Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Ditpolairud Polda Maluku Kawal Aktivitas Mudik di Pelabuhan Hunimua
Papuanewsonline.com, Liang – Dalam rangka memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik Lebaran, personel Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Maluku melaksanakan pengamanan di Pelabuhan Ferry Hunimua, Liang, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Ketupat Salawaku 2026 yang digelar untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama periode mudik Idulfitri.Pengamanan di kawasan pelabuhan tersebut dipimpin oleh IPTU Absalom Mikini bersama personel Ditpolairud Polda Maluku yang bersinergi dengan unsur pengelola pelabuhan. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemantauan terhadap aktivitas masyarakat yang menggunakan transportasi laut, khususnya penumpang dan kendaraan yang akan menyeberang.Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, terdapat dua kapal ferry yang melayani rute penyeberangan Hunimua (Liang) – Waipirit, yakni KMP Erana dan KMP Roka Tenda. Kedua kapal tersebut menjadi sarana utama bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik melalui jalur laut.Selain melakukan pemantauan, personel Ditpolairud juga melakukan pengawasan terhadap proses naik dan turunnya penumpang serta kendaraan di area pelabuhan. Petugas turut memberikan imbauan kepada masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan serta mematuhi aturan yang berlaku di kawasan pelabuhan.Kehadiran aparat kepolisian di lokasi penyeberangan diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik yang hendak merayakan Idulfitri bersama keluarga di kampung halaman.Melalui kegiatan pengamanan ini, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan Pelabuhan Hunimua diharapkan tetap terjaga dengan baik serta mendukung kelancaran layanan transportasi penyeberangan selama pelaksanaan Operasi Ketupat Salawaku 2026.Pengamanan di jalur penyeberangan Hunimua–Waipirit memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran arus mudik di Provinsi Maluku. Jalur laut ini menjadi salah satu akses utama mobilitas masyarakat antara Pulau Ambon dan Pulau Seram.Melalui keterlibatan Ditpolairud Polda Maluku dalam pengawasan aktivitas pelabuhan, diharapkan potensi gangguan keamanan, kepadatan penumpang, maupun risiko kecelakaan dapat diminimalisir. Kehadiran aparat di lapangan juga menjadi bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan rasa aman bagi masyarakat selama momentum mudik Lebaran. PNO-12
15 Mar 2026, 11:29 WIT
Wakapolri Tinjau Langsung Command Center Operasi Ketupat 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 tahun ini mendapat dukungan teknologi yang semakin modern guna memantau situasi arus mudik secara lebih akurat dan cepat. Wakapolri Komjen. Pol Dedi Prasetyo menilai kesiapan teknologi yang digunakan dalam pengamanan mudik tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Wakapolri saat meninjau langsung kesiapan Command Center Operasi Ketupat di KM 29 Tol Jakarta–Cikampek.Menurutnya, berbagai perangkat teknologi yang digunakan saat ini memungkinkan petugas memantau kondisi lalu lintas secara real time sekaligus membantu proses pengambilan keputusan dalam pengaturan manajemen rekayasa lalu lintas. Selain itu, dalam Operasi Ketupat tahun ini seluruh personel patroli lalu lintas yang bertugas di lapangan juga telah dilengkapi kamera yang terpasang pada tubuh petugas atau bodycam. Perangkat tersebut digunakan untuk memantau situasi sekaligus memastikan setiap tindakan yang dilakukan anggota di lapangan dapat diawasi dengan baik, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.“Bodycam ini penting untuk melihat situasi sekaligus mengontrol tindakan-tindakan yang dilakukan anggota di lapangan,” kata Dedi.Ia menambahkan bahwa selain penggunaan bodycam oleh personel patroli, pengamanan arus mudik juga didukung berbagai perangkat teknologi lain yang terintegrasi dengan Command Center.