Redaksi Papuanewsonline.com Hubungi Kami Ketentuan Penggunaan Kebijakan Privasi UU Pers dan Pedoman Media Siber
logo-website
Sabtu, 09 Mei 2026,  WIT
Berita Pilihan Redaksi HOT Politik dan Pemerintahan Pendidikan dan Kesehatan Home Hukrim Ekonomi Seni dan Budaya Olahraga Forum
BREAKING NEWS
Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital Enam Warga Sipil Ditembak Di Tembagapura, Aktivis Deby Santoso Desak Proses Hukum Transparan Direktur Law Firm Golda: Transaksi Perkara Di Timika Semakin Subur, Masyarakat Miskin Jadi Korban BADKO HMI Papua Dukung Penertiban Tambang Ilegal oleh Gubernur Papua Tengah DPR Papua Tengah, Mimika dan Puncak Bentuk Tim Khusus Tangani Konflik Kwamki Narama Kejati Papua Mandul Tetapkan Yunus Wonda Jadi Tersangka, Mahasiswa Kembali Geruduk Kejagung
BERITA TAG Pemerintahan Homepage
Biaya Logistik Nasional Masih Tinggi, Kemenhub Pacu Integrasi Multimoda dan Digitalisasi Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) terus mendorong percepatan integrasi transportasi multimoda dan digitalisasi logistik nasional sebagai langkah strategis menekan biaya logistik Indonesia yang masih mencapai 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Risal Wasal, saat menghadiri kegiatan Launching Supply Chain Indonesia Exhibition & Conference 2026 di Westin Jakarta, Kamis (30/4/2026). Menurutnya, tingginya biaya logistik masih menjadi tantangan besar dalam meningkatkan daya saing nasional di tingkat global.“Biaya logistik kita masih relatif tinggi, dan ini menjadi tantangan utama bagi daya saing nasional. Karena itu, integrasi transportasi multimoda harus menjadi strategi utama dalam sistem distribusi barang,” ujar Risal.Ia menjelaskan, sektor transportasi dan pergudangan saat ini memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data terbaru, sektor tersebut berkontribusi sekitar 6,16 persen terhadap PDB dengan pertumbuhan mencapai 8,98 persen pada triwulan IV tahun 2025, tertinggi dibandingkan sektor lainnya.Meski menunjukkan pertumbuhan positif, Risal mengakui masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu dibenahi. Mulai dari rendahnya integrasi antarwilayah, tingginya ketergantungan pada moda transportasi darat, hingga ketimpangan distribusi barang dan kepadatan lalu lintas di kawasan perkotaan.Menurutnya, penguatan sistem angkutan multimoda menjadi salah satu solusi utama untuk menjawab berbagai persoalan tersebut. Sistem ini dinilai mampu menghubungkan berbagai moda transportasi dalam satu layanan terpadu yang lebih efisien dan fleksibel.“Angkutan multimoda mampu mengintegrasikan berbagai moda transportasi dalam satu sistem layanan. Ini bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam pengiriman barang,” jelasnya.Risal menegaskan, penerapan sistem multimoda dapat memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi biaya dan waktu distribusi barang. Bahkan, pendekatan tersebut diproyeksikan mampu memangkas biaya logistik hingga 25 persen dan meningkatkan efisiensi waktu pengiriman sampai 30 persen.“Dengan pendekatan multimoda, kita bisa menurunkan biaya logistik hingga sekitar 25% dan meningkatkan efisiensi waktu pengiriman hingga 30%. Ini angka yang sangat signifikan untuk mendorong daya saing,” tegas Risal.Selain integrasi moda transportasi, pemerintah juga terus mempercepat transformasi digital di sektor logistik melalui implementasi National Logistic Ecosystem (NLE). Program ini disebut mampu meningkatkan efisiensi proses logistik antara 24,6 hingga 49,5 persen melalui penyederhanaan layanan dan integrasi data nasional.Di sisi lain, pemerintah turut memperkuat konektivitas logistik nasional melalui berbagai program strategis seperti Tol Laut dengan 41 trayek aktif, pengembangan angkutan kargo udara perintis, hingga integrasi jaringan logistik berbasis kereta api dan pelabuhan.Dalam kesempatan tersebut, Risal juga menyoroti pengembangan konsep layanan on call logistics yang dinilai relevan untuk menjawab tantangan distribusi di wilayah terpencil, kepulauan, dan kawasan 3TP seperti Papua dan Maluku.