Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Gandeng BKN Regional IX Jayapura, Pemkab Mappi Gelar Workshop Mutasi Kepegawaian
Papuanewsonline.com, MAPPI
- Pemerintah Kabupaten Mappi bersama BKN Regional IX Jayapura melaksanakan
Workshop Mutasi Kepegawaian dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Tahun 2023. Kegiatan yang berlangsung di Gor
Kepi, pada Selasa (30/5/2023) dihadiri oleh para kepala OPD, Sekretaris Dinas
dan para Kasubag. Plt Sekretaris BPKSDM Kabupaten
Mappi, Andi Baso menyebutkan, mutasi kepegawaian merupakan setiap perubahan
yang terjadi terhadap status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS), seperti
kenaikan pangkat, pensiun, pindah tempat tugas dan lain -lain. "Untuk pelaksanaan kegiatan
hari ini kita menghadirkan Narasumber dari BKN Regional IX Jayapura kepala
bidang Mutasi ibu Helfiana Siregar,"ungkap Andi Baso. Andi Baso menjelaskan, secara
umum workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi PNS di Kabupaten
Mappi di bidang kepegawaian baik secara teori maupun praktik. Mengingat
kegiatan seperti ini terakhir dilaksanakan sudah 9 tahun yang lalu. Sehingga
kegiatan ini sangat penting dilakukan karena sudah terjadi beberapa
permasalahan kepegawaian yang diakibatkan kurangnya pemahaman PNS terhadap
regulasi kepegawaian. Dikatakan Andi Baso bahwa sesuai
UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN mengatur aparatur sipil negara sebagai
profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib
mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam
pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Dan peraturan Lembaga Administrasi
Negara (LAN) nomor 5 tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai
Aparatur Sipil Negara. Lanjut Andi Baso bahwa dimana,
akan diatur bahwa setiap PNS wajib melaksanakan kompetensi minimal 20 JP dalam
periode 1 tahun.
"Saya berharap dari
pelaksanaan kegiatan ini PNS di
kabupaten Mappi dapat memiliki kompetensi dibidang kepegawaian yang sesuai
dengan regulasi terkini sehingga tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan
di bidang kepegawaian,"tegasnya. (Redaksi)
30 Mei 2023, 23:47 WIT
Dukung Papua Terang, PJ Bupati Mappi dan Manager UP3 PLN Merauke Resmikaan Tambahan Jam Menyala
Papuanewsonline.com, MAPPI
- Masyarakat di empat Kampung dan kelurahan yang tersebar di empat Distrik di
Kabupaten Mappi kini menikmati aliran listrik lebih lama setiap harinya. Hal
itu melalui penambahan jam menyala atas kebijakan Pj Bupati, Michael
Rooney Gomar, S.STP., M.Si dengan PT PLN (Persero) UP3 Merauke. Empat kampung yakni Kelurahan
Bade, Distrik Edera yang sebelumnya hanya menyala 12 jam dinaikkan jadi 24 jam.
Untuk tiga kampung lainnya yakni Kampung Eci-Distrik Asue dan Kampung Mur –
Distrik Nambioman Bapai yang sebelumnya hanya menyalah selama 6 jam ditambah
jadi 12 jam setiap hari. Sementara untuk peningkatan
tambahan jam nyala Kampung Senggo Distrik Citak Mitak dari 6 jam menjadi 12 jam yang sudah
dinyalakan sejak tanggal 24 Desember 2022 lalu (lebih duluan ditingkatkan jam
menyala). Peningkatan penambahan jam
menyalah diresmikan oleh Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.STP., M.Si
bersama Manajer PT PLN (Persero) UP3 Merauke, Ahmad Maulidany yang berlangsung
di Distrik Nabioman Bapai, Senin (29/5/2023). Kegiatan peresmian tersebut
diawali dengan doa pemberkatan oleh Pastor Paroki St Kristoforus Mur, Pastor
Fransiskus Melki, MSC. Program ini merupakan bagian dari
program Papua Terang yang dicanangkan oleh PLN. Untuk mempercepat, Pemkab Mappi