“Kalau menurut saya tahun ini jauh lebih siap. Selain teknologi Command Center mobile yang dilengkapi drone, untuk penindakan lalu lintas secara elektronik kita juga menggunakan drone ETLE,” ujar Dedi.Ia menjelaskan bahwa penggunaan drone menjadi salah satu komponen penting dalam sistem pemantauan arus lalu lintas selama masa mudik. Terdapat dua jenis drone yang digunakan dalam Operasi Ketupat tahun ini. Pertama adalah drone yang terintegrasi dengan Command Center mobile. Drone ini digunakan untuk memantau kondisi lalu lintas di titik-titik yang tidak dapat dijangkau oleh kamera pengawas atau CCTV. Dengan dukungan teknologi tersebut, petugas dapat memperoleh gambaran situasi lapangan secara lebih menyeluruh sehingga proses analisis data lalu lintas dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.“Command Center mobile ini dilengkapi drone yang akan melihat titik-titik yang tidak terpantau CCTV. Dari situ kita bisa melakukan analisa data untuk mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan,” jelasnya.Selain pemantauan menggunakan drone, sistem pengawasan arus mudik tahun ini juga didukung oleh analisa berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi tersebut memungkinkan proses analisis data serta pemaknaan situasi lalu lintas dilakukan secara realtime di sepanjang jalur mudik. Pemantauan tersebut terintegrasi langsung dengan command centre yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Pulau Jawa, Sumatra, hingga Bali, serta berbagai jalur utama mudik di seluruh Indonesia. Dengan sistem tersebut, perkembangan situasi lalu lintas di lapangan dapat dipantau secara cepat dan terpusat.Selain itu, sistem pemantauan juga dilengkapi dengan teknologi traffic counting yang berfungsi menghitung jumlah kendaraan yang melintas di ruas-ruas jalan utama. Data tersebut menjadi salah satu indikator penting bagi petugas dalam menentukan langkah rekayasa lalu lintas seperti contraflow maupun sistem one way apabila terjadi lonjakan volume kendaraan. Seluruh data tersebut ditampilkan secara terintegrasi dalam layar monitor Command Center yang berada di Pos Terpadu Operasi Ketupat Rest Area KM 29. Berbagai informasi yang ditampilkan pada layar tersebut menjadi dasar bagi petugas dalam melakukan analisis situasi serta menentukan kebijakan pengaturan lalu lintas selama masa mudik.Salah satu sistem yang digunakan adalah Aplikasi K3I (Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi), yaitu aplikasi berbasis geospasial atau peta digital yang memuat berbagai informasi penting terkait jalur mudik. Melalui aplikasi ini, petugas dapat memantau berbagai titik strategis seperti lokasi personel polisi lalu lintas yang sedang melaksanakan patroli, jaringan CCTV, hingga lokasi pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu.Selain itu, aplikasi tersebut juga menampilkan berbagai fasilitas pendukung perjalanan masyarakat seperti pintu tol, SPBU, lokasi wisata, tempat ibadah, serta titik-titik yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas seperti trouble spot dan blank spot. Tidak hanya itu, sistem tersebut juga memuat informasi terkait lokasi kantor kepolisian di wilayah polda maupun polres, serta berbagai simpul transportasi seperti bandara, terminal, pelabuhan, hingga rumah sakit yang berada di sepanjang jalur mudik. Informasi mengenai rute jalur mudik di masing-masing wilayah juga turut ditampilkan dalam sistem tersebut.Selain Aplikasi K3I, layar monitor di Command Center KM 29 juga menampilkan jaringan CCTV milik National Traffic Management Center (NTMC) serta CCTV dari operator jalan tol Jasa Marga yang tersebar di berbagai ruas jalan tol. Integrasi berbagai sistem tersebut memungkinkan petugas memantau kondisi lalu lintas secara komprehensif dari satu pusat kendali. Di sisi lain, Polri juga mengoperasikan drone ETLE yang berfungsi untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Teknologi ini memungkinkan penegakan hukum tetap berjalan tanpa harus menghentikan kendaraan secara langsung di jalan.Dengan dukungan berbagai teknologi tersebut, Polri berharap pengawasan arus mudik dapat dilakukan secara lebih efektif, cepat, dan transparan sehingga pelayanan kepada masyarakat selama perjalanan mudik dapat berjalan optimal. Seluruh upaya tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Polri dalam memastikan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 berjalan lancar serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. PNO-12