“Kita mulai mengarah pada sistem logistik yang lebih fleksibel melalui konsep on call, di mana layanan transportasi disediakan sesuai kebutuhan lokasi dan waktu. Ini penting untuk menjawab tantangan distribusi di wilayah seperti Maluku, Papua, dan daerah 3TP,” ujarnya.Ia menilai, transformasi logistik nasional tidak dapat dilakukan melalui langkah-langkah kecil semata, melainkan membutuhkan perubahan besar yang terintegrasi dari sisi transportasi, digitalisasi, hingga tata kelola data nasional.“Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan perbaikan incremental. Kita membutuhkan lompatan strategis melalui integrasi multimoda, digitalisasi menyeluruh, dan tata kelola data nasional untuk menurunkan biaya logistik menuju kisaran yang lebih kompetitif,” tegasnya.Risal juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem logistik nasional yang kuat dan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan transformasi logistik tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga keterlibatan dunia usaha dan asosiasi.“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong kolaborasi dan inovasi agar sistem logistik nasional menjadi lebih efisien, andal, dan berdaya saing global,” tutup Risal. Kegiatan Supply Chain Indonesia Exhibition & Conference 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat integrasi transportasi multimoda sekaligus mempercepat transformasi logistik nasional di tengah meningkatnya kebutuhan distribusi barang dan dinamika perdagangan global yang semakin kompetitif. (GF) 01 Mei 2026, 13:38 WIT
Kecewa Sulit Ditemui, Warga Nduga Palang Bupati Yoas Beon Di Bandara Timika Papuanewsonline.com, Timika — Sejumlah warga Kabupaten Nduga melakukan aksi pemalangan terhadap Bupati Nduga Yoas Beon di Bandara Moses Kilangin, Timika. Aksi protes ini dipicu kekecewaan masyarakat yang mengaku sulit bertemu langsung dengan kepala daerah mereka.Menurut keterangan warga, Bupati Yoas Beon dinilai jarang berada di wilayah Nduga dan lebih sering di luar daerah. Kondisi itu membuat masyarakat kesulitan menyampaikan aspirasi secara langsung. Ketegangan akhirnya berujung pada aksi pemalangan sebagai bentuk protes. Dalam video yang beredar di aplikasi tik-tok warga menyampaikan kelu kesa mereka terhadap Bupati Yoas Beon.Selain soal kehadiran, warga juga menyoroti sejumlah janji Bupati Yoas Beon yang dinilai belum terealisasi. Mereka menyebut bupati kerap menghindar saat diminta penjelasan.Ironisnya, Bupati Yoas Beon sebelumnya menegaskan agar seluruh pegawai pemerintah harus berada dan bekerja di Kabupaten Nduga. Pernyataan itu justru menuai kritik karena dianggap tidak sejalan dengan kondisi bupati sendiri yang dinilai tidak menetap di wilayah tersebut.Aksi pemalangan di bandara berlangsung dengan pengawasan aparat keamanan dan sempat menarik perhatian publik di Timika.Hingga berita ini di terbitkan Kabag Humas Setda Nduga terkait aksi tersebut belum memberikan keterangan resmi, papapuanewsonline,com masih berupaya meminta tanggapan Bupati Yoas Beon maupun perwakilan Pemkab Nduga.Masyarakat berharap ada perubahan sikap dari pemerintah daerah, khususnya keterbukaan dan kehadiran pemimpin di tengah warga. Penulis: Hendrik Editor: GF 01 Mei 2026, 13:28 WIT
Krisis Tata Kelola Mimika: Kepala Kampung Purna Tugas, Proyek Air Bersih Di Iwaka Disebut Gagal Papuanewsonline.com, Mimika - Pemerintahan tingkat kampung di Kabupaten Mimika tengah menghadapi kekosongan kepemimpinan serius. Seluruh kepala kampung dilaporkan berstatus purna tugas sejak Januari hingga Mei 2026 karena tidak ada perpanjangan Surat Keputusan dari pemerintah daerah.Ketua Komunitas Pemuda Kei, Edoardus Rahawadan, menegaskan kondisi itu berdampak langsung pada terhentinya roda pemerintahan kampung. "Seluruh desa atau kampung di Mimika kini mengalami kekosongan kepemimpinan," kata Edoardus, usai meninjau Kampung Iwaka.Menurut Edoardus, kekosongan ini memicu kekhawatiran warga terkait pelayanan publik, pengelolaan dana desa, hingga stabilitas sosial di tingkat akar rumput. Sejumlah tokoh masyarakat mendesak pemerintah kabupaten segera mengambil langkah darurat untuk mengisi kekosongan tersebut.Proyek