juga memberi dukungan berupa pengadaan mesin pembangkit, rumah petugas, tanki
BBM kapasitas 10 ton sebanyak 2 buah dan gedung pembangkit. Adapun listrik yang diresmikan di
Kampung Mur menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) memiliki daya
2×100 KW. Beban sekarang ini sekitar 90 KW yang dialirkan kepada sekitar 300
pelanggan PLN yang ada di Kampung Mur. Pj Bupati Mappi, Michael Gomar
dalam sambutannya menerangkan, ini merupakan bagian dari Papua Terang, Mappi
Terang. Listrik dikatakan Pj Bupati merupakan salah satu infrastruktur dasar
yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menunjang berbagai kegiatan termasuk
kegiatan usaha masyarakat untuk meningkatkan ekonomi. Listrik akan dinyalakan
mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Malam hari dipilih karena memang masyarakat
membutuhkan penerangan. Terutama bagi anak-anak yang harus belajar pada malam
hari. Kriminalitas juga bisa dikurangi. Dikatakan Pj Bupati, bahwa
Kampung Mur juga menjadi salah satu prioritas karena menjadi pintu gerbang ke
Mappi. Di kampung itu terdapat pelabuhan untuk bongkar muat sembako maupun
material. “Gerbang ini harus aktif,
sehingga kita perbaiki supaya perpuataran ekonomi akan muncul dari sini. Harga
barang seperti sembako dan material akan turun,”ungkapnya. Lebih jauh Pj Bupati menerangkan,
selain listrik, program yang akan diturunkan Pemkab Mappi di Kampung Mur pada
tahun ini adalah perbaikan infrastruktur jalan sehingga bisa dilintasi bus
untuk mengangkut masyarakat ke Kepi. Pelabuhan juga akan dibangun dan
dikembangkan. Begitu pula degan perbaikan fasilitas pasar. Dalam waktu dekat
pula, akan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Gereja Katolik Paroki
St Kristoforus Mur yang akan dilakukan oleh Pemkab Mappi melalui Dinas
Pekerjaan Umum . Pj Bupati berharap, masyarakat
setempat bisa mendukung program pemerintah dengan cara merawat dan menjaga
fasilitas yang sudah dibangun. Tidak melakukan pemalangan karena akan
menghambat proses pembangunan yang tetunya berdampak pada kemajuan kampung. Dalam kesempatan yang sama,
Manajer PT PLN (Persero) UP3 Merauke, Ahmad Maulidany mengungkapkan, penambahan
jam operasinal listrik di empat kampung ini merupakan permintaan dari Pj Bupati
yang datang langsung ke Merauke. PLN menyambut baik dan
mempercepat proses pemasangan pembangkit. Kampung Mur mulai beroperasi,
sementara Bade, Senggo dan Eci ditargetkan paling lambat bulan Juli 2023
mendatang. “Sekitar awal Juli sudah bisa
digunakan untuk Senggo, Bade dan Eci. Itu kendala minor saja yaitu masalah
operator,” katanya. Ahmad menyebutkan, PLN siap
mendukung Pemkab Mappi dalam hal ini Pj Bupati karena sejalan dengan visi dan
misi PLN untuk membuat Papua Terang. Sekarang ini kata dia, dari 166 kampung di
Mappi, sekitar 78 persen sudah menikmati listrik. Empat kampung yang jam
menyalanya sudah ditambah kata Ahmad semuanya menggunakan PLTD. Lahan, tanki
BBM, gedung dan satu unit mesin masih milik Pemda. Bahkan rumah petugas akan
dibangun Pemkab Mappi. “Rumah operator sebenarnya kita
juga ingin bangun tapi Pak Pj Bupati minta biar untuk bangun karena beliau
ingin daerah ini maju,” ujar Ahmad. Sementara itu, Kepala Kampug Mur,
Vinsensius Yadohamang memberikan apresiasi kepada Pj Bupati dan PLN yang
langsung menjawab kebutuhan masyarakat. Ia bahkan berharap, ini bisa
ditingkatkan lagi menjadi 24 jam. “Kami dari pemerintah kampung dan
distrik datang ketemu Bapak Pj Bupati untuk bantu kami dan sekarang langsung
terjawab,” tuturnya.
Turut hadir dalam kegiatan
tersebut Sekda Mappi, Ferdinandus Kainakaimu, perwakilan Forkopimda dan
pimpinan OPD. Peresmian disaksikan oleh warga setempat yang begitu gembira
dengan peningkatan jam operasi PLN. (Redaksi)
30 Mei 2023, 23:24 WIT
Wakil Bupati Resmikan Distrik Sorep, Asmat Kini Miliki 25 Distrik
Papuanewsonline.com,
Agats - Jumlah
Distrik di Kabupaten Asmat resmi bertambah menjadi 25 Distrik dari sebelumnya
23 Distrik. Keduanya yaitu Distrik Sorep hasil pemekaran dari Distrik Akat, dan
Distrik Tomor Birip hasil pemekaran dari Distrik Suru-suru dan Distrik Unir
Sirau. Wakil Bupati Asmat, Thomas E. Safanpo dalam lawatannya ke
Distrik Sorep menyampaikan bahwa pembentukan Distrik baru telah melalui proses
dan kajian panjang pemekaran. "Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018
tentang Kecamatan, cukup membatasi kita sehingga proses pengesahan distrik di
kementrian cukup lama, maka butuh komunikasi intens sehingga pada bulan Oktober
tahun 2023 disetujui nomor kodefikasi Distrik baru di Asmat," Kata Safanpo
dalam sambutanya, Senin (29/05/23). Safanpo mengakui keterlambatan peresmian Distrik Sorep karena
belum dialokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan Distrik. "Seharusnya bulan November atau Desember kami sudah
harus melantik kepala Distrik dan perangkat, namun belum tersedia anggaran
untuk penyelenggaraan pemerintahan sehingga kami tunggu pembahasan anggaran
2023 di DPRD pada bulan Desember lalu," ujarnya. Wakil Bupati mengatakan dengan mengantar kepala Distrik Baru,
Vinsen Andreas Rahail dan perangkat di Distrik Sorep menandakan dimulainya
pengoperasian kantor distrik. "Hari ini resmi pemerintahan Distrik Sorep mulai
beroperasi. Dengan mulainya pemerintahan Distrik ini, maka masyarakat Distrik
Sorep resmi lepas dari Distrik Akat," tegasnya. Ia berharap dengan diresmikan menjadi diatrik baru, maka
dapat memperpendek rentang kendali sehingga mempermudah akses masyarakat dari
segi pendidikan dan kesehatan.
Diketahui, Distrik Sorep membawahi enam kampung diantaranya
kampung Buetkwar, Yuni, Beco, Manep, Simini, Fakan, dengan Ibu kota
distrik berkedudukan di kampung Beco. (PNO-12)
30 Mei 2023, 16:10 WIT
Bupati Herry Ario Tata Rapi Lokasi Penduduk Dekat Kantor Dinas Sosial
Papuanewsonline.com, Biak Numfor - Bupati Herry Ario Naap, S.Si,M.Pd kembali mengunjungi warga yang ada di sepanjang pantai belakang Kantor Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, Senin (29/05/2023) sore. Bupati yang berdiskusi langsung dengan warga mengatakan, rumah-rumah warga dikawasan pantai belakang Sosial itu akan ditata baik supaya terlihat rapih dan tidak kelihatan kumuh. “Kita akan tata rapih, kita akan perbaiki supaya terlihat sejajar, rapih, supaya pemandangannya jangan terlihat kumuh. Kawasan ini kan merupakan pintu masuk di Pelabuhan Laut Biak, ketika baru ada kapal sandar di Pelabuhan Biak. Jadi kita rapikan, supaya masyarakat juga merasa nyaman,” ujarnya. Setelah mengunjungi warga di kawasan belakang Sosial, Bupati juga melihat dari dekat suasana jual beli di Pasar Ikan. Bupati berharap supaya kebersihan di Pasar Ikan tetap menjadi perhatian serius dari para penjual dan semua warga. “Mari kita jaga Pasar Ikan ini supaya tetap bersih, kalau bersih yang menjual dan membeli tentunya merasa nyaman ya, jadi mari kita jaga kebersihan itu setiap hari,” pungkasnya. (PNO-11)
30 Mei 2023, 13:55 WIT
Mencari Solusi, Pj Bupati Mappi Menerima Aspirasi Aliansi Honorer Mappi
Papuanewsonline.com, MAPPI
- Polemik terkait honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Mappi mulai menemui
titik terang, setelah Pj Bupati, Michael Rooney Gomar, S.STP., M.Si menerima
aspirasi dan berdiskusi langsung dengan Aliansi Honorer Nasional (AHN)
Kabupaten Mappi pada Senin (29/5/2023) di Pendopo. Ketua AHN Mappi, Jack Wallcoth P.
Oku menyampaikan beberapa poin aspirasi. Diantaranya meminta kepada Pj Bupati
agar mengusulkan tambahan kuota pengangkatan honorer menjadi CPNS kepada Plh
Gubernur Provinsi Papua dan Pj Gubernur Papua Selatan agar dilanjutkan ke
Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pasalnya kuota 450 belum bisa
mengakomodir semua. Apalagi ada yang tidak pernah honor atau ada yang honor
belum sampai setahun. Sementara syarat pengangkatan harus minimal lima tahun
bekerja. Sementara ada yang sudah mengabdi selama belasan bahkan puluhan tahun
namun tidak terakomodir. Juga masih ada honorer K2 yang tidak masuk dalam
daftar padahal itu masuk dalam prioritas. Untuk itu BKPSDM diminta
melibatkan aliansi agar turut mengawal proses seleksi perekrutan. Aliansi juga
meminta Pemkab Mappi tidak membuka CPNS formasi umum sebelum formasi honorer
selesai. Menjawab aspirasi honorer, Pj
Bupati Michael Gomar menjelaskan bahwa persoalan honorer ini tidak hanya di
Mappi, tapi terjadi secara nasional. Dimana DPR RI, Kemenpan RB dan BKN sedang
membahas kebijakan untuk mencari solusi nasib honorer yang mulai November 2023
akan dialihkan statusnya jadi outsourcing. Sehingga Pj Bupati pun juga
mendukung aspirasi aliansi honorer di Mappi agar tidak ada pemberhentian secara
massal. Pemprov Papua melalui alm Wakil
Gubernur Klemen Tinal telah berjuang dan pusat menjawab dengan memberikan 20
ribu kuota untuk Papua. Kabupaten Mappi mendapat kuota 450. Mulai Tahun 2021,
Pemkab melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
diminta menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai dasar
pengajuan formasi ke Kemenpan RB dan BKN. Pemerintah kata Pj Bupati,
menetapkan sejumlah persyaratan. Pengangkatan diprioritaskan pada masa kerja,
minimal 5 tahun. Kalaupun ada yang tepat 5 tahun tetap didiskualifikasi apalagi
kurang dari lima tahun. Honorer dengan masa kerja terlama yang prioritas tapi
juga mempertimbangkan usia tidak lebih dari 58 tahun. Untuk itu Pj Bupati memerintahkan
BKPSDM untuk mengumumkan 450 nama yang sebelumnya sudah masuk. Pj Bupati
memberi ruang kepada aliansi untuk melihat dan mencatat nama yang dinilai tidak
memenuhi syarat kemudian diajukan kepadanya. "Pejabat Pembina Kepegawaian
(PPK) punya kewenangan untuk membatalkan meskipun sudah ada surat dari Kemenpan
ataupun BKN," tegas Pj Bupati. BKPSDM juga diminta menyusun
analisis jabatan dan analisis beban kerja bagi seluruh honorer yang jumlahnya
2.332. Sehingga pengusulan tambahan kuota bisa dilakukan. Klasifikasi honorer
berdasarkan masa kerja juga harus disiapkan agar memudahkan. Pj Bupati juga memastikan, dalam
pengangkatan diprioritaskan bagi honorer asli Papua. Kalaupun belum memiliki
ijazah SMA maka bisa difasilitasi untuk ikut ujian paket C. Pada kesempatan itu juga Pj
Bupati mengungkapkan bahwa gaji honorer masih sangat kecil sementara biaya
hidup di Mappi, seperti uang kontrakan, transportasi, bahkan untuk membiayai
keluarga sangat besar. Dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah maka bukan
tidak mungkin bisa dinaikkan. Tapi Pj Bupati menegaskan kepada
seluruh honorer untuk aktif bekerja dan disiplin. Meskipun pekerjaan tidak
banyak tapi harus tetap bekerja. Honorer juga diharap meningkatkan kompetensi
dan kemampuan.
Selain terkait formasi untuk
honorer, Pj Bupati juga mengungkapkan bahwa setelah mendapat perhatian serius
dalam beberapa bulan ini, SK untuk PNS formasi Tahun 2018 akhirnya sudah ada
dan siap diserahkan. (Redaksi)
30 Mei 2023, 00:59 WIT
Pelaksanaan Penerimaan Anggota, Polri Optimalkan Monitoring Center Cat Pertama Kali Digunakan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Asisten Sumber Daya Manusia
(ASSDM) Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa jajarannya terus
mengopotimalkan pemanfaatan teknologi digital sebagai bentuk penguatan prinsip
BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) dalam penerimaan anggota
Polri. “Pertama kalinya, Polri membentuk posko monitoring center CAT
akademik dan psikologi,” kata Irjen Dedi dalam keterangan tertulis di Jakarta,
Senin (29/5). Mantan Kadiv Humas Polri ini membeberkan, pelaksanaan tes
dilakukan secara realtime dengan CAT (computer assisted test) yang diawasi oleh
pengawas internal antara lain Itwasum, Divpropam Polri, Direktorat Siber
Bareskrim, Inteltek Baintelkam Polri. Tidak hanya pihak internal, pelaksanaan tes penerimaan dengan
menggunakan CAT ini juga diawasi eksternal yaitu BSSN, ahli IT dari Universitas
Gunadarma dan LSM Pesdam (peningkatan sumber daya manusia). “Memberdayakan teknologi komunikasi yang telah dimiliki dan
menyebar di 34 Satuan Wilayah, termasuk Papua dan Papua Barat,” kata Dedi. Dengan menggunakan CAT yang bisa dipantau secara realtime,
kata Dedi hasilnya langsung dapat diketahui oleh peserta seleksi dan
mengantisipasi adanya kerjasama antar peserta seleksi maupun pihak lain yang
akan membantu peserta, karena soal yang tampil di layar PC masing- masing
peserta seleksi berbeda. Kemudian, sambung Dedi, ketika terjadi permasalahan dalam
proses seleksi, seketika dapat diselesaikan karena adanya keputusan langsung
dari pengampu kebijakan. Melalui posko monitoring center ini, terdapat interaksi
secara langsung antara Panitia Pusat dengan seluruh Panitia Wilayah dan sebagai
mitigasi cepat atas permasalahan-permasalahan.
“Seperti kendala login ke server, ganguan perangkat komputer,
ganguan jaringan listrik/internet,” pungkas Dedi. (PNO-12)
29 Mei 2023, 19:31 WIT
Rayakan HUT R.A Kartini Ke 144, Bupati Asmat: Perempuan Miliki Peran Penting Dalam Pembangunan
Papuanewsonline.com, Asmat - Organisasi Perempuan Se-Kabupaten Asmat menggelar Acara Syukuran Resepsi Hari R.A Kartini Ke-144 di gedung Tongkonana Agats, Asmat, Papua Selatan, pada Sabtu, (27/5/2023).Pantauan Papuanewsonline.com, Acara ini melibatkan semua Organisasi Perempuan Se-Kabupaten Asmat, dimana pada Tahun 2023 HUT Kartini di Kabupaten Asmat, dipercayakan kepada Organisasi Persit Kartika Candra Kirana dari Koramil 1707-08 Agats.Acara syukuran ini dihadiri oleh Bupati Asmat, Elisa Kambu S.Sos, Anggota DPRD Kabupaten Asmat, Kapolres Asmat yang di Wakilkan oleh Kasat Binmas Polres Asmat, AKP Sudirman, Perwira Penghubung Kodim 1707 Merauke untuk Asmat Letnan Satu, Agus dan Jajaran Forkopimda yang ada di Kabupaten Asmat.Ny. Rony K. Retraubun selaku Ketua Panitia dalam sambutanya mengatakan, acara syukuran Resepsi baru di adakan, karena Hut Kartini Ke-144 Tahun 2023 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri pada bulan April Tahun 2023."Kami menyampaikan permohonan maaf jika acaranya baru diksanakan hari ini, dikarenakan resepsi Hut Kartini ke 144 di tahun 2023, karena bertepatan dengan saudara-saudara kita yang muslim dalam merayakan hari raya lebaran, jadi acara syukuran ditunda hingga baru dilaksanakan," ungkap Ketua Panitia.Sementara itu Bupati Asmat, Elisa Kambu dalam sambutanya menyebutkan, Sesuai dengan sejarah singkat tentang R.A Kartini, maka harus berbangga bahwa dalam kehidupan selalu hadir sosok perempuan yang hebat."Perempuan hebat selalu hadir dalam hidup kita, dimana perempuan memiliki peran ganda didalam dunia kerja sebagai karyawan, pegawai, dalam rumah tangga, sebagai ibu dan seorang istri, kita harus bersyukur memiliki perempuan yang hebat, seperti sekarang ada di Asmat," Ucapnya.Bupati Elisa mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan penuh kepada perempuan di Asmat, sehingga perempuan diberikan ruang yang sama, untuk bisa berprestasi, bisa berkarya, dan bisa berkreasi."Perempuan-perempuan di Asmat, sangat berperan penting dalam kemajuan dan pembangunan di asmat, sehingga diakhir kata, saya atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat mengucapakan selamat hari Kartini ke 144, untuk perempuan-perempuan Indonesia terkhususnya di Asmat," Terangnya.Acarapun ini-pun dilanjutkan dengan berbagai agenda, dinataranya pemberian hadiah kepada pemenang lomba dan penampilan tarian dari anak-anak SMP Negeri 2 Agats, yang akan mewakili Provinsi Papua Selatan di ajang Nasional.(PNO-12)
28 Mei 2023, 16:36 WIT
Kasus Pemberhentian Pejabat Kabupaten Mimika Terus Berlanjut, Pengacara Klarifikasi Berita Hoax
Papuanewsonline.com, Kasus pemberhentian Jenny Ohestina Usmany dari jabatan Kepala Dinas Pendikan Kabupaten Mimika dan Jania Basir Rante Danun dari jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, oleh Plt. Bupati Mimika Johannes Rettob, terus berlanjut. Frederika Korain, S.H., MAAPD., selaku pengacara kedua Penggugat, menyatakan akan mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura No. 01/G/2023/PTUN.Jpr., dan No. 02/G/2023/PTUN.Jpr., tersebut.“Kami akan mengajukan upaya hukum banding segera. Kami menilai, putusan PTUN Jayapura dalam perkara ini, telah menghilangkan hak gugat klien kami karena persoalan lewatnya tenggang waktu pengajuan upaya administratif, meskipun pengajuan gugatan sebenarnya masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan pemberhentian klien kami diterbitkan”, kata Rika, sapaan pengacara perempuan asli Papua itu.Menurutnya, pertimbangan hukum majelis hakim secara nyata bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang secara penafsiran argumentum per analogiam diterapkan dalam perkara ini. SEMA No. 5 Tahun 2021, itu berbunyi: “upaya administratif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut”Pemimpin kantor hukum Veritas Law Office yang berkantor di Jayapura itu, meminta pihak-pihak tertentu agar menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat perihal pertimbangan hukum majelis hakim PTUN.“Jangan membodohi masyarakat di Papua dengan pernyataan hoax. Kami sampaikan bahwa tidak diterimanya gugatan Jenny Ohestina Usmany dan Jania Basir Rante Danun oleh majelis hakim, semata-mata karena pertimbangan telah lewatnya pengajuan upaya administratif. Majelis hakim sama sekali belum mempertimbangkan apakah Plt. Bupati Mimika berwenang menerbitkan keputusan pemberhentian klien kami atau tidak. Demikian pula, belum ada penilaian apakah keputusan pemberhentian itu melanggar prosedur dan cacat substansi atau tidak”, jelasnya.Pengacara Penggugat Klarifikasi Pernyataan Pengacara Plt. Bupati MimikaSementara itu, tim pengacara lainnya, Fatiatulo Lazira, S.H., mengklarifikasi opini yang berkembang perihal alasan gugatan tidak diterima oleh majelis hakim.“Pertama, majelis hakim sama sekali belum mempertimbangkan apakah pemberhentian yang dilakukan Plt. Bupati Mimika Johannes Rettob terhadap Jenny Ohestina Usmany dan Jania Basir Rante Danun sudah sesuai aturan atau tidak. Kedua, pertimbangan hukum majelis hakim sama sekali tidak menyinggung terkait PP No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”, jelas Fati Lazira.Menurutnya, kedua opini yang berkembang perihal alasan gugatan tidak diterima oleh majelis hakim itu adalah tidak benar alias hoax.“Opini yang berkembang perihal alasan gugatan tidak diterima oleh majelis hakim itu tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Kami pun kaget, kenapa opini yang tidak berdasarkan putusan pengadilan ini dibangun. Ini kan hoax", kata Fati sambil tersenyum.Fati justru menerangkan, bahwa semua eksepsi atau bantahan Plt. Bupati Mimika selaku Tergugat, tidak diterima oleh majelis hakim, khususnya bantahan Plt Bupati Mimika yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan gugatan.Adapun bunyi pertimbangan majelis hakim, "Menimbang, bahwa Penggugat merupakan addressaat atau pihak yangdituju langsung oleh Keputusan yang menjadi Objek sengketa, dan dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek Sengketa sehingga Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan di Pengadian. Dengan demikian eksepsi Tergugat tentang kedudukan hukum atau kepentingan Penggugat tidak berdasar dan Pengadilan menyatakan menolak eksepsi tersebut" bebernya.Iapun berharap majelis hakim ditingkat banding dapat lebih obyektif dalam menjatuhkan putusan dengan menggali keadilan substantif atas pemberhentian pejabat Kabupaten Mimika yang dinilai tanpa dasar kewenangan, melanggar prosedur dan cacat substansi (PNO-19)
27 Mei 2023, 13:25 WIT
Kegiatan Olahraga Bersama Tni-Polri dan FKPD di Markas Batalyon Rider 733
Papuanewsonline.com, Maluku - Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, mengikuti olahraga sinergitas bersama antara TNI-Polri dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (SKPD) Maluku. Kegiatan yang dilaksanakan Kodam XVI/Pattimura ini dihelat di Markas Batalyon Rider 733/Masariku, Kota Ambon, Jumat (26/5/2023).Hadir dalam kegiatan itu yakni Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Ruruh Aris Setyawibawa, Danlantamal IX Ambon Brigjen TNI Said Latuconsina, Kasdam Pattimura, Wakapolda Maluku, Danlanud Pattimura Ambon, PJU Kodam, Polda, Lantamal, Lanud Ambon dan para unsur FKPD Maluku. Kapolda Maluku Lotharia Latif dalam arahannya saat mengambil apel pagi sebelum kegiatan digelar, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya olahraga sinergitas tersebut. "Saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena atas kehendak-Nya maka pada pagi ini kita bisa dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan apel pagi dan olahraga bersama," katanya.Kapolda memberikan apresiasi yang tinggi atas kesiapan kegiatan yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi, sinergitas dan soliditas antara TNI, Polri, FKPD maupun instansi pemerintahan lainnya di Maluku."Tentunya saya sangat mengapresiasi pelaksanaan olahraga bersama ini yang mana kita lihat dari kesiapan yang ada sangat baik yang telah disiapkan oleh Danyon 733 Masariku sangat luar biasa, sehingga pagi ini kita juga bisa bersilaturahmi di tempat ini," ujarnya.Irjen Latif berharap olahraga bersama ini selain dapat meningkatkan kebugaran tubuh, juga bisa memberikan suasana bersuka ria, kekeluargaan dan membangun keakraban."Saya berharap kita bisa santai dan bersuka ria dalam suasana kekeluargaan dan keakraban sehingga dengan demikian semua program pemerintah dapat kita laksanakan dengan baik untuk menjaga NKRI terkhusus Provinsi Maluku yang kita cintai ini menjadi aman, damai dan sejahtera," harapnya."Semoga kegiatan olahraga bersama ini bisa menjadikan kita akrab sebagai suatu keluarga besar dalam sebuah rumah besar yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia karena sesungguhnya TNI Polri dan ASN adalah komponen utama dalam menjaga kesatuan NKRI ini," jelasnya.Di akhir pelaksanaan olahraga bersama yaitu jalan santai, dan senam sehat, juga dirangkai dengan pembagian doorprize terhadap personel TNI (AD, AL dan AU) dan Polri. Doorprize yang dibagikan berupa TV, sepeda, kompor dan sebagainya. (PNO-12)
27 Mei 2023, 09:46 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