15 Mar 2026, 11:19 WIT
Wakapolri Tekankan Antisipasi Rekayasa Lalu Lintas dan Optimalisasi Layanan Mudik
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakapolri Komjen. Pol Dedi Prasetyo menekankan pentingnya kesiapan seluruh jajaran dalam mengantisipasi potensi lonjakan kendaraan selama arus mudik Lebaran. Hal tersebut disampaikan saat meninjau Command Center KM 29 Tol Jakarta–Cikampek dalam rangka pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 Hari Sabtu (14/03).Dalam arahannya, Wakapolri menjelaskan bahwa berbagai skenario rekayasa lalu lintas telah dipersiapkan oleh jajaran Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjaga kelancaran perjalanan masyarakat selama masa mudik. Beberapa langkah yang telah disiapkan antara lain penerapan contraflow serta sistem one way yang akan diberlakukan secara situasional apabila terjadi peningkatan volume kendaraan secara signifikan.“Contraflow ini sudah dipersiapkan. Jika nanti sore terjadi kepadatan dari Jakarta menuju Cikampek, maka rekayasa tersebut bisa segera dilaksanakan,” ujar Dedi.Ia menjelaskan bahwa keputusan penerapan rekayasa lalu lintas akan diambil berdasarkan analisis data yang dihimpun dari berbagai sistem pemantauan di Command Center. Ketika volume kendaraan yang melintasi ruas tol tertentu telah mencapai angka tertentu, maka langkah pengaturan lalu lintas akan segera diberlakukan.“Apabila arus kendaraan yang melalui Cikampek sudah di atas 6.000 kendaraan per jam, maka akan dilakukan rekayasa one way dan langkah-langkah pengaturan lainnya,” jelasnya.Selain itu, Wakapolri juga menekankan pentingnya penyampaian informasi kepada masyarakat secara cepat dan tepat. Untuk itu Polri telah menyiapkan sistem SMS blast yang dapat digunakan untuk memberikan pemberitahuan kepada masyarakat terkait kondisi lalu lintas maupun rencana penerapan rekayasa jalan. Menurutnya, informasi tersebut akan disampaikan kepada masyarakat beberapa jam sebelum kebijakan rekayasa lalu lintas diberlakukan agar pemudik dapat mempersiapkan perjalanan dengan lebih baik.“Misalnya dua jam sebelum contraflow atau one way diberlakukan, masyarakat akan mendapat informasi melalui SMS blast sehingga bisa menentukan jalur perjalanan yang akan dipilih,” katanya.Di samping itu, Wakapolri juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan hotline Kepolisian Negara Republik Indonesia di nomor 110 apabila mengalami kendala selama perjalanan mudik. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melaporkan berbagai situasi darurat maupun gangguan di jalan sehingga petugas dapat segera memberikan bantuan.Menurut Dedi, seluruh langkah yang dilakukan Polri dalam Operasi Ketupat tahun ini bertujuan untuk memastikan perjalanan mudik masyarakat berlangsung aman dan nyaman. Ia juga kembali mengingatkan tagline Operasi Ketupat tahun ini sebagai semangat bersama antara petugas dan masyarakat.“Tagline Operasi Ketupat 2026 adalah Mudik Aman, Keluarga Bahagia. Ini menjadi semangat bagi seluruh petugas maupun masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik,” pungkasnya. PNO-12
15 Mar 2026, 11:12 WIT
Wakapolri: Lalu Lintas Mudik Terpantau Lancar, Polri Tetap Antisipasi Lonjakan Kendaraan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakapolri Komjen. Pol Dedi Prasetyo melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi arus mudik Lebaran melalui jalur udara hingga Command Center KM 29 Tol Jakarta–Cikampek dalam rangka pelaksanaan Operasi Ketupat 2026, Sabtu (14/03).Dari hasil pemantauan tersebut, arus lalu lintas yang keluar dari Jakarta menuju sejumlah jalur utama mudik masih terpantau berjalan lancar meskipun terjadi peningkatan volume kendaraan. Pemantauan dilakukan dengan meninjau sejumlah ruas jalan tol yang menjadi jalur utama pemudik, mulai dari Tol Jakarta–Cikampek hingga ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Wakapolri menjelaskan bahwa berdasarkan pantauan dari udara, pergerakan kendaraan menuju wilayah timur Pulau Jawa masih dapat dikendalikan dengan baik oleh petugas di lapangan. “Secara umum saya pantau dari udara, arus lalu lintas yang keluar Jakarta berjalan sangat lancar. Meskipun sudah ada peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam kategori sangat lancar,” ujar Dedi saat memberikan keterangan kepada awak media di Command Center KM 29. Ia menjelaskan bahwa situasi lalu lintas yang terpantau dari udara menunjukkan kelancaran di sejumlah titik penting jalur mudik. Mulai dari ruas Tol Jakarta–Cikampek, jalur menuju Cirebon, hingga perbatasan Jawa Tengah di kawasan Kalikangkung, kondisi lalu lintas masih relatif terkendali. Menurutnya, bahkan hingga jalur yang mengarah ke Jawa Timur seperti kawasan Ngawi, arus kendaraan masih dapat bergerak dengan baik tanpa adanya kepadatan yang signifikan. Selain jalur menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur, Wakapolri juga memantau kondisi lalu lintas yang mengarah ke Pelabuhan Merak sebagai jalur utama pemudik yang menuju Sumatra. Berdasarkan laporan yang diterima, arus kendaraan menuju kawasan tersebut juga masih dalam kondisi lancar. Namun demikian, untuk mengantisipasi potensi kepadatan, petugas telah melakukan pengaturan lalu lintas dengan mengalihkan kendaraan berat bersumbu tiga keluar dari jalan tol menuju jalur arteri di wilayah Cilegon. “Untuk kendaraan sumbu tiga sudah dilakukan pengalihan keluar tol menuju jalur arteri. Ini bagian dari langkah antisipasi agar arus kendaraan pemudik tetap lancar,” jelasnya. Dedi juga menegaskan bahwa pemantauan situasi arus mudik dilakukan secara terus menerus melalui Command Center Operasi Ketupat yang dilengkapi sistem pemantauan lalu lintas berbasis teknologi. Melalui pusat kendali tersebut, petugas dapat menganalisis kondisi di lapangan secara real time sehingga berbagai langkah antisipasi dapat segera diambil apabila terjadi lonjakan kendaraan. Ia menambahkan bahwa pelaksanaan analisis dan evaluasi (Anev) operasi juga terus dilakukan setiap hari guna memastikan seluruh personel dan sarana prasarana pengamanan arus mudik berjalan optimal. “Dari hasil Anev hari pertama dan hari kedua ini, secara umum situasi kamtibmas juga dalam kondisi sangat kondusif dan arus lalu lintas masih bisa dikendalikan dengan baik,” katanya. Dengan kondisi tersebut, Polri memastikan akan terus melakukan pemantauan dan pengendalian arus lalu lintas guna menjamin perjalanan masyarakat selama mudik Lebaran dapat berlangsung aman, nyaman, dan lancar. PNO-12
15 Mar 2026, 11:10 WIT
Pererat Silaturahmi, Kapolda Maluku Buka Puasa Bersama OKP dan BEMNUS
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, menggelar kegiatan buka puasa bersama dengan para Ketua Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS) wilayah Maluku dan Kota Ambon sebagai upaya mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat (13/3/2026) di Resto Sari Gurih, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dalam suasana khidmat dan penuh keakraban diwarnai dialog kebersamaan di momentum bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Maluku, Irwasda Polda Maluku, Ketua MUI Provinsi Maluku, para rektor perguruan tinggi di Kota Ambon, pejabat utama Polda Maluku, serta perwakilan organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Cipayung Plus dan BEM Nusantara wilayah Maluku dan Kota Ambon.Dalam sambutannya, Kapolda Maluku menegaskan bahwa momentum Ramadan menjadi kesempatan penting untuk memperkuat hubungan antara Polri dengan elemen masyarakat, khususnya kalangan pemuda dan mahasiswa.“Momentum Ramadan ini menjadi kesempatan yang baik untuk mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat, khususnya generasi muda yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial di daerah,” ujar Kapolda.Menurutnya, generasi muda memiliki posisi penting sebagai agen perubahan dan agen perdamaian dalam menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat Maluku.Kapolda juga mengingatkan bahwa stabilitas keamanan merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan daerah, termasuk dalam menarik investasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.“Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Namun stabilitas keamanan menjadi faktor utama yang menentukan apakah investasi dapat masuk dan mendorong pembangunan daerah,” jelasnya.Ia menambahkan, berbagai konflik sosial yang pernah terjadi di Maluku umumnya dipicu oleh faktor-faktor seperti peredaran minuman keras, persoalan tapal batas wilayah, serta ego kelompok. Oleh karena itu, pendekatan edukasi dan penguatan nilai persaudaraan harus terus dilakukan.“Edukasi menjadi investasi jangka panjang dalam membangun masyarakat yang damai dan harmonis. Kita harus bersama-sama menjaga persatuan agar Maluku dapat berkembang dan maju,” kata Kapolda.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga mengajak seluruh pemuda dan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara konstruktif serta tetap menjaga situasi yang aman dan kondusif.“Saya berharap setiap penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai dan tertib, karena stabilitas keamanan sangat berpengaruh terhadap kemajuan daerah kita,” tegasnya.Sementara itu, Ketua MUI Provinsi Maluku, Prof. Dr. H. Abdullah Latupono, M.Pd.I., dalam tausiyah Ramadan menyampaikan pentingnya memperkuat ukhuwah, menjaga persaudaraan, serta memanfaatkan momentum Ramadan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan kepedulian sosial.Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembagian takjil, berbuka puasa bersama, serta sholat Magrib berjamaah, yang berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan dialog kebersamaan antara Polri, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan.Melalui kegiatan silaturahmi tersebut, diharapkan hubungan kemitraan antara Polri dan generasi muda semakin kuat dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif serta mendukung pembangunan dan kemajuan Provinsi Maluku.Kegiatan buka puasa bersama yang dilakukan Kapolda Maluku bersama organisasi kepemudaan dan mahasiswa menunjukkan pendekatan soft approach Polri dalam membangun komunikasi dengan generasi muda. Langkah ini penting mengingat pemuda dan mahasiswa memiliki pengaruh besar dalam dinamika sosial dan politik di daerah.Melalui dialog informal seperti ini, Polri dapat memperkuat kemitraan strategis dengan elemen masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda berperan sebagai penjaga persatuan dan stabilitas sosial.Dalam konteks pembangunan daerah, stabilitas keamanan memang menjadi faktor penting untuk menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, terutama bagi wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam besar seperti Maluku. PNO-12
15 Mar 2026, 10:58 WIT
Dukung Stabilitas Harga Pangan, Polda Maluku Salurkan 5 Ton Beras untuk Warga Desa Poka
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. mengikuti video conference (Vicon) Program Pangan Murah yang digelar Mabes Polri dan dipimpin langsung oleh Wakapolri dari Jakarta, Jumat (13/3/2026).Kegiatan tersebut diikuti Kapolda Maluku dari halaman SD Negeri 2 Poka, di Desa Kota Ambon, sebagai bagian dari upaya Polri mendukung stabilitas harga pangan sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan.Dalam kegiatan itu, Kapolda Maluku didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Tobroni, S.I.K., Irwasda Polda Maluku Kombes Pol. I Made Sunarta, Kepala Perum Bulog Wilayah Maluku, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, para pejabat utama Polda Maluku, serta Kepala Desa Poka.Selain mengikuti Vicon, Kapolda Maluku bersama jajaran juga meninjau langsung kegiatan pembagian sembako gratis kepada masyarakat kurang mampu di Desa Poka dan sekitarnya yang dilaksanakan oleh Polda Maluku bekerja sama dengan Perum Bulog Wilayah Maluku.Dalam kegiatan tersebut, disalurkan sejumlah bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat, yakni beras SPHP sebanyak 5 ton, gula pasir curah 200 kilogram, serta minyak goreng kemasan sebanyak 480 liter.