Air Bersih DisorotSelain krisis kepemimpinan, proyek penyediaan air bersih di Desa Iwaka juga menjadi sorotan. Edoardus menyebut proyek yang digembar-gemborkan Pemkab Mimika itu gagal. "Saya lihat beberapa titik air bersih di Desa Iwaka, ternyata itu proyek gagal. Pipa airnya sudah karat dan sampai hari ini masyarakat masih menanti hujan," ujarnya.Ia menilai proyek air bersih di wilayah pesisir Mimika tidak memberi manfaat nyata. "Masyarakat masih bersandar pada air hujan. Ini proyek gagal dan hanya memperkaya pemerintah serta kontraktor," kata Edoardus.Warga di beberapa kampung pesisir seperti Ipaya, Paripi, dan Yaraya disebut masih mengandalkan air hujan sebagai sumber air minum sehari-hari. “Kami masih minum air hujan. Tidak ada perubahan meskipun proyek air bersih sudah lama dijanjikan,” kata salah satu warga pesisir yang enggan disebut namanya.Polemik Sekretaris Desa IwakaDalam uji petik di Kampung Iwaka, muncul keluhan warga terkait penunjukan aparatur kampung. Warga mempertanyakan adanya pendatang yang dinilai memaksakan diri menjabat sebagai Sekretaris Desa Iwaka. “Mengapa orang dari luar harus dipaksakan menjadi Sekretaris Desa, sementara masih banyak anak asli kampung yang mampu?” ungkap seorang tokoh masyarakat setempat.Edoardus menilai persoalan ini menambah daftar panjang tantangan tata kelola pemerintahan di Mimika, mulai dari krisis kepemimpinan, kegagalan program infrastruktur dasar, hingga konflik sosial terkait representasi masyarakat lokal.Hingga berita ini diturunkan, papuanewsonline,com. masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari Pemkab Mimika terkait kekosongan kepala kampung, evaluasi proyek air bersih, dan polemik penunjukan Sekdes Iwaka.Masyarakat berharap pemerintah daerah segera memberi klarifikasi dan solusi konkret untuk memastikan stabilitas pemerintahan serta terpenuhinya hak dasar warga. Penulis: Hendrik Editor: GF 01 Mei 2026, 11:47 WIT
ASN Komcad Digembleng di Brigif 1 Marinir, Menhan Tekankan Semangat Bela Negara Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, melakukan kunjungan kerja ke Brigif 1 Marinir, Cilandak, Jakarta, Rabu (29/4/2026), untuk meninjau pelaksanaan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian dan lembaga.Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat semangat bela negara di kalangan ASN. Sebanyak 280 peserta dari 16 kementerian dan lembaga saat ini tengah mengikuti pendidikan dan pelatihan Komcad yang dipusatkan di Brigif 1 Marinir.Peserta berasal dari berbagai instansi strategis, di antaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, hingga Kementerian Kehutanan.Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Menhan menyaksikan secara langsung demonstrasi keterampilan yang ditampilkan para peserta. Demonstrasi meliputi peragaan baris-berbaris (PBB) hingga simulasi penanganan huru hara yang memperlihatkan peningkatan disiplin dan kekompakan para peserta selama mengikuti pelatihan.Dalam arahannya, Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa pendidikan Komcad bagi ASN bukan untuk menjadikan aparatur negara bersifat militeristik. Menurutnya, pelatihan tersebut bertujuan membentuk karakter kebangsaan yang kuat dan meningkatkan kualitas pengabdian ASN kepada negara.“ASN yang mendapatkan pembekalan sebagai Komcad diharapkan mampu menjadi kekuatan penguat bagi Komponen Utama, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI),” tegas Menhan di hadapan peserta pelatihan.Ia juga menekankan bahwa kementerian dan lembaga merupakan pilar strategis dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, ASN dinilai perlu memiliki mentalitas bela negara yang dilandasi nilai nasionalisme, patriotisme, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan publik.