKP Syahri Aditya, S.Trk., S.I.K. Patroli dilakukan sebagai bentuk kehadiran aparat keamanan di tengah masyarakat guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Distrik Sugapa.Personel yang melakukan pemantauan di pasar, kemudian melanjutkan kegiatan menuju Bank Papua Sugapa guna memastikan keamanan objek vital dan aktivitas pelayanan masyarakat tetap berjalan lancar.Selama pelaksanaan kegiatan, personel juga berinteraksi secara langsung dengan masyarakat sebagai bagian dari pendekatan humanis yang terus dikedepankan dalam pelaksanaan Operasi Damai Cartenz-2026.Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen. Pol. Dr. Faizal Ramadhani,S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa patroli humanis menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat di wilayah operasi.“Kehadiran personel di tengah masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman sekaligus memastikan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik. Kami terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga situasi kamtibmas di Papua,” ujarnya.Ia juga menambahkan bahwa pengamanan terhadap pusat aktivitas masyarakat dan objek vital menjadi prioritas guna mencegah potensi gangguan keamanan.Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes. Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., mengatakan bahwa patroli rutin di wilayah rawan akan terus dilakukan secara konsisten sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat.“Patroli ini tidak hanya berfokus pada aspek pengamanan, tetapi juga membangun komunikasi dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Dengan kehadiran personel di lapangan, kami berharap masyarakat merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” katanya.Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 memastikan kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna menjaga keamanan serta mempererat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya. PNO-12
14 Mei 2026, 17:35 WIT
Minat Sertifikasi Tanah di Mimika Masih Rendah, Kantor Pertanahan: Kondisi Papua Berbeda dengan Jawa
Papuanewsonline.com, Timika – Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Mimika, Yosep Simon Done, mengakui antusiasme masyarakat setempat
dalam mengikuti program sertifikasi tanah masih jauh di bawah daerah lain,
khususnya wilayah Pulau Jawa. Hal ini disampaikannya dalam wawancara di Aula
Kantor Pertanahan Mimika (12/5/2026).Menurutnya, perbedaan budaya dan pemahaman membuat
pendekatan pelayanan di Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain; jika di
Jawa warga berdatangan sendiri mengurus berkas, di sini petugas harus turun
langsung ke lokasi, membantu pengurusan surat, hingga mendampingi proses
pengukuran.Yosep juga menjelaskan adanya perubahan aturan yang
membatasi pengulangan program di lokasi yang sudah pernah mendapat layanan. Pihaknya pun masih terus mengusulkan pengecualian kebijakan
bagi wilayah Papua, mengingat kondisi geografis dan luas wilayah yang sangat
besar. “Luas tanah di Mimika sangat luas, sementara kemampuan kami
terbatas. Tahun ini misalnya baru bisa selesaikan sekitar 50 hektare, padahal
masih banyak lahan yang belum tersentuh,” ujarnya. Kendala utama lainnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat
akan pentingnya kepastian hukum hak milik tanah.Masih banyak warga yang bersikap acuh tak acuh karena belum
paham manfaat memiliki sertifikat, sementara sebagian lainnya yang sudah
mengerti justru sangat antusias dan aktif menyiapkan berkas.Agar proses berjalan lancar dan cepat, Yosep mengimbau
masyarakat yang ingin mengurus sertifikasi untuk menyiapkan syarat utama: surat
bukti kepemilikan, pemasangan patok batas tanah, serta membersihkan lokasi dari
semak belukar. Dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, dan bukti
pembayaran PBB juga wajib disiapkan agar administrasi tidak terhambat. Penulis: Jid
Editor: GF
13 Mei 2026, 19:47 WIT
Dankorbrimob Tutup Latrapaops Amole I-2026, 415 Personel Siap Amankan Freeport
Papuanewsonline.com, Bogor – Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob)
Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat resmi menutup Latihan Pra Operasi Pasukan
Korps Brimob Polri BKO Polda Papua Tengah dalam rangka Operasi Amole I Tahun
2026.Upacara penutupan berlangsung Senin, 11 Mei 2026, di
Lapangan Nagara Janottama Satlat Brimob Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor. Latihan
ini disiapkan untuk pengamanan PT Freeport Indonesia di wilayah hukum Polda
Papua Tengah.Komandan Resimen II Pasukan Pelopor Kombes Pol. Bambang
Yudho Martono bertindak sebagai Komandan Upacara. Sementara Teknisi Jibom Madya
TK. III Korbrimob Polri Kombes Pol. Siswara Hadi Chandra bertugas sebagai
Perwira Upacara.Sejumlah pejabat tinggi Korbrimob hadir dalam kegiatan
tersebut. Hadir Wadankorbrimob Polri Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, Teknisi
KBRN Utama Tk. I Irjen Pol. Almas Widodo Kolopaking, dan Teknisi Jibom Utama
Tk. I Irjen Pol. Suhendri.Turut hadir pula Karorenminops Korbrimob Polri Brigjen Pol.
