Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Tekan angka Kemiskinan dan Stunting, Mimika Raih Apresiasi Pemda Berprestasi
Papuanewsonline.com, Jayapura – Kementerian Dalam Negeri
menggelar ajang “Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Papua”
di Hotel Suni Abepura, Jayapura, pada Senin (22/6/2026). Dalam kegiatan ini,
pemerintah daerah berprestasi menerima insentif total Rp64 miliar sebagai
bentuk apresiasi kinerja, dengan dana keseluruhan untuk enam wilayah regional
mencapai Rp361 miliar dan cadangan sekitar Rp1 triliun.Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian menyatakan pemberian
ini bertujuan menciptakan persaingan sehat serta mendorong kepala daerah terus
berinovasi melayani masyarakat.Penghargaan diberikan dalam empat kategori utama, yaitu
Penurunan Tingkat Pengangguran, Creative Financing, Pengendalian Inflasi, serta
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting. Kabupaten Mimika menjadi salah satu daerah yang berhasil
meraih dua predikat terbaik sekaligus, yakni peringkat pertama untuk kategori
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, serta kategori Creative
Financing di tingkat kabupaten.Bupati Mimika Johannes Rettob menyambut baik penghargaan
tersebut sebagai pengakuan objektif atas kerja nyata yang telah dijalankan. “Ini bukti kinerja yang terukur. Kami terus berusaha
memberikan pelayanan terbaik, meski masih ada ruang perbaikan. Tantangan
terbesar selanjutnya adalah mempertahankan dan meningkatkan capaian ini di
tahun-tahun mendatang,” ujarnya.Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh
jajaran birokrasi dan masyarakat yang telah mendukung jalannya pembangunan. Dana insentif yang diterima akan dialokasikan melalui APBD,
bukan dalam bentuk tunai langsung. “Dana ini akan digunakan untuk menyelesaikan program yang
masih membutuhkan tambahan anggaran, terutama untuk pembangunan infrastruktur,
perumahan, dan program yang langsung menyentuh kebutuhan warga,” jelasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
23 Jun 2026, 17:35 WIT
Kesbangpol Mimika Perkuat Wawasan Kebangsaan, Tanamkan Cinta Tanah Air di Era Digital
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik (Kesbangpol) menggelar kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan tema
“Menumbuhkan Rasa Cinta Tanah Air di Era Digital dan Menjaga Semangat Wawasan
Kebangsaan”, Selasa (23/6/2026).Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat pemahaman
masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan di tengah perkembangan teknologi
informasi yang semakin pesat dan kompleks.Sambutan Bupati Mimika yang dibacakan Asisten I Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, menegaskan
bahwa fondasi kebangsaan harus terus diperkuat karena tantangan terhadap
persatuan bangsa kini tidak hanya datang dalam bentuk fisik, tetapi juga
melalui ruang digital.“Ancaman terhadap persatuan bangsa tidak selalu datang dalam
bentuk fisik. Ancaman tersebut juga dapat muncul melalui penyebaran informasi
yang menyesatkan, ujaran kebencian, intoleransi, radikalisme, serta berbagai
paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,” ujarnya.Karena itu, penguatan wawasan kebangsaan dan semangat bela
negara harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.“Oleh karena itu, penguatan wawasan kebangsaan dan bela
negara harus menjadi gerakan bersama seluruh lapisan masyarakat. Bela negara
bukan hanya tugas aparat atau amanah pemerintah semata, tetapi merupakan
tanggung jawab setiap warga negara,” kata Bupati dalam sambutannya.Ia menjelaskan, bela negara dapat diwujudkan melalui
berbagai tindakan nyata, seperti mengabdi sesuai profesi masing-masing, menjaga
persatuan dan kesatuan, menaati hukum, serta berpartisipasi aktif dalam
pembangunan daerah maupun nasional.Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyoroti keberagaman yang
dimiliki Kabupaten Mimika sebagai modal sosial yang harus terus dirawat.
Menurutnya, Mimika merupakan daerah yang kaya akan suku, agama, budaya, dan
latar belakang sosial yang berbeda-beda.“Semangat Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi pedoman dalam
kehidupan bermasyarakat, sehingga perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan,
melainkan menjadi kekuatan untuk membangun daerah yang aman, damai, dan maju,”
tuturnya.Perhatian khusus juga diberikan kepada generasi muda sebagai
penerus bangsa. Bupati mengajak seluruh pihak untuk menanamkan nilai-nilai
karakter bangsa sejak dini agar lahir generasi yang berintegritas dan memiliki
kecintaan terhadap tanah air.“Generasi muda Mimika harus tumbuh menjadi generasi yang
berintegritas, disiplin, cinta tanah air, menghormati keberagaman, serta mampu
menjadi agen perubahan bagi kemajuan daerah dan bangsa,” ujarnya.Selain penguatan karakter, pemahaman terhadap sejarah
perjuangan bangsa juga dinilai penting untuk diwariskan kepada generasi
penerus. Menurutnya, sejarah kebangsaan menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa
bangga sebagai bangsa Indonesia sekaligus memperkuat komitmen menjaga keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Melalui kegiatan koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten
Mimika berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, tokoh
agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan,
organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, dan seluruh komponen masyarakat
dalam menjaga stabilitas daerah.“Hadirin yang saya banggakan, melalui kegiatan koordinasi
ini saya berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, tokoh
agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan,
organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, dan seluruh komponen masyarakat
dalam menjaga stabilitas daerah serta memperkuat ketahanan nasional dari
tingkat lokal,” katanya.Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen
masyarakat menjadikan Mimika sebagai contoh daerah yang menjunjung tinggi
toleransi, persaudaraan, gotong royong, dan semangat kemanusiaan dalam bingkai
NKRI.“Marilah kita bersama-sama menjaga persatuan, memperkuat
wawasan kebangsaan, serta menumbuhkan semangat bela negara demi terwujudnya
Mimika yang aman, damai, maju, dan sejahtera,” pungkasnya. Penulis: Bim
Editor: GF
23 Jun 2026, 17:27 WIT
Pemkab Mimika Dorong Menyelenggarakan Pelatihan Kapasitas dan Talk Show Perlindungan Perempuan
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika
menegaskan komitmennya dalam meningkatkan peran perempuan di berbagai sektor
pembangunan melalui kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang dikemas dalam Pelatihan Peningkatan
Kapasitas SDM bagi Organisasi Perempuan dan talk show bertema “Menyatukan
Langkah Melindungi Perempuan.”Bupati Mimika yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi,
Keuangan dan Pembangunan, Petrus Pali Ambba, dalam sambutannya menyampaikan
apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini
merupakan langkah nyata untuk memperkuat kapasitas perempuan sekaligus
meningkatkan peran strategis perempuan dalam pembangunan daerah.“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, kami memberikan
apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ini merupakan langkah nyata dalam
memperkuat kapasitas perempuan sekaligus meningkatkan peran strategis perempuan
dalam pembangunan daerah,” ujar Petrus.Ia menegaskan bahwa perempuan merupakan salah satu pilar
utama pembangunan. Partisipasi aktif perempuan tidak hanya dibutuhkan dalam
lingkungan keluarga, tetapi juga di ruang publik, baik dalam bidang politik,
hukum, sosial maupun ekonomi.“Ketika kapasitas perempuan meningkat, maka dampaknya akan
langsung dirasakan pada kesejahteraan keluarga, kemajuan masyarakat, dan
pembangunan daerah secara menyeluruh,” katanya.Namun demikian, Petrus mengakui bahwa hingga saat ini
perempuan dan anak masih rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi,
kekerasan, dan ketidakadilan. Karena itu, tema “Menyatukan Langkah Melindungi
Perempuan” dinilai sangat relevan dalam mendorong keterlibatan seluruh elemen
masyarakat.“Perlindungan terhadap perempuan bukanlah tanggung jawab
satu pihak semata, melainkan komitmen bersama yang harus kita kawal mulai dari
tingkat kabupaten hingga lingkungan terkecil di tengah masyarakat,” tegasnya.Ia mengajak organisasi perempuan, dunia usaha, lembaga
keagamaan, serta pemerintah untuk bersinergi dan mengambil peran aktif dalam
menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bermartabat bagi perempuan.Lebih lanjut, Petrus berharap pelatihan ini mampu memperkuat
organisasi-organisasi perempuan di Mimika agar semakin solid, memiliki wawasan
yang luas, dan mampu menjadi motor penggerak perubahan di tengah masyarakat.“Organisasi perempuan harus menjadi wadah pembinaan yang
mampu melahirkan perempuan-perempuan yang tangguh, mandiri secara ekonomi,
memiliki kesadaran hukum yang baik, serta memahami dan mampu memperjuangkan
hak-haknya secara bertanggung jawab,” ujarnya.Kepada seluruh peserta, ia berpesan agar mengikuti seluruh
rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh, menyerap ilmu dari para narasumber,
serta memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun jejaring kerja sama yang
kuat demi kemajuan perempuan di Kabupaten Mimika.Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang
pembelajaran, tetapi juga sarana memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan
perempuan yang berdaya, mandiri, terlindungi, dan memiliki kesempatan yang sama
untuk berkontribusi dalam pembangunan.“Mari kita terus bergandengan tangan, memperkuat kolaborasi,
serta menghadirkan kebijakan dan program yang berpihak pada peningkatan
kualitas hidup perempuan dan anak di Kabupaten Mimika,” pungkasnya.Kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan semakin banyak
perempuan yang berdaya dan berperan aktif dalam pembangunan, sekaligus
memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
23 Jun 2026, 17:24 WIT
Dinsos Mimika Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanganan Anak Terlantar
Papuamewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika
melalui Dinas Sosial menggelar Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penjangkauan
Anak-anak Terlantar yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
pemerintah distrik, lurah, serta kader anak, pada Senin (22/6/2026).Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Emelia Samaran,
mengatakan pertemuan tersebut dilaksanakan sebagai upaya menyamakan persepsi
dan memperkuat kerja sama seluruh pihak dalam menangani persoalan anak-anak
terlantar di Kabupaten Mimika.“Pertemuan hari ini bertujuan untuk menyatukan langkah
bersama lintas sektor dalam penanganan anak-anak terlantar. Kami duduk bersama
dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan,
pihak distrik, lurah, hingga kader anak agar penanganan yang dilakukan dapat
berjalan maksimal,” ujarnya.Menurut Emelia, kader anak memiliki peran penting sebagai
perpanjangan tangan pemerintah di tengah masyarakat. Mereka bertugas menjangkau
anak-anak yang putus sekolah maupun anak-anak yang mengalami kondisi terlantar.“Kader anak selama ini turun langsung ke lapangan untuk
melakukan pendataan dan penjangkauan. Mereka menjadi ujung tombak pemerintah
untuk mengetahui kondisi anak-anak yang membutuhkan perhatian dan bantuan,”
katanya.Ia menjelaskan bahwa kondisi anak terlantar dapat disebabkan
oleh berbagai faktor, seperti persoalan ekonomi keluarga, perceraian orang tua,
maupun masalah sosial lainnya.“Anak-anak terlantar adalah tanggung jawab pemerintah.
Karena itu, kita harus bersama-sama melakukan penjangkauan, identifikasi, serta
memberikan pembinaan sesuai dengan kebutuhan mereka,” jelas Emelia.Untuk memperkuat peran kader anak, pemerintah daerah
berencana memberikan Surat Keputusan (SK) sebagai bentuk legalitas dalam
menjalankan tugas di lapangan.“Selama ini kader anak sudah bekerja mengumpulkan data,
tetapi belum memiliki SK. Kondisi tersebut terkadang membuat mereka mengalami
kendala ketika meminta informasi kepada masyarakat. Dengan adanya legalitas,
mereka dapat bekerja lebih maksimal,” ungkapnya.Dalam penanganan anak terlantar, Dinas Sosial juga
menggandeng Dinas Kesehatan untuk memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan anak
dapat terpenuhi.“Apabila ditemukan anak terlantar yang membutuhkan
pemeriksaan fisik maupun pelayanan medis, Dinas Kesehatan siap memberikan
penanganan. Anak-anak tersebut akan mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa
biaya,” tambahnya.Terkait data anak terlantar, Emelia menyampaikan bahwa Dinas
Sosial telah memiliki data terverifikasi sebanyak sekitar 205 anak. Sementara
itu, Distrik Mimika Baru menyampaikan data sementara yang mencapai kurang lebih
7.000 anak.“Data ini perlu kita sinkronkan dan verifikasi kembali. Kita
perlu memastikan apakah 205 anak yang sudah ada dalam data Dinas Sosial
merupakan bagian dari 7.000 data yang disampaikan distrik atau terdapat
perbedaan dalam metode pendataan,” jelasnya.Ia menambahkan, saat ini data 7.000 anak tersebut baru
berasal dari Distrik Mimika Baru, sedangkan distrik lainnya belum menyampaikan
laporan pendataan.“Kami akan melakukan pengecekan lebih lanjut agar data yang
digunakan benar-benar valid. Dengan data yang tepat, program penanganan dan
intervensi yang dilakukan pemerintah dapat berjalan tepat sasaran,” ujarnya.Emelia menegaskan bahwa sesuai amanat undang-undang, fakir
miskin dan anak-anak terlantar merupakan tanggung jawab negara sehingga seluruh
pihak harus berperan aktif dalam memberikan perlindungan.“Melalui koordinasi antara pemerintah daerah, distrik,
lurah, dan kader anak, kami berharap seluruh anak terlantar di Kabupaten Mimika
dapat terjangkau dan memperoleh pelayanan serta perlindungan yang layak,”
tutupnya. Penulis: Bim
Editor: GF
23 Jun 2026, 04:31 WIT
PPPK Mimika Diingatkan: Kinerja Buruk Bisa Berujung Pemutusan Kontrak
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas bagi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak menunjukkan kinerja maksimal atau melanggar
aturan dan etika kerja. Bahkan, bagi yang terbukti lalai, tidak memenuhi
target, atau melanggar disiplin, kontrak kerjanya berisiko tidak diperpanjang
hingga diputuskan.Penegasan ini disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, saat memimpin apel pagi di
Kantor Pusat Pemerintahan pada Senin (22/6/2026). Ia menjelaskan status PPPK tidak bersifat tetap, melainkan
akan dievaluasi secara berkala setiap tahun.“Penilaian dilakukan menyeluruh. Jika kinerja di bawah
standar atau ada pelanggaran, hal itu menjadi pertimbangan utama. Kontrak bisa
saja tidak diperpanjang pada masa berikutnya,” tegasnya. Ia juga menginginkan terciptanya hubungan kerja yang
harmonis antara PPPK dan ASN lainnya, serta menghindari penurunan disiplin di
setiap perangkat daerah.Untuk mendukung kebijakan ini, BKPSDM Mimika diminta
mempergiat sosialisasi mengenai hak, kewajiban, dan aturan yang berlaku bagi
PPPK. Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya
membangun birokrasi yang profesional dan berfokus pada pelayanan publik. Penulis: Jid
Editor: GF
22 Jun 2026, 19:56 WIT
Asmat Catat Sejarah: Jokowi Dan Gibran, Presiden Dan Wapres Pertama Yang Berkunjung
Papuanewsonline.com, Asmat – Kabupaten Asmat, wilayah yang
terletak di Provinsi Papua Selatan, memiliki tempat istimewa dalam perjalanan
kepemimpinan nasional. Daerah ini menjadi saksi sejarah sebagai tujuan
kunjungan kerja pertama bagi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Langkah ini dimulai ketika Joko Widodo, selaku Presiden ke-7 RI, menjadi kepala
negara pertama yang menginjakkan kaki di Asmat pada 12 April 2018. Delapan
tahun berselang, jejak bersejarah itu dilanjutkan oleh putra sulungnya, Gibran
Rakabuming Raka, yang menjadi Wakil Presiden pertama yang melakukan kunjungan
serupa pada 21 Juni 2026.Bupati Asmat, Thomas Eppe Safanpo, menyampaikan rasa syukur
dan terima kasih yang mendalam atas perhatian para pemimpin nasional. Ia menegaskan bahwa kehadiran keduanya bukan sekadar
kunjungan biasa, melainkan wujud nyata perhatian negara terhadap pembangunan
dan kesejahteraan masyarakat di wilayah paling timur Indonesia. “Pak Jokowi adalah presiden pertama yang datang ke sini, dan
Bapak Gibran adalah wakil presiden pertama. Ini menjadi kebanggaan tersendiri
bagi kami,” ujarnya.Dalam kunjungan tersebut, Thomas juga memperlihatkan motor
listrik berwarna merah dengan pelat nomor RI 1 yang pernah dikendarai Jokowi
saat berkeliling Agats pada tahun 2018. Kendaraan tersebut kini dipajang di
Museum Kebudayaan dan Kemajuan sebagai benda bersejarah. Motor itu menjadi pengingat bahwa kunjungan Jokowi kala itu
meninggalkan banyak kenangan, termasuk peninjauan pembangunan 114 unit rumah
khusus untuk warga setempat.Gibran dalam kunjungannya juga menyempatkan diri meninjau
berbagai fasilitas dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Kehadirannya
melengkapi sejarah panjang perhatian pemerintah pusat terhadap Asmat. Kini, jejak kepemimpinan yang ditorehkan menjadi harapan
baru agar pembangunan di wilayah ini terus berlanjut, menyentuh berbagai aspek
kehidupan mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesejahteraan sosial. Penulis: Jid
Editor: GF
22 Jun 2026, 19:54 WIT
Pemerintah Provinsi Papua Tengah Gelar Evaluasi Perubahan RAPBD dan SILPA Dana Otsus
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Provinsi Papua
Tengah menggelar Forum Group Discussion (FGD) Evaluasi Perubahan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SILPA) Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur
(DTI) Pemerintah Kabupaten se-Papua Tengah Tahun Anggaran 2026. (22/6/26)Sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan oleh Asisten
III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Victor
Fun, menegaskan bahwa Dana Otonomi Khusus merupakan instrumen strategis yang
diberikan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan
kualitas pelayanan publik, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan
kesejahteraan Orang Asli Papua dan seluruh masyarakat Papua.Menurutnya, setiap rupiah dana yang dialokasikan harus
direncanakan, dikelola, dan dipertanggungjawabkan secara efektif, efisien,
transparan, serta akuntabel.“Pelaksanaan evaluasi Perubahan RAPBD serta perubahan
penggunaan Dana Otonomi Khusus pada hari ini menjadi sangat penting untuk
memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar
menjawab kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan prioritas pembangunan
daerah,” ujarnya.Ia mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten agar penyusunan
perubahan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran semata,
tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Adapun fokus penggunaan anggaran diarahkan pada
sektor-sektor prioritas, yaitu pendidikan yang berkualitas dan merata,
pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat, peningkatan ekonomi
masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas
wilayah, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat,
pemberdayaan Orang Asli Papua, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang
baik.Selain itu, sinergi antara Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten juga dinilai sangat penting dalam proses perencanaan dan
penganggaran. Setiap usulan kegiatan harus memiliki keterkaitan yang jelas
dengan target pembangunan daerah, indikator kinerja, serta visi pembangunan
Papua Tengah.Melalui evaluasi ini, pemerintah berharap seluruh program
dapat disempurnakan dan diharmonisasikan agar pelaksanaan pembangunan berjalan
lebih efektif serta memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat.Kepada tim evaluasi, Gubernur Papua Tengah juga berharap
proses pembahasan dilakukan secara produktif, profesional, dan konstruktif
dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh pihak untuk terus
bekerja dengan semangat kolaborasi, integritas, dan tanggung jawab demi
terwujudnya Papua Tengah yang maju, sehat, cerdas, produktif, dan berkeadilan.Kegiatan evaluasi tersebut diharapkan dapat berjalan dengan
lancar serta menghasilkan keputusan terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan
masyarakat Papua Tengah. Penulis: Bim
Editor: GF
22 Jun 2026, 19:47 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
