Papuanewsonline.com
Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan
Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura
BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital
Enam Warga Sipil Ditembak Di Tembagapura, Aktivis Deby Santoso Desak Proses Hukum Transparan
Direktur Law Firm Golda: Transaksi Perkara Di Timika Semakin Subur, Masyarakat Miskin Jadi Korban
BADKO HMI Papua Dukung Penertiban Tambang Ilegal oleh Gubernur Papua Tengah
DPR Papua Tengah, Mimika dan Puncak Bentuk Tim Khusus Tangani Konflik Kwamki Narama
Kejati Papua Mandul Tetapkan Yunus Wonda Jadi Tersangka, Mahasiswa Kembali Geruduk Kejagung
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Polri Humanis: Polsek Bula Dukung Transformasi Aula Menjadi Ruang Ujian Digital
Papuanewsonline.com, Bula - Peran aktif Polri dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia kembali ditunjukkan melalui langkah konkret Polsek Bula, Polres Seram Bagian Timur (SBT), Polda Maluku. Aula Polsek Bula disulap menjadi ruang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Ujian Sekolah tingkat Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2025–2026, guna menjamin kelancaran ujian berbasis digital di wilayah tersebut.Sebanyak 46 siswa dari dua sekolah, yakni SD Negeri 2 Bula (43 siswa) dan SD Tafilidan (3 siswa), mengikuti ujian yang berlangsung selama dua hari, 22–23 April 2026, dengan dukungan penuh fasilitas ruangan representatif dan jaringan internet stabil dari kepolisian.Kapolsek Bula, Iptu Izaac Tahapary, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan yang kini semakin bergantung pada teknologi.“Kami menginisiasi penggunaan aula Polsek sebagai ruang ujian untuk memastikan ketersediaan fasilitas yang layak, terutama jaringan internet yang stabil. Dengan begitu, kemampuan akademik siswa dapat terukur secara optimal tanpa kendala teknis,” ujar Iptu Tahapary.Ia menambahkan bahwa dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor krusial dalam menyukseskan sistem evaluasi pendidikan berbasis digital, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.Langkah ini mendapat apresiasi luas dari kalangan pendidik. Kepala SD Negeri 2 Bula, Jena Alhamid, menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian Polri terhadap keberlangsungan pendidikan di daerahnya.“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Polsek Bula. Fasilitas yang diberikan membuat anak-anak dapat mengikuti ujian dengan lebih fokus, tenang, dan tanpa hambatan teknis,” ungkapnya.Sementara itu, Kapolres Seram Bagian Timur, AKBP Alhajat, menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam sektor pendidikan merupakan bagian dari strategi besar institusi dalam mendukung kemajuan bangsa melalui peningkatan kualitas generasi muda.“Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan manusia. Pendidikan adalah fondasi utama kemajuan bangsa, dan kami berkomitmen untuk terus bersinergi membantu menciptakan akses yang merata dan berkualitas, termasuk di wilayah terpencil,” tegas Kapolres.Ia juga menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan, terutama di era digitalisasi yang menuntut kesiapan infrastruktur dan adaptasi cepat.Inisiatif Polsek Bula ini menjadi contoh nyata transformasi peran Polri yang semakin humanis dan solutif, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional.Dengan dukungan tersebut, diharapkan para siswa dapat meraih hasil terbaik dan menjadi bagian dari generasi unggul yang akan membawa kemajuan bagi Seram Bagian Timur dan Indonesia secara keseluruhan. PNO-12
25 Apr 2026, 14:01 WIT
Polda Maluku dan BRI Kolaborasi Wujudkan Pos Pam STAIN Air Besar
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto memimpin peletakan batu pertama pembangunan Pos Pengamanan (Pos Pam) di kawasan STAIN Air Besar, sekaligus menandatangani kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, Rabu (22/4/2026).Kegiatan yang berlangsung di kawasan pertigaan STAIN–Air Besar, Desa Batu Merah, Kota Ambon ini menjadi langkah konkret memperkuat keamanan di wilayah dengan aktivitas masyarakat yang tinggi, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi daerah.Kapolda Maluku menyampaikan, pembangunan Pos Pam merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan keamanan kepada masyarakat, bukan untuk kepentingan institusi semata.