Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Pesan Keras Warga Mimika ke Komisi III DPR RI: Jangan Hanya Jalan-Jalan, Bawa Juga Silpa 1,1 Triliun
Papuanewsonline.com, Mimika – Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota Komisi III DPR RI di Papua Tengah yang dipusatkan di Timika mendapat pesan keras dari warga Mimika.Publik mendesak Komisi III tidak hanya melakukan kunjungan seremonial, tapi juga membawa isu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Rp1,1 Triliun APBD Mimika Tahun Anggaran 2025 ke Aparat Penegak Hukum (APH).Desakan itu mengemuka seiring Kunker Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI di wilayah Papua Tengah dalam rangka kunjungan kerja.Tokoh Pemuda Mimika, Edoardus Rahawadan, menjadi salah satu suara paling keras menyoroti persoalan ini.Ia menilai Silpa Rp1,1 Triliun yang mengendap di Bank Papua sangat janggal di tengah kondisi keuangan daerah."Silpa Rp1,1 Triliun APBD Mimika 2025 disimpan di Bank Papua, sementara utang pemda ke pihak ketiga ratusan miliar dari tahun 2025 belum terselesaikan hingga 2026. Ini pertanyaan besar bagi publik," tegas Edoardus saat dikonfirmasi, Rabu (22/7/2026).Edoardus menyebut pihaknya telah mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memerintahkan KPK dan Kejaksaan Agung turun langsung ke Mimika melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan APBD 2025.Menurutnya, peran Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, HAM dan keamanan sangat krusial. Komisi III adalah mitra kerja Polri, Kejaksaan dan KPK, sehingga aspirasi dari Timika seharusnya bisa dibawa langsung ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Senayan."Jangan hanya jalan-jalan reses, foto-foto dengan pejabat. Bawa juga isu Silpa 1,1 Triliun ini ke APH. Rakyat Mimika menunggu keberanian Komisi III," ujarnya.Ia juga menekankan aspek yuridis. Silpa merupakan bagian dari keuangan negara. Jika dalam pengelolaannya ada manipulasi, rekayasa anggaran, penyalahgunaan kewenangan, atau penggunaan dana yang bertentangan dengan aturan, maka berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi.Namun ia menegaskan dugaan itu harus dibuktikan lewat penyelidikan APH.Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Kepala BPKAD Mimika, Marthen Tappi Mallisa, sebelumnya membenarkan besaran Silpa tersebut."Silpa APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,1 triliun. Penyebabnya realisasi penyerapan anggaran 2025 hanya 80,12%. Ada kegiatan yang gagal berkontrak dan belum sempat dibayarkan sampai akhir tahun anggaran," terang Mallisa.Mallisa juga menyebut soal bunga dana tersebut mengikuti ketentuan bunga giro Bank Papua, namun untuk besaran pastinya meminta ditanyakan langsung ke Bank Papua.Isu Silpa ini sebelumnya juga sempat diingatkan Ketua DPRK Mimika. Hingga November 2025, realisasi APBD baru 43%, sehingga potensi Silpa membengkak sudah diprediksi.Publik kini berharap, Kunker Komisi III di Timika tidak berhenti sebagai laporan reses, tapi menjadi pintu masuk APH membongkar pengelolaan APBD Mimika 2025 yang menyisakan Silpa Rp1,1 Triliun.Penulis: HendrikEditor: OF
22 Jul 2026, 22:42 WIT
Melalui Keppres, Asep Nana Mulyana Resmi Ditetapkan Sebagai Wakil Jaksa Agung
Papuanewsonline.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 87/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kejaksaan Agung yang diteken pada Rabu (22/7/2026).Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan penerbitan Keppres tersebut telah melalui proses penilaian akhir dan usulan resmi dari Jaksa Agung. Posisi Wakil Jaksa Agung ditetapkan langsung melalui keputusan presiden dan tidak memerlukan upacara pelantikan tersendiri.Asep Nana Mulyana lahir di Tasikmalaya, 14 Agustus 1969, dan merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 1994. Kariernya dimulai tahun 1996, lalu menjabat berbagai posisi penting mulai dari Kepala Kejari Langkat, Kajati Banten, Kajati Jawa Barat, hingga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Ia juga pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Wakil Jaksa Agung.Kini, dengan pengalaman panjang di berbagai jenjang dan wilayah, Asep dipercaya memegang amanah baru untuk mendukung kinerja jajaran Kejaksaan Agung. Penunjukan ini diharapkan semakin memperkuat kepemimpinan lembaga dalam menjaga konsistensi, integritas, dan profesionalisme penegakan hukum.Penulis: JidEditor: OF
22 Jul 2026, 22:19 WIT
Kejagung Full Penyegaran, Rinaldi Umar Ditunjuk Sebagai Direktur Penyidikan Jampidsus
Papuanewsonline.com, Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin kembali melakukan penyegaran jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan Agung. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Rinaldi Umar, ditunjuk mengisi posisi Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 831 Tahun 2026 yang ditandatangani pada Rabu (22/7/2026).Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna membenarkan langkah tersebut. “Benar adanya mutasi, hal ini merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari pembinaan karier, promosi, serta penyegaran organisasi guna mengisi kekosongan jabatan demi kelancaran pelayanan dan penegakan hukum,” ujarnya.Dalam perputaran ini, Rinaldi Umar menggantikan Syarief Sulaiman Nadhi yang kini dipercaya menjabat sebagai Direktur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Syarief sendiri mengambil alih posisi yang sebelumnya dipegang Transiswara Adhi, yang baru saja ditetapkan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.Sementara itu, kekosongan jabatan Wakil Kajati Banten yang ditinggalkan Rinaldi Umar akan diisi oleh Bayu Adhinugroho Arianto. Sebelumnya, Bayu menjabat sebagai Koordinator pada lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung. Seluruh pergeseran jabatan disusun secara matang agar tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.Penulis: JidEditor: OF
22 Jul 2026, 22:17 WIT
Jaksa Agung Lakukan Rotasi, Delapan Kepala Kejaksaan Tinggi Disegarkan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin menerbitkan kebijakan rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Korps Adhyaksa, yang mencakup pergantian Kepala Kejaksaan Tinggi di delapan provinsi, mulai dari Aceh hingga Sulawesi Selatan. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 831 Tahun 2026 yang ditandatangani langsung pada Rabu (22/7/2026).Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna membenarkan langkah tersebut. Menurutnya, mutasi adalah hal yang wajar dalam rangka pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta mengisi kekosongan jabatan demi menjamin kelancaran pelayanan dan penegakan hukum kepada masyarakat.Beberapa nama yang ditunjuk meliputi Teuku Rahmatsyah sebagai Kajati Aceh, Taufan Zakaria untuk Kajati Lampung, Chatarina Muliana Girsang menjabat Kajati Kalimantan Timur, dan Muhammad Syarifuddin dipercaya memimpin Kajati Sulawesi Selatan. Selain itu, Sri Kuncoro, Sukarman Sumarinton, Herry Hermanus Horo, serta Transiswara Adhi masing-masing diangkat untuk memimpin Kajati DIY, Kalimantan Selatan, Banten, dan Kepulauan Riau.Pergantian ini diharapkan membawa semangat baru, meningkatkan kinerja, serta memperkuat integritas jajaran kejaksaan di daerah. Setiap penempatan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi yang dimiliki guna memastikan pelayanan hukum berjalan lebih optimal dan berkeadilan.Penulis: JidEditor: OF
22 Jul 2026, 22:14 WIT
Tuntas Tugas Perbatasan di Papua, 340 Prajurit Yonif 613/RJA Disambut Meriah di Balikpapan
Papuanewsonline.com, Balikpapan – Sebanyak 340 prajurit Satgas Yonif 613/Raja Alam resmi kembali ke tanah air setelah menyelesaikan penugasan Pengamanan Perbatasan RI–Papua Nugini periode 2025–2026. Kedatangan mereka disambut upacara kenegaraan di Pelabuhan Semayang, Rabu (22/7/2026), yang dipimpin langsung Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono.Dalam amanatnya, Pangdam menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan loyalitas yang ditunjukkan selama bertugas. “Selamat datang kembali, terima kasih atas pengabdian tulus kalian menjaga kedaulatan negara,” ujarnya. Penugasan di wilayah Papua dikenal memiliki tantangan berat, namun seluruh personel dinilai mampu tampil disiplin dan profesional dalam setiap langkahnya.Berbagai capaian penting berhasil diraih, mulai dari pengamanan titik strategis di Puncak Jaya, Unddu, Purbalo, Memolog, hingga operasi di Kampung Lolok. Selain operasi militer, pendekatan persahabatan juga membuahkan hasil nyata, di mana lima anggota kelompok bersenjata kembali berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata komitmen menjaga keutuhan wilayah sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat. Pangdam mengingatkan agar pencapaian ini tidak membuat lengah, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan menjaga soliditas satuan. Ia juga menyampaikan penghargaan mendalam kepada keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung para prajurit.Penulis: JidEditor: OF
22 Jul 2026, 22:10 WIT
Komnas HAM Desak Gubernur Papua Tengah Atasi Krisis Kemanusiaan Intan Jaya
Papuanewsonline.com, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendesak Gubernur Papua Tengah segera mengambil langkah nyata mengatasi krisis kemanusiaan akibat rentetan kekerasan di Kabupaten Intan Jaya. Tindakan ini menyusul tewasnya dua warga sipil, Okto Tigau dan Markina Sondegau, dalam waktu kurang dari satu minggu, yang memicu pengungsian sekitar tiga ribu orang. Rekomendasi resmi tertuang dalam keterangan pers Nomor 28/HM.00/VII/2026 yang ditandatangani Ketua Komnas HAM Anis Hidayah pada 15 Juli 2026, setelah tim melakukan pemantauan langsung 3–5 Juli lalu.Komnas HAM mencatat, sepanjang Mei hingga Juli 2026, ribuan warga dari Distrik Agisiga dan Hitadipa terpaksa meninggalkan tempat tinggal menuju ibu kota Sugapa karena rasa takut dan trauma mendalam.Meskipun sebagian sudah pulang, sebagian besar masih bertahan di posko pengungsian. Keadaan ini merampas hak warga atas rasa aman, tempat tinggal, mata pencaharian, layanan kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan dasar lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah.Oleh karena itu, Komnas HAM meminta Gubernur Papua Tengah memperkuat koordinasi dan pendampingan kepada Bupati Intan Jaya untuk memulihkan keamanan sekaligus menjamin kelangsungan pelayanan publik di wilayah terdampak. Langkah ini mencakup pemulihan akses kesehatan, pendidikan, dan kelancaran administrasi pemerintahan di Sugapa, Agisiga, Hitadipa, serta sekitarnya.Lembaga ini juga menuntut dilakukannya pendataan resmi dan menyeluruh terhadap warga terdampak. Data harus mencakup jumlah kepala keluarga, kelompok rentan, lokasi pengungsian, kebutuhan mendesak, serta rencana pemulihan jangka pendek dan menengah agar penanganan tepat sasaran dan tidak melupakan siapa pun.Penulis: JidEditor: OF
22 Jul 2026, 22:07 WIT
Komisi III DPR RI Dijadwalkan Tiba di Timika untuk Kunker Reses
Papuanewsonline.com, Mimika – Komisi III DPR RI dijadwalkan tiba di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, untuk melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026.Berdasarkan jadwal penerbangan anggota dan sekretariat yang beredar, rombongan Komisi III akan berangkat pada Kamis, 23 Juli 2026 menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA-652 pukul 21.25 - 05.45 WIB dengan rute Jakarta (CGK) - Timika (TIM).Kunker Reses tersebut dijadwalkan berlangsung pada 22 s.d 26 Juli 2026 di Provinsi Papua Tengah, yang dipusatkan di Timika.Sebanyak 16 orang tercantum dalam daftar keberangkatan tim, terdiri dari pimpinan dan anggota Komisi III serta sekretariat pendamping:1. Habiburokhman 2. Soedeson Tandra 3. Bimantoro Wiyono 4. Sarifuddin Suding 5. Sudin 6. Nasyirul Falah Amru 7. Teuku Ibrahim 8. Nabil Husain 9. Habib Aboe Bakar 10. Rudianto Lallo 11. Benediktus Kabur H 12. Yustinus Khristiandri 13. Rion Gustaf 14. Farid Rachmatulloh 15. Moh. Suaib 16. Moh. Faisol Soleh Dalam dokumen tersebut, sebagian anggota tercatat pada kelas bisnis, sementara lainnya pada seat 21 lorong, 21 window, dan 22 lorong. Untuk sekretariat pendamping tercatat bergabung di Bali dengan seat 31 dan berada tidak jauh dari anggota.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai agenda spesifik Komisi III selama di Papua Tengah, namun kunker reses Komisi III biasanya terkait fungsi pengawasan di bidang hukum, HAM, dan keamanan, termasuk menyerap aspirasi dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat.Publik berharap mangkrak-nya penanganan mega korupsi dana hibah KPUD Mimika senilai 28 Miliar di Polda Papua Tengah, bisa masuk agenda pengawasan komisi III DPR RI di Papua Tengah yang dipusatkan di Kabupaten Mimika.Selain itu publik berharap dorongan publik terhadap aparat penegak hukum (APH) untuk memeriksa ketidakwajaran dana SILPA 1,1 Triliun APBD Mimika Tahun 2025, turut jadi perhatian.Penulis: HendrikEditor: OF
22 Jul 2026, 22:02 WIT
Dukungan PSO Dan KA Perintis Jaga Tarif Terjangkau, 90,79% Penumpang KAI Terlayani Semester I 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kebijakan pemerintah melalui skema Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) dan layanan Kereta Api Perintis terus memberikan dampak positif terhadap aksesibilitas transportasi kereta api di Indonesia. Sepanjang Semester I 2026, KAI Group mencatat sebanyak 258,9 juta penumpang menggunakan layanan kereta api atau meningkat 7,55 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Dari jumlah tersebut, sekitar 235,1 juta penumpang atau setara 90,79 persen memanfaatkan layanan yang memperoleh dukungan pemerintah melalui skema PSO maupun KA Perintis. Kebijakan ini dinilai berhasil menjaga tarif tetap terjangkau sekaligus memperluas jangkauan layanan transportasi rel bagi masyarakat.Layanan yang mendapat dukungan tersebut meliputi kereta api jarak jauh dan lokal PSO, KAI Commuter, LRT Jabodebek, sebagian layanan kereta bandara, hingga LRT Sumatera Selatan dan KA Makassar–Parepare. Seluruh moda tersebut menjadi pilihan utama masyarakat untuk mendukung mobilitas sehari-hari.VP Komunikasi Perusahaan KAI Anne Purba menjelaskan bahwa PSO berperan menjaga keterjangkauan tarif, sementara KA Perintis difokuskan untuk membuka akses transportasi di wilayah yang belum terlayani secara optimal. “Kedua skema ini memberi kesempatan masyarakat memilih perjalanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan,” ujarnya.Berdasarkan data KAI, layanan kereta jarak jauh dan lokal PSO mengangkut sekitar 9,5 juta penumpang. Sementara itu, KAI Commuter melayani 204,1 juta penumpang, LRT Jabodebek mencatat kenaikan 22,84 persen menjadi 16 juta penumpang, dan layanan kereta bandara bersubsidi melayani lebih dari 3 juta pengguna.Di sisi lain, layanan KA Perintis seperti LRT Sumatera Selatan dan KA Makassar–Parepare juga mencatat kontribusi signifikan dengan total sekitar 2,3 juta penumpang. Kehadiran layanan tersebut turut mendukung konektivitas sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah.Peningkatan jumlah pengguna menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi massal yang aman, nyaman, dan terjangkau terus mengalami pertumbuhan. Dukungan pemerintah melalui subsidi dinilai berperan penting dalam menjaga kualitas pelayanan, kapasitas angkut, serta keterjangkauan biaya perjalanan bagi masyarakat.KAI menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah dan sinergi seluruh pihak yang terus memperkuat layanan transportasi berbasis rel di Indonesia. Perusahaan berharap kolaborasi tersebut dapat terus berlanjut guna mendukung pemerataan pembangunan, memperlancar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, serta menghadirkan layanan transportasi yang semakin berkualitas.Penulis: JidEditor: OF
22 Jul 2026, 21:43 WIT
Misi Pacific Partnership 2026 Hadir di Sibolga, Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Bersama Mitra
Papuanewsonline.com, Sibolga – Kapal amfibi Angkatan Laut Kerajaan Australia, HMAS Choules, membawa personel misi Pacific Partnership 2026 (PP26) mendarat di Sibolga pada Senin (20/7/2026). Ini menjadi perhentian kedua misi tahunan terbesar Angkatan Laut AS di kawasan Indo-Pasifik, sekaligus menandai kedatangan ketujuh kalinya misi ini ke Indonesia sejak pertama kali digelar tahun 2006. Kegiatan ini melibatkan perwakilan pasukan dari Australia, Kanada, Jerman, dan Singapura bersama TNI serta pemerintah daerah setempat. Kami menyambut baik kolaborasi ini sebagai wujud persaudaraan dan kepedulian bersama dalam menghadapi tantangan kebencanaan.Dalam upacara pembukaan Selasa (21/7) yang dihadiri Wali Kota Sibolga, Bupati Tapanuli Tengah, jajaran perwira tinggi TNI, serta perwakilan diplomatik AS, Komandan Misi Kapten Robert Reyes menegaskan bahwa sejarah panjang ketangguhan masyarakat Sibolga menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan adalah tanggung jawab kolektif. “Kami datang untuk merayakan ketangguhan warga sekaligus bertukar keahlian demi memperkuat kemampuan merespons darurat secara cepat dan tepat,” ujarnya. Semoga sinergi ini menjadi pondasi kuat bagi keselamatan bersama di masa mendatang.Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar AS di Jakarta, Joy Sakurai, menambahkan bahwa misi ini membuktikan komitmen berkelanjutan kedua negara dan mitra lain untuk membangun kawasan yang lebih tangguh. “Melalui kerja sama nyata, kita meningkatkan kemampuan yang menyelamatkan nyawa dan menjadikan Indo-Pasifik lebih aman dan stabil,” tegasnya. Misi ini akan berlangsung hingga 1 Agustus 2026 dengan fokus utama pada empat bidang: teknik pembangunan, layanan medis, manajemen bencana, serta interaksi sosial dengan masyarakat.Rangkaian kegiatan meliputi pembangunan ruang kelas dan perbaikan gedung sekolah, pelatihan taktis penanggulangan bencana, penyusunan rencana tanggap darurat di rumah sakit, serta pertukaran pengetahuan tenaga medis. Grup musik misi juga akan tampil untuk merajut keakraban antarwarga dan personel. Seluruh aktivitas dirancang untuk memperkuat kemampuan daerah dalam menangani situasi darurat secara mandiri maupun bersama mitra internasional.Memasuki edisi ke-22, Pacific Partnership menjadi bukti nyata kerja sama lintas negara yang mengutamakan kemanusiaan dan persahabatan. Armada Ke-7 AS dan Armada Pasifik AS senantiasa bersinergi dengan sekutu dan mitra demi menjaga kawasan yang bebas, terbuka, dan sejahtera. Semoga misi ini membawa manfaat luas, mempererat persaudaraan, dan meningkatkan kesiapan kita semua dalam melindungi nyawa serta harta benda masyarakat dari ancaman bencana.Penulis: JidEditor: OF
22 Jul 2026, 21:39 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