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto mengatakan, program pangan murah dan bantuan sembako ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kondisi masyarakat, terutama dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok.“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga membantu meringankan beban masyarakat melalui program pangan murah dan bantuan sosial,” ujar Kapolda.Selain pembagian sembako, Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bid Dokkes) Polda Maluku juga menggelar bakti kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Poka dan sekitarnya, meliputi pemeriksaan kesehatan serta pemberian obat-obatan secara cuma-cuma.Menurut Kapolda, kegiatan sosial seperti ini akan terus dilakukan sebagai bentuk sinergi Polri bersama pemerintah daerah dan BUMN dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari pelaksanaan Vicon Program Pangan Murah Mabes Polri, pembagian sembako gratis hingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat, berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan positif dari warga setempat.Kegiatan yang digelar Polda Maluku ini menunjukkan bahwa peran Polri tidak hanya terbatas pada aspek keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat. Program pangan murah yang terintegrasi dengan bantuan sosial serta pelayanan kesehatan menjadi langkah konkret dalam membantu masyarakat menghadapi dinamika harga kebutuhan pokok, terutama menjelang periode meningkatnya kebutuhan masyarakat.Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan Perum Bulog juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas distribusi pangan serta memastikan bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. PNO-12
15 Mar 2026, 10:43 WIT
Massa Aksi Protes di Puspem Mimika, Menuntut Batalkan Pelantikan Pejabat
Papuanewsonline.com, Timika – Forum Peduli Aparatur Sipil
Negara (ASN) Papua menggelar aksi protes di kawasan Kantor Pusat Pemerintahan
(Puspem) Kabupaten Mimika pada hari Jumat (13/3). Massa menuntut Bupati Mimika
Johannes Rettob membatalkan pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV yang
telah dilaksanakan pada Rabu (11/3) lalu. Aksi ini dipicu oleh kebijakan
rolling jabatan yang dinilai tidak mengakomodasi hak Orang Asli Papua (OAP),
khususnya suku Amungme dan Kamoro.Sebelumnya, massa melakukan pemalangan jalan di Bundaran
Timika Indah pada pagi hari, menyebabkan arus lalu lintas lumpuh dan mengganggu
aktivitas warga selama beberapa saat. Setelah itu, mereka bergerak menuju Puspem Mimika untuk
menyampaikan tuntutan secara langsung. Para peserta secara bergantian
menyampaikan orasi yang mengemukakan kritik terhadap kebijakan pemerintah
daerah. Ketua Aliansi Pemuda Amungme (APA) Mimika Helois Kemong
menegaskan bahwa masyarakat lokal berhak mendapatkan kesempatan yang setara
dalam menduduki jabatan strategis. "Kami punya hak untuk menjadi tuan di tanah sendiri,
oleh karena itu kami minta Bupati datang langsung dan menyatakan bahwa rolling
jabatan tersebut dibatalkan," tegasnya dengan suara lantang.Salah satu peserta aksi yang juga merupakan ASN di Pemkab
Mimika, Yulianus Pinimet, mengaku dirinya dirugikan dalam proses seleksi. Ia menyampaikan telah mengikuti seluruh tahapan seleksi
lelang jabatan tinggi pratama dan dinyatakan memenuhi syarat, namun tidak
termasuk dalam daftar pelantikan. "Saya sudah melalui semua tahapan dan dinyatakan
lengkap, tapi tidak diakomodasi. Kami ingin tahu dasar aturan apa yang
digunakan dalam penentuan pejabat ini," ucapnya sambil mempertanyakan
transparansi proses. Yulianus juga mendesak Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris
Daerah untuk turun langsung menemui massa dan memberikan penjelasan yang jelas.
"Jika tuntutan tidak direspons, kami akan mengambil
langkah-langkah sesuai mekanisme adat yang berlaku," tambahnya.Selain meminta pembatalan pelantikan dan pencabutan Surat
Keputusan (SK) terkait, massa juga menyampaikan tuntutan agar rolling jabatan
dilakukan ulang secara transparan dengan memperhatikan hak afirmasi OAP. Mereka juga menyoroti dugaan adanya pasangan suami-istri
yang menduduki jabatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, mereka menginginkan jabatan Pelaksana Tugas
(Plt) segera didefinitifkan dengan memprioritaskan ASN asli Papua. Hingga pukul 13.20 WIT, massa telah ditemui Penjabat
Sekretaris Daerah Mimika Abraham Kateyau, namun masih terus menunggu kehadiran
Bupati untuk mendapatkan tanggapan langsung. "Semoga pemerintah daerah dapat mendengar suara kita
dan mengambil langkah yang tepat demi keadilan serta kemajuan bersama Kabupaten
Mimika," pungkas salah satu tokoh masyarakat yang hadir. Penulis: Jid
Editor: GF
13 Mar 2026, 23:03 WIT
Polda Maluku Perpanjang MoU Pengawasan Seleksi Penerimaan Anggota Polri T.A 2026-2028
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku memperkuat komitmen transparansi dalam proses rekrutmen anggota Polri. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan Seleksi Penerimaan Anggota Polri Terpadu Tahun Anggaran 2026–2028 yang dipimpin langsung Kapolda Maluku, Dadang Hartanto.Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Command Center Lantai 4 Mapolda Maluku, Kamis (12/3/2026), dengan melibatkan berbagai unsur pengawas eksternal guna memastikan proses seleksi berjalan Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH)Kapolda Maluku menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memastikan proses rekrutmen anggota Polri berlangsung bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus menutup ruang penyimpangan dalam setiap tahapan seleksi.“PKS ini merupakan wujud komitmen Polri untuk memastikan proses rekrutmen berjalan secara fair dan bebas dari praktik penyimpangan. Kami ingin menghasilkan sumber daya manusia Polri yang profesional dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Kapolda.Ia juga menyoroti masih adanya isu negatif terkait proses rekrutmen, seperti praktik titip-menitip atau penggunaan uang. Menurutnya, pengawasan dari pihak eksternal menjadi faktor penting untuk menjaga integritas seleksi.“Seluruh tahapan seleksi kini didukung sistem digital untuk meminimalkan potensi kecurangan. Saya tegaskan, jika ada anggota Polri yang terlibat penyimpangan dalam rekrutmen akan kami tindak tegas. Pihak luar yang mencoba memanfaatkan situasi juga akan diproses secara hukum,” tegasnya.Kapolda juga mengimbau para orang tua dan calon peserta seleksi agar tidak percaya kepada pihak-pihak yang menawarkan kelulusan dengan imbalan tertentu.“Percayakan pada kemampuan anak dan sistem seleksi yang ada, bukan pada calo atau janji-janji oknum,” ujarnya.Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat utama di lingkungan Kepolisian Daerah Maluku, antara lain Karo SDM, Kabid Kum, Kabid Humas, Kabid Dokkes, serta perwakilan dari Karo Ops dan Kabid Propam.Selain itu, hadir berbagai mitra Pengawas eksternal yang ikut menandatangani PKS tersebut, yakni dari unsur akademisi, pemerintah daerah, organisasi profesi, media, hingga organisasi masyarakat, di antaranya Rektor Universitas Pattimura, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku, Kepala LLDIKTI, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Ketua Himpunan Psikologi Indonesia, Ketua Media Online PotretMaluku.id, Koordinator Wilayah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), serta jajaran Wakil Rektor Universitas Pattimura.Rektor Universitas Pattimura dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas langkah Polda Maluku yang terus melibatkan unsur akademisi dalam pengawasan proses seleksi.Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi diharapkan dapat menjaga objektivitas serta memastikan seleksi berjalan secara profesional dan berbasis kompetensi.Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku menyampaikan bahwa sejak terlibat sebagai pengawasan dari tahun 2021, sangat sedikit laporan masyarakat terkait dugaan kecurangan dalam seleksi anggota Polri di wilayah Maluku.“Transparansi dalam proses seleksi ini menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” ujarnya.Penandatanganan PKS tersebut menjadi simbol sinergi antara Polda Maluku dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola rekrutmen Polri yang bersih, objektif, dan akuntabel.Penandatanganan perpanjangan kerja sama pengawasan seleksi anggota Polri ini menunjukkan upaya berkelanjutan untuk memperkuat transparansi dalam proses rekrutmen di lingkungan kepolisian.Keterlibatan berbagai unsur eksternal, mulai dari akademisi, lembaga pengawas pelayanan publik, hingga organisasi profesi, menjadi langkah penting untuk memastikan proses seleksi berlangsung secara objektif dan bebas dari praktik percaloan.Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri, dengan menegaskan bahwa proses penerimaan anggota kepolisian harus berbasis kemampuan, integritas, serta prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. PNO-12
13 Mar 2026, 21:06 WIT
Polda Maluku Resmi Umumkan Perubahan Batas Usia Penerimaan Bintara Polri TA. 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku resmi mengumumkan perubahan sebagian ketentuan dalam penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026, khususnya terkait batas usia maksimal bagi pendaftar lulusan SMA/sederajat.Perubahan tersebut tertuang dalam pengumuman Nomor: Peng/9/III/Dik.2.1./2026 tentang perubahan atas sebagian isi pengumuman Kapolda Maluku sebelumnya mengenai penerimaan Bintara Polri TA 2026.Dalam pengumuman terbaru itu dijelaskan bahwa terdapat perubahan pada ketentuan usia maksimal pendaftar dari lulusan SMA/sederajat.Jika sebelumnya batas usia maksimal adalah 21 tahun 0 hari pada saat pembukaan pendidikan, kini diubah menjadi maksimal 22 tahun 0 hari pada saat pembukaan pendidikan Polri.Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan pimpinan di tingkat pusat serta penyesuaian terhadap kebijakan penerimaan anggota Polri secara nasional.Kepala Biro SDM Polda Maluku Kombes Pol. Jemi Junaidi, S.I.K., M.M. selaku Ketua Panitia Daerah penerimaan Polri TA. 2026 menyampaikan bahwa perubahan batas usia ini bertujuan memberikan kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk mengabdikan diri sebagai anggota kepolisian.“Perubahan ini merupakan kebijakan dari pimpinan Polri yang memberikan kesempatan lebih luas kepada putra-putri terbaik bangsa, khususnya di Maluku, untuk ikut serta dalam proses seleksi penerimaan Bintara Polri tahun 2026,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota Polri tetap dilaksanakan dengan prinsip BETAH, yakni Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis.“Kami mengimbau masyarakat yang memenuhi syarat agar memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Proses seleksi dilakukan secara terbuka dan profesional tanpa dipungut biaya,” tambahnya.Perubahan pengumuman tersebut mengacu pada sejumlah regulasi dan keputusan pimpinan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri* Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Anggota Polri* Keputusan Kapolri tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri TA 2026* Keputusan Kapolri tentang Penerimaan Bintara Polri TA 2026* serta keputusan perubahan lampiran penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026.Dengan adanya perubahan tersebut, maka ketentuan baru terkait batas usia pendaftar resmi berlaku dalam proses penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 di wilayah Polda Maluku.Polda Maluku juga telah menyampaikan pengumuman perubahan tersebut kepada seluruh satuan kerja dan satuan wilayah jajaran sesuai dengan petunjuk dan arahan Panitia Pusat, agar segera disosialisasikan kepada masyarakat.Langkah ini dilakukan agar informasi mengenai penerimaan anggota Polri dapat diketahui secara luas, khususnya oleh para calon pendaftar di daerah.Panitia daerah juga mengingatkan masyarakat untuk hanya mengakses informasi resmi melalui kanal resmi Polri guna menghindari informasi yang tidak benar terkait proses rekrutmen.Perubahan batas usia maksimal pendaftar Bintara Polri dari 21 tahun menjadi 22 tahun dinilai sebagai langkah strategis untuk memperluas kesempatan bagi generasi muda yang ingin bergabung dengan institusi kepolisian.Kebijakan ini juga memberikan ruang lebih besar bagi lulusan SMA/sederajat yang sebelumnya terkendala batas usia, sekaligus memperkuat upaya Polri dalam menjaring sumber daya manusia terbaik dari berbagai daerah.Bagi wilayah Maluku sendiri, kebijakan ini berpotensi meningkatkan partisipasi putra-putri daerah dalam proses rekrutmen Polri sehingga dapat memperkuat representasi daerah dalam tubuh kepolisian. PNO-12
13 Mar 2026, 20:59 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
