Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Bupati Johannes Rettob Jelaskan Penyebab SiLPA Rp1,116 Triliun dan Langkah Perbaikan
Papuanewsonline.com, Mimika – Bupati Mimika Johannes Rettob memberikan penjelasan rinci terkait besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2025 yang mencapai Rp1,116 triliun, dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang II DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026) malam. Penyampaian ini merupakan jawaban resmi pemerintah daerah atas pandangan umum delapan fraksi dan Kelompok Khusus terkait Ranperda Perubahan APBD, sekaligus meluruskan berbagai persepsi yang berkembang di masyarakat.Bupati menegaskan SiLPA bukan berarti uang hilang, disalahgunakan, atau sengaja ditahan, melainkan selisih alami antara pendapatan dan belanja yang belum sempat terserap hingga akhir tahun. “Angka ini harus dipahami secara utuh, karena ada banyak faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran,” ujarnya. Penyebab utamanya antara lain keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, selisih nilai kontrak dengan pagu yang disediakan, sisa program yang belum habis digunakan, serta tagihan yang baru dapat dibayarkan pada tahun berikutnya.Rendahnya serapan DAK dan Dana Desa juga dipengaruhi penyesuaian kebijakan Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, besarnya SiLPA tidak bisa langsung ditafsirkan sebagai kegagalan tata kelola, karena dalam praktiknya hal ini bisa terjadi akibat efisiensi, pekerjaan yang belum tuntas, maupun perubahan regulasi fiskal nasional. Pemerintah mengakui hal ini tetap menjadi catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Mimika akan mengevaluasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah, mempercepat tahapan pengadaan sejak awal tahun, meningkatkan kualitas perencanaan, menerbitkan Rencana Umum Pengadaan lebih dini, dan memberikan penilaian tegas bagi OPD yang lambat menyerap anggaran. Fokus utama adalah memastikan setiap rupiah APBD benar-benar dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan rakyat.Selain persoalan keuangan, Bupati juga memaparkan prioritas pembangunan ke depan mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, optimalisasi Dana Otsus, hingga pembenahan birokrasi.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 09:43 WIT
Jawab Sorotan Masyarakat, Bupati Pastikan Ketidakhadiran Karena Tugas Resmi Negara
Papuanewsonline.com, Mimika – Bupati Mimika Johannes Rettob meluruskan berbagai isu yang berkembang menyangkut ketidakhadirannya selama dua minggu terakhir, saat menyampaikan jawaban resmi Pemerintah Kabupaten atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRK Mimika dalam Rapat Paripurna, Rabu (29/7/2026) malam. Ia menegaskan kepergiannya bukan untuk urusan pribadi, melainkan kewajiban mengikuti pelatihan kepemimpinan khusus bagi seluruh kepala daerah se-Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.“Saya tegaskan kembali, selama tidak berada di Timika ini saya bersama seluruh pimpinan daerah lain diwajibkan mengikuti rangkaian pendidikan dan pemantapan kepemimpinan yang menjadi program resmi pemerintah pusat,” ujarnya tegas di hadapan sidang paripurna. Kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu guna memperkuat kapasitas manajemen dan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.Menyangkut sorotan mengenai biaya perjalanan dinas yang sempat menjadi pembicaraan di masyarakat, Bupati Johannes menegaskan tidak ada satu rupiah pun yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika. “Saya jelaskan agar tidak berkembang informasi keliru terkait penggunaan anggaran daerah. Seluruh biaya mulai dari akomodasi, konsumsi, hingga kebutuhan lain selama kegiatan ditanggung sepenuhnya oleh Kemendagri,” tegasnya.Langkah ini diambil agar publik memahami bahwa kehadirannya di luar daerah adalah bagian dari tugas negara untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Ia berharap penjelasan ini dapat meluruskan persepsi yang keliru dan meredam spekulasi yang tidak perlu berkembang di tengah masyarakat.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 09:35 WIT
Bapenda Mimika Luncurkan Layanan Pajak Keliling dan Ajak Masyarakat Isi Survei Pelayanan
