logo-website
Sabtu, 28 Mar 2026,  WIT
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Manifes Fiktif, SPBY Ganda, dan Uang Negara Rp 1,9 M di Dana Hibah Pilkada KPU Mimika Terkuak MIMIKA, Tualnews.com – Fakta demi fakta hasil pemeriksaan atas penggunaan Dana Hibah Pilkada di KPU Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah,  membuka potensi skandal serius dalam tata kelola keuangan negara.Mulai dari pelaksana perjalanan dinas yang tak tercatat dalam manifes maskapai, hingga penerbitan dan pencairan SPBY ganda senilai1,9 Miliar Untuk Bukti Pengeluaran Yang SamaHal ini tertuang dalam LHP BPK RI yang dimiliki media ini, Rabu ( 25 / 2 ).Temuan ini bukan sekadar kesalahan administrasi. Ini menyentuh inti akuntabilitas pengelolaan dana publik.11 Nama Tak Ada di Manifes MaskapaiHasil konfirmasi kepada PT API Bandar Udara Sentani, UPBU Douw Aturure Nabire, dan UPBU Mozes Kilangin menunjukkan 11 pelaksana kegiatan tidak terdaftar dalam manifes penumpang maskapai penerbangan.Ironisnya, para pelaksana perjalanan dinas tersebut telah menerima uang perjalanan dinas. Namun bukti pertanggungjawaban yang mereka serahkan tidak sesuai dengan Surat Tugas, SPPD, maupun dokumen perjalanan yang sah.Mereka kini menyatakan bersedia mengembalikan dana ke kas negara.Tetapi publik tentu bertanya, apakah ini sekadar kekeliruan administratif atau indikasi manipulasi sistematis? SPBY Ganda Rp1,9 Miliar: Dibayar Dua Kali Untuk Bukti Yang SamaLebih mengejutkan lagi, hasil uji petik atas penerbitan dan pencairan Surat Perintah Bayar (SPBY) menunjukkan adanya 14 SPBY ganda untuk bukti pengeluaran yang sama dengan total nilai fantastis,  Rp 1.911.523.600,00.Artinya, bukti yang sudah dibayar  dibayarkan kembali. Dana yang terlanjur cair tersebut digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dan belanja rutin. Dari total tersebut, baru Rp 1,456 miliar yang dipertanggungjawabkan. Masih ada Rp 455.247.200,00,  yang belum didukung bukti pertanggungjawaban.Lebih parah lagi, pengeluaran tersebut belum dicatat dalam BKU dan belum disahkan melalui aplikasi SAKTI. Dana Dipakai Sejak Januari, Disahkan OktoberFakta lainnya menunjukkan penggunaan dana hibah sudah berlangsung sejak Januari 2024, namun pengesahan belanja melalui SAKTI baru dilakukan Oktober 2024. SPBY diterbitkan mulai 26 Agustus 2024, setelah dana hibah masuk DIPA melalui Revisi ke-8.Artinya, ada rentang waktu panjang di mana dana sudah digunakan, tetapi belum teradministrasi secara formal dalam sistem negara. SPBY diterbitkan berdasarkan BKU manual, bukan berdasarkan waktu pembayaran sebenarnya. Kondisi ini membuka celah kekacauan administrasi  bahkan potensi penyimpangan.Dalih “Kelalaian”, Tapi Undang-Undang Bicara TegasPPK dan Bendahara Pengeluaran menyatakan penerbitan SPBY ganda terjadi karena kelalaian, dipicu keterlambatan input pengesahan di SAKTI serta ketidaktertiban penatausahaan dokumen. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak mengenal istilah “lalai tanpa konsekuensi”. Pasal 18 ayat (3) menegaskan bahwa pejabat yang mengesahkan dokumen bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibatnya. Pasal 59 ayat (2) bahkan menyebutkan bahwa pejabat yang karena kelalaiannya merugikan keuangan negara wajib mengganti kerugian tersebut. Demikian pula PP Nomor 45 Tahun 2013 junto PP Nomor 50 Tahun 2018 secara jelas menegaskan tanggung jawab pribadi dan fungsional bendahara atas uang yang dikelolanya. Pertanyaannya kini bukan lagi soal, kelalaian, Tetapi apakah unsur kerugian negara sudah terpenuhi?, dan apakah mekanisme pengembalian cukup untuk menghentikan proses hukum? 439 SPBY Diterbitkan, Pengawasan Di Mana?Dalam penggunaan Dana Hibah Pilkada, KPU Mimika menerbitkan 439 SPBY. Dari ratusan dokumen tersebut, ditemukan 14 yang ganda. Angka ini mengindikasikan lemahnya sistem pengendalian internal. Padahal regulasi mewajibkan KPA melakukan pengujian tagihan, supervisi, dan pengawasan atas dokumen dan transaksi anggaran.Jika bukti yang sama bisa dibayar dua kali, maka yang dipertaruhkan bukan hanya angka miliaran rupiah, tetapi kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri. Pengembalian dana memang langkah awal. Namun dalam tata kelola keuangan negara, pengembalian tidak otomatis menghapus tanggung jawab hukum. Penulis.  : Nerius Rahabav 25 Feb 2026, 15:41 WIT
Aliansi Peduli Pengusaha OAP Tanggapi Penyerahan DPA SKPD Mimika 2026 Papuanewsonline.com, Mimika – Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) Mimika menyambut penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2026 oleh Pemerintah Kabupaten Mimika. Namun Aliansi menegaskan bahwa pernyataan Bupati terkait adanya proyek arahan harus dibuktikan melalui praktik yang transparan dan adil dalam pelaksanaan proyek. (25/2/26)Aliansi menilai bahwa komitmen administrasi harus diikuti dengan perlindungan nyata terhadap pengusaha Orang Asli Papua agar kebijakan afirmatif benar-benar berdampak pada ekonomi masyarakat lokal.Perwakilan Aliansi menyampaikan bahwa percepatan penyerahan DPA merupakan langkah positif, tetapi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek harus dikuatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan nama perusahaan OAP tanpa keterlibatan nyata.“Kami mendukung transparansi anggaran. Namun yang lebih penting adalah memastikan bahwa pengusaha OAP benar-benar diberi ruang untuk bekerja, bukan sekadar dicantumkan namanya dalam dokumen,” tegas perwakilan Aliansi OAP Mimika.Sikap dan Harapan Aliansi:- Mendorong transparansi penuh dalam proses tender dan pelaksanaan proyek APBD 2026.- Memastikan implementasi kebijakan afirmatif bagi OAP berjalan sesuai semangat Perpres 108 Tahun 2025.- Mengajak DPRD, lembaga adat, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan anggaran.- Menolak praktik penyalahgunaan nama perusahaan OAP dalam bentuk apa pun.Aliansi Peduli Pengusaha OAP Mimika menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah daerah dalam menjaga integritas pelaksanaan APBD 2026.“Pembangunan di Mimika harus memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua. Transparansi dan keadilan adalah kunci,” tutup pernyataan Aliansi. Penulis: Jid Editor: GF 25 Feb 2026, 12:48 WIT
Aliansi Pengusaha OAP Mimika Soroti Dugaan “Pinjam Bendera”, Tegaskan Penerapan Perpres 108/2025 Papuanewsonline.com, Mimika – Aliansi Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) Kabupaten Mimika menyoroti dugaan praktik “pinjam bendera” dalam pelaksanaan proyek pemerintah di wilayah Mimika. Aliansi menegaskan bahwa implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2025 tidak boleh disalahgunakan oleh pihak non-OAP tanpa keterlibatan nyata memanfaatkan akses bisnis bagi orang Asli Papua. (25/2/26)Perpres 108 Tahun 2025 secara tegas memberikan prioritas dan afirmasi kepada pelaku usaha OAP dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Papua. Namun, Aliansi menilai masih terdapat praktik penggunaan nama perusahaan OAP oleh pihak non-OAP tanpa keterlibatan nyata dalam pelaksanaan pekerjaan.Ketua Aliansi Pengusaha OAP Mimika, Emus Kogoya, menegaskan bahwa praktik pinjam bendera merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat Otonomi Khusus dan pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua.“Kami tidak akan tinggal diam jika hak pengusaha asli Papua dirampas dengan cara-cara tidak bermartabat. Perpres 108/2025 dibuat untuk mengangkat OAP, bukan untuk dijadikan tameng oleh pihak luar,” tegas Emus Kogoya.Sekretaris Aliansi, Aji, menyampaikan bahwa praktik pinjam bendera tidak hanya merugikan pengusaha OAP secara ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadaan pemerintah.“Kalau yang kerja bukan OAP, tapi yang dipakai namanya OAP, itu saja saja membohongi masyarakat. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, ini soal harga diri dan keadilan,” ujar Aji.Perwakilan Aliansi, Faya, menyatakan bahwa generasi muda pengusaha OAP di Mimika ingin bersaing secara profesional dan bermartabat.“Kami mampu. Kami bisa belajar dan berkembang. Tapi jangan hak kami diambil dengan cara pinjam nama. Ini bukan hanya masalah pengusaha dan pemerintah di Papua sendiri,” kata Faya.Empat Sikap Tegas Aliansi OAP Mimika:- Mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperketat validasi administrasi dan verifikasi faktual perusahaan OAP dalam setiap proses pengadaan.- Meminta dilibatkan secara resmi dalam tim verifikasi dan pengawasan untuk memastikan perusahaan OAP benar-benar aktif dan dikelola langsung oleh OAP.- Membentuk database resmi dan terverifikasi pengusaha OAP Mimika sebagai bentuk transparansi dan dukungan terhadap data kelola pengadaan yang bersih.- Mewajibkan seluruh anggota Aliansi menandatangani pakta integritas untuk menolak praktik pinjam bendera dalam bentuk apa pun.Aliansi menegaskan bahwa sikap ini bukan bentuk penolakan terhadap investasi atau kerja sama dengan pihak luar, melainkan upaya menjaga integritas kebijakan afirmasi agar tepat sasaran.“Pembangunan di Mimika harus berdiri di atas kejujuran. Kalau sistemnya bersih, pengusaha tidak perlu jadi penonton di tanahnya sendiri,” tutup Emus Kogoya. Penulis: Jid Editor: GF 25 Feb 2026, 12:36 WIT
Tiba di Amman, Prabowo Disambut Pengawalan Jet Tempur F-16 dan Putra Mahkota Yordania Papuanewsonline.com, Amman — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melanjutkan rangkaian lawatan kenegaraannya ke Yordania dan tiba di Amman pada Selasa (24/2) pukul 20.00 waktu setempat atau pukul 00.00 WIB. Kedatangan Presiden menjadi bagian penting dari upaya memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Yordania Hasyimiah.Sebelum pesawat kepresidenan mendarat, rombongan Presiden mendapatkan pengawalan udara dari jet tempur F-16 milik Angkatan Udara Kerajaan Yordania Hasyimiah. Pengawalan tersebut menjadi simbol persahabatan dan bentuk penghormatan tinggi antarnegara yang memiliki hubungan diplomatik erat.Sambutan kehormatan ini mengingatkan pada momen serupa ketika Raja Abdullah II ibn Al Hussein berkunjung ke Indonesia pada November 2025 lalu. Saat itu, pengawalan udara diberikan oleh tujuh pesawat tempur F-16 dan tiga pesawat tempur T-50 milik TNI Angkatan Udara sebagai bentuk resiprositas diplomatik dan penghormatan setara.Setelah mendarat di Bandara Militer Marka, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Putra Mahkota Kerajaan Yordania Hasyimiah, Al Hussein bin Abdullah II, bersama pasukan kehormatan. Prosesi penyambutan berlangsung tertib, penuh wibawa, sekaligus mencerminkan kedekatan hubungan kedua negara.Turut hadir dalam penyambutan tersebut Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania Hasyimiah, Ade Padmo Sarwono, serta Atase Pertahanan RI untuk Kerajaan Yordania Hasyimiah, Kolonel Laut (P) Dafris D. Syahruddin. Kehadiran para pejabat diplomatik dan militer ini menegaskan pentingnya kunjungan tersebut dalam konteks kerja sama strategis.Rangkaian prosesi di bandara berlangsung hangat dan khidmat. Momen ini menjadi simbol komitmen bersama Indonesia dan Yordania untuk terus memperkuat kolaborasi di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pertahanan, pertanian, hingga isu-isu strategis di kawasan Timur Tengah.Dalam kunjungan kerja resmi kenegaraan ini, Presiden Prabowo turut didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran para menteri menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong capaian konkret dari setiap agenda pertemuan bilateral.Dari bandara, Presiden Prabowo langsung menuju hotel tempatnya bermalam di Amman. Pada agenda keesokan harinya, Presiden dijadwalkan melakukan pertemuan resmi dengan Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Raja Abdullah II ibn Al Hussein, guna membahas penguatan kemitraan strategis yang telah terjalin selama puluhan tahun. (GF) 25 Feb 2026, 12:31 WIT
Suasana Hangat di Amman: Momen Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Mahasiswi Indonesia Papuanewsonline.com, Amman — Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Amman, Yordania, Selasa (24/2) malam waktu setempat, diwarnai suasana riang dan penuh keakraban. Di tengah sambutan hangat para mahasiswa Indonesia, terselip satu momen spontan yang mencuri perhatian dan meninggalkan kesan mendalam.Peristiwa tersebut bermula ketika Presiden menyalami dan menghampiri deretan mahasiswa serta mahasiswi yang telah menunggu di lobi hotel. Di tengah riuh sambutan, terdengar gumaman seorang mahasiswi yang menyebut dirinya sedang berulang tahun. Presiden yang berada tepat di hadapannya pun sigap merespons.“siapa yang ulang tahun?” tanya PrabowoPertanyaan itu langsung disambut antusias oleh seorang mahasiswi yang mendapat kesempatan berbicara langsung di hadapan Presiden. Dengan penuh semangat, ia mengaku bahwa dirinya lah yang sedang berbahagia di hari tersebut.“Aku, Pak,” jawabnya.Mendengar jawaban itu, Presiden menghentikan langkahnya. Ia berdiri tepat di hadapan mahasiswi berkerudung cokelat muda tersebut dan kembali melontarkan pertanyaan sederhana yang membuat suasana semakin hangat.“Siapa namamu?” tanya Prabowo“Lulu, Pak,” jawab mahasiswi tersebut dengan gembira.Tanpa ragu, Presiden kemudian menyampaikan ucapan hangat yang disambut senyum haru dari Lulu. “Selamat ulang tahun, Lulu. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu,” ucap Prabowo ke Lulu.Ucapan tersebut membuat suasana semakin emosional. Lulu yang tampak terharu langsung membalas dengan rasa syukur dan bahagia. “Makasih, Pak,” tutur Lulu.Momen singkat itu menjadi potret sisi humanis seorang kepala negara yang tetap memberi perhatian pada hal-hal sederhana. Di balik agenda resmi kenegaraan, interaksi spontan tersebut menunjukkan kedekatan Presiden dengan mahasiswa Indonesia di luar negeri.Kunjungan kerja resmi kenegaraan kali kedua Prabowo Subianto ke Yordania ini diharapkan semakin memperkokoh kemitraan strategis antara Indonesia dan Yordania, terutama dalam sektor pendidikan, pertahanan, pertanian, serta berbagai isu di kawasan Timur Tengah. Terlebih lagi, tahun 2026 akan menjadi tonggak penting dengan diperingatinya 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Yordania. (GF) 25 Feb 2026, 12:26 WIT
Presiden Prabowo Disambut Hangat Mahasiswa Indonesia di Amman Yordania Papuanewsonline.com, Amman — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, disambut hangat oleh para mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Yordania, Selasa (24/2) malam waktu setempat. Pertemuan yang berlangsung di ibu kota Amman itu menjadi momen istimewa bagi para pelajar yang selama ini merantau demi menimba ilmu.Raut wajah semringah tampak jelas dari para mahasiswa yang hadir. Mereka mengaku bahagia mendapat kesempatan langka untuk bertemu dan berbincang langsung dengan orang nomor satu di Indonesia. Momen tersebut menjadi pengalaman yang tak terlupakan selama masa studi mereka di Timur Tengah.“Alhamdulillah kami cukup senang. Masya Allah, sambutan yang sangat meriah juga telah disiapkan. Tadi kami sempat bersalaman dan sedikit mengobrol. Pak Presiden menanyakan bagaimana bahasa Arab kami di sini dan sudah berapa lama kami belajar di Yordania,” ungkap Fuad.Mahasiswa yang hadir berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan tengah menempuh studi jenjang S1 (Strata Satu) di University of Jordan. Mereka menilai pertemuan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk perhatian langsung pemimpin negara kepada generasi muda yang sedang berjuang menuntut ilmu di luar negeri.Kesan mendalam pun mereka rasakan terhadap sosok Presiden. Di mata para mahasiswa, Prabowo tampil sebagai pemimpin yang berwibawa, dekat dengan rakyat, sekaligus memiliki tekad kuat dalam membangun Indonesia.“Menurut saya, Pak Prabowo adalah Bapak yang sangat karismatik, sangat hebat, dan sangat berjuang penuh untuk Indonesia kita,” ungkap Seransah Najim.Dalam kesempatan itu, para mahasiswa juga menyampaikan harapan agar pemerintah Indonesia terus memberikan perhatian kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri. Dukungan tersebut dinilai penting, baik dalam bentuk beasiswa maupun program pengembangan kualitas sumber daya manusia.“Harapan kami, khususnya untuk mahasiswa yang berada di luar negeri, agar lebih diperhatikan, baik dari segi beasiswa maupun dukungan lainnya untuk memajukan mahasiswa Indonesia di luar negeri,” harap Teuku Dayan.Tak hanya menyampaikan aspirasi, para mahasiswa turut memanjatkan doa bagi kelancaran agenda kunjungan kerja resmi kenegaraan Presiden selama berada di Yordania. Mereka berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan baik dan membawa manfaat bagi hubungan kedua negara.“Semoga urusan Pak Presiden selama di Yordania dimudahkan, semua berjalan lancar tanpa halangan, dan kembali ke Indonesia dengan selamat,” kata Fuad. (GF) 25 Feb 2026, 12:15 WIT
Percepatan Proses Pidana: Penyerahan Berkas Perkara Tahap I Kasus Bripda MS Papuanewsonline.com, Tual - Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam penegakan hukum dan perlindungan anak. Penyidikan kasus dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur yang berujung pada meninggalnya korban di Kota Tual resmi memasuki tahap lanjutan.Menurut Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K, pasca putusan sidang Komisi Kode Etik Polri yang dilaksanakan pada hari selasa Tanggal 24 Februari 2026 oleh Bid Propam Polda Maluku.Penyidik Polres Tual juga telah melakukan percepatan proses Pidana, telah diserahkan Berkas Perkara Tahap I (Rantap I) kepada Kejaksaan Negeri Tual, Selasa (24/2/2026). Penyerahan dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Tual sebagai bagian dari mekanisme formil sistem peradilan pidana.Berkas perkara dengan Nomor BP/6/II/2026/Reskrim tersebut diserahkan atas nama tersangka Mesias Victoria Siahaya alias Messi, yang diduga terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Ungkap Kabid Humas.Kabid Humas Polda Maluku menegaskan bahwa percepatan proses pidana yang dilakukan berupa penyerahan berkas perkara tahap I ini merupakan bentuk nyata komitmen dan keseriusan Polri dalam menjamin kepastian hukum, dan bentuk komitmen bapak kapolda Maluku terhadap penanganan Kasus tersebut.“Polda Maluku memastikan penanganan perkara kekerasan terhadap anak ini dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Penyerahan berkas tahap I kepada kejaksaan menunjukkan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan akan terus kami kawal hingga tuntas,” tegas Kabid Humas.Ia menambahkan, Polri tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap anak dan mendukung penuh upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.“Ini adalah komitmen institusi Polri untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga, sekaligus menegaskan bahwa hukum berlaku tegas bagi siapa pun yang melakukan tindak pidana terhadap anak,” pungkasnya.Dalam perkara ini, penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan/atau Pasal 466 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Penerapan pasal berlapis tersebut menegaskan keseriusan aparat penegak hukum dalam memberikan efek jera serta memastikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai kelompok rentan yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.Sementara itu senada dengan Kabid Humas Pokda Maluku, Kapolres Tual AKBP Whansi Des Asmoro, SH, S.I.K, menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, tanpa intervensi dari pihak mana pun. Penyerahan berkas tahap pertama ini juga menjadi wujud akuntabilitas Polri kepada publik bahwa setiap perkara terutama yang menyangkut keselamatan anak ditangani secara serius dan berkeadilan.“Penanganan perkara ini merupakan komitmen Polri untuk memastikan keadilan bagi korban serta kepastian hukum bagi semua pihak. Kami juga menjamin seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tegas Kapolres Tual dalam keterangannya. PNO-12 25 Feb 2026, 10:43 WIT
Ramadhan Penuh Makna, Polda Maluku Tebar Kepedulian Lewat Aksi Berbagi Takjil di Ambon Papuanewsonline.com, Ambon – Semangat berbagi dan kepedulian sosial mewarnai hari keenam Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah di Maluku. Polda Maluku kembali turun langsung ke tengah masyarakat melalui aksi berbagi takjil sebagai bagian dari penguatan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial Polri.Kegiatan yang digelar pada Selasa, (24 /2/2026) ini melibatkan tiga satuan kerja Polda Maluku, yakni Biro SDM, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum), dan Bidang Hukum (Bid Kum). Aksi tersebut dilaksanakan serentak di sejumlah ruas jalan strategis di Kota Ambon, menyasar masyarakat yang masih beraktivitas menjelang waktu berbuka puasa.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K, menegaskan bahwa kegiatan berbagi takjil ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk selalu hadir dengan pendekatan yang humanis dan membumi, khususnya di momentum Ramadhan.“Ramadhan adalah bulan penuh keberkahan dan kepedulian. Melalui kegiatan berbagi takjil ini, Polda Maluku ingin berbagi kebahagiaan sederhana sekaligus mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat. Ini adalah wujud nyata Polri yang humanis dan peduli,” ujar Kabid Humas Polda Maluku.Secara teknis, Biro SDM Polda Maluku yang dipimpin Iptu Sumijo bersama 15 personel melaksanakan pembagian takjil di ruas Jalan A.M. Sangaji. Sementara itu, Dit Reskrimum Polda Maluku di bawah pimpinan Penata Tingkat I Maria Nari, S.H., bersama 15 personel membagikan takjil kepada pengguna jalan di Jalan Sultan Babullah. Adapun Bid Kum Polda Maluku yang dipimpin Pembina Mika Buyang, S.H., dengan 15 personel menyasar masyarakat di Jalan A.Y. Patty.Takjil yang dibagikan berupa paket makanan ringan berisi aneka kue, air mineral, kolak pisang, serta es pisang ijo. Sasaran kegiatan meliputi masyarakat yang masih dalam perjalanan, juru parkir, hingga warga yang membutuhkan.Kabid Humas Polda Maluku menambahkan, kegiatan ini juga merupakan bagian dari program Polda Maluku Menyapa Masyarakat selama Ramadhan 1447 Hijriah, yang sejalan dengan agenda Corporate Social Responsibility (CSR) Polri dalam membangun kepercayaan publik.“Kami ingin memastikan bahwa kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam aksi sosial dan kemanusiaan,” tambahnya.Respons positif masyarakat terhadap kegiatan ini menjadi motivasi bagi Polda Maluku untuk terus menebar kebaikan dan menjaga semangat kebersamaan, sebagaimana slogan Kapolda Maluku, “Maluku Tarus Biking Bae, Basudara Tarus Biking Bae.”Melalui langkah-langkah sederhana namun bermakna ini, Polda Maluku menegaskan bahwa Ramadhan adalah momentum memperkuat nilai empati, solidaritas, dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. PNO-12 25 Feb 2026, 10:31 WIT
28 Miliar Jadi Temuan BPK, Ketua KPU Mimika: “Kami Hanya Menjalankan” MIMIKA, Papuanewsonline.com -  Angka itu bukan kecil. Rp 28 miliar. Bukan ratusan juta. Bukan sekadar kesalahan administrasi ringan.Dan kini, angka fantastis itu resmi diakui Ketua KPU Mimika, Edete Obogau, sebagai temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Ironisnya, kata Ketua KPU Mimika, dari total sekitar Rp 28 miliar tersebut, yang baru dikembalikan ke kas negara hanya Rp 280 juta, bahkan belum menyentuh satu persen.“ Benar ada temuan BPK kurang lebih Rp 28 miliar. Yang sudah disetor kembali sekitar Rp 280 juta,” ujar Edete melalui sambungan telepon, Senin (23/2/2026).Tenggat Habis, Uang Masih MenggantungLebih mengejutkan lagi, Edete mengakui bahwa secara administratif masa tindak lanjut dari BPK sebenarnya telah berakhir."  Artinya, batas waktu pengembalian sudah lewat. Namun sisa dana miliaran rupiah itu belum juga kembali, " Jelasnya. Apakah ini sekadar kelalaian administrasi, atau ada persoalan yang lebih dalam?. Jika tenggat sudah habis, mengapa belum ada langkah tegas? dan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas uang negara sebesar itu? “Bukan Kami, Itu Sekretariat, " Tegas Ketua KPU Mimika.Dalam klarifikasinya, Edete menegaskan pengelolaan anggaran bukan berada di ranah komisioner. “Secara manajerial dan teknis, pengelolaan keuangan dilakukan oleh Sekretaris dan Bendahara. Mereka yang bertanggung jawab penuh terhadap administrasi dan penggunaan anggaran,” tegasnya.Ia juga membantah adanya pleno pergeseran anggaran oleh Ketua dan Komisioner KPU Mimika. Namun pernyataan, Edete ini justru membuka pertanyaan baru. 1. Benarkah komisioner tidak mengetahui detail penggunaan anggaran puluhan miliar rupiah?2. Apakah mungkin lembaga sebesar KPU berjalan tanpa kontrol kolektif atas keuangan?3. Ataukah ini hanya upaya menjaga jarak dari potensi konsekuensi hukum? “Barang Sudah Siap Masak”Pernyataan Edete yang paling menyentak publik adalah analoginya soal peran komisioner, ketika ditanya tentang peran Ketua dan Komisioner yang terbagi habis dalam devisi KPU Mimika, dia hanya santai menjawab. “Kami hanya menjalankan dan untuk pemilu sebenarnya barang sudah siap masak,  tinggal kami datang tinggal taruh sendok makan, .” Katanya. Analogi ini terdengar sederhana, bahkan santai. Namun dalam konteks temuan Rp 28 miliar, kalimat tersebut terasa problematik. Apakah penyelenggara pemilu hanya “tinggal makan” tanpa tahu dapurnya bagaimana?, jika dapur bermasalah, siapa yang harus bertanggung jawab?. Di akhir pernyataannya, Edete menyampaikan dukungan terhadap transparansi dan keterbukaan media. “ Saya secara pribadi berterima kasih kepada teman-teman media yang terus memberitakan informasi terkait kebocoran anggaran di KPU Kabupaten Mimika, ” Ujarnya.Namun publik kini menunggu lebih dari sekadar apresiasi terhadap media, yang dibutuhkan adalah kejelasan, apakah seluruh Rp 28 miliar itu akan dikembalikan?, apakah ada indikasi pelanggaran serius?, apakah aparat penegak hukum akan melakukan pendalaman?, ataukah kasus ini akan berakhir sebagai “temuan administrasi” yang perlahan menguap?. Salah satu pengamat Politik di Mimika, ketika diminta tanggapanya menegaskan,  KPU adalah jantung demokrasi. " Jika pengelolaan anggarannya diselimuti tanda tanya, maka yang tergerus bukan hanya uang negara,  tetapi juga kepercayaan publik, " Sorotnya. Kata dia, Rp 28 miliar bukan angka kecil bagi masyarakat Mimika, di tengah kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. "  Angka itu adalah harapan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, demokrasi tidak hanya soal suara di kotak pemilu dan demokrasi juga soal kejujuran dalam mengelola setiap rupiah uang rakyat, " Pungkasnya. Penulis  : Hendrik Rahalob Editor.    : Nerius Rahabav 25 Feb 2026, 09:22 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT