Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Seleksi PKP 2026, Dua ASN Polda Maluku Jalani Tes CAT Psikologi
Papuanewsonline.com, Ambon - Dua Aparat Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Polda Maluku menjalani tes Computer Assisted Test (CAT) Psikologi, dalam rangka Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2026.Tes CAT Psikologi dilaksanakan Panitia Daerah Polda Maluku di ruang assesmen Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Markas Polda Maluku, Kamis (291/2026). Hadir dalam kegiatan Kepala Biro SDM Polda Maluku selaku Ketua Pelaksana Seleksi Panda Polda Maluku dan Kabid TIK Polda Maluku. Turut hadir tim pengawas internal dari Itwasda, Paminal dan Provos Bid Propam Polda Maluku.Dua ASN yang mengikuti seleksi untuk mengembangkan kompetensi manajerial dalam mengendalikan kegiatan pelayanan publik ini berasal dari golongan kepangkatan IIIB dan IIIC. "Hari ini dilaksanakan seleksi PKP Tahun 2026. Ada dua ASN Polda Maluku dengan golongan pangkat IIIB dan IIIC menjalani tes CAT psikologi," ungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K.Seleksi PKP sendiri, kata Kombes Rositah penting diikuti ASN Polda Maluku untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan melayani, akuntabilitas, dan pengendalian pekerjaan sesuai standar operasional. "Kami berharap kedua peserta yang ikut dapat menjalani semua tahapan seleksi dengan baik dan dengan hasil yang maksimal," harapnya. PNO-12
29 Jan 2026, 21:16 WIT
Kapolda Maluku: Harmoni Sosial Kunci Mengubah Citra Maluku di Tingkat Nasional dan Global
Papuanewsonline.com Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menilai harmonisasi sosial berbasis kearifan lokal sebagai kunci utama untuk mengubah persepsi negatif tentang Maluku di mata nasional maupun internasional.Hal tersebut disampaikan Kapolda saat tatap muka dengan Majelis Latupati Kota Ambon dalam agenda silaturahmi yang berlangsung di Mapolda Maluku, Rabu (28/1/2026).Kapolda mengungkapkan bahwa hingga kini Maluku masih kerap dikaitkan dengan citra konflik dan kekerasan. Padahal, Maluku memiliki kekayaan budaya, nilai persaudaraan, dan sistem adat yang kuat sebagai fondasi kehidupan sosial masyarakat.“Jika kita ingin memperkenalkan Maluku ke dunia, maka yang harus kita benahi adalah persepsi masyarakat luar. Kita harus membuktikan bahwa Maluku adalah daerah yang indah, aman, dan penuh nilai persaudaraan,” kata Kapolda.Ia menegaskan bahwa upaya membangun citra positif Maluku tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi harus melalui kerja nyata dan berkelanjutan, salah satunya dengan menghidupkan kembali pranata adat sebagai mekanisme penyelesaian persoalan sosial.Kapolda juga memberikan apresiasi kepada para Raja yang berani menetapkan peraturan negeri, termasuk pembatasan kegiatan masyarakat dan penerapan jam malam, guna mencegah tindak kekerasan.“Keberanian pemimpin adat dalam menetapkan aturan memberi ruang bagi masyarakat untuk menertibkan dirinya sendiri. Ini sangat efektif mencegah konflik sebelum meluas,” ujarnya.Sementara itu, Ketua Majelis Latupati Kota Ambon, Raja Rutong Reza Maspaitella, menegaskan bahwa akar berbagai persoalan sosial di Maluku tidak dapat dilepaskan dari melemahnya tata kelola adat akibat proses penyeragaman sistem pemerintahan di masa lalu.Ia berharap sinergi dengan Polri dapat memperkuat kembali posisi adat sebagai instrumen pemersatu masyarakat sekaligus penyangga stabilitas keamanan.Penekanan Kapolda Maluku terhadap pentingnya harmonisasi sosial menunjukkan bahwa isu keamanan hari ini tidak dapat dipisahkan dari pembentukan persepsi publik. Stabilitas daerah bukan hanya soal angka kriminalitas, tetapi juga tentang rasa aman yang dirasakan masyarakat dan citra yang dipersepsikan publik nasional maupun internasional.Dalam konteks ini, sinergi Polri dengan Majelis Latupati Kota Ambon menjadi strategi sosial-politis yang relevan. Ketika pranata adat berfungsi optimal, potensi konflik horizontal dapat ditekan, sehingga ruang bagi investasi, pariwisata, dan pembangunan ekonomi terbuka lebih luas. Ini menjadikan keamanan bukan sekadar tujuan, tetapi prasyarat pembangunan daerah.Pendekatan Polri yang merangkul tokoh adat juga memperkuat narasi bahwa negara hadir melalui dialog dan kolaborasi, bukan semata-mata kekuatan koersif. Di tengah tantangan global dan dinamika sosial nasional, langkah ini mempertegas peran Polri sebagai penjaga stabilitas sekaligus mitra pembangunan. PNO-12
29 Jan 2026, 21:08 WIT
Polda Maluku Bersama Majelis Latupati Rumuskan Langkah Konkret Penguatan Pranata Adat
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku terus mendorong pendekatan preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menggandeng tokoh adat sebagai mitra strategis penyelesaian persoalan sosial di tingkat akar rumput.Komitmen tersebut ditegaskan Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto saat menerima audiensi Majelis Latupati Kota Ambon, Rabu (28/1/2026).Kapolda menilai, banyak gangguan kamtibmas terjadi karena pranata sosial tidak berfungsi optimal. Akibatnya, persoalan kecil yang seharusnya dapat diselesaikan di tingkat adat berkembang menjadi konflik besar dan berujung pada penegakan hukum.“Polisi sering menjadi muara terakhir dari persoalan yang tidak selesai di hulu. Jika pranata sosial bekerja dengan baik, potensi konflik dapat dicegah sejak dini,” jelas Kapolda.Ia menambahkan, ketika konflik telah bergeser dari persoalan individu menjadi persoalan kelompok dan identitas, maka dampaknya akan jauh lebih berbahaya bagi persatuan bangsa.“Di sinilah pentingnya nasionalisme. Indonesia adalah bangsa multikultural yang harus dijaga bersama,” tegasnya.Ketua Majelis Latupati Kota Ambon, Reza Maspaitella, dalam kesempatan tersebut memaparkan bahwa Maluku secara historis merupakan negeri adat yang dipimpin oleh Raja-raja jauh sebelum Indonesia merdeka. Melemahnya pranata adat, menurutnya, berdampak langsung pada munculnya konflik sosial dan krisis kepemimpinan negeri.Dalam pertemuan ini, Polda Maluku dan Majelis Latupati sepakat merumuskan langkah konkret penguatan pranata adat yang selaras dengan hukum nasional, guna menciptakan masyarakat yang patuh hukum, harmonis, dan berkeadilan.Kapolda menegaskan hasil pertemuan akan ditindaklanjuti dengan Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah Provinsi Maluku agar peraturan berbasis adat dapat memiliki kekuatan hukum positif dan diimplementasikan secara efektif.Audiensi antara Polda Maluku dan Majelis Latupati Kota Ambon memperlihatkan paradigma keamanan modern yang menempatkan pencegahan konflik sebagai investasi pembangunan. Konflik sosial yang berlarut bukan hanya mengganggu kamtibmas, tetapi juga menghambat layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi daerah.Dengan menghidupkan kembali pranata adat sebagai instrumen resolusi konflik, Polri mengambil peran strategis dalam menciptakan iklim kondusif bagi pembangunan. Pendekatan ini relevan dengan visi nasional tentang pembangunan inklusif, di mana stabilitas sosial menjadi fondasi keberlanjutan.Lebih jauh, sinergi Polri, tokoh adat, dan pemerintah daerah membuka ruang lahirnya regulasi berbasis kearifan lokal yang memiliki kekuatan hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak harus mengorbankan identitas lokal, tetapi justru dapat diperkuat melalui kolaborasi antara negara dan adat. PNO-12
29 Jan 2026, 20:55 WIT
DPW Papua Tengah Hadiri Rakernas PSI 2026 di Makassar, Perkuat Konsolidasi Partai di Daerah
Papuanewsonline.com, Makassar — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Papua Tengah turut ambil bagian dalam Rapat
Kerja Nasional (Rakernas) PSI Tahun 2026 yang berlangsung di Kota Makassar.
Dalam agenda nasional tersebut, DPW Papua Tengah membawa lima pengurus tingkat
provinsi serta 14 pengurus tingkat kabupaten sebagai bentuk keseriusan
membangun konsolidasi organisasi secara menyeluruh.Kehadiran rombongan ini menjadi simbol komitmen PSI Papua
Tengah dalam memperkuat sinergi antara struktur pusat dan daerah. Rakernas
dimanfaatkan sebagai ruang strategis untuk menyelaraskan visi, arah kebijakan,
serta langkah politik ke depan agar berjalan lebih terkoordinasi dan terukur.Ketua DPW PSI Papua Tengah, Bro Nesco Wonda, menyampaikan
rasa syukur atas kesempatan mengikuti Rakernas sekaligus menaruh harapan besar
agar forum ini melahirkan keputusan-keputusan strategis yang berdampak langsung
terhadap penguatan partai di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua Tengah.Ia menekankan pentingnya Rakernas tidak sekadar menjadi
agenda seremonial, melainkan forum substantif yang mampu membangun koordinasi
efektif antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan seluruh DPW. “Kami dari Papua Tengah meminta Rakernas bukan seremonial
biasa sehingga perlu adanya koordinasi yg baik antara DPP dengan DPW-DPW
seluruh Indonesia. Perlu dipikirkan juga Strategi yang digunakan kedepan,
sehingga selesai giat ini akan terbangun komunikasi intens di tingkat pimpinan
yang cukup harmonis dan terarah. Agar kedepan apa yg menjadi tujuan kita semua
bisa tercapai.” Ujar Bro Nesco.Selain itu, Bro Nesco Wonda juga menyoroti perlunya
perumusan strategi jangka panjang yang konkret, sehingga selepas Rakernas dapat
terbangun komunikasi intens di tingkat pimpinan yang harmonis, solid, serta
berorientasi pada pencapaian tujuan bersama.Dalam konteks penguatan organisasi, DPW dan DPD dinilai
memiliki peran strategis sebagai ujung tombak partai. Oleh karena itu,
perhatian utama perlu diarahkan pada penguatan basis akar rumput agar
kerja-kerja politik partai benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara
langsung.Fokus pada kerja nyata di lapangan, lanjutnya, harus menjadi
prioritas utama, bukan sekadar wacana. Optimalisasi peran struktur di daerah
diharapkan mampu memperluas jangkauan partai sekaligus meningkatkan kepercayaan
publik terhadap PSI.Rakernas PSI 2026 juga menjadi momentum konsolidasi nasional
untuk mempererat soliditas antarwilayah, memperkuat koordinasi internal, serta
menyatukan langkah dalam menghadapi dinamika politik yang terus berkembang.Dengan keterlibatan aktif seluruh jajaran, termasuk DPW
Papua Tengah, Rakernas diharapkan mampu menghasilkan rumusan kebijakan yang
aplikatif, memperkuat struktur organisasi, dan mendorong peran partai sebagai
representasi aspirasi masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air. (GF)
29 Jan 2026, 21:03 WIT
Polri–BNI Bangun Benteng Keamanan Siber, Dorong Literasi Keuangan Nasional
Papuanewsonline.com, Ambon – Kolaborasi antara Polri dan sektor perbankan dinilai krusial dalam menghadapi tantangan kejahatan di era ekonomi digital. Hal tersebut ditegaskan Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto dalam penandatanganan PKS antara Polda Maluku dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, Rabu (28/1/2026).Kapolda menyoroti meningkatnya modus kejahatan berbasis teknologi, khususnya penipuan online dan pinjaman online ilegal, yang kerap merugikan masyarakat.“Kami berharap kerja sama ini dapat diperluas ke bidang edukasi dan pencegahan kejahatan. Melalui program CSR, Polri dan perbankan dapat turun langsung memberikan sosialisasi bahaya penipuan online dan pinjaman ilegal,” ujar Kapolda.Area Head 2 Wilayah 07 BNI Hasanul A. Nasution menyatakan bahwa BNI berkomitmen mendukung stabilitas keamanan nasional melalui inovasi layanan dan peningkatan literasi keuangan masyarakat.“Kerja sama ini bukan hanya kemitraan profesional, tetapi persaudaraan strategis untuk menghadirkan manfaat nyata bagi institusi dan masyarakat,” kata Hasanul.Di tengah masifnya transformasi digital nasional, sinergi Polri dan BUMN perbankan menjadi kebutuhan strategis. Kejahatan siber tidak bisa ditangani secara sektoral. Kolaborasi Polda Maluku dan BNI menunjukkan pendekatan preventif dan edukatif yang relevan dengan agenda nasional keamanan siber dan literasi keuangan. Polri tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penggerak perlindungan masyarakat di ruang digital. PNO-12
29 Jan 2026, 20:42 WIT
Rakernas PSI 2026 Fokus Perkuat Konsep "Super Terbuka" Sebagai Identitas Partai Modern
Papuanewsonline.com, Makassar — Rapat Kerja Nasional
(Rakernas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tahun 2026 yang digelar di Kota
Makassar mulai Kamis (29/1/2026) hingga Sabtu (31/1/2026) menjadi momentum
strategis dalam memantapkan konsep “Super Terbuka” sebagai identitas utama partai
modern. Kegiatan ini diikuti kader dari seluruh Indonesia dan difokuskan pada
penyusunan arah kebijakan organisasi jangka panjang.Rakernas tersebut melanjutkan gagasan yang telah
diperkenalkan dalam Kongres PSI sebelumnya, dengan penekanan pada penyempurnaan
berbagai aspek teknis dan konseptual yang belum dibahas secara rinci. Forum ini
diarahkan untuk memperkuat kerangka sistem kepartaian yang lebih terstruktur,
terbuka, dan adaptif terhadap dinamika politik nasional.Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, menyampaikan bahwa Rakernas
menjadi tahap penting dalam menyusun fondasi organisasi yang kokoh. Menurutnya,
pembahasan diarahkan agar seluruh mekanisme kepartaian berjalan berdasarkan
prinsip-prinsip modern yang telah disepakati bersama, sehingga kesinambungan
kepemimpinan dan arah perjuangan partai dapat terjaga.Ia menegaskan bahwa penyusunan sistem yang jelas dan terukur
menjadi kebutuhan mendesak agar PSI tidak bergantung pada figur tertentu.
Dengan demikian, siapa pun yang memimpin partai ke depan tetap akan berpedoman
pada kerangka kerja yang telah dirumuskan secara kolektif.Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Ali juga menguraikan makna
mendalam dari tagline “Super TBK” yang telah dideklarasikan partai. Konsep ini
menegaskan bahwa PSI tidak dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu, serta
tidak berada di bawah kendali satu kekuatan dominan.Lebih jauh, konsep kepemilikan dalam PSI dimaknai sebagai
keterlibatan aktif seluruh kader dan simpatisan yang berkontribusi dalam proses
pengambilan keputusan. Setiap peran, baik dalam bentuk gagasan, kerja sama,
maupun dukungan, menjadi bagian penting dalam membentuk arah gerak partai.Rakernas PSI 2026 diharapkan mampu melahirkan rumusan
strategis yang memperkuat demokrasi internal, memperluas partisipasi publik,
serta mendorong transparansi dalam setiap proses organisasi. Hal ini sejalan
dengan visi PSI sebagai partai yang terbuka, modern, dan responsif terhadap
perubahan zaman.Forum nasional ini juga menjadi sarana konsolidasi sekaligus
refleksi bagi seluruh jajaran partai untuk memastikan setiap kebijakan dan
langkah politik tetap berpihak pada kepentingan rakyat serta menjunjung tinggi
nilai-nilai demokrasi.Melalui penguatan konsep “Super Terbuka”, PSI berupaya
meneguhkan posisinya sebagai partai yang menjadikan keterbukaan, kolaborasi,
dan partisipasi sebagai pilar utama dalam membangun sistem politik yang sehat
dan berkelanjutan. Penulis: JidEditor: GF
29 Jan 2026, 19:31 WIT
Kaesang Resmi Buka Rakernas PSI 2026, Tegaskan PSI Selaras dengan Aspirasi Rakyat dalam Pilkada
Papuanewsonline.com, Makassar — Ketua Umum Partai
Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, secara resmi membuka Rapat Kerja
Nasional (Rakernas) PSI Tahun 2026 yang digelar di Kota Makassar, Kamis
(29/1/2026) siang. Kegiatan ini dihadiri ratusan kader dari seluruh Indonesia
sebagai forum konsolidasi dan perumusan arah kebijakan partai dalam menyongsong
agenda politik nasional dan daerah.Dalam pidato pembukaannya, Kaesang menegaskan komitmen PSI
untuk selalu berada dalam satu jalur dengan aspirasi rakyat, khususnya dalam
menyikapi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia menekankan
bahwa PSI tidak ingin menjadi partai yang berjarak dengan realitas di lapangan,
melainkan hadir sebagai representasi suara masyarakat.Kaesang menyampaikan bahwa setiap langkah strategis partai,
terutama yang berkaitan dengan Pilkada, akan diselaraskan dengan kebutuhan
serta harapan publik. Menurutnya, kehadiran PSI dalam kontestasi politik daerah
harus mampu memberikan dampak nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.Ia juga menekankan bahwa Pilkada bukan sekadar agenda
politik rutin, melainkan momentum penting untuk mendorong perubahan dan
kemajuan di daerah. Oleh karena itu, PSI berkomitmen untuk memastikan seluruh
proses pengambilan keputusan dilakukan secara matang, inklusif, dan
berlandaskan kepentingan publik.Lebih lanjut, Kaesang menegaskan bahwa strategi PSI dalam
menghadapi Pilkada akan dirumuskan melalui proses musyawarah yang melibatkan
berbagai elemen masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu melahirkan
kepemimpinan daerah yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada solusi atas
persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.Rakernas PSI 2026 menjadi forum strategis bagi partai dalam
menyusun program kerja nasional, memperkuat struktur organisasi, serta
mematangkan langkah politik menjelang tahapan Pilkada. Konsolidasi kader dari
berbagai daerah juga dimanfaatkan untuk menyatukan visi dan misi perjuangan
partai.Suasana Rakernas berlangsung dinamis dengan semangat
kebersamaan dan optimisme. Para peserta menyambut arahan Ketua Umum dengan
antusias, mencerminkan soliditas internal serta kesiapan PSI dalam menghadapi
tantangan politik ke depan.Melalui Rakernas ini, PSI menegaskan posisinya sebagai
partai yang mengedepankan partisipasi publik, transparansi, dan keberpihakan
kepada rakyat, sekaligus memperkuat peran politiknya dalam mendorong lahirnya
kepemimpinan daerah yang berkualitas.Rakernas PSI 2026 diharapkan menjadi pijakan penting bagi
partai dalam memperluas pengaruh politiknya secara konstruktif, serta
memastikan setiap langkah dan kebijakan yang diambil senantiasa berpihak pada
kepentingan masyarakat luas. Penulis: JidEditor: GF
29 Jan 2026, 19:27 WIT
Ciptakan Kamtibmas Kondusif, Polda Maluku Kerahkan 305 Personel Dalam Operasi Pekat Salawaku 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku resmi menggelar Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Salawaku Tahun 2026 sebagai langkah strategis menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif jelang pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan.Operasi tersebut ditandai dengan Apel Gelar Pasukan yang dipimpin langsung Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Kota Ambon, Rabu (28/1/2026). Sebanyak 305 personel gabungan diterjunkan untuk mendukung pelaksanaan operasi.Kapolda Maluku menegaskan bahwa Operasi Pekat Salawaku 2026 difokuskan pada penanggulangan penyakit masyarakat seperti peredaran minuman keras ilegal, perjudian, prostitusi, premanisme, narkoba, serta kejahatan jalanan yang berdampak langsung terhadap keamanan publik.“Minuman keras ilegal menjadi faktor dominan pemicu terjadinya tindak pidana kekerasan. Jika dibiarkan, dampaknya bisa meluas menjadi konflik komunal, kecelakaan lalu lintas, hingga kekerasan dalam rumah tangga,” tegas Kapolda.Menurutnya, operasi ini tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga mengutamakan pendekatan preemtif dan preventif agar hasil yang dicapai lebih berkelanjutan.Pelaksanaan Operasi Pekat Salawaku melibatkan lintas sektor, termasuk TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta para raja negeri di wilayah hukum Polda Maluku.“Keberhasilan operasi ini bukan hanya tanggung jawab Polri, melainkan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa,” ujar Kapolda.Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk menjalankan operasi secara profesional, humanis, dan berintegritas, dengan tetap mengedepankan keselamatan masyarakat serta personel di lapangan.Operasi Pekat Salawaku 2026 menunjukkan konsistensi Polri menekan penyakit masyarakat sebagai isu strategis keamanan nasional, bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Di banyak wilayah Indonesia, miras ilegal dan kejahatan sosial kerap menjadi trigger konflik horizontal, kekerasan domestik, hingga gangguan stabilitas lokal.Langkah Polda Maluku mengerahkan 305 personel gabungan sekaligus mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif mencerminkan pergeseran paradigma Polri ke arah penegakan hukum yang modern, adaptif, dan berorientasi pencegahan. Pendekatan ini sejalan dengan agenda nasional penguatan keamanan berbasis deteksi dini dan partisipasi masyarakat.Dalam konteks Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan keragaman sosial-budaya yang tinggi, Operasi Pekat Salawaku 2026 menjadi indikator penting bahwa stabilitas kamtibmas tetap menjadi prioritas utama negara dalam menjaga keutuhan sosial dan rasa aman publik. PNO-12
29 Jan 2026, 17:16 WIT
7 Raja Terima Piagam Penghargaan, Kapolda Maluku: Terima Kasih Atas Dedikasinya
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si memberikan piagam penghargaan kepada 7 Raja Negeri atas dedikasinya dalam berperan aktif mencegah peredaran dan pemanfaatan minuman keras ilegal di wilayah hukum Polda Maluku.Penyerahan piagam penghargaan dirangkai dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Salawaku Tahun 2026 yang dihelat di lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Tantui, Kota Ambon, Rabu (28/1/2026).Dalam kegiatan tersebut hadir perwakilan unsur Forkopimda Maluku, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni S.I.K., M.H, Irwasda dan Para Pejabat Utama Polda Maluku, Kapolres Maluku Tenggara, Kapolres Seram Bagian Timur, beserta para kepala desa/Raja penerima penghargaan.7 Raja/Kepala Desa/ Negeri/Ohoi yang mendapatkan penghargaan yaitu Benediktus Farneubun, S.Sos, Kepala Ohoi Waur Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara; Abdul Rahman Hanubun, Kepala Ohoi Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara; Semuel Bastian Elisa Masbaitubun, Kepala Ohoi Warbal Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara; Josep Renyaan, S.Sos, Kepala Ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara; Basri Kelanit, S.Pd, Pejabat Kepala Ohoi Dunwahan Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara; Paulinus Andreas Ongirwalu, S.Sos, Penjabat Kepala Ohoi Letman Kec. Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara; Suilani Kelian, Raja Negeri Geser, Kabupaten Seram Bagian Timur."Hari ini kita melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Pekat Salawaku tahun 2026 dan sekaligus pemberian penghargaan kepada Raja Negeri atas dedikasi dan peran aktifnya dalam pencegahan, pengendalian minuman keras ilegal, termasuk mengatasi pemanfaatan minuman keras yang dapat menimbulkan perilaku kekerasan dan gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Maluku," ungkap Kapolda Maluku dalam sambutannya.Pemberian piagam penghargaan kepada Para Raja tersebut, kata Kapolda, merupakan bentuk apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan peran aktif mereka untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di lingkungan masing-masing."Kemarin saat Saya kunjungan di beberapa wilayah Saya melihat beberapa Raja yang memiliki peraturan negerinya yang berusaha untuk mencegah terjadinya pemanfaatan minuman keras yang dapat memicu perilaku kekerasan dan gangguan kamtibmas," ungkap Kapolda.Jenderal Bintang 2 Polri ini berharap Peraturan Desa terkait pengendalian minuman keras ilegal tidak berhenti pada beberapa negeri/ohoi tersebut. Namun dapat juga dilakukan oleh seluruh negeri di Maluku. Sehingga situasi kamtibmas yang kondusif, aman, damai dan bermartabat benar-benar dirasakan di Maluku. "Ini (penghargaan) merupakan bentuk apresiasi yang sangat luar biasa (kepada Para Raja) karena sudah dituangkan (peraturan miras) dalam peraturan negeri. Ini juga diharapkan mampu mendorong Raja-raja atau Negeri-negeri lainnya bisa melakukan hal yang sama sehingga kemudian minuman keras ini dapat benar-benar dikendalikan sehingga tidak dapat memicu terjadinya gangguan Kamtibmas," harapnya.Kapolda mengingatkan bahaya minuman keras (miras) ilegal, menjadi faktor dominan pemicu terjadinya tindak pidana kekerasan, "termasuk apabila terus dibiarkan dapat meluas menjadi konflik komunal, juga kecelakaan lalu lintas, bahkan kekerasan dalam rumah tangga," pungkasnya. PNO-12
29 Jan 2026, 17:10 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
