logo-website
Kamis, 02 Apr 2026,  WIT
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Indonesia-Australia Perkuat Sinergi Strategis Hukum serta Imigrasi Lewat Pertemuan Tingkat Menteri Papuanewsonline.com, Jakarta — Hubungan bilateral Indonesia dan Australia kembali diperkuat melalui pertemuan tingkat menteri antara Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) dengan Menteri Dalam Negeri, Imigrasi, Kewarganegaraan, Keamanan Siber, dan Seni Australia, Tony Burke, pada Selasa (27/1/2026).Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menegaskan komitmen kedua negara dalam memperdalam kerja sama di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan, seiring meningkatnya kompleksitas tantangan lintas negara di kawasan dan global.Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menekankan bahwa hubungan Indonesia dan Australia telah terjalin kuat dalam jangka panjang dan perlu terus dijaga melalui kerja sama yang konkret, adaptif, dan berkelanjutan, khususnya pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan mobilitas manusia dan penegakan hukum.Dalam pertemuan tersebut juga dibahas dinamika kerja sama antarnegara yang kerap dihadapkan pada perbedaan regulasi, norma hukum, serta prosedur administratif. Namun, hubungan baik antar pemerintah dan komunikasi yang terbuka dinilai menjadi modal penting dalam menjembatani perbedaan tersebut.Sejumlah isu strategis turut menjadi fokus pembahasan, antara lain apresiasi terhadap kerja sama Indonesia–Australia di bidang imigrasi yang selama ini berjalan positif, peluang penguatan kolaborasi ke depan, serta komitmen bersama dalam penanggulangan penyelundupan manusia melalui pendekatan kolaboratif yang menyeimbangkan aspek keamanan dan kemanusiaan.Pertemuan ini juga menyoroti nilai strategis program Working Holiday Visa sebagai sarana pertukaran dan peningkatan mobilitas generasi muda kedua negara. Program tersebut dinilai memberikan manfaat nyata, baik dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun penguatan hubungan sosial antar masyarakat.Perwakilan Direktorat Jenderal Imigrasi menyampaikan bahwa program Working Holiday Visa mendapatkan respons tinggi dari masyarakat Indonesia. Evaluasi telah dilakukan terhadap kendala teknis pada pembukaan sebelumnya akibat tingginya jumlah pendaftar, sekaligus membuka peluang perbaikan sistem dan penambahan kuota di masa mendatang.Selain itu, Menko Yusril juga menyampaikan perhatian Presiden Prabowo terhadap isu abolisi, amnesti, grasi, dan rehabilitasi, termasuk kemungkinan kerja sama pemulangan narapidana warga negara Indonesia yang berada di luar negeri melalui mekanisme perjanjian dengan negara mitra.Audiensi ini dihadiri oleh jajaran pejabat kedua negara, termasuk Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier, Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan, para staf khusus, serta para deputi di lingkungan Kemenko Kumham Imipas. Melalui pertemuan ini, pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk terus mendorong sinergi yang lebih erat dengan Australia dalam menciptakan tata kelola hukum dan keimigrasian yang adaptif, humanis, dan responsif terhadap tantangan global.(GF) 28 Jan 2026, 01:31 WIT
Kemenko Kumham Imipas Sinkronkan Regulasi Kolegium Kedokteran demi Kepastian Hukum Nasional Papuanewonline.com, Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyatakan komitmennya untuk menelaah serta menyinkronkan berbagai regulasi yang mengatur pembentukan dan tata kelola kolegium kedokteran. Langkah ini diambil guna memastikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya pertentangan antarperaturan perundang-undangan.Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, saat menerima audiensi Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI) di Jakarta. Pertemuan ini menjadi forum dialog antara pemerintah dan komunitas akademik kedokteran terkait dinamika regulasi kolegium di Indonesia.Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Lantai 16 Gedung Kemenko Kumham Imipas dan turut dihadiri Sekretaris Menteri Koordinator Kumham Imipas R. Andika Dwi Prasetya, Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Ibnu Chuldun, serta jajaran staf khusus menteri.Dalam pertemuan tersebut, Yusril menegaskan bahwa pemerintah akan mencari formulasi kebijakan yang tepat apabila dalam praktiknya diperlukan pengesahan kolegium oleh Menteri Kesehatan, tanpa mengabaikan prinsip independensi kolegium sebagai entitas keilmuan yang otonom.Ia menyampaikan bahwa Kemenko Kumham Imipas akan melakukan kajian mendalam terhadap Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024, yang berdasarkan penelaahan awal menunjukkan adanya indikasi pertentangan norma antara peraturan yang satu dengan yang lainnya.Sebagai kementerian koordinator, Kemenko Kumham Imipas menegaskan perannya untuk memastikan harmonisasi regulasi di semua tingkatan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri, agar kebijakan yang dihasilkan tidak saling bertabrakan.Sebelumnya, MGBKI menyampaikan keberatan atas mekanisme penunjukan anggota kolegium oleh Menteri Kesehatan yang dinilai tidak sepenuhnya berasal dari kalangan guru besar maupun dokter spesialis berpengalaman, sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap kualitas dan independensi kolegium.Ketua Umum MGBKI, Budi Iman Santoso, dalam audiensi tersebut menyampaikan pandangan akademik, kajian strategis, serta rekomendasi kebijakan sebagai bentuk kontribusi pemikiran konstruktif guna menjaga keseimbangan antara reformasi sistem kesehatan dan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.Sementara itu, Sekretaris MGBKI, Theddeus Octavianus Hari Prasetyono, menekankan pentingnya prinsip independensi kolegium sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan dialog dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah dan komunitas akademik kedokteran demi sistem kesehatan nasional yang kuat secara hukum, unggul secara ilmiah, dan berkeadilan. (GF) 28 Jan 2026, 00:50 WIT
Alami Mati Mesin Longboat di Tanjung Sorbat, Tim SAR Gabungan Berhasil Evakuasi Seluruh Penumpang Papuanewsonline.com, Malra – Tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi satu unit longboat berpenumpang 17 orang yang mengalami mati mesin di perairan Tanjung Sorbat, Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Senin (26/1/2026)."Seluruh penumpang longboat dievakuasi dalam keadaan selamat. Longboat ditemukan mati mesin di perairan Tanjung Sorbat," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K.Peristiwa yang membahayakan nyawa manusia di laut ini pertama kali diterima dari Mesak Sainyakit, Korpos Tual pada pukul 15.05 WIT.Dalam laporannya, lokasi kejadian berada di Perairan Tanjung Sorbat, dengan koordinat 5°30'26.06"S-132°48'12.67"E. Jarak dari Pos SAR Tual sekitar 8.6 NM dengan arah Timur Laut."Kejadian ini berawal saat longboat sedang dalam perjalanan dari Kei Besar ke Kota Tual dan mengalami mati mesin, mereka kemudian meminta bantuan SAR," ungkapnya.Setelah mendapatkan informasi tersebut, sekitar pukul 15.20 WIT, tim Rescue Pos SAR Tual bersama TNI-Polri bergerak menggunakan RIB menuju lokasi kejadian. Sekitar pukul 15.45 WIT, tim sampai di lokasi dan menemukan seluruh penumpang dalam kondisi selamat. "Awalnya dilaporkan membawa 18 orang, namun setelah diverifikasi jumlahnya adalah 17 orang. Seluruh korban tiba di Dermaga Feri Dumar dalam keadaan selamat," jelasnya.Untuk diketahui, dalam kegiatan pencarian dan pertolongan Unsur SAR gabungan yang terlibat terdiri dari Pos SAR Tual, Lanal Tual, Polair Polres Tual, Bakamla Tual, dan keluarga korban. PNO-12 27 Jan 2026, 20:54 WIT
Kota Timika Dikepung Judi Togel, Warga Resah dan Desak Penindakan Serius Papuanewsonline.com, Mimika — Aktivitas perjudian togel di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, kian marak dan dinilai sudah berada pada tahap mengkhawatirkan. Praktik ilegal ini disebut telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan berlangsung terbuka di lingkungan permukiman, sehingga menimbulkan keresahan luas di tengah warga.Sejumlah warga menyampaikan bahwa judi togel tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga mulai menyasar anak-anak sekolah dan generasi muda. Kondisi ini dinilai berbahaya karena berpotensi merusak mental, ekonomi keluarga, serta masa depan anak-anak Mimika.Keluhan masyarakat semakin meningkat seiring dengan tidak adanya efek jera terhadap para pelaku. Aktivitas perjudian disebut berlangsung hampir setiap hari dan terkesan bebas, seolah tidak tersentuh oleh penegakan hukum.Warga menilai dampak sosial dari judi togel sangat nyata, mulai dari persoalan ekonomi rumah tangga, konflik keluarga, hingga menurunnya produktivitas masyarakat. Situasi tersebut diperparah dengan minimnya pengawasan dan tindakan tegas di lapangan.Atas kondisi tersebut, masyarakat Mimika mendesak pihak kepolisian untuk segera turun tangan dan menghentikan aktivitas judi togel yang dinilai merusak ketertiban umum dan mengancam masa depan generasi muda.Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman, S.I.K., M.H., hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait maraknya praktik judi togel di wilayah hukumnya. Meski demikian, masyarakat berharap adanya langkah konkret dan penegakan hukum yang tegas.Warga juga mendorong adanya kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam memberantas perjudian, termasuk dengan membuka ruang pengaduan dan meningkatkan patroli di lingkungan rawan praktik togel.Masyarakat Mimika menegaskan kesiapan mereka untuk mendukung aparat penegak hukum dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari praktik perjudian yang merugikan banyak pihak. Penulis: HendEditor: GF 27 Jan 2026, 12:20 WIT
Proyek Jalan Acces Control Pengendali Banjir Mimika 19 Miliar Diduga Bermasalah Papuanews online com, Timika- Proyek Timbunan jalan Acces Control untuk pengendali banjir di dekat arah  bandara Mozes Kilangin Mimika, Provinsi Papua Tengah diduga kuat bermasalah.Data yang diterima Media Papuanewsonline.com diketahui  bahwa paket timbunan Mega  proyek tersebut, diduga  dikerjakan tidak sesuai dengan RAB,  karena ada beberapa sisih yang memiliki selisi ketebalan timbunan yang tidak rata, sesuai kasat mata  pemadatan juga tidak terstruktur dengan baik.Hal ini Diduga disebabkan karena pemilihan material tidak sesuai dan alat untuk pemadatan juga tidak sesuai, serta perhitungan waktu yang tidak akurat." Ya Bapak lihat sendiri hasilnya, ini proyek gemuk tapi hasilnya ini sudah," ungkap salah satu warga saat ditemui dilokasi pekerjaan, Selasa (27/1/2026).Warga berharap aparat penegak hukum (APH) bisa memantau pelaksanaan pekerjaan tersebut, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat.Sementara itu sesuai laman LPSE Kabupaten Mimika bahwa paket proyek ini bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun 2025  dengan nama tender Penimbunan Jalan Acces Control ke Arah Kolam Pengendali Banjir melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dengan nilai pagu Rp 19.000.000.000, Nilai HPS Rp. 18.999.000.000, Mega  Proyek ini dikerjakan oleh PT.Sukamaju yang beralamat di Jln Budi Utomo Kamp.Inauga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.Dalam paket ini Konsultan Pengawas dimenangkan oleh CV.Wira Kamil Konsultan beralamat di Jln Cumi-Cumi Lr.1b No.32 C- Makasar, Sulawesi Selatan, dengan nilai Pagu Rp.570.000.000 dan nilai HPS Rp.560.800.000.Pelaksanaan paket pekerjaan ini berlokasi pada  sisi selatan Bandara Mozes Kilangin Mimika, dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Elcardobes Sapakoly.ST.MSi.Hingga berita ini terpublikasi belum ada keterangan dari para pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Mega proyek tersebut.Penulis: HendrikEditor.  : GF 27 Jan 2026, 00:40 WIT
Tingkatkan Pemahaman Hukum, Polda Maluku Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru kepada Personel Papuanewsonline.com, Ambon – Untuk meningkatkan pemahaman anggota khususnya dalam penegakan hukum, Kepolisian Daerah Maluku gencar melaksanakan sosialisasi terkait Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan medio 2 Januari 2026.Kepala Bidang Hukum Polda Maluku, Kombes Pol Aris Bachtiar, S.H., S.I.K., M.Si, saat memimpin sosialisasi di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Tantui, Kota Ambon, Senin (26/1/2026), mengaku kegiatan ini penting sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya KUHP dan KUHAP yang baru."Kegiatan sosialisasi KUHP dan KUHAP yang baru ini merupakan bentuk perhatian dan atensi dari Bapak Kapolda Maluku agar seluruh personel Polda Maluku wajib mempelajari dan memahami aturan hukum yang berlaku saat ini," ungkap Kombes Aris.Dalam pemaparannya, Kombes Aris menjelaskan sejumlah perubahan Pasal yang terdapat dalam KUHP. Salah satu contoh yang disampaikan adalah perubahan pengaturan mengenai tindak pidana pencurian. Pada KUHP lama, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, sementara dalam KUHP baru pengaturannya beralih ke Pasal 476 sampai dengan Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku pada Januari 2026.Adapun perubahan utama dalam pengaturan tindak pidana pencurian pada KUHP baru, kata Kombes Aris, antara lain pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 476, pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 478, serta pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 477 dan Pasal 479."Kami berharap seluruh personel Polda Maluku dapat memahami secara menyeluruh perubahan regulasi hukum pidana guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," pintanya. PNO-12 26 Jan 2026, 20:13 WIT
Perdana Pimpin Apel Gabungan, Irwasda Polda Maluku Tekankan Profesionalisme Pelayanan Publik Papuanewsonline.com, Ambon – Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Maluku, Kombes Pol. I Made Sunarta, S.E., M.H, menekankan pentingnya sinergitas dan profesionalisme pelayanan publik.Penekanan ini disampaikan Irwasda saat memimpin Apel Pagi Gabungan Personel Polda Maluku yang dipusatkan di Lapangan Tahapary, Tantui, Kota Ambon, pada Senin pagi (26/01/2026).Apel gabungan dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, perwira menengah, perwira pertama, serta seluruh bintara Tamtama dan ASN Polri di lingkungan Polda Maluku.Dalam arahan perdananya, Kombes I Made Sunarta pertama-tama memperkenalkan diri kepada seluruh personel sebagai pejabat baru di lingkungan Polda Maluku. Ia menekankan pentingnya sinergitas dan keterbukaan dalam bekerja."Selaku pejabat baru, saya memohon dukungan dan kerja sama dari rekan-rekan sekalian. Mari kita bersinergi dan bekerja sama secara terbuka, profesional untuk membawa kemajuan bagi Polda Maluku ke arah yang lebih baik," pintanya.Kepada seluruh personel Polri dan ASN Polda Maluku, Kombes Sunarta juga menekankan beberapa poin penting untuk menjadi perhatian."Pada minggu ini akan dilaksanakan kunjungan pemeriksaan dari BPK RI. Seluruh Satuan Kerja agar mempersiapkan dokumen secara transparan sehingga tidak ditemukan kendala dalam proses audit," pintanya.Terkait profesionalisme pelayanan publik, seluruh personel diminta untuk terus meningkatkan sumberdaya yang handal dalam menindaklanjuti Direktif pimpinan."Terus tingkatkan profesionalisme. Terlebih dengan adanya kanal pengaduan masyarakat via WhatsApp yang terhubung langsung kepada Bapak Kapolda Maluku, setiap tindakan personel kini diawasi langsung oleh masyarakat," ungkapnya.Irwasda juga mengingatkan setiap anggota terkait kedisiplinan dalam keuangan terutama yang melakukan kredit di bank. Ini diingatkan agar tidak berdampak pada kinerjanya di lapangan.Mengenai KUHAP baru, seluruh personel juga diminta untuk belajar dan dapat memahaminya, terutama mengenai perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kerap terjadi."Dengan adanya KUHAP yang baru semua harus tau dan pahami isi pasal yang ada di dalamnya sebagai dasar rekan-rekan sebagai anggota Polri, salah satunya terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak di bawah umur di mana sangsi dan dendanya cukup berat," pintanya.Mengingat kondisi geografis Maluku yang didominasi oleh lautan, Irwasda mengimbau personel untuk selalu memantau pembaruan informasi dari BMKG terkait kondisi cuaca. Hal tersebut bertujuan untuk menekan angka kecelakaan laut dan musibah yang dapat menimpa masyarakat maupun keluarga besar Polri.Ia juga menegaskan kepada semua anggota untuk tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun yang dapat mencoreng nama baik institusi dan keluarga."Mari kita hindari pelanggaran sekecil apapun, lakukan yang terbaik dalam tugas kita sebagai anggota Polri dengan tetap menjaga stabilitas kamtibmas yang kondusif di wilayah Maluku. Mari kita bekerja secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai dengan tupoksi kita masing-masing dengan baik. Fokus pada pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara," tutupnya. PNO-12 26 Jan 2026, 20:02 WIT
