Menko Polkam Desak Investigasi Menyeluruh atas Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan sikap tegas atas insiden yang menyebabkan gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menyatakan pemerintah menuntut investigasi menyeluruh dan pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang terlibat.

Menurut Menko Polkam, serangan yang menyebabkan gugurnya serta terlukanya personel TNI dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan tindakan yang tidak dapat diterima. Pemerintah Indonesia meminta agar penyelidikan dilakukan secara cepat, transparan, dan komprehensif.

“Pemerintah menuntut dilaksanakannya investigasi secara menyeluruh atas insiden yang menyebabkan gugur dan terlukanya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Pemerintah juga menuntut penyelidikan PBB yang cepat, transparan, dan komprehensif, serta menegaskan bahwa pelaku harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum tanpa adanya kekebalan.”

Ia menegaskan bahwa serangan berulang terhadap personel Indonesia menunjukkan rendahnya komitmen pihak-pihak yang bertikai terhadap jaminan keselamatan pasukan penjaga perdamaian di wilayah konflik.

Menurutnya, perlindungan terhadap pasukan perdamaian merupakan prinsip utama yang harus dihormati oleh seluruh pihak dalam konflik bersenjata, terlebih mereka bertugas di bawah mandat resmi PBB.

Pemerintah Indonesia juga mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah tegas dan konsisten dalam menindaklanjuti hasil investigasi yang dilakukan.

“Serangan berulang terhadap personel Indonesia merupakan tindakan yang tidak dapat diterima dan mencerminkan rendahnya komitmen terhadap jaminan keselamatan Pasukan Perdamaian oleh pihak yang bertikai.”

Selain mendorong proses investigasi internasional, Kemenko Polkam akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga melalui Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP).

Langkah tersebut dilakukan bersama Kementerian Pertahanan, TNI, serta Kementerian Luar Negeri untuk memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh personel yang bertugas di daerah misi.

Pemerintah juga akan melakukan peninjauan ulang terhadap protokol keamanan, khususnya yang berkaitan dengan dinamika situasi di wilayah Lebanon selatan yang saat ini masih berpotensi mengalami eskalasi konflik.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan personel TNI yang sedang menjalankan mandat perdamaian dunia, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung misi perdamaian internasional secara profesional dan bertanggung jawab. (GF)