Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
7 Putra Daerah Asal Maluku Lolos Akpol 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku kembali mengukir prestasi dalam mencetak sumber daya manusia unggul di lingkungan Polri. Sebanyak tujuh putra terbaik asal Maluku berhasil dinyatakan lulus terpilih pada Sidang Akhir Seleksi Tingkat Pusat Penerimaan Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026, dan selanjutnya akan mengikuti pendidikan pembentukan calon perwira Polri di Akademi Kepolisian.Keberhasilan tersebut ditetapkan dalam Sidang Akhir Seleksi Tingkat Pusat yang berlangsung di Aula Cendekia Akademi Kepolisian Lemdiklat Polri, Senin (27/7), dipimpin oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) serta dihadiri Kalemdiklat Polri, Gubernur Akpol, perwakilan Kompolnas, Karodalpers SSDM Polri, pengawas internal panitia pusat, dan para Kepala Biro SDM Polda jajaran.Dari 12 calon Taruna dan 1 calon Taruni Akpol yang dikirim Polda Maluku mengikuti seleksi tingkat pusat, sebanyak 7 peserta calon taruna Akpol dinyatakan lulus terpilih, setelah berhasil melewati seluruh tahapan seleksi di tingkat pusat yang dilaksanakan secara Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (Betah). Seluruh peserta telah mengikuti proses seleksi sesuai standar yang ditetapkan Panitia Pusat SSDM Polri.Adapun tujuh putra daerah Maluku yang berhasil lolos menjadi Taruna Akademi Kepolisian Tahun Anggaran 2026 yaitu1. Jouwen D. Van Harlin2. Anindra R. S. Buru Besan3. Fudhail Alfaro Mesfer4. Nikolas Uwuratuw5. Azka R. Abrar6. Ahmad Farel T. H. P. Marwan7. Johar Agung CahyadiPara Taruna yang dinyatakan lulus dijadwalkan akan mengikuti Pembukaan Pendidikan Dasar Integrasi Kemitraan Taruna TNI dan Taruna Akpol di Resimen Candradimuka, Magelang pada tanggal 1 Agustus 2026.Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol. Jemi Junaidi, S.I.K., MM. mengatakan keberhasilan tujuh putra daerah tersebut merupakan buah dari kerja keras para peserta serta pelaksanaan sistem rekrutmen Polri yang konsisten menjunjung tinggi prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis)."Alhamdulillah, tujuh putra terbaik Maluku berhasil menembus seleksi tingkat pusat dan akan mengikuti pendidikan Taruna Akpol. Ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat Maluku sekaligus bukti bahwa rekrutmen Polri dilaksanakan secara objektif, transparan, dan mengedepankan kualitas. Siapa pun memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil selama memiliki kemampuan, integritas, dan kemauan untuk berjuang," ujar Karo SDM pada saat mendampingi para calon taruna akpol di semarang.Ia berharap para Taruna yang terpilih dapat menjaga nama baik Maluku selama menjalani pendidikan dan kelak menjadi perwira Polri yang profesional, berintegritas, humanis, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat."Bagi peserta yang belum berhasil, kami mengapresiasi semangat dan perjuangan yang telah ditunjukkan. Jangan menyerah. Jadikan pengalaman ini sebagai motivasi untuk terus mempersiapkan diri lebih baik pada kesempatan berikutnya," tambahnya.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, menegaskan keberhasilan tujuh putra daerah tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa sistem rekrutmen Polri saat ini semakin modern, kredibel, dan mendapat pengawasan ketat dari berbagai unsur, internal maupun eksternal."Keberhasilan tujuh putra Maluku menembus Akpol merupakan kabar yang membanggakan bagi masyarakat Maluku. Ini menunjukkan bahwa putra-putri daerah mampu bersaing di tingkat nasional melalui proses seleksi yang bersih, transparan, akuntabel, dan diawasi secara berlapis. Kami berharap keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi generasi muda Maluku lainnya untuk mempersiapkan diri sejak dini dan tidak ragu mengikuti rekrutmen Polri," kata Kabid Humas.Polda Maluku menegaskan akan terus mendukung program SSDM Polri dalam membangun sistem rekrutmen yang profesional, transparan, dan berbasis kompetensi guna melahirkan calon-calon perwira Polri yang unggul, adaptif, berintegritas, serta siap mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. PNO-12
28 Jul 2026, 08:53 WIT
Mimika Jadi Tuan Rumah Dialog Strategis Pembangunan Tanah Papua, Persiapan Dimatangkan
Papuanewsonline.com, Mimika – Kabupaten Mimika resmi ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Dialog Strategis Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas bersama seluruh kepala daerah se-Tanah Papua. Kegiatan yang dijadwalkan digelar Kamis (30/7/2026) ini menjadi momen penting untuk menyatukan visi pembangunan sesuai arah kebijakan nasional. Rapat persiapan telah dipimpin langsung Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong di Ruang Rapat Bappeda Mimika, Senin (27/7/2026).Kegiatan tertuang dalam undangan resmi Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Drs. Febrian Alphyanto Ruddyard, M.A., tertanggal 21 Juli 2026, yang ditujukan kepada enam gubernur, 40 bupati, dan dua wali kota se-Tanah Papua. Langkah ini dilandasi Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025–2029, guna memperkuat sinergi pusat dan daerah demi terwujudnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan.Dalam rapat, perwakilan Bappenas Arif menegaskan susunan acara sudah final. Rangkaian akan dibuka Wakil Menteri PPN, dilanjutkan sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, paparan arah tunggal pembangunan Papua, dialog terbuka, hingga penutupan dan penyerahan cinderamata. Kegiatan berpusat di ruang rapat BPKAD Mimika, disusul kunjungan ke Kampung Sagu Iwaka, Rumah Pengolahan Sagu Pasar Sentral Timika, serta peninjauan pemanfaatan tailing di PT Freeport Indonesia pada Jumat (31/7).Wabup Kemong memerintahkan seluruh persiapan berjalan sempurna. Ia menuntut kepastian kehadiran seluruh tamu, kesiapan layanan media dan jaringan komunikasi, serta koordinasi ketat antara Bappeda Mimika dengan Bapperida Provinsi. Sebanyak 58 Organisasi Perangkat Daerah dikerahkan untuk memastikan segala aspek pelaksanaan berjalan lancar dan tertib.Penulis: JidEditor: OF
28 Jul 2026, 08:54 WIT
Indonesia dan Papua Nugini Gelar Komisi Gabungan Menteri Awal September di Jakarta
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini sepakat menyelenggarakan pertemuan Komisi Gabungan Menteri atau Joint Ministerial Commission pada awal September 2026 mendatang di Jakarta. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dengan Menteri Luar Negeri Papua Nugini Justin Tkatchenko di sela rangkaian Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dan Konferensi Pasca-Kementerian di Manila, Filipina, Senin (27/7/2026).Forum ini akan menjadi wadah utama untuk meninjau secara menyeluruh capaian kerja sama bilateral yang telah berjalan, sekaligus merumuskan arah kemitraan strategis kedua negara ke depan. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak juga membahas rencana kunjungan tingkat tinggi, termasuk harapan Papua Nugini atas kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun 2027.Kedua menteri menekankan pentingnya mempercepat pelaksanaan berbagai perjanjian yang telah disepakati, terutama di bidang pertahanan dan pengelolaan perbatasan. Langkah ini ditempuh agar kerja sama benar-benar terasa dampaknya bagi masyarakat luas, khususnya warga yang tinggal di wilayah perbatasan kedua negara.Selain itu, pembahasan juga mencakup keberlanjutan program bantuan pembangunan, antara lain renovasi rumah sakit di Papua Nugini. “Indonesia tetap berkomitmen menjadi mitra pembangunan yang handal bagi Papua Nugini. Kami ingin setiap kerja sama yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat di kedua negara,” ujar Sugiono.Dalam kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Papua Nugini kembali menegaskan dukungan penuh negaranya terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Kedua pihak berjanji terus memperkokoh hubungan persahabatan yang erat dan saling menguntungkan.Penulis: JidEditor: OF
28 Jul 2026, 08:51 WIT
Hilang Sembilan Hari Terseret Sungai, Presenter TVRI Papua Barat Ditemukan Meninggal
Papuanewsonline.com, Manokwari – Kabar duka menyelimuti keluarga besar jurnalisme dan masyarakat Papua Barat. Presenter TVRI Papua Barat, Yanto Indorway, yang sempat hilang sejak Sabtu (18/7) akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Senin (27/7) di kawasan aliran Sungai Memti, Pegunungan Arfak. Korban dilaporkan terseret arus deras saat berada di lokasi kejadian sekitar pukul 11.05 WIT.Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Trihadi Kuncahyo menjelaskan, pencarian berlangsung selama sembilan hari melibatkan tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, relawan, keluarga, dan masyarakat setempat. Selama proses tersebut, tim menghadapi tantangan berat mulai dari arus air yang sangat deras, medan pegunungan yang curam dan sulit dijangkau, hingga cuaca yang kerap berubah secara mendadak.“Jenazah ditemukan sekitar sepuluh meter dari titik awal korban terjatuh dan hanyut. Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras, kesabaran, dan kekompakan seluruh elemen yang terlibat,” ujar Trihadi. Usai ditemukan, tim segera melakukan evakuasi jenazah dengan hati-hati menuju tempat yang lebih aman untuk dibawa ke rumah sakit guna pemeriksaan lebih lanjut.Pihak kepolisian mengapresiasi dedikasi luar biasa dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, Kepala Kampung Sisrang Septer Towansiba, tokoh adat, dan pemuda setempat yang tak henti membantu. Selain itu, masyarakat diimbau untuk senantiasa berhati-hati saat beraktivitas atau berwisata di dekat aliran air, terutama saat cuaca tidak menentu dan debit air sedang meningkat.Penulis: JidEditor: OF
28 Jul 2026, 08:48 WIT
Wabup Kemong Minta ASN Mimika Lebih Selektif dan Efisien Lakukan Perjalanan Dinas
Papuanewsonline.com, Mimika – Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah untuk lebih bijak, selektif, dan efisien dalam merencanakan serta melaksanakan perjalanan dinas. Arahan ini disampaikannya saat memimpin Apel Gabungan di Halaman Pusat Pemerintahan SP3, Senin (27/7/2026), sejalan dengan upaya mengoptimalkan kinerja dan merespons harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih efektif.Menurut Kemong, perjalanan dinas memang sangat dibutuhkan dan tidak menjadi masalah apabila tujuannya jelas serta berkaitan langsung dengan agenda strategis, penyusunan kebijakan, atau pengambilan keputusan penting yang hanya dapat dilakukan oleh pimpinan. Namun, ia menegaskan urusan yang bersifat teknis operasional tidak semestinya selalu dihadiri langsung oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, melainkan dapat didelegasikan secara penuh kepada pejabat setingkat Eselon III seperti Kepala Bidang atau pejabat lain yang memiliki kewenangan sesuai tugas pokoknya.“Jangan sampai hanya untuk urusan teknis sederhana, pimpinan harus meninggalkan tempat tugas. Hal-hal demikian sudah cukup mampu diselesaikan oleh jajaran di bawahnya dengan tanggung jawab yang terukur,” tegas Kemong. Langkah ini ditempuh agar pimpinan tetap memiliki waktu dan fokus yang cukup untuk merumuskan kebijakan besar, mengawasi pelaksanaan program, serta menjawab berbagai isu yang menjadi sorotan dan kebutuhan mendesak masyarakat. Selain itu, pengaturan perjalanan dinas yang lebih ketat juga bertujuan untuk menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu karena ketiadaan pejabat yang berwenang. Pemerintah daerah berkomitmen agar setiap rupiah yang dikelola dan setiap waktu yang dimiliki aparatur benar-benar digunakan untuk hal yang memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah.Penulis: JidEditor: OF
28 Jul 2026, 08:46 WIT
Kuasa Hukum Sebut Tim 9 Pucat-Pasi Saat Tetapkan Eks Jampidsus Febrie Tersangka
Papuanewsonline.com, Jakarta - Proses penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU diguncang tudingan serius.Kuasa hukum Don Ritto alias Idon, Handika Honggowongso, membongkar kondisi tak wajar di internal penyidik. Ia menyebut Tim 9 yang menangani perkara itu bekerja di bawah tekanan brutal hingga mempengaruhi keputusan hukum.Pernyataan itu dilontarkan Handika dalam wawancara di Kompas TV, Minggu (26/7/2026)."Kami saksikan sendiri saat mendampingi Idon diperiksa. Tim sembilan sangat tertekan, sangat tertekan sekali. Mukanya lunglai, pucat. Kami yakin keputusan itu bersifat politik daripada berbasis hukum," tegas Handika.Tudingan ini menyeret penetapan Febrie ke pusaran dugaan kriminalisasi. Bukan murni penegakan hukum, melainkan manuver politik.Konstruksi Perkara Berubah-ubah, Bukti Disebut RuntuhHandika menguliti kejanggalan konstruksi perkara. Pada awalnya, penyidik mengaitkan barang bukti 74 kilogram emas, tumpukan dolar AS dan dolar Singapura, dengan dugaan pemerasan dan gratifikasi penanganan perkara PT Asabri.Namun narasi itu, klaimnya, ambruk di tengah jalan.Enam pegawai money changer yang diperiksa disebut menyatakan tidak pernah melihat tas merah berisi jutaan dolar yang menjadi inti cerita penyidik. Sosok bernama Norman yang disebut-sebut sebagai penerima tas itu pun membantah menerima uang dari Ferry Babi.Tang Kian dan Febrie Adriansyah juga membantah ada permintaan uang. Satu-satunya sandaran penyidik, menurut Handika, hanya keterangan tunggal Ferry Babi."Semua konstruksi awal itu tidak nyambung. Bahkan kemudian narasinya berubah," ujarnya.Perubahan itu terjadi saat perkara diambil alih Tim 9. Tindak pidana asal yang semula disebut pemerasan dan gratifikasi, tiba-tiba bergeser menjadi dugaan perdagangan penanganan perkara. Pergeseran ini, kata Handika, justru semakin tidak nyambung dengan barang bukti emas dan uang sitaan.Ia mengklaim aset fantastis di brankas rumah Sentul itu bukan milik Febrie atau Don Ritto, melainkan milik beberapa pihak lain yang identitasnya masih disamarkan dan sedang diverifikasi.Dalih Brankas Raksasa: Rekomendasi KontraktorSorotan lain adalah brankas raksasa di rumah Sentul, Bogor, yang digeledah tim gabungan Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya pada 8 Juli 2026. Handika membantah brankas itu sengaja dibuat untuk menimbun harta korup. Menurutnya, brankas dibangun saat renovasi 2023 atas rekomendasi kontraktor demi konstruksi yang kuat, bukan pesanan khusus Don Ritto.Ia juga menyerang logika hukum penyidik. Hingga kini, tidak ada korban pemerasan atau pemberi suap yang muncul ke permukaan."Siapa yang diperas? Siapa yang menyuap? Itu belum ada. Beban pembuktian ada pada penyidik. Karena itu kami menilai penetapan tersangka terhadap Pak Febrie sangat prematur, gegabah, dan sembrono," tandasnya.Pihaknya memastikan akan melayangkan praperadilan. Salah satu alasannya adalah dugaan penyimpangan prosedur penyidikan.Febrie: Saya DikriminalisasiSebelumnya, Febrie Adriansyah mengaku menjadi korban kriminalisasi. "Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Menurut saya belum cukup untuk dilakukan penahanan," kata Febrie.Ia menyinggung tradisi di Gedung Bundar Kejagung, di mana penetapan tersangka lazimnya dilakukan setelah alat bukti dikonfirmasi tuntas lewat beberapa kali gelar perkara."Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan. Saya siap menghadapinya dan saya merasa memang ini kriminalisasi," ujarnya.Kasus ini sendiri menyita perhatian publik setelah penyidik menyita 74 kilogram emas dan uang tunai dalam berbagai mata uang dari rumah di Sentul. Selain Febrie, Don Ritto juga telah ditetapkan sebagai tersangka TPPU dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya sejak 10 Juli 2026. Hingga kini penyidikan masih berjalan. Semua tudingan dan klaim yang disampaikan para pihak masih merupakan bagian dari proses hukum dan belum menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.Penulis: HendrikEditor: OF
27 Jul 2026, 21:57 WIT
Kapolda Maluku Sinergi Bersama Kakanwil Imigrasi Perkuat Pengawasan Gerbang Timur Indonesia
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku memperkuat sinergi pengawasan keamanan di wilayah kepulauan dan perbatasan Indonesia bagian timur. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan silaturahmi antara Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Gindo Ginting, S.H., M.H., di Ruang Tamu Kapolda Maluku, Senin (27/7).Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut menjadi momentum strategis memperkuat kolaborasi lintas instansi dalam menghadapi tantangan keamanan kawasan, mulai dari pengawasan lalu lintas orang asing, pencegahan penyelundupan lintas negara, hingga pengamanan aktivitas investasi strategis nasional di Provinsi Maluku, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Blok Masela.Dalam pertemuan itu, Kapolda Maluku didampingi Direktur Intelkam Kombes Pol. Darmawan Dwiharyanto, S.I.K., Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol. Budi Priyanto, S.I.K., Direktur Reserse Narkoba Kombes Pol. Indera Gunawan, S.I.K., Kabidkum Kombes Pol. Aris Bachtiar, S.H., S.I.K., M.Si., Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Maluku, serta Kaur Penum Subbid Penmas Bidhumas Polda Maluku.Sementara Kakanwil Ditjen Imigrasi Maluku hadir didampingi Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal, Jose Rizal.Kapolda Maluku menegaskan bahwa posisi geografis Maluku yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara menjadikan sinergi antara kepolisian dan Imigrasi sebagai kebutuhan strategis dalam menjaga kedaulatan negara.Menurutnya, kerja sama yang selama ini telah terjalin harus terus diperkuat agar mampu mengantisipasi berbagai potensi ancaman, termasuk masuknya orang asing secara ilegal, penyelundupan barang, tindak pidana lintas negara, hingga berbagai bentuk kejahatan transnasional."Saya menyampaikan selamat datang kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku. Kami berharap kerja sama yang selama ini telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga pengawasan terhadap lalu lintas orang asing maupun barang dari negara tetangga dapat dilakukan secara lebih efektif. Polda Maluku siap mendukung penuh tugas-tugas Imigrasi melalui koordinasi yang cepat, kolaborasi yang solid, dan langkah-langkah terpadu demi menjaga keamanan wilayah Maluku sebagai salah satu gerbang timur Indonesia," ujar Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto.Kapolda menambahkan, Polda Maluku akan terus membuka ruang koordinasi dengan jajaran Imigrasi apabila ditemukan berbagai kendala di lapangan, sehingga setiap persoalan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan hukum.Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Gindo Ginting, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus memperkenalkan diri sebagai pimpinan baru di lingkungan Imigrasi Maluku.Ia menegaskan komitmennya untuk membangun kerja sama yang erat dengan seluruh unsur Forkopimda, khususnya Polda Maluku, dalam mendukung tugas pengawasan keimigrasian di seluruh wilayah Provinsi Maluku.Menurut Gindo Ginting, Imigrasi Maluku juga tengah menyiapkan langkah-langkah penguatan pengawasan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai daerah yang menjadi lokasi pengembangan Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Blok Masela."Kami ingin membangun sinergi yang kuat bersama Polda Maluku dalam mengawal tugas-tugas keimigrasian di seluruh wilayah Maluku. Kehadiran personel Imigrasi di kawasan Tanimbar nantinya merupakan bagian dari upaya memberikan dukungan terhadap aktivitas investasi strategis di Blok Masela, sekaligus memastikan seluruh aktivitas orang asing berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Gindo Ginting.Ia menjelaskan, jaringan kerja Imigrasi telah menjangkau seluruh 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku, sehingga setiap informasi terkait keberadaan orang asing maupun potensi pelanggaran keimigrasian dapat segera diterima dan ditindaklanjuti secara cepat melalui koordinasi lintas instansi.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan silaturahmi tersebut merupakan bagian dari penguatan koordinasi antarlembaga dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di kawasan timur Indonesia.Menurutnya, kolaborasi antara Polda Maluku dan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Maluku memiliki arti strategis mengingat Maluku merupakan provinsi kepulauan yang memiliki banyak pintu masuk laut serta berbatasan dengan sejumlah negara."Sinergi antara Polri dan Imigrasi menjadi fondasi penting dalam menjaga keamanan wilayah, khususnya menghadapi ancaman kejahatan transnasional seperti penyelundupan, perdagangan orang, peredaran narkotika, hingga pelanggaran keimigrasian. Melalui koordinasi yang semakin erat, kami optimistis pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang di wilayah Maluku akan semakin efektif sekaligus mampu mendukung iklim investasi yang aman dan kondusif," ujar Kombes Rositah.Ia menambahkan, Polda Maluku akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga, sejalan dengan upaya pemerintah mendorong percepatan pembangunan dan investasi strategis di kawasan timur Indonesia.Sebagai penutup rangkaian silaturahmi, Kapolda Maluku dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku melakukan pertukaran cendera mata serta foto bersama sebagai simbol komitmen mempererat kemitraan antarlembaga. Pertemuan berlangsung hangat, produktif, dan menghasilkan kesepahaman untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan nasional di Provinsi Maluku. PNO-12
27 Jul 2026, 21:50 WIT
HUT Ke-79 Kemnaker Jadi Momentum Perkuat Vokasi Dan Transformasi Green Office
Papuanewsonline.com, Jakarta – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dijadikan momentum untuk memperkuat transformasi sektor ketenagakerjaan melalui pengembangan pendidikan vokasi dan penerapan konsep Green Office. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih produktif, modern, dan berkelanjutan.Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat membuka Pekan Olahraga dalam rangka HUT ke-79 Kemnaker di Jakarta, Senin (27/7/2026). Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri.Salah satu program yang terus diperkuat adalah Program Magang Nasional atau MagangHub. Pada 2026, program tersebut ditargetkan mampu menjangkau 150 ribu peserta sebagai upaya mengurangi kesenjangan kompetensi antara pencari kerja dengan kebutuhan industri."Program ini dirancang untuk mendekatkan pencari kerja dengan industri sehingga dapat meminimalkan ketidaksesuaian kompetensi (mismatch). Peserta tidak hanya memperoleh pengalaman kerja dan sertifikat kompetensi, tetapi juga mendapatkan uang saku selama mengikuti program," ujar Menaker.Yassierli menjelaskan, MagangHub telah mendapat perhatian dari sejumlah mitra internasional karena dinilai menjadi salah satu praktik baik dalam menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia kerja. Selain itu, Kemnaker juga menargetkan sebanyak 270 ribu peserta mengikuti Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) sepanjang 2026.Pelaksanaan pelatihan vokasi tersebut dilakukan secara transparan dan inklusif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas maupun masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Program ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.Di samping penguatan vokasi, Kemnaker juga terus mendorong transformasi birokrasi melalui penerapan Green Office. Upaya tersebut diwujudkan melalui efisiensi penggunaan energi, pengurangan plastik sekali pakai, hingga pemanfaatan energi terbarukan melalui pemasangan panel surya serta penyusunan Sustainability Report sebagai bagian dari tata kelola organisasi."Transformasi ketenagakerjaan harus berjalan seiring dengan transformasi birokrasi. Karena itu, kami ingin membangun ekosistem kerja yang tidak hanya produktif dan adaptif terhadap perubahan, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan," kata Menaker. Ia berharap peringatan HUT ke-79 Kemnaker semakin memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam menghadirkan kebijakan ketenagakerjaan yang berdampak nyata bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih maju.Penulis: JidEditor: OF
27 Jul 2026, 21:53 WIT
KSP Kawal Penyelesaian Hambatan Ekspor Mineral Demi Jaga Kepastian Berusaha
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) terus mengawal penyelesaian berbagai kendala dalam implementasi kebijakan guna menjaga kepastian berusaha sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mempercepat penanganan hambatan pada kegiatan ekspor mineral.Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (27/7). Pertemuan ini difokuskan pada penyelesaian persoalan yang menyebabkan terhambatnya ekspor mineral.Rapat dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, aparat penegak hukum, serta pelaku usaha yang terkait dengan sektor pertambangan dan ekspor mineral. Kehadiran berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan secara terpadu.Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, KSP mendorong penyusunan pedoman yang mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Pedoman itu juga diharapkan dapat memperkuat tata kelola ekspor mineral agar berjalan lebih efektif.Selain memberikan kepastian hukum, langkah tersebut ditujukan untuk memastikan aktivitas ekspor tetap berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menjaga agar iklim investasi dan dunia usaha tidak terganggu akibat berbagai hambatan administratif maupun regulasi.Sebagai delivery unit Presiden, KSP menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan lintas sektor yang berpotensi menghambat pelaksanaan program prioritas nasional.KSP juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha dalam menciptakan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, serta mampu memberikan kepastian bagi kegiatan usaha.Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap penyelesaian hambatan ekspor mineral dapat segera terwujud sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kepercayaan dunia usaha, serta tetap menjunjung tinggi prinsip penegakan hukum dan tata kelola yang baik.Penulis: JidEditor: OF
27 Jul 2026, 21:50 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