“Ini adalah bentuk kolaborasi nyata yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Kehadiran Pos Pam diharapkan mampu meningkatkan rasa aman di kawasan ini,” ujar Kapolda.Ia menegaskan, keamanan merupakan kebutuhan mendasar yang menjadi fondasi bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.“Keamanan sering kali tidak terasa saat situasi kondusif. Namun ketika terganggu, dampaknya sangat besar. Karena itu, penguatan sistem keamanan harus terus dilakukan,” jelasnya.Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan pedoman kerja sama antara Polda Maluku dan BRI sebagai langkah memperkuat sinergi kelembagaan.Area Head BRI Wilayah Maluku, Wawan Indarno, menyatakan bahwa dukungan terhadap pembangunan Pos Pam merupakan bagian dari komitmen BRI dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.“Keamanan adalah modal utama dalam mendorong aktivitas ekonomi. Karena itu, kami mendukung penuh pembangunan fasilitas pengamanan ini,” katanya.Kapolda juga mengapresiasi peran masyarakat, termasuk kontribusi dalam penyediaan lahan untuk pembangunan Pos Pam.Menurutnya, partisipasi tersebut menunjukkan bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama antara aparat dan masyarakat.Kehadiran Pos Pam STAIN Air Besar diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengamanan sekaligus memperkuat kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.Kegiatan berlangsung lancar dan diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku. PNO-12
25 Apr 2026, 13:46 WIT
Terima Audiensi IAKN, Kapolda Maluku Tekankan Peran Kampus Cegah Konflik Sosial
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menerima audiensi jajaran Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon di Mapolda Maluku, Rabu (22/4/2026), sebagai upaya memperkuat sinergi antara sektor pendidikan dan kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan di Maluku.Pertemuan yang berlangsung pukul 15.20 WIT ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, termasuk potensi konflik dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat.Kapolda Maluku menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan.“Sinergi antara dunia pendidikan dan kepolisian sangat penting untuk membangun masyarakat yang aman, tertib, dan berdaya saing,” ujar Kapolda.Ia menegaskan, penanganan persoalan sosial tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen, termasuk civitas akademika.Dalam audiensi tersebut, Kapolda didampingi sejumlah pejabat utama Polda Maluku. Sementara rombongan IAKN Ambon dipimpin Rektor Prof. Dr. Yance Z. Rumahuru bersama jajaran pimpinan kampus.Rektor IAKN Ambon menyampaikan komitmen institusinya untuk mendukung upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penguatan nilai-nilai toleransi dan kedamaian.“IAKN Ambon terus berkontribusi melahirkan sumber daya manusia, termasuk di bidang seni dan musik, yang berperan dalam pembangunan Maluku,” kata Rektor.Ia juga mengundang Kapolda Maluku untuk menghadiri kegiatan wisuda sebagai bagian dari penguatan hubungan kelembagaan.Selain itu, IAKN Ambon membuka peluang bagi lulusan untuk berkontribusi di institusi kepolisian sesuai kompetensi yang dimiliki.Menanggapi hal tersebut, Kapolda Maluku menyatakan kesiapan untuk memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi.“Polda Maluku terbuka untuk kolaborasi dalam edukasi kesadaran hukum, pembinaan generasi muda, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan,” tegasnya.Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, dengan pembahasan berbagai peluang kerja sama strategis ke depan guna mendukung terciptanya Maluku yang aman dan harmonis. PNO-12
25 Apr 2026, 13:32 WIT
Dukcapil Mimika Perkuat Akses Data dan Layanan Publik Lewat Forum Terbuka
Papuanewsonline.com, Mimika — Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terus dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika. Salah satunya melalui forum publik yang digelar sebagai ruang terbuka untuk menyerap aspirasi sekaligus memperluas akses pemanfaatan data kependudukan bagi masyarakat.Forum ini menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Pelayanan Publik Tahun 2009, dengan tujuan menghadirkan layanan yang merata bagi seluruh masyarakat Mimika, baik yang tinggal di wilayah perkotaan, pegunungan, maupun pesisir.Kepala Dinas Dukcapil Mimika, Slamet Sutejo, menjelaskan bahwa forum tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian PAN-RB, Ombudsman, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Menurutnya, kolaborasi ini penting untuk memastikan layanan publik terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.“Saat ini Mimika menjadi satu-satunya daerah di Papua Tengah yang sudah memiliki tiga instansi dengan akses langsung terhadap data kependudukan,” ungkap Slamet saat diwawancarai pada (23/4/2026).Ia menegaskan, Dukcapil tidak hanya berfokus pada capaian administratif semata, tetapi juga memastikan manfaat layanan benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, sinergi lintas sektor terus diperkuat, termasuk bersama Badan Musyawarah Daerah dan kalangan akademisi.Tak hanya itu, Dukcapil Mimika juga aktif mengikuti perkembangan kebijakan nasional, termasuk pembahasan Undang-Undang Satu Data Indonesia serta rencana revisi regulasi terkait sentralisasi data kependudukan.“Kami berharap masukan dari daerah dapat membuat kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif dan mampu menjawab tantangan ke depan,” tambahnya.Di tengah perkembangan teknologi, digitalisasi dan keamanan data menjadi perhatian utama. Integrasi data lintas sektor dinilai sebagai kunci untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, akurat, dan efisien.Forum publik sendiri merupakan agenda wajib yang harus dilaksanakan secara berkala. Selain sebagai bentuk evaluasi, forum ini juga menjadi sarana menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.“Aspirasi yang masuk akan kami analisis sebagai dasar perumusan kebijakan dan inovasi pelayanan ke depan,” jelas Slamet.Saat ini, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Bappeda dan instansi teknis lainnya telah mulai memanfaatkan akses data kependudukan. Dukcapil Mimika bahkan menargetkan seluruh OPD dapat terhubung dan mengakses data selama 24 jam penuh pada tahun 2026.Kerja sama lintas sektor juga telah diterapkan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Ke depan, akses ini diharapkan dapat diperluas ke sektor perbankan, BPJS, hingga lembaga lainnya untuk mempermudah berbagai urusan administrasi masyarakat.“Dengan sistem yang terintegrasi, jika ada kendala data bisa langsung dilacak dan dikonfirmasi. Proses pelayanan pun menjadi jauh lebih cepat, bahkan beberapa urusan bisa selesai dalam satu hari,” pungkasnya.Melalui forum ini, Dukcapil Mimika menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan publik yang lebih baik, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Penulis: Bim
Editor: GF
24 Apr 2026, 20:00 WIT
Evaluasi Kinerja Layanan Publik 2026, MPP Mimika Dapat Apresiasi dan Siap Ekspansi ke Distrik
Papuanewsonline.com, Mimika — Evaluasi kinerja layanan
publik di Kabupaten Mimika tahun 2026 menunjukkan hasil yang positif, khususnya
pada pengelolaan Mal Pelayanan Publik (MPP). Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Slamet Sutejo saat diwawancarai
pada Rabu, (22/04/2026).
Dalam keterangannya, Slamet menegaskan bahwa prinsip utama
dalam pelayanan publik adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan, terutama dalam aspek pelaporan.
Namun, hal tersebut dipastikan akan segera dilengkapi.
“Perlu dipahami bahwa urusan pelaporan bukan berada di MPP,
melainkan leading sector-nya ada di bagian organisasi dan tata laksana (Orta),”
jelasnya.
Terkait MPP, Slamet menyampaikan bahwa layanan tersebut
mendapat apresiasi sejak diresmikan hingga saat ini. MPP Mimika dinilai mampu
berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Bahkan, MPP fisik dan digital di Mimika telah berjalan secara bersamaan,
menjadikannya salah satu daerah di Papua yang mampu mengintegrasikan kedua
sistem tersebut.
Meski demikian, ia mengingatkan agar tidak cepat berpuas
diri. Ke depan, layanan publik yang sudah terpusat di MPP diharapkan dapat
diperluas hingga ke tingkat distrik. Saat ini, langkah awal sudah mulai
terlihat, seperti hadirnya layanan administrasi kependudukan (Dukcapil) di
beberapa distrik.
“Nantinya, OPD teknis lainnya juga dapat bergabung di bawah
koordinasi Dinas PTSP, sehingga masyarakat bisa mengakses layanan perizinan dan
administrasi langsung di distrik,” ujarnya.
Dengan skema tersebut, masyarakat di wilayah seperti
Mapurujaya, Wania, hingga Kuala Kencana tidak perlu lagi datang ke pusat kota
untuk mendapatkan layanan. Terlebih, kawasan tersebut memiliki aktivitas
ekonomi yang cukup tinggi. Pemanfaatan kantor distrik yang sudah memadai juga
menjadi bagian dari strategi, dengan lantai bawah difungsikan sebagai pusat
layanan publik.
Selain penguatan layanan, Slamet menekankan pentingnya
inovasi berkelanjutan dalam MPP. Ia menyebutkan bahwa peningkatan kualitas
layanan harus berjalan seiring dengan perbaikan sistem pelaporan sebagai bentuk
transparansi dan akuntabilitas.
Untuk mengukur kualitas layanan, pemerintah menggunakan
sejumlah indikator, salah satunya indeks kepuasan masyarakat. Penilaian ini
mencakup kemudahan prosedur, kecepatan layanan, hingga penanganan pengaduan.
Respons masyarakat, baik melalui survei, forum publik, media sosial, maupun
ulasan daring, menjadi tolok ukur utama.
“Tidak ada layanan yang sempurna, tetapi setiap kekurangan
harus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kualitas
pelayanan di lapangan dan kelengkapan administrasi pelaporan. Menurutnya,
pelayanan yang sudah baik harus didukung dengan pelaporan yang lengkap agar
penilaian kinerja tetap optimal.
Secara keseluruhan, Slamet menegaskan bahwa kualitas
pelayanan publik harus tercermin baik secara faktual maupun administratif.
Keduanya harus berjalan selaras guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas,
serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Penulis: Bim
Editor: GF
23 Apr 2026, 00:05 WIT
Refleksi Kedatangan Wapres di Mimika, Dewan Adat Soroti Krisis Kepercayaan Publik
Papuanewsonline.com, Mimika – Kedatangan Wakil Presiden RI
dalam kunjungan kerja pada 20–21 April 2026 di Kabupaten Mimika memunculkan
berbagai dinamika di tengah masyarakat. Salah satunya datang dari Ketua Dewan
Adat Daerah Kabupaten Mimika, Vinsen Oniyoma, yang menyampaikan refleksi kritis
atas situasi sosial dan pemerintahan di daerah tersebut.Dalam pandangannya, kunjungan tersebut justru membuka
realitas yang selama ini dirasakan masyarakat, yakni menumpuknya aspirasi yang
belum tersalurkan secara maksimal."Aspirasi Membuludak, harapan kosong ke jakarta”
ungkapnya dalam refleksi yang disampaikan kepada media.Ia menilai, kondisi pelayanan publik di Mimika saat ini
ibarat bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak akibat akumulasi kekecewaan
masyarakat."Protokoler dan akumulasi kekecewaan pelayanan publik
di Mimika ibarat BOM waktu yang meledak." tegasnya.Menurut Vinsen, fenomena yang terjadi menunjukkan adanya
kecenderungan sentralisasi harapan masyarakat kepada pemerintah pusat, bukan
lagi kepada pemerintah daerah.“Sentralisasi Harapan" dimana masayarakat merasa hanya
pemerintah pusat yang mampu memberikan harapan, solusi atau perbaikan dari pada
pemerintah daerah serta pelayanan.Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk "mosi tidak
percaya" secara sosiologis, yang mencerminkan krisis kepercayaan
masyarakat terhadap pimpinan daerah.Dalam refleksinya, Vinsen menjelaskan bahwa ketidakpercayaan
tersebut dipicu oleh berbagai persoalan mendasar, mulai dari buruknya pelayanan
publik hingga praktik birokrasi yang dinilai berbelit."Ketidak percayaan ini biasanya dipicu oleh pelayanan
publik yang buruk, birokrasi berbelit-belit,Pekraktek KKN,atau kebijakan yang
tumpah tindi di daerah."Lebih lanjut, ia menilai kondisi ini merupakan sinyal kuat
adanya masalah serius dalam tata kelola pemerintahan daerah yang perlu segera
dibenahi."Ini adalah sinyal kuat adanya masalah serius dalam
tata kelola pemerintahan di daerah."Secara umum, Vinsen melihat adanya penurunan legitimasi
kepemimpinan di tingkat lokal yang berdampak pada meningkatnya harapan
