Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
ALFI/ILFA Mimika Mantapkan Peran Strategis Lewat Muscab I untuk Perkuat Rantai Logistik
Papuanewsonline.com, Mimika — Dewan Pengurus Cabang (DPC)
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Kabupaten Mimika
menyelenggarakan Musyawarah Cabang (Muscab) I dengan mengusung tema “Solid,
Profesional dan Berorientasi pada Kemajuan Pembangunan Kabupaten Mimika”. Kegiatan
ini digelar pada Kamis (29/1/2025) sebagai upaya memperkuat peran sektor
logistik dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.Muscab I ALFI/ILFA Mimika dibuka secara resmi oleh
Pemerintah Kabupaten Mimika yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan
Pembangunan, Santy Sondang. Kehadiran pemerintah daerah menegaskan pentingnya
sinergi antara pelaku logistik dan pemangku kebijakan dalam membangun sistem
distribusi barang dan jasa yang efisien serta berkelanjutan.Dalam sambutannya, Santy Sondang menegaskan bahwa sektor
logistik merupakan urat nadi perekonomian daerah. Keberadaan ALFI/ILFA di
Kabupaten Mimika diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong
peningkatan aktivitas ekonomi, memperlancar distribusi kebutuhan masyarakat,
serta memperkuat konektivitas antarwilayah.Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara
pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan
kelancaran rantai pasok di Kabupaten Mimika. Sinergi tersebut dinilai krusial
untuk menunjang pembangunan di berbagai sektor, mulai dari perdagangan,
industri, hingga pelayanan publik.Pemerintah Kabupaten Mimika, lanjut Santy, berkomitmen untuk
terus membangun komunikasi intensif dengan ALFI/ILFA sebagai mitra strategis
dalam memajukan perekonomian daerah. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan
sistem logistik yang adaptif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat.Selain menjadi forum evaluasi dan perumusan program kerja,
Muscab I juga dimaknai sebagai momentum konsolidasi organisasi dalam memperkuat
struktur kelembagaan ALFI/ILFA di tingkat cabang. Melalui musyawarah ini,
diharapkan lahir kepengurusan yang solid, profesional, serta memiliki visi
pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan daerah.Tema yang diusung dalam Muscab I menegaskan komitmen
ALFI/ILFA Mimika untuk berorientasi pada kemajuan pembangunan daerah. Penguatan
kapasitas anggota, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi peran
logistik menjadi agenda strategis yang diharapkan dapat diimplementasikan
secara berkelanjutan.Dengan terselenggaranya Muscab I, ALFI/ILFA Mimika
diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai penggerak utama sektor logistik di
wilayah Papua Tengah, sekaligus berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika.Musyawarah ini sekaligus menegaskan posisi ALFI/ILFA sebagai
mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun sistem logistik yang andal,
efisien, dan berdaya saing, seiring meningkatnya kebutuhan distribusi barang
dan jasa di Kabupaten Mimika. Penulis: BimEditor: GF
29 Jan 2026, 17:08 WIT
Menanggalkan Almamater: Universitas Timika Kukuhkan Sarjana Baru Tahun Akademik 2025–2026
Papuanewsonline.com, Mimika — Universitas Timika kembali
melahirkan sarjana-sarjana baru melalui Rapat Senat Terbuka Wisuda Sarjana (S1)
Tahun Akademik 2025–2026 yang digelar di Hotel Cendrawasih 66, Timika, Kamis
(29/1/2026). Puluhan mahasiswa resmi dikukuhkan setelah menempuh proses
akademik dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan perguruan tinggi.Rapat senat terbuka dipimpin langsung oleh Rektor
Universitas Timika, Marthinus Sahetapy, SP., M.Si, serta dihadiri unsur
pimpinan universitas, perwakilan Pemerintah Kabupaten Mimika, LLDIKTI Wilayah
XIV, para dosen, orang tua, dan tamu undangan. Prosesi berlangsung khidmat dan
penuh makna, menandai berakhirnya masa studi para wisudawan.Dalam sambutannya, Rektor Universitas Timika menegaskan
bahwa wisuda bukan sekadar seremoni akademik, melainkan fase peralihan menuju
dunia nyata yang menuntut tanggung jawab sosial lebih besar. Ia menekankan
bahwa gelar sarjana merupakan amanah yang harus diimplementasikan melalui
kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan.Rektor juga mengingatkan pentingnya membangun karakter AIR,
yakni Adaptability, Integrity, dan Responsiveness, sebagai fondasi utama
menghadapi dinamika dunia kerja dan kehidupan sosial. Kemampuan beradaptasi,
integritas moral, serta kepekaan terhadap persoalan masyarakat dinilai menjadi
kunci keberhasilan lulusan dalam menjalankan perannya.Menurutnya, karakter menjadi penentu martabat seorang
sarjana di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Harapan besar terhadap
generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 menuntut keberanian
untuk berpihak pada nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan.Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda
Mimika, Herry Onawame, S.IP., M.M, yang mewakili Bupati Mimika, menyampaikan
apresiasi atas kontribusi Universitas Timika dalam mencetak sumber daya manusia
yang berkualitas dan berdaya saing. Pemerintah daerah mendorong para lulusan
untuk mengabdikan ilmunya demi pembangunan daerah.Ia menekankan pentingnya menjaga integritas, etika, serta
kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai
kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Mimika, lanjutnya, membuka ruang
seluas-luasnya bagi generasi muda untuk terlibat aktif dalam berbagai sektor
pembangunan.Perwakilan LLDIKTI Wilayah XIV, Jane Shirley Wambrauw,
S.Pd., M.H, turut memberikan motivasi kepada para wisudawan dengan menyoroti
pentingnya semangat belajar sepanjang hayat. Ia menilai keberhasilan meraih
gelar sarjana merupakan buah dari ketekunan, sekaligus modal penting menghadapi
tantangan era modern yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan
kecerdasan buatan.Ia juga menegaskan perlunya keseimbangan antara kecerdasan
intelektual dan kecerdasan emosional agar lulusan mampu berpikir mandiri,
mengendalikan diri, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, penguasaan teknologi harus diiringi dengan kesadaran diri agar
tidak menggerus nilai-nilai kemanusiaan.Rapat senat terbuka wisuda ini menjadi penanda resmi
lahirnya sarjana-sarjana baru Universitas Timika yang diharapkan mampu menjawab
tantangan zaman dan berperan aktif dalam pembangunan Papua, khususnya di
Kabupaten Mimika, dengan semangat pengabdian dan integritas. Penulis: BimEditor: GF
29 Jan 2026, 17:05 WIT
BPN Mimika Digugat Ahli Waris, Sengketa Ganti Rugi Tanah Kantor BPN Berujung Proses Hukum
Papuanewsonline.com, Mimika — Sengketa hukum terkait
kepemilikan tanah mencuat di Kabupaten Mimika setelah ahli waris almarhum
Dominikus Beanal menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mimika atas dugaan
ketidaktransparanan dalam proses ganti rugi lahan yang saat ini digunakan sebagai
lokasi kantor BPN setempat, Rabu (29/1/2026).Ahli waris, yakni Helena Beanal dan Yance Beanal, menyatakan
bahwa tanah yang menjadi lokasi pembangunan kantor BPN Mimika merupakan milik
sah Dominikus Beanal. Mereka menilai proses peralihan hak dan ganti rugi lahan
tersebut tidak dilakukan secara terbuka dan adil.Kuasa hukum ahli waris, Jeremias M. Patty, S.H., M.H.,
menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada BPN Mimika
untuk meminta peninjauan kembali seluruh dokumen hukum yang berkaitan dengan
status kepemilikan dan mekanisme ganti rugi tanah tersebut.Selain itu, ahli waris juga mengajukan permohonan pertemuan
langsung dengan Kepala BPN Mimika, Josep Simon Done, guna membahas persoalan
tersebut secara terbuka dan konstruktif. Permohonan itu diharapkan dapat
ditindaklanjuti dalam rentang waktu 27 Januari hingga 5 Februari 2026.Melalui langkah tersebut, pihak ahli waris berharap BPN
Mimika dapat memberikan penjelasan secara transparan, sekaligus membuka ruang
dialog untuk mencari solusi yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.Jeremias menegaskan bahwa prinsip transparansi dan keadilan
harus menjadi landasan utama dalam penyelesaian sengketa ini, mengingat
menyangkut hak kepemilikan yang sah serta kepastian hukum bagi ahli waris.Ia juga menyampaikan bahwa apabila upaya komunikasi dan
klarifikasi tidak memperoleh tanggapan yang memadai, pihaknya siap menempuh
jalur hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak kliennya.Sengketa ini diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme
dialog dan penegakan hukum yang objektif, sehingga memberikan kepastian hukum
sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pertanahan di daerah. Penulis: HendEditor: GF
29 Jan 2026, 17:01 WIT
Operasi Pekat Salawaku 2026, Polda Maluku Tekankan Keamanan Sebagai Fondasi Pembangunan
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku menegaskan bahwa Operasi Pekat Salawaku 2026 merupakan bagian dari upaya strategis mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, dengan menjadikan keamanan dan ketertiban sebagai fondasi utama.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, menekankan bahwa tanpa situasi kamtibmas yang kondusif, berbagai sektor pembangunan seperti perekonomian, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat tidak akan berjalan optimal.“Keamanan dan ketertiban adalah pondasi bagi tumbuhnya pembangunan. Tanpa rasa aman, seluruh program pembangunan tidak akan berjalan maksimal,” tegas Kapolda.Operasi yang melibatkan 305 personel gabungan ini secara khusus menyasar penyakit masyarakat yang dinilai dapat merusak generasi muda, seperti narkoba, miras ilegal, dan kejahatan jalanan.Kapolda juga memberikan penekanan kepada seluruh personel agar menjalankan tugas secara humanis, profesional, dan berintegritas, dengan mengutamakan langkah persuasif namun tetap tegas terhadap pelanggaran hukum.“Hindari tindakan arogan, jaga sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, serta utamakan keselamatan diri dan masyarakat,” pesannya.Di akhir sambutan, Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat Maluku untuk berpartisipasi aktif menjaga keamanan sebagai investasi sosial bagi masa depan provinsi kepulauan tersebut.“Mari kita jaga Maluku bersama, demi masa depan generasi muda dan Maluku yang lebih baik,” pungkasnya.Penegasan Kapolda Maluku bahwa keamanan adalah fondasi pembangunan menempatkan Operasi Pekat Salawaku 2026 dalam konteks yang lebih luas, yakni investasi sosial jangka panjang bagi masa depan daerah.Keberadaan penyakit masyarakat seperti miras ilegal, narkoba, dan kejahatan jalanan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda. Jika dibiarkan, dampaknya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kepercayaan investor.Dengan menjadikan Operasi Pekat sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan, Polda Maluku menunjukkan peran strategis Polri sebagai penjaga stabilitas sekaligus enabler pembangunan. Keamanan yang kondusif bukan tujuan akhir, melainkan prasyarat agar masyarakat dapat tumbuh, berdaya, dan sejahtera. PNO-12
29 Jan 2026, 16:46 WIT
Pemuda Muhammadiyah: Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden, Cegah Birokrasi Panjang dan Intervensi P
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah menyatakan sikap tegas mendukung kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada langsung di bawah komando Presiden. Hal ini menanggapi wacana yang berkembang terkait penempatan institusi Polri di bawah kementerian.Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menilai bahwa struktur yang ada saat ini merupakan kunci dari efektivitas kinerja korps bhayangkara. Menurutnya, jalur koordinasi langsung ke Kepala Negara memangkas hambatan administratif yang sering terjadi di level kementerian."Dengan berada langsung di bawah presiden, kerja Polri akan lebih efektif dan efisien karena tidak harus melalui rantai birokrasi yang panjang. Selain itu, posisi tersebut juga menjaga independensi Polri agar tidak mudah ditarik ke dalam kepentingan politik tertentu," jelas Dzulfikar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/1).Lebih lanjut, Dzulfikar memaparkan bahwa model komando terpusat terbukti mampu mengakselerasi berbagai program strategis pemerintah. Salah satunya adalah keterlibatan aktif Polri dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).Ia berpendapat, jika Polri berada di bawah kementerian, gerak institusi ini dikhawatirkan akan melambat akibat prosedur birokrasi yang kompleks."Jadi tidak perlu lagi di bawah kementerian, kita semua toh tahu kementerian terlalu birokratis, kita butuh Polri yang cepat," tegasnya.Pernyataan dari organisasi kepemudaan ini memperkuat pandangan sejumlah pakar hukum sebelumnya yang menilai posisi Polri di bawah Presiden adalah amanat reformasi yang harus dipertahankan demi menjamin profesionalisme dan netralitas penegakan hukum di Indonesia. PNO-12
29 Jan 2026, 16:29 WIT
Ditengah Pemulihan Pasca Banjir, Polres Aceh Tenggara Gagalkan Peredaran 50,7 Kg Ganja
Papuanewsonline.com, Aceh Tenggara – Ditengah kesibukan petugas Kepolisian yang melaksanakan pemulihan pasca bencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tenggara, masih ada saja orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelundupkan narkotika jenis ganja di Aceh tenggara.Hari ini, Selasa, 27 Januari 2026, Polres Aceh Tenggara berhasil mengamankan dua pria yang membawa narkotika jenis ganja dengan total berat 50,7 kilogram, di wilayah Desa Kati Maju, Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara. Penangkapan ini berlangsung sekitar pukul 14.30 WIB di Jembatan Desa Kati Maju, saat kedua pelaku yang sedang mengendarai mobil L300 warna putih. Petugas menyita dua goni besar berisi ganja, satu goni berisi 12 bal (26,7 kg) dan satu goni berisi 11 bal (24 kg), serta dua unit handphone (Redmi dan Nokia senter) dan satu unit mobil L300 bernomor polisi BK 1744 TI.Pengungkapan ini dipimpin oleh Kasat Intelkam Polres Aceh Tenggara, Iptu Zakaria dan berhasil mengamankan dua pelaku, yakni PP (37), warga Desa Lawe Desky, dan SS (23), warga Desa Muara Situlen, Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara berhasil diamankan.Penangkapan berawal pukul 11.30 WIB, saat Tim Opsnal menerima informasi masyarakat tentang mobil L300 yang membawa ganja dari Desa Lak-lak, Kecamatan Ketambe, menuju Kota Medan, Sumatra Utara. Menindaklanjuti laporan, petugas melakukan undercover dan pengintaian, hingga berhasil menghentikan kendaraan dan menemukan barang bukti.Dari Hasil interogasi awal menunjukkan bahwa pengemudi, PP, mengaku diperintah oleh seseorang bernama AP, warga Desa Muara Situlen, dengan imbalan Rp150.000 per kilogram ganja.Kedua pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Mapolres Aceh Tenggara untuk proses penyelidikan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.Kapolres Aceh Tenggara AKBP Yulhendri, S.I.K melalui Kasi Humas AKP J Silalahi menyatakan komitmennya untuk mengembangkan jaringan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Selain itu, Polsubsektor Lawe Pakam akan secara rutin melaksanakan razia kendaraan yang melintas dari Aceh Tenggara menuju Sumatra Utara, dan sebaliknya sebagai langkah pencegahan peredaran narkotika lintas wilayah.Dengan penangkapan ini, Polres Aceh Tenggara menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkotika, menjaga keamanan masyarakat, dan memastikan wilayah Kabupaten Aceh Tenggara bebas dari pengaruh barang haram. PNO-12
29 Jan 2026, 16:21 WIT
Kapolda Aceh Terima 1,2 Juta PIN E-Learning Dari STIK Lemdiklat Polri
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah menerima program bantuan sebanyak 1,2 juta PIN e-learning dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri untuk mendukung pembelajaran mandiri siswa korban bencana di Aceh.Program e-learning ini merupakan sumbangsih ILMCI Group melalui STIK Lemdiklat Polri sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak bencana, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Serah terima tersebut berlangsung di Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.Penyerahan bantuan turut dihadiri Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol. Dr. Eko Rudi Sudarto serta CEO Yayasan Anak Bangsa Indonesia–ILMCI Group Dr. Sofian Tjandra, Ph.D.Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah mengatakan bahwa program bantuan ini dirancang untuk menjangkau siswa korban bencana mulai dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).Sebanyak 1,2 juta PIN e-learning tersebut memungkinkan siswa mengakses pembelajaran elektronik secara mandiri dengan dukungan jaringan internet. Melalui sistem ini, siswa dapat belajar tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga di mana saja sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.“Program e-learning ini menjadi solusi strategis untuk memastikan anak-anak Aceh, khususnya yang terdampak bencana, tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak. Dengan sistem pembelajaran mandiri berbasis digital, siswa dapat terus belajar meski dalam kondisi keterbatasan,” ujar Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah.Abituren Akabri 1991 itu berharap kerja sama tersebut dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan metode pembelajaran mandiri yang adaptif, terutama bagi siswa di daerah terdampak bencana yang mengalami keterbatasan sarana pendidikan konvensional.Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan STIK Polri dan para mitra yang terlibat dalam program tersebut. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya di bidang pendidikan.“Kami mengapresiasi dukungan STIK Polri dan seluruh mitra, termasuk ILMCI Group, yang telah berkolaborasi dalam program ini. Sinergi lintas sektor seperti ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Aceh,” katanya.Dalam kesempatan itu, jenderal bintang dua asal Tangse tersebut turut memaparkan berbagai capaian penanganan hingga pemulihan bencana yang telah dilakukan Polda Aceh di wilayah terdampak. Upaya tersebut meliputi penyediaan air bersih melalui treatment water, pembersihan fasilitas sekolah, hingga pembangunan sumur bor bagi masyarakat.“Selain penanganan darurat, Polda Aceh juga fokus pada pemulihan jangka menengah dan panjang, mulai dari penyediaan air bersih, pembersihan sekolah, hingga pembangunan sumur bor. Semua kami lakukan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal,” pungkas Marzuki. PNO-12
29 Jan 2026, 16:09 WIT
Dukung Swasembada Pangan, Polsek Nirunmas Tinjau Lahan Pertanian Jagung Hibrida
Papuanewsonline.com, Tanimbar — Komitmen Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mendukung agenda strategis nasional di bidang ketahanan pangan kembali diwujudkan di tingkat tapak. Melalui Polsek Nirunmas, Polres Kepulauan Tanimbar, Polda Maluku, jajaran Polri turun langsung ke desa untuk menyiapkan lahan pertanian jagung hibrida sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Pemerintah Republik Indonesia.Pada Rabu (28/1/2026), sejak pukul 10.10 hingga 13.30 WIT, Polsek Nirunmas melaksanakan kegiatan peninjauan dan pembersihan lahan seluas dua hektare di Lahan Batmalabir, Desa Arma, Kecamatan Nirunmas, yang akan digunakan untuk penanaman jagung hibrida Kuartal I Tahun 2026.Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Nirunmas, IPDA V. Luturmas, S.H., didampingi Bhabinkamtibmas Desa Arma, AIPDA Y. Tuarissa, serta melibatkan pemilik lahan, Adolf Daskunda, sebagai bentuk kolaborasi konkret antara Polri dan masyarakat.Kapolsek Nirunmas IPDA V. Luturmas menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya sebatas pembersihan lahan, tetapi juga memastikan kesiapan teknis dan pemahaman petani sebelum proses tanam dimulai.“Polri hadir bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga berkontribusi langsung pada penguatan ketahanan pangan nasional. Kami memastikan lahan siap tanam, proses lebih mudah, serta bibit jagung hibrida dapat tersalurkan tepat sasaran kepada petani,” ujar IPDA Luturmas di sela kegiatan.Dalam pelaksanaannya, personel Polsek Nirunmas melakukan survei lokasi dan penentuan batas area lahan, pembersihan rumput dan alang-alang menggunakan peralatan manual seperti parang dan cangkul, serta cairan pembasmi rumput. Kegiatan ditutup dengan penyerahan bibit jagung hibrida secara simbolis dari Kapolsek kepada pemilik lahan.Hasil kegiatan tersebut menunjukkan sejumlah capaian penting, antara lain meningkatnya pemahaman petani mengenai arah dan tujuan program penanaman jagung, kesiapan lahan untuk proses tanam, serta tersalurnya bibit jagung hibrida sebagai modal awal produksi.Pemilik lahan, Adolf Daskunda, menyambut baik keterlibatan Polri dalam sektor pertanian. Ia menilai kehadiran aparat kepolisian memberikan rasa aman, kepastian program, serta motivasi bagi petani untuk berproduksi lebih optimal.“Kami merasa didampingi. Ini bukan hanya soal keamanan, tetapi juga kepedulian Polri terhadap kehidupan dan penghasilan masyarakat desa,” ungkapnya.Langkah Polsek Nirunmas di Kepulauan Tanimbar mencerminkan transformasi peran Polri yang semakin adaptif dan relevan dengan tantangan strategis bangsa. Ketahanan pangan bukan semata urusan sektor pertanian, melainkan agenda nasional lintas sektor yang membutuhkan stabilitas keamanan, pendampingan sosial, dan kehadiran negara hingga ke desa.Keterlibatan Polri sejak tahap awal produksi mulai dari penyiapan lahan hingga distribusi bibit menunjukkan pendekatan preventif dan solutif dalam menjaga ketahanan nasional. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan fluktuasi ekonomi, kehadiran Polri di sektor pangan menjadi penguat stabilitas sosial sekaligus ekonomi masyarakat.Model kolaborasi seperti ini layak diperluas dan direplikasi di daerah lain, karena memperlihatkan bahwa Polri bukan hanya penegak hukum, tetapi juga mitra strategis masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan nasional. PNO-12
29 Jan 2026, 15:54 WIT
Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Polri Siapkan Lahan Pertanian 5 Hektare di Perbatasan Desa Selaru
Papuanewsonline.com, Tanimbar - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui aksi nyata di tingkat lokal. Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, jajaran Polsek Selaru, Polres Kepulauan Tanimbar, melaksanakan pembersihan lahan pertanian seluas lima hektare sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah di sektor pangan.Kegiatan pembersihan lahan hari ke-2 tersebut dilaksanakan pada Rabu (28/1/2026) mulai pukul 10.00 hingga 18.00 WIT, berlokasi di Lahan Batinduan, tepat di perbatasan Desa Lingat dan Desa Kandar, Kecamatan Selaru. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolsek Selaru, IPTU S. I. Sabarlele, dan melibatkan personel Polsek Selaru secara terpadu.Sebanyak 15 personel Polri turut ambil bagian dalam kegiatan ini, mulai dari unsur pimpinan hingga bintara muda, mencerminkan komitmen kolektif Polri dalam mendukung agenda ketahanan pangan dari hulu, yakni tahap penyiapan lahan.Kapolsek Selaru IPTU S. I. Sabarlele menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan institusi kepolisian terhadap program pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan nasional, khususnya di wilayah kepulauan dan perbatasan.“Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional. Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga hadir membantu masyarakat dan pemerintah menyiapkan fondasi produksi pangan sejak awal,” ujar IPTU Sabarlele.Pembersihan lahan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan peralatan manual dan mekanis, antara lain parang, cangkul, mesin potong rumput, serta mesin traktor kecil dan besar. Tahapan kegiatan meliputi pembersihan rumput liar, semak belukar, pepohonan kecil, serta pengumpulan dan pemindahan material sisa yang menghambat pengelolaan lahan.Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan perubahan signifikan pada kondisi lahan. Area yang sebelumnya dipenuhi semak dan rumput liar kini telah bersih dan siap digunakan untuk tahapan pekerjaan selanjutnya, termasuk proses pengolahan tanah dan penanaman komoditas pertanian.Kegiatan pembersihan lahan berakhir pada pukul 18.00 WIT dalam keadaan aman, tertib, dan terkendali. Situasi kondusif selama kegiatan berlangsung menjadi indikator sinergi yang baik antara personel Polri dan lingkungan sekitar.Langkah Polsek Selaru ini sekaligus memperkuat peran Polri sebagai penggerak stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.Apa yang dilakukan Polsek Selaru di Kepulauan Tanimbar menegaskan transformasi peran Polri sebagai institusi negara yang adaptif terhadap tantangan zaman. Ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari stabilitas keamanan, kesiapan lahan, dan kepastian proses produksi, terutama di wilayah perbatasan dan kepulauan yang rawan keterbatasan akses.Keterlibatan langsung Polri dalam pembersihan dan penyiapan lahan pertanian menunjukkan pendekatan preventif dan kolaboratif dalam menjaga ketahanan nasional. Dengan memastikan lahan siap kelola, Polri turut mempercepat siklus produksi pangan, sekaligus memberi rasa aman dan kepastian bagi masyarakat dan pemerintah daerah.Model kehadiran Polri di sektor pangan seperti ini menjadi contoh konkret bagaimana institusi keamanan dapat berperan strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Di tengah tantangan global berupa krisis pangan dan ketidakpastian ekonomi, kontribusi Polri di tingkat lokal justru menjadi fondasi penting bagi ketahanan pangan nasional dari wilayah terluar Indonesia. PNO-12
29 Jan 2026, 15:46 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
