logo-website
Selasa, 28 Apr 2026,  WIT

Bupati Mimika Ingatkan Pentingnya Kompetensi PPK dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi penguatan peran Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2026

Papuanewsonline.com - 28 Apr 2026, 19:16 WIT

Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Tampak foto bersama saat pelaksanaan sosialisasi penguatan peran PA, KPA, dan PPK di Mimika, pada Selasa (28/04/2026).

Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi penguatan peran Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung pada 28–29 April 2026.


Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan peran PA, KPA, dan PPK merupakan kunci utama dalam mempercepat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Melalui kegiatan sosialisasi ini, saya berharap seluruh pihak dapat memahami tugas dan fungsi masing-masing secara baik dan benar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, PA memiliki tanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran, sementara KPA menjalankan kewenangan yang dilimpahkan untuk mengelola anggaran di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD). Adapun PPK memegang peran teknis penting dalam proses pengadaan, mulai dari perencanaan, penetapan spesifikasi hingga pengendalian pelaksanaan kontrak.

Johannes menekankan bahwa PPK yang ditunjuk harus memiliki kompetensi dan sertifikasi keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa. Hal ini penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, tepat waktu, serta menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti masih adanya OPD yang belum menetapkan PA, KPA, dan PPK. Menurutnya, kondisi tersebut harus segera dibenahi karena berpotensi menghambat proses pengadaan dan berdampak pada lambatnya penyerapan anggaran.

“Saya minta pimpinan OPD segera menindaklanjuti hal ini secara serius,” tegasnya.

Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan juga menjadi perhatian. Ia mengingatkan agar tidak terjadi lagi laporan pekerjaan yang telah mencapai 100 persen, namun kenyataannya tidak sesuai spesifikasi di lapangan.

Pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, termasuk e-katalog dan kontrak elektronik, juga didorong untuk dimaksimalkan guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

Tak hanya itu, Johannes juga mengingatkan agar pelaksanaan pengadaan tetap memberi ruang bagi pelaku usaha lokal, sehingga pembangunan yang dilakukan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Mimika.

Ia berharap melalui kegiatan ini, seluruh pihak dapat meningkatkan komitmen dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan optimal.

 

Penulis: Bim

Editor: GF

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE