Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Mimika Bagai Rumah Konflik, Yohanes Kemong: Kepemimpinan Johanes Rettob Gagal Total
Papuanewsonline.com, Mimika - Kabupaten Mimika selama dua tahun terakhir di bawah kepemimpinan Bupati Johanes Rettob dinilai gagal total dan telah berubah menjadi rumah konflik.Penilaian keras itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Yohanes Kemong. Menurutnya, Mimika hari ini menjadi panggung berbagai persoalan yang tak kunjung diselesaikan."Mimika bagaikan rumah konflik. Mulai dari aksi begal, pencurian sepeda motor, hingga keributan di mana-mana. Ini potret kegagalan kepemimpinan," tegas Yohanes Kemong kepada wartawan, Rabu.Kondisi terbaru, hari ini di SP2 terjadi aksi bakar ban di jalan raya. Massa menuntut Bupati turun langsung menyelesaikan persoalan. Aksi itu menurut Kemong adalah puncak dari keresahan panjang masyarakat."Di mana-mana mulai terjadi keresahan. Di warung kopi orang bicara tentang lemahnya Bupati. Di kantor-kantor yang dibahas adalah kelemahan kepemimpinan Bupati. Di berbagai tempat masyarakat menilai kinerja Bupati lemah. Ini fakta di lapangan," ujarnya tajam.Yohanes Kemong menilai ada enam kelemahan fatal Johanes Rettob: lemah kepemimpinan, lemah kebijakan, kurang hadir di daerah, lemah pengawasan, lemah ketegasan dalam birokrasi, dan lemah dalam semua aspek pemerintahan."Bupati lebih banyak di luar daerah. Datang empat hari lalu, kembali lagi. Datang lima hari lalu, kembali lagi. Kerjanya pergi ke Makassar, Yogyakarta, Jakarta, Bali, hingga Jayapura. Padahal dia punya tanggung jawab terhadap rakyat dan wilayah yang dipimpinnya. Mimika dibiarkan tanpa nahkoda," kritiknya.Tak hanya itu, pengelolaan anggaran juga disorot. Kemong menyebut SILPA besar, anggaran tidak diawasi dengan baik, dan program-program dipertanyakan keberadaannya."Sebagai anak daerah sekaligus anggota DPR yang bisa melihat, mengawasi dan menilai langsung, saya sangat menyayangkan kepemimpinan Johanes Rettob. Ini sangat memprihatinkan," katanya.Menurutnya, kekecewaan masyarakat sudah meluap. Diskusi di warung kopi, keluhan di jalan-jalan, hingga video-video kekecewaan di media sosial menjadi bukti bahwa rakyat sudah muak.Kemong juga menyoroti lemahnya peran Wakil Bupati yang dinilai tidak diberi kewenangan cukup untuk mengambil langkah di saat Mimika krisis kepemimpinan."Dalam kondisi seperti ini, sangat sulit bagi Wakil Bupati mengambil langkah apabila kewenangannya terbatas. Semua dikunci," ungkapnya.Lebih keras lagi, Kemong membongkar dugaan monopoli proyek."Proyek-proyek lebih banyak dikuasai oleh keluarga Bupati, tim sukses, maupun pihak-pihak tertentu. Kondisi ini bahkan lebih buruk dibandingkan pemerintahan sebelumnya yang pernah kami kritik," tegasnya.Situasi ini dinilai sangat berbahaya bagi masa depan Mimika. Karena itu, Yohanes Kemong mengajak masyarakat Mimika, terutama anak-anak Papua yang peduli, untuk bersatu dan menyelamatkan Mimika."Saya mengajak masyarakat tetap bersatu dan sampaikan aspirasi secara damai sesuai prinsip demokrasi. Sampaikan aspirasi kepada DPR agar kami tindak lanjuti sesuai kewenangan, termasuk jika muncul mosi tidak percaya atau langkah politik lainnya," ujarnya.Ia menegaskan DPR siap menggunakan hak konstitusionalnya jika ada desakan kuat dari rakyat."Bawakan aspirasi itu ke DPR. Jika ada desakan masyarakat, kami bisa bentuk panitia angket sesuai aturan yang berlaku. Berbagai mekanisme demokrasi bisa ditempuh. Yang bisa selamatkan Mimika adalah masyarakat Mimika sendiri," pungkasnya.Menurut Yohanes Kemong, jika Bupati terus absen dan tidak tegas, Mimika akan semakin tidak terkendali dan konflik horizontal akan terus meledak di berbagai distrik.Penulis: Jid Editor: OF
06 Agu 2026, 19:22 WIT
128 Ribu Orang "War" Undangan Upacara HUT RI ke-81 di Istana Merdeka
Papuanewsonline.com, Jakarta - Minat masyarakat menghadiri Upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka tahun ini membludak. Hanya dalam hari pertama pembukaan, 128.331 orang telah mendaftar untuk memperebutkan undangan secara daring.Data itu dihimpun per Rabu (5/8/2026). Pendaftar berasal dari 36 provinsi di dalam negeri dan 14 negara di luar negeri. Angka tersebut menunjukkan antusiasme publik untuk menyaksikan langsung peringatan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026.Mensesneg Apresiasi Semangat KebangsaanMenteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi selaku Ketua Panitia Negara mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat."Tingginya minat masyarakat mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk menyaksikan secara langsung Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka," ujar Prasetyo dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga yang telah mengikuti pendaftaran.Pendaftaran Tahap Berikutnya Dibuka Hari IniSeiring besarnya jumlah pendaftar, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum mendapatkan undangan pada gelombang pertama.Pemerintah memastikan kuota masih akan dibuka lagi. Pendaftaran "war" undangan tahap selanjutnya dijadwalkan dibuka pada Kamis (6/8/2026).Mensesneg mengimbau masyarakat memantau informasi resmi dari Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Presiden terkait jadwal, kuota, dan mekanisme pendaftaran. Ia juga meminta warga mengikuti ketentuan yang berlaku agar proses berjalan tertib.Sebagai catatan, sistem pendaftaran online undangan HUT RI memang dibuka setiap tahun dengan kuota terbatas. Pada HUT ke-80 tahun lalu, tercatat 142 ribu pengguna ikut dalam pendaftaran tambahan Penulis: HendrikEditor: OF
06 Agu 2026, 13:29 WIT
Wamendagri Ribka Haluk: Tim Pusat Segera Turun ke Jayapura Usut Kasus Keracunan MBG
Papuanewsonline.com, Jayapura – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk memastikan pemerintah pusat akan segera mengirimkan tim gabungan ke Kabupaten Jayapura untuk menelusuri secara langsung dugaan kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa pasca mengonsumsi Program Makan Bergizi Gratis. Langkah ini diambil guna menemukan penyebab pasti sekaligus mengevaluasi keseluruhan pelaksanaan program agar insiden serupa tidak terulang kembali.“Kami akan turun langsung ke lokasi untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Sejauh ini laporan masih bersifat dugaan, sehingga verifikasi menyeluruh di lapangan sangat diperlukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar berlandaskan fakta yang akurat,” ujar Ribka di Jakarta, Rabu (5/8/2026).Tim yang diterjunkan merupakan gabungan lintas instansi, meliputi perwakilan Badan Gizi Nasional, Kementerian Dalam Negeri, serta lembaga terkait lainnya. Kehadiran mereka bertujuan mendapatkan gambaran utuh mengenai peristiwa yang terjadi sekaligus merumuskan perbaikan yang diperlukan dalam sistem pelayanan program tersebut.Sebelumnya, puluhan siswa di Distrik Depapre dilaporkan jatuh sakit setelah mengikuti kegiatan makan bersama dalam program pemerintah. Pemerintah daerah bersama tenaga kesehatan telah melakukan penanganan medis terhadap korban, sementara pihak kepolisian juga telah mengamankan sejumlah sampel untuk penyelidikan lebih lanjut.Penulis: JidEditor: OF
06 Agu 2026, 13:17 WIT
Wamendagri Ribka Haluk: Segera Tuntaskan Penyaluran Dana Otsus Tahap II 2026 Secara Akuntabel
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengingatkan seluruh pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota se-Tanah Papua untuk segera merampungkan penyaluran Dana Otonomi Khusus Tahap II Tahun Anggaran 2026. Langkah ini mutlak diperlukan agar anggaran tersebut benar-benar tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mempercepat pembangunan di wilayah Papua. (5/8/26) Dalam rapat evaluasi yang juga dihadiri Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua Velix Wanggai, Ribka menegaskan pemerintah terus memperbaiki tata kelola melalui evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran dan penggunaan dana. “Kita harus melakukan perbaikan agar Dana Otsus benar-benar berdampak dan dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita di Tanah Papua,” ujarnya.Ia menegaskan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait pedoman penggunaan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur sudah diterima seluruh daerah, sehingga tidak ada alasan lagi terkendala petunjuk teknis. Meski penyaluran Tahap I berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya, penyaluran Tahap II yang seharusnya tuntas Juni lalu masih tertunda di sejumlah tempat akibat kendala administrasi.Ribka meminta pemerintah daerah segera melengkapi persyaratan yang belum lengkap.Selain itu, pengawasan internal harus diperkuat sejalan dengan transparansi publik, sejalan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan KPK guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. “Masyarakat berhak tahu ke mana anggaran digunakan dan apa hasilnya,” tegasnya.Penulis: JidEditor: OF
06 Agu 2026, 13:12 WIT
Menko Polkam Tegaskan Kehadiran TNI-Polri di Papua Murni Demi Lindungi Masyarakat
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan bahwa keberadaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Papua sepenuhnya ditujukan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan menanggapi berbagai dinamika keamanan yang belakangan terjadi dan sempat menelan korban jiwa di kalangan warga sipil.Dalam keterangannya di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (5/8/2026), Djamari menjelaskan setiap langkah pengamanan yang dilakukan aparat senantiasa difokuskan untuk menciptakan rasa aman, menjaga stabilitas wilayah, serta mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi. “Segala upaya yang dilaksanakan TNI dan Polri di sana adalah bentuk nyata perlindungan negara bagi saudara-saudara kita yang tinggal di tanah Papua,” tegasnya.Pemerintah memahami bahwa ketenangan masyarakat menjadi prioritas utama di tengah berbagai tantangan yang ada. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil tidak hanya bersifat pengamanan semata, melainkan juga mengedepankan upaya pendekatan humanis agar kehadiran aparat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga sehari-hari.Djamari mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling bersinergi dan mempercayai bahwa setiap tindakan aparat selalu berpedoman pada aturan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Pemerintah terus berupaya menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara yang bijak, adil, dan mengutamakan kepentingan bersama.Penulis: JidEditor: OF
06 Agu 2026, 13:03 WIT
KRI Mata Bongsang-873 Berlayar, Kodaeral X Jayapura Kawal Ekspedisi Rupiah Berdaulat ke Wilayah 3T
Papuanewsonline.com, Jayapura – Komando Daerah Angkatan Laut X Jayapura menegaskan komitmen kuatnya mengawal penyaluran uang rupiah layak edar hingga ke pulau-pulau terdepan, terluar, dan terpencil di tanah Papua melalui pelaksanaan Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026. Komandan Kodaeral X Jayapura Mayjen TNI (Mar) Sugianto menyatakan sinergi bersama Bank Indonesia adalah wujud nyata kehadiran negara menjamin kedaulatan sekaligus pemerataan pelayanan publik.“Rupiah bukan sekadar alat tukar, melainkan simbol identitas bangsa dan cerminan kedaulatan NKRI yang harus dirasakan keberadaannya di setiap jengkal wilayah nusantara,” tegas Sugianto di Jayapura, Rabu (5/8/2026). Pada Selasa (4/8), KRI Mata Bongsang-873 resmi berangkat menjalankan misi ke lima wilayah terpencil dengan rute melintasi Pulau Pai, Owi, Numfoor, Bepondi, Yapen hingga Biak, menempuh jarak sekitar 625 mil laut.Seluruh prajurit yang bertugas telah diperintahkan bekerja penuh tanggung jawab, mengutamakan keselamatan serta mematuhi prosedur ketat selama pelayaran. Selain menjaga keamanan jalur distribusi, personel juga diminta memberikan pelayanan terbaik kepada tim Bank Indonesia dan masyarakat setempat agar perputaran uang yang layak berjalan lancar dan aman.Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa wilayah terluar tidak boleh terasing dari akses ekonomi resmi negara. Keterjangkauan mata uang negara menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dan peduli pada nasib saudara-saudaranya yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.Penulis: JidEditor: OF
06 Agu 2026, 12:57 WIT
