Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Kapolda Maluku Sinergi Bersama Kakanwil Imigrasi Perkuat Pengawasan Gerbang Timur Indonesia
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku memperkuat sinergi pengawasan keamanan di wilayah kepulauan dan perbatasan Indonesia bagian timur. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan silaturahmi antara Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Gindo Ginting, S.H., M.H., di Ruang Tamu Kapolda Maluku, Senin (27/7).Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut menjadi momentum strategis memperkuat kolaborasi lintas instansi dalam menghadapi tantangan keamanan kawasan, mulai dari pengawasan lalu lintas orang asing, pencegahan penyelundupan lintas negara, hingga pengamanan aktivitas investasi strategis nasional di Provinsi Maluku, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Blok Masela.Dalam pertemuan itu, Kapolda Maluku didampingi Direktur Intelkam Kombes Pol. Darmawan Dwiharyanto, S.I.K., Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol. Budi Priyanto, S.I.K., Direktur Reserse Narkoba Kombes Pol. Indera Gunawan, S.I.K., Kabidkum Kombes Pol. Aris Bachtiar, S.H., S.I.K., M.Si., Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Maluku, serta Kaur Penum Subbid Penmas Bidhumas Polda Maluku.Sementara Kakanwil Ditjen Imigrasi Maluku hadir didampingi Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal, Jose Rizal.Kapolda Maluku menegaskan bahwa posisi geografis Maluku yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara menjadikan sinergi antara kepolisian dan Imigrasi sebagai kebutuhan strategis dalam menjaga kedaulatan negara.Menurutnya, kerja sama yang selama ini telah terjalin harus terus diperkuat agar mampu mengantisipasi berbagai potensi ancaman, termasuk masuknya orang asing secara ilegal, penyelundupan barang, tindak pidana lintas negara, hingga berbagai bentuk kejahatan transnasional."Saya menyampaikan selamat datang kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku. Kami berharap kerja sama yang selama ini telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga pengawasan terhadap lalu lintas orang asing maupun barang dari negara tetangga dapat dilakukan secara lebih efektif. Polda Maluku siap mendukung penuh tugas-tugas Imigrasi melalui koordinasi yang cepat, kolaborasi yang solid, dan langkah-langkah terpadu demi menjaga keamanan wilayah Maluku sebagai salah satu gerbang timur Indonesia," ujar Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto.Kapolda menambahkan, Polda Maluku akan terus membuka ruang koordinasi dengan jajaran Imigrasi apabila ditemukan berbagai kendala di lapangan, sehingga setiap persoalan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan hukum.Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Gindo Ginting, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus memperkenalkan diri sebagai pimpinan baru di lingkungan Imigrasi Maluku.Ia menegaskan komitmennya untuk membangun kerja sama yang erat dengan seluruh unsur Forkopimda, khususnya Polda Maluku, dalam mendukung tugas pengawasan keimigrasian di seluruh wilayah Provinsi Maluku.Menurut Gindo Ginting, Imigrasi Maluku juga tengah menyiapkan langkah-langkah penguatan pengawasan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai daerah yang menjadi lokasi pengembangan Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Blok Masela."Kami ingin membangun sinergi yang kuat bersama Polda Maluku dalam mengawal tugas-tugas keimigrasian di seluruh wilayah Maluku. Kehadiran personel Imigrasi di kawasan Tanimbar nantinya merupakan bagian dari upaya memberikan dukungan terhadap aktivitas investasi strategis di Blok Masela, sekaligus memastikan seluruh aktivitas orang asing berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Gindo Ginting.Ia menjelaskan, jaringan kerja Imigrasi telah menjangkau seluruh 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku, sehingga setiap informasi terkait keberadaan orang asing maupun potensi pelanggaran keimigrasian dapat segera diterima dan ditindaklanjuti secara cepat melalui koordinasi lintas instansi.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan silaturahmi tersebut merupakan bagian dari penguatan koordinasi antarlembaga dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di kawasan timur Indonesia.Menurutnya, kolaborasi antara Polda Maluku dan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Maluku memiliki arti strategis mengingat Maluku merupakan provinsi kepulauan yang memiliki banyak pintu masuk laut serta berbatasan dengan sejumlah negara."Sinergi antara Polri dan Imigrasi menjadi fondasi penting dalam menjaga keamanan wilayah, khususnya menghadapi ancaman kejahatan transnasional seperti penyelundupan, perdagangan orang, peredaran narkotika, hingga pelanggaran keimigrasian. Melalui koordinasi yang semakin erat, kami optimistis pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang di wilayah Maluku akan semakin efektif sekaligus mampu mendukung iklim investasi yang aman dan kondusif," ujar Kombes Rositah.Ia menambahkan, Polda Maluku akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga, sejalan dengan upaya pemerintah mendorong percepatan pembangunan dan investasi strategis di kawasan timur Indonesia.Sebagai penutup rangkaian silaturahmi, Kapolda Maluku dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku melakukan pertukaran cendera mata serta foto bersama sebagai simbol komitmen mempererat kemitraan antarlembaga. Pertemuan berlangsung hangat, produktif, dan menghasilkan kesepahaman untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan nasional di Provinsi Maluku. PNO-12
27 Jul 2026, 21:50 WIT
HUT Ke-79 Kemnaker Jadi Momentum Perkuat Vokasi Dan Transformasi Green Office
Papuanewsonline.com, Jakarta – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dijadikan momentum untuk memperkuat transformasi sektor ketenagakerjaan melalui pengembangan pendidikan vokasi dan penerapan konsep Green Office. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih produktif, modern, dan berkelanjutan.Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat membuka Pekan Olahraga dalam rangka HUT ke-79 Kemnaker di Jakarta, Senin (27/7/2026). Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri.Salah satu program yang terus diperkuat adalah Program Magang Nasional atau MagangHub. Pada 2026, program tersebut ditargetkan mampu menjangkau 150 ribu peserta sebagai upaya mengurangi kesenjangan kompetensi antara pencari kerja dengan kebutuhan industri."Program ini dirancang untuk mendekatkan pencari kerja dengan industri sehingga dapat meminimalkan ketidaksesuaian kompetensi (mismatch). Peserta tidak hanya memperoleh pengalaman kerja dan sertifikat kompetensi, tetapi juga mendapatkan uang saku selama mengikuti program," ujar Menaker.Yassierli menjelaskan, MagangHub telah mendapat perhatian dari sejumlah mitra internasional karena dinilai menjadi salah satu praktik baik dalam menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia kerja. Selain itu, Kemnaker juga menargetkan sebanyak 270 ribu peserta mengikuti Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) sepanjang 2026.Pelaksanaan pelatihan vokasi tersebut dilakukan secara transparan dan inklusif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas maupun masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Program ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.Di samping penguatan vokasi, Kemnaker juga terus mendorong transformasi birokrasi melalui penerapan Green Office. Upaya tersebut diwujudkan melalui efisiensi penggunaan energi, pengurangan plastik sekali pakai, hingga pemanfaatan energi terbarukan melalui pemasangan panel surya serta penyusunan Sustainability Report sebagai bagian dari tata kelola organisasi."Transformasi ketenagakerjaan harus berjalan seiring dengan transformasi birokrasi. Karena itu, kami ingin membangun ekosistem kerja yang tidak hanya produktif dan adaptif terhadap perubahan, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan," kata Menaker. Ia berharap peringatan HUT ke-79 Kemnaker semakin memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam menghadirkan kebijakan ketenagakerjaan yang berdampak nyata bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih maju.Penulis: JidEditor: OF
27 Jul 2026, 21:53 WIT
KSP Kawal Penyelesaian Hambatan Ekspor Mineral Demi Jaga Kepastian Berusaha
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) terus mengawal penyelesaian berbagai kendala dalam implementasi kebijakan guna menjaga kepastian berusaha sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mempercepat penanganan hambatan pada kegiatan ekspor mineral.Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (27/7). Pertemuan ini difokuskan pada penyelesaian persoalan yang menyebabkan terhambatnya ekspor mineral.Rapat dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, aparat penegak hukum, serta pelaku usaha yang terkait dengan sektor pertambangan dan ekspor mineral. Kehadiran berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan secara terpadu.Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, KSP mendorong penyusunan pedoman yang mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Pedoman itu juga diharapkan dapat memperkuat tata kelola ekspor mineral agar berjalan lebih efektif.Selain memberikan kepastian hukum, langkah tersebut ditujukan untuk memastikan aktivitas ekspor tetap berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menjaga agar iklim investasi dan dunia usaha tidak terganggu akibat berbagai hambatan administratif maupun regulasi.Sebagai delivery unit Presiden, KSP menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan lintas sektor yang berpotensi menghambat pelaksanaan program prioritas nasional.KSP juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha dalam menciptakan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, serta mampu memberikan kepastian bagi kegiatan usaha.Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap penyelesaian hambatan ekspor mineral dapat segera terwujud sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kepercayaan dunia usaha, serta tetap menjunjung tinggi prinsip penegakan hukum dan tata kelola yang baik.Penulis: JidEditor: OF
27 Jul 2026, 21:50 WIT
Polri Komitmen Tidak Ada Impunitas Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Narkoba
Papuanewsonline.com, Jakarta – Polri menegaskan komitmennya untuk memberantas segala bentuk tindak pidana narkotika tanpa pandang bulu, termasuk apabila terdapat keterlibatan oknum anggota Polri. Hal tersebut ditegaskan menyusul pengungkapan terduga pelanggar personel Polres Tangerang Selatan (Tangsel) beserta sejumlah personel lainnya oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.Kadivhumas Polri Irjen. Pol. Jhonny Edison Isir mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan narkotika, termasuk yang melibatkan personel internal.“Sebagai institusi penegak hukum yang mengemban amanat untuk memberantas segala bentuk tindak pidana, termasuk narkotika yang merupakan kejahatan luar biasa, Polri tidak mentoleransi segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik oleh masyarakat maupun terduga pelanggar internal Polri,” kata Jhonny Edison Isir, Senin (27/7).Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengungkapan terduga pelanggar personel Polres Tangerang Selatan.Para personel tersebut diungkap terkait dugaan perkara peredaran gelap narkoba, penyalahgunaan narkoba, serta dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum perkara narkotika.Jhonny Edison Isir menegaskan, Polri tidak akan memberikan perlakuan khusus atau impunitas terhadap personel yang terbukti terlibat dalam jaringan narkotika maupun tindak pidana narkoba lainnya.“Pimpinan Polri sudah tegas menjamin tidak ada impunitas bagi personel Polri yang terlibat jaringan narkotika. Kami justru menerapkan standar pemeriksaan yang lebih ketat guna menjaga marwah institusi,” ujarnya.Saat ini, penanganan perkara pidana masih dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk mengungkap secara menyeluruh perkara tersebut, termasuk mendalami dugaan peran masing-masing pihak yang diamankan.Sementara itu, untuk penanganan lebih lanjut terkait aspek kode etik profesi Polri terhadap personel yang terlibat, akan ditangani oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Metro Jaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Polri memastikan seluruh proses penanganan, baik terkait aspek pidana maupun kode etik, akan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku.Polri juga memastikan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada publik secara transparan sesuai dengan tahapan penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut mengenai konstruksi perkara, dugaan peran para pihak, serta hasil pendalaman penyidik akan disampaikan melalui keterangan resmi Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.“Polri berkomitmen untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara ini secara transparan kepada masyarakat. Setiap perkembangan yang telah memenuhi ketentuan untuk disampaikan kepada publik akan kami informasikan secara terbuka melalui keterangan resmi. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat,” tutupnya. PNO-12
27 Jul 2026, 21:45 WIT
Resmi Dibuka, Bulutangkis Kapolri Cup Diikuti Oleh 1.219 Peserta
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kejuaraan Bulutangkis Kapolri Cup 2026 resmi dibuka di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Senin (27/7). Turnamen yang menjadi rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ini mengusung tema “Membangun Prestasi untuk Negeri” sebagai wujud semangat “Polri untuk Masyarakat” melalui pembinaan olahraga yang inklusif dan berprestasi.Dalam keterangannya, Irjen Pol. Mardiyono selaku ketua pelaksana kegiatan menyampaikan bahwa Kejuaraan Bulutangkis Kapolri Cup 2026 diselenggarakan di tiga lokasi, yakni GOR Universitas Negeri Jakarta, GOR Duren Sawit, dan GOR Kecamatan Pondok Bambu. Pembukaan dan penutupan dipusatkan di GOR UNJ, sementara pertandingan berlangsung di ketiga venue tersebut pada 27 Juli hingga 1 Agustus 2026.“Bulutangkis Kapolri Cup 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah membangun sportivitas, kebersamaan, dan mempererat sinergi antara Polri dengan masyarakat serta berbagai stakeholder lainnya,” ujar Irjen Pol. Mardiyono.Ia menjelaskan, turnamen tahun ini diikuti sebanyak 1.219 peserta, terdiri dari 591 peserta kategori umum, 558 peserta kategori Polri, dan 70 peserta kategori difabel. Kategori yang dipertandingkan meliputi U-15 Pemula, U-17 Remaja, U-19 Taruna, kategori Polri, serta kategori difabel dengan pembagian berdasarkan klasifikasi disabilitas guna menjamin kompetisi yang adil dan setara.Menurutnya, penyelenggaraan kejuaraan merupakan hasil kolaborasi Polri bersama PBSI dalam mendukung pembinaan olahraga nasional sekaligus menggandeng NPCI sebagai bentuk komitmen menghadirkan olahraga yang inklusif bagi atlet penyandang disabilitas.“Harapannya, Bulutangkis Kapolri Cup 2026 tidak hanya melahirkan prestasi olahraga, tetapi juga memperkuat pembinaan olahraga, menumbuhkan sportivitas, dan mempererat hubungan Polri dengan masyarakat. Ini menjadi bagian dari semangat Polri Untuk Masyarakat,” ungkapnya.Sementara itu, Sekretaris Jenderal PP PBSI Ricky Soebagdja mengapresiasi konsistensi Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulutangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan yang masuk dalam kalender resmi PBSI tahun 2026.“Kami berterima kasih kepada institusi Polri atas komitmennya menyelenggarakan kejuaraan ini. Atlet-atlet yang tampil di kategori pembinaan akan kami pantau sebagai calon atlet potensial untuk mengikuti seleksi nasional hingga pemusatan latihan nasional,” kata Ricky.Di sisi lain, Ketua Umum NPCI Provinsi DKI Jakarta Yasin Onasie menyampaikan apresiasi atas keterlibatan atlet difabel dalam Kejuaraan Bulutangkis Kapolri Cup 2026.“Terima kasih kepada Kapolri dan PBSI yang telah melibatkan NPCI untuk pertama kalinya. Ini merupakan wujud bahwa atlet penyandang disabilitas juga diberikan ruang untuk berkarya dan berprestasi bagi negeri,” ujarnya.Selain memperebutkan gelar juara, para pemenang akan memperoleh sertifikat, medali, piala, serta uang pembinaan. Kejuaraan juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya Polri mendekatkan diri kepada masyarakat melalui olahraga dan pembinaan generasi muda. PNO-12
27 Jul 2026, 21:29 WIT
Dukung Penilaian Ombudsman RI, Wakapolda Maluku Komitmen Perkuat Pelayanan Publik
Papuanewsonline.com, Ambon – Komitmen menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas maladministrasi kembali ditegaskan Polda Maluku. Hal tersebut disampaikan Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.Si., saat menghadiri Entry Meeting Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang digelar Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Senin (27/7/2026).Kehadiran Wakapolda dalam forum tersebut menegaskan dukungan penuh Polda Maluku terhadap upaya Ombudsman RI dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik yang bersih, berkualitas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penilaian kepatuhan pelayanan publik dinilai menjadi instrumen penting untuk mendorong reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara layanan negara.Dalam kegiatan tersebut turut hadir Anggota Ombudsman Republik Indonesia Fikri Yasin, S.I.Kom., M.I.Kom., Gubernur Maluku, Wakil Gubernur Maluku, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Maluku, Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, para bupati dan wali kota atau yang mewakili, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, para pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, para sekretaris daerah kabupaten/kota se-Maluku, serta peserta Entry Meeting Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026.Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman menegaskan, Polda Maluku mendukung penuh pelaksanaan penilaian yang dilakukan Ombudsman RI karena menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pelayanan publik yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel."Pelayanan publik merupakan wajah kehadiran negara di tengah masyarakat. Karena itu, setiap penyelenggara layanan, termasuk Polri, harus terus melakukan pembenahan agar pelayanan yang diberikan semakin cepat, mudah, transparan, akuntabel, serta benar-benar memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat," tegas Brigjen Pol. Arif Budiman.Menurutnya, proses penilaian yang dilakukan Ombudsman RI tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian nilai kepatuhan, melainkan menjadi momentum evaluasi untuk memastikan setiap layanan publik terus mengalami peningkatan kualitas secara berkelanjutan."Polda Maluku memandang penilaian ini sebagai sarana evaluasi yang konstruktif. Kami berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan integritas personel, pemanfaatan teknologi, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta pengawasan internal yang efektif sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri terus meningkat," ujarnya.Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin dalam sambutannya menekankan pentingnya transformasi digital sebagai salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, digitalisasi harus terus didorong agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan mudah diakses.Ia juga menegaskan bahwa penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik bukan sekadar mengejar skor, melainkan menjadi instrumen untuk memastikan setiap instansi terus melakukan pembenahan tata kelola pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.Selain melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman RI juga terus memantau berbagai sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari distribusi bahan bakar minyak, layanan pangan, hingga berbagai pelayanan dasar lainnya.Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan resmi oleh Gubernur Maluku serta pemaparan dari Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI mengenai mekanisme, indikator, dan tahapan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Provinsi Maluku.Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan kehadiran Wakapolda Maluku dalam Entry Meeting tersebut merupakan wujud nyata komitmen institusi dalam mendukung reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi prioritas nasional."Polda Maluku terus melakukan berbagai pembenahan pelayanan kepada masyarakat sebagai implementasi Polri Presisi. Kami mendorong setiap satuan kerja agar memberikan pelayanan yang profesional, responsif, transparan, bebas maladministrasi, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui pelayanan yang berkualitas dan berintegritas," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Ia menambahkan, sinergi antara Polri, Ombudsman RI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola pelayanan publik yang semakin efektif, bersih, dan akuntabel.Melalui partisipasi aktif dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, modern, transparan, dan terpercaya sebagai bagian dari implementasi Polri Presisi dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. PNO-12
27 Jul 2026, 21:17 WIT
Mimika Darurat Hukum? Ketua Pemuda Kei Bongkar 3 Borok: Kasus Mangkrak, Korupsi Otsus, dan Judi
Papuanewsonline.com, Mimika - Penegakan hukum di Mimika disorot keras. Ketua Komunitas Pemuda Kei Mimika, Edoardus Rahawadan, mendesak Kapolres Mimika berhenti dengan retorika dan segera tunjukkan kerja nyata.Pernyataan tegas ini keluar Senin (27/7/2026), buntut dari membludaknya keluhan warga soal laporan yang jalan di tempat."Kami minta Kapolres Mimika tunjukkan komitmen nyata. Tugas polisi itu tegakkan hukum adil, tegas, tanpa pandang bulu. Bukan janji manis," tegas Edoardus.Ia bongkar 3 penyakit kronis yang bikin warga Mimika resah:1. LP NUMPUK, PELAKU BEBAS KELIARANBanyak laporan kriminal umum sudah masuk, tapi tak ada kejelasan. Lidik dan sidik mandek. Akibatnya, korban tak dapat keadilan, pelaku bebas berkeliaran.2. KORUPSI OTSUS & UANG RAKYAT MANDI DARAHDugaan korupsi keuangan daerah, Dana Otonomi Khusus, dan dana pembangunan yang jadi hak rakyat Mimika dibiarkan mangkrak. Padahal laporan warga dan bukti awal sudah ada. Ada apa?3. JUDI MERAJALELA, GENERASI MUDA TERANCAMPraktik perjudian dari kota sampai pelosok makin brutal. Merusak tatanan sosial, menghisap ekonomi rakyat kecil. Tapi penindakan tidak sistematis, hanya formalitas."Rakyat Mimika butuh tindakan, bukan pidato. Selesaikan perkara mangkrak, sikat koruptor, berantas judi yang merusak generasi kita!" tegasnya.Menurutnya, jika hukum lemah, kepercayaan publik ke Polri akan runtuh dan pembangunan Mimika ikut macet."Di pundak Kapolres ada tanggung jawab besar. Buka transparansi semua perkara, susun langkah strategis, buktikan hukum berlaku untuk semua. Kami akan kawal terus!" pungkas Edoardus.Penulis: HendrikEditor: OF
27 Jul 2026, 19:58 WIT
Pemkab Nduga Gelar Rapat RP3KP, Soroti Krisis Perumahan ASN
Papuanewsonline.com, Mimika – Krisis perumahan di Kabupaten Nduga mengemuka dalam Rapat Pembahasan Penandatanganan Kerja Sama dan Laporan Pendahuluan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).Rapat digelar Pemerintah Kabupaten Nduga di Hotel Horison Diana Lantai 5, Timika, Minggu (27/7/2026). Bupati Nduga diwakili Staf Ahli Bupati, Machla Kwijangge, SSTP.Fakta Krisis: Kepala OPD Numpang TinggalKrisis hunian menjadi sorotan utama. Banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) di Nduga, termasuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), belum memiliki rumah layak dan terpaksa menumpang di rumah rekan kerja."Dulu mendapatkan proyek perumahan lebih mudah, kini lebih sulit karena banyak dokumen dan regulasi yang harus dipenuhi," ujar Machla saat membacakan sambutan Bupati Nduga.Ia mengungkapkan, keterbatasan hunian bahkan memaksa beberapa keluarga tinggal bersama dalam satu rumah. Kondisi ini menunjukkan urgensi intervensi perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.RP3KP Jadi Induk PerencanaanBupati menegaskan, dokumen RP3KP bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen strategis. RP3KP akan menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan sektoral lainnya."RP3KP diharapkan menjadi solusi atas persoalan backlog perumahan, munculnya kawasan kumuh, tekanan urbanisasi, serta kebutuhan infrastruktur dasar permukiman yang terus meningkat," tegasnya.Dengan RP3KP, pembangunan perumahan di Nduga ditargetkan lebih terarah, partisipatif, dan aplikatif di lapangan.Empat Mandat KunciDalam rapat tersebut, disepakati empat mandat penting:1. Pelibatan Multipihak: Tim Penyusun RP3KP wajib melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat, akademisi, pelaku usaha, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).2. Dukungan Distrik Lokus: Kepala Distrik di 5 distrik lokus diminta aktif memfasilitasi tim penyusun di lapangan.3. Uji Publik Konstruktif: Seluruh peserta rapat diminta memberi masukan, koreksi, dan saran substantif terhadap laporan pendahuluan RP3KP.4. Kelengkapan Dokumen Pusat: Tim Perumahan harus segera melengkapi seluruh dokumen persyaratan untuk mengakses bantuan perumahan dari Pemerintah Pusat.Untuk menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan dan eksekusi, Machla menganalogikan dengan cerita "Robin dan Petrus" bahwa perencanaan yang matang tanpa implementasi yang disiplin akan melenceng dari tujuan.Ia menutup dengan menekankan kolaborasi lintas sektor sebagai kunci."Harapan besar kita letakkan pada kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan LSM. Hanya dengan itu pembangunan perumahan di Nduga bisa inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.Penulis: HendrikEditor: OF
27 Jul 2026, 19:50 WIT
Siaga di Tiom! KNPB Nyatakan Papua Zona Darurat Militer, Selebaran Mulai Disebar Hari Ini
Papuanewsonline.com, Lani Jaya - Situasi di jantung Pegunungan Tengah Papua mulai memanas. Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Balim Barat secara resmi telah melayangkan surat pemberitahuan aksi kepada Kapolres Lanny Jaya, Senin, 27 Juli 2026 hari ini.Langkah ini menandai dimulainya rangkaian aksi besar-besaran di Lanny Jaya.Dalam rilis resmi yang diterima redaksi, KNPB menegaskan proses koordinasi dengan aparat keamanan telah ditempuh sesuai prosedur."Secara resmi telah memasukan surat pemberitahuan aksi kepada pihak keamanan Kapolres Lany Jaya. KNPB sudah berkoordinasi dengan baik kepada pihak aparat," tulis KNPB dalam pernyataannya.Tak hanya sekadar aksi, KNPB menyebut dirinya sebagai media rakyat dan siap memediasi keinginan Rakyat Lanny Jaya. Seruan terbuka pun dilayangkan kepada warga untuk segera menyiapkan diri dan atribut perlawanan.Aksi kali ini mengusung isu keras: "PAPUA ZONA DARURAT MILITER DAN KRISIS KEMANUSIAAN".Berdasarkan instruksi, aksi ini tidak hanya di Tiom, namun akan digelar serentak di seluruh wilayah basis KNPB di bawah komando KNPB Pusat.Aksi di Lanny Jaya akan diawali dengan pembagian selebaran-selebaran di jantung Kota Tiom dan akan berlanjut selama beberapa hari ke depan.Struktur Penanggung Jawab Aksi yang tercantum:Korlap Aksi: Wenda MuribWakorlap: Pendinus WanimboPenanggung Jawab Wilayah: Demin Tabuni - Ketua KNPBPenanggung Jawab Nasional: Agus Kossay - Ketua Umum KNPB PusatHingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mengkonfirmasi kepada pihak Polres Lanny Jaya terkait surat pemberitahuan tersebut.Penulis: HendrikEditor: OF
27 Jul 2026, 19:46 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