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika kembali menghadirkan program “Bapenda Goes To Pajak Keliling” guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya. Program berlangsung mulai 28 Juli hingga 11 Agustus 2026 di sejumlah kelurahan dan kampung, sehingga warga tidak perlu lagi datang jauh ke kantor instansi. Plt. Kepala Bapenda Mimika Slamet Sutejo menjelaskan inisiatif ini merupakan wujud komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak. “Kami ingin pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Dengan hadir langsung ke lingkungan warga, kami berharap penerimaan Pendapatan Asli Daerah meningkat dan kembali dimanfaatkan untuk pembangunan bersama,” ujarnya. Layanan dibuka setiap hari pukul 09.00 WIT hingga selesai.Jadwal pelayanan mencakup Kelurahan Kwamki (28–29 Juli), Kelurahan Timika Jaya (30–31 Juli), Kelurahan Karang Senang (3–4 Agustus), Kampung Limau Asri Timur (5–6 Agustus), dan Kampung Mulia Kencana (10–11 Agustus). Selain pelayanan langsung, tersedia pula saluran pembayaran non-tunai lewat QRIS, Bank Papua, BNI, Mandiri, BRI, dan Pos Indonesia. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor WhatsApp 0811-4911-666.Selain layanan keliling, Bapenda Mimika juga mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi dalam Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi Tahun 2026 secara daring. Langkah ini diambil untuk mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Masukan jujur dan objektif dari warga menjadi dasar penting bagi perbaikan berkelanjutan ke depan.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 09:18 WIT
MRP Papua Tengah Usul Kementerian Khusus Otsus Agar Pengelolaan Lebih Efektif
Papuanewsonline.com, Mimika – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah mengajukan usulan strategis kepada Pemerintah Pusat untuk membentuk kementerian khusus yang menangani seluruh pelaksanaan Otonomi Khusus. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi bertajuk “Penguatan Kewenangan dan Kelembagaan MRP dalam Mendukung Efektivitas Tata Kelola Otsus” yang digelar bersama Kemenko Polkam RI di Hotel Swiss-Belinn, Rabu (29/7/2026).Ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak menjelaskan forum ini menjadi sarana penting menyampaikan aspirasi agar peran lembaga perwakilan masyarakat adat semakin terakomodir. “Kami tidak sekadar meminta pembentukan lembaga baru, melainkan mengusulkan adanya kementerian setingkat nasional yang khusus menangani pelaksanaan Otsus tidak hanya untuk Papua, melainkan seluruh daerah yang menerapkan kebijakan serupa,” tegasnya. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan dan alokasi dana benar-benar tepat sasaran dan memiliki penggerak utama yang kuat.Selain aspek kelembagaan, MRP juga menyoroti pentingnya perluasan kewenangan lembaga sebagai perwakilan masyarakat adat dalam pengelolaan Otsus. Isu keamanan pun menjadi perhatian utama, mengingat kondisi tersebut masih sering menjadi penghambat pelayanan publik dan jalannya pembangunan. Agustinus berharap persoalan ini mendapat penanganan yang menyeluruh dan terpadu dari pemerintah.Hadir mewakili Kemenko Polkam RI, Asisten Deputi Koordinasi Otsus Brigjen TNI Rully Chandrayadi menyimak seluruh masukan yang disampaikan. Turut hadir pula perwakilan pemerintah daerah, unsur kepolisian, serta pimpinan MRP. Kehadiran perwakilan pusat dinilai sebagai bukti keseriusan mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan Otsus di tanah kelahiran masyarakat adat.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 09:03 WIT
Satgas Damai Cartenz Bersama Warga Bersihkan Makam dan Bangun Akses Jalan SP 2
Papuanewsonline.com, Mimika – Personel Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 bergotong royong bersama warga melaksanakan pembersihan lingkungan dan perbaikan akses jalan di Tempat Pemakaman Muslim SP 2, Kelurahan Karang Senang, Senin (27/7/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung Kasatgas Ban Ops Kombes Pol Bambang Widiatmoko sebagai wujud kepedulian Polri serta upaya menjaga fasilitas umum agar tetap layak digunakan masyarakat.Bersama-sama, aparat dan warga membersihkan rumput liar, mengangkut sampah, serta merapikan area pemakaman agar nyaman digunakan saat ziarah maupun proses pemakaman. Kegiatan dilanjutkan dengan perbaikan akses jalan guna mempermudah perjalanan warga, terutama saat cuaca buruk. Kehadiran pimpinan di tengah barisan kerja sama ini semakin memotivasi semangat kebersamaan yang tampak hangat dan akrab.Kepala Operasi Damai Cartenz Irjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan kegiatan ini adalah bukti nyata komitmen Polri hadir bermanfaat bagi rakyat. “Kami ingin selalu bersama masyarakat dalam hal-hal yang membawa kebaikan. Gotong royong mempererat ikatan sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan tertata,” ujarnya. Senada, Wakil Kepala Operasi Kombes Pol Adarma Sinaga menegaskan kolaborasi ini memperkuat kepercayaan dan keharmonisan aparat dengan warga.Warga pun menyambut sangat positif. Fatimah mewakili ibu-ibu mengucapkan terima kasih yang mendalam: “Terima kasih kepada jajaran Polri, semoga kepedulian ini terus berlanjut karena manfaatnya sangat terasa bagi kami.” Muhammad Saleh menambahkan rasa senang melihat area makam kini lebih rapi dan jalan lebih baik, berharap sinergi seperti ini makin mempererat hubungan aparat dan masyarakat.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 08:49 WIT
