Papuanewsonline.com
Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan
Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura
BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital
Enam Warga Sipil Ditembak Di Tembagapura, Aktivis Deby Santoso Desak Proses Hukum Transparan
Direktur Law Firm Golda: Transaksi Perkara Di Timika Semakin Subur, Masyarakat Miskin Jadi Korban
BADKO HMI Papua Dukung Penertiban Tambang Ilegal oleh Gubernur Papua Tengah
DPR Papua Tengah, Mimika dan Puncak Bentuk Tim Khusus Tangani Konflik Kwamki Narama
Kejati Papua Mandul Tetapkan Yunus Wonda Jadi Tersangka, Mahasiswa Kembali Geruduk Kejagung
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Perkuat Ketahanan Pangan Polda Maluku, Karo SDM: Tingkatan Produktivitas di Setiap Polres
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Biro SDM Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaidi, memimpin video conference (vicon) bersama para Wakapolres dan Kabag SDM Polres jajaran dalam rangka evaluasi dan penguatan program ketahanan pangan Polri.Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan produktif di wilayah hukum Polda Maluku guna mendukung program ketahanan pangan nasional.Dalam arahannya, Karo SDM menekankan pentingnya peningkatan produktivitas di setiap Polres, meskipun dihadapkan pada tantangan cuaca yang kurang mendukung.“Saya berharap seluruh jajaran tetap konsisten meningkatkan kegiatan penanaman. Kendala cuaca harus disikapi dengan kerja keras agar hasil produksi tahun ini bisa lebih optimal,” ujar Jemi.Ia juga meminta jajaran untuk terus berinovasi dalam pengelolaan program ketahanan pangan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.Kegiatan vicon turut diikuti para perwira Polda Maluku yang terlibat dalam program tersebut, sebagai bentuk sinergi internal dalam mendukung keberhasilan program prioritas Polri.Program ketahanan pangan sendiri merupakan bagian dari strategi Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja jajaran dalam pelaksanaan program di lapangan.Langkah Polda Maluku memperkuat koordinasi melalui vicon menunjukkan bahwa program ketahanan pangan Polri tidak hanya bersifat simbolik, tetapi mulai diarahkan pada peningkatan output nyata.Namun, tantangan utama tetap berada pada implementasi di lapangan, terutama faktor cuaca dan konsistensi pengelolaan. Tanpa evaluasi berkelanjutan dan inovasi lokal, program ini berpotensi stagnan dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kebutuhan pangan masyarakat. PNO-12
02 Apr 2026, 20:06 WIT
Video Protes di Sekretariat KAPP Mimika Viral, Soroti Dugaan Penumpukan Proposal
Papuanewsonline.com, Timika – Sebuah rekaman video yang
menyebar melalui aplikasi pesan instan memperlihatkan seorang perempuan
melakukan aksi protes di ruko yang digunakan sebagai sekretariat Badan Pengurus
Daerah Kamar Adat Pengusaha Papua (BPD KAPP) Kabupaten Mimika. Video tersebut
menarik perhatian publik karena memuat serangkaian tudingan terkait penumpukan
proposal pengusaha Papua serta dugaan pengelolaan dana yang tidak jelas. (2/3/2026)Dalam rekaman tersebut, perempuan tersebut mengajukan
pertanyaan mengenai banyaknya proposal yang menumpuk di sekretariat dan menduga
adanya penyalahgunaan dana terkait pengajuan proposal dari pengusaha asal
Papua. Ia juga menuntut agar pihak pengurus memberikan penjelasan terbuka
kepada masyarakat luas. Peristiwa ini terjadi di salah satu ruko sewaan yang
difungsikan sebagai kantor BPD KAPP Mimika, dengan perempuan tersebut juga
meminta agar tempat tersebut segera dikosongkan jika tidak ada kejelasan
terkait pengelolaan administrasi dan keuangan organisasi.Video tersebut juga memperlihatkan kondisi fasilitas kantor
yang tampak tertutup, meskipun sebelumnya ada aktivitas pengumpulan dokumen
dari masyarakat. Situasi ini memicu sorotan publik terkait transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan dokumen serta proposal yang telah dihimpun. Sejumlah elemen masyarakat juga menyoroti peran pengurus
KAPP Mimika, termasuk kepemimpinan yang disebut melakukan pengumpulan dokumen
tanpa menjelaskan mekanisme dan tanggung jawabnya. Bahkan, muncul dugaan bahwa dokumen tersebut akan digunakan
untuk mengajukan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah, meskipun belum ada
klarifikasi resmi terkait hal ini.Berbagai tudingan yang beredar, mulai dari dugaan
penyalahgunaan dana hingga praktik pencucian uang, belum dapat dipastikan
kebenarannya.Hingga saat ini, pihak BPD KAPP Mimika belum memberikan
keterangan resmi terkait kasus ini. Upaya untuk mengkonfirmasi informasi kepada
pihak terkait masih terus dilakukan guna memastikan kebenaran sesuai prinsip
jurnalistik. Penulis: Jid
Editor: GF
01 Apr 2026, 23:20 WIT
Menko Polkam Desak Investigasi Menyeluruh atas Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia
menegaskan sikap tegas atas insiden yang menyebabkan gugurnya prajurit TNI
dalam misi perdamaian di Lebanon. Menteri Koordinator Bidang Politik dan
Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menyatakan
pemerintah menuntut investigasi menyeluruh dan pertanggungjawaban hukum bagi
pihak yang terlibat.Menurut Menko Polkam, serangan yang menyebabkan gugurnya
serta terlukanya personel TNI dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) merupakan tindakan yang tidak dapat diterima. Pemerintah Indonesia
meminta agar penyelidikan dilakukan secara cepat, transparan, dan komprehensif.“Pemerintah menuntut dilaksanakannya investigasi secara
menyeluruh atas insiden yang menyebabkan gugur dan terlukanya prajurit TNI
dalam misi perdamaian di Lebanon. Pemerintah juga menuntut penyelidikan PBB
yang cepat, transparan, dan komprehensif, serta menegaskan bahwa pelaku harus
dimintai pertanggungjawaban secara hukum tanpa adanya kekebalan.”Ia menegaskan bahwa serangan berulang terhadap personel
Indonesia menunjukkan rendahnya komitmen pihak-pihak yang bertikai terhadap
jaminan keselamatan pasukan penjaga perdamaian di wilayah konflik.Menurutnya, perlindungan terhadap pasukan perdamaian
merupakan prinsip utama yang harus dihormati oleh seluruh pihak dalam konflik
bersenjata, terlebih mereka bertugas di bawah mandat resmi PBB.Pemerintah Indonesia juga mendorong Dewan Keamanan PBB untuk
mengambil langkah tegas dan konsisten dalam menindaklanjuti hasil investigasi
yang dilakukan.“Serangan berulang terhadap personel Indonesia merupakan
tindakan yang tidak dapat diterima dan mencerminkan rendahnya komitmen terhadap
jaminan keselamatan Pasukan Perdamaian oleh pihak yang bertikai.”Selain mendorong proses investigasi internasional, Kemenko
Polkam akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga melalui Tim
Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP).Langkah tersebut dilakukan bersama Kementerian Pertahanan,
TNI, serta Kementerian Luar Negeri untuk memastikan perlindungan maksimal bagi
seluruh personel yang bertugas di daerah misi.Pemerintah juga akan melakukan peninjauan ulang terhadap
protokol keamanan, khususnya yang berkaitan dengan dinamika situasi di wilayah
Lebanon selatan yang saat ini masih berpotensi mengalami eskalasi konflik.
Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan personel
TNI yang sedang menjalankan mandat perdamaian dunia, sekaligus menegaskan
komitmen Indonesia dalam mendukung misi perdamaian internasional secara
profesional dan bertanggung jawab. (GF)
01 Apr 2026, 23:07 WIT
Dari London hingga Seoul, Buku Rasa Bhayangkara Nusantara Perkuat Diplomasi Indonesia
Papuanewsonline.com, Jakarta – Buku Rasa Bhayangkara
Nusantara terus menorehkan jejak diplomasi budaya Indonesia di panggung
internasional. Setelah menjangkau sejumlah kota dan forum dunia, mulai dari
London, Davos, Washington D.C., Jeddah, hingga Jepang, kini buku tersebut resmi
hadir di Korea Selatan sebagai bagian dari penguatan kerja sama dan pertukaran
kebijakan publik antarnegara.Kehadiran buku bertajuk Taste of Nusantara: 80 Bhayangkara
Menu for Indonesia’s Free Nutritious Meals Program ini menjadi kelanjutan dari
perjalanan global yang membawa semangat budaya Indonesia melalui pendekatan
gastrodiplomasi. Buku tersebut memuat 80 menu bergizi khas Nusantara yang
sekaligus merepresentasikan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
sebagai kebijakan prioritas nasional.Perjalanan internasional buku ini sebelumnya dibawa oleh
Dirgayuza Setiawan, B.Med.Sc., M.Sc., Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi
dan Analisa Kebijakan, yang berkolaborasi dengan Wakapolri Komjen Pol. Prof.
Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dalam berbagai lawatan strategis
ke sejumlah negara.Wakapolri menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari
strategi besar diplomasi Indonesia yang mengedepankan budaya sebagai bahasa
universal.“Perjalanan Rasa Bhayangkara Nusantara dari Eropa, Amerika,
Timur Tengah, Jepang hingga Korea Selatan menunjukkan bahwa Indonesia mampu
menghadirkan pendekatan baru dalam diplomasi—melalui gastrodiplomasi yang
menggabungkan kebijakan, budaya, dan nilai kemanusiaan. Buku ini kami tulis
bersama sebagai kontribusi nyata untuk memperkuat posisi Indonesia di mata
dunia,” tegas Wakapolri.Di Korea Selatan, buku tersebut diserahkan langsung kepada
Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Cecep Herawan, dalam
momentum yang juga menjadi ruang diskusi tentang implementasi program makan
bergizi di negara tersebut.Dirgayuza menyampaikan bahwa Korea Selatan menjadi salah
satu negara yang memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan program serupa
secara nasional.“Hari ini saya memberikan buku Taste of Nusantara dan Pangan
Biru MBG kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Bapak Cecep.
Bapak Cecep merupakan duta besar yang sangat menaruh perhatian terhadap
pelaksanaan program MBG, terutama dalam hal apa saja yang dapat kita pelajari
dari implementasi MBG di Korea Selatan.”Menurutnya, Korea Selatan telah mengembangkan sistem makan
bergizi gratis di sekolah secara bertahap selama kurang lebih dua dekade,
dengan dukungan anggaran yang sangat besar.“Setiap tahunnya, Korea Selatan mengalokasikan anggaran
sekitar 80 triliun rupiah dan membutuhkan waktu kurang lebih 20 tahun untuk
menerapkan MBG secara nasional. Di Korea, MBG telah menjadi bagian dari kultur
bangsa, bahkan ditampilkan dalam berbagai acara televisi yang menunjukkan peran
dapur sekolah dalam menyediakan makanan bergizi bagi siswa.”Ia menjelaskan bahwa pendekatan Korea Selatan yang berbasis
dapur langsung di sekolah menjadi salah satu model pembelajaran yang relevan
bagi pengembangan program serupa di Indonesia.“Dengan adanya buku ini, kami berharap dapat meningkatkan
diplomasi kuliner antara Indonesia dan Korea Selatan, di mana kedua negara
sama-sama menjalankan kebijakan MBG nasional bagi seluruh anak sekolah,”
tambahnya.Lebih dari sekadar karya kuliner, buku Rasa Bhayangkara
Nusantara kini telah berkembang menjadi instrumen komunikasi kebijakan
Indonesia kepada dunia. Setiap persinggahan internasional, dari London hingga
Seoul, mempertegas peran budaya dalam membangun citra bangsa di level global.Dirgayuza kembali menegaskan bahwa buku ini hadir sebagai
jembatan dialog kebijakan lintas negara.“Buku Rasa Bhayangkara Nusantara kami hadirkan sebagai
jembatan komunikasi kebijakan Indonesia kepada dunia, agar dapat dipahami
melalui bahasa budaya yang universal.”Melalui gastrodiplomasi, Indonesia menunjukkan bahwa
kebijakan strategis nasional tidak hanya dapat disampaikan melalui forum resmi,
tetapi juga lewat budaya, kuliner, dan nilai kemanusiaan yang mampu diterima
secara universal.Langkah ini sekaligus menegaskan peran Polri bersama
pemerintah dalam membawa inovasi, identitas bangsa, serta gagasan kebijakan
Indonesia ke panggung dunia, sejalan dengan semangat diplomasi modern yang
humanis dan inklusif. (GF)
01 Apr 2026, 23:02 WIT
Pimpin Pakta Integritas, Wakapolda Maluku: 1.213 Peserta Ikuti Seleksi Anggota Polri TA. 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Sebanyak 1.213 peserta mengikuti penandatanganan Pakta Integritas seleksi penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 di Polda Maluku, sebagai wujud komitmen rekrutmen bersih dan transparan berbasis prinsip “BETAH”.Polda Maluku resmi memulai tahapan seleksi penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 dengan menegaskan komitmen integritas melalui prinsip “BETAH” (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).Komitmen tersebut ditandai dengan pengambilan sumpah dan penandatanganan Pakta Integritas yang dipimpin Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni di Gedung Plaza Presisi Tantui, Ambon, Selasa (31/3/2026).Kegiatan ini diikuti sebanyak 1.213 peserta seleksi, yang terdiri dari:* 71 peserta Akpol (62 pria dan 9 wanita),* 1.068 peserta Bintara/Brigadir (895 pria dan 173 wanita),* 74 peserta Tamtama (pria).Selain peserta, kegiatan juga dihadiri panitia seleksi, pengawas internal dan eksternal, serta orang tua atau wali peserta.Dalam amanat Kapolda Maluku yang dibacakannya, Wakapolda menegaskan bahwa Pakta Integritas bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berlangsung jujur, objektif, dan berkeadilan.“Seleksi ini harus dijalankan secara transparan dan bebas dari praktik KKN dalam bentuk apa pun. Kami ingin memastikan yang lulus adalah mereka yang benar-benar memenuhi syarat dan berkompeten,” tegasnya.Ia menambahkan, kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama keberhasilan Polri, sehingga proses rekrutmen harus mampu melahirkan anggota yang profesional dan berintegritas.Wakapolda juga mengingatkan peserta dan orang tua agar tidak mudah percaya terhadap oknum atau calo yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.“Jangan percaya pada pihak yang menjanjikan kelulusan. Seleksi ini murni berdasarkan kemampuan peserta,” ujarnya.Untuk menjamin akuntabilitas, Polda Maluku menerapkan sistem pengawasan berlapis. Pengawasan internal dilakukan oleh Itwasda dan Bidpropam, sementara pengawasan eksternal melibatkan Ombudsman, Mafindo, unsur media, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.Sejumlah pejabat utama Polda Maluku turut hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk Karo SDM dan para kepala bidang terkait.Melalui penandatanganan Pakta Integritas ini, Polda Maluku berharap seluruh tahapan seleksi berjalan objektif dan menghasilkan calon anggota Polri yang berkualitas, sejalan dengan semangat PRESISI. PNO-12
01 Apr 2026, 22:12 WIT
Wakapolda Maluku Ikuti Anev Kamtibmas Nasional
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku mengikuti analisis dan evaluasi (anev) situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terkini yang digelar Mabes Polri sebagai langkah memperkuat respons terhadap dinamika keamanan nasional.Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni mengikuti kegiatan analisis dan evaluasi (anev) situasi kamtibmas terkini yang diselenggarakan Mabes Polri secara virtual, Selasa (31/3/2026).Kegiatan yang dipimpin Asisten Utama Bidang Operasi Kapolri, Komjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran ini diikuti seluruh jajaran Polda di Indonesia guna memantau perkembangan situasi keamanan serta menyusun langkah antisipatif.Di Polda Maluku, Wakapolda didampingi sejumlah pejabat utama, di antaranya Direktur Samapta, Direktur Intelkam, Direktur Binmas, Direktur Reskrimum, Kabid Dokkes, Auditor Itwasda, serta perwakilan satuan kerja lainnya.Melalui forum ini, Polri menekankan pentingnya kesiapsiagaan jajaran dalam menjaga stabilitas kamtibmas, termasuk meningkatkan deteksi dini, respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan, serta penguatan koordinasi lintas fungsi.Anev kamtibmas ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Polri dalam memastikan situasi keamanan tetap kondusif di tengah dinamika sosial masyarakat.Kegiatan berlangsung lancar dan menjadi sarana konsolidasi nasional dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. PNO-12
01 Apr 2026, 22:04 WIT
Dorong Ekonomi Pesisir, Kapolda Riau Salurkan Bantuan 20 Mesin Ketinting Untuk Nelayan Meranti
Papuanewsonline.com, Kepulauan Meranti - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyerahkan 20 unit mesin ketinting kepada nelayan Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (31/3/2026), sebagai langkah konkret mendorong produktivitas nelayan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.Bantuan yang diserahkan di Aula Tantya Sudhirajati Polres Kepulauan Meranti tersebut terdiri dari 10 unit mesin merek Motoya dan 10 unit Pro-Quip, yang diberikan kepada 20 nelayan sebagai penguat produktivitas sekaligus penggerak ekonomi pesisir.Kapolda menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari peran Polri yang tidak berhenti pada fungsi keamanan, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat secara langsung.“Kami menyadari bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga kamtibmas, tetapi juga sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Karena itu, kami harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat,” katanya.Ia menekankan bahwa masyarakat pesisir memiliki potensi besar yang selama ini perlu didorong dengan dukungan sarana dan akses yang memadai.“Bantuan ini diharapkan menjadi pengungkit produktivitas nelayan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Kita ingin masyarakat terus bergerak maju, mandiri, dan mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada,” ujar lulusan Akpol 1996 itu.Dalam pandangannya, pembangunan yang kuat tidak hanya bertumpu pada program, tetapi juga pada semangat kebersamaan dan kepedulian sosial.“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dengan kebersamaan dan semangat human solidarity, kita bisa membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial,” tambahnya.Sebagai bagian dari pendekatan pembangunan berkelanjutan yang terus didorong Polda Riau melalui konsep Green Policing, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penanaman delapan bibit pohon jenis jambu madu dan mangga secara simbolis, sebagai pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan.Sementara itu, Camat Rangsang Barat, Jefri, menyampaikan apresiasi atas langkah konkret yang dilakukan Kapolda Riau dan jajaran.“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kapolda Riau beserta rombongan. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi nelayan kami karena dapat meningkatkan aktivitas dan produktivitas mereka, yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa kehadiran negara di tengah masyarakat pesisir.Senada dengan Camat Jefri, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi menilai kegiatan tersebut sebagai langkah strategis yang berdampak langsung dan berkelanjutan.Menurut Kapolres, bantuan ini tepat sasaran dan berpotensi meningkatkan produktivitas nelayan serta memperkuat ekonomi lokal. "Kehadiran Bapak Kapolda juga memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat kepada Polri, yang terlihat dari antusiasme masyarakat serta situasi kegiatan yang berlangsung aman dan kondusif,” kata Aldi.Ia menambahkan, sinergi yang terbangun antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh unsur Forkopimda menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sekaligus memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. PNO-12
01 Apr 2026, 21:31 WIT
Pemerintah Resmi Terbit Kebijakan WFH Setiap Hari Jum’at Untuk ASN, Berlaku Mulai Hari Ini
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah telah menetapkan
kebijakan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi seluruh Aparatur Sipil
Negara (ASN) setiap hari Jum’at. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 April
2026 dan akan melalui masa evaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
menjelaskan bahwa regulasi ini mencakup ASN baik di instansi pusat maupun
daerah, dengan ketentuan yang diatur melalui Surat Edaran (SE) dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta SE
Kementerian Dalam Negeri (Mendagri). “Penerapan WFH satu
hari dalam seminggu merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi
dan adaptasi budaya kerja nasional,” ujar Airlangga dalam konferensi pers
virtual. Selain ASN, pemerintah juga memberikan imbauan serupa kepada
sektor swasta, dengan teknis pelaksanaan yang akan dituangkan dalam SE Menteri
Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing bidang
usaha.Beberapa sektor vital dikecualikan untuk menjamin kelancaran
pelayanan publik, antara lain kesehatan, keamanan, kebersihan, industri,
energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi,
logistik, serta keuangan.Untuk bidang pendidikan, kegiatan belajar-mengajar (KBM) di
jenjang dasar hingga menengah tetap dilaksanakan secara tatap muka penuh selama
lima hari seminggu, tanpa batasan pada kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga.
Sementara itu, jenjang pendidikan tinggi khususnya semester empat ke atas akan
menyesuaikan pola pembelajaran dengan arahan dari Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek). Sebagai dukungan efisiensi nasional, pemerintah juga
menetapkan batasan ketat terhadap mobilitas kedinasan: penggunaan kendaraan
dinas dibatasi hingga 50 persen (kecuali operasional dan listrik), sedangkan
perjalanan dinas dipangkas 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk
luar negeri. Pemerintah daerah juga diimbau meningkatkan durasi dan cakupan Car
Free Day sesuai karakteristik daerah.Kebijakan ini diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang
signifikan.Pemerintah memperkirakan potensi penghematan anggaran APBN
dari sisi kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) mencapai Rp6,2 triliun, sementara
secara nasional total penghematan konsumsi BBM masyarakat diperkirakan mencapai
Rp59 triliun.Rangkaian kebijakan ini menjadi bagian dari implementasi 8
Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional yang bertujuan menciptakan birokrasi
yang lebih adaptif dan efisien bagi kemajuan negara. Penulis: Jid
Editor: GF
01 Apr 2026, 14:51 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
