Menko Polkam Dorong LPM Jadi Penggerak Program Pemerintah Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Papuanewsonline.com, Bandung – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mendorong Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menjadi penggerak dalam menyukseskan berbagai program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menko Djamari saat memberikan pengarahan sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LPM RI Tahun 2026 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/8/2026).

Menurut Djamari, LPM harus mampu memanfaatkan berbagai program pemerintah untuk memperbesar manfaat yang diterima masyarakat. Peran tersebut dinilai penting untuk menjaga keberadaan sekaligus memperkuat kontribusi LPM di tengah masyarakat.

“Kalau misalnya program pemerintah tidak dimanfaatkan oleh LPM dalam rangka memperbesar hasilnya, rakyat akan bertanya, ‘Apa itu LPM?’ Apabila pertanyaan seperti itu muncul, itulah yang akan menentukan eksistensi LPM ke depan,” ujar Djamari.

Ia juga meminta seluruh jajaran LPM tidak mudah menyerah dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, setiap langkah yang telah dimulai harus dilakukan dengan keberanian dan tekad hingga menghasilkan manfaat nyata.

Djamari menegaskan, pembangunan bangsa tidak dapat hanya mengandalkan pihak lain. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan.

“Saya juga mengajak LPM, dengan segala keterbatasannya, jangan pernah menyerah. Sesekali kita harus berani melangkah. Negara ini tidak bisa diserahkan kepada orang lain,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga menyampaikan bahwa Indonesia menghadapi berbagai tantangan strategis, baik yang berasal dari dinamika global maupun kondisi di dalam negeri. Ia mengajak masyarakat tetap optimistis dan memiliki semangat kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut.

Djamari menyinggung sejumlah konflik global, termasuk perang Amerika Serikat dan Iran serta konflik Rusia dan Ukraina. Menurutnya, berbagai gejolak tersebut dapat memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat di berbagai negara.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah terus berupaya menjaga kepentingan masyarakat. Ia mencontohkan kebijakan pemerintah dalam menjaga harga BBM bersubsidi dan kebutuhan pokok agar tidak memberikan beban berlebihan kepada masyarakat.

Selain persoalan ekonomi, Djamari memastikan stabilitas keamanan nasional saat ini berada dalam kondisi aman dan terkendali. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi di ruang digital yang mengandung hoaks, fitnah, maupun ujaran kebencian. Masyarakat diminta memastikan kebenaran informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya.

“Intinya, jangan kita beri peluang sekecil apa pun kepada orang-orang yang ingin menyampaikan hal-hal buruk untuk masuk lebih dahulu,” tegas Djamari.

Sebagai penutup, Menko Polkam membacakan sejumlah bait Gurindam Dua Belas karya Pahlawan Nasional Raja Ali Haji. Menurutnya, pesan mengenai kepemimpinan, persatuan, integritas, dan kerja sama dalam karya tersebut masih relevan untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP LPM M. Q. Iswara menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan dukungan Menko Polkam dalam Rakernas LPM RI Tahun 2026.

Iswara menegaskan komitmen LPM untuk terus mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta mengambil bagian dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Kita siap menjadi garda terdepan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dari 38 provinsi, 33 sudah dilantik. Ada 480 di kabupaten/kota. Kami siap mendukung kebijakan-kebijakan Bapak Presiden,” ujar Iswara.

Rakernas LPM RI Tahun 2026 turut dihadiri pengurus LPM RI tingkat pusat dan daerah, perwakilan kementerian dan lembaga terkait, kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota, serta jajaran pimpinan Kemenko Polkam.

Editor: OF