Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Wamendagri Ribka Haluk: Terapkan 5T Agar Dana Otsus Tepat Sasaran Bagi Orang Asli Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengingatkan seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua untuk menerapkan lima prinsip atau 5T dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Otonomi Khusus. Mulai dari perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaksanaan hingga pengawasan, prinsip ini diharapkan menjadi standar agar manfaat anggaran benar-benar dirasakan secara nyata oleh Orang Asli Papua. 26/726) Menurut Ribka, reformasi tata kelola yang telah dijalankan berhasil mempercepat aliran dana berkat integrasi sistem antar kementerian. Namun, perbaikan perlu terus diperkuat pada sisi pelaksanaan agar keberhasilan tidak hanya dinilai dari cepatnya anggaran habis, melainkan terukur dari turunnya angka kemiskinan, naiknya Indeks Pembangunan Manusia, serta membaiknya kualitas layanan dasar masyarakat.Pemerintah juga mendorong peningkatan kemampuan aparatur pengelola keuangan, penyempurnaan data Orang Asli Papua, serta penerapan sistem yang transparan dan berbasis data. Seluruh penggunaan anggaran harus sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua guna mendukung misi Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif.Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Khusus, kata dia, membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah daerah, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, serta seluruh unsur pimpinan daerah. Sinergi ini menjadi kunci agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat.Penulis: JidEditor: OF
26 Jul 2026, 17:48 WIT
Jaga Prinsip HAM, Komisi XIII Pastikan Kebijakan untuk Papua Sesuai Kebutuhan Rakyat
Papuanewsonline.com, Mimika – Pembangunan di Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengan pengaturan dari ibu kota negara; harapan dan kenyataan yang ada di masyarakat harus didengar secara langsung. Prinsip ini menjadi landasan utama kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR RI ke Provinsi Papua Tengah pada Jumat (25 Juli 2026). Rombongan didampingi jajaran Kanwil Kemenkumham, Kanwil Imigrasi, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, perwakilan Komnas HAM, serta LPSK guna menyerap aspirasi sekaligus menyusun langkah penguatan kelembagaan dan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran.Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menegaskan pertemuan ini menjadi wadah penting agar suara daerah tidak terputus. “Segala usulan, masukan, dan harapan yang disampaikan hari ini akan kami catat dan perjuangkan bersama kementerian mitra, termasuk memperkuat struktur organisasi dan kapasitas pelayanan yang dibutuhkan masyarakat Papua,” ujarnya tegas. Langkah ini diambil agar kebijakan yang disusun benar-benar merespons kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar teori di atas kertas.Berbagai hal yang dikemukakan peserta berkisar pada perlunya penyempurnaan tata kelola, penambahan sumber daya manusia, hingga peningkatan jangkauan layanan yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Komisi XIII menekankan bahwa kehadiran negara harus terasa merata, cepat, dan responsif, mengingat Papua Tengah sebagai provinsi baru masih membutuhkan banyak penyesuaian sistem agar pelayanan berjalan optimal.Kunjungan ini juga menegaskan komitmen anggota dewan untuk menjadi jembatan yang kokoh antara keinginan masyarakat dan kebijakan tingkat pusat.Tidak ada keputusan yang diambil tanpa memahami kondisi riil yang dialami warga dan aparat pelaksana di daerah.Penulis: JidEditor: OF
26 Jul 2026, 17:33 WIT
Menko Yusril Minta Polda Jabar Perbanyak Patroli, Cegah Kekerasan dan Main Hakim Sendiri
