Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Buka Pendidikan Bintara Polri 2026, Wakapolda Maluku: SDM Unggul Jadi Kunci Transformasi Polri
Papuanewsonline.com, Ambon – Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.Si. secara resmi membuka Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku, Negeri Passo, Senin (20/7/2026). Pembukaan pendidikan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program nasional Polri dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memperkuat kualitas pelayanan publik di era transformasi digital.Upacara pembukaan berlangsung khidmat di Lapangan SPN Polda Maluku dengan dihadiri Irwasda Polda Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Pengurus Bhayangkari Ranting SPN Polda Maluku, orang tua dan wali siswa, Pejabat Negeri Passo, serta Saniri Negeri Passo.Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda membacakan amanat Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri yang menegaskan bahwa pendidikan pembentukan tahun ini merupakan tonggak penting reformasi pendidikan Polri melalui penerapan Outcome-Based Education (OBE), yaitu sistem pendidikan yang berorientasi pada pencapaian kompetensi nyata lulusan sesuai kebutuhan organisasi dan masyarakat.Sebanyak 56 peserta didik resmi mengikuti pendidikan selama lima bulan, mulai 20 Juli hingga 16 Desember 2026, yang terdiri atas 50 Bintara SPKT, dua Bintara Polair, dua Bintara Bakomsus Penyidik, satu Bintara Bakomsus Humas, dan satu Bintara Rekpro.Secara nasional, pendidikan pembentukan Bintara Polri TA 2026 diikuti 4.792 peserta didik, terdiri atas 708 Polisi Wanita (Polwan) yang menjalani pendidikan di Sepolwan Lemdiklat Polri serta 4.084 Polisi Pria yang mengikuti pendidikan di 31 SPN Polda di seluruh Indonesia.Dalam amanat Kalemdiklat Polri ditegaskan bahwa kurikulum pendidikan kini tidak lagi berorientasi pada penyampaian materi semata, tetapi memastikan setiap lulusan memiliki kompetensi profesional, kemampuan berpikir kritis, literasi digital, komunikasi publik, kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat, hingga penguasaan teknologi kepolisian berbasis Artificial Intelligence (AI).Pendidikan tahun ini mengusung tema "Membangun Keutamaan Pendidikan Polri yang Berbasis Moral dan Literasi untuk Mendukung Program Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi yang Produktif serta Inklusif."Tema tersebut mencerminkan arah pembangunan SDM Polri yang tidak hanya tangguh dalam menjalankan tugas kepolisian, tetapi juga mampu mendukung agenda prioritas nasional melalui penguatan keamanan sebagai fondasi pembangunan.Dalam amanatnya juga ditegaskan bahwa lulusan Bintara SPKT nantinya akan menjadi garda terdepan pelayanan kepolisian karena merupakan personel pertama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat saat menerima laporan maupun memberikan pelayanan kepolisian.Selain penguatan kompetensi teknis, pendidikan juga diarahkan membentuk karakter Bhayangkara yang menjunjung tinggi nilai Tribrata, Catur Prasetya, integritas, disiplin, kepemimpinan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta budaya pelayanan prima.Kalemdiklat Polri juga mengingatkan seluruh tenaga pendidik agar melaksanakan proses pembelajaran secara profesional tanpa kekerasan maupun perundungan."Pendidikan yang keras tidak harus kasar. Ketegasan harus membentuk karakter, bukan menumbuhkan dendam. Tekanan latihan harus memperkuat daya juang, bukan merusak fisik maupun mental peserta didik," demikian penegasan dalam amanat Kalemdiklat Polri.Usai upacara, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman menegaskan bahwa pendidikan pembentukan merupakan investasi strategis Polri dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan wajah pelayanan Polri di masa depan."Hari ini bukan sekadar membuka pendidikan, tetapi memulai proses melahirkan Bhayangkara-Bhayangkara muda yang akan menjadi wajah Polri di tengah masyarakat. Karena itu, pendidikan ini harus mampu membentuk personel yang profesional, berintegritas, humanis, disiplin, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkeadilan," tegas Wakapolda.Menurutnya, lima bulan pendidikan di SPN Polda Maluku merupakan fase penting pembentukan karakter, kepemimpinan, etika profesi, serta kompetensi teknis yang akan menentukan kualitas pelayanan Polri di masa depan."SPKT merupakan pintu pertama pelayanan kepolisian. Karena itu lulusan yang dihasilkan harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, santun, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," tambahnya.Wakapolda juga mengingatkan seluruh peserta didik agar mengikuti setiap tahapan pendidikan dengan penuh disiplin, semangat belajar, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman pengabdian kepada bangsa dan negara.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan bahwa pembukaan pendidikan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian dari transformasi kelembagaan Polri yang menempatkan pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama."Pendidikan menjadi fondasi utama transformasi Polri Presisi. Melalui kurikulum berbasis Outcome-Based Education, kami memastikan setiap lulusan memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, menguasai perkembangan teknologi, memiliki kemampuan berpikir kritis, berintegritas, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang profesional dan humanis," jelas Rositah.Menurutnya, peningkatan kualitas SDM Polri merupakan investasi jangka panjang yang akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kemampuan Polri dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah."Polda Maluku berkomitmen mencetak Bhayangkara muda yang siap mengawal stabilitas keamanan, mendukung pembangunan nasional, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai implementasi nyata Polri Presisi," pungkasnya.Rangkaian upacara ditutup dengan Tradisi Penyiraman Air Kembang kepada seluruh peserta didik sebagai simbol penyucian niat, pembentukan karakter, dan tekad mengawali pengabdian sebagai insan Bhayangkara yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta semangat melayani masyarakat. PNO-12
22 Jul 2026, 11:51 WIT
Kogabwilhan III Kick Off Makan Bersama Gembira Di Nduga
Papuanewsonline.com, Nduga – Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III melaksanakan Kick Off Makan Bersama Gembira di Titik Kuat Batas Batu, Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, sebagai langkah awal mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah pedalaman yang masih tergolong rawan gangguan keamanan.Kegiatan tersebut dipimpin langsung Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto didampingi Kaskogabwilhan III Marsda TNI Joko Sugeng Sriyanto, para pejabat utama Kogabwilhan III, serta personel Satgas Pamtas Mobile Yonif 300. Kehadiran rombongan disambut antusias oleh masyarakat, terutama ratusan anak-anak dan ibu hamil yang mengikuti makan bersama.Selain makan bersama, Kogabwilhan III juga menggelar berbagai kegiatan sosial berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan massal bagi ratusan warga Distrik Krepkuri. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil.Letjen TNI Lucky Avianto menjelaskan bahwa lokasi kegiatan dipilih di Titik Kuat TNI Batas Batu karena kawasan tersebut masih dikenal sebagai daerah rawan yang kerap dilintasi kelompok bersenjata. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menghadirkan program-program pemerintah hingga ke pelosok Papua."Kami sengaja memulai Kick Off Makan Bersama Gembira di daerah yang masih rawan agar masyarakat di wilayah terpencil juga dapat merasakan perhatian negara. Program ini menjadi langkah awal sebelum pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh," ujarnya.Ia menambahkan, pada tahap awal pelaksanaan masih banyak melibatkan personel Satgas TNI di bawah kendali Kogabwilhan III. Selanjutnya diharapkan Badan Gizi Nasional bersama instansi terkait dapat segera melanjutkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara berkelanjutan hingga menjangkau seluruh pelosok Papua.Menurut Letjen Lucky, pihaknya siap mengemban amanah Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat sekaligus menyukseskan pelaksanaan Program MBG di wilayah timur Indonesia. "Kami memastikan seluruh prajurit TNI di bawah kendali Kogabwilhan III siap mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis demi meningkatkan kualitas generasi muda Papua," katanya.Ia berharap percepatan pelaksanaan Program MBG dapat melahirkan lebih banyak generasi emas dari Bumi Cenderawasih yang sehat, cerdas, berintegritas, dan memiliki semangat cinta tanah air sebagai calon pemimpin daerah maupun bangsa pada masa mendatang.Penulis: JidEditor: OF
21 Jul 2026, 21:46 WIT
Bapenda Mimika Hadirkan Panduan Lengkap Pajak Daerah: Mudah, Cepat, Transparan
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika menghadirkan informasi lengkap mengenai persyaratan pendaftaran, besaran tarif, serta dasar hukum pajak daerah yang berlaku. Langkah ini diambil agar masyarakat yang hendak mengurus kewajiban perpajakan dapat melengkapi dokumen lebih awal, sehingga pelayanan berjalan lebih cepat, mudah, dan transparan. Kami mengapresiasi upaya sosialisasi ini yang memudahkan warga memahami hak dan kewajibannya.Panduan ini mencakup Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang meliputi sektor perhotelan, kuliner, hiburan, listrik, hingga parkir, dengan tarif yang bervariasi mulai dari 1,5% hingga 40%. Selain itu, disajikan pula ketentuan untuk Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lengkap dengan persyaratan administrasi masing-masing jenis pajak.Bapenda juga merinci kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, mulai dari Kartu Tanda Penduduk, NPWP, formulir pendaftaran, hingga dokumen pendukung lainnya seperti akta notaris, bukti lunas pajak sebelumnya, dan dokumen lokasi objek pajak. Ketentuan ini dibedakan pula antara persyaratan fiskal bagi badan usaha maupun perorangan agar tidak terjadi kesalahan administrasi.Seluruh ketentuan tersebut telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional maupun daerah. Penyajian yang ringkas dan jelas ini diharapkan dapat menghilangkan keraguan masyarakat serta meminimalkan kendala saat mengurus perizinan maupun pembayaran pajak. Pihak Bapenda mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan segala persyaratan sebelum datang ke kantor pelayanan. Kepatuhan yang tepat waktu dan kelengkapan dokumen akan memperlancar proses pelayanan sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Mari bersama-sama taat pajak demi terwujudnya Mimika yang maju, sejahtera, dan pelayanannya semakin prima.Penulis: JidEditor: OF
21 Jul 2026, 08:35 WIT
Bapenda Mimika Gelar Pelatihan dan Penerapan Aplikasi SINDARA, Wujud Transformasi Digital Retribusi
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika resmi memulai pelatihan dan penerapan Aplikasi SINDARA (Sistem Integrasi Data Informasi Retribusi Daerah) pada Senin (20/7/2026). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Plt. Kepala Bapenda Mimika, Slamet Sutejo, S.STP., M.Si., dan berlangsung selama tiga hari hingga 22 Juli 2026 dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola retribusi. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan, Luci Benedicta Reyaan, S.Ip., menjelaskan sistem ini merupakan bagian penting dari transformasi digital pengelolaan pendapatan. Aplikasi SINDARA dirancang agar data dapat terintegrasi secara menyeluruh, terpantau secara langsung, akurat, serta menjamin keterbukaan dan pertanggungjawaban yang jelas. Semoga sistem baru ini dapat mempermudah pekerjaan petugas dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.Penerapan teknologi ini diharapkan mampu mempererat kerja sama antarinstansi dalam pengelolaan data retribusi daerah. Dengan demikian, pelayanan publik dapat ditingkatkan kualitasnya sekaligus mendukung upaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika. Kehadiran SINDARA juga bertujuan menciptakan ketertiban, kecepatan, dan kejelasan dalam setiap pencatatan serta pelaporan keuangan. Hal ini menjadi pondasi agar pengelolaan keuangan daerah semakin profesional dan terpercaya. Kami berharap seluruh peserta pelatihan dapat menyerap materi dengan baik dan menerapkannya secara optimal di tempat kerja masing-masing.Melalui inovasi ini, Bapenda Mimika terus berupaya menghadirkan tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien. Semoga transformasi digital ini membawa manfaat nyata, memperkuat fondasi keuangan daerah, serta mendorong percepatan pembangunan yang lebih merata dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Mimika.Penulis: JidEditor: OF
21 Jul 2026, 08:27 WIT
Mentan Amran: Isu Tanah Rp100 Ribu per Hektare di Papua Adalah Fitnah, Sawah Sepenuhnya Milik Rakyat
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tegas bahwa kabar yang menyebut tanah warga Papua diambil dengan harga kurang dari Rp100 ribu per hektare adalah fitnah yang tidak benar. Penegasan ini disampaikan saat acara Resonansi Algoritma Pelajar Berdampak dalam rangka Milad ke-65 Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sabtu (18/7/2026), merespons pertanyaan delegasi IPM Muhammad Tamim Setiaji.Amran menjelaskan program pengembangan pertanian di Papua sama sekali tidak mengambil hak milik masyarakat. Sebaliknya, pemerintah justru membangun lahan pertanian yang sepenuhnya menjadi milik warga, lengkap dengan fasilitas pendukung. “Kami sudah membangun sekitar 137 ribu hektare sawah yang seluruhnya milik rakyat. Irigasi, alat mesin pertanian, hingga bantuan bernilai triliunan rupiah kami berikan secara cuma-cuma untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.Fakta di lapangan justru menunjukkan dampak positif nyata. Banyak petani yang mengelola lahan 3–4 hektare kini mampu meraup pendapatan bersih mencapai Rp15 hingga Rp20 juta per bulan. Bahkan saat kunjungan kerja ke Papua, warga justru mencegatnya bukan untuk menolak, melainkan meminta program cetak sawah diperluas hingga ribuan hektare agar lebih banyak yang merasakan manfaatnyaMenurut Amran, narasi negatif yang beredar sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang dirasakan langsung masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen, terutama generasi muda, untuk tidak mudah percaya informasi yang belum jelas kebenarannya. “Mari kita cek fakta langsung, dengarkan suara warga yang menerima manfaatnya, jangan mudah terprovokasi hal yang memecah belah persatuan,” pesannya.Penulis: JidEditor: OF
20 Jul 2026, 17:48 WIT
Menko Yusril Tegaskan: Perpres 111/2025 Tidak Boleh Dijadikan Alasan Persekusi
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan tegas bahwa setiap bentuk persekusi terhadap kelompok transpuan di Kota Bogor tidak dapat dibenarkan sama sekali dalam sistem negara hukum Indonesia. Pernyataan ini disampaikan merespons penggunaan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 secara keliru sebagai alasan untuk melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap warga negara.Dalam keterangan resmi yang disampaikan di Jakarta, Senin (20/7/2026), Yusril mengingatkan bahwa Perpres tersebut harus dipahami secara utuh sesuai maksud dan tujuan pembentukannya. Peraturan itu disusun untuk memperkuat ketahanan nasional terhadap ancaman nonmiliter berupa penyebarluasan paham dan perilaku tertentu yang bertentangan dengan nilai luhur bangsa, bukan untuk memberikan legitimasi bagi tindakan main hakim sendiri atau kelompok yang melakukan tindakan persekusi.“Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan persekusi. Negara tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri dalam bentuk apa pun. Setiap dugaan pelanggaran harus diselesaikan melalui jalur hukum yang sah oleh aparat yang berwenang,” tegas Yusril.Ia menjelaskan bahwa substansi aturan tersebut berfokus pada pencegahan penyebaran paham yang dianggap mengancam ketahanan nasional, bukan memberi izin kepada siapa pun untuk bertindak diskriminatif atau menggunakan kekerasan terhadap individu.Yusril menambahkan bahwa meskipun negara melarang hal-hal seperti pornografi, pornoaksi, serta penyebaran nilai yang bertentangan dengan norma kesusilaan, setiap warga negara tetap memiliki hak konstitusional yang wajib dilindungi.“Mereka tetap berhak atas sandang, pangan, papan, dan penghidupan yang layak. Perbedaan pandangan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan hak dasar seseorang sebagai warga negara,” ujarnya. Keberadaan kelompok tersebut adalah fakta sosial yang harus dihadapi dengan pendekatan hukum yang adil, bukan kekerasan.Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penguatan ketahanan nasional.Penulis: JidEditor: OF
20 Jul 2026, 17:13 WIT
Forum Suara Pribumi Desak TNI-Polri Patroli Aktif di Lorong-Lorong Timika pada Malam Hari
Papuanewsonline.com, Mimika – Forum Suara Pribumi menghimbau Pemerintah Kabupaten Mimika, dan pihak keamanan, lebih khusus TNI-Polri Kabupaten Mimika, untuk melakukan patroli secara aktif di setiap lorong-lorong Kota Mimika pada malam hari. Hal itu disampaikan untuk mengantisipasi oknum-oknum yang sering melakukan pembegalan atau pembacokan yang marak terjadi di Kota Mimika, Senin 20 Juli 2026.Ketua Forum Suara Pribumi, JFWenda, menyampaikan imbauan tersebut dalam rilis tertulisnya kepada media Papuanewsonline.com, Senin 20 Juli 2026.“Kita dari Forum Suara Pribumi menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten Mimika dan pihak keamanan lebih khusus TNI Polri Kabupaten Mimika dapat melakukan patroli secara aktif di setiap lorong-lorong Kota Mimika di malam hari,” kata JFWenda.Menurutnya, patroli malam sangat penting dilakukan mengingat saat ini oknum-oknum yang sering melakukan pembegalan atau pembacokan semakin berani dan marak terjadi di Kota Mimika.JFWenda menilai kondisi ini sudah sangat meresahkan warga. Masyarakat menjadi tidak tenang dan takut beraktivitas di malam hari.Ia meminta Pemkab Mimika segera mengambil langkah bersama TNI-Polri. Termasuk menempatkan personel di titik-titik rawan dan jam-jam rawan kejahatan.Selain itu, ia juga mendorong agar penerangan di lorong-lorong ditingkatkan. Sebab minimnya lampu membuat pelaku leluasa beraksi.“Kami berharap imbauan ini segera ditindaklanjuti. Keamanan warga adalah prioritas agar Kota Timika kembali aman dan nyaman,” tegas JFWenda.Hingga berita ini diturunkan, Forum Suara Pribumi berharap keluh kesah masyarakat Kota Timika terkait maraknya aksi kriminal di malam hari dapat segera mendapat perhatian dari Pemkab Mimika, TNI, dan Polri.Penulis: HendrikEditor: OF
20 Jul 2026, 17:06 WIT
LPA Apresiasi Polresta Deli Serdang Dalam Mengungkap Peredaran Narkoba
Papuanewsonline.com, Deli Serdang - Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Deli Serdang menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Deli Serdang atas keberhasilan mengungkap berbagai kasus peredaran narkotika, khususnya kasus besar yang melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku.Ketua LPA Deli Serdang, Junaidi Malik, S.H., menyatakan bahwa peredaran narkotika oleh jaringan kecil hingga jaringan internasional merupakan "alarm keras" bagi seluruh elemen bangsa. "Penyebaran narkotika oleh sindikat jaringan internasional adalah alarm keras bagi kita sebagai bangsa. Ini menunjukkan betapa masif dan kuatnya upaya mereka merusak generasi muda dan masa depan negeri ini. Seluruh elemen masyarakat harus bersatu memutus mata rantai kejahatan narkotika," tegasnya.LPA Deli Serdang menilai pengungkapan kasus besar di Pintu Tol Lubuk Pakam sebagai prestasi luar biasa. Dalam operasi tersebut, Satresnarkoba Polresta Deli Serdang berhasil mengamankan barang bukti berupa 53,2 kilogram sabu, 9.112 butir ekstasi, 3.249 unit liquid vape narkotika, dan 350 sachet Happy Water. Nilai ekonomis barang bukti tersebut diperkirakan mencapai Rp57.222.900.000 dan diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 250.772 jiwa, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.Selain kasus di gerbang tol, Satresnarkoba juga berhasil menangkap seorang bandar sabu di area sekolah di Kecamatan Pagar Merbau. Penangkapan ini semakin menegaskan komitmen aparat dalam melindungi lingkungan pendidikan dari ancaman narkoba.Junaidi Malik menyoroti semakin nekatnya para pelaku kejahatan narkoba yang kini memanfaatkan anak-anak sebagai kurir, bahkan berpotensi menjadikan mereka sebagai bandar. "Kejahatan narkoba merupakan extraordinary crime yang tidak boleh ditoleransi. Kita harus memutus mata rantai kejahatan ini hingga ke akar-akarnya untuk mewujudkan Generasi Emas 2045 yang sehat, produktif, dan bebas dari narkoba," jelasnya.Atas berbagai prestasi tersebut, LPA Deli Serdang menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Satresnarkoba Polresta Deli Serdang. "Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat, khususnya anak-anak. Ratusan ribu anak terselamatkan berkat kerja keras rekan-rekan Polri. Bravo Polri! Melindungi anak-anak sama artinya dengan membela masa depan bangsa," ungkap Junaidi Malik.Kasatresnarkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., menyampaikan terima kasih atas dukungan dan apresiasi yang diberikan. "Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang wajib kita jaga bersama. Pemberantasan narkoba bukan hanya tugas kepolisian, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Apabila narkoba mengancam masa depan generasi bangsa, Satresnarkoba akan selalu berada di garda terdepan, tanpa kompromi," tegasnya.Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum sekaligus memperkuat pencegahan melalui edukasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, demi mewujudkan Deli Serdang yang bersih dari narkoba. PNO-12
20 Jul 2026, 15:13 WIT
786 Personel Polda Sumut Dikerahkan Amankan Pendistribusian BBM
Papuanewsonline.com, Medan - Para pihak sepakat melakukan percepatan normalisasi pendistribusian BBM sebagai salah satu solusi mengatasi antrean yang terjadi di berbagai SPBU di Sumut. Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan antrean di SPBU, Rabu (15/7) di Aula Catur Prasetya Poldasu. Hadir dalam Rakor tersebut, Karo Ops Poldasu, Kombes Pol Dr. Dwi Tunggal Jaladri, SH, SIK, M.Hum, Dir Intelkam Poldasu, Kombes Pol Intelkam Poldasu, Kombes Pol Ajie Indra Dwiatma, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Dedy Jaminsyah Purba, General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi, Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Sumatera Utara, Rajali Husein, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, MH dan tamu undangan lainnya. Kepala Biro Operasi Polda Sumut Kombes Pol Dr. Dwi Tunggal Jaladri, SH, SIK, M.Hum dalam pemaparannya, menjelaskan hingga 14 Juli 2026 terdapat 125 SPBU yang terdampak gangguan distribusi dari total 324 SPBU di Sumatera Utara.Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, Polda Sumut telah mengerahkan 786 personel guna melakukan pengamanan dan pengawalan distribusi BBM. Selain itu, Polda juga menyiapkan personel yang dapat diperbantukan sebagai awak mobil tangki maupun pengemudi sementara apabila dibutuhkan sebanyak 10 personel. "Hasil mitigasi menunjukkan adanya keterlambatan pasokan dan berkurangnya jumlah awak mobil tangki (AMT). Kami juga melakukan pengawalan distribusi agar tidak terjadi keterlambatan maupun penyimpangan dalam penyaluran BBM," ujarnya.Dir Intelkam Poldasu, Kombes Pol Ajie Indra Dwiatma menjelaskan hasil analisis tim Intelkam di lapangan, akar masalah antrean BBM di sejumlah SPBU di Sumut disebabkan antara lain, adanya gangguan tenaga kerja. Ini menyebabkan penyesuaian operasional di fuel terminal akibatnya, pasokan dari terminal BBM ke SPBU dilakukan secara bertahap dan proporsional, sehingga SPBU tidak menerima pasokan penuh sesuai permintaan harian.Selanjutnya, adanya krisis pengemudi truk tangki yang terjadi akibat pemberhentian terhadap beberapa pengemudi truk tangki karena melakukan pelanggaran yang berdampak keterbatasan pengemudi truk tangki. "Jumlah BBM yang diterima SPBU tidak sesuai dengan jumlah yang diminta (outstanding). Pada umumnya, SPBU hanya menerima sekitar setengah dari volume permintaan, sehingga mengakibatkan kehabisan stok BBM dan memicu antrean di SPBU lain yang masih memiliki persediaan,"ungkapnya. Sementara, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Dedy Jaminsyah Purba, menegaskan masyarakat saat ini tidak membutuhkan penjelasan yang berlarut-larut, melainkan tindakan nyata untuk mengembalikan kelancaran distribusi BBM.Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumut telah berkoordinasi dengan Polda Sumut terkait berbagai kendala di lapangan, termasuk persoalan awak mobil tangki (AMT). Ia meminta seluruh pihak segera menyelesaikan persoalan tersebut agar distribusi BBM kembali normal."Kami meminta Pertamina segera mengembalikan situasi seperti semula. Ada tiga pesan dari Gubernur Sumatera Utara, yakni kepastian waktu normalisasi, langkah konkret yang dilakukan, serta strategi jangka panjang agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Kami siap berkolaborasi agar kondisi kembali normal," ujarnya.Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Sumatera Utara, Rajali Husein, mengatakan, seluruh SPBU di jalur lintas Sumatera telah diminta beroperasi selama 24 jam guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia mengakui kondisi di lapangan cukup berat karena masih terjadi antrean panjang bahkan gesekan antar konsumen.Wakil Ketua Bidang SPBU Hiswana Migas Sumut, Indah Sari Karo-karo, mengungkapkan krisis pengemudi mobil tangki menjadi salah satu penyebab utama terganggunya distribusi BBM. Menurutnya, dukungan TNI dan Polri sangat dibutuhkan untuk mengawal distribusi sehingga tidak terjadi penyimpangan.Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, MH menyebut situasi antrean panjang di SPBU memiliki karakteristik seperti penanganan bencana, sebagaimana saat banjir maupun blackout yang sebelumnya melanda Sumatera.Di Kota Medan yang memiliki 91 SPBU, pihak kepolisian telah menyiagakan mobil patroli berlampu biru di SPBU yang mengalami antrean panjang untuk menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas.Ia mengingatkan agar kondisi tersebut tidak dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana di sektor migas maupun penyebaran informasi menyesatkan di media sosial yang dapat memperburuk kepanikan masyarakat."Kami sudah menemukan adanya perkelahian di salah satu SPBU, bahkan ada masyarakat yang pingsan akibat antrean. Karena itu diperlukan pola mitigasi yang mampu menenangkan masyarakat," katanya. PNO-12
20 Jul 2026, 14:42 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
