Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Sambut 282 Perwira Remaja Akpol, Wakapolri: Kepercayaan Masyarakat Dibangun dari Integritas
Papuanewsonline.com, Jakarta – Sebanyak 282 Perwira Remaja (Paja) Akademi Kepolisian Angkatan ke-58 Batalyon Ksatrya Hawin Sarwahita Tahun 2026 mengikuti Tradisi Penyambutan Perwira Remaja di Rupatama Mabes Polri, Rabu (22/7). Tradisi ini dipimpin oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., sebagai penanda dimulainya fase baru pembentukan para lulusan Akademi Kepolisian. Sebanyak 282 Perwira Remaja, yang terdiri atas 249 Polisi Laki-laki (Polki) dan 33 Polisi Wanita (Polwan), mengikuti rangkaian tradisi penghormatan kepada Panji-panji Kepolisian Negara Republik Indonesia, pembacaan ikrar, tradisi mencium Panji-panji Kepolisian, pengalungan bunga, hingga penyerahan pedang perwira. Prosesi tersebut bukan sekadar simbol kehormatan, tetapi juga peneguhan komitmen moral untuk mengemban nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam setiap langkah pengabdian.Tradisi penyambutan ini menjadi gerbang awal pembentukan karakter kepemimpinan para Perwira Remaja sebelum memasuki tahapan pendidikan sebagai Pasis. Pada fase tersebut, mereka akan dipersiapkan untuk memahami dinamika organisasi, memperkuat kapasitas kepemimpinan, serta membangun kesiapan menghadapi tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks.Dalam amanatnya, Wakapolri menegaskan bahwa pangkat perwira bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari proses belajar yang lebih besar sebagai calon pemimpin Polri.“Hari ini adalah hari kebanggaan, tetapi esok adalah hari pembuktian. Bangsa ini menaruh harapan besar di pundak kalian. Jadilah perwira yang cerdas, berintegritas, humanis, dan adaptif, dengan Tribrata serta Catur Prasetya sebagai kompas dalam setiap langkah pengabdian,” tegas Wakapolri.Menurut Wakapolri, bekal terpenting yang harus dimiliki seorang perwira bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut tidak dibangun oleh pangkat maupun kewenangan, melainkan melalui integritas, keteladanan, profesionalisme, dan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.Ia mengingatkan bahwa satu tindakan yang menyimpang dapat mengurangi kepercayaan publik yang selama ini dibangun oleh seluruh anggota Polri. Karena itu, setiap Perwira Remaja harus menjaga kehormatan institusi melalui sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas.Wakapolri juga menekankan bahwa para Perwira Remaja akan mengabdi pada era yang penuh perubahan. Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, mulai dari kejahatan siber, penyebaran hoaks, radikalisme digital, hingga kejahatan transnasional. Kondisi tersebut menuntut setiap perwira untuk terus belajar, menguasai teknologi, memanfaatkan data, serta mengedepankan pendekatan ilmiah dalam setiap pengambilan keputusan.Selain itu, setiap wilayah penugasan memiliki karakteristik sosial, budaya, dan tantangan keamanan yang berbeda. Oleh karena itu, kemampuan beradaptasi, memahami masyarakat, serta menghadirkan solusi yang tepat menjadi kualitas kepemimpinan yang harus terus dibangun sejak masa pendidikan.Mengakhiri amanatnya, Wakapolri mengajak seluruh Perwira Remaja menjadikan masa pendidikan sebagai Pasis sebagai momentum untuk memperkuat karakter, wawasan, dan integritas sebelum terjun mengemban amanah di tengah masyarakat.Tradisi Penyambutan Perwira Remaja menjadi penanda bahwa perjalanan mereka sebagai pemimpin Polri baru saja dimulai. Dari fase inilah akan lahir perwira-perwira yang tidak hanya cakap dalam penegakan hukum, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan masyarakat sebagai fondasi utama keberhasilan Polri dalam mengawal pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. PNO-12
23 Jul 2026, 13:22 WIT