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menyikapi perdebatan publik terkait wacana sayembara penangkapan begal yang digulirkan Gubernur Jawa Barat, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta Polda Jawa Barat meningkatkan pengawasan dan patroli rutin di titik-titik rawan. Langkah ini ditempuh untuk memulihkan rasa aman warga sekaligus mencegah munculnya tindakan main hakim sendiri yang melanggar hukum dan hak asasi manusia.“Polri wajib memperkuat kehadirannya di daerah yang sering terjadi pembegalan. Tugas utama kepolisian adalah melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, dan menegakkan aturan. Patroli yang intensif akan menekan kejahatan sekaligus memberi rasa aman,” ujar Yusril, Minggu (26/7/2026). Ia juga mengingatkan agar aparat gencar memberikan pemahaman kepada warga mengenai cara mencegah kejahatan dan prosedur pelaporan yang benar, sehingga masyarakat ikut menjaga lingkungan tanpa melanggar hukum.Dalam negara hukum, kata Yusril, keselamatan dan harta benda korban adalah hak asasi yang dilindungi konstitusi. Namun demikian, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana tetap berhak diperlakukan secara adil, ditangkap hidup-hidup, dan diadili secara terbuka di pengadilan. “Kekerasan massal yang merenggut nyawa pelaku di luar proses hukum juga merupakan pelanggaran HAM yang harus dicegah. Keadilan harus ditegakkan lewat jalur yang sah dan beradab,” tegasnya.Mengenai rencana pemberian hadiah bagi penangkap begal, Yusril menjelaskan penetapan seseorang bersalah atau tidak adalah kewenangan mutlak hakim lewat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Proses ini memerlukan waktu panjang hingga tahap banding maupun kasasi, sehingga pemberian imbalan sebelum adanya putusan hakim tidak mudah diterapkan. Hal ini berisiko menimbulkan kekecewaan maupun penyalahgunaan wewenang.Yusril menegaskan bahwa menjaga keamanan adalah tanggung jawab bersama, namun penegakan hukum tetap menjadi ranah aparat berwenang.Penulis: JidEditor: OF
26 Jul 2026, 17:30 WIT
Kasal Dan Panglima Armada Pasifik Rusia Resmi Buka Latma Orruda 2026
Papuanewsonline.com, Vladivostok – Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bersama Panglima Armada Pasifik Rusia Admiral Viktor Nikolayevich Liina secara resmi membuka Latihan Bersama (Latma) Orruda 2026 di Vladivostok, Rusia, Jumat (24/7). Latihan tersebut menjadi penyelenggaraan kedua yang mempertemukan angkatan laut Indonesia dan Rusia.Prosesi pembukaan tetap berlangsung khidmat meski diguyur hujan. Latma Orruda 2026 akan dilaksanakan dalam dua tahapan, yakni Harbour Phase atau fase pelabuhan dan Sea Phase atau fase laut, yang bertujuan menguji kesiapan tempur sekaligus meningkatkan profesionalisme personel kedua negara.Dalam latihan tersebut, TNI Angkatan Laut mengerahkan 145 prajurit yang didukung satu unsur kapal perang KRI I Gusti Ngurah Rai, satu helikopter Panther, serta satu tim Komando Pasukan Katak (Kopaska) untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan latihan.Dalam sambutannya, Kasal menegaskan latihan bersama ini tidak hanya menjadi ajang meningkatkan kemampuan militer, tetapi juga memperkuat peran prajurit sebagai duta diplomasi. "Latihan bersama ini akan menguji ketangguhan dan profesionalitas prajurit TNI AL sebagai duta diplomasi, sekaligus memperkuat daya tangkal (deterrence effect) serta mempererat hubungan antar kedua negara."Sebelum upacara pembukaan, Kasal dan Panglima Armada Pasifik Rusia lebih dahulu menggelar pertemuan bilateral. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menegaskan eratnya hubungan historis antara Indonesia dan Rusia serta komitmen memperkuat kemitraan di bidang pertahanan maritim.Pertemuan strategis itu juga membahas sejumlah rencana kerja sama jangka panjang, di antaranya penyelenggaraan Passing Exercise (Passex), peningkatan skala latihan bersama, pertukaran prajurit ahli pada bidang peperangan kapal selam (underwater warfare), hingga berbagai bentuk kolaborasi strategis lainnya.TNI AL menilai penguatan kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya membangun postur pertahanan laut Indonesia agar semakin tangguh dan memiliki daya tangkal yang kuat melalui kemitraan dengan negara sahabat.Latihan Orruda 2026 juga disebut sebagai implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto, yang diwujudkan melalui penguatan kerja sama maritim yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Rusia.Penulis: JidEditor: OF
26 Jul 2026, 17:27 WIT
Kritik Keras untuk Pendukung Bupati: Mimika Bukan Milik PDIP, Rakyat Jangan Dibungkam!
Papuanewsonline.com, Timika,– Iklim demokrasi di Kabupaten Mimika disorot tajam. Tokoh Pemuda Mimika, Dianu Omaleng, melayangkan kritik pedas dan terbuka terhadap carut-marutnya komunikasi publik di lingkaran Pemerintah Kabupaten Mimika.Omaleng menyoroti fenomena memalukan: maraknya oknum kader PDIP, partai koalisi, hingga barisan pendukung yang bertindak bak juru bicara Bupati Mimika, terutama dalam merespons sorotan publik terkait aktivitas dan perjalanan dinas Bupati.Pernyataan sikap itu disampaikan Omaleng secara tertulis kepada media ini, Minggu (26/07/2026)."Harus dicatat dengan tinta tebal! Kabupaten Mimika yang besar ini BUKAN milik PDIP, bukan milik partai koalisi, dan bukan milik kelompok pendukung saja. Mimika adalah milik seluruh rakyat Indonesia yang hidup dan mengabdi di atas tanah Mimika!" tegas Dianu Omaleng dengan nada keras.Menurut Omaleng, fenomena "pasang badan" yang dipertontonkan para pendukung ini bukan loyalitas, melainkan akrobat politik berbahaya yang justru merusak demokrasi dan merendahkan wibawa Bupati itu sendiri.JANGAN BUNGKAM RAKYAT, ATAS DASAR HUKUM APA?Omaleng menyebut aksi oknum yang merasa paling tahu segalanya dan memonopoli informasi pimpinan daerah adalah bentuk teror opini."Rakyat punya hak konstitusional untuk bertanya dan menuntut transparansi. Siapa kalian yang melarang rakyat bersuara? Atas dasar hukum apa kalian membungkam hak kritis rakyat? Jangan seolah-olah Mimika ini warisan leluhur kalian," kecam Omaleng.UNTUK APA ADA HUMAS RESMI JIKA BUZZER KOALISI YANG BICARA?Menurut Omaleng Ini poin paling fatal yang harus disorot, karena Pemkab Mimika punya perangkat resmi yang dibayar uang rakyat: Ada Staf Khusus Bupati, ada Juru Bicara Resmi, ada Bagian Humas dan Protokoler."Lalu untuk apa semua itu digaji negara jika yang sibuk klarifikasi justru pendukung politik yang tidak punya kewenangan? Tumpang tindih peran ini memicu benturan kepentingan pribadi dan kegaduhan. Ini pelecehan terhadap kelembagaan resmi pemerintah," tandasnya. PERTANYAAN TELAK UNTUK PARA "TAMENG POLITIK"Di poin terakhir, Dianu Omaleng melontarkan pertanyaan terbuka yang menampar langsung ke jantung kekuasaan."Saya tanya secara terbuka: Apakah para tameng politik itu mendapat perintah dan mandat resmi dari Bupati Mimika untuk pasang badan? Atau ini hanya manuver cari muka demi mengamankan posisi di lingkaran kekuasaan? Rakyat Mimika tidak bodoh!" sindir Omaleng tajam.Di akhir pernyataannya, Omaleng mengimbau seluruh elit politik, partai koalisi, dan simpatisan untuk menahan diri dan kembali ke aturan main. Kembalikan fungsi komunikasi publik kepada lembaga resmi, bukan kepada buzzer politik."Mari jaga stabilitas Mimika dengan menghormati transparansi, aturan kelembagaan, dan hak seluruh rakyat Mimika untuk menyampaikan pendapat secara sehat dan bermartabat," tutup Dianu Omaleng.Penulis: HendrikEditor. : Of
26 Jul 2026, 15:54 WIT
TPNPB Klaim Gelar Upacara Militer Dan Serah Terima Senjata Rampasan Di Nduga
Papuanewsonline.com, Nduga – Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB mengklaim telah menerima laporan dari Panglima TPNPB Kodap III Ndugama Derakma, Brigjen Egianus Kogeya, mengenai pelaksanaan upacara militer sekaligus penyerahan satu pucuk senjata laras panjang yang disebut sebagai hasil rampasan dari aparat militer Indonesia. Klaim tersebut disampaikan melalui siaran pers yang diterbitkan pada Sabtu (25/7).Dalam siaran pers itu disebutkan, senjata tersebut diklaim diperoleh saat kontak senjata di Distrik Yuguru pada 4 Januari 2026. TPNPB menyatakan senjata itu kini menjadi aset Kodap III Ndugama Derakma dan akan digunakan dalam operasi mereka di wilayah Nduga.TPNPB juga menyampaikan telah menggelar evaluasi terhadap jajaran Kodap III Ndugama Derakma yang melibatkan tiga Kowip dan 13 batalyon pada 24 Juli 2026. Usai kegiatan tersebut, kelompok itu menyatakan tetap melanjutkan perlawanan bersenjata terhadap aparat keamanan Indonesia."Kami juga menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa berapa pun jumlah personil militer Indonesia yang di kirim ke medan perang di Nduga maka kami siap lawan sampai kemerdekaan bangsa Papua dikembalikan. Seluruh pasukan TPNPB yang masih ada ini siap perang dan senjata yang telah kami sita ini akan digunakan dalam medan perang kembali."Dalam keterangan yang sama, Kepala Staf TPNPB Kodap III Ndugama Derakma, Rumianus Wandikbo, mengklaim bahwa penyanderaan pilot maupun warga negara asing telah terjadi sejak lama dalam sejarah perjuangan kelompok tersebut. Ia menyebut sejumlah peristiwa di Jila, Mapnduma, hingga penyanderaan pilot asal Selandia Baru, Kapten Philip Mark Mehrtens, di Distrik Paro pada 2023.TPNPB juga mengklaim pembebasan Kapten Philip Mark Mehrtens dilakukan atas keputusan mereka sendiri setelah pilot tersebut ditahan selama sekitar satu tahun sembilan bulan. Dalam pernyataannya, kelompok itu turut menyampaikan permohonan maaf kepada jaringan kerja di tingkat lokal, nasional, dan internasional atas kesalahpahaman terkait proses pembebasan pilot tersebut.Selain itu, TPNPB kembali meminta Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghentikan operasi militer yang menggunakan helikopter maupun drone. Kelompok tersebut mengklaim penggunaan drone dalam operasi di Papua berisiko mengenai permukiman warga sipil akibat salah sasaran.Hingga berita ini disusun, seluruh informasi tersebut masih berupa klaim sepihak dari TPNPB dalam siaran pers resminya dan belum dapat diverifikasi secara independen. Belum ada tanggapan resmi dari TNI maupun pemerintah terkait klaim penyerahan senjata, evaluasi pasukan, maupun pernyataan lainnya yang disampaikan dalam siaran pers tersebut.Penulis: JidEditor: OF
25 Jul 2026, 11:03 WIT
KAI Uji Statis Dan Dinamis Nusantara Explorer Luxury Sleeper Train
Papuanewsonline.com, Surabaya – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mulai melakukan uji statis dan uji dinamis terhadap dua unit Nusantara Explorer Luxury Sleeper Train yang telah menyelesaikan proses pengerjaan interior di Balai Yasa Surabaya Gubeng. Pengujian ini menjadi bagian dari tahapan evaluasi sebelum proyek pengembangan dilanjutkan.Uji dinamis dilakukan pada lintas Surabaya Gubeng–Lamongan pulang-pergi untuk mengukur performa kereta saat beroperasi. Aspek yang diperiksa meliputi kestabilan perjalanan, sistem pengereman, kelistrikan, hingga fungsi berbagai fasilitas pendukung yang tersedia di dalam rangkaian.Sebelumnya, KAI juga telah melaksanakan uji statis guna memastikan seluruh sistem dan fasilitas bekerja dengan baik saat kereta dalam kondisi berhenti. Hasil dari kedua pengujian tersebut akan menjadi dasar evaluasi dalam penyempurnaan pengembangan Nusantara Explorer.Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, "Dari rencana pengembangan rangkaian yang terdiri atas 12 kereta, saat ini dua kereta telah menyelesaikan tahap pengerjaan interior serta menjalani uji statis dan dinamis. Hasil pengujian akan menjadi bahan evaluasi untuk proses penyempurnaan berikutnya."Nusantara Explorer dirancang sebagai kereta luxury sleeper yang menggabungkan ruang istirahat privat, layanan personal, sajian kuliner, hiburan, serta pengalaman menikmati panorama selama perjalanan. Nantinya, rangkaian tersebut akan terdiri dari 12 kereta yang mencakup kabin tidur, Grand Restaurant, lounge, dan kereta pendukung operasional."Nusantara Explorer memperlihatkan kemampuan pekerja Balai Yasa Surabaya Gubeng dalam mengembangkan sarana dengan konsep pelayanan yang semakin beragam. Pengalaman teknis dan ketelitian pekerja menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pengerjaan," kata Anne.Kereta ini menghadirkan tiga kategori kabin, yakni Signature Class, Advance Class, dan Compact Class, yang masing-masing menawarkan tingkat privasi dan kenyamanan berbeda. Selain itu, tersedia Grand Restaurant untuk layanan kuliner serta lounge dengan fasilitas hiburan, bar, piano, sistem audio, dan jendela panorama. Interiornya mengusung konsep neoklasik dengan sentuhan budaya Indonesia melalui motif wayang kulit, Batik Lasem, Sekar Jagad, hingga ornamen khas Bali."Identitas budaya Indonesia menjadi bagian dari konsep pengalaman Nusantara Explorer. Ruang, motif, kuliner, dan pelayanan dikembangkan agar pelanggan dapat merasakan karakter Nusantara selama perjalanan," jelas Anne. Ia menambahkan, setelah tahapan evaluasi selesai, KAI akan melanjutkan penyempurnaan teknis dan pembangunan kereta lainnya. Sementara itu, rute, jadwal, tarif, serta waktu operasional Nusantara Explorer akan diumumkan setelah seluruh proses pengembangan dan pengujian dinyatakan rampung. "KAI akan memastikan setiap aspek keselamatan, keandalan sarana, dan kesiapan pelayanan memenuhi ketentuan sebelum Nusantara Explorer digunakan untuk melayani pelanggan," tutup Anne.Penulis: JidEditor: OF
25 Jul 2026, 08:37 WIT
Kemenhub Dorong Optimalisasi Terminal Jadi Simpul Transportasi Aman Dan Nyaman
Papuanewsonline.com, Jambi – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menegaskan pentingnya optimalisasi fungsi terminal sebagai simpul transportasi yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Selain menjadi tempat naik dan turun penumpang, terminal juga dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas layanan angkutan umum.Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Terminal Tipe A Alam Barajo dan Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jambi, Jumat (24/7). Dalam kesempatan itu, ia mendorong peningkatan pelayanan sekaligus pemanfaatan aset terminal secara lebih optimal."Terminal penumpang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi ruang publik yang aman dan nyaman. Potensi lahan ataupun fasilitas yang dimiliki terminal perlu dioptimalkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, selain itu pemanfaatan aset terminal juga dapat memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," ucap Dirjen Aan.Saat meninjau Terminal Tipe A Alam Barajo, Aan mengapresiasi berbagai fasilitas yang telah tersedia, seperti Pojok Baca, toilet yang bersih, serta area kedatangan dan keberangkatan yang tertata dengan baik. Menurutnya, kualitas sarana dan pelayanan perlu terus ditingkatkan agar masyarakat semakin nyaman memanfaatkan terminal.Ia juga memberikan apresiasi terhadap inovasi BPTD Kelas II Jambi bersama Terminal Alam Barajo yang menghadirkan fasilitas olahraga berupa area bermain biliar melalui skema kerja sama. Inovasi tersebut dinilai mampu meningkatkan aktivitas masyarakat di lingkungan terminal tanpa mengurangi fungsi utamanya."Ini inovasi yang bagus dan perlu kita apresiasi selama bisa mendukung fungsi utama terminal. Harapannya dengan adanya fasilitas penunjang seperti ini nantinya masyarakat semakin tertarik berkunjung untuk naik dan turun bus di terminal, semakin banyak yang datang ke terminal dan pada akhirnya dapat menjadikan angkutan umum sebagai pilihan utama untuk bepergian," katanya.Selain peningkatan fasilitas, Aan menekankan bahwa aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Ia meminta seluruh petugas menjalankan prosedur operasional secara konsisten, terutama dalam pelaksanaan inspeksi keselamatan atau rampcheck untuk memastikan setiap armada memenuhi persyaratan administrasi, kondisi pengemudi, serta kelaikan jalan."Terminal juga harus mampu berperan dalam menjamin keselamatan perjalanan masyarakat. Oleh karena itu, saya meminta seluruh petugas melaksanakan SOP di terminal dengan benar, terutama saat pelaksaan rampcheck bus agar setiap bus yang akan beroperasi benar-benar laik jalan demi keselamatan dan keamanan masyarakat," pungkasnya.Penulis: JidEditor: OF
25 Jul 2026, 08:29 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