“Pendidikan Komcad ini bukan untuk membentuk ASN menjadi militeristik, melainkan untuk menanamkan karakter kebangsaan yang kuat, disiplin, kekompakan, serta semangat pengabdian,” ujar Sjafrie.Menurut Menhan, nilai-nilai tersebut tidak dapat terbentuk secara instan, melainkan membutuhkan proses panjang, komitmen, dan kesungguhan dari setiap peserta selama mengikuti pendidikan dan latihan.Sjafrie juga mengapresiasi perkembangan peserta selama menjalani pelatihan. Ia menilai terdapat perubahan positif terutama pada aspek kedisiplinan, kekompakan, dan semangat kebersamaan yang semakin terlihat di lingkungan pendidikan Komcad.Selain itu, Menhan menilai keberagaman latar belakang peserta dari berbagai kementerian dan lembaga menjadi simbol nyata semangat Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan tersebut justru dinilai memperkuat persatuan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.Dalam kesempatan itu, Menhan kembali mengingatkan pentingnya integritas dan tanggung jawab ASN kepada masyarakat. Ia menegaskan seluruh fasilitas negara, termasuk pelatihan yang dijalani peserta, bersumber dari rakyat sehingga harus dibalas dengan pengabdian terbaik.“Seluruh fasilitas, termasuk pelatihan yang dijalani, bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk memberikan pengabdian terbaik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” katanya.Menhan berharap seluruh peserta mampu menjadi teladan di lingkungan kerja masing-masing setelah menyelesaikan pelatihan. ASN Komcad diharapkan memiliki disiplin tinggi, integritas kuat, serta mampu mendukung penguatan bela negara di setiap instansi pemerintah. Di akhir kegiatan, Sjafrie menyampaikan apresiasi kepada jajaran Korps Marinir yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut. Ia menilai profesionalisme para pelatih dan penyelenggara menjadi faktor penting keberhasilan Latsarmil Komcad ASN tahun ini. (GF) 30 Apr 2026, 15:24 WIT
Pemerintah Pastikan Negara Hadir untuk Korban Insiden KA Bekasi Timur Papuanewsonline.com, Bekasi — Pemerintah memastikan komitmennya untuk memberikan penanganan maksimal terhadap korban insiden kecelakaan kereta api yang terjadi di wilayah Stasiun Bekasi Timur. Dukungan tidak hanya difokuskan pada proses evakuasi dan perawatan korban, tetapi juga pendampingan bagi keluarga yang terdampak.Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat melakukan peninjauan kesiapan operasional Stasiun Bekasi Timur, Rabu (29/4/2026). Dalam kesempatan itu, Menhub menegaskan bahwa keselamatan dan penanganan korban menjadi prioritas utama pemerintah bersama seluruh pihak terkait.“Kami turut berduka cita kepada seluruh keluarga korban. Pemerintah memastikan tidak akan lepas tangan dalam penanganan ini, baik dari sisi perawatan di rumah sakit maupun dukungan melalui mekanisme asuransi,” ujar Menhub Dudy.Menurutnya, pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan seluruh proses penanganan berjalan cepat dan tepat. Pendataan korban hingga penyaluran bantuan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.Menhub menjelaskan, PT Jasa Raharja sejak hari pertama telah dilibatkan dalam proses identifikasi dan pendataan korban kecelakaan. Seluruh mekanisme santunan akan diproses sesuai aturan yang berlaku agar keluarga korban dapat segera menerima haknya.“Sejak hari pertama, Jasa Raharja telah terlibat dalam proses identifikasi dan pendataan korban. Untuk mekanisme santunan, akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.Usai melakukan peninjauan di Bekasi Timur, Menhub Dudy turut melakukan uji coba jalur menggunakan kereta rel listrik (KRL) menuju Stasiun Cikarang. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengecekan kesiapan operasional jalur yang sebelumnya terdampak insiden kecelakaan.Setibanya di Cikarang, Menhub melanjutkan agenda dengan mendatangi rumah salah satu korban meninggal dunia bernama Nurlaela. Dalam suasana penuh duka, Menhub menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga dan memastikan pemerintah hadir dalam proses pemulihan keluarga korban.Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin yang turut mendampingi dalam kunjungan tersebut juga menyampaikan rasa duka cita mendalam. PT KAI, kata Bobby, memberikan santunan serta dukungan pendidikan bagi anak korban sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap keluarga yang ditinggalkan.“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Sebagai bentuk kepedulian, kami juga memberikan santunan serta beasiswa kepada putra dari salah satu korban,” ujar Bobby. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono bersama jajaran terkait lainnya. Pemerintah berharap seluruh proses penanganan korban dan pemulihan operasional transportasi dapat berjalan lancar sehingga pelayanan kepada masyarakat kembali normal. (GF) 30 Apr 2026, 15:13 WIT