Pererat Kerukunan Beragama, Brimob Polda Maluku Kerja Bakti Bersama Warga Masjid Nurul Izzah Papuanewsonline.com, Ambon – Menjelang Bulan Suci Ramadhan, personel Satuan Brimob Polda Maluku yang bertugas di Pos Pengamanan (Pos Pam) Jembatan Amalatu menggelar kegiatan kerja bakti bersama masyarakat di sekitar Masjid Nurul Izzah, Kompleks Jembatan Amalatu, kawasan UIN A.M. Sangadji Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.Kegiatan sosial tersebut menjadi simbol kuat komitmen Polri dalam merawat toleransi, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menciptakan suasana damai dan kondusif menjelang bulan penuh hikmah. Kerja bakti difokuskan pada pembersihan lingkungan masjid, saluran air, dan fasilitas umum di sekitar kawasan Jembatan Amalatu.Dpp Wapadal Pos Pam Jembatan Amalatu, Ipda Roberth Residay, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pendekatan humanis Brimob Polda Maluku dalam membangun kedekatan dengan masyarakat lintas latar belakang sosial dan keagamaan.“Menyambut Bulan Suci Ramadhan, kami ingin hadir tidak hanya sebagai petugas pengamanan, tetapi sebagai bagian dari masyarakat. Kerja bakti ini adalah wujud kepedulian Brimob dalam mendukung kenyamanan ibadah sekaligus memperkuat persaudaraan dan toleransi antarumat beragama,” ujar Ipda Roberth Residay.Ia menegaskan, Brimob Polda Maluku berkomitmen untuk terus mendorong semangat gotong royong dan kebersamaan sebagai fondasi utama menjaga stabilitas keamanan dan keharmonisan sosial, khususnya di wilayah Kota Ambon yang majemuk.Sementara itu, Dansat Brimob Polda Maluku Kombes Pol. Kombes Pol. Irfan.S.P.Marpaung, S.I.K, M.Si, menegaskan bahwa kegiatan kerja bakti ini mencerminkan peran Brimob sebagai penjaga keamanan yang humanis sekaligus perekat persatuan di tengah masyarakat majemuk.“Brimob hadir untuk semua golongan. Kegiatan ini adalah pesan bahwa menjaga keamanan harus berjalan seiring dengan merawat toleransi dan kerukunan umat beragama. Menjelang Ramadhan, kami ingin memastikan masyarakat dapat beribadah dengan rasa aman,nyaman, damai, dan penuh kebersamaan,” tegas Dansat Brimob Polda Maluku.Ia menekankan bahwa Maluku sebagai daerah yang majemuk membutuhkan komitmen bersama dalam menjaga harmoni sosial, dan Polri berkomitmen menjadi bagian aktif dalam upaya tersebut.Apresiasi atas kegiatan tersebut juga disampaikan oleh pengurus Masjid Nurul Izzah. Ketua Takmir Masjid Nurul Izzah, Zainuddin Mahubessy, menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian dan keterlibatan langsung personel Brimob Polda Maluku.“Kami sangat bersyukur dan mengapresiasi kehadiran Brimob Polda Maluku. Kerja bakti ini bukan hanya membersihkan lingkungan masjid, tetapi juga memperlihatkan semangat kebersamaan dan toleransi yang nyata. Ini menjadi contoh baik bagi masyarakat, bahwa perbedaan bukan penghalang untuk saling membantu,” ungkapnya.Menurutnya, sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat seperti ini sangat penting dalam menjaga suasana damai dan menumbuhkan rasa saling percaya, terutama menjelang Ramadhan.Kegiatan kerja bakti tersebut juga mendapat sambutan positif dari warga sekitar, yang menilai kehadiran Brimob Polda Maluku sebagai mitra sosial mampu memperkuat rasa aman dan persaudaraan di tengah masyarakat.Melalui aksi sosial ini, Brimob Polda Maluku menegaskan perannya sebagai penjaga keamanan yang humanis sekaligus perekat persatuan, sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan dan semangat toleransi yang menjadi fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyambut Ramadhan, Brimob hadir membawa pesan damai: kebersihan, kebersamaan, dan kerukunan adalah tanggung jawab bersama. PNO-12 26 Jan 2026, 19:37 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT