Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Wabup Mimika Buka Latsar CPNS: Tempa Karakter dan Integritas Pelayan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Timika – Sebanyak 528 putra-putri
terbaik daerah resmi mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Mimika Tahun 2026. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati
Mimika Emanuel Kemong di Gedung Tongkonan, sebagai langkah awal pembentukan
kualitas birokrasi daerah. Peserta terdiri dari 230 orang golongan II dan 298
orang golongan III yang akan ditempa menjadi aparatur negara yang andal.Emanuel Kemong menegaskan bahwa Latsar bukan sekadar syarat
administrasi, melainkan “kawah candradimuka” pembentukan karakter, mentalitas,
dan integritas. “Menjadi ASN adalah panggilan mengabdi, bukan sekadar
pekerjaan. Anda adalah wajah baru pelayanan publik Mimika yang akan menentukan
arah kemajuan daerah ke depan,” tegasnya. Ia mengingatkan agar peserta menjauhi perilaku indisipliner
dan gaya hidup yang tidak mencerminkan nilai aparatur negara.Pelatihan ini merupakan kerja sama BKPSDA Mimika dan BPSDM
Provinsi Papua, dengan total durasi 511 jam pelajaran. Kegiatan dibagi menjadi 21 hari pembelajaran klasikal di
kampus dan 30 hari penerapan di lingkungan kerja. Peserta akan mendalami
nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel,
kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.Emanuel menyampaikan harapan besar agar peserta mampu
menjadi agen perubahan yang tangguh menghadapi tantangan geografis, budaya, dan
kebutuhan pembangunan daerah. “Jadilah solusi bagi persoalan masyarakat, bukan menambah
masalah. Pegang teguh prinsip netralitas, jujur, dan bersih dari praktik
korupsi serta penyimpangan lainnya,” pesannya. Penulis: Jid
Editor: GF
16 Jun 2026, 16:47 WIT
Satgas Damai Cartenz 2026 Gelar Patroli Humanis, Pererat Kedekatan Dengan Warga Ilaga
Papuanewsonline.com, Puncak – Di tengah aktivitas masyarakat
yang berlangsung normal, personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2026
melaksanakan patroli humanis di wilayah Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua
Tengah, pada Minggu (14/6/2026). Kegiatan ini bukan sekadar mengawasi keamanan,
melainkan menjadi sarana interaksi langsung untuk membangun kedekatan dan rasa
kebersamaan antara aparat keamanan dengan warga setempat.Berjalan menyusuri lingkungan permukiman, petugas menyapa
warga, mengobrol santai dengan orang tua, dan bertegur sapa dengan anak-anak
yang antusias menyambut kedatangan mereka. Kehadiran yang ramah ini memberikan
ketenangan tersendiri bagi masyarakat. Dalam percakapan tersebut, personel juga mendengarkan
aspirasi dan memastikan seluruh kegiatan warga berjalan aman, tertib, dan tanpa
gangguan.Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol. Dr. Faizal
Ramadhani, menjelaskan bahwa pendekatan ini menjadi bagian penting dalam
menjaga stabilitas wilayah.“Keamanan tidak hanya ditentukan oleh penegakan hukum,
tetapi juga oleh kepercayaan yang tumbuh. Kami hadir untuk mendengar dan
menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, agar rasa aman terbentuk secara
alami,” ujarnya.Wakapolres Operasi, Kombes Pol. Adarma Sinaga, menambahkan
bahwa patroli ini mencerminkan pelayanan yang mengedepankan sisi kemanusiaan. Hubungan yang hangat dan saling memahami antara aparat dan
warga dinilai menjadi fondasi kuat dalam menciptakan situasi yang harmonis. Tanggapan positif dari masyarakat selama kegiatan juga
menunjukkan pendekatan ini mendapat sambutan baik. Penulis: Jid
Editor: GF
15 Jun 2026, 15:26 WIT
Karantina Papua Tengah Ikuti Latihan Menembak, Perkuat Sinergi Antar Instansi
Papuanewsonline.com, Timika – Badan Karantina Papua Tengah
bersama sejumlah instansi pemerintah dan mitra strategis mengikuti kegiatan
koordinasi yang digabungkan dengan pelatihan dan penyegaran keterampilan
menembak menggunakan senjata api dinas milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Tembak Mako Brimob Batalyon B Pelopor
Mimika, bertujuan meningkatkan kemampuan teknis, kedisiplinan, serta mempererat
kerja sama antarlembaga. (12/6/26)Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Pajak Pratama
Timika, Kepala Kantor Perbendaharaan Negara, Kepala Imigrasi, Kepala Balai
Kekarantinaan Kesehatan, Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan, serta
perwakilan PT Freeport Indonesia. Pelatihan ini dibimbing langsung oleh personel profesional
dari Mako Brimob Timika sebagai instruktur, guna memastikan seluruh rangkaian
kegiatan berjalan aman, tertib, dan sesuai prosedur yang berlaku.Kepala Karantina Papua Tengah, Anton Panji Mahendra,
menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi momen berharga untuk mempererat hubungan
kelembagaan. “Kegiatan ini bukan sekadar melatih keterampilan menembak,
tetapi juga sarana membangun kebersamaan, komunikasi, dan sinergi
antarinstansi,” ujarnya. Ia menekankan bahwa tantangan tugas di lapangan semakin
kompleks, sehingga kerja sama yang kokoh sangat dibutuhkan.Menurutnya, koordinasi yang baik akan mendukung pelaksanaan
tugas dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal. “Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat kepercayaan
antarlembaga, sehingga setiap tugas yang diemban dapat diselesaikan dengan
cepat, tepat, dan saling mendukung satu sama lain,” tambah Anton.Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen bersama
untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur. Penulis: Jid
Editor: GF
15 Jun 2026, 03:07 WIT
TPNPB Klaim Akun Whatsapp Dihapus, Sebut Pelanggaran Kebebasan Berekspresi
Papuanewsonline.com, Papua - Markas Besar Tentara Pembebasan
Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM mengeluarkan dokumen
seruan bertajuk "Rimba Raya" pada Selasa, 10 Juni 2025. Surat
bernomor NO: 80.010/S.PANG/MB TPNPB/X/EX/2025 itu ditandatangani Penanggungjawab
Nasional Komando Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM, Jendral Goliath Tabuni.Dalam surat setebal 1 halaman yang salinannya diterima
redaksi, TPNPB mengklaim akun WhatsApp bernama "Markas Pusat KOMNAS
TPNPB" beserta saluran TPNPB News dinonaktifkan secara sepihak.
Penghapusan itu disebut terjadi di seluruh wilayah, termasuk wilayah Selatan
dan Mayub Bukit Rara.TPNPB menilai tindakan tersebut sebagai "pelanggaran
HAM asasi" dan bentuk pembatasan kebebasan berpendapat. "Kolonial
Indonesia Melakukan Pelanggaran HAM Asasi dengan Menghapus Seluruh TPNPB News
Secara Sepihak," demikian tertulis dalam surat tersebut.Lebih lanjut, TPNPB menyatakan penghapusan akun itu
merugikan publik karena menutup akses informasi terkait situasi di Papua.
Pihaknya mengimbau wartawan, aktivis, dan masyarakat internasional untuk
berhati-hati terhadap informasi dari sumber yang tidak dapat diverifikasi
kebenarannya.Surat itu juga berisi imbauan kepada seluruh pengurus dan
pasukan TPNPB di 6 Komando Daerah Perlawanan agar tetap menjaga semangat
perjuangan. Selain itu, TPNPB mengajak masyarakat Papua Barat dan komunitas
internasional untuk mewaspadai disinformasi.Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum mendapatkan
konfirmasi resmi dari Kementerian Kominfo, Meta selaku pengelola WhatsApp, TNI,
maupun Polri terkait kebenaran klaim penghapusan akun tersebut. Upaya
konfirmasi ke pihak berwenang masih dilakukan.TPNPB-OPM merupakan kelompok bersenjata yang sejak lama
berseberangan dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah RI secara resmi
menganggap TPNPB sebagai kelompok separatis dan teroris. Penulis: Hend
Editor: GF
15 Jun 2026, 03:03 WIT
Dana Hibah Haji Rp1 Miliar Disorot, Pemuda Muslim Mimika Desak Transparansi Anggaran PPIHD
Papuanewsonline.com, Timika – Penggunaan dana hibah
operasional penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan publik. Pemuda Muslim
Mimika mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) segera memanggil Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah
(PPIHD) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana senilai Rp1 miliar yang
telah diterima.Dana tersebut merupakan separuh dari total alokasi APBD
sebesar Rp2 miliar yang dianggarkan untuk keperluan penyelenggaraan ibadah
tahun ini. (12/6/26) Ketua Pemuda Muslim Mimika, Arifin Letsoin menegaskan bahwa
dana yang bersumber dari kas daerah adalah milik rakyat, sehingga
pengelolaannya wajib transparan, akuntabel, dan sesuai aturan hukum yang
berlaku. Hingga saat ini, rincian penggunaan anggaran tersebut belum
disampaikan secara terbuka, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan di
masyarakat. “Publik berhak mengetahui untuk apa saja dana itu digunakan
dan bagaimana mekanisme pengelolaannya,” tegasnya.Sejumlah hal yang menjadi perhatian antara lain dugaan tidak
dilibatkannya bendahara dalam pengelolaan keuangan serta minimnya koordinasi
dengan Kementerian Haji. Kondisi ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik, sehingga perlu ada penjelasan yang jelas agar tidak
menimbulkan spekulasi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.Selain meminta klarifikasi dari PPIHD, pihaknya juga
mendorong DPRK Mimika menjalankan fungsi pengawasan dengan menggelar Rapat
Dengar Pendapat.Jika diperlukan, rapat tersebut dapat dilaksanakan secara
terbuka agar seluruh alur penggunaan dana dapat diketahui secara rinci dan
dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Penulis: Andi Ilham
Editor: GF
12 Jun 2026, 14:04 WIT
Kodim 1710/Mimika Mulai Bangun Enam Jembatan Garuda di Tiga Distrik
Papuanewsonline.com, Timika – Komando Distrik Militer
(Kodim) 1710/Mimika resmi memulai pembangunan enam unit Jembatan Garuda yang
tersebar di tiga wilayah, yakni Distrik Wania, Kuala Kencana, dan Mimika Timur.
Pekerjaan ditandai dengan upacara peletakan batu pertama sebagai wujud dukungan
TNI Angkatan Darat terhadap pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas
infrastruktur dan memperlancar akses masyarakat.Mewakili Komandan Kodim, Kapten Inf Teguh Heru Ponco
menjelaskan proyek ini bertujuan memperkuat hubungan antarwilayah dan
memudahkan aktivitas warga. Keberadaan jembatan yang layak diharapkan membawa dampak
luas, mulai dari kelancaran mobilitas, pertumbuhan ekonomi, hingga mempermudah
akses ke fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.“Pembangunan ini merupakan bentuk kepedulian TNI untuk
meringankan beban masyarakat. Kami berharap nantinya akses perjalanan menjadi
lebih aman dan cepat, sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Mimika,”
ujarnya.Sementara itu, Kepala Distrik Wania, Ria Mandiwa,
menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden Republik Indonesia
dan Kepala Staf Angkatan Darat. Ia menyebutkan kehadiran jembatan ini telah lama ditunggu
warga untuk mengatasi kesulitan transportasi sehari-hari. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Jun 2026, 13:21 WIT
Bapenda dan Satlantas Mimika Lakukan Pendataan Menyeluruh Kendaraan Bermotor
Papuanewsonline.com, Timika – Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres
Mimika dan Samsat berencana melaksanakan pendataan menyeluruh terhadap seluruh
kendaraan bermotor di wilayah setempat. Kegiatan ini bertujuan memperbarui dan
merapikan basis data kendaraan guna mendukung pengelolaan administrasi yang
lebih tertib dan akurat. (12/6/26)Kepala Bapenda Mimika, Drs. Dwi Cholifah, menjelaskan
pendataan akan dilakukan secara bertahap. Minggu depan tim gabungan akan turun langsung ke lapangan,
dimulai dari wilayah dalam kota, menyusul pendataan yang sudah dilakukan di
Sempan, dilanjutkan ke Kwamki Narama. Petugas akan mencatat data kepemilikan, status pembayaran
pajak, hingga kendaraan yang masih menggunakan pelat nomor luar daerah.Informasi yang terkumpul nantinya akan diolah oleh Samsat
melalui sistem digital untuk memetakan kendaraan yang menunggak pajak maupun
yang memerlukan proses mutasi atau balik nama.Ia menegaskan kegiatan ini murni bersifat administratif,
bukan operasi penertiban. Tidak ada penarikan denda atau loket pembayaran di
tempat selama pendataan berlangsung.Setelah data lengkap dan dievaluasi, pemerintah akan
menyusun langkah lanjutan seperti sosialisasi dan imbauan pelunasan kewajiban,
atau operasi gabungan jika diperlukan. Dwi mengimbau masyarakat agar tidak panik dan memberikan
kerja sama yang baik saat petugas melakukan pencatatan di lingkungan
masing-masing. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Jun 2026, 13:16 WIT
Kesbangpol Mimika Sosialisasikan Aplikasi Sikepo, Usulkan Kenaikan Bantuan Parpol
Papuanewsonline.com, Timika – Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi Sistem Informasi Keuangan Partai
Politik atau SIKEPO di Hotel Cenderawasih 66. Kegiatan ini diikuti oleh
perwakilan dari sepuluh partai politik yang memperoleh kursi di DPRK Mimika
hasil Pemilu 2024. Selain memperkenalkan aplikasi baru, pertemuan ini juga
menjadi kesempatan untuk mengingatkan pentingnya penyelesaian laporan
pertanggungjawaban dana hibah yang telah diterima. (11/6/26)Sekretaris Badan Kesbangpol Mimika, Amelda Mince Rumayomi,
menjelaskan bahwa aplikasi SIKEPO dikembangkan untuk menjawab berbagai kendala
dalam pelaporan keuangan yang selama ini masih dilakukan secara manual. Sistem digital ini diharapkan dapat mempermudah proses
administrasi, mengurangi keterlambatan, serta meminimalkan kekurangan dokumen.
Dengan adanya aplikasi ini, pengelolaan keuangan partai diharapkan menjadi
lebih tertib, rapi, dan mudah dipantau.Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula bahwa pemerintah
daerah tengah mengusulkan kenaikan besaran bantuan keuangan partai politik. Jika sebelumnya ditetapkan sebesar Rp10.000 per suara sah,
kini diusulkan naik menjadi Rp50.000. Usulan tersebut saat ini masih dalam
tahap pembahasan dan menunggu persetujuan resmi dari Pemerintah Provinsi Papua
Tengah. Amelda menegaskan bahwa jika disetujui, kenaikan ini harus
diimbangi dengan peningkatan kedisiplinan dalam menyampaikan laporan penggunaan
dana.Terkait kewajiban pertanggungjawaban, Amelda menyebut masih
ada satu partai politik yang belum menyerahkan laporannya.Keterlambatan ini dipahami terjadi karena adanya pergantian
kepengurusan menyusul meninggalnya ketua sebelumnya, sehingga memerlukan waktu
untuk menata kembali administrasi. Meski demikian, pihaknya tetap berharap proses tersebut
segera diselesaikan mengingat dana bantuan merupakan amanah publik yang wajib
dipertanggungjawabkan.Melalui sosialisasi ini, Kesbangpol Mimika berharap seluruh
partai politik dapat memahami dan memanfaatkan aplikasi SIKEPO secara optimal. Peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan partai menjadi kunci utama agar kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga politik semakin terjaga dan demokrasi di daerah dapat berjalan dengan
sehat dan teratur. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Jun 2026, 12:48 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