masyarakat kepada pemerintah pusat."Otoritas moral dan kepercayaan kepemimpinan sedang
runtuh sehingga legitimasi kepemimpinan pusat diharapkan mengambil alih atau
mengintervensi."Ia juga menegaskan bahwa fenomena ini menunjukkan krisis
yang lebih luas dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah."Situasi di mana masyarakat secara luas tidak percaya
kepada pimpinan daerah ( Bupati, Gubernur dan DPRP dan DPRD), namun mereka
masih menaruh kepercayaan kepada pemerintah pusat.ini sebuah fenomena
krisis."Dalam penilaiannya, masyarakat mulai meragukan kemampuan
pimpinan daerah dalam mengelola kepentingan publik dan mewakili aspirasi
rakyat."Masayarakat menilai pimpinan2 lokal daerah gagal dalam
mewakili aspirasi, dalam mengelola keoentingan publik."Ia menambahkan bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian
serius bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRK Mimika sebagai penyelenggara
pelayanan publik.Vinsen juga menyampaikan sejumlah
rekomendasi kepada Bupati Mimika untuk segera melakukan pembenahan. Di antaranya adalah evaluasi sistem protokoler dalam
penyambutan tamu negara, agar lebih tertata dan melibatkan masyarakat adat
secara layak. Ia juga mendorong evaluasi terhadap
kepala-kepala OPD yang dinilai belum mampu menerjemahkan nilai-nilai Otonomi
Khusus di Mimika.Vinsen menekankan pentingnya kebijakan yang benar-benar
menyentuh masyarakat adat Papua sebagai prioritas pembangunan daerah. Ia juga meminta adanya teguran terhadap biro protokoler agar
setiap kunjungan kenegaraan ke depan dapat dirancang dengan lebih inklusif.Dengan refleksi ini, Dewan Adat berharap pemerintah daerah
dapat segera melakukan pembenahan menyeluruh demi mengembalikan kepercayaan
masyarakat.Kunjungan Wakil Presiden pun dinilai menjadi momentum
penting untuk membaca kondisi riil di lapangan sekaligus memperbaiki arah
kebijakan pembangunan di Mimika. (GF)
22 Apr 2026, 23:58 WIT
Menhub Lepas Kloter Pertama Haji 2026, Layanan Khusus dan Keselamatan Jadi Prioritas
Papuanewsonline.com, Tangerang – Menteri Perhubungan Dudy
Purwagandhi secara resmi melepas keberangkatan jemaah haji kloter pertama tahun
1447H/2026M di Terminal 2F Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta,
Tangerang, Banten, Rabu (22/4/2026).Pelepasan ini turut dihadiri oleh Menteri Haji dan Umrah
Mochamad Irfan Yusuf serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto,
sebagai penanda dimulainya operasional penyelenggaraan angkutan haji tahun ini.Kegiatan tersebut menjadi momentum penting yang menunjukkan
kesiapan pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji sejak
keberangkatan hingga kepulangan.Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan menegaskan bahwa
seluruh fasilitas di Terminal 2F telah dipersiapkan secara optimal untuk
menunjang kenyamanan jemaah.“Terminal 2F telah kami siapkan secara khusus untuk
memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji, mulai dari fasilitas hingga alur
pelayanan yang terintegrasi. Kami ingin memastikan jemaah mendapatkan
pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan lancar sejak dari tanah air,” ujar
Menhub Dudy.Terminal 2F sendiri difungsikan sebagai terminal khusus haji
yang dilengkapi dengan layanan Mecca Route, sehingga proses keimigrasian Arab
Saudi dapat dilakukan lebih awal di Indonesia.Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, pemerintah
menyediakan 10 konter imigrasi guna mempercepat layanan bagi para jemaah.Pada kesempatan ini, kloter pertama yang diberangkatkan
adalah Banten 1 dengan jumlah 393 jemaah menggunakan penerbangan GA 7302 tujuan
Madinah.Penerbangan haji dari terminal ini dilayani oleh maskapai
Garuda Indonesia dan Saudia Airlines yang telah disiapkan untuk mengangkut