Yuri Karsono, Danpas Pelopor Brigjen Pol. Gatot Mangkurat Putra Perkasa
Jumantara, serta Danpas Gegana Brigjen Pol. Mulyadi. Hadir juga para Pati,
Teknisi Utama Tk. II, Pejabat Utama, dan Teknisi Madya jajaran Korbrimob Polri.Latpraops dilaksanakan selama 28 hari, mulai 12 April hingga
9 Mei 2026. Lokasi latihan tersebar di Satlat Brimob Cikeas, PT Antam Pongkor,
dan kawasan Gunung Halimun Salak, Bogor, Jawa Barat.Sebanyak 415 personel dari Korbrimob dan Satbrimob Polda
mengikuti seluruh rangkaian latihan. Fokus pelatihan diarahkan pada kesiapan
mental, fisik, kemampuan, dan naluri tempur personel.Materi yang diberikan mencakup teknik pengamanan wilayah,
penindakan massa anarkis, pengamanan objek vital nasional, hingga pengejaran
terbatas terhadap kelompok bersenjata. Tujuannya memperkuat soliditas,
loyalitas, dan profesionalisme personel dalam operasi.“Dengan memohon rahmat Tuhan yang maha esa pada hari ini,
Senin 11 Mei 2026 di Satuan Latihan Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Latpraops
Pasukan Korps Brimob Polri BKO Polda Tengah dalam rangka Operasi Amole I tahun
2026 pengamanan PT Freeport Indonesia di wilayah hukum Polda Papua Tengah
secara resmi saya nyatakan ditutup,” ujar Komjen Ramdani.Penutupan latihan menjadi simbol kesiapan penuh Korps Brimob
Polri dalam mendukung stabilitas keamanan PT Freeport Indonesia. Diharapkan
personel mampu menerapkan materi latihan di lapangan dengan mengedepankan
pendekatan humanis dan sinergitas antarunsur. Penulis: Hendrik
Editor: GF
13 Mei 2026, 12:56 WIT
Bapenda Mimika Penuhi Lokasi Strategis dengan Poster Gebyar Pajak, Ajak Warga Taat Bayar Pajak
Papuanewsonline.com, Timika – Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika kembali menggelar Gebyar Sadar Pajak Daerah 2026
sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat yang taat membayar kewajiban
perpajakan. Sosialisasi gencar dilakukan lewat pemasangan pduk dan poster di
berbagai tempat umum seperti rumah makan, kafe, hingga hotel agar program ini
dikenal luas dan mendorong partisipasi warga dalam pembangunan daerah.Kepala Bidang Pajak Bapenda Mimika, Melianus Selitubun,
menjelaskan hadiah utama yang disiapkan berupa empat unit sepeda motor, dibagi
dalam dua kategori: dua unit untuk pembayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
serta dua unit lagi untuk wajib pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Selain itu, tersedia juga beragam hadiah menarik lainnya
mulai dari kulkas, mesin cuci, televisi, hingga handphone bagi peserta yang
beruntung.Ia mengingatkan, bukti pembayaran yang sah untuk diunggah
adalah struk resmi dari mesin M-POS, bukan bukti tulisan tangan. Khusus pembayaran
PBB, periode berlangsung dari Januari hingga 31 Agustus 2026, dan pengundian
hadiah dijadwalkan pada 6 Oktober mendatang. Caranya sangat mudah: cukup simpan struk pembayaran saat
bertransaksi, lalu unggah ke laman pajak.mimikakab.go.id untuk masuk ke dalam
daftar peserta undian.“Mari menjadi warga bijak dan taat pajak, karena apa yang
kita bayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan daerah. Terima kasih atas
partisipasi dan kontribusi Bapak/Ibu selama ini. Semoga Gebyar ini semakin
meningkatkan kesadaran kita bersama, dan keberuntungan berpihak kepada seluruh
warga Mimika yang sudah patuh dan tertib membayar pajak daerah,” ujar Melianus. Penulis: Jid
Editor: GF
13 Mei 2026, 11:48 WIT
Menaker Dorong Sertifikasi Ahli Komunikasi untuk Pekerja Media Sosial dan Digital
Papuanewsonline.com, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) menyoroti pentingnya peningkatan kualitas komunikasi publik di era
digital, khususnya bagi para pekerja yang bergerak di bidang komunikasi dan
media sosial. Melalui kerja sama dengan Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Padjadjaran (IKA FIKOM Unpad), pemerintah mendorong lahirnya
program sertifikasi ahli komunikasi untuk para pekerja di sektor tersebut.Dorongan itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of
Understanding (MoU) antara Kementerian Ketenagakerjaan dan IKA FIKOM Unpad yang
berlangsung di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal IKA FIKOM Unpad Ivan Garda
dan Sekretaris Jenderal Kemenaker Cris Kuntadi, serta disaksikan langsung
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.Dalam keterangannya, Kemenaker menyebut jumlah peserta
program magang nasional kini terus meningkat hingga mencapai 150 ribu pekerja,
dengan mayoritas bergerak di bidang komunikasi. Kondisi itu dinilai perlu
diimbangi dengan peningkatan kompetensi dan pemahaman etika komunikasi digital
yang baik.Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan profesi di
bidang komunikasi kini menjadi salah satu sektor yang paling diminati
perusahaan karena memiliki peran penting dalam proses bisnis dan kebijakan
publik.“Saya kira perlu ada pembekalan komunikasi dari para ahli
komunikasi, bagaimana menggunakan media sosial saat ini,” ungkap dia, dalam
pendantanganan MoU Kementerian Ketenagakerjaan dengan Ikatan Alumni Fikom
Universitas Padjadjaran, Senin (11/5).Yassierli menilai perkembangan media sosial dan algoritma
digital saat ini sangat memengaruhi pola konsumsi informasi masyarakat. Karena
itu, pekerja komunikasi perlu memiliki kemampuan khusus agar mampu menciptakan
ruang digital yang sehat dan tidak memperkeruh suasana publik.”Saat baru tahu kalau sosial media diatur oleh algoritma.
Sekali kita meninton satu tiopik. Kita akan disuguhkan dengan konten sejenis.
Saya setuju Menkomdigi mengatur itu. Saya juga mendorong IKA Fikom dan Fikom
Unpad membekali para pekerja itu dengan kemampuan dan keahlian komunikasi yang
baik dengan sertifikasi ahli komunikasi,” ujar dia.Ketua IKA FIKOM Unpad, Hendri Satrio atau yang akrab disapa
Hensa, mengatakan kerja sama tersebut membawa semangat perubahan positif
melalui penguatan kualitas komunikasi publik di Indonesia."Tujuannya adalah supaya Indonesia lebih baik lagi,
tapi kami bungkus kerja sama ini dengan tagline 'komunikatif, produktif, dan
kompeten'," ujar Hensa.Menurut Hensa, komunikasi saat ini bukan lagi sekadar
kemampuan berbicara, tetapi telah menjadi kompetensi strategis yang menentukan
produktivitas dan kualitas hubungan antara pemerintah, dunia usaha, pekerja,
dan masyarakat luas."Kita perlu pesan-pesan komunikasi yang
menyejukkan," ujar Hensa.Ia juga menyoroti perubahan lanskap media yang kini memasuki
era “homeless media”, di mana informasi tidak hanya hadir melalui media arus
utama, tetapi juga menyebar cepat lewat algoritma media sosial, potongan video,
hingga berbagai platform digital lainnya.“Kita sekarang hidup di era homeless media, ketika informasi
hadir juga melalui algoritma, media massa, sampai potongan-potongan konten
sehingga tantangan komunikasi saat ini tentu semakin kompleks”, jelasnya.Menurut Hensa, kondisi tersebut turut memengaruhi nasib
pekerja media dan jurnalis yang kini harus bersaing dengan influencer, buzzer,
hingga arus konten digital yang bergerak sangat cepat.“Yang juga harus kita pikirkan adalah nasib pekerja media.
Di era homeless media, jurnalis tidak hanya bersaing dengan sesama media,
tetapi juga dengan algoritma, buzzer, influencer, dan potongan konten yang
sering kali lebih cepat menyebar dibandingkan berita yang terverifikasi,” kata
Hensa.Kerja sama antara Kemenaker dan IKA FIKOM Unpad ini mencakup
dukungan komunikasi publik, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, hingga
pemanfaatan sarana dan prasarana Kemenaker untuk mendukung kegiatan organisasi
alumni tersebut.Sementara itu, Wakil Dekan FIKOM Unpad, Centurion
Chandratama Priyatna, menegaskan pihak kampus siap menyelenggarakan sertifikasi
pekerja di bidang komunikasi guna meningkatkan standar profesionalisme dan
kualitas komunikasi publik di Indonesia.“Kami siap menyelenggarakan sertifikasi pekerja bekerjasama
derngan IKA Fikom Unpad,” terang dia. (GF)
13 Mei 2026, 11:18 WIT
Kemenhub Ancam Cabut Izin PO Bus yang Tidak Masuk Terminal
Papuanewsonline.com, Jakarta — Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menegaskan akan memberikan sanksi
tegas kepada perusahaan otobus (PO) yang tidak mematuhi kewajiban masuk
terminal. Penegasan itu disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan
Suhanan, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (11/5/2026).Menurut Aan, langkah tersebut dilakukan demi memastikan
keselamatan operasional angkutan umum serta meningkatkan pengawasan terhadap
kendaraan dan pengemudi yang beroperasi di jalan raya.“Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administratif
hingga pembekuan izin trayek dan pencabutan izin penyelenggaraan angkutan
orang. Hal ini tercantum dalam UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam
Trayek,” ungkap Dirjen Aan.Ia menjelaskan, kewajiban masuk terminal bagi setiap bus
bertujuan memastikan kendaraan yang dioperasikan benar-benar laik jalan,
pengemudi dalam kondisi sehat, serta data penumpang tercatat dengan baik.
Selain itu, petugas terminal juga melakukan pemeriksaan administrasi dan
kelengkapan kendaraan.Kementerian Perhubungan, kata Aan, tidak akan segan
menghentikan perjalanan kendaraan apabila ditemukan tidak memenuhi persyaratan
keselamatan maupun administrasi yang berlaku.“Sebagai perpanjangan tangan Ditjen Perhubungan Darat, Balai
Pengelola Transportasi Darat di seluruh wilayah kerjanya melalui satuan
pelayanan di Terminal Tipe A wajib memperkuat pengawasan kelaikan operasional
angkutan jalan melalui inspeksi keselamatan atau rampcheck,” jelasnya.Aan menambahkan, pengawasan tersebut mencakup evaluasi
menyeluruh terhadap perizinan, dokumen uji KIR, kepatuhan perusahaan otobus
terhadap standar keselamatan angkutan jalan, hingga pengawasan terhadap
kompetensi serta kesehatan pengemudi bus.Selain pengawasan operasional, Ditjen Perhubungan Darat juga
akan melakukan audit terhadap pemenuhan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan
Angkutan Umum (SMK PAU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 85 Tahun 2018.Sistem tersebut mencakup 10 elemen penting, di antaranya
komitmen dan kebijakan perusahaan, pengorganisasian, manajemen risiko,
fasilitas pemeliharaan kendaraan, dokumentasi dan data, peningkatan kompetensi
pengemudi, tanggap darurat, pelaporan kecelakaan internal, monitoring dan
evaluasi, hingga pengukuran kinerja keselamatan perusahaan.Menurut Aan, langkah penguatan pengawasan ini dilakukan
untuk meningkatkan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sekaligus
menurunkan risiko kecelakaan fatal pada angkutan umum yang kerap menimbulkan
korban jiwa.
“Ke depan, koordinasi petugas di lapangan dengan Ditlantas,
Dinas Perhubungan dan operator jalan perlu ditingkatkan untuk penanganan titik
- titik rawan kecelakaan. Selain itu, kita perlu memperkuat sosialisasi budaya
keselamatan transportasi kepada seluruh pihak baik pengemudi, perusahaan otobus
serta masyarakat,” pungkasnya. (GF)
13 Mei 2026, 11:11 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
