Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
KAI Resmi Terima 54 Lokomotif Baru, Dorong Kapasitas Logistik Sumatra Selatan
Papuanewsonline.com, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menyelesaikan proses penerimaan 54 unit lokomotif baru tipe CC205 yang diproduksi oleh Progress Rail untuk memperkuat layanan angkutan logistik di wilayah Sumatra Selatan. Penyerahan resmi seluruh armada tersebut berlangsung di Jakarta Railway Center, Rabu (22/7/2026), sebagai bagian dari upaya modernisasi sarana perkeretaapian nasional.Seluruh lokomotif yang tergabung dalam seri 25 dan 26 itu akan ditempatkan di Divisi Regional III Palembang. Pengiriman dilakukan secara bertahap sejak Agustus 2025 hingga Mei 2026 guna mendukung peningkatan kapasitas angkutan komoditas, terutama batu bara dan hasil industri lainnya di wilayah Sumatra Selatan.Lokomotif CC205 dilengkapi teknologi traksi arus bolak-balik dengan mesin berkekuatan 2.200 tenaga kuda. Selain itu, sarana ini dibekali berbagai fitur keselamatan modern, seperti sistem pemantauan kondisi masinis, deteksi hambatan di lintasan, serta pemantauan performa lokomotif secara berkelanjutan selama 24 jam.Hasil uji operasional menunjukkan satu unit lokomotif CC205 mampu menarik hingga 60 gerbong dalam satu rangkaian. Kemampuan tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi operasional karena satu lokomotif baru dapat menggantikan peran dua lokomotif generasi sebelumnya, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan perjalanan kereta.Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, mengatakan penambahan armada ini merupakan langkah strategis untuk menjawab meningkatnya kebutuhan angkutan logistik di Sumatra Selatan. "Penguatan ini meliputi sumber daya manusia, prosedur kerja, hingga kinerja sarana itu sendiri," ujarnya.Ia menjelaskan, sebanyak 305 personel telah mengikuti pelatihan khusus untuk mengoperasikan dan merawat lokomotif baru tersebut. Selain memperoleh jaminan perawatan selama dua tahun, KAI juga menerima program alih teknologi agar mampu mengelola armada secara mandiri, andal, dan lebih efisien.Sementara itu, perwakilan Progress Rail, Colin Kerelchuk, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan KAI. Menurutnya, kerja sama ini tidak hanya mencakup penyediaan lokomotif, tetapi juga penguatan kompetensi teknis dalam mendukung operasional jangka panjang. KAI sendiri menargetkan kapasitas angkutan logistik meningkat secara bertahap hingga sekitar 85 juta ton per tahun sesuai kesiapan infrastruktur dan kebutuhan pasar.Modernisasi armada ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas logistik nasional, memperlancar distribusi komoditas, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatra Selatan dan berbagai wilayah lainnya.Penulis: JidEditor: OF
22 Jul 2026, 21:34 WIT
Peringati Hari Bakti ke-79, Lanud Yohanis Kapiyau Gelar Pengobatan Massal di Nawaripi
Papuanewsonline.com, Mimika – Dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 dengan tema “Bakti TNI AU Untuk Indonesia Maju”, Lanud Yohanis Kapiyau menggelar pelayanan kesehatan dan pengobatan massal gratis di Puskesmas Bantuan Nawaripi, Distrik Wania, Mimika, Selasa (21/7/2026). Kegiatan dipimpin langsung Komandan Lanud Kolonel Pnb Taufik Andriadi, didampingi Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 8 Ny. Devi Taufik Andriadi, serta dihadiri perwakilan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan warga setempat.Danlanud menyampaikan bahwa TNI AU tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan wilayah udara, tetapi juga hadir nyata mendukung kesejahteraan masyarakat. “Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud komitmen kami memberikan manfaat kesehatan yang berkelanjutan bagi warga Mimika,” ujarnya. Pelayanan medis dipimpin langsung Kepala Kesehatan Lanud bekerja sama dengan Puskesmas Wania dan Pustu Nawaripi. Sekretaris Distrik Wania Alan Jaya Tassa serta Kepala Kampung Nawaripi Norman Ditubun menyampaikan apresiasi mendalam. Mereka berterima kasih karena Lanud secara konsisten memilih wilayah tersebut sebagai lokasi bakti sosial yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Warga pun tampak antusias memanfaatkan kesempatan ini untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka secara cuma-cuma.Selain pengobatan, tim juga memberikan penyuluhan pencegahan malaria. Perwakilan Malaria Control PT Freeport Indonesia dan Perdhaki mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta menghilangkan genangan air guna memutus rantai perkembangbiakan nyamuk Anopheles. Masyarakat juga diimbau segera berobat jika timbul gejala penyakit tersebut.Penulis: JidEditor: OF
22 Jul 2026, 21:27 WIT
Jamin Hak Pilih Karyawan, KPU Mimika dan PTFI Sepakati 10 Poin Pemutakhiran Data Pemilih
Papuanewsonline.com, Mimika – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika bersama Bawaslu, PT Freeport Indonesia, serta sejumlah perusahaan kontraktor menggelar rapat koordinasi pemutakhiran daftar pemilih untuk lokasi khusus kawasan operasional PTFI, Rabu (22/7/2026). Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat KPU Mimika dihadiri perwakilan dari 18 perusahaan dari total 27 undangan, dan menghasilkan sepuluh poin kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara resmi.Pelaksana Harian Ketua KPU Mimika, Dr. Agustinus Tutupahar, menjelaskan tantangan utama terletak pada tingginya mobilitas karyawan akibat sistem rotasi, mutasi, dan jadwal kerja yang berubah-ubah. Selain itu, perubahan status kepegawaian, data kependudukan yang belum lengkap, hingga potensi pemilih ganda menjadi perhatian serius agar hak pilih tidak terabaikan.Dalam kesepakatan tersebut, seluruh perusahaan diminta menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab menyampaikan data secara akurat, lengkap, dan tepat waktu. Komunikasi yang efektif antara PTFI dan seluruh mitra kerja akan terus diperkuat, sementara sosialisasi kepada karyawan juga akan ditingkatkan agar semua memahami prosedur pemungutan suara di lokasi khusus.PTFI beserta seluruh kontraktor yang hadir menyatakan komitmen penuh mendukung kelancaran proses ini.Agustinus menegaskan hak pilih setiap warga pekerja tetap terjamin sesuai aturan dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk Pemilu serentak tahun 2029 mendatang. Seluruh pihak sepakat mematuhi jadwal dan ketentuan yang berlaku demi ketepatan data pemilih.Penulis: JidEditor: OF
22 Jul 2026, 21:22 WIT
Menko Yusril: Deportasi Abdul Karim Miqdad Murni Penegakan Hukum, Tak Terkait Palestina
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa deportasi warga negara Palestina, Abdul Karim Raed Miqdad, ke Republik Siprus merupakan bagian dari kerja sama penegakan hukum internasional. Menurutnya, langkah tersebut tidak berkaitan dengan sikap politik Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.Penegasan itu disampaikan Yusril usai menerima audiensi Duta Besar Siprus untuk Indonesia, Nicholas Panayiotou, pada Rabu (22/7). Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan permintaan resmi Pemerintah Siprus melalui mekanisme Interpol terkait proses hukum terhadap Abdul Karim Raed Miqdad. "Kami memahami kekhawatiran masyarakat, namun penegakan hukum harus tetap berjalan sesuai aturan yang disepakati bersama," ujar Yusril.Yusril menjelaskan bahwa Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Siprus. Oleh karena itu, proses yang ditempuh adalah deportasi berdasarkan permintaan resmi yang didukung penerbitan Red Notice Interpol. Komunikasi antara aparat kedua negara telah berlangsung sejak 21 Mei 2026, sedangkan deportasi dilaksanakan pada 17 Juli 2026.Ia menambahkan, Pemerintah Siprus telah menetapkan Abdul Karim sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah negaranya. Interpol juga memastikan bahwa perkara tersebut merupakan kasus pidana murni dan tidak berkaitan dengan persoalan agama, politik, maupun militer.Pemerintah turut meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, narasi yang menyebut Abdul Karim sebagai ulama ataupun aktivis kemanusiaan dari Jalur Gaza dinyatakan tidak benar. Selama berada di Indonesia, yang bersangkutan disebut menjalankan aktivitas sebagai pelaku usaha.Menanggapi kekhawatiran bahwa Abdul Karim akan diserahkan kepada Israel, Yusril mengatakan pihaknya telah meminta jaminan langsung kepada Pemerintah Siprus. Pemerintah Siprus memastikan hal tersebut tidak akan dilakukan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Statuta Interpol.Yusril kembali menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina tetap konsisten sejak 1948. Menurutnya, penanganan perkara Abdul Karim merupakan kasus pidana individual yang berada dalam yurisdiksi negara lain sehingga tidak dapat dikaitkan dengan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina.Penulis: JidEditor: OF
22 Jul 2026, 21:00 WIT
Komnas HAM RI Kunjungi Redaksi Papuanewsonline.com, Sosialisasikan Tata Kelola Pengaduan HAM
Papuanewsonline.com, Mimika - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) melakukan kunjungan ke Kantor Redaksi Papuanewsonline.com di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa (22/07/2026).Kunjungan tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua Komnas HAM RI, Dr. Prabianto Mukti Wibowo. Dalam pertemuan itu, Komnas HAM mensosialisasikan Tata Kelola Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM.Dr. Prabianto menegaskan bahwa peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), akademisi, hingga media sangat vital dalam melakukan advokasi bagi masyarakat yang haknya terlanggar. Menurutnya, teknologi informasi menjadi jembatan penting dalam proses advokasi tersebut.Soroti Hambatan OAP MengaduDalam diskusi, Komnas HAM menyoroti dua persoalan utama terkait akses pengaduan di Papua. Pertama, hambatan yang kerap dihadapi saat melakukan pendampingan kepada korban, khususnya Orang Asli Papua (OAP), ketika hendak mengadukan dugaan pelanggaran HAM.Kedua, tantangan utama dalam pemanfaatan sistem pengaduan berbasis digital di wilayah Papua.Luncurkan Strategi Tiga TahunKomnas HAM RI juga memaparkan program "Penguatan Tata Kelola Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM Terintegrasi" sebagai strategi jangka menengah selama tiga tahun ke depan.Program ini bertujuan menyelesaikan persoalan pengaduan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan korban secara langsung.Penguatan tersebut dilakukan melalui penyusunan Grand Design yang mencakup tiga bab utama, yakni Penanganan Pengaduan HAM, Data dan Informasi Pengaduan HAM, serta Database dan Sistem Informasi Terpadu."Penyusunan Grand Design ini dilakukan secara bottom-up dengan melaksanakan diskusi strategis, diskusi kelompok terfokus (FGD), diskusi ahli, dan diskusi internal bersama mitra di daerah," ujar Prabianto.Melalui strategi ini, Komnas HAM berharap akses masyarakat Papua, khususnya OAP, untuk menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran HAM menjadi lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.Penulis: HendrikEditor: OF
22 Jul 2026, 19:46 WIT
Pejabat Ohoi Fiditan: Perkuat Persatuan Jaga Stabilitas Kamtibmas Tetap Kondusif
Papuanewsonline.com, Tual – Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) terus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan di tingkat desa, Pejabat Ohoi (Desa) Fiditan, Kabupaten Maluku Tenggara, Sayuti Raharusun, mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat persatuan dan bersama-sama menjaga situasi tetap aman, damai, serta kondusif. Ajakan tersebut disampaikan pada Rabu (22/7/2026).Langkah tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah desa dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat bahwa keamanan merupakan fondasi utama bagi kelancaran aktivitas sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah.Dalam penyampaiannya, Sayuti Raharusun menegaskan bahwa menjaga Kamtibmas bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat."Keamanan desa merupakan tanggung jawab kita bersama. Saya mengajak seluruh masyarakat Ohoi Fiditan untuk terus menjaga persatuan, mempererat tali silaturahmi, menghindari tindakan yang dapat memicu konflik, serta tidak mudah percaya maupun terprovokasi oleh isu atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Dengan kebersamaan, kita dapat menjaga desa ini tetap aman, damai, dan kondusif," ujar Sayuti Raharusun.Ia juga mengajak seluruh tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, Badan Saniri Ohoi (BSO), serta seluruh lapisan masyarakat agar terus memperkuat sinergi dalam menjaga keharmonisan sosial.Menurutnya, apabila muncul persoalan di tengah masyarakat, penyelesaiannya harus mengedepankan musyawarah, dialog, dan koordinasi dengan pihak terkait sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang berpotensi mengganggu stabilitas Kamtibmas.Ajakan tersebut mendapat dukungan masyarakat sebagai wujud kepedulian bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga. Dengan situasi yang kondusif, seluruh aktivitas masyarakat diharapkan dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan produktif.Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi,S.I.K mengapresiasi komitmen Pemerintah Ohoi Fiditan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama.Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga merupakan implementasi nyata pendekatan community policing yang menjadi salah satu strategi Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat."Polda Maluku memberikan apresiasi kepada Pemerintah Ohoi Fiditan yang terus mengajak masyarakat menjaga persatuan dan memperkuat budaya musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan. Kamtibmas yang kondusif hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen masyarakat memiliki kepedulian dan berpartisipasi aktif menjaga lingkungannya. Kami mengajak masyarakat untuk terus memperkuat toleransi, bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi, serta segera melaporkan setiap potensi gangguan keamanan kepada aparat kepolisian agar dapat ditangani secara cepat dan tepat," kata Kombes Pol. Rositah Umasugi.Polda Maluku menilai inisiatif Pemerintah Ohoi Fiditan tersebut menjadi contoh nyata bahwa pembangunan keamanan dimulai dari tingkat desa melalui kolaborasi seluruh komponen masyarakat. Semangat persatuan, dialog, dan gotong royong diyakini menjadi modal utama dalam menjaga stabilitas keamanan di Maluku.Melalui sinergi yang terus terbangun antara pemerintah desa, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan aparat keamanan, diharapkan situasi Kamtibmas di Ohoi Fiditan maupun wilayah Maluku secara umum tetap aman, damai, dan kondusif, sehingga mampu mendukung kelancaran pembangunan daerah serta memperkuat stabilitas keamanan nasional. PNO-12
22 Jul 2026, 19:38 WIT
Polri Kukuhkan LP-KTB, Bangun Tata Kelola Sekolah Unggulan Bertaraf Internasional
Papuanewsonline.com, Bogor – Polri mengambil langkah strategis dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional melalui pengukuhan Pengurus Harian Lembaga Perguruan Kemala Taruna Bhayangkara (LP-KTB). Kehadiran LP-KTB menjadi fondasi tata kelola SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) agar berkembang sebagai sekolah unggulan bertaraf internasional yang dikelola secara profesional, akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan.Pengukuhan dipimpin oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. di Kampus SMA Kemala Taruna Bhayangkara, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Selasa (21/7). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0004000.AH.01.07 Tahun 2026 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Lembaga Perguruan Kemala Taruna Bhayangkara yang ditetapkan pada 29 Mei 2026.LP-KTB dibentuk sebagai badan penyelenggara yang bertanggung jawab menjaga arah dan keberlanjutan pengembangan SMA Kemala Taruna Bhayangkara. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola sekolah berjalan sesuai prinsip good governance, mulai dari penyusunan kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, peningkatan mutu tenaga pendidik, penguatan karakter peserta didik, pengelolaan sarana dan prasarana, hingga perluasan kerja sama dengan institusi pendidikan nasional maupun internasional.Dengan adanya LP-KTB, pengembangan sekolah tidak bergantung pada individu tertentu, tetapi ditopang oleh sistem kelembagaan yang kuat sehingga kualitas pendidikan dapat terus terjaga dan berkembang dari generasi ke generasi. Model tata kelola ini diharapkan menjadi salah satu praktik baik dalam pengelolaan sekolah unggulan di Indonesia.Dalam struktur organisasi LP-KTB, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menjabat sebagai Ketua Pengawas Eksekutif, didampingi Juliati Sigit Prabowo sebagai Wakil Ketua Pengawas Eksekutif. Sementara itu, Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. dipercaya sebagai Ketua Eksekutif, didampingi Irjen Pol. Dr. Anwar sebagai Wakil Ketua Eksekutif, Dirgayuza Setiawan sebagai Sekretaris Eksekutif, dan Cecilia Peggy Sulistio sebagai Bendahara Eksekutif.Kepengurusan LP-KTB juga diperkuat oleh sejumlah tokoh nasional dari berbagai latar belakang, di antaranya Komjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, Sugianto Kusuma (Aguan), Budhi Herdi Susianto, Miftah Nur Sabri, dan Ari Cahya Nugraha. Kehadiran para tokoh tersebut diharapkan memperkaya perspektif dalam pengembangan pendidikan, memperkuat jejaring strategis, serta mendorong inovasi agar SMA Kemala Taruna Bhayangkara mampu bersaing di tingkat internasional.Pada kesempatan yang sama, Wakapolri meninjau langsung aktivitas 297 siswa yang telah mulai menempati asrama dan mengikuti proses pendidikan. Peninjauan meliputi pelaksanaan pre-test Matematika, pre-test Bahasa Inggris, pembinaan karakter, latihan drumband, serta kesiapan fasilitas pembelajaran dan kehidupan berasrama.SMA Kemala Taruna Bhayangkara dirancang sebagai sekolah berasrama bertaraf internasional dengan fasilitas yang mendukung pembelajaran abad ke-21, antara lain 24 ruang kelas modern, enam ruang laboratorium dan fasilitas akademik, perpustakaan modern, theater building, gymnasium, kolam renang, lapangan sepak bola berstandar internasional, dining hall, asrama putra dan putri, ruang kesehatan, ruang kegiatan siswa, serta rumah ibadah bagi seluruh agama.Dari sisi akademik, sekolah ini juga telah memperoleh sertifikat International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) dari International Baccalaureate Organization (IBO). Penerapan kurikulum International Baccalaureate (IB) yang dipadukan dengan Kurikulum Nasional dirancang untuk membentuk peserta didik yang unggul dalam karakter, kepemimpinan, kemampuan berpikir kritis, riset, penguasaan sains dan teknologi, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), coding, literasi digital, serta memiliki wawasan global.Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan bahwa penguatan kelembagaan merupakan kunci keberhasilan sebuah institusi pendidikan.“Sekolah yang hebat dibangun oleh sistem yang hebat. Karena itu, LP-KTB dibentuk untuk memastikan setiap kebijakan, setiap proses pembelajaran, dan setiap langkah pengembangan sekolah berjalan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada mutu. Dengan tata kelola yang kuat, SMA Kemala Taruna Bhayangkara diharapkan menjadi tempat lahirnya generasi pemimpin Indonesia yang berintegritas, berprestasi, dan mampu bersaing di tingkat global.”Pengukuhan LP-KTB menegaskan komitmen Polri bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana modern, tetapi juga melalui penguatan tata kelola yang berkelanjutan. Langkah ini merupakan kontribusi nyata Polri dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. PNO-12
22 Jul 2026, 19:19 WIT
Dukung Program Pemerintah, Kasad: Bantuan TNI Kepada Kementerian Terkoordinasi dengan Baik
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menegaskan bahwa pelaksanaan tugas perbantuan TNI kepada kementerian dan lembaga telah dikoordinasikan dengan baik sebagai bentuk dukungan terhadap program-program pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Penegasan tersebut disampaikan Kasad usai menjadi keynote speaker pada Seminar Nasional Ketahanan Pangan yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) di Hotel Aston, Jakarta Barat, Selasa (21/7/2026).“Itu kan semua kita terkoordinasi dengan kementerian, jadi kita sampaikan, kementerian minta tolong ke kita (TNI), kita membantu program-program yang sudah ada. Tadi saya tekankan bahwa kami di tentara tidak ada program yang ingin memiliki, tapi kami ingin mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan petani lebih baik kehidupannya,” tegas Kasad.Dalam paparannya yang bertajuk “Ketahanan Pangan dalam Perspektif Pertahanan Negara dan Ketahanan Wilayah”, Kasad menjelaskan bahwa ancaman terhadap suatu bangsa saat ini tidak hanya berbentuk ancaman militer, tetapi juga krisis pangan, perubahan iklim, gangguan rantai pasok global, hingga dinamika geopolitik. Karena itu, ketahanan pangan menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan nasional.Kasad juga mengajak generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk melihat sektor pertanian sebagai bidang yang memiliki prospek sekaligus berkontribusi terhadap masa depan bangsa.“Saya juga ingin memotivasi mereka bahwa pertanian cukup menjanjikan sebetulnya, namun membutuhkan perjuangan cukup panjang dan juga kerja keras. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi mereka (mahasiswa),” imbuh Kasad.Pada kesempatan tersebut, Kasad turut memaparkan berbagai program TNI AD dalam mendukung ketahanan wilayah, termasuk pembangunan sekitar 50 desa yang dilengkapi sistem dashboard untuk memantau perkembangan setiap program secara real time, sehingga pelaksanaannya dapat dipastikan berlangsung transparan dan akuntabel.Melalui berbagai program tersebut, TNI AD terus bersinergi dengan kementerian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.Seminar yang berlangsung interaktif tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman generasi muda bahwa ketahanan pangan bukan hanya persoalan sektor pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi kedaulatan, pertahanan negara, dan masa depan Indonesia. PNO-12
22 Jul 2026, 12:24 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
