Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Momen Bersama Tiga Mantan Dan Sedang Menjabat Presiden, Prabowo Hadiri Pernikahan Putra Garibaldi
Papuanewsonline.com, Jakarta – Sebuah momen bersejarah dan penuh kehangatan menyita perhatian masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tampak berkumpul bersama dua mantan kepala negara, yaitu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketiganya hadir dengan penuh kekhidmatan dalam sebuah acara resepsi pernikahan yang berlangsung di Jakarta pada Minggu, 26 Juli 2026.Momen langka ini terabadikan dalam unggahan foto yang dibagikan langsung melalui akun Instagram resmi Prabowo @prabowo. Dalam foto tersebut terlihat Prabowo duduk diapit oleh SBY dan Jokowi, mengenakan setelan jas lengkap dengan dasi, tampak serasi dan penuh keakraban. Kehadiran ketiga tokoh besar bangsa ini menandakan adanya persatuan dan silaturahmi yang erat antar pimpinan negara, terlepas dari perbedaan masa jabatan maupun latar belakang politik.Kehadiran mereka dalam rangka menghadiri akad nikah sekaligus resepsi pernikahan Gamma Abdurrahman Thohir, putra dari pengusaha Garibaldi “Boy” Thohir, yang dipersunting bersama Keelie Gunawan Susilo.Dalam keterangan yang disertakan pada unggahan tersebut, Prabowo menyampaikan ucapan selamat yang tulus bagi kedua mempelai.“Selamat menempuh hidup baru kepada Gamma dan Keelie. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan kebahagiaan, serta menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah,” tulis Prabowo dalam pesannya.Turut hadir mempererat suasana silaturahmi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.Perjumpaan ini menjadi bukti nyata bahwa persaudaraan dan keharmonisan tetap terjaga di antara para pemimpin bangsa. Momen ini pun diharapkan menjadi teladan bagi seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan, mempererat tali silaturahmi, dan bekerja sama demi kemajuan serta persatuan bangsa Indonesia yang lebih kokoh dan sejahtera.Penulis: JidEditor: OF
28 Jul 2026, 09:26 WIT
Pemerintah dan DPR Susun RAPBN 2027, Anggaran Pendidikan Tetap Dijaga 20 Persen
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah memulai tahap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2027 sebagai landasan pelaksanaan pembangunan nasional tahun mendatang. Dalam pembahasan awal, sektor pendidikan kembali ditegaskan sebagai prioritas utama dengan komitmen kokoh mempertahankan alokasi sebesar 20 persen sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.Pembahasan mencakup asumsi ekonomi makro, arah kebijakan fiskal, hingga daftar program unggulan. (27/7/26) Pemerintah dan Badan Anggaran DPR sepakat bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi fondasi utama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.Dana pendidikan nantinya akan disalurkan untuk memperkuat Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, beasiswa afirmasi, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik.Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada pemerataan akses pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Selain itu, anggaran diarahkan untuk mendukung transformasi pendidikan melalui digitalisasi pembelajaran, perbaikan sarana sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, serta penguatan riset dan inovasi. Target revitalisasi ratusan ribu sekolah hingga tahun 2029 pun disiapkan dengan mengutamakan keamanan, kelestarian lingkungan, dan sifat inklusif.Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan guna memastikan kelancaran dukungan anggaran bagi pendidikan tinggi dan riset nasional. Selain pendidikan, RAPBN 2027 juga memprioritaskan ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, infrastruktur dasar, pengembangan industri, serta penciptaan lapangan kerja, dengan sasaran pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen dan stabilitas fiskal yang terjaga.Penulis: JidEditor: OF
28 Jul 2026, 09:22 WIT
Presiden Prabowo Resmi Bentuk Universitas Republik Indonesia, Pusat Pencetak Pemimpin Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah secara resmi mendirikan Universitas Republik Indonesia (URI), sebuah lembaga pendidikan yang dikhususkan untuk pembinaan dan pengembangan kepemimpinan nasional. Berbeda dengan perguruan tinggi pada umumnya, URI dirancang sebagai pusat pengintegrasian pendidikan, pelatihan, dan pembentukan karakter guna mendukung percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.Sebagai langkah awal operasional, Presiden Prabowo Subianto telah melantik pimpinan pertama URI di Istana Negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2026. Donny Ermawan Taufanto dipercaya menjabat sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia, didampingi Prof. Yos Sunitiyoso selaku Wakil Gubernur. (27/7/26) Keduanya memegang amanah untuk merancang dan mengembangkan sistem pendidikan kepemimpinan yang menjadi jati diri utama lembaga ini.Mengusung konsep “Membangun Republik dari Kampus”, URI hadir untuk mencetak calon pemimpin yang memiliki integritas tinggi, kemampuan manajerial mumpuni, wawasan kebangsaan yang luas, serta kesiapan menghadapi tantangan dunia. Lembaga ini akan menjadi wadah pembinaan terstruktur bagi calon pemimpin pemerintahan, pelayanan publik, hingga badan usaha milik negara, dengan alur pendidikan yang menyambung mulai dari jenjang sekolah, perguruan tinggi, hingga pelatihan aparatur.Tidak berfokus pada pembukaan berbagai program studi akademik layaknya universitas konvensional, URI lebih berperan sebagai pusat pembinaan kepemimpinan yang terpadu. Pemerintah juga merencanakan perluasan jaringan kampus ke berbagai daerah agar talenta muda dari seluruh penjuru negeri dapat terjangkau, sekaligus memperkuat langkah menuju visi besar Indonesia Emas 2045.Penulis: JidEditor: OF
28 Jul 2026, 09:18 WIT
Kombes Rositah Tegaskan Penanganan Dugaan Penipuan Anggota Bidokkes Akan Ditindak Sesuai Hukum
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku memastikan penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan salah satu anggota Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bidokkes) Polda Maluku terus berjalan sesuai mekanisme hukum dan ketentuan yang berlaku. Melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku, proses pemeriksaan terhadap dugaan penipuan yang melibatkan Bripda ZO alias Zul telah rampung dan dijadwalkan memasuki sidang perdana Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pada Rabu, 29 Juli 2026.Kepastian tersebut menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat terhadap anggota Polri diproses secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai aturan yang berlaku. Penanganan perkara ini juga menjadi bagian dari komitmen Polda Maluku dalam menjaga integritas institusi melalui penegakan disiplin dan kode etik tanpa pandang bulu.Perkara tersebut berawal dari laporan dugaan penipuan yang disampaikan Desire Barlin Lelapary, yang mengaku mengalami kerugian sebesar Rp125 juta. Dalam proses penanganan, Bidpropam Polda Maluku telah memeriksa dua orang saksi serta mengumpulkan alat bukti berupa bukti transfer dan rekening koran sebagai bagian dari proses pembuktian.Setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai dilaksanakan, Bidpropam Polda Maluku menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Hari Sidang sebagai dasar pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Juli 2026.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan bahwa informasi yang berkembang di sejumlah pemberitaan maupun media sosial yang menyebut penanganan perkara tersebut mandek tidak sesuai dengan fakta penanganan yang dilakukan oleh Bidpropam Polda Maluku."Polda Maluku memastikan bahwa penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan salah satu anggota Bidokkes Polda Maluku tersebut tetap berjalan sesuai prosedur. Saat ini seluruh proses pemeriksaan telah selesai dan telah diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Hari Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang akan dilaksanakan pada 29 Juli 2026. Dengan demikian, informasi yang menyebut perkara ini berhenti atau tidak diproses adalah tidak benar," tegas Kombes Pol. Rositah Umasugi.Kabid Humas menegaskan bahwa Polri memiliki sistem pengawasan internal yang bekerja secara profesional dalam menangani setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggotanya, baik pelanggaran disiplin, kode etik profesi, maupun dugaan tindak pidana."Komitmen Kapolda Maluku sangat jelas, yakni tidak memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan anggota. Seluruh proses akan dilaksanakan secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila dalam sidang terbukti melakukan pelanggaran, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Ini merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menjaga integritas organisasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," ujarnya.Lebih lanjut, Kabid Humas mengajak masyarakat untuk tetap mengedepankan informasi yang bersumber dari kanal resmi Polda Maluku serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi."Kami berkomitmen menyampaikan perkembangan penanganan perkara ini secara terbuka sesuai kewenangan yang dimiliki. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak utuh dan selalu mengedepankan fakta yang disampaikan melalui saluran resmi Polda Maluku," tambahnya.Polda Maluku memastikan akan terus mengawal proses persidangan etik hingga selesai sebagai bagian dari komitmen institusi dalam mewujudkan Polri yang Presisi, profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Penegakan disiplin terhadap anggota merupakan langkah nyata untuk menjaga marwah institusi serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. PNO-12
28 Jul 2026, 09:01 WIT
BGN "Bersih-bersih", 833 Dapur Program Makan Bergizi Gratis Ditutup Permanen
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengumumkan penutupan permanen terhadap 833 unit dapur pelaksana program Makan Bergizi Gratis per Senin (27/7/2026). Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola dan penegakan standar mutu yang digalakkan pasca pelantikan pimpinan baru lembaga tersebut.Penutupan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia: 98 dapur di Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur mencakup Kalimantan hingga wilayah Papua. Berbeda dengan penangguhan sementara sebelumnya, dapur yang dinonaktifkan kali ini tidak lagi berhak menerima insentif maupun kompensasi apapun karena terbukti melanggar ketentuan operasional.“Penutupan ini murni karena pelanggaran. Masalah utamanya berkaitan dengan buruknya higienitas, sanitasi yang tidak memenuhi syarat, risiko keracunan, rendahnya kualitas pangan, hingga tidak berfungsinya Instalasi Pengolahan Air Limbah,” jelas Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta Pusat. Ia menegaskan tidak ada lagi pembebasan bagi pihak yang mengabaikan standar demi keselamatan penerima manfaat.Mantan Wakil Menteri Pertanian ini menegaskan komitmennya melakukan pembenahan menyeluruh. Ke depannya, BGN akan membangun sistem transparansi yang melibatkan masyarakat luas untuk turut mengawasi menu dan kualitas pelayanan program. “Siapa saja yang melanggar akan kami beri sanksi tegas. Kami ingin memastikan program ini benar-benar menjaga kesehatan dan tumbuh kembang anak bangsa,” tegasnya.Penulis: JidEditor: OF
28 Jul 2026, 09:09 WIT
7 Putra Daerah Asal Maluku Lolos Akpol 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku kembali mengukir prestasi dalam mencetak sumber daya manusia unggul di lingkungan Polri. Sebanyak tujuh putra terbaik asal Maluku berhasil dinyatakan lulus terpilih pada Sidang Akhir Seleksi Tingkat Pusat Penerimaan Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026, dan selanjutnya akan mengikuti pendidikan pembentukan calon perwira Polri di Akademi Kepolisian.Keberhasilan tersebut ditetapkan dalam Sidang Akhir Seleksi Tingkat Pusat yang berlangsung di Aula Cendekia Akademi Kepolisian Lemdiklat Polri, Senin (27/7), dipimpin oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) serta dihadiri Kalemdiklat Polri, Gubernur Akpol, perwakilan Kompolnas, Karodalpers SSDM Polri, pengawas internal panitia pusat, dan para Kepala Biro SDM Polda jajaran.Dari 12 calon Taruna dan 1 calon Taruni Akpol yang dikirim Polda Maluku mengikuti seleksi tingkat pusat, sebanyak 7 peserta calon taruna Akpol dinyatakan lulus terpilih, setelah berhasil melewati seluruh tahapan seleksi di tingkat pusat yang dilaksanakan secara Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (Betah). Seluruh peserta telah mengikuti proses seleksi sesuai standar yang ditetapkan Panitia Pusat SSDM Polri.Adapun tujuh putra daerah Maluku yang berhasil lolos menjadi Taruna Akademi Kepolisian Tahun Anggaran 2026 yaitu1. Jouwen D. Van Harlin2. Anindra R. S. Buru Besan3. Fudhail Alfaro Mesfer4. Nikolas Uwuratuw5. Azka R. Abrar6. Ahmad Farel T. H. P. Marwan7. Johar Agung CahyadiPara Taruna yang dinyatakan lulus dijadwalkan akan mengikuti Pembukaan Pendidikan Dasar Integrasi Kemitraan Taruna TNI dan Taruna Akpol di Resimen Candradimuka, Magelang pada tanggal 1 Agustus 2026.Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol. Jemi Junaidi, S.I.K., MM. mengatakan keberhasilan tujuh putra daerah tersebut merupakan buah dari kerja keras para peserta serta pelaksanaan sistem rekrutmen Polri yang konsisten menjunjung tinggi prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis)."Alhamdulillah, tujuh putra terbaik Maluku berhasil menembus seleksi tingkat pusat dan akan mengikuti pendidikan Taruna Akpol. Ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat Maluku sekaligus bukti bahwa rekrutmen Polri dilaksanakan secara objektif, transparan, dan mengedepankan kualitas. Siapa pun memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil selama memiliki kemampuan, integritas, dan kemauan untuk berjuang," ujar Karo SDM pada saat mendampingi para calon taruna akpol di semarang.Ia berharap para Taruna yang terpilih dapat menjaga nama baik Maluku selama menjalani pendidikan dan kelak menjadi perwira Polri yang profesional, berintegritas, humanis, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat."Bagi peserta yang belum berhasil, kami mengapresiasi semangat dan perjuangan yang telah ditunjukkan. Jangan menyerah. Jadikan pengalaman ini sebagai motivasi untuk terus mempersiapkan diri lebih baik pada kesempatan berikutnya," tambahnya.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, menegaskan keberhasilan tujuh putra daerah tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa sistem rekrutmen Polri saat ini semakin modern, kredibel, dan mendapat pengawasan ketat dari berbagai unsur, internal maupun eksternal."Keberhasilan tujuh putra Maluku menembus Akpol merupakan kabar yang membanggakan bagi masyarakat Maluku. Ini menunjukkan bahwa putra-putri daerah mampu bersaing di tingkat nasional melalui proses seleksi yang bersih, transparan, akuntabel, dan diawasi secara berlapis. Kami berharap keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi generasi muda Maluku lainnya untuk mempersiapkan diri sejak dini dan tidak ragu mengikuti rekrutmen Polri," kata Kabid Humas.Polda Maluku menegaskan akan terus mendukung program SSDM Polri dalam membangun sistem rekrutmen yang profesional, transparan, dan berbasis kompetensi guna melahirkan calon-calon perwira Polri yang unggul, adaptif, berintegritas, serta siap mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. PNO-12
28 Jul 2026, 08:53 WIT
Mimika Jadi Tuan Rumah Dialog Strategis Pembangunan Tanah Papua, Persiapan Dimatangkan
Papuanewsonline.com, Mimika – Kabupaten Mimika resmi ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Dialog Strategis Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas bersama seluruh kepala daerah se-Tanah Papua. Kegiatan yang dijadwalkan digelar Kamis (30/7/2026) ini menjadi momen penting untuk menyatukan visi pembangunan sesuai arah kebijakan nasional. Rapat persiapan telah dipimpin langsung Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong di Ruang Rapat Bappeda Mimika, Senin (27/7/2026).Kegiatan tertuang dalam undangan resmi Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Drs. Febrian Alphyanto Ruddyard, M.A., tertanggal 21 Juli 2026, yang ditujukan kepada enam gubernur, 40 bupati, dan dua wali kota se-Tanah Papua. Langkah ini dilandasi Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025–2029, guna memperkuat sinergi pusat dan daerah demi terwujudnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan.Dalam rapat, perwakilan Bappenas Arif menegaskan susunan acara sudah final. Rangkaian akan dibuka Wakil Menteri PPN, dilanjutkan sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, paparan arah tunggal pembangunan Papua, dialog terbuka, hingga penutupan dan penyerahan cinderamata. Kegiatan berpusat di ruang rapat BPKAD Mimika, disusul kunjungan ke Kampung Sagu Iwaka, Rumah Pengolahan Sagu Pasar Sentral Timika, serta peninjauan pemanfaatan tailing di PT Freeport Indonesia pada Jumat (31/7).Wabup Kemong memerintahkan seluruh persiapan berjalan sempurna. Ia menuntut kepastian kehadiran seluruh tamu, kesiapan layanan media dan jaringan komunikasi, serta koordinasi ketat antara Bappeda Mimika dengan Bapperida Provinsi. Sebanyak 58 Organisasi Perangkat Daerah dikerahkan untuk memastikan segala aspek pelaksanaan berjalan lancar dan tertib.Penulis: JidEditor: OF
28 Jul 2026, 08:54 WIT
Indonesia dan Papua Nugini Gelar Komisi Gabungan Menteri Awal September di Jakarta
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini sepakat menyelenggarakan pertemuan Komisi Gabungan Menteri atau Joint Ministerial Commission pada awal September 2026 mendatang di Jakarta. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dengan Menteri Luar Negeri Papua Nugini Justin Tkatchenko di sela rangkaian Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dan Konferensi Pasca-Kementerian di Manila, Filipina, Senin (27/7/2026).Forum ini akan menjadi wadah utama untuk meninjau secara menyeluruh capaian kerja sama bilateral yang telah berjalan, sekaligus merumuskan arah kemitraan strategis kedua negara ke depan. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak juga membahas rencana kunjungan tingkat tinggi, termasuk harapan Papua Nugini atas kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun 2027.Kedua menteri menekankan pentingnya mempercepat pelaksanaan berbagai perjanjian yang telah disepakati, terutama di bidang pertahanan dan pengelolaan perbatasan. Langkah ini ditempuh agar kerja sama benar-benar terasa dampaknya bagi masyarakat luas, khususnya warga yang tinggal di wilayah perbatasan kedua negara.Selain itu, pembahasan juga mencakup keberlanjutan program bantuan pembangunan, antara lain renovasi rumah sakit di Papua Nugini. “Indonesia tetap berkomitmen menjadi mitra pembangunan yang handal bagi Papua Nugini. Kami ingin setiap kerja sama yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat di kedua negara,” ujar Sugiono.Dalam kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Papua Nugini kembali menegaskan dukungan penuh negaranya terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Kedua pihak berjanji terus memperkokoh hubungan persahabatan yang erat dan saling menguntungkan.Penulis: JidEditor: OF
28 Jul 2026, 08:51 WIT
Wabup Kemong Minta ASN Mimika Lebih Selektif dan Efisien Lakukan Perjalanan Dinas
Papuanewsonline.com, Mimika – Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah untuk lebih bijak, selektif, dan efisien dalam merencanakan serta melaksanakan perjalanan dinas. Arahan ini disampaikannya saat memimpin Apel Gabungan di Halaman Pusat Pemerintahan SP3, Senin (27/7/2026), sejalan dengan upaya mengoptimalkan kinerja dan merespons harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih efektif.Menurut Kemong, perjalanan dinas memang sangat dibutuhkan dan tidak menjadi masalah apabila tujuannya jelas serta berkaitan langsung dengan agenda strategis, penyusunan kebijakan, atau pengambilan keputusan penting yang hanya dapat dilakukan oleh pimpinan. Namun, ia menegaskan urusan yang bersifat teknis operasional tidak semestinya selalu dihadiri langsung oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, melainkan dapat didelegasikan secara penuh kepada pejabat setingkat Eselon III seperti Kepala Bidang atau pejabat lain yang memiliki kewenangan sesuai tugas pokoknya.“Jangan sampai hanya untuk urusan teknis sederhana, pimpinan harus meninggalkan tempat tugas. Hal-hal demikian sudah cukup mampu diselesaikan oleh jajaran di bawahnya dengan tanggung jawab yang terukur,” tegas Kemong. Langkah ini ditempuh agar pimpinan tetap memiliki waktu dan fokus yang cukup untuk merumuskan kebijakan besar, mengawasi pelaksanaan program, serta menjawab berbagai isu yang menjadi sorotan dan kebutuhan mendesak masyarakat. Selain itu, pengaturan perjalanan dinas yang lebih ketat juga bertujuan untuk menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu karena ketiadaan pejabat yang berwenang. Pemerintah daerah berkomitmen agar setiap rupiah yang dikelola dan setiap waktu yang dimiliki aparatur benar-benar digunakan untuk hal yang memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah.Penulis: JidEditor: OF
28 Jul 2026, 08:46 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