Ketua Komisi III DPR Dukung Kuntadi Usut Tuntas Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Papuanewsonline.com, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan dukungan penuh sekaligus kepercayaan tinggi kepada Kuntadi yang baru saja ditetapkan sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Penunjukan ini tertuang dalam Keputusan Presiden yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (22/7/2026), menggantikan Febrie Adriansyah yang kini berstatus tersangka.“Saya ucapkan selamat kepada Pak Kuntadi. Beliau dikenal sebagai sosok jaksa yang bersih, berintegritas tinggi, dan independen,” ujar Habiburokhman, Kamis (23/7/2026).Ia menaruh harapan besar agar Kuntadi segera menuntaskan kasus yang menjerat pendahulunya secara cepat, transparan, dan berkeadilan hingga benar-benar selesai.Bagi Habiburokhman, perkara ini bukan sekadar kasus individu, melainkan menyangkut nama baik dan kepercayaan publik terhadap Korps Adhyaksa. “Citra lembaga saat ini sedang dipertaruhkan. Jangan sampai nama baik institusi tercoreng akibat perilaku oknum,” tegasnya. Penanganan yang tegas dan terbuka dinilai sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan penunjukan Kuntadi telah melalui proses penilaian akhir sesuai usulan Jaksa Agung. Petikan Keputusan Presiden telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan segera ditindaklanjuti secara administratif agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.Penulis: JidEditor: OF
23 Jul 2026, 13:10 WIT
Sambut Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI Di Mimika, APPOAP Desak Penguatan Penegakan Hukum Perpres
Papuanewsonline.com, Mimika – Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (APPOAP) Kabupaten Mimika menyambut positif rencana kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Kabupaten Mimika. Organisasi tersebut menilai kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan implementasi Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan di Papua berjalan sesuai ketentuan.Ketua APPOAP Kabupaten Mimika, Emus Kogoya, mengatakan Perpres Nomor 108 Tahun 2025 merupakan kebijakan afirmatif yang bertujuan memberikan ruang lebih besar bagi Orang Papua Asli (OPA) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena itu, menurutnya, pelaksanaan regulasi tersebut harus dikawal secara serius agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Papua."Perpres Nomor 108 Tahun 2025 jangan hanya menjadi dokumen administrasi. Regulasi ini harus ditegakkan secara konsisten. Siapa pun yang dengan sengaja mengabaikan, menyalahgunakan, atau melanggar ketentuan dalam Perpres ini harus diberikan sanksi hukum yang tegas agar tujuan keberpihakan kepada Orang Papua Asli benar-benar terwujud," tegas Emus Kogoya.APPOAP menilai masih terdapat potensi berbagai praktik yang dapat menghambat pelaksanaan Perpres tersebut, seperti penggunaan perusahaan pinjam nama, manipulasi kepemilikan perusahaan, maupun tindakan lain yang dinilai mengurangi hak afirmasi bagi Orang Papua Asli dalam proses pengadaan pemerintah.Oleh sebab itu, APPOAP meminta Komisi III DPR RI memanfaatkan kunjungan kerja di Mimika untuk memperkuat fungsi pengawasan serta mendorong aparat penegak hukum agar bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam implementasi Perpres Nomor 108 Tahun 2025 di seluruh wilayah Papua.Sekretaris APPOAP Kabupaten Mimika, Andarias Lemauk, menilai keberhasilan pelaksanaan Perpres tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan komitmen aparat penegak hukum dalam memberikan kepastian hukum. "Kami berharap Komisi III DPR RI dapat mendorong lahirnya mekanisme pengawasan yang jelas serta memastikan adanya kepastian hukum bagi setiap pelanggaran terhadap Perpres Nomor 108 Tahun 2025. Regulasi tanpa penegakan hukum tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat Papua," ujarnya.Sementara itu, Anggota APPOAP Kabupaten Mimika, Faya Naa, meminta Komisi III DPR RI mendorong seluruh mitra kerjanya, seperti Polri, Kejaksaan Agung, KPK, Kementerian Hukum, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, PPATK, BNN, LPSK, hingga Komnas HAM, untuk ikut mengawal implementasi Perpres tersebut. "Kami berharap seluruh lembaga penegak hukum dan lembaga negara yang menjadi mitra Komisi III DPR RI dapat mengawal pelaksanaan Perpres Nomor 108 Tahun 2025 secara serius. Jangan sampai ada oknum yang mengakali aturan afirmasi sehingga merugikan Orang Papua Asli. Jika ditemukan pelanggaran, proses hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu," kata Faya Naa.APPOAP menegaskan bahwa Perpres Nomor 108 Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan Papua melalui sistem pengadaan yang berpihak kepada Orang Papua Asli. Organisasi tersebut berharap kunjungan kerja Komisi III DPR RI menghasilkan rekomendasi konkret yang mampu memperkuat pengawasan, evaluasi, serta penegakan hukum sehingga manfaat kebijakan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua.Penulis: JidEditor: OF
23 Jul 2026, 12:32 WIT
BRIDA Mimika Sosialisasikan HAKI, Dorong Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai Fondasi Riset
Papuanewsonline.com, Timika — Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bertajuk "Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai Fondasi Penguatan Riset dan Inovasi Daerah" di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, Kamis (23/7/2026).Kegiatan tersebut diikuti peserta dari unsur perangkat daerah, perguruan tinggi, BUMD, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, komunitas inovasi, hingga pelaku ekonomi kreatif.Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BRIDA Kabupaten Mimika, Darius Sabon Rain, dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini merupakan langkah awal membangun kesadaran bahwa kekayaan daerah tidak hanya berasal dari sumber daya alam, tetapi juga dari hasil pemikiran, penelitian, kreativitas, pengetahuan lokal, karya seni, produk usaha, teknologi, dan inovasi pelayanan publik.Menurutnya, banyak karya dan inovasi yang berpotensi hilang atau diklaim pihak lain karena belum memperoleh perlindungan hukum."Karya yang tidak dicatat seolah-olah tidak pernah ada. Karya yang tidak didaftarkan akan mudah ditiru, dan karya yang tidak memperoleh perlindungan dapat diklaim oleh pihak lain. Inilah alasan mengapa kegiatan ini menjadi sangat penting bagi kita semua," ujarnya.Darius menjelaskan sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, mendorong perlindungan hasil penelitian, inovasi, merek, hak cipta, desain produk kreatif, hingga karya tradisional masyarakat.Selain itu, BRIDA juga menargetkan terbentuknya Sentra Kekayaan Intelektual Kabupaten Mimika sebagai pusat pelayanan, konsultasi, dan pendampingan bagi perangkat daerah, perguruan tinggi, pelaku UMKM, seniman, pengrajin, komunitas, serta masyarakat adat dalam proses pendaftaran hak kekayaan intelektual.Ia menambahkan, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan jumlah hasil riset dan inovasi daerah yang tercatat serta memperoleh perlindungan hukum, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, pelaku ekonomi kreatif, dan masyarakat.Dalam pelaksanaannya, peserta tidak hanya menerima materi dari para narasumber, tetapi juga mengikuti praktik teknis pendaftaran kekayaan intelektual agar memahami langkah-langkah konkret dalam melindungi karya yang dihasilkan.Darius mengakui Kabupaten Mimika memiliki potensi besar berupa hasil penelitian, inovasi, produk UMKM, karya seni, motif budaya, pengetahuan tradisional, aplikasi, desain, hingga inovasi pelayanan publik. Namun, sebagian besar potensi tersebut belum terdata, terdokumentasi secara optimal, maupun memperoleh perlindungan hukum."Apabila kita terlambat melindunginya, kita bukan hanya kehilangan hak atas karya-karya tersebut, tetapi juga berpotensi kehilangan nilai ekonomi, identitas budaya, serta pengakuan atas hasil karya masyarakat Mimika," katanya.Karena itu, BRIDA ingin mengubah paradigma bahwa hasil penelitian tidak boleh berhenti sebagai laporan, inovasi tidak hanya menjadi dokumen administratif, dan karya masyarakat tidak sekadar dipamerkan tanpa perlindungan hukum."Setiap karya harus dicatat, setiap inovasi harus dilindungi, dan setiap pencipta harus dihargai," tegasnya.Usai kegiatan ini, BRIDA akan mendorong identifikasi potensi kekayaan intelektual di seluruh perangkat daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, komunitas kreatif, hingga masyarakat adat. Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual juga akan dilakukan melalui kolaborasi dengan seluruh perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Mimika.Ia berharap sosialisasi tersebut menjadi awal gerakan bersama dalam menjadikan kekayaan intelektual sebagai kekuatan baru untuk mendukung riset, inovasi, pengembangan ekonomi kreatif, serta pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mimika.Penulis: BimEditor: OF
23 Jul 2026, 12:02 WIT
Peringatan Keras TPNPB Kodap Yahukimo untuk Warga di Daerah Konflik: Jangan Jadi Banpol
Papuanewsonline.com, Yahukimo - Komandan Operasi Kodap Yahukimo, Kopi Tua Heluka, mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat Papua yang berada di wilayah konflik untuk tidak menjadi anggota Bantuan Polisi (Banpol).Peringatan tersebut disampaikan Kopi Tua Heluka dalam sebuah pernyataan yang diterima redaksi Media Papuanewsonline.com, Rabu (22/7)Ia menyebut, tiga orang yang ditembak mati baru-baru ini adalah bentuk peringatan tegas bagi warga."3 orang yang kami tembak mati itu menjadi peringatan keras," tegas Kopi Tua Heluka dalam pesannya.Lebih lanjut, ia menyatakan pihaknya akan terus melakukan pembersihan terhadap pihak yang dianggap sebagai pengkhianat dan akan melawan aparat TNI-Polri yang datang ke wilayah mereka."Kami akan bersihkan kutu busuk di dalam rumah, baru kami lawan TNI-Polri yang datang," ujarnya.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak aparat keamanan terkait pernyataan tersebut.Penulis: JidEditor: OF
23 Jul 2026, 08:40 WIT
Wapres Gibran Dan Ibu Selvi Hadiri Praspa TNI-Polri 2026 Di Istana Merdeka
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Ibu Selvi Gibran Rakabuming menghadiri Upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI dan Polri Tahun 2026 yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Kehadiran Wakil Presiden menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap lahirnya generasi baru perwira TNI dan Polri yang profesional, berintegritas, dan siap mengabdi kepada bangsa.Upacara Praspa tahun ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Presiden Prabowo Subianto melantik perwira remaja TNI dan Polri di Istana Merdeka sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden melantik sebanyak 1.177 perwira remaja sekaligus memimpin pengambilan sumpah perwira."Bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945," ujar Presiden saat mendiktekan sumpah yang diikuti para perwira.Dalam amanatnya, Presiden menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni akademik, melainkan awal dari tanggung jawab besar yang harus diemban setiap perwira. "Saudara harapan seluruh rakyat. Berbaktilah dengan sebaik-baiknya. Selamat bertugas perwira remaja TNI Polri. Rakyat negara dan bangsa menanti dharma baktimu," tegas Presiden Prabowo.Presiden juga mengingatkan agar para perwira yang baru dilantik senantiasa menjadi tentara rakyat, tentara nasional, tentara pejuang, serta polisi rakyat, polisi nasional, dan polisi pejuang yang selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat serta menjaga kecintaan kepada bangsa dan negara.Rangkaian upacara berlangsung khidmat dengan prosesi penyematan tanda pangkat kepada para peraih Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik dari masing-masing akademi. Acara kemudian dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara serta penghormatan kebesaran yang diikuti seluruh peserta.Sejumlah pejabat tinggi negara turut menghadiri upacara tersebut, di antaranya Ketua MPR, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta para Kepala Staf Angkatan. Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran juga menyaksikan langsung defile para perwira remaja di mimbar kehormatan.Para perwira yang baru dilantik diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan masa depan, mulai dari ancaman siber, kejahatan transnasional, hingga perkembangan teknologi, dengan tetap berpegang teguh pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Tri Brata, dan Catur Prasetya. Upacara Praspa 2026 kemudian ditutup dengan sesi foto bersama Presiden, Wakil Presiden, dan para peraih Adhi Makayasa di Istana Merdeka.Penulis: JidEditor: OF
23 Jul 2026, 08:36 WIT
"Bupati Mimika Kapan?" Aliansi Pemuda Amungsa Desak Kepastian CPNS Putra Amungme-Kamoro
Papuanewsonline.com, Mimika – Aliansi Pemuda Amungsa (APA) Kabupaten Mimika mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika segera memberikan kepastian pelaksanaan CPNS Formasi Tahun 2024.Desakan ini muncul karena hingga Juli 2026 belum ada kejelasan terkait jadwal seleksi, padahal sebelumnya Bupati Mimika Johannes Rettob telah menyampaikan sejumlah komitmen kepada publik.Dalam rilis tertulisnya, Rabu (22/7/2026), APA mengingatkan kembali pernyataan Bupati yang menyebut seleksi CPNS akan memprioritaskan putra-putri Amungme dan Kamoro serta Orang Asli Papua lainnya dan masyarakat yang lahir dan besar di Mimika.Bupati juga disebut menjanjikan alokasi kuota 80% untuk putra-putri Amungme dan Kamoro, dan 20% untuk masyarakat yang lahir dan besar di Mimika. Selain itu, pemerintah disebut akan bekerja sama dengan BKN untuk menyelenggarakan simulasi CAT, serta segera menyelesaikan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum pelaksanaan seleksi. - Hellois Kemong"Jangan Hanya Janji"Hingga saat ini, kata APA, masyarakat masih menunggu realisasi dari seluruh komitmen tersebut."Oleh karena itu kami meminta Bupati Mimika agar segera memberikan penjelasan resmi," tegas APA dalam pernyataan sikapnya.APA merinci 3 poin tuntutan kepada Bupati Mimika: 1. Kapan pelaksanaan CPNS Formasi Tahun 2024 akan dimulai2. Sejauh mana perkembangan Peraturan Bupati yang menjadi dasar pelaksanaan seleksi3. Kepastian bahwa kuota afirmasi 80% bagi putra-putri Amungme dan Kamoro tetap dilaksanakan sesuai komitmen"Pemerintah Kabupaten Mimika tidak hanya menyampaikan janji di media, tetapi juga segera merealisasikannya melalui langkah nyata yang memberikan kepastian kepada masyarakat," lanjut pernyataan tersebut.Komitmen Akan DikawalAPA menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses rekrutmen CPNS 2024 agar hak-hak putra-putri Amungme dan Kamoro benar-benar diwujudkan sesuai komitmen pemerintah."Kami tidak ingin putra daerah hanya jadi penonton di tanahnya sendiri," tutup APA.Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mimika terkait jadwal dan perkembangan CPNS 2024.Penulis: HendrikEditor: OF
23 Jul 2026, 00:43 WIT
Kerja Sama Dengan Pemerintah Tiongkok, Kemenhub Perkuat Konektivitas Di Sulawesi Tengah
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Zhenshi Indonesia Industrial Park resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima pembangunan serta pengembangan Bandar Udara Maleo di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (21/7/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas udara sekaligus mendukung pertumbuhan kawasan industri dan pelayanan transportasi bagi masyarakat.Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan PT Zhenshi Indonesia Industrial Park atas dukungan terhadap pembangunan Bandara Maleo. "Hari ini kita tidak hanya menyaksikan penyelesaian sebuah proyek infrastruktur, tetapi juga wujud nyata dari kemitraan yang memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, saya menyampaikan apresiasi kepada Republik Rakyat Tiongkok dan PT Zhenshi Indonesia Industrial Park atas dukungan yang telah diberikan bagi pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Maleo," ujarnya.Menurut Dudy, kolaborasi tersebut menjadi bukti bahwa kemitraan internasional mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Pengembangan Bandara Maleo juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan infrastruktur transportasi udara yang mampu mengikuti pertumbuhan kawasan industri di Morowali.Ia menjelaskan, keberadaan bandara yang semakin andal diharapkan dapat meningkatkan konektivitas udara di Sulawesi Tengah. Selain memperlancar mobilitas masyarakat, fasilitas tersebut juga akan mendukung aktivitas pelaku usaha, tenaga kerja, serta distribusi logistik sehingga mampu meningkatkan daya saing wilayah."Ke depan kami berkomitmen membangun sektor penerbangan yang selamat, aman, nyaman, dan berkelanjutan serta menyambut setiap kemitraan yang mendukung peningkatan kualitas dan keandalan layanan penerbangan nasional," kata Menhub Dudy.Pekerjaan pengembangan Bandara Maleo meliputi penataan runway strip dan Runway End Safety Area (RESA), perbaikan tanah menggunakan metode CFG Pile, perpanjangan landasan pacu sepanjang 300 meter dengan lebar 30 meter, pembangunan turning area, pemasangan pagar sisi udara, hingga penyempurnaan marka landasan. Seluruh pekerjaan mencakup area seluas 54.011,95 meter persegi dengan nilai hibah mencapai sekitar Rp177,99 miliar.Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selanjutnya akan melanjutkan peningkatan fasilitas bandara melalui penguatan perkerasan landasan pacu, pelebaran apron, serta penyediaan fasilitas navigasi dan visual aid. Pengembangan tersebut ditujukan agar Bandara Maleo mampu melayani pesawat berkapasitas lebih besar dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan penerbangan.Selain membahas pengembangan Bandara Maleo, Menhub juga menyoroti semakin eratnya kerja sama Indonesia dan Tiongkok di sektor penerbangan, termasuk melalui penyelenggaraan ASEAN-China Working Group on Regional Air Services Arrangements di Yogyakarta pada awal Juli 2026. Pemerintah Indonesia juga berharap memperoleh dukungan Tiongkok terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan ICAO sebagai bagian dari komitmen memperkuat kerja sama penerbangan sipil internasional.Penulis: JidEditor: OF
22 Jul 2026, 23:49 WIT
Rakyat Lagi Sengsara! Bupati Mimika Jalan Dinas Seperti Sultan, Sekali Jalan Habiskan 300 Juta
Papuanewsonline.com, Mimika — Di saat rakyat Mimika mengeluh harga bahan pokok naik dan kontraktor lokal menangis karena proyek belum dibayar, mencuat kabar yang bikin darah publik mendidih.Bupati Mimika disebut jalan dinas seperti sultan. Sekali jalan, anggaran yang tersedot mencapai Rp300 juta.Angka itu bukan dari karangan. Itu yang ditemukan BPK yang geram melihat frekuensi perjalanan luar daerah Bupati Johannes Rettob semenjak dilantik menjadi Bupati Mimika.Dari data yang diterima Media Papuanewsonline.com pada Rabu 22 Juli 2026, diketahui modus operandi Johanes Rettob adalah setelah dilantik. Ia menerbitkan Peraturan Bupati menjadi dasar untuk melakukan perjalanan dinas dengan sekali jalan menghabiskan dana 300 Juta, diluar dari operrasional rumah tangga Bupati.Rinciannya bikin melongo:Tiket Timika-Jakarta PP kelas bisnis untuk rombongan, hotel bintang 5, uang harian, sewa Alphard dan protokoler di Jakarta. Belum lagi biaya ajudan dan tim pendamping."Wow! Rakyat lagi susah, Bupati jalan dinas seperti sultan. Sekali jalan 300 juta, kalau seminggu dua kali? Hitung sendiri," celetuk Ketua Komunitas Pemuda Kei Mimika bung Edward di Timika Rabu (22/7/2026).Kata bung Edward Ironisnya, perjalanan dinas Bupati Mimika dengan sekali jalan kuras APBD senilai 300 juta, hal ini terjadi saat negara sedang teriak efisiensi.Lanjut bung Edward padahal Pj Bupati Mimika sebelumnya, Yonathan Demme Tangdilintin, sudah memangkas anggaran perjalanan dinas 50 persen sesuai Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025." Tidak salah, beberapa waktu lalu Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong bahkan sudah warning keras ke semua OPD karena perjalanan dinas jadi temuan BPK," Jelasnya.Lanjut bung Edward Faktanya, BPK menemukan di BKPSDM Mimika saja tahun 2024, anggaran perjalanan dinas Rp11,94 Miliar, realisasi 98%, dan ada kerugian negara Rp728,8 juta karena tiket tidak ada di manifest dan perjalanan fiktif.Lanjutnya Dia di Dinas Pendidikan, dari anggaran Rp700 miliar, Rp400 miliar habis cuma buat belanja pegawai, sisanya Rp300 miliar baru untuk operasional sekolah.Artinya, satu kali jalan dinas Bupati setara dengan operasional 1 dinas kecil selama setahun!Edward juga menyoroti Silpa Rp1,1 Triliun APBD Mimika 2025."Silpa 1,1 Triliun parkir di bank, utang kontraktor ratusan miliar tidak dibayar, tapi Bupati jalan dinas hambur-hamburkan uang Rp300 juta sekali jalan? Ini melukai hati rakyat Mimika. APH harus periksa," tegas Edoardus.Ia mendesak Komisi III DPR RI yang sedang kunker di Timika tidak tutup mata. Jangan hanya foto-foto tapi juga bawa isu pemborosan dan Silpa 1,1 T ke Kejagung dan KPK.Hingga berita ini diturunkan, Bupati Johannes Rettob dan Kepala BPKAD belum memberikan klarifikasi resmi soal komponen Rp300 juta tersebut.Publik Mimika menunggu jawaban. Jika rakyat diminta berhemat, mestinya Bupati yang kasih contoh pertama.Penulis: HendrikEditor: OF
22 Jul 2026, 23:43 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
