Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Petrus Yumte Bantah Habiskan Puluhan Miliar Untuk Jalan Dinas, Namun Benarkan SK Bupati 125 Juta
Papuanewsonline.com, Timika- Mantan Penjabat Sekretaris Derah (Pj Sekda) Kabupaten Mimika Petrus Yumte membantah mengahabiskan anggaran puluhan miliar rupiah untuk melaksanakan perjalanan dinas, namun membenarkan SK Bupati yang mengatur tentang sekali perjalanan dinas untuk Sekda senilai Rp.125 Juta." Benar itu sesuai SK Bupati Rp.125 Juta sekali melakukan perjalanan dinas, namun itu sudah lama jalan, bukan hanya dijaman saya menjabat, tapi penjabat Sekda sebelumnya juga," ucap Petrus Yumte melalui sambungan telepon selulernya, Sabtu (2/8/2025)Yumte menegaskan tahun 2024, Ia jarang melakukan perjalanan dinas keluar daerah, sehingga menghabiskan anggaran puluhan miliar untuk perjalanan dinas itu tidak benar." Kalau terkait dengan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda itu juga satu SK, namun terkait nominal Rp. 2.425.000.000 Untuk Sekda juga tidak dibayar oleh bendahara," Terangnya.Terpisah Hasil investigasi Media ini menyebutkan bahwa Payung hukum besaran perjalanan dinas itu diatur dalam surat keputusan (SK) Bupati Nomor:348 Tahun 2024 Sekretariat derah yang mengatur tentang biaya penunjang operasional bagi Bupati, Wakil Bupati dan Sekda tahun 2024.Selain menghabiskan anggaran perjalanan dinas sekali jalan 125 juta Rupiah, ada juga realisasi biaya penunjang operasional Sekda tahun 2024, senilai Rp.2.425.000.000.Atas kondisi ini menurut sumber dari BPK perwakilan Papua Tengah bahwa penganggaran biaya tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020.Dimana telah diatur secara komprenship, karena biaya penunjang operasional tersebut diberikan untuk satu kali perjalanan dinas bertentangan dengan Perpres nomor 33 Tahun 2024.Selain itu besaran nominal anggaran itu juga bertentangan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang mengatur tentang klasifikasi , Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah.Dimana biaya penunjang operasional juga sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.Dengan dasar ini, BPK berharap agar Bagian Hukum Pemerintah Daerah segerah melakukan penyelarasan peraturan dan keputusan Bupati dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sesuai ketentuan.(Hendrik)
02 Agu 2025, 22:44 WIT
Kisruh Surat Suara di Tembagapura: DKPP Sidangkan KPU Mimika, Integritas Pemilu Dipertaruhkan
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Integritas pemilu di Kabupaten Mimika kini menjadi sorotan tajam. Enam pejabat
penyelenggara pemilu, termasuk Ketua dan Anggota KPU Mimika, tengah disidang
oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran etik
serius terkait pembagian sisa surat suara Pilkada 2024 di Distrik Tembagapura.
Sidang perkara nomor 123-PKE-DKPP/IV/2025 ini digelar pada Rabu (30/7/2025)
di Kantor KPU Provinsi Papua. Mereka yang disidang antara lain
Ketua KPU Mimika Dete Abugau, empat anggota KPU lainnya, serta Ketua PPD
Tembagapura Antonius Jamawe. Kasus bermula dari aduan Yakob
Ismael Kmur, yang menuduh adanya pembagian 1.541 surat suara sisa secara tidak
sah kepada seluruh pasangan calon. Dakwaan itu menyebut bahwa Antonius Jamawe
secara aktif menganjurkan pembagian tersebut, sementara KPU Mimika dianggap
gagal memberikan teguran sebagaimana mestinya. Namun dalam pembelaannya,
Antonius menyatakan bahwa permintaan pembagian berasal dari saksi-saksi paslon
yang mendesak agar surat suara digunakan. “Itu bukan inisiatif saya, para
saksi ngotot minta dibagi,” ungkap Antonius di hadapan majelis DKPP. Anggota KPU Mimika, Hironimus Kia
Ruma, yang juga menjadi saksi dalam sidang, mengakui telah memberi teguran
langsung kepada Antonius dan memerintahkan agar surat suara dikembalikan serta
perolehan suara dikoreksi. “Saya instruksikan agar surat
suara sisa dikembalikan dan data dikembalikan ke kondisi awal,” tegas
Hironimus. Ia juga mengklarifikasi bahwa perbedaan
data pemilih tetap yang sempat ditemukan merupakan kesalahan pengetikan dan
tidak memengaruhi hasil akhir. Sidang ini menjadi momen penting
untuk menguji sejauh mana penyelenggara pemilu menjunjung nilai akuntabilitas,
netralitas, dan profesionalisme. DKPP akan menilai secara menyeluruh apakah
para teradu terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu, dan sanksi apa
yang akan dijatuhkan. Publik menaruh harapan besar
bahwa proses ini berjalan secara transparan dan adil, agar kepercayaan terhadap
pemilu tidak terkikis. "Pemilu adalah pondasi
demokrasi. Setiap pelanggaran, sekecil apa pun, dapat merusak legitimasi
seluruh prosesnya," kata seorang pengamat pemilu di Jayapura. Jika terbukti melanggar,
keputusan DKPP atas kasus ini akan menjadi preseden penting untuk pengawasan
pemilu di Papua dan daerah lain. Keberanian menegakkan etika di tengah tekanan
politik dan dinamika lapangan adalah kunci menjaga marwah demokrasi.(jidan)
02 Agu 2025, 20:24 WIT
Mimika Semarakkan HUT RI ke-80: Fun Run, Layanan Adminduk, dan Hiburan
Papuanewsonline.com, Timika – Suasana penuh semangat dan kebanggaan nasional menyelimuti Kabupaten Mimika saat perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia resmi dimulai pada Sabtu (2/8/2025). Pembukaan rangkaian acara dilakukan langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam gelaran bertajuk ART and RUN Festival 2025 yang digagas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mimika.Festival ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga wadah kolaborasi antara budaya, pelayanan publik, dan olahraga untuk menyatukan masyarakat dari berbagai lapisan. Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda, pimpinan BUMN, serta ribuan warga Mimika yang memadati lokasi sejak pagi hari.Berbagai kegiatan spektakuler digelar sepanjang festival, mulai dari Fun Run 10K yang melibatkan pelari lokal hingga nasional, pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) seperti pembuatan KTP digital, serta pembukaan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan jam layanan yang diperpanjang termasuk di hari Sabtu. Tidak hanya itu, masyarakat juga dimanjakan dengan:Papua Culture Week Parade (Tifa Creative) yang menampilkan kekayaan seni budaya lokal Pertunjukan tari kreasi Papua yang memikat hatiNikah massal sebagai simbol kebersamaan dan keberagamanDonor darah sebagai bentuk kepedulian sosialPanggung hiburan musik dari artis lokal dan nasional yang menambah semarak perayaanAcara ini menjadi ruang interaktif antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus momentum untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara menyenangkan dan edukatif.Dalam sambutannya, Bupati Johannes Rettob menyampaikan bahwa HUT RI ke-80 bukan sekadar ajang seremoni, namun momen refleksi untuk memperkuat identitas dan rasa cinta tanah air.“Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap Republik Indonesia. Kami juga berharap masyarakat turut mengambil bagian serta memanfaatkan fasilitas yang telah disiapkan pemerintah,” ujar Rettob penuh semangat.Ia juga menegaskan pentingnya pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan hadir dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, Mimika telah melakukan terobosan pelayanan melalui pembukaan Mal Pelayanan Publik yang kini beroperasi setiap hari, termasuk pada akhir pekan, demi menjangkau lebih banyak warga.Di akhir sambutannya, Johannes Rettob mengajak seluruh masyarakat Mimika untuk menjadikan momen HUT RI ini sebagai titik awal perubahan pola pikir dan kebiasaan yang lebih positif.“Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah. Kami juga berharap seluruh warga memiliki rasa memiliki terhadap Mimika, menjaga fasilitas, serta merawat kebersihan tidak hanya saat perayaan 17 Agustus, tetapi seterusnya. Dan itu kita mulai hari ini,” pungkasnya.Festival ini bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga simbol kolaborasi antara rakyat dan pemerintah dalam membangun Mimika yang maju, inklusif, dan berdaya saing.(jidan)
02 Agu 2025, 20:09 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz Laksanakan Home Visit Untuk Lansia di Sarmi
Papuanewsonline.com, Sarmi – Satgas Ops Damai Cartenz melaksanakan kegiatan pengobatan home visit atau kunjungan langsung ke rumah warga lanjut usia (lansia) di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, pada Rabu (30/7/2025). Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan kemanusiaan Polri kepada masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus di wilayah pedalaman Papua.Kegiatan dipimpin oleh IPDA Syahri Mahyudin, S.H. dari Satgas Humas Ops Damai Cartenz, bersama IPDA dr. Chintya Widodo dari Subsatgas Kesehatan Satgas Banops Damai Cartenz.Dalam kunjungan tersebut, tim medis mendatangi rumah dua pasien lansia untuk memberikan pemeriksaan dan pengobatan langsung di tempat. Adapun pasien yang dikunjungi adalah:- Ibu Anaci Wanewar (85 tahun), warga Kampung Sarmo, Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi.- Ibu Salomina Senere (72 tahun), warga Kampung Tafarewar, Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi.Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., didampingi Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.Sos., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan home visit ini merupakan salah satu wujud nyata kehadiran Polri yang membawa dampak positif di tengah-tengah masyarakat Papua.“Kami tidak hanya hadir dalam tugas keamanan, tetapi juga dalam pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini adalah bukti bahwa Polri melalui Satgas Damai Cartenz benar-benar peduli dan hadir untuk semua kalangan, termasuk para lansia,” ujar Brigjen Pol. Faizal.Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., turut menegaskan bahwa misi kemanusiaan merupakan bagian penting dari pendekatan Polri di wilayah operasi Damai Cartenz, selain tugas utama penegakan hukum.“Polri melalui Satgas Ops Damai Cartenz hadir di Papua bukan hanya untuk melakukan penegakan hukum terhadap KKB, tapi juga menjalankan pelayanan kemanusiaan seperti ini. Inilah bentuk pendekatan yang humanis agar masyarakat merasa benar-benar dilindungi dan dilayani,” jelas Kombes Pol. Yusuf.Kegiatan home visit berlangsung lancar dan mendapat sambutan positif dari keluarga pasien serta masyarakat sekitar. Satgas Ops Damai Cartenz berkomitmen untuk terus menjalankan kegiatan serupa sebagai bagian dari pendekatan kemanusiaan di wilayah Papua. PNO-12
02 Agu 2025, 17:27 WIT
Direktur Utama PT FS Ditetapkan Tersangka Dalam Kasus Beras Oplosan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Satgas Pangan Polri menetapkan tiga pejabat dari perusahaan produsen beras PT FS sebagai tersangka dalam kasus produksi dan peredaran beras yang tidak sesuai dengan standar mutu nasional. Penetapan tersangka ini diumumkan dalam konferensi pers yang digelar di Mabes Polri, Jumat (1/8), dan dipimpin langsung oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Helfi Assegaf, selaku Kasatgas Pangan Polri.Ketiga tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial KG (Direktur Utama), RL (Direktur Operasional), dan IRP (Kepala Seksi Quality Control). Ketiganya diduga bertanggung jawab atas produksi dan distribusi beras premium merek Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Setra Pulen, yang ternyata tidak memenuhi standar mutu sebagaimana label kemasan yang beredar di pasaran.“Kami tidak akan mentoleransi bentuk penyimpangan terhadap mutu pangan, khususnya beras, yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Penegakan hukum ini adalah bentuk komitmen Polri mendukung arahan Presiden untuk menjaga keadilan, transparansi, dan stabilitas pangan nasional,” ujar Brigjen Pol. Helfi Assegaf dalam pernyataannya.Kasus ini berawal dari hasil investigasi Kementerian Pertanian yang dilakukan di 10 provinsi pada Juni 2025. Dari 268 sampel beras yang diuji, ditemukan 232 sampel atau 189 merek tidak sesuai dengan mutu atau takaran yang tertera di label. Temuan itu kemudian disampaikan kepada Kapolri melalui surat resmi tertanggal 26 Juni 2025.Menindaklanjuti laporan tersebut, Satgas Pangan Polri melakukan penyelidikan di berbagai titik distribusi beras, termasuk pasar tradisional dan retail modern. Sampel-sampel dari lima merek beras yang diproduksi oleh tiga perusahaan termasuk PT FS kemudian diuji di laboratorium resmi Kementerian Pertanian dan terbukti tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk beras premium.Selain itu, penyidik juga menemukan dokumen internal perusahaan yang menunjukkan adanya standar mutu sendiri yang ditetapkan oleh Kepala Seksi QC dan Direktur Operasional PT FS, tanpa mempertimbangkan penurunan mutu akibat proses distribusi. Bahkan, ditemukan notulen rapat internal pada 17 Juli 2025 yang secara eksplisit menginstruksikan penurunan kadar beras patah (broken) guna merespons pengumuman Menteri Pertanian.Atas dasar dua alat bukti yang sah, penyidik Bareskrim Polri kemudian menaikkan status ketiga individu tersebut sebagai tersangka. Mereka diduga melanggar Pasal 62 jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).Ancaman pidana terhadap para tersangka tidak main-main. Dari pelanggaran UU Perlindungan Konsumen, para pelaku terancam hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp2 miliar. Sedangkan untuk pelanggaran UU TPPU, ancaman maksimal mencapai 20 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar.Selama proses penyidikan, tim gabungan dari Satgas Pangan Polri bersama Puslabfor dan Petugas Pengambil Contoh Kementan juga telah menggeledah dua lokasi milik PT FS di Cipinang, Jakarta Timur, dan Subang, Jawa Barat. Dari lokasi tersebut, diamankan sejumlah dokumen, barang bukti beras, dan produk hasil “upgrade” dari beras sebelumnya.Satgas Pangan Polri kini tengah menyusun langkah lanjutan, termasuk pemanggilan para tersangka, penyitaan mesin produksi, serta pemeriksaan terhadap ahli korporasi untuk menentukan pertanggungjawaban badan hukum PT FS. Polisi juga telah mengajukan permintaan analisis transaksi keuangan PT FS kepada PPATK.Penyidikan terhadap tiga perusahaan dan distributor lainnya yakni PT PIM, toko SY, dan PT SR juga akan segera dipercepat.Brigjen Helfi menegaskan bahwa Polri akan terus menindak tegas pelaku usaha yang melanggar ketentuan dan memperdagangkan produk pangan yang merugikan konsumen.“Kami menghimbau masyarakat agar lebih teliti dalam membeli beras. Pastikan produk berlabel jelas, memenuhi SNI, dan sesuai dengan berat bersih yang tertera. Penegakan hukum ini kami harap menjadi efek jera bagi para pelaku usaha nakal,” tegasnya. PNO-12
02 Agu 2025, 16:59 WIT
Kapolda Maluku Komitmen Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Papuanewsonline.com, Ambon – Menindaklanjuti arahan Kapolri untuk mendukung program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan dan pemenuhan gizi anak bangsa, Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si menegaskan komitmen dukungan Polda Maluku dan Polres Jajaran.Penekanan ini disampaikan Kapolda saat memimpin rapat kesiapan pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan Polda Maluku. Rapat digelar secara virtual dari Ruang Vicon Lantai II Markas Polda Maluku, Jumat (1/8/2025).Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.IK., M.H, Irwasda, dan para Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk para Kapolres jajaran melalui zoom meeting dari wilayah masing-masing.Kapolda Maluku menekankan, rapat yang dilaksanakan ini merupakan langkah kongkret untuk merespons langsung perintah Kapolri pada video conference sebelumnya. Kapolri menekankan pentingnya kesiapan Polri dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.“Kegiatan ini penting sebagai wujud nyata dukungan Polda Maluku terhadap kebijakan nasional dalam bidang ketahanan pangan, serta kepedulian Polri terhadap peningkatan gizi generasi muda bangsa,” tegas Kapolda.Polda Maluku, lanjut Kapolda, saat ini baru memiliki satu SPPG di Kota Ambon. Ia mengajak seluruh Kapolres dan jajaran untuk menyatukan komitmen dalam membangun minimal satu gedung SPPG di masing-masing wilayah hukum Polres.“Saya minta agar seluruh jajaran memiliki semangat dan komitmen yang sama. Pembangunan satu SPPG di setiap wilayah adalah bentuk tanggung jawab moral kita kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan akses makanan bergizi,” tegasnya.Orang nomor 1 Polda Maluku ini menyatakan, ketersediaan SPPG di setiap wilayah, sejalan dengan kebijakan Kapolri sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan sosial Polri kepada masyarakat secara lebih inklusif dan merata."Kami berharap hasil rapat ini dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran, agar program-program strategis yang mendukung pemenuhan gizi masyarakat dapat segera terwujud di seluruh wilayah Provinsi Maluku," pungkasnya. PNO-12
02 Agu 2025, 16:48 WIT
Pilihan Redaksi
Petrus Yumte Bantah Habiskan Puluhan Miliar Untuk Jalan Dinas, Namun Benarkan SK Bupati 125 Juta
Papuanewsonline.com, Timika- Mantan Penjabat Sekretaris Derah (Pj Sekda) Kabupaten Mimika Petrus Yumte membantah mengahabiskan anggaran puluhan miliar rupiah untuk melaksanakan perjalanan dinas, namun membenarkan SK Bupati yang mengatur tentang sekali perjalanan dinas untuk Sekda senilai Rp.125 Juta." Benar itu sesuai SK Bupati Rp.125 Juta sekali melakukan perjalanan dinas, namun itu sudah lama jalan, bukan hanya dijaman saya menjabat, tapi penjabat Sekda sebelumnya juga," ucap Petrus Yumte melalui sambungan telepon selulernya, Sabtu (2/8/2025)Yumte menegaskan tahun 2024, Ia jarang melakukan perjalanan dinas keluar daerah, sehingga menghabiskan anggaran puluhan miliar untuk perjalanan dinas itu tidak benar." Kalau terkait dengan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda itu juga satu SK, namun terkait nominal Rp. 2.425.000.000 Untuk Sekda juga tidak dibayar oleh bendahara," Terangnya.Terpisah Hasil investigasi Media ini menyebutkan bahwa Payung hukum besaran perjalanan dinas itu diatur dalam surat keputusan (SK) Bupati Nomor:348 Tahun 2024 Sekretariat derah yang mengatur tentang biaya penunjang operasional bagi Bupati, Wakil Bupati dan Sekda tahun 2024.Selain menghabiskan anggaran perjalanan dinas sekali jalan 125 juta Rupiah, ada juga realisasi biaya penunjang operasional Sekda tahun 2024, senilai Rp.2.425.000.000.Atas kondisi ini menurut sumber dari BPK perwakilan Papua Tengah bahwa penganggaran biaya tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020.Dimana telah diatur secara komprenship, karena biaya penunjang operasional tersebut diberikan untuk satu kali perjalanan dinas bertentangan dengan Perpres nomor 33 Tahun 2024.Selain itu besaran nominal anggaran itu juga bertentangan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang mengatur tentang klasifikasi , Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah.Dimana biaya penunjang operasional juga sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.Dengan dasar ini, BPK berharap agar Bagian Hukum Pemerintah Daerah segerah melakukan penyelarasan peraturan dan keputusan Bupati dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sesuai ketentuan.(Hendrik)
02 Agu 2025, 22:44 WIT
Kisruh Surat Suara di Tembagapura: DKPP Sidangkan KPU Mimika, Integritas Pemilu Dipertaruhkan
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Integritas pemilu di Kabupaten Mimika kini menjadi sorotan tajam. Enam pejabat
penyelenggara pemilu, termasuk Ketua dan Anggota KPU Mimika, tengah disidang
oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran etik
serius terkait pembagian sisa surat suara Pilkada 2024 di Distrik Tembagapura.
Sidang perkara nomor 123-PKE-DKPP/IV/2025 ini digelar pada Rabu (30/7/2025)
di Kantor KPU Provinsi Papua. Mereka yang disidang antara lain
Ketua KPU Mimika Dete Abugau, empat anggota KPU lainnya, serta Ketua PPD
Tembagapura Antonius Jamawe. Kasus bermula dari aduan Yakob
Ismael Kmur, yang menuduh adanya pembagian 1.541 surat suara sisa secara tidak
sah kepada seluruh pasangan calon. Dakwaan itu menyebut bahwa Antonius Jamawe
secara aktif menganjurkan pembagian tersebut, sementara KPU Mimika dianggap
gagal memberikan teguran sebagaimana mestinya. Namun dalam pembelaannya,
Antonius menyatakan bahwa permintaan pembagian berasal dari saksi-saksi paslon
yang mendesak agar surat suara digunakan. “Itu bukan inisiatif saya, para
saksi ngotot minta dibagi,” ungkap Antonius di hadapan majelis DKPP. Anggota KPU Mimika, Hironimus Kia
Ruma, yang juga menjadi saksi dalam sidang, mengakui telah memberi teguran
langsung kepada Antonius dan memerintahkan agar surat suara dikembalikan serta
perolehan suara dikoreksi. “Saya instruksikan agar surat
suara sisa dikembalikan dan data dikembalikan ke kondisi awal,” tegas
Hironimus. Ia juga mengklarifikasi bahwa perbedaan
data pemilih tetap yang sempat ditemukan merupakan kesalahan pengetikan dan
tidak memengaruhi hasil akhir. Sidang ini menjadi momen penting
untuk menguji sejauh mana penyelenggara pemilu menjunjung nilai akuntabilitas,
netralitas, dan profesionalisme. DKPP akan menilai secara menyeluruh apakah
para teradu terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu, dan sanksi apa
yang akan dijatuhkan. Publik menaruh harapan besar
bahwa proses ini berjalan secara transparan dan adil, agar kepercayaan terhadap
pemilu tidak terkikis. "Pemilu adalah pondasi
demokrasi. Setiap pelanggaran, sekecil apa pun, dapat merusak legitimasi
seluruh prosesnya," kata seorang pengamat pemilu di Jayapura. Jika terbukti melanggar,
keputusan DKPP atas kasus ini akan menjadi preseden penting untuk pengawasan
pemilu di Papua dan daerah lain. Keberanian menegakkan etika di tengah tekanan
politik dan dinamika lapangan adalah kunci menjaga marwah demokrasi.(jidan)
02 Agu 2025, 20:24 WIT
Mimika Semarakkan HUT RI ke-80: Fun Run, Layanan Adminduk, dan Hiburan
Papuanewsonline.com, Timika – Suasana penuh semangat dan kebanggaan nasional menyelimuti Kabupaten Mimika saat perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia resmi dimulai pada Sabtu (2/8/2025). Pembukaan rangkaian acara dilakukan langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam gelaran bertajuk ART and RUN Festival 2025 yang digagas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mimika.Festival ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga wadah kolaborasi antara budaya, pelayanan publik, dan olahraga untuk menyatukan masyarakat dari berbagai lapisan. Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda, pimpinan BUMN, serta ribuan warga Mimika yang memadati lokasi sejak pagi hari.Berbagai kegiatan spektakuler digelar sepanjang festival, mulai dari Fun Run 10K yang melibatkan pelari lokal hingga nasional, pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) seperti pembuatan KTP digital, serta pembukaan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan jam layanan yang diperpanjang termasuk di hari Sabtu. Tidak hanya itu, masyarakat juga dimanjakan dengan:Papua Culture Week Parade (Tifa Creative) yang menampilkan kekayaan seni budaya lokal Pertunjukan tari kreasi Papua yang memikat hatiNikah massal sebagai simbol kebersamaan dan keberagamanDonor darah sebagai bentuk kepedulian sosialPanggung hiburan musik dari artis lokal dan nasional yang menambah semarak perayaanAcara ini menjadi ruang interaktif antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus momentum untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara menyenangkan dan edukatif.Dalam sambutannya, Bupati Johannes Rettob menyampaikan bahwa HUT RI ke-80 bukan sekadar ajang seremoni, namun momen refleksi untuk memperkuat identitas dan rasa cinta tanah air.“Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap Republik Indonesia. Kami juga berharap masyarakat turut mengambil bagian serta memanfaatkan fasilitas yang telah disiapkan pemerintah,” ujar Rettob penuh semangat.Ia juga menegaskan pentingnya pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan hadir dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, Mimika telah melakukan terobosan pelayanan melalui pembukaan Mal Pelayanan Publik yang kini beroperasi setiap hari, termasuk pada akhir pekan, demi menjangkau lebih banyak warga.Di akhir sambutannya, Johannes Rettob mengajak seluruh masyarakat Mimika untuk menjadikan momen HUT RI ini sebagai titik awal perubahan pola pikir dan kebiasaan yang lebih positif.“Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah. Kami juga berharap seluruh warga memiliki rasa memiliki terhadap Mimika, menjaga fasilitas, serta merawat kebersihan tidak hanya saat perayaan 17 Agustus, tetapi seterusnya. Dan itu kita mulai hari ini,” pungkasnya.Festival ini bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga simbol kolaborasi antara rakyat dan pemerintah dalam membangun Mimika yang maju, inklusif, dan berdaya saing.(jidan)
02 Agu 2025, 20:09 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz Laksanakan Home Visit Untuk Lansia di Sarmi
Papuanewsonline.com, Sarmi – Satgas Ops Damai Cartenz melaksanakan kegiatan pengobatan home visit atau kunjungan langsung ke rumah warga lanjut usia (lansia) di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, pada Rabu (30/7/2025). Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan kemanusiaan Polri kepada masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus di wilayah pedalaman Papua.Kegiatan dipimpin oleh IPDA Syahri Mahyudin, S.H. dari Satgas Humas Ops Damai Cartenz, bersama IPDA dr. Chintya Widodo dari Subsatgas Kesehatan Satgas Banops Damai Cartenz.Dalam kunjungan tersebut, tim medis mendatangi rumah dua pasien lansia untuk memberikan pemeriksaan dan pengobatan langsung di tempat. Adapun pasien yang dikunjungi adalah:- Ibu Anaci Wanewar (85 tahun), warga Kampung Sarmo, Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi.- Ibu Salomina Senere (72 tahun), warga Kampung Tafarewar, Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi.Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., didampingi Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.Sos., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan home visit ini merupakan salah satu wujud nyata kehadiran Polri yang membawa dampak positif di tengah-tengah masyarakat Papua.“Kami tidak hanya hadir dalam tugas keamanan, tetapi juga dalam pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini adalah bukti bahwa Polri melalui Satgas Damai Cartenz benar-benar peduli dan hadir untuk semua kalangan, termasuk para lansia,” ujar Brigjen Pol. Faizal.Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., turut menegaskan bahwa misi kemanusiaan merupakan bagian penting dari pendekatan Polri di wilayah operasi Damai Cartenz, selain tugas utama penegakan hukum.“Polri melalui Satgas Ops Damai Cartenz hadir di Papua bukan hanya untuk melakukan penegakan hukum terhadap KKB, tapi juga menjalankan pelayanan kemanusiaan seperti ini. Inilah bentuk pendekatan yang humanis agar masyarakat merasa benar-benar dilindungi dan dilayani,” jelas Kombes Pol. Yusuf.Kegiatan home visit berlangsung lancar dan mendapat sambutan positif dari keluarga pasien serta masyarakat sekitar. Satgas Ops Damai Cartenz berkomitmen untuk terus menjalankan kegiatan serupa sebagai bagian dari pendekatan kemanusiaan di wilayah Papua. PNO-12
02 Agu 2025, 17:27 WIT
Direktur Utama PT FS Ditetapkan Tersangka Dalam Kasus Beras Oplosan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Satgas Pangan Polri menetapkan tiga pejabat dari perusahaan produsen beras PT FS sebagai tersangka dalam kasus produksi dan peredaran beras yang tidak sesuai dengan standar mutu nasional. Penetapan tersangka ini diumumkan dalam konferensi pers yang digelar di Mabes Polri, Jumat (1/8), dan dipimpin langsung oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Helfi Assegaf, selaku Kasatgas Pangan Polri.Ketiga tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial KG (Direktur Utama), RL (Direktur Operasional), dan IRP (Kepala Seksi Quality Control). Ketiganya diduga bertanggung jawab atas produksi dan distribusi beras premium merek Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Setra Pulen, yang ternyata tidak memenuhi standar mutu sebagaimana label kemasan yang beredar di pasaran.“Kami tidak akan mentoleransi bentuk penyimpangan terhadap mutu pangan, khususnya beras, yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Penegakan hukum ini adalah bentuk komitmen Polri mendukung arahan Presiden untuk menjaga keadilan, transparansi, dan stabilitas pangan nasional,” ujar Brigjen Pol. Helfi Assegaf dalam pernyataannya.Kasus ini berawal dari hasil investigasi Kementerian Pertanian yang dilakukan di 10 provinsi pada Juni 2025. Dari 268 sampel beras yang diuji, ditemukan 232 sampel atau 189 merek tidak sesuai dengan mutu atau takaran yang tertera di label. Temuan itu kemudian disampaikan kepada Kapolri melalui surat resmi tertanggal 26 Juni 2025.Menindaklanjuti laporan tersebut, Satgas Pangan Polri melakukan penyelidikan di berbagai titik distribusi beras, termasuk pasar tradisional dan retail modern. Sampel-sampel dari lima merek beras yang diproduksi oleh tiga perusahaan termasuk PT FS kemudian diuji di laboratorium resmi Kementerian Pertanian dan terbukti tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk beras premium.Selain itu, penyidik juga menemukan dokumen internal perusahaan yang menunjukkan adanya standar mutu sendiri yang ditetapkan oleh Kepala Seksi QC dan Direktur Operasional PT FS, tanpa mempertimbangkan penurunan mutu akibat proses distribusi. Bahkan, ditemukan notulen rapat internal pada 17 Juli 2025 yang secara eksplisit menginstruksikan penurunan kadar beras patah (broken) guna merespons pengumuman Menteri Pertanian.Atas dasar dua alat bukti yang sah, penyidik Bareskrim Polri kemudian menaikkan status ketiga individu tersebut sebagai tersangka. Mereka diduga melanggar Pasal 62 jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).Ancaman pidana terhadap para tersangka tidak main-main. Dari pelanggaran UU Perlindungan Konsumen, para pelaku terancam hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp2 miliar. Sedangkan untuk pelanggaran UU TPPU, ancaman maksimal mencapai 20 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar.Selama proses penyidikan, tim gabungan dari Satgas Pangan Polri bersama Puslabfor dan Petugas Pengambil Contoh Kementan juga telah menggeledah dua lokasi milik PT FS di Cipinang, Jakarta Timur, dan Subang, Jawa Barat. Dari lokasi tersebut, diamankan sejumlah dokumen, barang bukti beras, dan produk hasil “upgrade” dari beras sebelumnya.Satgas Pangan Polri kini tengah menyusun langkah lanjutan, termasuk pemanggilan para tersangka, penyitaan mesin produksi, serta pemeriksaan terhadap ahli korporasi untuk menentukan pertanggungjawaban badan hukum PT FS. Polisi juga telah mengajukan permintaan analisis transaksi keuangan PT FS kepada PPATK.Penyidikan terhadap tiga perusahaan dan distributor lainnya yakni PT PIM, toko SY, dan PT SR juga akan segera dipercepat.Brigjen Helfi menegaskan bahwa Polri akan terus menindak tegas pelaku usaha yang melanggar ketentuan dan memperdagangkan produk pangan yang merugikan konsumen.“Kami menghimbau masyarakat agar lebih teliti dalam membeli beras. Pastikan produk berlabel jelas, memenuhi SNI, dan sesuai dengan berat bersih yang tertera. Penegakan hukum ini kami harap menjadi efek jera bagi para pelaku usaha nakal,” tegasnya. PNO-12
02 Agu 2025, 16:59 WIT
Kapolda Maluku Komitmen Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Papuanewsonline.com, Ambon – Menindaklanjuti arahan Kapolri untuk mendukung program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan dan pemenuhan gizi anak bangsa, Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si menegaskan komitmen dukungan Polda Maluku dan Polres Jajaran.Penekanan ini disampaikan Kapolda saat memimpin rapat kesiapan pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan Polda Maluku. Rapat digelar secara virtual dari Ruang Vicon Lantai II Markas Polda Maluku, Jumat (1/8/2025).Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.IK., M.H, Irwasda, dan para Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk para Kapolres jajaran melalui zoom meeting dari wilayah masing-masing.Kapolda Maluku menekankan, rapat yang dilaksanakan ini merupakan langkah kongkret untuk merespons langsung perintah Kapolri pada video conference sebelumnya. Kapolri menekankan pentingnya kesiapan Polri dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.“Kegiatan ini penting sebagai wujud nyata dukungan Polda Maluku terhadap kebijakan nasional dalam bidang ketahanan pangan, serta kepedulian Polri terhadap peningkatan gizi generasi muda bangsa,” tegas Kapolda.Polda Maluku, lanjut Kapolda, saat ini baru memiliki satu SPPG di Kota Ambon. Ia mengajak seluruh Kapolres dan jajaran untuk menyatukan komitmen dalam membangun minimal satu gedung SPPG di masing-masing wilayah hukum Polres.“Saya minta agar seluruh jajaran memiliki semangat dan komitmen yang sama. Pembangunan satu SPPG di setiap wilayah adalah bentuk tanggung jawab moral kita kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan akses makanan bergizi,” tegasnya.Orang nomor 1 Polda Maluku ini menyatakan, ketersediaan SPPG di setiap wilayah, sejalan dengan kebijakan Kapolri sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan sosial Polri kepada masyarakat secara lebih inklusif dan merata."Kami berharap hasil rapat ini dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran, agar program-program strategis yang mendukung pemenuhan gizi masyarakat dapat segera terwujud di seluruh wilayah Provinsi Maluku," pungkasnya. PNO-12
02 Agu 2025, 16:48 WIT
Berita utama
Politik & Pemerintahan
Hukum & Kriminal
Berita Populer
Video terbaru
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Satgas Ops Damai Cartenz Laksanakan Home Visit Untuk Lansia di Sarmi
Papuanewsonline.com, Sarmi – Satgas Ops Damai Cartenz melaksanakan kegiatan pengobatan home visit atau kunjungan langsung ke rumah warga lanjut usia (lansia) di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, pada Rabu (30/7/2025). Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan kemanusiaan Polri kepada masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus di wilayah pedalaman Papua.Kegiatan dipimpin oleh IPDA Syahri Mahyudin, S.H. dari Satgas Humas Ops Damai Cartenz, bersama IPDA dr. Chintya Widodo dari Subsatgas Kesehatan Satgas Banops Damai Cartenz.Dalam kunjungan tersebut, tim medis mendatangi rumah dua pasien lansia untuk memberikan pemeriksaan dan pengobatan langsung di tempat. Adapun pasien yang dikunjungi adalah:- Ibu Anaci Wanewar (85 tahun), warga Kampung Sarmo, Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi.- Ibu Salomina Senere (72 tahun), warga Kampung Tafarewar, Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi.Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., didampingi Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.Sos., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan home visit ini merupakan salah satu wujud nyata kehadiran Polri yang membawa dampak positif di tengah-tengah masyarakat Papua.“Kami tidak hanya hadir dalam tugas keamanan, tetapi juga dalam pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini adalah bukti bahwa Polri melalui Satgas Damai Cartenz benar-benar peduli dan hadir untuk semua kalangan, termasuk para lansia,” ujar Brigjen Pol. Faizal.Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., turut menegaskan bahwa misi kemanusiaan merupakan bagian penting dari pendekatan Polri di wilayah operasi Damai Cartenz, selain tugas utama penegakan hukum.“Polri melalui Satgas Ops Damai Cartenz hadir di Papua bukan hanya untuk melakukan penegakan hukum terhadap KKB, tapi juga menjalankan pelayanan kemanusiaan seperti ini. Inilah bentuk pendekatan yang humanis agar masyarakat merasa benar-benar dilindungi dan dilayani,” jelas Kombes Pol. Yusuf.Kegiatan home visit berlangsung lancar dan mendapat sambutan positif dari keluarga pasien serta masyarakat sekitar. Satgas Ops Damai Cartenz berkomitmen untuk terus menjalankan kegiatan serupa sebagai bagian dari pendekatan kemanusiaan di wilayah Papua. PNO-12
02 Agu 2025, 17:27 WIT
Karantina Hewan Timika Pastikan 3.000 Anak Ayam dari Jayapura Bebas Penyakit
Papuanewsonline.com, Timika –
Dalam rangka menjaga ketahanan sektor peternakan dan keamanan hayati wilayah
Papua Tengah, Karantina Hewan Papua Tengah melakukan tindakan pengawasan ketat
terhadap 3.000 ekor Day Old Chick (DOC) jenis layer yang baru
didatangkan dari Jayapura. Proses pemeriksaan dilakukan oleh Pos Pelayanan
(Pospel) Karantina Hewan di Bandar Udara Mozes Kilangin, Timika, pada Kamis
(1/8/2025). Pemeriksaan meliputi pengamatan
fisik secara menyeluruh terhadap kondisi DOC dan verifikasi dokumen resmi dari
daerah asal, termasuk sertifikat kesehatan hewan (KH-14) yang menjadi syarat
utama dalam prosedur lalu lintas hewan antarwilayah. “Pemeriksaan ini merupakan garis
pertahanan pertama untuk mencegah penyebaran penyakit unggas yang berpotensi
merugikan, seperti Avian Influenza dan Newcastle Disease,” jelas Hermanto,
Pejabat Karantina Hewan yang bertugas di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan,
seluruh DOC dalam kondisi sehat dan tidak ditemukan gejala klinis maupun
kematian selama proses pengangkutan. Temuan ini memperkuat keyakinan bahwa
sistem pengawasan lalu lintas hewan yang dilakukan Karantina Papua Tengah
berjalan efektif. Langkah ini merupakan bentuk
nyata dari komitmen Karantina Papua Tengah dalam menjaga zona bebas penyakit
hewan strategis, sekaligus menjamin keamanan produk peternakan yang akan
didistribusikan ke berbagai sentra konsumsi dan produksi di Mimika. Fokus Antisipasi Penyakit
Strategis DOC yang masuk ke wilayah Papua
Tengah terutama Timika, biasanya diperuntukkan bagi sektor peternakan kecil
hingga menengah. Jika tidak diawasi secara ketat, unggas yang membawa bibit
penyakit bisa menjadi sumber penyebaran cepat yang berdampak fatal terhadap
populasi lokal, bahkan hingga manusia. “Papua secara geografis memiliki
kerentanan tersendiri. Oleh karena itu, pengawasan hewan masuk ke wilayah ini
harus betul-betul ketat. Mencegah lebih baik daripada mengobati,” tambah
Hermanto. Masyarakat Diminta Waspada dan
Taat Aturan Karantina Dalam kesempatan yang sama,
Hermanto mengimbau masyarakat untuk melaporkan setiap rencana pengiriman atau
penerimaan hewan, ikan, tumbuhan, serta produk turunannya kepada petugas
Karantina. “Kepatuhan masyarakat sangat
penting. Kami siap melayani, mendampingi, dan memberikan edukasi, namun setiap
lalulintas wajib dilaporkan agar bisa dipastikan bebas dari risiko penyebaran
penyakit,” tegasnya. Karantina Papua Tengah juga terus
menggalakkan edukasi kepada peternak, pelaku usaha, dan masyarakat umum
mengenai pentingnya biosekuriti dan prosedur karantina sebagai bagian dari
upaya kolektif menjaga kesehatan ternak dan pangan hewani. (Jidan)
02 Agu 2025, 02:41 WIT
Pj Gubernur Tinjau Dapur MBG di Yapen: Ciptakan Generasi Sehat Lewat Makanan Bergizi Gratis
Papuanewsonline.com, Serui –
Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, meninjau langsung pelaksanaan program
Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kepulauan Yapen, Kamis (31/7/2025).
Program ini dijalankan melalui tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
(SPPG) yang telah beroperasi sejak Februari 2025, dan hingga kini telah
menyuplai makanan sehat kepada lebih dari 3.955 pelajar di delapan sekolah di
Serui. Kunjungan ini memperlihatkan
komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung kualitas pendidikan dan kesehatan
anak-anak Papua melalui penyediaan makanan sehat setiap pagi. Didampingi Bupati
Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, Agus Fatoni meninjau langsung fasilitas
dapur, proses produksi makanan, hingga sistem distribusinya. “Ini sangat membantu pemenuhan
gizi anak-anak kita, sekaligus membangun generasi masa depan Papua yang sehat
dan cerdas,” ujar Fatoni usai meninjau dapur MBG. Fasilitas dapur MBG dilengkapi
dengan sarana lengkap, termasuk ruang produksi, ruang konsultasi gizi, ruang
pemeriksaan makanan, dan ruang pengemasan yang dirancang dengan prinsip
kebersihan dan higienitas tinggi. Fatoni juga memuji tata kelola
dapur MBG yang telah mampu mendistribusikan makanan kepada ribuan anak sekolah
antara pukul 06.00 hingga 09.00 WIT setiap harinya. Menurutnya, inisiatif ini
dapat dijadikan model bagi kabupaten lain di Papua untuk mereplikasi program
serupa, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan oleh pelajar dan keluarga
mereka. “Sudah bagus. Mulai dari proses
kedatangan bahan, pengolahan hingga pendistribusian sangat tertata dan bersih.
Ini harus dijaga dan dikembangkan,” tambah Fatoni. Diharapkan dengan keberlanjutan
program MBG, anak-anak Papua dapat tumbuh dengan status gizi yang lebih baik,
prestasi akademik meningkat, dan angka ketidakhadiran sekolah menurun drastis. (Jidan)
02 Agu 2025, 01:48 WIT
Dekatkan Layanan Kesehatan ke Warga, Distrik Mimika Baru Gelar Pemeriksaan Gratis Keliling
Papuanewsonline.com, Timika – Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menunjukkan
kepeduliannya terhadap kesehatan masyarakat dengan meluncurkan program
pemeriksaan kesehatan gratis untuk seluruh warga. Program ini menyasar mereka
yang belum memiliki akses layanan kesehatan memadai dan bertujuan untuk mendeteksi
penyakit sejak dini, seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. “Kami ingin layanan kesehatan
tidak hanya dinikmati mereka yang tinggal dekat fasilitas medis. Lewat program
ini, kami turun langsung ke lapangan,” ujar Sekretaris Distrik Mimika Baru,
Alan Jaya, saat membuka kegiatan, Kamis (1/8/2025). Program ini akan dilakukan secara
berkala dan berpindah-pindah lokasi, menjangkau kampung-kampung di Distrik
Mimika Baru. Pemeriksaan yang disediakan meliputi:
Tensi darah
Gula darah
Kolesterol
Pemeriksaan umum oleh tenaga medis
Warga cukup membawa kartu
identitas diri dan disarankan berpuasa ringan sebelumnya agar hasil pemeriksaan
lebih akurat, khususnya untuk gula darah. “Kami ingin memutus mata rantai
penyakit sejak dini. Harapannya, ini jadi langkah preventif sebelum warga jatuh
sakit,” jelas Alan. Tenaga medis dari Puskesmas dan
petugas kesehatan wilayah akan dikerahkan dalam pelaksanaan program ini.
Informasi lokasi dan jadwal pemeriksaan akan disampaikan melalui pengumuman
kampung dan media sosial resmi distrik. Alan juga mengajak warga untuk tidak
ragu memeriksakan diri, serta mengajak para tokoh masyarakat untuk ikut
menyebarkan informasi agar jangkauannya lebih luas. “Semakin awal penyakit diketahui,
semakin besar peluang sembuh. Kesehatan adalah aset penting untuk kemajuan
Mimika Baru,” tambahnya. Dengan semangat kolaboratif, ia
berharap program ini menjadi contoh baik yang dapat diadopsi oleh distrik lain
di Mimika. (Jidan)
01 Agu 2025, 22:51 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz Gelar Bakti Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Kampung Ansudu
Papuanewsonline.com, Sarmi – Satgas Ops Damai Cartenz menggelar kegiatan Bakti Kesehatan Gratis untuk warga lanjut usia (lansia) di Kampung Ansudu, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, pada Rabu (30/7/2025).Pelayanan kesehatan gratis ini menjadi bentuk kepedulian Satgas Ops Damai Cartenz terhadap kesehatan warga di wilayah Papua, khususnya kalangan lansia yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas medis.Tokoh masyarakat Kampung Ansudu, Adam Beny Mersua, yang juga menjabat sebagai Kaur Pemerintahan kampung, menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran kepolisian atas kegiatan tersebut.“Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kepolisian melalui Satgas Ops Damai Cartenz yang telah datang di kampung kami untuk melaksanakan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat di Kampung Ansudu ini,” ujar Adam Mersua.Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin, mengingat pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Papua.“Pengobatan seperti ini sangat membantu warga. Kami berharap ke depannya tetap berlanjut,” tambahnya.Bakti kesehatan ini merupakan bagian dari pendekatan humanis Satgas Ops Damai Cartenz dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua melalui kegiatan pelayanan masyarakat. PNO-12
01 Agu 2025, 20:07 WIT
BMKG Deteksi Tsunami di Sarmi, Warga Pesisir Papua Diimbau Waspada
Papuanewsonline.com, Timika –
Warga pesisir Papua diminta meningkatkan kewaspadaan setelah Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi gelombang tsunami setinggi 19
sentimeter di Pelabuhan Sarmi, Rabu sore (30/7/2025) pukul 16.30 WIT. Gelombang
tersebut terdeteksi oleh alat pemantau tsunami gauge (TS.SARMI) yang
menandakan adanya gangguan gelombang laut akibat aktivitas seismik. Meskipun ketinggiannya relatif
rendah, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menegaskan bahwa
gelombang ini merupakan indikasi awal potensi tsunami yang harus diantisipasi
dengan serius. “Masyarakat pesisir, terutama di
wilayah Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo,
diimbau menjauhi pantai hingga ada pernyataan resmi pencabutan peringatan dini
tsunami,” ujarnya. BMKG juga menekankan bahwa gelombang
pertama bukanlah yang terbesar, sehingga warga diminta tetap berada di zona
aman minimal 1 kilometer dari garis pantai hingga situasi benar-benar
dinyatakan aman. Berdasarkan analisis, BMKG telah
menetapkan status waspada untuk sepuluh wilayah Indonesia bagian timur, dengan
estimasi ketinggian gelombang di bawah 50 sentimeter. Pemantauan gelombang laut
di kawasan Pasifik, termasuk Jepang dan Rusia, juga menunjukkan aktivitas yang
signifikan, mengindikasikan dampak tsunami yang lebih luas di wilayah Samudera
Pasifik. Untuk mencegah jatuhnya korban
dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi akurat, BMKG terus
berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, TNI/Polri, hingga pemerintah desa. Upaya ini
difokuskan agar warga pesisir segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan tidak
termakan hoaks atau informasi simpang siur. (jidan)
30 Jul 2025, 23:51 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Tingkatkan Moral dan Spiritualitas, Polda Maluku Gelar Binrohtal
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melaksanakan kegiatan pembinaan rohani dan mental (binrohtal) kepada anggota dan pegawai negeri sipil pada Polri, Kamis (31/7/2025).Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan moral dan spritual personel ini dilaksanakan secara terpisah baik kepada anggota beragama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Hindu.Untuk personel beragama Islam, kegiatan binrohtal dihelat di Mushollah Ar-Rahman Polda Maluku. Sementara bagi personel beragama Kristen Katolik dilaksanakan di Gereja Santo Michael Aspol Tantui. Untuk personel beragama Kristen Protestan dilakukan di Gereja Oikumene Uriah Polda Maluku. Sedangkan bagi agama Hindu digelar di Ruang Sidang BP4R Biro SDM Polda Maluku.Kegiatan binrohtal bagi agama Islam dihadiri langsung oleh Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.IK., M.Si, dan seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku hadir pada masing-masing kegiatan.Bagi agama Islam kegiatan diawali dengan Sholat Dhuha, dilanjutkan dengan pengajian Surah Yasin dan tausiyah yang disampaikan langsung oleh Wakapolda Maluku.Sementara untuk agama Kristen Katolik, kegiatan diawali dengan Ibadah Sabda, kemudian pembacaan Injil, dan renungan oleh Ipda M.Herlina Weridity, S.A.P. Selanjutnya ditutup dengan doa dan berkat.Terhadap personel beragama Kristen Protestan, kegiatan diawali dengan Pujian dan Penyembahan oleh Pdt. Hesty Parihala, S.Si. Kemudian Pemberita Firman Tuhan, selanjutnya Pemberian persembahan syukur/kolekte serta Doa Safa’at dan Berkat.Sedangkan bagi personel beragama Hindu, pembinaan rohani dan mental diawali dengan Persembahyangan dengan Tema Mendidik Anak sehingga menjadi Suputra. Selanjutnya penyampaian materi oleh Sukardi Rianto, S.Ag. MH, Pembimas Hindu Kemenag Prov. Maluku. Selanjutnya Parama Santi oleh IPDA I Ketut Suhermantaka.Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.IK, mengungkapkan, dalam membentuk pribadi personel yang religius, disiplin, dan berintegritas. "Kegiatan binrohtal ini dilakukan agar personel mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan landasan nilai-nilai moral dan keagamaan," ungkapnya.Kegiatan tersebut diharapkan mampu menguatkan personel Polda Maluku secara spiritual, bermoral tinggi, serta mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas. "Kegiatan Binrohtal ini juga menjadi salah satu bentuk pembinaan internal yang berkesinambungan dalam menciptakan sosok polisi yang presisi, humanis, dan religius," pungkasnya. PNO-12
31 Jul 2025, 20:00 WIT
Wakapolda Maluku Ajak Personel Muslim Sukseskan Kegiatan Binrohtal
Papuanewsonline.com, Ambon – Dalam upaya memperkuat keimanan dan ketakwaan personel kepolisian, Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H., mengikuti kegiatan Pembinaan Rohani dan Mental (Binrohtal) bersama personel Polda Maluku yang beragama Islam. Kegiatan tersebut digelar di Mushola Ar-Rahman Polda Maluku pada pukul 08.30 WIT.Kegiatan Binrohtal rutin ini dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polda Maluku, di antaranya Kabid Humas Polda Maluku, Kasetum Polda Maluku, Kabagwatpers Biro SDM Polda Maluku, serta puluhan personel Muslim lainnya. Suasana berlangsung khidmat dan penuh kekhusyukan sejak awal hingga akhir acara.Binrohtal diawali dengan pembacaan Surat Yasin secara bersama-sama, dipimpin oleh perwakilan dari personel Polda. Usai pembacaan Yasin, Wakapolda Maluku menyampaikan tausiah keagamaan yang menekankan pentingnya meningkatkan kualitas ibadah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kepolisian.Dalam tausiahnya, Brigjen Pol Imam Thobroni mengajak seluruh personel untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, apapun kondisi yang sedang dijalani. Ia juga mendorong personel Muslim untuk memakmurkan mesjid dengan cara melaksanakan sholat berjamaah di masjid, karena pahala yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan dengan sholat sendiri. Lebih lanjut, Wakapolda juga berbagi pengalaman spiritual pribadi yang berkesan, yang menurutnya mampu menjadi pelajaran dan motivasi dalam menjalani tugas dengan lebih ikhlas dan profesional.Salah satu poin penting yang disampaikan Wakapolda adalah kutipan dari Surat Al-Isra ayat 7, yang berbunyi:“Jika kamu berbuat baik, maka (sebenarnya) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian dari kejahatan itu) kembali kepada dirimu sendiri."Ayat ini dijadikan sebagai pengingat moral bagi seluruh anggota, agar senantiasa berbuat baik, baik di lingkungan kerja maupun di kehidupan bermasyarakat, karena setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya sendiri.Melalui kegiatan ini, diharapkan personel Polda Maluku semakin kuat secara spiritual, bermoral tinggi, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Kegiatan Binrohtal ini juga menjadi salah satu bentuk pembinaan internal yang berkesinambungan dalam menciptakan sosok polisi yang presisi, humanis, dan religius. PNO-12
31 Jul 2025, 15:27 WIT
Wakapolda Maluku Nobar Film "Believe"
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H, menghadiri kegiatan Nonton Bareng film nasional berjudul “Believe: Takdir, Mimpi, dan Keberanian”. Nonton bareng atau nobar dilakukan bersama Forkopimda Maluku. Kegiatan ini berlangsung di Bioskop XXI Ambon City Center, Sabtu (26/7/2024). Selain Wakapolda Maluku, nobar film belive juga dihadiri Pangdam XV/Pattimura, Kabinda Maluku, Sekda Maluku dan perwakilan unsur Forkopimda Maluku.Film Believe mengangkat latar militer sebagai panggung utama cerita. Tidak hanya menyuguhkan adegan aksi yang intens, film ini juga menggali sisi emosional dalam hubungan keluarga, konflik batin, dan pengabdian tanpa batas. Sejak tayang serentak di bioskop tanah air pada 24 Juli 2025, film ini telah menuai banyak pujian karena keberhasilannya menggabungkan narasi perjuangan dengan kedalaman nilai moral.Usai nobar, Wakapolda Maluku Brigjen Imam Thobroni berharap film ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda di Ambon, dan Maluku secara umum."Saya memberikan apresiasi atas produksi film ini. Film ini sangat bagus dan sangat menginspirasi, khususnya bagi anak muda zaman sekarang. Mengisahkan perjuangan seorang tentara yang dihadapkan pada dilema antara tugas dan keluarga. Jiwa semangat yang tergambar dalam cerita itu harus kita teladani, terutama dalam konteks pengabdian kepada negara,” katanya. PNO-12
28 Jul 2025, 08:59 WIT
Milad 50 Tahun MUI Mimika: Membangun Harmoni dan Kemaslahatan Umat
PapuaNewsOnline.com, Timika –
Perjalanan panjang Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mimika mencapai
babak baru. Dalam suasana khidmat dan penuh makna, MUI Mimika merayakan Milad
ke-50 tahun dengan mengangkat tema “MUI Berkhidmat untuk Kemaslahatan Umat dan
Keharmonisan Bangsa”, Sabtu (26/7/2025). Acara yang dihadiri oleh berbagai
unsur masyarakat ini menjadi simbol kesungguhan MUI dalam merawat nilai
keislaman, persatuan, dan kesejukan sosial di Bumi Amungsa. Hadir mewakili
Bupati Mimika, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Yakobus
Kareth, menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi MUI selama lima dekade. “Kami mengucapkan selamat kepada
MUI. Semoga di usia setengah abad ini, MUI semakin kokoh dalam menjaga ukhuwah
islamiyah dan memberi kontribusi nyata dalam membangun akhlak masyarakat
Mimika,” ujarnya. Lebih lanjut, Yakobus menekankan
bahwa pembangunan daerah tak hanya soal infrastruktur, tetapi juga butuh
sentuhan moral dan spiritual. Dalam konteks ini, MUI dianggap sebagai pilar
penting dalam menjaga harmoni antarumat beragama di Mimika. “Kami berharap MUI terus menjadi
garda terdepan dalam menyuarakan dakwah yang sejuk dan membangun,” imbuhnya. Sementara itu, Ketua MUI Mimika, Muhammad
Amin, mengungkapkan rasa syukurnya atas sinergi yang telah terjalin baik dengan
Pemkab Mimika. Ia berharap kolaborasi ini terus diperkuat, khususnya dalam
menjaga nilai-nilai kearifan lokal. “50 tahun bukan waktu yang
sebentar. Tapi ini juga bukan akhir. MUI akan terus hadir untuk umat dan
bangsa,” tuturnya. Momentum milad emas ini menjadi
penanda bahwa peran MUI tak hanya sebagai penjaga moral, tetapi juga sebagai
jembatan harmoni yang memperkuat fondasi sosial masyarakat Mimika. (Jidan)
26 Jul 2025, 15:29 WIT
Gelar Pelatihan Fotografi Div Humas Polri, Polda Maluku Raih Peringkat I Peserta Terbaik
Papuanewsonline.com, Jakarta - Personel Bidang Humas Polda Maluku kembali meraih predikat terbaik dalam pelatihan fotografi yang dilaksanakan Divisi Humas Polri Tahun 2025.Peserta terbaik dalam pelatihan fotografi yang diikuti Bidang Humas Polda se Indonesia di ruang dirgantara Ambhara Hotel ini diumumkan pada Jumat (25/7/2025). Pengumuman peserta terbaik dirangkai dengan penutupan pelatihan fotografi yang mengusung tema "Melalui pelatihan fotografi kita tingkatkan profesionalisme sumber daya manusia Humas Polri yang berkarakter terampil, patuh hukum, dan terpuji".Penata Kehumasan Utama TK.II Divisi Humas Polri Brigjen Pol Drs. S. Erlangga Waskitoroso secara resmi menutup kegiatan yang dihadiri Para Kepala Biro, Kabag, Penata Kehumasan di lingkungan Divisi Humas Polri.Turut hadir dalam kegiatan itu perwakilan dari Harian Kompas, Dorothea Devita selaku General Manager Iklan dan Patricius Cahanar selaku Education & Publishing Harian Kompas.Kadiv Humas Polri dalam sambutannya yang dibacakan Brigjen Pol S. Erlangga Waskitoroso, menyampaikan, pelatihan yang fotografi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan personel Humas. Ini dilakukan untuk menjawab tantangan komunikasi publik di era digital yang semakin kompleks.Lebih jauh, pelatihan ini juga menjadi bagian dari implementasi kebijakan institusional dan peraturan Kapolri, khususnya dalam pembentukan SDM Polri yang profesional, adaptif, serta mampu mengelola informasi secara cepat dan akurat.Di penghujung acara, dilaksanakan penyerahan sertifikat kepada peserta terbaik, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan prestasi selama pelatihan. Adapun nama-nama peserta terbaik yang menerima penghargaan adalah:1. Briptu Kristianto Pesireron – Pengiriman Polda Maluku2. Bripda Fajar Dwi Akbari – Pengiriman Polda Kalimantan Barat3. Bripda Lalu Syah Alang Ray Nugraha – Pengiriman Polda Nusa Tenggara BaratKegiatan ini diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang diperoleh untuk mendukung tugas-tugas kehumasan secara maksimal, serta terus menjadi garda terdepan dalam membangun citra positif Polri di mata masyarakat. PNO-12
25 Jul 2025, 19:26 WIT
Kolaborasi Pemkab, Komunitas Singgah Baca & Dibalik Perempuan Peringati Hari Anak Nasional
Papuanewsonline.com, Timika –
Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2025, Dinas Perpustakaan dan Arsip
Nasional kolaborasi bersama Komunitas “Singgah Baca” dan “Dibalik Perempuan”
menggelar acara edukatif bertema "Anak Mimika, Aman, Cerdas & Cinta
Budaya di kantor Perpustakaan pada Kamis
(17/07/2025). Puluhan anak usia dini yang didampingi
orang tua mereka turut serta dalam kegiatan yang menampilkan beragam aktivitas
edukatif dan menghibur, meliputi sesi membaca nyaring (read aloud), permainan
edukatif (bookish play), talkshow parenting, kampanye peduli anak, dan pentas
seni. Mewakili Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Kabupaten Mimika, Raudhah menyampaikan apresiasinya. “Alhamdulillah, kita semua
diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama merayakan Hari Anak
Nasional. Semoga kegiatan ini memberikan
manfaat positif bagi anak-anak dan menumbuhkan kecintaan mereka pada membaca
dan seni,” ujarnya. Raudhah juga menekankan
pentingnya peran orang tua dalam mendukung perkembangan anak secara
komprehensif. Anak usia 2-4 tahun mengikuti
sesi membaca cerita dan kegiatan prakarya sederhana, sementara anak usia 5-9
tahun berpartisipasi dalam lomba melukis botol.
Delain itu ada juga Talk Show Parenting
melibatkan orang tua secara aktif, berbagi pengetahuan dan pengalaman mengasuh
anak.
Suksesnya acara ini menunjukkan
komitmen pemerintah daerah dan komunitas dalam mendukung tumbuh kembang anak di
Mimika. (Jidan)
17 Jul 2025, 20:33 WIT