jemaah secara bertahap.Menhub Dudy juga memastikan bahwa seluruh armada pesawat
yang digunakan telah melalui pemeriksaan kelayakan yang ketat."Seluruh pesawat yang digunakan telah melalui ramp
inspection dan dinyatakan laik udara sehingga aspek keselamatan penerbangan
dapat terjamin. Kami juga menyiapkan rute alternatif sebagai langkah mitigasi
jika terjadi gangguan pada jalur utama penerbangan," tutur Menhub Dudy.Secara nasional, pada tahun 2026 pemerintah akan
memberangkatkan lebih dari 221.000 jemaah haji dari 14 bandara embarkasi di
seluruh Indonesia melalui 525 kloter penerbangan.Bandara Soekarno-Hatta menjadi salah satu embarkasi terbesar
dengan total 34.557 jemaah atau sekitar 16,99 persen dari total nasional.Selain di Tangerang, pada hari yang sama Menhub juga melepas
keberangkatan jemaah haji kloter pertama dari embarkasi Kertajati, Kabupaten
Majalengka, Jawa Barat.Sebanyak 441 jemaah diberangkatkan dari embarkasi tersebut,
yang merupakan bagian dari total 17.460 jemaah yang akan berangkat melalui
Kertajati.Dalam kesempatan itu, Menhub juga menyampaikan pesan kepada
seluruh jemaah agar menjaga kesehatan dan mengikuti seluruh prosedur perjalanan
dengan baik."Kami berharap perjalanan Bapak dan Ibu dapat berjalan
dengan lancar, sampai di Tanah Suci dengan selamat untuk menjalankan ibadah
haji dengan lancar. Semoga menjadi Haji yang mabrur dan mabrurah. Semoga sehat
selalu. Begitu juga nanti dalam kepulangannya, semoga berjalan dengan lancar
dan sampai ke Tanah Air dengan selamat dan sehat," kata Menhub Dudy.Kementerian Perhubungan menegaskan komitmennya untuk terus
meningkatkan kualitas layanan transportasi udara dalam mendukung kelancaran
penyelenggaraan ibadah haji.Pemerintah juga berharap seluruh jemaah dapat menjalankan
ibadah dengan khusyuk dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta
memperoleh predikat haji yang mabrur. (GF)
22 Apr 2026, 23:50 WIT
Pemkab Mimika Gelar Evaluasi Layanan Publik, Wakil Bupati: Bukan Sekadar Formalitas
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat melalui kegiatan Evaluasi Kinerja Layanan Publik Tahun 2026. Acara
yang digelar di Hotel Horison Ultima, Rabu (22/4/26), ini dihadiri langsung
oleh Wakil Bupati Emanuel Kemong, jajaran pimpinan OPD, serta narasumber ahli
dari Kementerian PAN-RB, Dr. Otok Kuswandaru.Dalam sambutannya Emanuel Kemong, Menegaskan bahwa kegiatan
ini bukan sekadar seremonial, melainkan momen penting untuk melakukan evaluasi
dan introspeksi menyeluruh. "Evaluasi ini menjadi ruang untuk melihat kekurangan
dan tantangan, agar pelayanan nantinya benar-benar transparan, akuntabel, dan
sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya transformasi pelayanan yang
cepat, mudah, dan didukung oleh teknologi informasi yang memadai.Sementara itu, Dr. Otok Kuswandaru dalam paparannya
menjelaskan lima pilar utama transformasi layanan, yaitu kepastian layanan,
respons terhadap pengaduan, aksesibilitas, inovasi, serta integrasi. "Pelayanan harus memberi kepastian, bukan kebingungan.
Pengaduan masyarakat adalah kompas untuk perbaikan," tegasnya. Ia juga menekankan agar birokrasi tidak lagi rumit dan
pemerintah hadir secara proaktif menyelesaikan masalah rakyat.Di sisi lain, Kepala Disdukcapil Mimika, Slamet Sutejo,
memaparkan upaya perbaikan melalui program "Dukcapil Prima Mimika Bisa" yang fokus pada
penyederhanaan prosedur dan digitalisasi. "Kami terus menghadirkan layanan
yang cepat, mudah, dan membahagiakan masyarakat," katanya. Melalui evaluasi ini, diharapkan lahir rekomendasi strategis
yang mampu mendorong perubahan nyata dan kepuasan masyarakat di Mimika. Penulis: Andi Ilham
Editor: GF
22 Apr 2026, 23:40 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