Kontingen Taekwondo Garbha Presisi Raih Juara Umum WATA Championship 2026 Papuanewsonline.com, Tangerang – Prestasi membanggakan ditorehkan oleh personel Polri di kancah internasional. Kontingen Taekwondo Garbha Presisi Polri kembali ke tanah air setelah dinobatkan sebagai Juara Umum dalam ajang The 22nd WATA Open International Taekwondo Championship 2026 yang berlangsung di Ohama Arena, Sakai, Osaka, Jepang, pada 26-27 April 2026.Kedatangan para atlet disambut hangat oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri), Irjen Pol Anwar, didampingi Brigjen Pol Langgeng Purnomo selaku Ketua Persatuan Taekwondo Garuda Bhayangkara Presisi, di Area Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (28/4/2026). Dalam ajang bergengsi tersebut, 15 atlet terbaik Polri tampil dominan sejak hari pertama pertandingan. Kontingen Garbha Presisi berhasil mengumpulkan total 27 medali terdiri dari 17 medali emas, 8 medali perak dan 2 medali perunggu, menempatkan Tim Polri di puncak klasemen akhir mengungguli atlet dari berbagai negara.Menanggapi keberhasilan ini, As SDM Kapolri Irjen Pol Anwar menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet dan tim pelatih."Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras, kedisiplinan dan persiapan matang yang dilakukan oleh seluruh atlet. Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada anggota Polri yang telah berjuang dan berprestasi di bidang olahraga," ujar Irjen Pol Anwar.Irjen Pol Anwar menambahkan bahwa Polri melalui Komite Olahraga Polri berkomitmen penuh untuk terus mendukung pembinaan atlet guna melahirkan prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang untuk Indonesia."Keberhasilan menjadi kebanggaan bagi institusi Polri dan mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Polri akan terus mendorong pembinaan atlet secara berkelanjutan guna memperkuat posisi Indonesia dalam olahraga taekwondo internasional," pungkasnya.Dari total 27 medali tersebut terdapat 4 orang yang memperoleh masing-masing 3 medali, 4 orang yang memperoleh masing-masing 2 medali dan 7 orang yang memperoleh masing-masing 1 medali. Berikut adalah rincian medali yang diraih oleh Tim Taekwondo Garbha Presisi Polri:1. Brigadir Ihya Ainizahra, 1 Emas, 2 Perak, Juara 1 Poomsae Individu Putri; Juara 2 Poomsae Pair; Juara 2 Poomsae Beregu Putri2. Bripda Rizky Irma Suryani, 2 Emas, 1 Perak, Juara 1 Poomsae Individu Putri; Juara 1 Poomsae Pair; Juara 2 Poomsae Beregu Putri3. Bripda Gabriel Simorangkir, 2 Emas, Juara 1 Poomsae Individu Putra; Juara 1 Poomsae Beregu Putra4. Bripda Muhammad Rizky Prasetia, 3 Emas, Juara 1 Poomsae Pair; Juara 1 Poomsae Beregu Putra; Juara 1 Poomsae Individu Putra5. Bripda Abi Nidya Ira Wati, 1 Emas, 1 Perak, Juara 1 Kyorugi Prestasi U-49 Putri; Juara 2 Prestasi U-49 Intermediate Putri6. Bripda Ressya Folingga, 1 Emas, 1 Perak, Juara 1 Kyorugi Prestasi U+68 Putri; Juara 2 U-73 Prestasi Putri7. Bripda Johansen Vicenzo, 1 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu, Juara 1 Poomsae Beregu Putra; Juara 2 Poomsae Pair; Juara 3 Freestyle Poomsae8. Bripda Dinda Putri Lestari, 1 Emas, Juara 1 Kyorugi Prestasi U-73 Putri9. Bripda Nyoman Aing Keysa Nanda, 1 Emas, Juara 1 Kyorugi Prestasi U-57 Putri10. Bripda Adrian Kaiser Hakiki, 1 Emas, Juara 1 Kyorugi Prestasi U-87 Putra11. Bripda Gigih Adhiyodha, 1 Emas, Juara 1 Kyorugi Prestasi U-63 Putra PNO-12 29 Apr 2026, 10:41 WIT
