Papuanewsonline.com
Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan
Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura
BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital
Enam Warga Sipil Ditembak Di Tembagapura, Aktivis Deby Santoso Desak Proses Hukum Transparan
Direktur Law Firm Golda: Transaksi Perkara Di Timika Semakin Subur, Masyarakat Miskin Jadi Korban
BADKO HMI Papua Dukung Penertiban Tambang Ilegal oleh Gubernur Papua Tengah
DPR Papua Tengah, Mimika dan Puncak Bentuk Tim Khusus Tangani Konflik Kwamki Narama
Kejati Papua Mandul Tetapkan Yunus Wonda Jadi Tersangka, Mahasiswa Kembali Geruduk Kejagung
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Satgas Ops Damai Cartenz 2026 Terapkan Pendekatan Humanis, Amankan Ibadah Di Kampung Gigobak Sinak
Papuanewsonline.com, Puncak – Satuan Tugas Operasi Damai
Cartenz tahun 2026 terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga
stabilitas keamanan di wilayah Papua Tengah. Personel melaksanakan patroli
taktis dan pengamanan ibadah di sekitar Kampung Gigobak, Distrik Sinak, untuk
memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan dengan aman dan
nyaman. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 09.00 WIT sebagai bagian dari upaya
menghadirkan kehadiran negara di tengah masyarakat.Selain melakukan patroli di area sekitar kampung, personel
juga membangun komunikasi harmonis dengan warga setempat. Kegiatan ini tidak
hanya bertujuan menjaga keamanan, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat
hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat. Selama pelaksanaan, situasi terpantau kondusif dengan
respons positif dari warga yang merasa lebih tenang dalam menjalankan aktivitas
sehari-hari dan ibadah.Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol. Dr. Faizal
Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pendekatan humanis menjadi
prioritas utama dalam setiap tugas yang dilaksanakan."Polri tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan, tetapi
juga memberikan rasa nyaman dan membangun kepercayaan bersama masyarakat.
Pengamanan ibadah dan aktivitas masyarakat adalah bentuk nyata komitmen kami
dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat dengan cara yang penuh
penghargaan," ujarnya dalam keterangan resmi Selasa (31/3/26).Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Adarma
Sinaga, S.I.K., M.Hum., menambahkan bahwa kegiatan patroli akan terus dilakukan
secara konsisten untuk menjaga stabilitas keamanan. Dengan pelaksanaan patroli terencana dan terukur, Satgas Ops
Damai Cartenz 2026 berkomitmen menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif serta
memperkuat rasa aman melalui pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai
kemanusiaan. "Kami memastikan setiap aktivitas masyarakat, termasuk
ibadah, dapat berjalan dengan lancar dan aman. Kehadiran kami juga menjadi
jembatan untuk mempererat hubungan antara Polri dan seluruh masyarakat,"
ungkapnya. Penulis: Jid
Editor: GF
01 Apr 2026, 14:33 WIT
Rakernis Gabungan Divisi Polri: Integritas dan Kepercayaan Publik Jadi Prioritas
Papuanewsonline.com, Ambon – Penguatan integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi pesan utama dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) gabungan divisi Polri yang digelar Mabes Polri, Selasa (31/3/2026).Arahan tersebut disampaikan Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo saat membuka Rakernis yang diikuti secara virtual melalui zoom meeting oleh seluruh jajaran Polri di tingkat polda sampai dengan Polres, termasuk Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Iman Tobroni dari Polda Maluku.Rakernis ini melibatkan Divisi Humas, Divisi Hukum, Divisi Hubungan Internasional (Hubinter), serta Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri sebagai bagian dari penguatan fungsi strategis institusi.Di Polda Maluku, kegiatan tersebut dihadiri Kabid Humas Kombes Pol. Rositah Umasugi, Kabidkum, Dir Samapta, Dir Reskrimum, Dir Resnarkoba, Auditor Itwasda, Staf Ahli Kapolda, serta para perwira perwakilan satuan kerja.Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa seluruh fungsi di tubuh Polri harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mampu memperkuat kepercayaan publik.“Setiap fungsi, baik kehumasan, hukum, hubungan internasional, maupun teknologi informasi, harus memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik dan transparansi kinerja Polri,” tegasnya.Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas sebagai fondasi utama institusi.“Integritas adalah kunci. Tidak boleh ada ruang bagi pelanggaran yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat. Setiap anggota harus bekerja profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujarnya.Rakernis ini menjadi forum konsolidasi nasional untuk menyelaraskan kebijakan serta memperkuat sinergi antar fungsi dalam mendukung transformasi Polri yang presisi. PNO-12
01 Apr 2026, 09:23 WIT
Kunjungi Malra, Wakapolda Maluku Besuk Anggota Yang Terluka Dalam Pertikaian di Wilayah Danar
Papuanewsonline.com, Langgur - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., mengunjungi RSUD Karel Sadsuitubun, Langgur, Senin (30/3/2026) pagi, untuk membesuk personel Polres Maluku Tenggara yang terluka saat penanganan konflik di Kecamatan Kei Kecil Timur.Kunjungan berlangsung pukul 06.30 WIT di RSUD Karel Sadsuitubun, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Agenda ini merupakan bentuk perhatian dan dukungan moril pimpinan Polri kepada anggota yang terluka dalam tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).Dalam kunjungan tersebut, Wakapolda didampingi Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi. Mereka membesuk dua personel yang menjadi korban, yakni Wakapolres Maluku Tenggara Kompol Jufri Jawa dan Kasat Reskrim AKP Barry Talabessy, yang mengalami luka akibat terkena panah saat penanganan konflik di wilayah Danar.Brigjen Pol. Imam Thobroni menegaskan bahwa kehadiran pimpinan di tengah anggota yang terluka merupakan bagian dari komitmen institusi dalam memberikan perhatian penuh terhadap keselamatan personel.“Polri tidak akan membiarkan anggotanya berjuang sendiri. Kami memastikan setiap personel yang terluka dalam tugas mendapatkan perawatan terbaik serta dukungan moril dari pimpinan,” ujarnya.Ia juga menekankan bahwa Polri tetap berkomitmen menjaga stabilitas keamanan di Maluku Tenggara secara profesional dan humanis, meskipun menghadapi dinamika konflik di lapangan.“Penanganan konflik tetap kami lakukan secara terukur, mengedepankan pendekatan persuasif, namun tegas demi melindungi masyarakat,” tambahnya.Kegiatan kunjungan berakhir pukul 06.50 WIT dalam situasi aman dan terkendali.Kunjungan ini menegaskan peran Polri tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai institusi yang menjunjung tinggi solidaritas dan perlindungan terhadap anggotanya dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan. PNO-12
01 Apr 2026, 09:07 WIT
Musrenbang Otsus & DTI 2027 Ditutup, 3 Bidang Utama Jadi Fokus Pembangunan Mimika 2027
Papuanewsonline.com, Timika – Kegiatan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan
Infrastruktur (DTI) tahun 2027 resmi ditutup oleh Asisten II Bidang
Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika Santy Sondang.Dalam sambutan penutupnya, ia mengajak seluruh peserta untuk
menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena seluruh
rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik hingga selesai. (31/3/2026) "Diskusi, saran, dan berbagai masukan yang disampaikan
dalam forum ini merupakan bukti nyata bahwa kita semua memiliki komitmen dan
kepedulian yang besar terhadap pembangunan Kabupaten Mimika yang kita
cintai," ujarnya.Santy menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada
seluruh pemangku kepentingan yang telah berperan dalam mengawal aspirasi
masyarakat dari tingkat bawah hingga forum kabupaten ini. Melalui Musrenbang, seluruh pihak telah menyepakati arah
kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2027 beserta berbagai program
prioritas yang disetujui bersama. Ia menegaskan bahwa dana Otsus bukan sekadar angka dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan tanggung jawab besar
untuk menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat Mimika.Sebagai hasil dari musyawarah tersebut, telah ditetapkan
tiga prioritas utama pembangunan yang akan menjadi fokus dalam APBD Tahun 2027.
Pertama, bidang Pendidikan dengan fokus pada pemberian beasiswa tepat sasaran
dan peningkatan fasilitas pendidikan di wilayah pesisir serta pedalaman. Kedua,
bidang Kesehatan yang akan difokuskan pada penurunan angka stunting dan
penguatan layanan kesehatan dasar hingga ke kampung-kampung terpencil. Ketiga, bidang Ekonomi Kerakyatan melalui pemberdayaan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis potensi lokal agar masyarakat dapat
menjadi penggerak ekonomi di daerah sendiri.Sebelum menutup kegiatan, Santy menyampaikan beberapa hal
penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh jajaran Organisasi Perangkat
Daerah (OPD). Pertama, menjaga akurasi data dengan memastikan penerima
manfaat tepat sasaran berbasis data by name by address untuk menghindari
tumpang tindih atau penerima ganda. Kedua, menjaga transparansi dengan mengelola dana Otsus
secara bertanggung jawab dan menghindari program berulang dengan sasaran yang
sama. Ketiga, melakukan sinkronisasi agar seluruh hasil Musrenbang
selaras dengan rencana pembangunan provinsi dan pusat, sehingga dampaknya dapat
dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Penulis: Abim
Editor: GF
31 Mar 2026, 22:55 WIT
Kepala Bappeda Mimika: Musrenbang Otsus & DTI 2027 Libatkan Seluruh Pemangku Kepentingan
Papuanewsonline.com, Timika – Kepala Bappeda Mimika Septinus
Timang dalam wawancara eksklusif setelah penyelesaian Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur
(DTI) tahun 2027, menegaskan bahwa undangan acara tidak hanya ditujukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), melainkan juga seluruh elemen
pemangku kepentingan di daerah.Termasuk di dalamnya adalah lembaga adat, tokoh masyarakat,
tokoh agama, tokoh intelektual, kelompok perempuan, serta mitra kerja
pemerintah daerah."Undangan kami tidak hanya untuk DPRK saja, tetapi juga
untuk seluruh stakeholder yang berkepentingan dalam pembangunan daerah. Mulai
dari lembaga adat hingga berbagai kelompok masyarakat, kami libatkan secara
menyeluruh karena pembangunan ke depan bukan lagi tanggung jawab pemerintah
semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen
masyarakat," ujarnya. Menurutnya, kehadiran berbagai unsur masyarakat dalam
Musrenbang memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa arah pembangunan yang
dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil daerah.Terkait adanya informasi bahwa sebagian pihak merasa tidak
mendapatkan undangan, Septinus menduga hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh
kendala teknis yang terjadi selama proses distribusi. "Kemungkinan terdapat kasus undangan yang tidak sampai
ke alamat tujuan atau terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi. Namun secara
administrasi, kami telah melakukan distribusi undangan kepada semua pihak yang
telah ditentukan. Kedepan kami akan melakukan pengecekan kembali melalui
catatan ekspedisi untuk memastikan kelengkapan dan akurasi pengiriman,"
jelasnya.Ia menegaskan bahwa kehadiran para pemangku kepentingan
dalam Musrenbang sangat penting, karena forum ini menjadi wadah bersama untuk
merumuskan dan menyelaraskan arah pembangunan daerah. "Kehadiran mereka sangat krusial. Ini bukan hanya forum
untuk pemerintah, melainkan ruang bersama bagi semua elemen untuk turut
menyusun kebijakan pembangunan yang inklusif," tambahnya. Sebagian besar undangan telah hadir dengan baik, termasuk
tokoh masyarakat dan berbagai elemen lainnya. Septinus memastikan bahwa ke depan pihaknya akan terus
melakukan pendekatan aktif agar seluruh stakeholder dapat terlibat secara
maksimal dalam proses perencanaan pembangunan. Penulis: Abim
Editor: GF
31 Mar 2026, 22:52 WIT
Bupati Mimika: Isu Pemberhentian Massal PPPK Belum Ada Keputusan, Kabupaten Masih Mampu Membiayai
Papuanewsonline.com, Timika – Bupati Mimika, Johannes Rettob
memberikan tanggapan terkait isu yang mencuat tentang pemberhentian massal
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tengah diperbincangkan.
Dalam wawancara pada Senin (30/3/2026), ia menegaskan bahwa hingga saat ini
belum ada keputusan apapun terkait kebijakan tersebut di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mimika. Bahkan, Pemkab baru saja menyelesaikan proses pengangkatan
PPPK beberapa waktu lalu."PPPK di Mimika dibiayai oleh anggaran kabupaten.
Selama daerah mampu memenuhi kewajiban tersebut, tidak akan ada persoalan. Saat
ini kondisi keuangan kita masih aman dan tidak akan mengganggu kelangsungan
PPPK," ujarnya. Bupati menekankan bahwa isu pemberhentian PPPK tidak
mengikuti kebijakan massal seperti yang terjadi di beberapa daerah lain,
melainkan tergantung sepenuhnya pada kesanggupan keuangan masing-masing daerah.
Berbeda dengan daerah yang mengalami keterbatasan anggaran,
Pemkab Mimika saat ini masih mampu memenuhi beban biaya PPPK.Meskipun demikian, evaluasi kinerja terhadap seluruh PPPK
tetap dilakukan secara berkala. Bupati menjelaskan bahwa PPPK yang menunjukkan
kinerja buruk, melanggar aturan disiplin, atau tidak menjaga integritas dalam
bekerja tetap berpotensi diberhentikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun masa kontrak PPPK di Mimika ditetapkan selama lima
tahun sesuai dengan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan, berbeda dengan
beberapa daerah lain yang hanya menetapkan masa kontrak selama satu tahun.Isu pemberhentian PPPK ini muncul terkait dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut menuntut efisiensi belanja pegawai
maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga
daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah diprediksi akan terdampak
signifikan. "Kalau ada pemberhentian di Mimika, itu bukan karena
kebijakan massal, tetapi lebih kepada masalah disiplin dan kinerja
masing-masing individu. Selama mereka bekerja dengan baik, saya kira tidak akan
ada masalah," pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
31 Mar 2026, 22:47 WIT
147,55 Juta Perjalanan Warnai Angkutan Lebaran 2026, Menhub Dudy Resmi Tutup Posko Terpadu
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Perhubungan Dudy
Purwagandhi resmi menutup Posko Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2026 (1447 H) di
Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Senin (30/3/2026). Penutupan ini menandai
berakhirnya masa pelayanan arus mudik dan balik Lebaran yang berlangsung sejak
13 hingga 29 Maret 2026.Dalam kesempatan tersebut, Menhub Dudy mengungkapkan jumlah
masyarakat yang melakukan perjalanan selama masa Angkutan Lebaran tahun ini
mencapai angka yang sangat besar. Berdasarkan data Mobile Positioning Data
(MPD), total perjalanan tercatat sebanyak 147,55 juta orang atau meningkat 2,53
persen dibanding hasil survei awal yang memproyeksikan 143,92 juta orang."Penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun ini merupakan
kerja besar bersama, yang melibatkan koordinasi lintas sektor secara intensif,
baik antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, operator transportasi,
maupun seluruh pemangku kepentingan terkait. Kolaborasi ini menjadi kunci utama
dalam memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dan arus balik
dengan aman, selamat, dan lancar," tutur Menhub Dudy.Selain peningkatan jumlah perjalanan masyarakat, angka
penumpang angkutan umum juga menunjukkan tren positif. Selama periode Angkutan
Lebaran 2026, total penumpang mencapai 23,54 juta orang atau naik 10,87 persen
dibanding tahun 2025 yang tercatat 21,23 juta penumpang.Dari rincian moda transportasi, angkutan jalan mencatat 3,89
juta penumpang atau naik 11,64 persen dari tahun lalu. Moda laut mencapai 2,02
juta penumpang dengan kenaikan 9,86 persen, sementara moda udara mencatat 4,77
juta penumpang atau meningkat 6,97 persen.Sementara itu, moda kereta api menjadi salah satu penyumbang
terbesar dengan total 7,31 juta penumpang, naik 10,13 persen dibanding 2025.
Adapun moda penyeberangan mencatat kenaikan paling signifikan sebesar 15,36
persen dengan total 5,52 juta penumpang.Di sisi keselamatan, Menhub Dudy menyoroti adanya capaian
yang cukup menggembirakan. Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik
Indonesia, jumlah kecelakaan lalu lintas selama masa Angkutan Lebaran 2026
tercatat sebanyak 3.517 kejadian, turun 6,31 persen dibanding tahun sebelumnya
yang mencapai 3.754 kejadian.Lebih jauh, angka fatalitas korban meninggal dunia akibat
kecelakaan juga mengalami penurunan signifikan sebesar 31,19 persen. Tahun ini
jumlah korban meninggal tercatat 300 jiwa, jauh lebih rendah dibanding Angkutan
Lebaran 2025 yang mencapai 436 jiwa."Capaian ini patut kita syukuri, namun juga harus kita
jadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Saya ingin menekankan
kembali bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap
penyelenggaraan transportasi. Tidak boleh ada kompromi dalam aspek kelaikan
sarana, kesiapan prasarana, maupun kepatuhan terhadap standar
operasional," ujar Menhub Dudy.Ia menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan akan terus
memperkuat aspek keselamatan melalui ramp check, pengawasan lapangan, hingga
pengendalian lalu lintas yang terintegrasi. Pemanfaatan teknologi dan sistem
informasi juga terus didorong guna meningkatkan respons cepat terhadap dinamika
di lapangan.Di sisi pelayanan, Menhub menekankan bahwa transportasi
tidak hanya soal memindahkan orang dan barang, tetapi juga memastikan rasa
aman, nyaman, serta kepastian bagi masyarakat selama perjalanan."Transportasi haruslah menjadi sebuah upaya memindahkan
orang dan barang, seraya menghadirkan rasa aman, nyaman, dan memberikan
kepastian kepada masyarakat," lanjut Menhub.Dalam penutupan posko tersebut, Menhub Dudy turut
menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari TNI,
Polri, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, operator
transportasi, hingga petugas lapangan yang bekerja tanpa kenal lelah selama
masa Lebaran.Ucapan terima kasih juga disampaikan secara khusus kepada
media massa dan para jurnalis nasional yang dinilai telah menyajikan informasi
secara akurat, lengkap, dan jujur sehingga membantu masyarakat memperoleh
gambaran situasi perjalanan mudik dan balik secara real time."Dan tentu saja, saya harus menyampaikan terima kasih
kepada seluruh masyarakat yang telah mematuhi arahan petugas serta
berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan keselamatan selama
perjalanan," imbuh Menhub.Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Perhubungan
Suntana, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, Kepala BMKG Teuku
Faisal Fathani, Kepala BASARNAS Mohammad Syafii, serta sejumlah pejabat tinggi
madya di lingkungan Kementerian Perhubungan. (GF)
31 Mar 2026, 13:33 WIT
Ekonomi Lokal dan Digitalisasi Jadi Fokus Utama Musrenbang Mimika 2026
Papuanewsonline.com, Mimika — Bupati Mimika, Johannes
Rettob, menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang strategis dan
berkelanjutan dalam sambutan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) tingkat kabupaten yang digelar di Kantor Bappeda, Senin (30/03/2026).Ia menyampaikan bahwa rangkaian perencanaan pembangunan
telah dimulai dari tingkat distrik, dilanjutkan dengan forum RKPD, hingga
Musrenbang kabupaten, yang selanjutnya akan berlanjut ke tingkat provinsi dan
nasional.“Seluruh proses ini menjadi bagian penting dalam merumuskan
arah pembangunan yang terintegrasi dari daerah hingga pusat,” ujar Johannes.Menurutnya, tema pembangunan nasional tahun ini berfokus
pada akselerasi ekonomi berbasis kearifan lokal serta penguatan digitalisasi.
Oleh karena itu, Mimika yang kaya akan sumber daya alam dan budaya harus mampu
mengoptimalkan potensi tersebut dalam perencanaan pembangunan.Johannes menegaskan bahwa tujuan utama pembangunan adalah
mewujudkan masyarakat Mimika yang sejahtera. Hal ini hanya dapat tercapai jika
masyarakat berada dalam kondisi sehat, cerdas, aman, dan damai, sehingga mampu
menjalankan aktivitas ekonomi secara optimal.Ia juga mengungkapkan capaian positif pada tahun 2025, di
mana terjadi peningkatan sekitar 30 persen jumlah unit usaha kecil di Mimika.
Namun demikian, ia mengingatkan agar setiap program pembangunan benar-benar
berbasis kebutuhan riil masyarakat.“Program yang disusun harus menjawab kebutuhan masyarakat,
bukan sekadar keinginan pemerintah,” tegasnya.Dalam sektor infrastruktur, Johannes menekankan pentingnya
kesiapan sumber daya manusia. Ia mengingatkan agar pembangunan fasilitas
seperti sekolah dan layanan kesehatan harus diimbangi dengan ketersediaan
tenaga pengajar dan tenaga medis.Selain itu, ia menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) untuk memberikan pendampingan intensif kepada pelaku UMKM,
khususnya pengusaha lokal, agar produk Mimika memiliki daya saing dan nilai
tambah.Saat ini, tercatat sekitar 8.500 UMKM di Mimika, namun baru
sekitar 25 persen yang memanfaatkan platform digital. Meski begitu, sejumlah
produk lokal seperti noken telah menembus pasar internasional hingga Belanda
dan Amerika, serta produk buah merah yang telah dipasarkan hingga Chile.“Ini menunjukkan bahwa digitalisasi membuka peluang besar
bagi pengembangan ekonomi masyarakat,” ujarnya.Ke depan, Pemerintah Kabupaten Mimika juga akan mendorong
pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal melalui sektor pariwisata yang
diharapkan berdampak pada pertumbuhan sektor perhotelan, restoran, dan usaha
pendukung lainnya.Johannes juga menekankan pentingnya data potensi kampung
sebagai dasar perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Setiap distrik
diminta untuk mengidentifikasi potensi wilayahnya secara optimal.Ia turut menyoroti peran perbankan dalam mendukung akses
pembiayaan bagi UMKM dan koperasi, serta mendorong perubahan pola bantuan
menjadi pendampingan berkelanjutan.Dalam pelaksanaan pembangunan, Johannes menyebut adanya
berbagai sumber pendanaan, mulai dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten,
hingga dukungan pihak swasta seperti PT Freeport melalui program CSR.“Kolaborasi dan integrasi program menjadi kunci agar
pembangunan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.Sebagai langkah ke depan, pemerintah daerah akan menyusun
blueprint pembangunan berbasis program prioritas guna memperjelas pembagian
peran antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan mitra pembangunan.Ia berharap Musrenbang ini menjadi momentum penting dalam
menyerap aspirasi masyarakat yang dapat diterjemahkan menjadi program nyata dan
berdampak langsung.“Semoga forum ini menghasilkan perencanaan pembangunan yang
berkualitas bagi Kabupaten Mimika ke depan,” pungkasnya. Penulis: Bim
Editor: GF
31 Mar 2026, 13:27 WIT
Dinas PU Mimika Imbau Warga Jaga Fasilitas, Penanganan Infrastruktur Air Dilakukan Menyeluruh
Papuanewsonline.com, Mimika — Kepala Dinas Pekerjaan Umum
(PU) Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, mengimbau masyarakat untuk menjaga
fasilitas yang telah dibangun pemerintah agar tidak dirusak. Imbauan tersebut
disampaikannya saat diwawancarai di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin
(30/03/2026).Ia menjelaskan, pemerintah melalui Dinas PU tahun ini akan
melakukan penanganan menyeluruh terhadap berbagai kerusakan fasilitas,
khususnya infrastruktur air di sejumlah wilayah. Penanganan dilakukan secara
simultan dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki kapasitas pengelolaan
profesional.Menurutnya, pemerintah telah menginventarisasi sejumlah
kerusakan dan titik-titik krusial yang mengalami gangguan, termasuk fasilitas
yang tidak berfungsi optimal. Pada tahap awal, perbaikan akan ditangani oleh
Dinas PU, sementara pengelolaan selanjutnya akan diserahkan kepada pihak ketiga
melalui kerja sama kontraktual.“Dari laporan distrik dan kampung, masyarakat masih
mengalami keterbatasan dalam melakukan perawatan, terutama saat terjadi
kerusakan peralatan. Karena itu, diperlukan pengelolaan profesional agar
fasilitas dapat berfungsi secara berkelanjutan,” ujarnya.Ia juga mengungkapkan, sejumlah kerusakan fasilitas
disebabkan oleh pencurian komponen penting, seperti panel solar cell dan
inverter. Akibatnya, fasilitas seperti pompa air tidak dapat beroperasi
sebagaimana mestinya.Awalnya, pengelolaan fasilitas diserahkan kepada masyarakat.
Namun dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal, sehingga kini pemerintah
mengambil alih kembali untuk ditata ulang. Tahun ini, anggaran khusus telah
disiapkan untuk perbaikan sebelum nantinya dikelola oleh pihak profesional.Adapun wilayah yang menjadi prioritas penanganan meliputi
Mimika Barat Jauh, Kapiraya, Mimika Barat Tengah (termasuk Utama Puruka),
Mimika Barat (Kokonau), Mimika Tengah (Atuka), serta Manasari dan Nayaro.Selain penanganan, pemerintah juga merencanakan pembangunan
baru menggunakan sistem desalinasi di wilayah Ipaya pada tahun ini.Ke depan, setiap pembangunan fasilitas tidak lagi langsung
diserahkan kepada masyarakat, melainkan kepada pengelola profesional yang akan
menempatkan tenaga teknis dan mekanik di lapangan guna memastikan operasional
dan perawatan berjalan optimal.Pemerintah saat ini juga membangun komunikasi dengan
berbagai pihak, seperti PT Freeport Indonesia, pemerintah daerah, serta pihak
swasta, termasuk Koperasi Maria Bintang Laut. Kolaborasi ini diharapkan mampu
memperkuat pengelolaan fasilitas sekaligus memberikan edukasi kepada
masyarakat.Melalui kerja sama tersebut, pemerintah optimistis seluruh
fasilitas, baik yang dibangun pemerintah maupun pihak swasta, dapat dikelola
lebih baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan,
khususnya di wilayah pesisir dan pinggiran. Penulis: Bim
Editor: GF
30 Mar 2026, 18:06 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
