Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Realisasi Anggaran Naik Menjadi 26,56 Persen, Wakil Bupati Mimika Perintahkan Percepatan Penyerapan
Papuanewsonline.com, Mimika – Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong mengungkapkan realisasi anggaran daerah per 17 Juli 2027 mencapai 26,56 persen atau meningkat 1,67 persen dibanding capaian minggu sebelumnya yang tercatat 24,89 persen. Sementara untuk pelaksanaan proyek fisik, realisasinya berada di angka 34,93 persen. Hal ini disampaikan dalam arahan pada Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara di Lapangan Puspem Mimika, Senin (20/7/2027).Mengingat peningkatan yang belum berjalan signifikan, Kemong memutuskan rapat evaluasi mingguan ditiadakan sementara dan akan dilaksanakan kembali dua minggu mendatang. Langkah ini memberi waktu lebih luas bagi seluruh pimpinan perangkat daerah untuk mempercepat tindak lanjut. “Saya harap koordinasi berjalan erat antar OPD, terutama operator, Pejabat Pembuat Komitmen, dan kepala bagian. Jika ada kendala, silakan berkoordinasi langsung dengan UKPBG,” tegasnya.Selain penyerapan anggaran, Kemong menyoroti lambatnya pergerakan dana khusus. Ia berencana mengundang 13 OPD pengampu dana tersebut beserta jajaran pimpinan terkait untuk merumuskan langkah percepatan. Masalah antrean panjang di SPBU serta maraknya penimbunan minyak goreng bersubsidi secara ilegal juga menjadi perhatian serius; dinas terkait akan segera dipanggil untuk menyusun langkah penertiban yang tegas dan terukur.Di sisi lain, Kemong menyampaikan apresiasi tinggi atas suksesnya pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Papua Tengah yang berjalan aman dan lancar, sekaligus meraih predikat Juara Umum. Ia juga mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang diselenggarakan BPD, serta memerintahkan penyelesaian segera pembayaran kewajiban kepada kontraktor guna mencegah masalah hukum.Penulis: JidEditor: OF
20 Jul 2026, 14:29 WIT
Padukan Bantuan Sosial dan Patroli, Satgas Damai Cartenz Eratkan Ikatan dengan Warga Sugapa
Papuanewsonline.com, Intan Jaya – Personel Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 melaksanakan kegiatan bakti sekaligus pengamanan di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Sabtu (18/7/2026). Dipimpin Danpos Tower Ipda Andriansyah Umar, kegiatan ini memadukan pembagian bantuan sembako, dialog hangat dengan warga, hingga patroli objek vital strategis di wilayah tersebut.Suasana kekeluargaan terasa sangat kental saat aparat turun langsung menyapa warga dan menyerahkan bantuan kebutuhan pokok. Selain memberikan bantuan, personel juga menyampaikan pesan-pesan keamanan dan mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu menjaga lingkungan agar tetap aman, tertib, dan damai. Usai kegiatan sosial, tim melanjutkan patroli ke Bank Papua dan Puskesmas Sugapa guna memastikan pelayanan publik berjalan lancar serta memberikan rasa aman bagi petugas maupun warga yang beraktivitas.Kepala Operasi Damai Cartenz, Irjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, menegaskan kehadiran aparat di tengah masyarakat adalah kunci menciptakan keamanan yang berkelanjutan. “Pembagian bantuan dan patroli bukan sekadar tugas rutin, melainkan wujud kepedulian nyata serta upaya mempererat kepercayaan masyarakat terhadap aparat,” ujarnya. Sementara Wakil Kepala Operasi, Kombes Pol Adarma Sinaga, menambahkan pendekatan humanis, dialog, dan pelayanan akan selalu menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan tugas.Warga setempat menyambut hangat kehadiran tersebut. Merlin, salah satu warga, mengaku merasa lebih tenang dan diperhatikan karena aparat tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir mendengarkan aspirasi dan berbagi. Keceriaan juga terpancar dari wajah anak-anak yang menerima bantuan, salah satunya menyampaikan rasa terima kasih dengan penuh semangat.Penulis: JidEditor: OF
20 Jul 2026, 14:26 WIT
Pendampingan Penilaian Maturitas SPIP Digelar, Pemkab Mimika Perkuat Tata Kelola Pemerintahan
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Tengah bersama Inspektorat Kabupaten Mimika menggelar kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, Senin (20/7/2026).Kegiatan yang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut bertujuan memperkuat penerapan SPIP sebagai instrumen pengendalian dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mimika.Korwas Bidang Akuntabilitas Pendapatan Daerah BPKP Perwakilan Provinsi Papua Tengah, Fathul Huda, mengatakan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP bukan sekadar memenuhi kewajiban, tetapi merupakan kebutuhan bagi setiap aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pemerintahan.Menurutnya, di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Mimika, SPIP menjadi kompas yang memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam pelaksanaan program pemerintahan."Secara sederhana, SPIP berfungsi mengawal pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama lima tahun ke depan," ujarnya.Ia menjelaskan, melalui penilaian mandiri, penetapan kinerja, hingga evaluasi SPIP, pemerintah dapat mengukur sejauh mana visi, misi, dan tujuan daerah dapat dicapai dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin dihadapi."Hasil akhirnya akan memberikan potret kondisi sistem pengendalian intern pemerintah sekaligus menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Hal itu akan tercermin dalam level maturitas SPIP, mulai dari Level 1, Level 2, hingga Level 3," jelasnya.Fathul berharap seluruh OPD dapat berpartisipasi aktif dalam proses penilaian sehingga hasil yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi implementasi SPIP di masing-masing perangkat daerah dalam mendukung pelayanan publik dan pencapaian tujuan pemerintah.Sementara itu, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong menegaskan bahwa penyelenggaraan SPIP bukan hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, melainkan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.Menurutnya, penerapan SPIP yang baik akan memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai sesuai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik."Pelaksanaan penilaian maturitas SPIP merupakan momentum penting bagi setiap perangkat daerah untuk mengukur secara objektif tingkat kemampuan penyelenggaraan SPIP di instansinya masing-masing. Dari proses ini kita dapat mengidentifikasi berbagai risiko, menemukan kelemahan pengendalian, serta melakukan langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan," kata Emanuel.Ia mengajak seluruh kepala perangkat daerah beserta tim untuk mengikuti proses penilaian dengan penuh kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab serta menjadikan kegiatan tersebut sebagai sarana evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah.Emanuel juga meminta Inspektorat Kabupaten Mimika agar terus memberikan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan secara berkesinambungan kepada seluruh perangkat daerah agar hasil penilaian benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya.Selain itu, ia menyampaikan apresiasi kepada BPKP Perwakilan Provinsi Papua Tengah atas pendampingan dan pembinaan yang terus diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memperkuat penyelenggaraan SPIP.Ia berharap evaluasi yang berlangsung selama tiga hari tersebut mampu menghasilkan berbagai rekomendasi perbaikan, terutama terhadap kelemahan yang masih ditemukan pada hasil evaluasi tahun sebelumnya."Harapan kami, melalui penguatan SPIP ini tata kelola pemerintahan, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pengelolaan keuangan daerah, akan semakin baik. Saya juga meminta seluruh kepala perangkat daerah memberikan perhatian penuh dan memastikan jajarannya mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai agar hasil yang diperoleh benar-benar menjadi hasil terbaik bagi Pemerintah Kabupaten Mimika," tutupnya.Penulis: BimEditor: OF
20 Jul 2026, 11:43 WIT
Menko Yusril Mewakili Presiden Prabowo Di Milad Ke-10 Ponpes Dea Malela: Integrasi Ilmu Dan Akhlak
Papuanewsonline.com, Sumbawa – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menghadiri peringatan ulang tahun ke-10 Pesantren Modern Internasional (PMI) Dea Malela di Pamangong, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (18/7/2026). Kehadirannya mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang berhalangan hadir karena agenda kenegaraan yang tidak dapat ditinggalkan. Yusril menyampaikan salam hangat serta apresiasi mendalam dari Presiden kepada pendiri pesantren Prof. Dr. K.H. Din Syamsuddin, pengasuh, dan seluruh santri. Pemerintah menilai lembaga ini telah berkembang menjadi pusat pendidikan Islam yang berwawasan luas dan visioner di kawasan Indonesia Timur.Dalam pesan Presiden yang dibacakannya, Yusril menegaskan harapan besar pemerintah terhadap kiprah PMI Dea Malela. “Dalam satu dekade perjalanannya, pesantren ini membuktikan komitmen mencetak generasi yang unggul secara intelektual, berwawasan global, sekaligus kokoh iman dan berakhlak mulia,” ujarnya. Visi pesantren ini dinilai sangat selaras dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran, terutama dalam pembangunan sumber daya manusia berkualitas, penguasaan sains dan teknologi, serta pemantapan ideologi kebangsaan demi terwujudnya Indonesia Emas.Pesantren Dea Malela didirikan oleh tokoh ulama sekaligus intelektual nasional Prof. Din Syamsuddin dengan semangat “Dari Sumbawa untuk Dunia”. Namanya diambil dari ulama kharismatik Ismail Dea Malela, penyebar Islam ikonik yang pernah berjuang di wilayah ini hingga diasingkan ke Afrika Selatan oleh penjajah. Lembaga ini dirancang sebagai pusat keunggulan pendidikan yang memadukan kurikulum sains modern, pembentukan kepemimpinan, dan nilai-nilai Islam yang moderat.Kini santrinya datang dari berbagai pelosok Indonesia hingga mancanegara seperti Rusia, Thailand, Kamboja, dan Timor Leste. Keberagaman tersebut menjadi salah satu kekuatan PMI Dea Malela dalam membangun lingkungan pendidikan yang berwawasan internasional.Yusril juga memuji kontribusi nyata pesantren yang mampu menarik minat siswa dari berbagai negara. Keberagaman santri ini membuktikan bahwa Indonesia dapat menjadi pusat peradaban Islam yang damai dan terbuka di mata dunia.Ia berharap semangat integrasi ilmu pengetahuan dan nilai luhur agama terus dijaga, menjadi fondasi generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bijaksana, toleran, dan cinta tanah air. Semoga pesantren ini terus tumbuh menjadi pelopor pendidikan yang membawa nama harum bangsa di kancah internasional.Peringatan satu dekade berdirinya PMI Dea Malela berlangsung khidmat dan meriah, dihadiri pula oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, tokoh nasional, perwakilan negara sahabat, ulama, serta tokoh masyarakat setempat. Acara ini menjadi bukti dukungan luas terhadap peran pesantren sebagai pilar pendidikan karakter.Semoga ke depannya, lembaga ini terus melahirkan pemimpin masa depan yang berintegritas, berdaya saing tinggi, dan mampu membawa perubahan positif bagi bangsa serta kemanusiaan dunia.Penulis: JidEditor: OF
19 Jul 2026, 08:33 WIT
Jalin Kemitraan Strategis, Pemkab Mimika dan UNIPA Sepakat Bangun Masa Depan Berbasis Ilmu
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika dan Universitas Papua (UNIPA) Manokwari resmi menandatangani Nota Kesepakatan Bersama di Hotel Horison Kotaraja, Jumat (17/7/2026). Langkah ini bukan sekadar perjanjian kerja sama, melainkan ikrar menyatukan kekuatan pemerintah daerah dengan keunggulan dunia akademik demi mewujudkan pembangunan yang berakar pada budaya, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi bagi seluruh masyarakat Mimika.Rektor UNIPA, Prof. Dr. Hugo Warami, menyambut momen ini dengan rasa syukur mendalam. Ia mengenang jejak panjang persahabatan dan kerja sama yang terjalin sejak 19 tahun silam bersama Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, saat keduanya masih bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Kini, sinergi yang semula mencakup kajian potensi kopi, kekayaan laut, hingga usulan daerah otonomi baru, meluas ke pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan penguatan kelembagaan adat Amungme dan Kamoro.Prof. Warami menegaskan pihaknya siap menumpahkan seluruh sumber daya dan keahlian, mulai dari mendukung program Sekolah Sepanjang Hari, bekal studi lanjut bagi aparatur, kajian energi terbarukan, hingga pemulihan lingkungan pascatambang dan pelestarian keanekaragaman hayati. “Universitas bukan hanya tempat melahirkan ilmu, melainkan rumah yang menyebarkan manfaatnya hingga ke pelosok kampung,” ujarnya.Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, mewakili Bupati Mimika menegaskan pembangunan sejati bukan hanya soal gedung megah, melainkan melahirkan manusia yang cerdas, berkarakter, dan bangga akan identitasnya. Ia memandang perguruan tinggi sebagai mitra strategis yang memberikan solusi berbasis data, bukan sekadar asumsi. Kemong juga meminta dukungan pemetaan wilayah adat untuk merapikan kelembagaan yang selama ini dianggap masih berjalin kusut.Empat pilar utama kesepakatan meliputi pengembangan pendidikan, riset kesehatan berbasis kebutuhan warga, penguatan komoditas unggulan lokal, serta pengkajian mendalam bagi lembaga adat.Penulis: JidEditor: OF
18 Jul 2026, 14:48 WIT
Bapenda Mimika Gelar Rapat Evaluasi Kinerja Demi Capai Target Pendapatan Daerah
Papuanewsonline.com, Mimika - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika menggelar Rapat Pimpinan untuk meninjau kinerja serta pemantauan pelaksanaan program, Jumat (17/7/2026), di Ruang Rapat Lantai 1. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Bapenda Mimika, Bapak Slamet Sutejo, S.STP., M.Si. Kami mengapresiasi langkah ini sebagai wujud komitmen menjaga kualitas pelayanan dan pendapatan daerah.Rapat ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi capaian yang telah diraih, memantau berjalannya kegiatan, serta mempererat kerja sama antarbagian. Tujuannya agar seluruh sasaran penerimaan daerah dapat tercapai secara maksimal dan tepat waktu. Semoga koordinasi yang terjalin semakin solid dalam menghadapi tantangan ke depan.Melalui pemantauan dan penilaian yang berkesinambungan, Bapenda Mimika berjanji terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan pendapatan juga akan terus dioptimalkan guna mendukung pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di wilayah Mimika.Selain itu, rapat ini juga mendorong peningkatan kinerja serta pembaruan cara kerja pelayanan yang lebih cepat dan mudah diakses. Semangat “Pajak Kuat Mimika Hebat” terus dipegang teguh sebagai motivasi agar kontribusi daerah semakin besar.Penulis: JidEditor: OF
18 Jul 2026, 08:58 WIT
Kapolda Maluku Perkuat Kolaborasi Bersama Kejati
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. menegaskan komitmen Polda Maluku untuk terus memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Maluku sebagai bagian dari upaya membangun penegakan hukum yang profesional, berintegritas, transparan, dan memberikan kepastian hukum guna menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan nasional.Komitmen tersebut disampaikan Kapolda saat melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kejaksaan Tinggi Maluku, Jumat (17/7/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara Polri dan Kejaksaan sebagai dua pilar utama dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) guna menghadirkan penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.Kapolda Maluku didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.Si., Irwasda Polda Maluku, serta para Pejabat Utama Polda Maluku. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Rudy Irmawan, S.H., M.H., didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus Radot Parulian, S.H., M.H., Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Raden Sudaryono, S.H., M.H., Asisten Pemulihan Aset Devi Muskitta, S.H., M.H., Kepala Bagian Tata Usaha Aryanto Novindra, S.H., M.H., serta para Koordinator Kejaksaan Tinggi Maluku, yakni Abraham J. Batoek, S.H., M.H., Samy Sappulete, S.H., M.H., dan Amri Kurniawan, S.H., M.H.Selain mempererat hubungan kelembagaan, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan Kapolda untuk memperkenalkan Wakapolda Maluku beserta sejumlah Pejabat Utama Polda Maluku yang baru melaksanakan serah terima jabatan. Momentum tersebut diharapkan semakin memperkuat koordinasi lintas institusi dalam menghadapi dinamika penegakan hukum, menjaga stabilitas keamanan daerah, serta mendukung iklim pembangunan dan investasi di Provinsi Maluku.Dalam sambutannya, Kapolda Maluku menegaskan bahwa hubungan harmonis antara Polri dan Kejaksaan bukan sekadar bagian dari agenda silaturahmi, melainkan fondasi penting dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum dan menjaga stabilitas keamanan daerah."Silaturahmi ini bukan hanya mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga memperkuat komitmen bersama dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang semakin solid. Hubungan kerja yang baik akan memperkuat kualitas penegakan hukum, menghadirkan kepastian hukum, serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," tegas Kapolda.Menurut Kapolda, tantangan penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan di Provinsi Maluku semakin kompleks sehingga membutuhkan koordinasi yang kuat antarpenegak hukum. Oleh karena itu, sinergi yang selama ini terjalin harus terus dipelihara agar setiap persoalan hukum dapat ditangani secara profesional, proporsional, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.Ia menambahkan, stabilitas keamanan merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan pembangunan daerah maupun nasional. Karena itu, koordinasi yang baik antara Polri, Kejaksaan, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga iklim keamanan yang kondusif."Keamanan yang kondusif merupakan fondasi pembangunan. Ketika koordinasi antarlembaga berjalan baik, maka proses penegakan hukum akan semakin efektif, kepastian hukum semakin terjamin, kepercayaan masyarakat meningkat, dan iklim pembangunan maupun investasi dapat tumbuh dengan baik," ujar Kapolda.Kapolda juga menegaskan bahwa Polda Maluku senantiasa membuka ruang komunikasi dengan seluruh lembaga negara maupun pemangku kepentingan sebagai bentuk implementasi tata kelola pemerintahan yang kolaboratif."Polda Maluku selalu terbuka untuk membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh mitra strategis. Sinergi yang kuat akan menghasilkan pelayanan hukum yang lebih baik sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan," tambahnya.Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Rudy Irmawan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolda Maluku beserta jajaran sebagai wujud nyata komitmen memperkuat hubungan antarpenegak hukum.Menurut Kajati, kerja sama yang selama ini terjalin antara Kejaksaan Tinggi Maluku dan Polda Maluku telah berjalan dengan baik dan menjadi modal penting dalam menghadirkan penegakan hukum yang profesional, transparan, serta semakin dipercaya masyarakat."Kami mengapresiasi kunjungan Bapak Kapolda beserta jajaran. Sinergi yang telah terbangun selama ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan agar pelaksanaan tugas penegakan hukum semakin efektif, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Rudy Irmawan.Pertemuan tersebut juga membahas pentingnya memperkuat koordinasi dalam penanganan berbagai dinamika hukum, meningkatkan efektivitas komunikasi antarlembaga, serta memperkokoh komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Maluku.Penguatan sinergi antara Polri dan Kejaksaan dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung sistem penegakan hukum nasional yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sekaligus menciptakan kepastian hukum yang mampu mendorong iklim pembangunan dan investasi yang sehat.Secara terpisah, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan kunjungan tersebut merupakan implementasi komitmen Polda Maluku untuk terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh unsur aparat penegak hukum dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat."Sinergitas antara Polri dan Kejaksaan merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Melalui komunikasi dan koordinasi yang semakin solid, Polda Maluku berkomitmen menjaga stabilitas keamanan daerah, memperkuat kepastian hukum, serta mendukung agenda pembangunan nasional melalui terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Silaturahmi yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban tersebut berakhir pada pukul 10.00 WIT. Pertemuan itu menegaskan komitmen bersama Polda Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku untuk terus memperkuat koordinasi sebagai mitra strategis dalam mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas, menjaga stabilitas keamanan, serta mendukung keberhasilan pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat. PNO-12
18 Jul 2026, 08:02 WIT
Kunker ke Sorong, Astamaops Kapolri Dorong Transformasi Layanan 110 dan Command Center
Papuanewsonline.com, Sorong – Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Kapolri) Komjen Pol. Dr. M. Fadil Imran, M.Si., mendorong transformasi pelayanan kepolisian melalui penguatan integrasi Layanan Polisi 110, Command Center, SPKT, Samapta, serta fungsi patroli agar mampu menghadirkan respons yang lebih cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat.Hal tersebut disampaikan Komjen Pol. Fadil Imran saat melakukan kunjungan kerja ke Polresta Sorong Kota, Papua Barat Daya, Kamis (16/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Astamaops Kapolri meninjau langsung pelaksanaan Layanan Polisi 110, mekanisme Command Center, hingga pola koordinasi antara operator, Pamapta, SPKT, dan personel yang bertugas di lapangan.Berdasarkan data Posko Command Center 110 Mabes Polri, sepanjang Januari hingga Juni 2026 Layanan Polisi 110 Polresta Sorong Kota menerima 3.392 panggilan, dengan 2.672 panggilan berhasil dijawab dan success call rate mencapai 88,18 persen. Capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025 yang berada pada angka 80,37 persen sekaligus menempatkan Polresta Sorong Kota pada posisi kedua di jajaran Polda Papua Barat Daya.Meski mengapresiasi peningkatan tersebut, Fadil menegaskan bahwa indikator keberhasilan pelayanan tidak berhenti pada jumlah panggilan yang berhasil dijawab."Telepon terjawab adalah awal dari pelayanan, bukan akhir. Yang harus kita pastikan adalah setelah masyarakat menyampaikan masalahnya, siapa yang bergerak, berapa lama polisi sampai, dan apakah persoalan masyarakat benar-benar tertangani," ujar Fadil.Menurutnya, paradigma pelayanan kepolisian perlu bergeser dari sekadar menerima laporan menuju memastikan setiap laporan memperoleh tindak lanjut hingga masyarakat benar-benar mendapatkan bantuan.Ia menjelaskan bahwa alur pelayanan harus berjalan secara utuh, dimulai dari laporan diterima melalui Layanan Polisi 110, diverifikasi, diteruskan kepada personel terdekat, ditindaklanjuti di lapangan, hingga hasil penanganannya kembali dimonitor."Jangan hanya bertanya berapa telepon yang kita jawab. Mulai bertanya, berapa masyarakat yang benar-benar kita bantu. Itu ukuran pelayanan yang jauh lebih penting," katanya.Untuk mendukung hal tersebut, Astamaops Kapolri meminta jajaran mulai mengukur waktu respons secara bertahap, mulai dari waktu laporan diterima, waktu penugasan personel, hingga waktu kedatangan anggota di lokasi. Pengukuran tersebut dinilai penting agar pimpinan dapat mengetahui setiap tahapan pelayanan yang masih perlu diperbaiki.Selain memperkuat Layanan Polisi 110, Fadil juga menekankan pentingnya integrasi antar fungsi kepolisian agar masyarakat tidak dibebani dengan struktur internal organisasi."Masyarakat tidak perlu memikirkan ini urusan fungsi yang mana. Bagi masyarakat sederhana: saya membutuhkan polisi. Tugas kitalah memastikan kebutuhan itu diteruskan kepada personel yang paling tepat dan paling cepat," tegasnya.Menurutnya, Layanan Polisi 110, Pamapta, SPKT, Samapta, patroli, Lantas hingga Reskrim harus menjadi bagian dari satu sistem pelayanan yang saling terhubung sehingga setiap informasi yang diterima dapat segera berubah menjadi keputusan operasional dan tindakan di lapangan.Dalam kesempatan tersebut, Fadil juga memperkenalkan paradigma baru mengenai fungsi Command Center. Ia menegaskan bahwa Command Center tidak boleh dipandang semata sebagai ruangan dengan layar besar dan teknologi canggih, melainkan sebagai pusat komando yang mampu menerima informasi, menganalisis situasi, mengambil keputusan, menggerakkan personel, dan memastikan setiap persoalan masyarakat terselesaikan."Command Center jangan selalu dibayangkan sebagai ruangan besar dengan banyak layar atau teknologi yang mahal. Semua itu adalah alat. Hakikat Command Center adalah bagaimana kita menerima informasi, memahami masalah, mengambil keputusan, menggerakkan anggota, dan memastikan masalah masyarakat ditangani," jelasnya.Karena itu, ia meminta seluruh jajaran tidak menunggu kelengkapan fasilitas untuk mulai membangun sistem pelayanan yang efektif. Menurutnya, Command Center dapat berjalan optimal selama memiliki operator yang siap, Layanan Polisi 110 yang aktif, komunikasi radio yang terhubung, data personel yang dapat digerakkan, serta pimpinan yang mampu mengambil keputusan secara cepat.Selain memperkuat pelayanan yang bersifat responsif, Astamaops Kapolri juga mendorong pemanfaatan data gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebagai dasar penyusunan strategi pencegahan kejahatan.Berdasarkan data DORS Polri, sepanjang tahun 2025 tercatat 2.429 kasus kejahatan di wilayah hukum Polresta Sorong Kota, sedangkan periode Januari hingga Juni 2026 tercatat 1.503 kasus. Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) masih menjadi jenis kejahatan yang paling dominan, dengan 613 kasus pada tahun 2025 dan 363 kasus selama Januari–Juni 2026.Fadil meminta data tersebut tidak berhenti sebagai laporan administratif, tetapi diterjemahkan menjadi informasi operasional melalui pemetaan lokasi dan waktu rawan kejahatan sehingga patroli dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran."Data harus bisa menjawab: kejahatan paling sering terjadi di mana, jam berapa paling rawan, bagaimana pola kejadiannya, dan patroli mana yang paling dekat. Dari situ kita bisa menggerakkan anggota dengan lebih tepat," ujarnya.Ia berharap pendekatan berbasis data mampu mengubah pola kerja kepolisian dari yang semula lebih banyak bersifat reaktif menjadi semakin preventif melalui kehadiran personel pada lokasi dan waktu yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.Menutup arahannya, Fadil menegaskan bahwa seluruh transformasi tersebut pada akhirnya bertujuan menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin cepat, humanis, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat."Pada akhirnya, masyarakat tidak menilai seberapa canggih teknologi yang kita miliki ataupun seberapa besar layar yang ada di Command Center. Masyarakat menilai apakah ketika membutuhkan pertolongan, polisi dapat hadir dengan cepat dan membantu menyelesaikan masalahnya," pungkasnya. PNO-12
18 Jul 2026, 07:53 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
