Papuanewsonline.com
Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan
Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura
BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital
Enam Warga Sipil Ditembak Di Tembagapura, Aktivis Deby Santoso Desak Proses Hukum Transparan
Direktur Law Firm Golda: Transaksi Perkara Di Timika Semakin Subur, Masyarakat Miskin Jadi Korban
BADKO HMI Papua Dukung Penertiban Tambang Ilegal oleh Gubernur Papua Tengah
DPR Papua Tengah, Mimika dan Puncak Bentuk Tim Khusus Tangani Konflik Kwamki Narama
Kejati Papua Mandul Tetapkan Yunus Wonda Jadi Tersangka, Mahasiswa Kembali Geruduk Kejagung
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Amankan Misi Kemanusiaan, Kodim 1714/Puncak Jaya Pimpin Pengamanan Gubernur Tinjau Korban Insiden
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Situasi pasca insiden
yang terjadi di wilayah Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, terus mendapatkan
perhatian serius dari pemerintah daerah. Gubernur Papua Tengah melakukan
kunjungan kerja spesial untuk meninjau langsung kondisi para korban yang
terdampak peristiwa tersebut.Dalam misi kemanusiaan ini, keamanan rombongan dijaga sangat
ketat oleh personel Kodim 1714/Puncak Jaya yang bekerja sama penuh dengan
jajaran Polri, demi memastikan kelancaran dan keselamatan selama proses
peninjauan berlangsung.Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memberikan instruksi
penting yang langsung menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat. Salah satu
keputusan krusial yang dikeluarkan adalah menetapkan status Tanggap Darurat
bencana atau kejadian ini. Langkah ini diambil agar penanganan terhadap dampak insiden
dapat dilakukan secara maksimal, terstruktur, dan menyeluruh tanpa terkendala
birokrasi yang berbelit.Selain penanganan situasi di lapangan, perhatian utama juga
difokuskan pada pemulihan kesehatan korban. Gubernur secara tegas
menginstruksikan agar seluruh biaya pengobatan dan perawatan medis bagi korban
ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Kehadiran pemimpin daerah didampingi aparat keamanan ini
diharapkan dapat memberikan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat yang
sedang berduka. Sinergi antara pemerintah, TNI, dan Polri dalam situasi ini
menjadi bukti nyata kehadiran negara yang responsif dan peduli, serta
memastikan bahwa setiap korban mendapatkan hak dan pelayanan terbaik
sebagaimana mestinya. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Apr 2026, 19:06 WIT
Bapenda Mimika Gencarkan Distribusi SPPT PBB-P2 2026, Target 44.234 Wajib Pajak
Papuanewsonline.com, Timika – Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika terus melakukan gebrakan dengan mendistribusikan
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) Tahun Pajak 2026.Kegiatan ini difokuskan di empat distrik utama dalam kota,
yaitu Mimika Baru, Wania, Mimika Timur, dan Kuala Kencana. Petugas secara
door-to-door mendatangi rumah warga untuk memastikan surat pajak sampai ke
tangan masyarakat.Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Bapenda Mimika,
Hendrikus Setitit, mewakili Kepala Bapenda, Dwi Cholifah. Ia menjelaskan bahwa
pembagian surat ini dilakukan secara masif usai perayaan Hari Raya Paskah. "Kami imbau bagi warga yang belum menerima surat
pemberitahuan agar segera mengambilnya langsung di kantor Bapenda pada jam
kerja," ujarnya. Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan mudah melalui loket
Bank Papua yang tersedia di kantor Bapenda maupun di seluruh cabang dan unit
Bank Papua di Timika.Dalam pelaksanaannya, pihaknya mengakui masih menemui
beberapa kendala teknis di lapangan. Di antaranya adalah wajib pajak yang tidak berada di rumah
karena sedang bekerja, serta kesulitan pada hunian kos-kosan di mana penghuni
sering menolak menerima surat karena khawatir tidak sesuai dengan data pemilik