Presiden Prabowo Lantik 1.204 Pamong Praja Muda IPDN, Tekankan Integritas Dan Pelayanan
Papuanewsonline.com, Sumedang – Presiden Prabowo Subianto melantik sebanyak 1.204 Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan sejumlah pesan penting sebagai bekal bagi para lulusan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintahan.Presiden menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat harus menjadi jalan hidup setiap Pamong Praja Muda. Ia meminta para lulusan selalu mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi dalam setiap tugas yang dijalankan.Selain itu, Presiden mengingatkan agar para aparatur senantiasa hadir untuk melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat, terutama ketika rakyat menghadapi berbagai kesulitan. Menurutnya, aparatur negara harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.Presiden juga menekankan pentingnya membangun birokrasi yang jujur, disiplin, bersih, bebas dari praktik korupsi, serta berani mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia menilai integritas menjadi modal utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.Dalam arahannya, Presiden meminta seluruh Pamong Praja Muda menjaga kehormatan negara karena setiap perilaku dan keputusan aparatur mencerminkan wajah pemerintah di mata masyarakat. Ia juga mengajak mereka mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan yang mampu membangun pemerintahan yang unggul, efisien, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.Presiden turut mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi semangat kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa, menjaga persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan tugas pemerintahan.Pada kesempatan itu, Presiden juga mengapresiasi proses seleksi IPDN yang dinilai semakin mengedepankan sistem merit. Menurutnya, keberhasilan 10 lulusan terbaik yang berasal dari keluarga sederhana menjadi bukti bahwa prestasi dan integritas merupakan jalan utama untuk mengabdi kepada bangsa.Menutup amanatnya, Presiden menyampaikan harapan agar seluruh Pamong Praja Muda menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa Indonesia menantikan kontribusi nyata para lulusan IPDN dalam membangun pemerintahan yang semakin baik.Penulis: JidEditor: OF
29 Jul 2026, 18:33 WIT
Kursi Kosong Dominasi Sidang Paripurna, Kehadiran DPRK Mimika Jadi Sorotan
Papuanewsonline.com, Mimika – Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRK Mimika yang digelar Rabu (29/7/2026) menjadi sorotan publik karena banyaknya kursi yang tidak terisi. Dari total 44 anggota dewan, hanya 31 orang yang hadir, sementara 13 lainnya tidak diketahui alasannya tidak mengikuti sidang penting penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.Kehadiran tersebut disampaikan Plt Sekretaris DPRK Mimika Sriyanti Ramping. Rapat dipimpin Ketua DPRK Primus Natikapereyau, didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas, serta dihadiri Wakil Bupati Emanuel Kemong, Penjabat Sekda Abraham Kateyau, pimpinan OPD, dan unsur Forkopimda. Meski kekosongan kursi cukup mencolok, rapat tetap berjalan sesuai jadwal. Sebelum sidang dimulai, Anggota DPRK Anthon Pali menyampaikan interupsi. Ia meminta setiap atribut atau simbol yang digunakan dalam kegiatan resmi, termasuk saat sesi foto bersama, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pimpinan sidang agar tidak menimbulkan tafsir keliru di masyarakat. “Pertimbangkan dengan baik agar tidak menjadi pertanyaan dan tetap dicintai rakyat Mimika,” ujarnya.Belum ada penjelasan resmi terkait alasan ketidakhadiran sepertiga anggota dewan tersebut.Hal ini tentu menjadi catatan penting mengingat agenda ini berkaitan erat dengan akuntabilitas keuangan daerah yang menjadi hak masyarakat untuk diawasi.Penulis: JidEditor: OF
29 Jul 2026, 14:56 WIT
Klaim TPNPB: Aparat Masuk Halaman Gereja Titigi Saat Ibadah Minggu, Jemaat Trauma
Papuanewsonline.com, Intan Jaya - Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengklaim aparat militer Indonesia memasuki lingkungan Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius Titigi, Intan Jaya, saat ibadah Minggu berlangsung.Klaim tersebut disampaikan dalam siaran pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB yang diterima Rabu, 29 Juli 2026, yang ditandatangani Jubir Sebby Sambom.Dalam rilis itu, TPNPB menyebut insiden terjadi pada Minggu, 26 Juli 2026 pukul 10.53 WIT, saat aparat melakukan operasi militer di sekitar perkampungan warga dan masuk hingga ke halaman gereja."Akibatnya jemaat tidak melakukan ibadah dengan baik, banyak yang pulang karena trauma," tulis laporan yang diklaim berasal dari PIS TPNPB di Sugapa.TPNPB mengaitkan trauma warga dengan dua insiden sebelumnya yang juga mereka klaim:1. 29 Juni 2026: Penembakan terhadap rombongan Pastor, Suster, umat dan karyawan Tunas Jaya Papua (TJP) yang mengakibatkan mobil pastoran tertembak dan seorang umat luka.2. 17 Mei 2026: Serangan bom menggunakan drone terhadap Gereja Katolik Santo Paulus Nabuni yang diklaim melukai empat warga sipil dan menewaskan satu warga bernama Luter Nabelau pada 25 Mei 2026 saat dirawat di RSUD Mimika.Selain itu, TPNPB juga mengklaim aparat telah mendirikan 33 pos militer di pemukiman warga Intan Jaya untuk operasi militer dan pengamanan wilayah Gunung Wabu yang menurut mereka menjadi incaran investasi tambang.Belum Ada Konfirmasi AparatHingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari TNI/Polri, Kodam XVII/Cenderawasih, maupun Keuskupan Timika terkait klaim masuknya aparat ke halaman Gereja Titigi pada 26 Juli 2026 tersebut.Intan Jaya sendiri dalam 6 bulan terakhir menjadi salah satu wilayah dengan eskalasi konflik bersenjata tertinggi di Papua Tengah, dengan catatan kontak tembak yang berulang antara aparat keamanan dan TPNPB.Dalam siaran pers yang sama, TPNPB juga menyampaikan pernyataan politik terkait status Papua, sejarah Trikora 1961, keterlibatan Amerika Serikat dan Freeport, serta desakan kepada PBB untuk meninjau kembali status West Papua. Pernyataan tersebut merupakan sikap politik TPNPB-OPM.Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB dalam rilis itu mencantumkan penanggung jawab Panglima Tinggi Jenderal Goliath Tabuni dan jajarannya.Penulis: HendrikEditor: OF
29 Jul 2026, 13:47 WIT
Bedah APBD 2025: Serapan 98 Persen Tak Boleh Sekadar Angka Di Kertas!
Papuanewsonline.com, Mimika – Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 yang diklaim mencapai 98 persen mendapat sorotan dari Publik Bersuara Kabupaten Mimika. Angka tersebut dinilai tidak boleh dijadikan satu-satunya tolok ukur keberhasilan pembangunan apabila manfaatnya belum dirasakan langsung oleh masyarakat.Koordinator Publik Bersuara Kabupaten Mimika, Yohanis Wantik atau Yowan, menyampaikan bahwa pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun 2025 harus menjadi momentum evaluasi yang objektif, kritis, dan berpihak kepada kepentingan publik, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif."Serapan anggaran yang tinggi harus dibuktikan dengan hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai angka 98 persen hanya menjadi prestasi di atas kertas, sementara berbagai persoalan dasar masih dikeluhkan warga," tegas Yowan, Selasa (29/7/2026).Ia mendorong DPRK Mimika agar menguji secara menyeluruh setiap program dan penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan pemerintah daerah. Menurutnya, evaluasi tidak cukup hanya melihat besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga harus mengukur kualitas pelaksanaan program serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.Yowan menilai fungsi pengawasan DPRK menjadi sangat penting untuk memastikan seluruh belanja daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia mengingatkan agar proses pembahasan LKPJ tidak hanya menjadi formalitas tahunan tanpa menghasilkan rekomendasi yang mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan.Selain itu, ia berharap pembahasan LKPJ mampu mengidentifikasi berbagai program yang belum berjalan optimal sehingga dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran pada tahun berikutnya.Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari tingginya tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Mimika.Publik Bersuara Kabupaten Mimika pun mengajak seluruh pihak, khususnya DPRK dan pemerintah daerah, untuk menjadikan pembahasan LKPJ sebagai sarana evaluasi yang transparan dan akuntabel demi memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.Penulis: JidEditor: OF
29 Jul 2026, 13:36 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