Kemenko Polkam Selaraskan Persepsi Partai Politik Jelang Pengukuran IIPP 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggelar rapat koordinasi sosialisasi dan bimbingan teknis pengukuran Indeks Integritas Partai Politik Tahun 2026 pada Selasa (4/8/2026). Kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman seluruh pihak terkait metode, indikator, serta tahapan pelaksanaan agar berjalan objektif dan transparan.Acara dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam Brigjen TNI Haryadi, dengan kehadiran perwakilan BRIN selaku lembaga pelaksana, seluruh partai politik yang duduk di parlemen, serta kementerian dan lembaga terkait. Forum ini menjadi langkah awal memperkuat kerja sama demi menjamin proses berjalan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.“Indeks Integritas Partai Politik adalah instrumen strategis untuk mendorong tata kelola partai yang terbuka, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Sinergi antara pemerintah, lembaga pengukur, dan partai politik sangat dibutuhkan agar data yang dihasilkan kredibel dan menjadi dasar perbaikan kualitas demokrasi kita,” ujar Haryadi.Pengisian kuesioner oleh partai politik akan dilaksanakan pada 17 hingga 31 Agustus 2026, dilanjutkan tahap verifikasi, pembahasan hasil, hingga pengumuman resmi pada Desember tahun ini. Kemenko Polkam menegaskan komitmen mengawal seluruh proses agar berjalan tepat waktu dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi kemajuan sistem kepartaian nasional.Penulis: JidEditor: OF
06 Agu 2026, 12:51 WIT
Mimika Innovation Week 2026 Masuki Tahap Presentasi, 19 Inovasi Terbaik Bersaing
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mimika resmi meluncurkan Tahap II Mimika Innovation Week 2026, di mana 19 inovasi unggulan hasil seleksi dari berbagai kategori memaparkan gagasan mereka di hadapan dewan juri. Kegiatan berlangsung selama tiga hari mulai Rabu hingga Jumat (5–7/8) di Ruang Rapat Kantor Bapenda Mimika. Pelaksana Tugas Kepala BRIDA Mimika Darius Sabon Rain menjelaskan penilaian tidak hanya menyoroti kebaruan dan kreativitas ide, melainkan juga manfaat nyata, dampak bagi pelayanan publik, keberlanjutan, potensi replikasi, serta kekuatan kolaborasi dalam pelaksanaannya. Dewan juri terdiri dari perwakilan Kementerian PANRB, Kemendagri, unsur pimpinan daerah, serta akademisi Institut Jambatan Bulan Timika.“Kegiatan ini bukan sekadar perlombaan, melainkan gerakan bersama menumbuhkan budaya inovasi di lingkungan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dunia usaha, hingga masyarakat luas,” tegas Darius. Para finalis berasal dari perangkat daerah, Puskesmas, sekolah, instansi vertikal, ormas, maupun BUMD, mencerminkan semangat kolaborasi lintas sektor. Jadwal presentasi dibagi berdasarkan kategori: hari pertama untuk perangkat daerah, Puskesmas dan ormas; hari kedua untuk sekolah, instansi vertikal dan BUMD; serta hari ketiga untuk kategori pelayanan publik lainnya. BRIDA menegaskan inovasi tidak boleh berhenti di atas kertas, melainkan harus menjadi solusi nyata yang meningkatkan kualitas pelayanan dan daya saing daerah.Penulis: JidEditor: OF
06 Agu 2026, 12:17 WIT
Pertamina Ganti Biosolar B40 Jadi B50 di Mimika, Harga Tetap Rp6.800 Per Liter
Papuanewsonline.com, Mimika – Pertamina Patra Niaga Regional Papua-Maluku resmi memberlakukan penyaluran Biosolar B50 menggantikan jenis sebelumnya Biosolar B40 di seluruh Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mulai Kamis (6/8/2026). Bahan bakar ini akan didistribusikan ke empat SPBU yang beroperasi di wilayah tersebut dengan harga tetap sama, yaitu Rp6.800 per liter.Sales Branch Manager Pertamina Rayon II Papua Tengah Junaedi Kalla menjelaskan kapal pengangkut bahan bakar tersebut telah tiba di Jobber Pomako, dan penyaluran perdana ke lokasi penjualan akan dilakukan secara bertahap mulai hari ini. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang diresmikan pada 9 Juli 2026 lalu. Biosolar B50 terdiri dari campuran 50 persen minyak sawit dalam bentuk FAME dan 50 persen solar murni, berbeda dengan B40 yang hanya mencampurkan 40 persen minyak sawit. Penambahan porsi minyak sawit ini bertujuan mengurangi ketergantungan negara terhadap impor bahan bakar minyak hingga sepuluh persen lebih rendah dibandingkan sebelumnya.Pihak Pertamina menjamin kualitas dan keamanan produk telah melalui serangkaian uji coba oleh Balai Besar Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) serta BPH Migas. “Masyarakat tidak perlu khawatir, meski komposisi berubah, kualitas dan daya pakai tetap terjaga baik, bahkan harga tetap sama dan masih mendapat dukungan subsidi pemerintah,” tegas Junaedi.Penulis: JidEditor: OF
06 Agu 2026, 12:15 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