Kunker Ke Ambon, Wamen ESDM Disambut Kapolda Maluku dan Forkopimda Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku, menyambut kedatangan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Yuliot Tanjung, dalam kunjungan kerja di Provinsi Maluku.Penyambutan berlangsung di VIP Room Bandara Pattimura Ambon, Senin (27/4/2026) pagi, dengan pengamanan dan protokol yang berjalan tertib.Kunjungan kerja Wakil Menteri ESDM ini merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat dalam mendorong penguatan sektor energi dan sumber daya mineral di daerah, termasuk optimalisasi potensi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.Kapolda Maluku menegaskan kesiapan jajarannya dalam mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan selama kunjungan berlangsung.“Kami telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan secara optimal guna memastikan seluruh agenda kunjungan kerja Wakil Menteri ESDM beserta rombongan berjalan aman dan lancar,” ujar Kapolda.Ia menambahkan, sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan stakeholder menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas, khususnya dalam mendukung program strategis nasional.“Stabilitas kamtibmas harus terus dijaga agar setiap agenda pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.Kapolda juga menilai, situasi keamanan yang kondusif akan menjadi faktor pendukung masuknya investasi, terutama di sektor energi dan sumber daya alam di Maluku.Seluruh rangkaian penyambutan berlangsung lancar dan berakhir dalam situasi aman dan terkendali. PNO-12 29 Apr 2026, 10:07 WIT
Otsus Papua Dinilai Kehilangan Ruh, Vinsent Oniyoma Soroti Arah Kebijakan dan Ruang Sipil Papuanewsonline.com, Mimika — Ketua Dewan Adat Daerah Mimika, Vinsent Oniyoma, menyampaikan pandangannya terkait kondisi Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dinilai telah kehilangan arah dan substansi. Ia menilai situasi saat ini menunjukkan perubahan besar dalam tata kelola Papua, yang tidak lagi sepenuhnya berpihak pada masyarakat asli.Dalam keterangannya pada 26 April 2026, Vinsent menyoroti tingginya angka investasi di Papua yang tidak sejalan dengan kondisi sosial masyarakat. Ia menyebut bahwa meskipun nilai investasi mencapai puluhan triliun rupiah, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat adat.“Otsus Papua Telah Mati: Kembali ke Era Kontrol Sentral dan Jalan Bersenjata,” ujarnya.Menurutnya, sejak revisi Undang-Undang Otonomi Khusus pada 2021, arah kebijakan Papua mengalami perubahan signifikan. Ia menilai bahwa kebijakan pembangunan kini lebih bergantung pada kepentingan investasi dibandingkan aspirasi masyarakat Papua.“Ketika Otonomi Khusus Kehilangan Ruh, Nasib Papua Bergantung pada Investasi, Bukan Keinginan Orang Papua,” tegasnya.Ia menjelaskan bahwa Otsus yang awalnya dirancang sebagai instrumen untuk memberikan kewenangan luas kepada daerah dan masyarakat adat, kini dinilai telah melemah. Perubahan regulasi disebut telah mengurangi peran penting lembaga lokal dalam pengambilan keputusan.Vinsent juga menyoroti perubahan kewenangan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang kini hanya bersifat memberikan pertimbangan, tanpa kekuatan untuk menentukan keputusan. Kondisi ini dinilai mengurangi fungsi kontrol terhadap kebijakan yang berdampak pada masyarakat adat.Selain itu, ia mengkritisi meningkatnya peran pemerintah pusat dalam pengambilan kebijakan di Papua. Menurutnya, sejumlah lembaga baru yang dibentuk justru mengambil alih kewenangan yang sebelumnya berada di tangan pemerintah daerah.Vinsent juga menyoroti situasi keamanan di Papua yang dinilai semakin kompleks. Ia menyebut bahwa ruang sipil semakin terbatas, sementara pendekatan keamanan dinilai lebih dominan dalam menyikapi berbagai persoalan di wilayah tersebut.Ia mengingatkan bahwa kondisi ini dapat berdampak pada meningkatnya ketegangan sosial serta memperbesar risiko terhadap masyarakat sipil. Oleh karena itu, ia mendorong adanya pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.“ini dimana situasi tanah Papua tidak baik baik saja, kita semua perlu jaga tanah Papua sebagai tanah Damai dan tanah perjanjian.kami berharap seluruh oimpinan2 daerah mencari solusi dalam menyelamatkan tanah Papua dari bebranagai ancaman ke depan.” tutupnya. Vinsent berharap seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah maupun pusat, dapat bersama-sama mencari solusi untuk menjaga stabilitas dan masa depan Papua. Ia menegaskan bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan kemanusiaan. (GF) 28 Apr 2026, 19:38 WIT
Bupati Mimika Ingatkan Pentingnya Kompetensi PPK dalam Pengadaan Barang dan Jasa Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi penguatan peran Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung pada 28–29 April 2026.Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan peran PA, KPA, dan PPK merupakan kunci utama dalam mempercepat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.“Melalui kegiatan sosialisasi ini, saya berharap seluruh pihak dapat memahami tugas dan fungsi masing-masing secara baik dan benar,” ujarnya.Ia menjelaskan, PA memiliki tanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran, sementara KPA menjalankan kewenangan yang dilimpahkan untuk mengelola anggaran di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD). Adapun PPK memegang peran teknis penting dalam proses pengadaan, mulai dari perencanaan, penetapan spesifikasi hingga pengendalian pelaksanaan kontrak.Johannes menekankan bahwa PPK yang ditunjuk harus memiliki kompetensi dan sertifikasi keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa. Hal ini penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, tepat waktu, serta menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti masih adanya OPD yang belum menetapkan PA, KPA, dan PPK. Menurutnya, kondisi tersebut harus segera dibenahi karena berpotensi menghambat proses pengadaan dan berdampak pada lambatnya penyerapan anggaran.“Saya minta pimpinan OPD segera menindaklanjuti hal ini secara serius,” tegasnya.Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan juga menjadi perhatian. Ia mengingatkan agar tidak terjadi lagi laporan pekerjaan yang telah mencapai 100 persen, namun kenyataannya tidak sesuai spesifikasi di lapangan.Pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, termasuk e-katalog dan kontrak elektronik, juga didorong untuk dimaksimalkan guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.Tak hanya itu, Johannes juga mengingatkan agar pelaksanaan pengadaan tetap memberi ruang bagi pelaku usaha lokal, sehingga pembangunan yang dilakukan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Mimika.Ia berharap melalui kegiatan ini, seluruh pihak dapat meningkatkan komitmen dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan optimal. Penulis: Bim Editor: GF 28 Apr 2026, 19:16 WIT
Berita utama
Enam Warga Sipil Ditembak Di Tembagapura, Aktivis Deby Santoso Desak Proses Hukum Transparan 09 Mei 2026, 11:07 WIT
Dugaan Tumpang Tindih Sertifikat Di Mimika, Kuasa Hukum Masnawati Somasi Oknum Pegawai BPN 06 Mei 2026, 14:01 WIT
Panen Gambas dari Balik Jeruji, Warga Binaan Lapas Timika Tunjukkan Semangat Produktif 05 Mei 2026, 14:25 WIT
TPNPB Yahukimo Klaim Tembak Dua Kapal di Perbatasan Asmat 05 Mei 2026, 13:20 WIT
Belum Ada Kejelasan, 11 SPPG Di Mimika Masih Berstatus Dihentikan Sementara 04 Mei 2026, 21:25 WIT
Berita Terbaru
Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi 09 Mei 2026, 19:56 WIT
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun 09 Mei 2026, 19:52 WIT
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan 09 Mei 2026, 19:42 WIT
Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura 09 Mei 2026, 18:36 WIT
BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital 09 Mei 2026, 18:34 WIT
Berita Populer
BPK Temukan Perjalanan Dinas Tipu-Tipu Pada 12 SKPD di Kabupaten Mimika 16 Jul 2025, 11:22 WIT
Ini Sebelas Perjalanan Dinas Fiktif Kadistrik Jita Suto Rontini Yang Ditemukan BPK 18 Jul 2025, 15:06 WIT
Mantan Pj Sekda Mimika Petrus Yumte Habiskan Puluhan Miliar Untuk Perjalanan Dinas Tahun 2024 02 Agu 2025, 14:10 WIT
Calon Bupati Mimika Nomor Urut 01 JR Diduga Punya Hubungan Terlarang Dengan Seorang Wanita 21 Nov 2024, 14:36 WIT
Ini Sosok Anggota Brimob Terduga Pelaku Yang Aniaya Anak di Tual Hingga Tewas 20 Feb 2026, 01:46 WIT
Masuk Penyidikan Kejati Papua,Pembangunan Venue Aerosport Dikerjakan Bos Chang 10 Apr 2025, 20:27 WIT
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT