Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Kapolda Maluku Dukung Groundbreaking Pasar Waterfront Batu Merah, Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menghadiri groundbreaking pembangunan Pasar Batu Merah Waterfront City di kawasan pesisir Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Rabu (8/4/2026).Proyek ini menjadi langkah strategis dalam penataan kawasan pesisir sekaligus penguatan ekonomi masyarakat berbasis pasar modern yang terintegrasi.Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Maluku, Wali Kota Ambon, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat dan warga setempat yang menyambut pembangunan dengan antusias.Wali Kota Ambon dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan pasar ini merupakan bagian dari penataan terpadu kawasan pesisir, khususnya dari Mardika hingga Batu Merah.“Kawasan ini dirancang secara terintegrasi agar pemanfaatan ruang pesisir lebih optimal, termasuk menghadirkan pasar yang tertata dan representatif,” ujarnya.Menurutnya, proyek ini juga menjadi solusi penertiban lapak liar sekaligus menciptakan lingkungan kota yang lebih bersih, tertib, dan nyaman.Sementara itu, Gubernur Maluku menekankan bahwa Pasar Batu Merah Waterfront City diharapkan menjadi ikon baru daerah yang modern dan dikelola secara profesional.“Pasar ini harus menjadi salah satu yang terbaik di Maluku, dengan penataan yang baik serta pengelolaan yang profesional,” tegasnya.Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan tersebut sebagai bagian dari percepatan kemajuan daerah.Ia menegaskan, stabilitas keamanan menjadi faktor kunci dalam menjamin kelancaran pembangunan dan investasi.“Kami mendukung penuh setiap program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keamanan yang kondusif menjadi fondasi agar proyek ini berjalan lancar dan memberi manfaat maksimal,” tegas Kapolda.Kapolda juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga situasi kamtibmas selama proses pembangunan berlangsung.“Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sangat penting agar pembangunan ini berjalan sesuai rencana dan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat,” tambahnya.Groundbreaking ditandai dengan pemancangan tiang pertama oleh Gubernur Maluku, didahului prosesi adat sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal.Pembangunan Pasar Batu Merah Waterfront City diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru di Kota Ambon, sekaligus memperkuat posisi Maluku sebagai salah satu pusat pengembangan kawasan pesisir di Indonesia timur.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. PNO-12
10 Apr 2026, 18:06 WIT
DAU Nduga Terlambat, KPPN Tegaskan Januari Sudah Cair 25% Sedangkan Maret Tertunda
Papuanewsonline.com, Nduga - Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) merespons pernyataan Bupati Nduga, Yoas Beon, yang menyebut Dana
Alokasi Umum (DAU) triwulan Januari-Maret belum masuk ke kas daerah. KPPN
menjelaskan bahwa untuk Januari, DAU sudah ditransfer, meski baru 25% dari
total yang seharusnya diterima.Bendahara KPPN, Firman, menjelaskan bahwa keterlambatan
penyaluran DAU Maret disebabkan oleh belum dipenuhinya syarat pencairan dana,
yaitu penyampaian laporan dari Pemerintah Kabupaten Nduga."Untuk bulan Maret, terjadi keterlambatan penyaluran
DAU karena Pemerintah Kabupaten Nduga belum memenuhi syarat pencairan dana,
yaitu penyampaian laporan," kata Firman dalam wawancara dengan media
papuanewsonline via WhatsApp, Rabu (9/4/2026).Bukti pernyataan Hoax Dari Bupati ndugaDugaan pernyataan hoax yang diucapkan Yoas Beon terhadap
masyarakat terjadi dalam pertemuan bersama di Kabupaten Nduga pada Sabtu
(21/3/2026).Yang dikatakan Bupati berkaitan tentang pencairan anggaran
APBD Kabupaten Nduga Triwulan satu yang belum masuk ke Kas Daerah, dalam hal
ini belum dicairakan, sehingga menghambat pelaksanaan program yang bersentuhan
langsung dengan masyarakat di Kabupaten Nduga.Apa yang dikatakan Bupati Yoas Beon tidak sesuai kenyataan,
karena setelah pertemuan itu, ada beberapa masyarakat yang memperoleh informasi
kalau dana APBD Triwulan satu telah dicairkan dan sudah digunakan.Hal ini memicu reaksi Masyarakat Nduga yang merasa “ditipu”
oleh Bupati Yoas Beon.Firman menambahkan bahwa mekanisme transfer DAU ke daerah
memiliki prosedur administratif yang harus dipenuhi. Jika ada keterlambatan
pelaporan, penyaluran dana bisa tertunda.Terkait tuduhan penyelewengan dana, KPPN menyerahkan
penyelidikan kepada aparat pengawas atau penegak hukum. Pernyataan Bupati Nduga
yang menyebut DAU belum masuk perlu klarifikasi lebih lanjut untuk menghindari
kesalahpahaman.Warga Nduga, Mias, berharap pemerintah daerah dapat
meningkatkan transparansi dalam pengelolaan DAU. "Kami ingin mengetahui
secara jelas alur penyaluran dana, mulai dari transfer oleh pemerintah pusat
hingga penggunaannya di tingkat daerah," tutup. Penulis: Hend
Editor: GF
09 Apr 2026, 22:14 WIT
Stok gas LPG 12 Kg Kosong, Warga Timika Antre Panjang Meski Sudah Diumumkan
Papuanewsonline.com, Timika – Ketersediaan gas LPG ukuran 12
kilogram (kg) kembali mengalami kelangkaan di Kota Timika, Kabupaten Mimika,
pada Kamis (9/4/26). Kondisi ini memicu antrean panjang ratusan warga di Agen
Bosowa yang terletak di Jalan Yos Sudarso, dekat RSUD Mimika, meskipun pihak
agen telah memasang pemberitahuan bahwa stok sedang kosong.Berdasarkan pantauan di lapangan, warga mulai berdatangan
dan mengantre sejak pukul 06.00 WIT. Antrean terlihat mengular cukup panjang di
depan gerbang agen. Di pintu masuk, terpasang pduk besar yang bertuliskan
permohonan maaf serta informasi bahwa tabung 12 kg sedang kosong dengan
estimasi kedatangan pasokan baru pada tanggal 14 April 2026.Hingga berita ini rilis, pihak manajemen agen belum dapat
memberikan keterangan resmi terkait penyebab terhentinya pasokan tersebut. Meski stok langka, hingga saat ini harga jual LPG 12 kg di
pasaran masih tercatat normal, yaitu berkisar Rp 350.000 per tabung dan belum
terjadi kenaikan yang signifikan.Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran dan kesulitan
bagi masyarakat yang sangat bergantung pada gas untuk kebutuhan sehari-hari. Warga berharap distribusi dari pusat segera lancar kembali
agar kebutuhan pokok ini dapat terpenuhi tanpa harus menunggu terlalu lama. Penulis: Jid
Editor: GF
09 Apr 2026, 15:51 WIT
Polwan Tanimbar Edukasi TPKS dan Tertib Lalu Lintas ke Anak Usia Dini
Papuanewsonline.com, Tanimbar - Sebanyak 60 siswa TK Anggrek Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mendapat edukasi pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan tertib berlalu lintas dari Polisi Wanita (Polwan) Polres Kepulauan Tanimbar, Rabu (8/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polri memperkuat perlindungan anak sejak usia dini.Kegiatan yang berlangsung pukul 09.45 hingga 11.00 WIT di TK Anggrek Saumlaki ini dipimpin oleh personel Polwan dengan menghadirkan pemateri IPDA Eva Sagala dan BRIPDA Maryana Luturmas, S.H.Sosialisasi diikuti antusias oleh puluhan siswa, didampingi Kepala Sekolah Rachel Ongirwal dan para guru. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman dasar terkait TPKS, pengenalan bagian tubuh pribadi yang harus dilindungi, hingga keberanian anak untuk menolak dan melaporkan tindakan tidak pantas.Selain itu, anak-anak juga dibekali edukasi tertib berlalu lintas, seperti cara berjalan kaki yang aman, menyeberang jalan, serta pengenalan rambu-rambu dasar lalu lintas.Kegiatan dikemas secara interaktif melalui lagu edukatif “Menjaga Diri” dan “Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas”, sesi tanya jawab, serta pemberian cendera mata guna meningkatkan daya serap anak.Karo SDM Polda Maluku selaku Pembina Harian Polwan Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaedi, menegaskan bahwa edukasi sejak usia dini merupakan langkah strategis dalam mencegah kekerasan terhadap anak.“Polwan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi humanis kepada anak-anak. Melalui pendekatan yang ramah, kita tanamkan keberanian untuk melindungi diri sekaligus membangun kesadaran hukum sejak dini,” ujarnya.Ia juga menambahkan bahwa pengenalan disiplin berlalu lintas sejak usia dini menjadi investasi jangka panjang dalam membentuk generasi yang patuh hukum.“Ini bukan sekadar sosialisasi, tetapi bagian dari upaya membangun budaya tertib dan aman di tengah masyarakat, dimulai dari anak-anak,” tegasnya.Program ini menjadi wujud konkret implementasi peran Polri sebagai pelindung masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap kasus kekerasan seksual dan keselamatan lalu lintas, pendekatan edukatif berbasis sekolah dinilai efektif dalam membangun kesadaran sejak dini.Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar, serta mendapat respons positif dari pihak sekolah dan peserta.Melalui kegiatan ini, Polwan Polres Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, sekaligus memperkuat budaya disiplin dan kepatuhan hukum sejak usia dini di Maluku. PNO-12
09 Apr 2026, 15:43 WIT
Kokurikuler Day 2026 SATP Meriah, Panggung Bakat dan Karakter Siswa Papua
Papuanewsonline.com, Timika – Sekolah Asrama Taruna Papua
(SATP) yang dikelola YPMAK kembali menggelar acara tahunan Kokurikuler Day 2026
yang berlangsung meriah, Kamis (9/4/26). Kegiatan yang mengusung tema
"Karya Nusantara: Kreativitas Anak Bangsa" ini digelar selama dua
hari sebagai wadah aktualisasi diri dan pembentukan karakter bagi para siswa.Kepala SATP, Sonianto Kuddi, menyampaikan bahwa acara ini
dipersiapkan sejak sebulan lalu dengan berbagai pertunjukan menarik. "Ini adalah honai prestasi bagi anak-anak Amungme,
Kamoro, dan suku kerabat. Kami bangun pembelajaran yang mendalam, menyenangkan,
dan tidak monoton di dalam kelas," ujarnya. Beragam tampilan ditampilkan mulai dari drama, tari
nusantara, kuliner khas, hingga karya tulis ilmiah yang mengangkat kearifan
lokal.Wakasek Kurikulum, Dewa Komang Tri Mahayana, menambahkan
bahwa seluruh kegiatan dirancang terintegrasi dengan mata pelajaran seperti
Seni Budaya dan Pendidikan Pancasila. Pembagian tugas disesuaikan dengan jenjang kelas, mulai dari
kelas II hingga VI, masing-masing memiliki fokus karya yang unik dan edukatif.Sementara itu, Wakil Kepala Perwakilan Yayasan Pendidikan
Lokon, Oktavianus Viktor Rori, memberikan apresiasi tinggi. Menurutnya,
kegiatan ini sejalan dengan visi lembaga untuk mencerdaskan generasi muda
melalui pendidikan yang unggul, kreatif, dan inovatif. Acara ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan dapat dikemas
secara menarik sekaligus menjunjung tinggi nilai budaya dan karakter bangsa. Penulis: Jid
Editor: GF
09 Apr 2026, 15:48 WIT
DAP Meepago Sikapi Freeport, Eltinus Omaleng: Enam Gubernur dan Tujuh Wilayah Adat
Papuanewsonline.com, Jayapura – Forum Pleno I Dewan Adat
Wilayah Meepago yang dipimpin oleh Ketua Dewan Adat Papua Representasi wilayah
Adat Meepago, Eltinus Omaleng, Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago, Wolter Belau,
Ketua I Dewan Adat Papua, Yakonias Wabrar dan Wakil Sekjen Dewan Adat Papua.Eltinus Omaleng mengeluarkan pernyataan sikap tegas. Mereka
menolak dan mendesak penghentian sementara seluruh operasi PT Freeport
Indonesia hingga perusahaan mampu memberikan manfaat yang adil dan
berkelanjutan. Selain itu, mereka juga menuntut evaluasi total Kontrak
Karya serta menolak keras rencana eksploitasi di Blok Wabu, Intan Jaya, yang
dinilai memicu konflik dan kekerasan.Pernyataan sikap ini merupakan hasil pembahasan dalam Forum
Pleno I Dewan Adat Wilayah Meepago, yang diselenggerakan di Abepura, Kota
Jayapura, Papua pada 7-8 April 2026. Eltinus menyoroti kurangnya transparansi
pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk skema perdagangan
karbon. "Eksploitasi tanpa persetujuan adat adalah pelanggaran
konstitusi. Negara hadir bukan sebagai alat kekuasaan semata, tapi pelindung
hak rakyat," tegas Eltinus. Ia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera
menarik seluruh pasukan non-organik dari wilayah adat guna memulihkan rasa aman
dan menghentikan pelanggaran HAM.Terkait Freeport yang sudah beroperasi 59 tahun, Eltinus
menuntut ruang kepemimpinan strategis bagi putra daerah, termasuk posisi
Direktur Utama. Ia juga mempertanyakan nasib 37 persen saham yang masih
dikuasai asing, dan meminta agar bagian tersebut dapat dimiliki masyarakat
adat. "Jika keadilan ini tidak terjawab, kami akan
memperjuangkannya hingga tingkat internasional," ujarnya. Pertemuan besar rencananya digelar 10 Mei 2026 di Mimika
dengan melibatkan enam gubernur dan tujuh wilayah adat.Dukungan penuh datang dari seluruh elemen. Ketua Dewan Adat
Wilayah Meepago, Wolter Belau, menegaskan pemilik ulayat siap mengambil langkah
radikal jika dialog gagal.Sementara perwakilan DAP, Yakobias Wabrar, memastikan tujuh
wilayah adat bersatu dan menunjuk Eltinus sebagai koordinator perjuangan. Mereka berharap para kepala daerah juga menunjukkan komitmen
kuat demi masa depan anak cucu Papua. Penulis: Jid
Editor: GF
09 Apr 2026, 15:45 WIT
Seleksi Akpol 2026, Biddokkes Polda Maluku Gelar Rikkes Tahap I Berbasis Prinsip BETAH
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku memperketat proses seleksi Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) 2026 dengan mengedepankan prinsip bersih, transparan, dan akuntabel. Tahapan pemeriksaan kesehatan (rikkes) tahap I digelar Biddokkes Polda Maluku, Rabu (8/4/2026).Kegiatan yang berlangsung di Kantor Biddokkes Polda Maluku ini merupakan bagian dari rangkaian seleksi penerimaan anggota Polri terpadu tingkat Panitia Daerah (Panda).Pelaksanaan rikkes dipimpin Kabid Dokkes Polda Maluku Kombes Pol. dr. Muhammad Faizal Zulkarnaen, Sp.KF., M.H.Kes., M.A.R.S. selaku Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan, melibatkan panitia dari Biro SDM serta pengawas internal dari Itwasda dan Bidpropam.Dalam arahannya, Kabid Dokkes menegaskan seluruh tahapan seleksi wajib berpedoman pada prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) serta dilakukan secara profesional dan objektif.“Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan secara teliti dan objektif untuk memastikan hanya peserta yang memenuhi standar yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya,” ujarnya.Berdasarkan data panitia, sebanyak 65 peserta mengikuti rikkes tahap I, terdiri dari calon Taruna dan Taruni. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari 71 pendaftar awal, setelah 6 peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat pada tahap pemeriksaan administrasi awal.Adapun materi pemeriksaan meliputi:* Antropometri (postur tubuh);* Tinggi dan berat badan;* Pemeriksaan THT, mata, gigi, dan tekanan darah;* Pemeriksaan fisik umum.Kehadiran pengawas internal dari Itwasda dan Bidpropam memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur serta bebas dari praktik kecurangan.Tahapan ini menjadi bagian dari komitmen Polri secara nasional dalam mewujudkan sistem rekrutmen anggota yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. PNO-12
09 Apr 2026, 15:36 WIT
Polisi Bongkar Praktik BBM Oplosan di Ambon, Tiga Tersangka Berhasil Ditangkap
Papuanewsonline.com, Ambon - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku mengungkap praktik pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) serta penyalahgunaan distribusi BBM subsidi di Kota Ambon. Dalam pengungkapan yang dilakukan pada Selasa, 7 April 2026, polisi mengamankan tiga orang tersangka.Ketiga tersangka masing-masing berinisial MM (46), NM (25), dan H (23). Mereka diamankan di sebuah kios di Jalan Kapaha, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, sekitar pukul 07.30 WIT.Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Kombes Pol Piter Yanotama, SH, S.I.K., M.H yang didampingi oleh Kabud Humas Pokda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K menjelaskan, para tersangka diduga melakukan pengoplosan BBM jenis solar dengan mencampurkan minyak tanah, serta menyalahgunakan distribusi BBM subsidi jenis Pertalite untuk diperjualbelikan kembali.“Para pelaku membeli BBM secara bertahap, kemudian melakukan pencampuran untuk menghasilkan solar oplosan. Selain itu, BBM subsidi jenis Pertalite dibeli dari SPBU dan disalurkan kembali secara ilegal dengan harga lebih tinggi,” jelasnya.Berdasarkan hasil pemeriksaan, praktik ilegal tersebut diketahui telah berlangsung cukup lama.“Dari pengakuan para tersangka, kegiatan pengoplosan BBM ini telah dijalankan kurang lebih selama satu tahun,” ungkap Dirreskrimsus.Dalam praktiknya, tersangka mencampur minyak tanah dan solar dengan perbandingan tertentu di dalam drum berkapasitas 200 liter. BBM oplosan tersebut kemudian ditampung dan rencananya akan dipasarkan kepada kapal-kapal nelayan.Dirreskrimsus mengungkapkan, BBM oplosan tersebut dijual dengan harga di bawah harga eceran tertinggi (HET).“BBM hasil oplosan ini rencananya dijual kepada kapal-kapal nelayan dengan harga sekitar Rp11.000 per liter, sehingga terlihat lebih murah dan menarik bagi pembeli,” ungkapnya.Namun demikian, ia menegaskan bahwa harga murah tersebut justru berisiko tinggi terhadap keselamatan dan operasional mesin.“Kami mengimbau masyarakat, khususnya para nelayan, agar tidak tergiur dengan harga murah BBM ilegal. BBM oplosan sangat berbahaya dan dapat merusak mesin, bahkan berpotensi menimbulkan risiko keselamatan,” tegasnya.Selain itu, BBM subsidi jenis Pertalite juga disalahgunakan dengan cara ditampung menggunakan jeriken, kemudian dijual kembali dalam kemasan botol dengan harga di atas ketentuan.Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya ribuan liter BBM yang tersimpan dalam drum dan jeriken, mesin pompa, selang, kendaraan operasional, serta dokumen pendukung lainnya.Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana di bidang minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diperbarui, dengan ancaman hukuman pidana penjara.Dirreskrimsus Polda Maluku menegaskan komitmen kepolisian untuk menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan BBM.“Kami tidak akan mentolerir praktik ilegal seperti pengoplosan maupun distribusi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Ini merugikan negara dan berpotensi membahayakan masyarakat,” tegasnya.Ia menambahkan, pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari upaya menjaga distribusi energi agar tetap sesuai dengan ketentuan pemerintah.“Kami akan terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari subsidi pemerintah,” ujarnya.Polda Maluku juga mengimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan distribusi BBM.“Kami mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan BBM di lingkungan sekitar. Peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga distribusi energi yang adil dan tepat sasaran,” pungkasnya.Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan Polda Maluku dalam memberantas praktik mafia BBM serta memastikan ketersediaan dan distribusi energi berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peruntukan. PNO-12
09 Apr 2026, 15:24 WIT
Tingkatkan Kesejahteraan Anggota, Kapolda Maluku Gandeng ASABRI Perkuat Jaminan Sosial
Papuanewsonline.com Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto membahas penguatan perlindungan jaminan sosial bagi anggota Polri bersama PT ASABRI (Persero) Cabang Ambon, menyusul tingginya risiko kecelakaan yang dialami personel saat bertugas.Pembahasan tersebut berlangsung dalam audiensi antara Kapolda Maluku dan Kepala Kantor Cabang PT ASABRI (Persero) Ambon di Ruang Tamu Kapolda Maluku, Selasa (7/4/2026) pukul 10.15 WIT.Pertemuan ini dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Maluku, di antaranya Karo SDM, Kabid Humas, dan Kabid Keuangan, serta jajaran PT ASABRI Cabang Ambon yang dipimpin Kepala Cabang Dimas Wira Yudhistira.Dalam audiensi tersebut, Kapolda Maluku menyoroti masih tingginya risiko yang dihadapi anggota di lapangan, termasuk kecelakaan saat menjalankan tugas.“Kami melihat masih banyak anggota yang mengalami kecelakaan saat bertugas. Karena itu, perlindungan melalui jaminan sosial menjadi sangat penting,” ujar Kapolda.Ia juga meminta agar berbagai program dan fasilitas ASABRI dapat disosialisasikan secara maksimal kepada seluruh anggota Polda Maluku, sehingga hak-hak personel dapat terpenuhi secara optimal.“Kami berharap seluruh anggota memahami manfaat dan fasilitas yang tersedia, mulai dari perlindungan kecelakaan kerja hingga program kesejahteraan lainnya,” katanya.Sementara itu, Kepala Kantor Cabang PT ASABRI Ambon Dimas Wira Yudhistira memaparkan sejumlah program unggulan, antara lain jaminan kecelakaan kerja, perlindungan saat sakit maupun gugur dalam tugas, hingga manfaat bagi pensiunan.Ia juga menjelaskan bahwa ASABRI memberikan jaminan perawatan medis, baik rawat jalan maupun rawat inap, bagi anggota yang mengalami kecelakaan saat bertugas hingga dinyatakan sembuh.Selain itu, ASABRI menyediakan program pembiayaan uang muka perumahan bagi anggota Polri dan ASN, dengan nilai bantuan yang disesuaikan dengan jenjang kepangkatan.Pihak ASABRI juga mengusulkan agar sosialisasi program dilakukan secara berkala kepada seluruh personel Polda Maluku guna meningkatkan pemahaman terhadap manfaat jaminan sosial.Kapolda Maluku menyambut baik usulan tersebut dan menegaskan pentingnya sinergi antara Polri dan ASABRI dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.“Sinergi ini harus terus diperkuat agar seluruh anggota merasa terlindungi, baik saat bertugas maupun setelah purna tugas,” tegasnya.Audiensi ditutup dengan penyerahan cenderamata dan plakat sebagai simbol kerja sama, serta berlangsung dalam situasi aman dan kondusif. PNO-12
09 Apr 2026, 15:03 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