asli. Meski demikian, upaya penyaluran tetap dilakukan maksimal
agar tidak ada yang terlewat.Secara keseluruhan, Bapenda telah menerbitkan sebanyak
44.234 lembar SPPT dengan total nilai ketetapan mencapai Rp89,41 miliar. Hendrikus berharap masyarakat segera melunasi kewajiban
sebelum jatuh tempo pada 31 Agustus 2026 untuk menghindari denda. Ia menegaskan bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali
dinikmati warga melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas
kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Apr 2026, 18:42 WIT
Apresiasi Kinerja Bapenda, Komisi II DPRK Mimika: Hasil Bagus Tapi Tidak Boleh Puas
Papuanewsonline.com, Timika – Komisi II DPR Kabupaten Mimika
memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
yang berhasil merealisasikan pendapatan tahun 2025 sebesar Rp6,04 triliun atau
mencapai 98,35 persen dari target Rp6,15 triliun. Namun, dalam kunjungan kerja
pada Rabu (15/4/2026), dewan menekankan agar capaian tersebut tidak membuat
pihak eksekutif berpuas diri dan harus terus ditingkatkan.Wakil Ketua Komisi II, Mariunus Tandiseno, menilai capaian
ini luar biasa, namun menegaskan pentingnya mengejar target Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Ia menyebut Bapenda
sebagai "dapur" keuangan daerah yang harus terus didukung untuk
meningkatkan kemandirian fiskal, terutama di luar dana transfer pusat. "Hasilnya sudah baik, tapi tidak boleh puas. Harus
terus digenjot, khususnya dari sektor-sektor lain," tegasnya.Sementara itu, Sekretaris Komisi II, Adrian Andhika Thie,
meminta pengawasan lebih ketat terhadap potensi pendapatan dari sektor usaha
hiburan, retribusi minuman keras (miras), hingga kontribusi tenaga kerja luar
daerah. Ia menyoroti pentingnya penataan tata niaga miras agar
sesuai regulasi, sehingga penerimaan daerah maksimal sekaligus meminimalkan
dampak sosial negatif di masyarakat.Senada, Anggota Komisi II Dessy Putrika Ros Rante meminta
Bapenda terus berinovasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ia menekankan target pendapatan seharusnya meningkat setiap
tahun. Dessy juga mengapresiasi transparansi dan akuntabilitas data
yang disajikan Bapenda selama ini, dan berharap sinergi antara legislatif dan
eksekutif semakin kuat untuk menggali potensi ekonomi yang belum tersentuh. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Apr 2026, 18:31 WIT
Tingkatkan Kesiapsiagaan, 100 Personel Brimob Polda Maluku Ikuti Pelatihan PHH
Papuanewsonline.com, Ambon - Sebanyak 100 personel Satuan Brimob Polda Maluku mengikuti pelatihan Penanganan Huru Hara (PHH) guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi bereskalasi tinggi, khususnya pengendalian massa.Pelatihan yang digelar di Lapangan Mapolda Maluku ini mendapat arahan langsung dari Kapolda Maluku, Irjen Pol. Dadang Hartanto.Dalam arahannya, Kapolda menegaskan bahwa setiap tindakan kepolisian harus berlandaskan hukum serta mengedepankan profesionalisme dan pendekatan humanis.“Polri adalah civilian police. Setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujarnya.Ia menekankan, Satuan Brimob sebagai garda terdepan dalam penanganan kejahatan berintensitas tinggi dituntut mampu bertindak tegas, namun tetap proporsional.Menurutnya, penggunaan kekuatan di lapangan harus disesuaikan dengan tingkat ancaman, serta tidak boleh melampaui batas yang diatur dalam ketentuan hukum.Kapolda juga mengingatkan pentingnya pemahaman personel dalam membedakan antara tindakan tegas yang terukur dengan kekerasan yang melanggar prosedur.Selain itu, ia mengungkapkan bahwa setiap personel kini dibekali body camera untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan di lapangan.Pelatihan ini turut didukung oleh empat instruktur internal Brimob yang memberikan materi teknis kepada peserta.Melalui kegiatan tersebut, diharapkan personel Brimob Polda Maluku semakin siap menghadapi dinamika keamanan, sekaligus mampu memberikan perlindungan yang profesional dan humanis kepada masyarakat.Pelatihan Penanganan Huru Hara (PHH) yang digelar Polda Maluku menunjukkan adanya upaya peningkatan kapasitas personel dalam menghadapi potensi gangguan keamanan, khususnya aksi massa yang berpotensi ricuh.Namun, dalam konteks kekinian, tantangan terbesar bukan hanya pada kesiapan teknis, melainkan pada bagaimana aparat mampu menjaga keseimbangan antara ketegasan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.Penekanan Kapolda Maluku terhadap profesionalisme dan pendekatan humanis menjadi relevan, mengingat penanganan aksi massa kerap menjadi sorotan publik, terutama jika berujung pada tindakan represif yang berlebihan.Penggunaan perangkat seperti body camera juga merupakan langkah positif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.Meski demikian, efektivitas pelatihan semacam ini akan sangat ditentukan oleh implementasi di lapangan. Publik tidak hanya menilai dari kesiapan aparat, tetapi juga dari cara bertindak yang terukur, adil, dan tidak berlebihan dalam situasi nyata.Dengan demikian, pelatihan PHH tidak boleh berhenti sebagai agenda rutin, tetapi harus menjadi bagian dari transformasi Polri menuju institusi yang profesional, modern, dan semakin dipercaya masyarakat. PNO-12
18 Apr 2026, 13:57 WIT
Dorong Digitalisasi Arsip, Polda Maluku Sosialisasikan Jukminu Polri 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku menggelar sosialisasi Petunjuk Administrasi Umum (Jukminu) Polri Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat tata kelola administrasi dan sistem kearsipan yang lebih modern dan akuntabel.Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Umum (Setum) Polda Maluku pada Jumat (17/4/2026) ini diikuti para Kasubag Renmin dan operator dari seluruh satuan kerja di lingkungan Polda Maluku, serta jajaran Polres.Sosialisasi dibuka Kepala Setum Polda Maluku, Kompol Thomy Siahaya, yang menekankan pentingnya administrasi sebagai fondasi utama dalam mendukung kinerja organisasi.“Administrasi yang tertib dan modern menjadi kunci agar pelaksanaan tugas Polri dapat berjalan efektif dan akuntabel,” ujarnya.Dalam kegiatan tersebut, Polda Maluku menghadirkan narasumber dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku yang memberikan materi terkait tata kelola arsip serta penggunaan aplikasi Srikandi sebagai sistem pengarsipan digital.Kapolri melalui kebijakan internal mendorong seluruh satuan kerja untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk dalam pengelolaan dokumen dan arsip secara elektronik.Menurut Thomy, pemahaman terhadap sistem administrasi yang terintegrasi sangat penting agar seluruh personel mampu bekerja secara profesional dan selaras dengan tuntutan organisasi modern.Ia juga meminta seluruh peserta untuk mengimplementasikan materi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, serta terus berkoordinasi dengan Setum sebagai pembina fungsi administrasi di tingkat Polda.Kegiatan berlangsung lancar dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola administrasi di lingkungan Polda Maluku secara berkelanjutan.Sosialisasi Jukminu Polri 2026 yang digelar Polda Maluku mencerminkan upaya internal dalam memperbaiki sistem administrasi dan tata kelola organisasi. Meski terkesan teknis dan administratif, isu ini sesungguhnya memiliki dampak strategis terhadap kualitas pelayanan publik.Administrasi yang tertib bukan sekadar urusan dokumen, tetapi menjadi fondasi transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi kerja institusi. Dalam konteks reformasi birokrasi, digitalisasi arsip melalui aplikasi seperti Srikandi merupakan langkah penting untuk mencegah praktik maladministrasi sekaligus mempercepat layanan.Namun, tantangan terbesar tidak terletak pada penyusunan aturan atau pelaksanaan sosialisasi, melainkan pada konsistensi implementasi di lapangan. Transformasi digital sering kali terhambat oleh budaya kerja lama, keterbatasan SDM, serta resistensi terhadap perubahan.Karena itu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran untuk benar-benar mengadopsi sistem baru, bukan sekadar memahami secara teoritis. Publik pada akhirnya akan menilai dari hasil nyata, yakni layanan yang lebih cepat, transparan, dan bebas dari praktik birokrasi yang berbelit.Jika dijalankan secara konsisten, pembenahan administrasi seperti ini dapat menjadi bagian penting dalam mendorong Polri menjadi institusi yang modern dan semakin dipercaya masyarakat. PNO-12
18 Apr 2026, 13:49 WIT
Pimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional, Kombes Ronald Tekankan Integritas dan Pelayanan Tanpa Pamrih
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku menggelar upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Letkol Pol Chr. Tahapary, Tantui, Ambon, Jumat (17/4/2026). Upacara dipimpin Kepala Biro Operasi Polda Maluku, Kombes Pol Ronald Refli Rumondor.Kegiatan ini diikuti Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta, para pejabat utama, serta personel dari berbagai satuan kerja di lingkungan Polda Maluku.Dalam amanatnya, Ronald menegaskan pentingnya menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud pengabdian anggota Polri.“Setiap anggota Polri tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai warga negara yang harus menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.Ia juga mengingatkan bahwa momentum upacara harus dimaknai sebagai penguatan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan, sebagaimana tertuang dalam Tri Brata dan Catur Prasetya.Menurutnya, kedisiplinan dan loyalitas terhadap negara menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas kepolisian, khususnya dalam memberikan pelayanan yang profesional dan humanis kepada masyarakat.Upacara berlangsung khidmat dan tertib, serta menjadi bagian dari upaya pembinaan internal untuk memperkuat etos kerja dan semangat pengabdian personel Polri di wilayah Maluku. PNO-12
18 Apr 2026, 13:34 WIT
Kapolda Maluku Gandeng Organisasi Perempuan, Tekan Konflik Sosial dan Kenakalan Remaja
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto mendorong peran strategis organisasi perempuan dalam menekan konflik sosial dan membina generasi muda di Maluku.Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Pengurus Wilayah Wanita Islam Provinsi Maluku di Mapolda Maluku, Rabu (15/4/2026).Dalam pertemuan tersebut, Kapolda menyoroti masih tingginya kasus yang melibatkan perempuan dan anak, serta meningkatnya kerentanan generasi muda terhadap pengaruh negatif seperti minuman keras, kekerasan, dan penyebaran informasi yang tidak benar.“Peran ibu sangat strategis karena pendidikan pertama anak dimulai dari keluarga. Dari sana terbentuk karakter dan nilai moral,” ujar Kapolda.Ia menegaskan, penguatan peran perempuan khususnya ibu menjadi kunci dalam membangun ketahanan sosial masyarakat sekaligus mencegah konflik sejak dini.Menurutnya, pendekatan keamanan tidak bisa hanya mengandalkan aparat, tetapi harus melibatkan elemen masyarakat, termasuk organisasi perempuan berbasis keagamaan yang dinilai efektif dalam pendekatan sosial dan moral.Kapolda juga mengingatkan bahaya penggunaan isu SARA dalam konflik serta pentingnya menjaga nilai kebersamaan masyarakat Maluku yang dikenal dengan falsafah hidup orang basudara.Sementara itu, Ketua Wanita Islam Maluku, Hj. Irma Betaubun, menegaskan komitmen organisasinya untuk aktif dalam edukasi sosial dan pembinaan moral di masyarakat.“Perempuan memiliki kontrol sosial yang kuat dalam keluarga. Karena itu, kami siap terlibat dalam upaya pencegahan konflik dan pembinaan generasi muda,” katanya.Wanita Islam juga mengusulkan kolaborasi program edukasi seperti kunjungan ke sekolah serta penguatan pembinaan keagamaan melalui pengajian dan tausiah.Kapolda menyambut baik usulan tersebut dan membuka peluang kerja sama berkelanjutan antara kepolisian dan organisasi perempuan.Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan sosial masyarakat sekaligus menekan potensi konflik dan kenakalan remaja di Maluku. PNO-12
17 Apr 2026, 14:02 WIT
SK PLT Kepala OPD Nduga Diduga Ilegal, Kepala BKD Mengaku Tak Mengetahui
Papuaneweonline.com, Nduga - Situasi internal Pemerintah
Kabupaten Nduga memanas setelah Surat Keputusan (SK) penunjukan Pelaksana Tugas
(PLT) sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipersoalkan karena
diduga tidak sah.Polemik mencuat dalam rapat di ruang rapat Kantor Bupati
Nduga, Senin 13 April 2026. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nduga secara
terbuka menyatakan tidak mengetahui proses maupun dasar hukum perubahan SK PLT
tersebut. “BKD secara teknis bertanggung jawab dalam administrasi
kepegawaian, tapi kami tidak tahu SK itu dari mana,” kata Kepala BKD di hadapan
peserta rapat, seperti dikutip sumber yang hadir. Yang mengejutkan, Kepala BKD kemudian melimpahkan tanggung
jawab ke bawahannya, Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan, Yaser Samad. Yaser
disebut sebagai pihak yang dianggap mengetahui atau terlibat dalam proses
perubahan SK PLT.Pergantian pejabat secara mendadak ini memicu protes keras
dari tokoh-tokoh Dapil 2 Nduga. Mereka menilai Bupati dan BKD tidak menghargai
perjuangan masyarakat Dapil 3. “Orang kami satu-satunya di Dinas Pendidikan
diganti tanpa dasar dan alasan yang tepat sesuai aturan,” tambah salah satu
tokoh yang enggan disebut nama. Dalam rilisnya yang diterima media
papuanewsonline,com.SK PLT yang dinilai ilegal itu memunculkan pertanyaan besar
soal tata kelola dan transparansi birokrasi Nduga. Sejumlah ASN mengaku resah
karena pergantian terjadi dalam waktu singkat tanpa mekanisme yang jelas.Desakan klarifikasi resmi dan investigasi menyeluruh kini
menguat untuk mencegah konflik internal meluas. Hingga Kamis 16 April 2026
pukul 22.10 WIT, belum ada keterangan resmi dari Pemkab Nduga terkait langkah
penyelesaian polemik tersebut. Penulis: HendEditor: GF
17 Apr 2026, 10:17 WIT
Rikkes Bintara Polri Polda Maluku Masuki Hari Ketiga
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku melanjutkan tahapan pemeriksaan kesehatan (rikkes) bagi calon Bintara Polri Tahun Anggaran 2026. Memasuki hari ketiga, seleksi difokuskan untuk memastikan seluruh peserta memenuhi standar kesehatan fisik sebagai syarat utama menjadi anggota Polri.Kegiatan pemeriksaan berlangsung di Gedung Faisal Heluth, SPN Polda Maluku, Rabu (15/4/2026), dengan melibatkan tim medis dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bid Dokkes).Pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pengecekan gigi, telinga, hidung, tenggorokan (THT), mata, serta kondisi fisik secara menyeluruh.Kabag Dalpers Biro SDM Polda Maluku AKBP Tommy Bambang Souissa menegaskan, seluruh tahapan seleksi dilakukan dengan mengedepankan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH).“Setiap peserta dinilai secara objektif sesuai kondisi kesehatannya. Tidak ada ruang bagi praktik titipan atau kecurangan dalam proses seleksi ini,” ujarnya.Untuk menjaga integritas, proses seleksi diawasi oleh pengawas internal dari Itwasda dan Bid Propam Polda Maluku, mulai dari pelaksanaan pemeriksaan hingga pengolahan hasil.Seleksi Bintara Polri dengan kompetensi khusus di bidang pelayanan kepolisian (SPKT) ini diharapkan mampu menghasilkan personel yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga siap memberikan pelayanan cepat dan profesional kepada masyarakat.Tahapan pemeriksaan kesehatan akan terus berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia daerah. PNO-12
16 Apr 2026, 21:17 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
