Nakes Jalan Kaki 12 Jam, Pesawat dan Helikopter Pemda Mimika Kapan Terbang

Papuanewsonline.com, Mimika,-

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Mimika kembali menjadi sorotan tajam setelah terungkap fakta memilukan dimana untuk menyelamatkan pasien yang sakit malaria, tenaga kesehatan di Kampung Arwanop Distrik Tembagapura terpaksa menempuh perjalanan darat berjalan kaki selama 12 jam melewati hutan belantara dan banjir, karena tidak ada persediaan obat dan transportasi.

Lucuh dan Ajaibnya, Nakes sudah berupaya sekuat tenaga dalam memberikan  pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, namun bukan mendapat apresiasi dari Bupati Mimika Johanes Rettob.

Karena Bupati JR balik mengancam Nakes dengan luapan emosi hingga mengancam akan memecat para Nakes tersebut.

Bupati mengakui informasi tersebut tidak benar, Ia bahkan  mengancam  akan mengefaluasi dan memecat para Nakes yang terlibat dalam aksi penyelamat pasien Malaria itu.

Mental Emosi tak terkendali dari Bupati Johanes Rettob ini  mendapat kecaman keras dari berbagai pihak, salah satunya datang dari Ketua Komunitas Pemuda Kei Mimika Eduardus Rahawadan.

Bung Edward menilai kecaman Bupati terhadap Nakes,  menunjukan  ketidak kemampuan Bupati sebagai  pemimpin.

" Bupati ini seakan-akan lupa daratan kalau Visi dan Misi-nya membangun dari Kampung ke Kota, namun peristiwa ini terjadi di kampung, malah tidak diketahui ole Bupati, sudah begitu para Nakes yang sudah berkorban balik diancam ini Bupati model apa? Kalau tidak mampu ya mengundurkan diri," tegas Bung Edward melalui keterangan tertulis yang diterima Media ini, Senin (15/5).

Terkait dengan pernyataan Bupati secara emosional bahwa  “Ada pesawat, kami bekerja sama dengan Freeport” nan.

" Pernyataan ini  justru menuai kekecewaan mendalam sekaligus pertanyaan serius dari elemen masyarakat karena mempermalukan diri sendiri," Terangnya.

Lanjut Bung Edward, Seharusnya  Bupati dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Mimika malu, Jika melayani rakyat saja  harus menggantungkan harapan sepenuhnya pada fasilitas milik perusahaan swasta.

 " Ini ibarat menjatuhkan harga diri dan meruntuhkan wibawa pemerintahan daerah sendiri,” tegasnya.

Bung Edward menyinggung Pesawat dan Helikopter Pemda Mimika yang kini membusuk di hanggar bandara Mosez Kilangin Mimika, padahal uang rakyat APBD Mimika telah dikuras untuk membeli barang mewah tersebut namun tidak ada asas manfaat bagi Masyarakat.

" Barang Mewah ini menguras APBD Mimika, namun tidak ada asas manfaat yang dinikmati Masyarakat di Timika, sudah begitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga sudah berafiliasi dengan Pemerintah Daerah Mimika untuk Pesawat dan Helikopter ini dijadikan barang rongsokan," ucap bung Edward.

Kata dia Pemda berharap PT Freeport untuk memberikan maskapai penerbangan dalam melayani masyarakat sedangkan Pesawat dan Helikopter Pemda tinggal jadi barang rongsokan di Hanggar, hal ini justru mempermalukan Pemerintah Daerah sendiri.

 “Di mana wibawa pemerintah? Memang wajar meminta bantuan saat benar-benar tidak memiliki kemampuan, namun menjadi keliru fatal jika bergantung secara  terus-menerus,  seolah-olah Pemda tidak punya rencana dan anggaran sendiri," Sorotnya.

Bung Edoard menegaskan prinsip kenegaraan memiliki kedudukan dan tanggung jawab dalam hal imi pemerintah daerah bertanggung jawab mutlak untuk melindungi rakyatnya sehingga Pema berharap fasilitas perusahan merupakan perbuatan yang memalukan.

“ Bupati harus Tunjukkan kepada masyarakat Mimika! Di mana pesawat dan helikopter yang pernah diklaim akan dibeli atau dimiliki Pemda? Di mana aset daerah yang seharusnya siap siaga melayani nyawa rakyat itu?," Tegasnya.

Bung Edward mengingatkan janji lama Bupati Johanes Rettob yang sering diucapkan: “Dulu alasannya jelas: ‘Daripada terus menyewa pesawat dan mengucurkan uang subsidi ke swasta hingga daerah justru merugi, lebih baik kita miliki armada sendiri.’ Janji itu sudah lama terdengar, tapi sampai hari ini faktanya tetap sama.

"  Di mana buktinya? Pernyataan di depan kamera terasa hampa, sementara tenaga kesehatan dan rakyat harus bertaruh nyawa berjalan kaki berjam-jam menelusuri hutan belantara dan hujan deras apa masi ada nurani untuk membangun Mimika dan Masyarakatnya," Tanya bung Edward.

Lanjut dijelaskan bung Edward Kasus ini menampakkan kontradiksi yang menyakitkan: di satu sisi diklaim ada kerja sama dan akses, namun di sisi lain pelayanan nyata gagal terpenuhi. 

" Jika kerja sama itu nyata dan bisa diandalkan, mengapa tidak dimanfaatkan saat rakyat paling membutuhkan pertolongan darurat? Jika memang belum memiliki sarana sendiri, di mana arah perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah selama ini?," Imbuhnya.

Ia menegaskan Bupati Menggantungkan tugas pelayanan dasar yang menjadi kewajiban konstitusional pemerintah pada kebaikan hati perusahaan adalah bukti kegagalan Bupati dalam menata pemerintahan.

" Bukan berarti kerja sama dilarang, tapi menjadi aib jika itu dijadikan solusi tetap, dan alasan untuk menutupi peswat dan helikopter pemkab Mimika yang saat ini masi di hanggar," Ucapnya.

Sosok Pemuda Kei yang kritis  Ini menyebutkan polemik Nakes di Arwahnop, menunjukkan lemahnya prioritas, buruknya akuntabilitas anggaran, serta janji-janji yang ternyata hanya retorika kosong untuk pencitraan semata Bupati dan Wakil Bupati.

" Masyarakat Mimika berhak mendapat jawaban yang jelas dan terukur: Ke mana alokasi dana untuk sarana transportasi udara dalam pelayanan publik? Apakah janji memiliki pesawat dan helikopter hanya omong kosong belaka? Atau   pemerintah daerah akan terus nyaman dan lebih bangga menyebut nama perusahaan ketimbang bangga memiliki kemampuan sendiri melayani rakyatnya," Pungkasnya.

Pewarta: Hendrik

Editor     : Gf