Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Perkuat Reformasi Tata Kelola Polri, Polda Maluku Gandeng BNI Bangun Sistem Keuangan Modern
Papuanewsonline.com, Ambon – Upaya reformasi internal Polri terus diperkuat hingga ke daerah. Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon terkait pelayanan produk dan jasa perbankan, Rabu (28/1/2026).Penandatanganan yang berlangsung di Kantor BNI Cabang Ambon ini dihadiri langsung Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si bersama Wakapolda, Irwasda, dan jajaran Pejabat Utama Polda Maluku. Dari pihak BNI hadir Area Head 2 Wilayah 07 Hasanul A. Nasution, Pimpinan BNI Cabang Ambon Alexander R. Naping, serta jajaran manajemen.Kapolda Maluku menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang profesional dan transparan merupakan bagian integral dari reformasi Polri.“Pelaksanaan tugas Polri tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya organisasi, termasuk anggaran negara, yang harus dikelola secara efektif, akuntabel, dan modern,” tegas Kapolda.Kerja sama ini mencakup layanan pengelolaan keuangan dan remunerasi personel yang selama ini telah terintegrasi melalui sistem perbankan BNI, sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan anggota dan kualitas pelayanan publik.Kerja sama Polda Maluku dan BNI mencerminkan wajah baru reformasi Polri yang tidak hanya berfokus pada aspek operasional keamanan, tetapi juga pada good governance. Sinergi dengan BUMN perbankan menjadi langkah strategis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks nasional, PKS ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan transformasi Polri menuju institusi yang modern, profesional, dan dipercaya publik. PNO-12
29 Jan 2026, 15:38 WIT
Terapkan Perdes Pengendalian Miras Ilegal, Raja Ohoi Sathean: Perilaku Kekerasan Berkurang
Papuanewsonline.com, Malra - Sejumlah desa/negeri/ohoi di wilayah hukum Polda Maluku telah menerapkan Peraturan Desa (Perdes) terkait pengendalian minuman keras (miras) ilegal. Atas dedikasi ini, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si memberikan piagam penghargaan.Kepala Ohoi Sathean, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Joseph Renyaan, S.Sos, mengaku, sejak penerapan Perdes tersebut, dirinya kini telah beristirahat dengan tenang. Perilaku kekerasan yang kerap terjadi akibat dipengaruhi miras mulai berkurang."Ketika produk ini (Perdes) keluar, Saya sendiri mengalami sudah bisa tidur, di sana (Desa Sathean) juga ada pesta tidak boleh lewat dari jam 12 malam, jam 6 desa harus sudah tenang," kata Joseph Renyaan, didampingi Kapolres Maluku Tenggara AKBP. Rian Suhendi, S.Pt., SIK, usai menerima piagam penghargaan dari Kapolda Maluku di lapangan Letkol Chr. Tahapary, Kota Ambon, Rabu (28/1/2026).Ia mengaku Perdes Ohoi Sathean terkait miras ilegal telah diterapkan sejak tahun 2001. Sejumlah warga yang melanggar telah diberikan sanksi melalui sidang adat."Sudah ada enam warga yang dikenakan sanksi. Sanksi bagi yang miras adalah yang mabuk bikin kacau bayar 5 juta dan mas adat satu, yang memberi (miras) itu bayar 5 juta dan mas adat satu, yang menjual (miras) 5 juta dan mas adat satu," ungkapnya.Sebelum penerapan Perdes, Joseph mengaku perilaku kekerasan kerap terjadi di dalam desa. "Dulu kacau sekali, dengan ada peraturan ini saya selaku kepala desa bisa tidur lah, kalau tidak dulu tengah-tengah malam kita masih ladenin orang berkelahi datang dengan darah dan lain-lain," jelasnya.Penerapan Perdes tersebut mendapatkan apresiasi yang tinggi oleh Kapolda Maluku, karena dinilai telah berperan aktif dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai dan bermartabat."Puji syukur kepada Tuhan untuk wilayah Maluku Tenggara kita mendapat apresiasi dari bapak Kapolda terhadap enam kepala ohoi," kata Kapolres Maluku Tenggara (Malra) AKBP. Rian Suhendi.Di kabupaten Maluku Tenggara, ungkap Kapolres, terdapat 6 Ohoi yang telah menerapkan Perdes terkait pelarangan miras ilegal. Di antaranya Ohoi Waur Kecamatan Kei Besar, Ohoi Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Ohoi Warbal Kecamatan Kei Kecil Barat, Ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil, Ohoi Dunwahan Kecamatan Kei Kecil, dan Ohoi Letman Kecamatan Kei Kecil.Kapolres berharap penerapan Perdes terkait miras ilegal dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lainnya melakukan hal yang sama di Kabupaten Maluku Tenggara, dan secara umum di Maluku."Mudah-mudahan ini menjadi pemicu, motivasi untuk desa-desa yang lain bisa meningkatkan ataupun membuat peraturan yang sama terkait dengan pelarangan ataupun pembatasan minuman keras," harapnya.Sebagaimana diketahui, kata AKBP. Rian, minuman keras merupakan target operasi utama bagi Kapolda Maluku. Sebab, setiap permasalahan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polda Maluku sebagian besar disebabkan oleh perkara minuman keras, mulai dari perkelahian anak-anak sekolah, tawuran, perkelahian kelompok, hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)."Sebagian besar (kekerasan yang terjadi) disebabkan oleh pengaruh minuman keras dari generasi muda. Mudah-mudahan dengan adanya penghargaan ini bisa memotivasi tidak hanya di Maluku Tenggara tapi juga di seluruh kabupaten kota di Maluku, sehingga target perkara kekerasan bisa berkurang itu mudah-mudahan bisa tercapai," pungkasnya. PNO-12
29 Jan 2026, 12:26 WIT
Optimalisasi PNBP dan BLU 2026, Irwasda Maluku Tekankan Peningkatan Kualitas Publik
Papuanewsonline.com, Ambon – Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Maluku, Kombes Pol. I Made Sunarta, S.E., M.H, mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) terkait Tantangan Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut diikuti Irwasda secara Daring dari Ruang Video Conference (Vicon) Lantai 2 Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Selasa (27/1/2026).Rapat Anev dipimpin oleh Wairwasum Polri, Irjen Pol. Drs. Merdisyam, M.Si, didampingi jajaran Pejabat Utama Itwasum Polri. Sementara itu, dari Polda Maluku Irwasda didampingi Karo SDM, Dir Intelkam, Dir Lantas, Kabid Dokkes, Auditor Kepolisian Madya Tk. III, serta perwakilan dari Dit Binmas, Bidkeu, dan Rumkit Bhayangkara. Jajaran Kapolres/ta juga mengikuti kegiatan secara daring melalui sarana Zoom Meeting.Dalam arahannya, Wairwasum Polri Irjen Merdisyam, menekankan bahwa PNBP merupakan pilar penting dalam struktur APBN yang pelaksanaannya harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel."Tujuan utama pengaturan PNBP ini adalah memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional guna mewujudkan kemandirian bangsa. Polri berkomitmen mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, dan transparan melalui tata kelola PNBP yang baik," tegas Wairwasum.Lebih lanjut, Ia menekankan beberapa poin penting terkait tantangan tahun 2026, di antaranya:• Optimalisasi Target: Adanya gap antara penetapan target PNBP Polri tahun 2026 sebesar Rp16 Triliun dibandingkan dengan tren realisasi capaian tahunan.• Prioritas Satker: Satker Lalu Lintas dan Bidang Dokkes (Kesehatan) menjadi garda terdepan sebagai pengelola PNBP terbesar di institusi Polri.• Evaluasi Temuan: Pentingnya mencari solusi permanen atas temuan-temuan berulang guna menghindari kendala administratif dan hukum di masa depan.Senada dengan hal tersebut, Irwasda Maluku Kombes Made Sunarta, menginstruksikan kepada seluruh Satker jajaran Polda Maluku untuk segera menindaklanjuti arahan Itwasum Polri. Kombes Sunarta menekankan agar kualitas pelayanan publik (Yanlik) terus ditingkatkan sejalan dengan optimalisasi pengelolaan PNBP."Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah dari PNBP dan BLU dikelola sesuai regulasi. Segera cari solusi atas kendala di lapangan, terutama pada fungsi pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, agar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat tercapai," pintanya. PNO-12
28 Jan 2026, 19:11 WIT
2 Personel Polda Maluku Jalani Tes CAT Psikologi Seleksi SIPSS 2025
Papuanewsonline.com, Ambon - Sebanyak dua personel Polda Maluku yang mengikuti seleksi penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2025 menjalani tes Computer Assisted Tes (CAT) Psikologi.Tes CAT Psikologi ini dilaksanakan oleh Biro SDM selaku Panitia Daerah (Panda) Polda Maluku yang bertempat di ruang Asesmen Biro SDM Markas Polda Maluku, Rabu (28/1/2026). "Ada dua personel Polda Maluku yang ikut seleksi SIPSS Tahun Anggaran 2025 hari ini menjalani tes CAT psikologi," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., M.Si.Pelaksanaan CAT ini yang dijalani dua peserta tersebut meliputi aspek kemampuan komputer (TKK), pengetahuan asesmen mental idealis (AMI) dan penelusuran mental kepribadian (PMK).Menurut Kombes Rositah, tes CAT psikologi ini merupakan salah satu tahapan penting dalam melahirkan calon-calon SIPSS yang handal dan bermental kepribadian yang baik."Semoga kedua peserta dapat menjalani tes dengan baik, sehingga menjadi perwira-perwira yang siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara khususnya di wilayah Polda Maluku," harapnya.Dalam kegiatan tersebut, selain personel Biro SDM, turut hadir pengawas internal dari Subid Provos dan Subid Paminal Bid Propam Polda Maluku serta pengawas eksternal dari LSM Mavindo, perwakilan Media dan perwakilan teknisi IT dari Politeknik Negeri Ambon. PNO-12
28 Jan 2026, 18:22 WIT
Pimpin Anev, Wakapolda Maluku: Target Ketahanan Pangan 7.000 Ton Jadi Sorotan
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H memimpin Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Realisasi Program Kerja Bersama, Pembinaan Anggaran, Perencanaan, dan Logistik.Rapat Anev yang berlangsung di Ruang Command Center Lantai 4 Markas Polda Maluku, Selasa (27/1/2026), ini menyoroti target ketahanan pangan Polda Maluku dan Polres jajaran tahun 2026 sebesar 7.000 ton.Irwasda Maluku, Kombes Pol. I Made Sunarta, S.E., M.H beserta Para Pejabat Utama Polda Maluku, dan Kapolres/Kapolresta jajaran turut hadir dalam kegiatan tersebut.Wakapolda Maluku Brigjen Imam Thobroni dalam arahannya menyampaikan rapat anev merupakan upaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi program kerja bersama, pembinaan anggaran, perencanaan, dan logistik, baik di tingkat Polda Maluku maupun Polres/ta jajaran.“Anev ini akan terus dilaksanakan agar kita dapat memantau dan mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan program kerja bersama serta pengelolaan anggaran, perencanaan, dan logistik,” ujar Wakapolda Maluku.Pada kesempatan tersebut, Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol Jemi Junaidi S.I.K., M.M memaparkan capaian program ketahanan pangan di Polda Maluku dan Polres jajaran. Ia menekankan kepada seluruh Polres jajaran bahwa jenis jagung yang ditanam dalam program ketahanan pangan adalah jagung pipil, bukan jagung manis.Selain itu, disampaikan pula bahwa target ketahanan pangan Polda Maluku dan Polres jajaran pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 7.000 ton. "Setiap Polres diminta agar menginput laporan secara benar dan tepat sesuai dengan arahan dari Mabes Polri," pintanya.Sementara itu, Irwasda Maluku memaparkan terkait persiapan dan kesiapan Polda Maluku dalam menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Ia juga menegaskan agar seluruh satuan kerja di Polda Maluku dan Polres jajaran melakukan koordinasi dengan Bidang Keuangan terkait pengelolaan anggaran tahun 2025.Tak hanya itu, Irwasda juga mengingatkan pentingnya koordinasi dalam pengelolaan dan penataan Barang Milik Negara (BMN) yang berada di lingkungan Polda Maluku dan Polres jajaran pada tahun anggaran 2025. PNO-12
28 Jan 2026, 18:13 WIT
Menko Yusril Tegaskan Komitmen Bangun Birokrasi Bersih melalui Zona Integritas WBK–WBBM
Papuanewsonline.com, Jakarta — Kementerian Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham
Imipas) secara resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Rabu
(28/1/2026).Pencanangan tersebut ditandai dengan penandatanganan pakta
integritas oleh Menteri Koordinator Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Wakil
Menteri Koordinator Otto Hasibuan, serta para Pimpinan Tinggi Madya di
lingkungan Kemenko Kumham Imipas. Langkah ini menjadi bagian penting dari
penguatan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.Dalam sambutannya, Menko Yusril menekankan bahwa pembangunan
zona integritas tidak boleh dipandang sebagai agenda seremonial semata,
melainkan harus diwujudkan sebagai komitmen nyata seluruh jajaran birokrasi
dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara bersih dan profesional.Ia juga menegaskan pentingnya konsistensi dan keteladanan
pimpinan sebagai kunci keberhasilan pembangunan zona integritas. Menurutnya,
birokrasi yang berintegritas hanya dapat terwujud apabila seluruh unsur
organisasi menjunjung tinggi nilai kejujuran, akuntabilitas, dan tanggung jawab
dalam pelayanan publik.Lebih lanjut, Yusril mengajak seluruh pegawai Kemenko Kumham
Imipas untuk menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas, serta menjadi
teladan dalam membangun sistem pemerintahan yang berwibawa, responsif, dan
berpihak pada kepentingan masyarakat.Pencanangan Zona Integritas ini juga mendapat apresiasi dari
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini
Widyantini. Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional
dan menjadi bagian dari implementasi Program Asta Cita Presiden dan Wakil
Presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.Apresiasi serupa disampaikan Ketua Ombudsman Republik
Indonesia Mokhammad Najih yang memandang pencanangan ini sebagai wujud
keseriusan instansi pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik
serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.Melalui pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM ini,
Kemenko Kumham Imipas diharapkan mampu mendorong perubahan budaya kerja yang
berkelanjutan, menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel,
serta memperkuat fondasi birokrasi yang bersih dan melayani.(GF)
28 Jan 2026, 16:24 WIT
Penemuan Mayat Sopir di Dalam Mobil Gegerkan Warga Sekitar SPBU Kilo 8 Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika — Warga di sekitar SPBU Kilo 8,
Kabupaten Mimika, Papua Tengah, digemparkan oleh penemuan seorang pria yang
ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah mobil pick up pada Rabu pagi
(28/1/2026).Korban diketahui merupakan seorang sopir yang ditemukan
tidak bernyawa di dalam mobil pick up bernomor polisi PA 8508 MR. Kondisi tubuh
korban dinilai tidak wajar dan langsung menarik perhatian warga yang berada di
sekitar lokasi kejadian.Berdasarkan video yang beredar di masyarakat, korban
terlihat terbaring di dalam kabin mobil dengan kondisi mulut membengkak serta
mengeluarkan darah dari bagian mulut dan hidung. Temuan tersebut menimbulkan
dugaan kuat bahwa kematian korban bukan disebabkan oleh faktor alami semata.Di dalam kendaraan, masih terlihat nasi bungkus yang
terletak di atas dashboard mobil. Keberadaan makanan tersebut mengindikasikan
bahwa korban diduga sempat beraktivitas atau makan sesaat sebelum ditemukan
meninggal dunia.Mobil pick up tersebut terparkir di depan SPBU yang saat itu
dalam kondisi ramai, dengan sejumlah kendaraan lain tengah mengantre untuk
pengisian bahan bakar minyak. Situasi tersebut sempat memicu kepanikan dan
perhatian pengendara yang melintas di lokasi.Aparat kepolisian segera mendatangi tempat kejadian perkara
untuk melakukan pengamanan lokasi serta pemeriksaan awal. Proses identifikasi
dan pengumpulan bukti dilakukan guna memastikan penyebab pasti kematian korban.Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih
melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait peristiwa tersebut. Belum ada
keterangan resmi mengenai identitas korban maupun dugaan penyebab kematiannya.Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat lokasi
kejadian berada di area publik yang padat aktivitas. Perkembangan penyelidikan
akan terus dipantau untuk memberikan kejelasan atas peristiwa yang mengejutkan
warga Mimika ini. Penulis: HendEditor: GF
28 Jan 2026, 16:21 WIT
Bupati Boven Digoel Dorong Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Papua–PNG
Papuanewsonline.com, Jakarta — Bupati Boven Digoel, Roni
Omba, S.IP, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Badan Nasional Pengelola
Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) guna membahas percepatan pembangunan di
wilayah perbatasan antara Kabupaten Boven Digoel dan Papua Nugini (PNG), Selasa
(27/1/2026).Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah aktif
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dalam memperjuangkan perhatian yang lebih
besar dari pemerintah pusat terhadap kondisi wilayah perbatasan yang selama ini
menghadapi tantangan pembangunan multidimensi.Dalam audiensi yang berlangsung di ruang Sekretaris BNPP RI,
Bupati Roni Omba didampingi jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
dan diterima langsung oleh Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman,
S.IK., M.H, M.Tropsla.Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk mengoordinasikan
berbagai program pembangunan strategis, sekaligus menyelaraskan kebijakan pusat
dan daerah agar pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan dapat berjalan
lebih terarah dan berkelanjutan.Bupati Boven Digoel menyampaikan sejumlah kebutuhan
prioritas daerah, terutama penguatan infrastruktur dasar di kawasan perbatasan,
peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi
masyarakat lokal, serta penguatan aspek keamanan dan perdamaian wilayah.Menurutnya, pembangunan di kawasan perbatasan tidak hanya
menyangkut aspek fisik, tetapi juga menyentuh langsung kualitas hidup
masyarakat yang menjadi garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia di
wilayah paling timur.Sekretaris BNPP RI menyambut baik kunjungan kerja tersebut
dan menyatakan komitmen BNPP RI untuk terus mendorong sinergi antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan kawasan
perbatasan.BNPP RI juga menegaskan dukungan berkelanjutan terhadap
berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
perbatasan sekaligus memperkuat ketahanan dan keamanan nasional di wilayah
strategis tersebut.Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret
dalam memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan BNPP
RI, sehingga pembangunan di kawasan perbatasan Papua dapat berjalan lebih
optimal, merata, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Penulis: HendEditor: GF
28 Jan 2026, 16:17 WIT
Polri Salurkan Bantuan Al-Qur’an kepada Pesantren Terdampak Banjir
Papuanewsonline.com, Meureudu – Polres Pidie Jaya melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan berupa Al-Qur’an dari Polri kepada sejumlah pesantren yang terdampak bencana banjir di wilayah hukum Polres Pidie Jaya, Senin, 26 Januari 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap pemulihan sarana pendidikan keagamaan pascabencana di Kabupaten Pidie Jaya.Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap di empat pesantren, yaitu Pesantren Sirajul Huda Al-Aziziyah Gampong Blang Awe Kecamatan Meureudu, Pesantren Madinattudiniyah Babul Munajah Gampong Jurong Binjee Kecamatan Jangka Buya, Pesantren Darul Mubaraqah Al Munawwarah Gampong Meuko Dayah Kecamatan Bandar Dua, serta Pesantren Al-Munawarah Pocut Imum Mukim Al-Aziziyah (DAPIMA) Gampong Blang Cut Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. Total bantuan yang disalurkan sebanyak 200 Al-Qur’an.Kapolres Pidie Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu secara langsung menyerahkan bantuan sebanyak 50 Al-Qur’an kepada Pesantren Sirajul Huda Al-Aziziyah. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Pidie Jaya Kompol Iswahyudi, Kasat Lantas Polres Pidie Jaya AKP Fefy Yunitasari, Kasi Humas Polres Pidie Jaya AKP Mahruzar Hariadi, Kapolsek Meureudu AKP Mustafa Kamal, KBO Sat Samapta IPDA Mustafa, serta personel Sat Samapta Polres Pidie Jaya dan Polsek Meureudu.Selanjutnya, Kasat Samapta Polres Pidie Jaya Iptu Ramli bersama Kapolsek Jangka Buya Iptu Mustafa dan personel melaksanakan penyerahan bantuan sebanyak 50 Al-Qur’an kepada Pesantren Madinattudiniyah Babul Munajah. Kegiatan tersebut turut dihadiri KBO Sat Samapta Polres Pidie Jaya IPDA Mustafa, Kanit Samapta Polsek Jangka Buya Aipda Rusdy, serta personel Sat Samapta Polres Pidie Jaya dan Polsek Jangka Buya.Di lokasi lainnya, Kasat Samapta Polres Pidie Jaya Iptu Ramli juga menyerahkan bantuan 50 Al-Qur’an kepada Pesantren Darul Mubaraqah Al Munawwarah Gampong Meuko Dayah Kecamatan Bandar Dua yang diterima langsung oleh pimpinan pesantren, Tgk. Busyairi. Kegiatan tersebut dihadiri KBO Sat Samapta IPDA Mustafa, personel Sat Samapta Polres Pidie Jaya, serta personel Polsek Bandar Dua.Selain itu, Polres Pidie Jaya turut menyalurkan bantuan 50 Al-Qur’an kepada Pesantren Al-Munawarah Pocut Imum Mukim Al-Aziziyah (DAPIMA) Gampong Blang Cut Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya sebagai bagian dari upaya mendukung pemulihan sarana pendidikan keagamaan pascabencana banjir.Kapolres Pidie Jaya melalui Kasi Humas AKP Mahruzar Hariadi menyampaikan bahwa kegiatan penyaluran bantuan ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan sarana pembelajaran Al-Qur’an bagi para santri serta mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat.“Polri akan terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk mendukung keberlangsungan pendidikan keagamaan agar dapat kembali berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif,” pungkasnya. PNO-12
28 Jan 2026, 13:20 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
