Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Hadiri Kirab Pemilu 2024 Kapolda Maluku: Peran Stakeholder bantu amankan dan sukseskan Pemilu
Papuanewsonline.com, Maluku - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Inspektur Jenderal Polisi Lotharia Latif, menghadiri kegiatan Kirab Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. Kegiatan yang diselenggarakan KPU Provinsi Maluku ini dihelat di depan monumen Gong Perdamaian Dunia, Kota Ambon, Minggu (4/6/2023).Dengan mengusung tema "Pemilu Sarana Integrasi Bangsa", kirab turut dihadiri Gubernur Maluku, Kasdam XVI/Pattimura, Forkopimda, Ketua KPU Provinsi Maluku, Penjabat Wali Kota Ambon, para stakeholder dan partai politik.Pada kegiatan kirab pemilu yang bertujuan untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang tersebut, Kapolda Maluku, juga turut menandatangani Deklarasi Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa."Hari ini kami menghadiri kirab pemilu tahun 2024 yang digelar oleh KPU, maupun Pemerintah di kota Ambon," kata Kapolda Maluku Lotharia Latif.Pelaksanaan kirab pemilu 2024 hari ini menandakan wilayah provinsi Maluku telah siap untuk menggelar pesta demokrasi lima tahunan tersebut."Kami Polda Maluku dan Polres jajaran siap mengamankan dan mensukseskan Pemilu tahun 2024," katanya.Pemilu 2024 akan berjalan aman, damai dan lancar, kata Kapolda, tergantung dari peran serta para stakeholder, semua elemen masyarakat, termasuk partai-partai politik selaku peserta pemilu."Kami harapkan adanya kerjasama semua komponen masyarakat, stakeholder, termasuk partai-partai politik untuk menjaga stabilitas kamtibmas demi mensukseskan pemilu yang berkualitas dan bermartabat," pintanya. (PNO-12)
05 Jun 2023, 07:27 WIT
Pj Bupati Mappi Lantik Dan Serahkan Ratusan SK PNS
Papuanewsonline.com, Mappi - Sebanyak 403 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) angkatan tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi mengikuti acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan CPNS menjadi PNS, pada Kamis (1/6/2023) yang berlangsung di halaman Gor Kepi.Penjabat Bupati Mappi Michael R. Gomar, S.STP, M.Si melantik dan mengambil sumpah jabatan para abdi negara muda tersebut. Dan disambut dengan penuh antusias oleh para abdi Negara tersebut.“Hari ini kita dapat hadir pada upacara peringatan hari lahirnya pancasila yang dirangkaikan dengan pengucapan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penyerahan SK kepada 403 orang PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Mappi,” ungkapnya.Kata Pj Bupati, pengambilan sumpah pegawai negeri sipil serta pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil yang dilakukan hari ini merupakan pelaksanaan amanat pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 66 ayat (1) undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara,yang menyatakan bahwa pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil harus memenuhi persyaratan diantaranya lulus pendidikan dan pelatihan sehat jasmani dan rohani dan bagi yang telah memenuhi persyaratan tersebut diangkat menjadi pegawai negeri sipil oleh pejabat pembina kepegawaian dan pada saat pengangkatan calon pegawai negeri sipil wajib mengucapkan sumpah/janji dihadapan pejabat yang berwenang menurut agama dan kepercayaanya kepada tuhan yang maha esa. Demikian juga dengan sumpah/janji yang telah diucapkan atau diikrarkan tersebut disamping disaksikan oleh pejabat yang berwenang dan semua yang hadir juga disaksikan oleh tuhan yang maha esa. Pj Bupati ,menyebutkan, sumpah/janji dimaksud merupakan pernyataan kesanggupan untuk mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan kesanggupan untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan serta kesanggupan untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah ditentukan. dengan demikian sumpah/janji PNS tersebut jangan hanya sekedar dilapaskan ataupun diucapkan dibibir saja atau jangan hanya sekedar sebagai pelengkap administrasi persyaratan untuk menjadi PNS, tetapi sumpah/janji PNS tersebut hendaknya dipatuhi dan dipenuhi, karena sumpah/janji itu akan dimintai pertanggung jawaban, baik oleh negara, masyarakat maupun oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tatkala sumpah/janji telah saudara-saudara ucapkan atau ikrarkan, jika tidak dilaksanakan dan ditaati secara benar, maka ada empat komponen yang saudara bohongi yaitu diri sendiri, masyarakat dan negara atau daerah serta Tuhannya. Konsekuensinya maka ada empat norma atau kaedah yang dilanggar, norma etika, adat, hukum dan agama. Pj Bupati menjelaskan, pengambilan sumpah/janji dan pengangkatan CPNS menjadi PNS yang telah dilaksanakan dan diucapkan oleh PNS yang hadir pada saat ini, ada lima subtansi yang terkandung di dalamnya yang harus ditaati dan dipenuhi, yakni pertama, setiap PNS wajib setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila,undang-undang dasar 1945, negara dan pemerintah, negara kesatuan republik indonesia (NKRI). kedua, setiap PNS wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlakudan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. ketiga, setiap PNS wajib menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintahan dan martabat PNS, menjaga dan memelihara jiwakorps dan kode etik pns, serta mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan. keempat, setiap pns wajib memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, dan, kelima, PNS wajib bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat. berkenaan dengan kewajiban untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tentunya diperlukan adanya pemahaman pns terhadap segala peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku sekaligus mengamalkannya, baik peraturan perundang-undangan yang bersifat umum berlaku ditengah-tengah masyarakat, maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi pegawai negeri sipil serta pegawai negeri sipil juga harus mengamalkan pancasila sebagai ideologi dasar negara sebagai dasar dalam bermasyarakat dan bernegara. pengamalan pns terhadap peraturan terhadap perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat sangat diperlukan, karena PNS adalah pelopor dan tauladan bagi masyarakat untuk menegakkan peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku, adalah sulit bagi negara ataupun pemerintah untuk menerapkan jika PNS tidak mengerti dan tidak taat serta tidak patuh pada peraturan perundang-undangan yang ada.Pj Bupati menerangkan, pemerintah akan sulit menjalankan fungsinya dan mengembalikan roda pemerintahan, dan Negara akan menjadi kacau dan bahkan hancur, jika masyarakat dan PNS nya tidak paham dan tidak taat pada aturan yang telah ditetapkan, apalagi jika PNSnya tidak jujur dan tidak bertanggung jawab dalam tugas- tugas kedinasan yang dipercayakan dan diamanatkan kepada-nya.Pj Bupati menyebutkan, seorang PNS akan kehilangan arah dan tidak akan dapat menghasilkan kinerja yang baik, jika ia tidak paham dan tidak taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Maka PNS ini akan terjerumus dan terjebak pada pelanggaran hukum dan aturan yang berlaku, yang berakibat bukan hanya merugikan organisasi tempat ia bertugas, masyarakat dan negara, tetapi juga dirinya sendiri. karirnya akan sulit berkembang bahkan akan hancur, karena mendapat sanksi baik secara admistratif maupun pidana, sebagai akibat pelanggaran yang dilakukannya.Pj Bupati menuturkan, terkait sanksi ini, ada berbagai bentuk sanksi yang akan diberikan kepada setiap PNS yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang merupakan dampak dari pelanggaran atau tidak taatnya pada sumpah atau janji PNS. Diantaranya, hukuman disiplin berat dijatuhkan kepada PNS yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, diberhentikan apabila tidak masuk kerja tanpa izin dan alasan yang sah selama 28 hari dalam setahun. (peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS). masih banyak lagi sanksi yang akan diberikan kepada PNS yang melanggar peraturan perundang- undangan yang berlaku akibat dari atau ketidaktaatannya tidak ditepatinya sumpah/janji PNS dimaksud, baik berupa atau dalam bentuk sanksi admistratif maupun pidana.“Berkenaan dengan hal ini pula kami minta kepada saudara-saudara yang baru saja diangkat dari CPNS menjadi PNS dan baru saja telah mengucapkan sumpah atau janji maupun seluruh PNS yang ada di daerah ini untuk senantiasa mencari, membaca, mempelajari, mendalami, memahami dan mengamalkan peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi saudara-saudara,” ungkapnya.Dikatakan Pj Bupati selain ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, para CPNS yang baru saja diangkat menjadi PNS telah menandatangani surat pernyataan untuk siap ditempatkan dimana saja dan mengabdi di tempat tugasnya masing-masing. hal ini penting untuk disampaikan karena banyak terjadi, seorang PNS hanya "numpang mendapatkan NIP" di daerah tempat tugasnya dan setelah itu mengajukan mutasi dari Distrik ke Kepi ( Ibu Kota Kabupaten Mappi) yang dapat mengakibatkan penyebaran PNS tidak merata atau bahkan mengajukan mutasi ke luar dari Kabupaten Mappi sehingga mengakibatkan kekurangan PNS di Kabupaten Mappi ini. “Untuk itu kami himbau kepada para PNS yang baru diangkat dan seluruh PNS di Kabupaten Mappi ini, untuk bertanggung jawab atas pilihan yang telah dibuat dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Karena berjalannya roda pemerintahan secara baik dan tercapainya tujuan pemerintah bukan hanya tergantung pada PNS yang ada di daerah perkotaan tetapi juga sangat bergantung pada PNS yang tersebar di distrik-distrik. Kemudian hal lain yang juga penting dimaknai dari pelaksanaan pengangkatan CPNS menjadi PNS dan pengambilan sumpah/janji pns ini, adalah merupakan upaya dan tekad pemerintah untuk membentuk sosok aparatur yang mampu mewujudkan komitmen pemerintah dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya mewujudkan tujuan negara dan amanah bangsa serta semangat reformasi, yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Guna hal ini sesuai kedudukan dan peranan strategis PNS dalam menjalankan tugas-tugas negara dan pemerintahan, karena PNS adalah salah satu unsur aparatur negara yang melaksanakan fungsi Negara dan pemerintah sebagai perumus, perencana, pelaksana dan pengawas kegiatan pembangunan, termasuk menjalankan fungsi pelayanan public serta pengelolaan keuangan Negara sumber- sumber daya lainnya milik negara dan bangsa indonesia, agar dipergunakan sebesar- besarnya bagi kepentingan negara dan masyarakat. Dan dengan demikian, pengangkatan CPNS menjadi PNS dan pengambilan sumpah/janji ini sejalan dengan semangat reformasi dalam rangka perdayagunaan aparatur negara, dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah, Negara dan pembangunan dengan mempraktikan prinsip- prinsip good governance dan clean governance,sehingga tercipta pemerintah yang bersih, bebas KKN dan mampu menyediakan public good service atau pelayanan publik yang prima sebagaimana yang diharapkan masyarakat diera globalisasi dewasa ini,” tegasnya.Lebih jauh kata Pj Bupati, pada kesempatan ini pihaknya ,meminta kepada seluruh PNS di Kabupaten Mappi untuk senantiasa membangun dan meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri, agar menjadi pegawai negeri sipil yang berkualitas, yakni pns beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, yang berilmu pengetahuan, terampil, profesional, kreatif, inovatif disiplin, berbudaya, beretos kerja dan berkinerja tinggi, bermoral baik, mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat serta paham dan sadar akan peran, kedudukan dan kewajibannya. handal, dengan demikian setiap PNS dituntut untuk selalu mengedepankan profesionalisme, disiplin, dan tanggung jawabnya, sehingga tidak hanya tahu menuntut haknya saja. tingkatkanlah disiplin dan kinerja serta pelayanan yang prima kepada masyarakat, sehingga terwujud Kabupaten Mappi yang maju sebagai salah satu daerah otonomi yang sejahtera di papua dan di indonesia.Selanjutnya bagi PNS yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam jabatan guru, harus pula selalu menunjukkan semangat pengabdian yang tinggi, disiplin dan selalu bekerja keras, berusaha meningkatkan kwalitas mengajar serta mutu pendidikan disekolahnya, agar mampu melahirkan sumber daya manusia yang cerdas, berakhlak mulia dan berdaya saing tinggi. demikian pula bagi PNS yang bertugas dipusat pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, pustu dan polindes juga harus menunjukkan profesionalitas yang tinggi, disiplin, ikhlas sepenuh hati dalam melayani, agar terwujudnya masyarakat kabupaten yang selalu sehat dan terbebas dari penyakit.“Demikianlah beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, terima kasih atas perhatiannya. akhirnya kepada PNS yang diangkat dari CPNS menjadi PNS dan baru diambil sumpah/janjinya, kami ucapkan selamat menjalankan tugas, semoga saudara-saudara dapat mengemban tugas dan amanah yang diberikan dengan semaksimal mungkin dan penuh kesungguhan serta menepati janji dan sumpahnya,”tegasnya.Dalam kesempatan tersebut Pj Bupati Juga menyampaikan bahwa kepada 79 orang CPNS K2 akan menerima SK dalam waktu dekat yang dijadwalkan akan diserahkan pada saat upacara korpri pada tanggal 19 juni mendatang. Salah seorang PNS yang baru menerima SK, Santy Wangbon mengucapkan banyak terimakasih kepada Pemerintah Daerah dan PJ Bupati Mappi yang telah menyerahkan SK PNS bagi dirinya.“Puji Tuhan saya sangat bersyukur akhirnya pada hari ini saya bisa menerima SK PNS,”ungkapnya.Santi yang merupakan staf di Puskesmas Kabe Distrik Minyamur, menuturkan, bahkan untuk menunggu SK PNS tersebut dirinya menunggu kurang lebih selama lima tahun sejak tahun 2018 lalu.“Kami ini CPNS formasi tahun 2018, selama ini kami menunggu. Dan akhirnya pada hari ini kami bisa menerima SK PNS, terima kasih pemerintah daerah, terimakasih bapak Pj Bupati yang telah menyerahkan SK PNS kami pada hari ini,”pungkasnya. (PNO-12)
03 Jun 2023, 07:51 WIT
Perayaan Hari Lahir Pancasila Pj Bupati Mappi Pimpin Upacara
Papuanewsonline.com, Mappi – Penjabat Bupati Mappi, Michael R.
Gomar, S.STP,M.Si bertindak sebagai Pembina upacara pada perayaan hari lahir
pancasila ke-78 tahun 2023 di Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan. Upcara peringatan hari pancasila yang berlangsung di halaman
Gor Kepi, Kamis (1/6/2023) diikuti oleh seluruh pegawai dilingkungan
pemerintahan kabupaten Mappi bersama Forkompimda.. Pj Bupati dalam sambutannya menyampaikan, momentum hari lahir
pancasila adalah merupakan momentum untuk mengenang, menghormati, sekaligus
menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar Negara indonesia.
pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa
yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan anugerah yang tiada
tara dari tuhan yang maha esa untuk bangsa indonesia. pengamalan nilai-nilai
pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air dan nilai-nilai yang
terkandung didalam kelima sila menjadi suatu berkah penuntun keberagaman yang
terajut menjadi identitas nasional, yaitu bhineka tunggal ika. Lebih jauh Pj Bupati menerangkan, kekokohan pancasila sudah
mengalami berbagai macam ujian, baik itu rongrongan dari dalam negeri maupun
dari luar negeri. begitu banyak hal-hal yang akan memecah persatuan dan
kesatuan, mulai dari aksi teroris, munculnya ideologi lain yang diperparah
dengan berita hoaks dan ujaran kebencian sampai timbulnya permusuhan-permusuhan
diantara kita sendiri. Namun pancasila tetap berdiri teguh, tetap menunjukkan
kharismanya, dan merupakan satu-satunya alat bagi bangsa indonesia untuk tetap
mempersatukan seluruh keberagaman rakyat indonesia, dari sabang sampai merauke;
dari miangas sampai pulau rote. berbagai etnis, bahasa lokal, adat istiadat,
agama dan kepercayaan serta golongan bukanlah menjadi halangan bagi bangsa
indonesia untuk maju melainkan kesemuanya itu menjadi harta kekayaan yang dapat
dipakai untuk mensejahterakan seluruh rakyat indonesia. Pj Bupati menyebutkan, tema yang diusung dalam memperingati
hari lahir pancasila tahun 2023 ini adalah "gotong-royong membangun
peradaban dan pertumbuhan global". “Sinkronisasi dengan program utama yang kita kerjakan di
kabupaten mappi, yaitu penuntasan stunting, penekanan inflasi dan penurunan
kemiskinan ekstrim, dimana sangat dibutuhkan kekompakan, kerjasama, dan
semangat gotong-royong untuk menuntaskan ketiga masalah tersebut,’ ungkapnya. Dikatakan Pj Bupati Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan
dari kita sekalian untuk terus bekerja dan berkarya di tanah mappi ini demi
terciptanya pertumbuhan dan perubahan yang kita harapkan bersama dengan
dilandaskan semangat persatuan dan kesatuan, rasa persaudaraan yang tinggi,
serta menjunjung tinggi nilai-nilai dari bhineka tunggal ika. “Dikesempatan ini pula saya mengajak kepada kita sekalian
agar dalam diri masing-masing menanamkan nilai-nilai luhur pancasila, yaitu
individu yang berketuhanan dan toleransi,beradab dan berintegritas, bersatu dan
demokratis, serta mampu mewujudkan
keadilan sosial dengan sesama. saya percaya, jika nilai-nilai ini ada dalam
diri kita masing-masing, maka segala ancaman yang akan datang untuk memecah
belah persatuan dan kesatuan, dapat kita atasi bersama,”tuturnya.
“Demikian yang bisa saya sampaikan dikesempatan ini. izinkan
saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah kabupaten mappi mengucapkan
selamat hari lahir pancasila ke-78 kepada kita sekalian. salam persatuan dan
kesatuan. pancasila hebat, pancasila sakti,” pungkasnya. (PNO-12)
02 Jun 2023, 14:20 WIT
Peringatan Hari Lahir Pancasila, Polda Maluku Mengelar Upacara
Papuanewsonline.com, POLDAMALUKU- Kepolisian Daerah Maluku menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila, Kamis (1/6/2023). Upacara sedianya dilaksanakan terbuka di Lapangan Upacara Polda Maluku Letkol Pol (Purn) Tahapary Ambon. Namun karena hujan yang mengguyur Kota Ambon dan sekitarnya sejak pagi tadi, akhirnya diputuskan dilaksanakan di Gedung Sport Center Polda Maluku.Kapolda Maluku Irjen Pol Drs. Lotharia Latif SH., M.Hum bertindak sebagai inspektur upacara yang turut dihadiri Wakapolda Brigjen Pol Stephen M. Napium S.Ik, Irwasda, dan seluruh pejabat utama Polda Maluku.Presiden RI Joko Widodo dalam amanatnya yang dibacakan Kapolda Maluku mengingatkan seluruh komponen bangsa bahwa Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya merupakan falsafah dasar serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar ideologi maupun pemersatu bangsa dan sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila merupakan meja statis yang menyatukan berbagai keragaman, sekaligus bintang penuntun dinamis yang memandu kehidupan bangsa. Hal ini agar sesuai dengan cita-cita pendiri negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."Pancasila itu digali dan lahir dari bumi Indonesia dan menjadi konsensus Nasional," katanya. Rakyat Indonesia sudah selayaknya mengaktualisasikan dan senantiasa mengamalkan Pancasila dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebab, Pancasila juga mengandung nilai-nilai etis yang berakar pada pengalaman faktual dan religius bangsa Indonesia."Maka dengan demikian Pancasila bukanlah wacana belakang melainkan realitas objektif dengan legitimasi kuat baik secara filsafat politis historis maupun kultural bangsa Indonesia," ucapnya.Menurutnya, Pancasila merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik."Dengan nilai-nilai Pancasila kita dapat saling menghargai, bekerja sama dan saling menghormati antar anak bangsa, dan berkat Pancasila juga toleransi dan gotong royong keberagaman yang ada menjadi berkah yang dirajut dalam Bhineka Tunggal Ika," ungkapnya.Kepada seluruh komponen bangsa, Presiden meminta untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada para pendiri bangsa di masa lalu. Karena dengan pengorbanan yang gigih dapat membangun bangsa Indonesia, "serta merumuskan Pancasila sebagai dasar Negara Negara kesatuan Republik Indonesia," pungkasnya. (PNO-19)
01 Jun 2023, 12:41 WIT
Resmi Dibuka Rakernis Bidhumas Polda Papua 2023 Diikuti Oleh 100 Peserta
Papuanewsonline.com, Jayapura – Wakapolda Papua, Brigjen Pol.
Ramdani Hidayat, S.H., secara resmi membuka Rakernis Bidang Hubungan Masyarakat
(Bidhumas) Polda Papua Tahun 2023 yang bertempat di Aula Rastra Samara Mapolda
Papua Baru, Koya Koso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Rabu (31/5). Dengan mengusung tema "Humas Polda Papua Presisi Siap
Mengawal dan Mengamankan Agenda Nasional Tahun 2023 Dalam Rangka Mendukung
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan", acara tersebut diikuti oleh sekitar 100 peserta. Turut hadir Para Pejabat Utama (PJU) Polda Papua, Kepala
Bidang Program Siaran RRI Jayapura Hj. Darmawati Tahir, perwakilan dari Stasiun
TVRI Papua Ibu. Feralina Soud serta peserta Rakernis Bidhumas Polda Papua Tahun
2023 yang terdiri dari Kasi Humas jajaran beserta operator dan anggota PID
Satker Polda Papua. Sebelum menyampaikan sambutannya, Brigjen Pol. Ramdhani
Hidayat memberikan Plakat Penghargaan dari Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius D.
Fakhiri, S.I.K kepada Kepala Stasiun TVRI Papua dan Kepala LPP RRI Jayapura
atas kerjasama yang dimana telah mendukung Polda Papua melalui penyiaran
public. Tidak hanya itu, Wakapolda juga memberikan Piagam Penghargaan
dari Divisi Humas Polri kepada Polres Merauke dan Polres Biak Numfor atas
prestasinya sebagai Admin Tribrata News serta sebagai Konten Kreator Terbaik. Brigjen Pol Ramdhani mengapresiasi seluruh personel Bidhumas
Polda Papua atas kinerja mereka dalam menangani berita hoax serta peliputan
kegiatan Polri untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat, khususnya di
tanah Papua. Hal itu ia sebutkan langsung pada saat menyampaikan
sambutannya. Ia juga menekankan pentingnya humas dalam membangun hubungan
dengan media, melakukan analisis media online dan media sosial, serta memaksimalkan
pengelolaan media sosial resmi Polri. “Humas merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang
menjadi garda terdepan dalam pemantapan komunikasi publik untuk meningkatkan
kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas kamtibmas. Sedangkan sasaran
prioritas Humas di tahun 2023 diantaranya, membangun hubungan secara personal
dengan media, melakukan analisis media online dan media sosial, memaksimalkan
pengelolaan medsos resmi Polri sebagai saluran informasi pendukung citra Polri
serta melakukan monitoring dan evakuasi anggaran yang telah dialokasikan,”
ucapnya. Menurut Brigjen Pol. Ramdhani, tugas Humas tentunya tidaklah
mudah, Humas harus dapat membangun narasi yang tepat secara berkelanjutan yang
berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian atau pribadi anggota Polri dengan
tujuan menciptakan opini publik terhadap Polri. “Dengan menyambut Pemilu 2024, Media massa dinilai memiliki
peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap Pemilu, mulai dari tahapan
pendaftran peserta hingga proses pemilihan yang nantinya. Penyelenggaraan pada
setiap Pemilu tidak terlepas akan peran media untuk membangun kesadaran
politik, sehingga akan muncul dan terbangun kesadaran pendidikan politik di
masyarakat,” ujarnya. Ia menekankan perlunya menjaga kondusifitas dan mengatasi
penyebaran hoax yang dapat mengganggu proses demokrasi. Diakhir penyampaiannya,
ia juga mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan dan
ketertiban selama tahapan pemilu yang akan datang.
“Saya juga ingin menambahkan sedikit, bahwa memang mengelola
media itu tidak mudah, karenanya rekan-rekan harus punya kemampuan
berkomunikasi secara menyeluruh, dimana rekan-rekanlah garda terdepan dalam
menyampaikan informasi kepada publik terhadap setiap kegiatan Kepolisian.
Karenanya saya titipkan kamtibmas ini kepada jajaran humas dan silahkan
rekan-rekan berinovasi,” tutup Wakapolda Papua. (PNO-12)
31 Mei 2023, 20:41 WIT
Kunjungi Jawa Timur Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi 2023
Papuanewsonline.com, Surabaya - Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) konsisten dan terus menerus mendorong percepatan realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta penanganan inflasi di
daerah. Kemendagri menurunkan tim ke Provinsi Jawa Timur guna melakukan
monitoring evaluasi (monev) dan asistensi mendorong percepatan relisasi APBD,
penanganan inflasi, dan program prioritas seperti penanganan stunting dan
kemiskinan ekstrem. Adapun kegiatan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan Rapat
Koordinasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 Provinsi,
Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, di Vasa Hotel, Surabaya, Jawa Timur, Rabu
(10/5/2023). Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda)
Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, Provinsi Jawa Timur memiliki APBD yang cukup
besar dibandingkan provinsi lainnya. Kabupaten dan kotanya juga termasuk paling
banyak di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Karena itu,
realisasi APBD provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur menjadi penting, agar
berdampak pada masyarakat. “Kegiatan Rapat Koordinasi kali ini sangat strategis, agar
seluruh daerah mempunyai pemahaman yang sama terhadap peraturan
perundang-undangan, sehingga bukan hanya mampu merencanakan dan menganggarakan
dengan baik, tapi juga mampu melaksanakan dengan maksimal dan
mempertanggungjawabkannya dengan benar," ujarnya. Fatoni juga memberikan apresiasi pelaksanaan kegiatan Rakor
yang rutin digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rakor tersebut juga dapat
memberikan motivasi bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik di
provinsi maupun kabupaten/kota, sekaligus menjadi ajang diskusi yang produktif
untuk bertukar informasi dalam menyediakan berbagai kendala dan masalah yang
dihadapi. Tim Kemendagri turun langsung ke Provinsi Jawa Timur
mengingat realisasi belanja APBD 2023 per 1 Mei 2023 baru sebesar 13,43 persen
atau berada pada urutan 16 terbawah secara nasional. Di sisi lain, terdapat
sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang realisasi pendapatan dan
belanja AOBD berada pada posisi terendah. Fatoni merinci, kabupaten/kota dengan realisasi APBD yang
masih rendah yaitu Kota Kediri dan Kota Mojokerto yang masuk pada kategori 20
kota dengan realisasi belanja terendah secara nasional. “Kota Kediri menempati
urutan ke-6 terbawah dengan realisasi belanja sebesar 8,66 persen dan Kota
Mojokerto menempati urutan ke-15 terbawah dengan realisasi belanja sebesar
10,75 persen,” jelas Fatoni. Namun, menurut catatan Kemendagri beberapa prestasi juga
pernah dicapai Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. Provinsi Jawa Timur
menerima penghargaan APBD Award Tahun 2023 dengan kategori realisasi pendapatan
APBD tertinggi dan berada di peringkat kelima. Realisasi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) tahun 2022 sebesar 107,48 persen dan realisasi belanja APBD tahun 2022
Provinsi Jawa Timur berada pada urutan ke-10 teratas secara nasional dengan
realisasi belanja sebesar 94,02 persen. Fatoni meminta daerah terus mendorong peningkatan PAD agar
daerah semakin mandiri. Menurut Fatoni, peningkatan PAD, khususnya pajak dan
retribusi daerah dapat dilakukan dengan lima cara yaitu intensifikasi,
ekstensifikasi, digitalisasi, peningkatan SDM, dan inovasi. Dia juga menegaskan
bahwa realisasi anggaran perlu dioptimalkan sejak awal tahun.
"Realisasi APBD sejak awal tahun perlu dioptimalkan karena
sejumlah faktor, di antaranya uang akan beredar di masyarakat, meningkatkan
daya beli masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kedua,
pembangunan lebih awal dilaksanakan sehingga kehadiran negara dan kehadiran
pemerintah akan masyarakat dan hasil pembangunan bisa dinikmati sepanjang
tahun. Ketiga, pelayanan publik lebih awal diperbaiki, sehingga tingkat
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi. Keempat, kesejahteraan
rakyat meningkat dan daya saing akan meningkat, serta yang kelima akan menarik
investor lebih awal," jelas Fatoni. (PNO-12)
31 Mei 2023, 16:38 WIT
Kemenkumham Raih Tiga Penghargaan Dari BKN Award Tahun 2023
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, langsung menyabet tiga penghargaan sekaligus pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award Tahun 2023. Dari tipe Kementerian tipe besar, Kemenkumham teratas pada nomor urut satu, dalam pelaksanaan Award BKN, di Jakarta, Selasa (30/5/23).Diantara tiga penghargaan ini, Salah satu kategori membanggakan adalah Kemenkumham dinilai sukses sebagai Kementerian pertama di Indonesia yang sukses dalam pemanfaatan sistem Computer Assisted Test (CAT). Usai menerima penghargaan itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, mengungkapkan rasa syukurnya atas diterimanya tiga penghargaan dalam pengelolaan kepegawaian dari instansi pembina manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Indonesia tersebut.“Alhamdulillah, kita sangat bersyukur atas diterimanya tiga penghargaan ini. Tetapi ini adalah motifasi bagi seluru struktural pegawai Kemenkumham di seluru pelosok tanah air, karena raihan ini, prestasi ini, jangan sampai membuat lengah, jadi harapan Saya tetap semangat dalam pengabdian, terus tingkatkan kualitas, terus belajar, dan berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Andap saat dihubungi Media Papuanewsonline.com, Rabu (31/5/2023).Jenderal bintang tiga ini mengaku, Kemenkumham akan terus berbenah agar pembentukan manajemen talenta terus terjaga, mengoptimalkan perekrutan pejabat di lingkungan Kemenkumham." Hal ini akan terus kita kawal sehingga regenerasi sumber daya manusia ASN pada Kemenkumham harus berkualitas, Hal ini penting mengingat kebutuhan dan tuntutan pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan semakin dinamis ke depannya," Pungkasnya.Diketahui, acara Award BKN Tahun 2023 ini, juga disertai dengan gelaran Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2023, yang dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin, melalui daring.Wapres dalam arahanya mengatakan, dalam dinamika perkembangan kondisi global, tidak hanya konteks geopolitik dan arsitektur ekonomi yang berubah, tapi pendekatan, teori, dan praktik-praktik tata kelola pemerintahan juga turut berkembang, sehingga ASN dituntut provesional dalam mengabdi sehingga dapat bergerak cepar dalam berbagai hal.“Jika tidak bergerak cepat, maka kita akan tertinggal dalam derasnya arus perubahan dan ketatnya persaingan antar bangsa,” ujar Ma’ruf.Dalam Acara akbar ini, Kemenkumham menerima tiga award dalam event BKN Award Tahun 2023. Award pertama, yaitu kategori Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN.Kemenkumham juga tercatat menjadi salah satu instansi pemerintah terbaik. Termasuk dalam kategori ini adalah 14 Kementerian, 2 Lembaga dan 6 Badan dari instansi pemerintah lainnya.Penghargaan kategori ini diberikan karena dinilai Kemenkumham telah berhasil menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari aspek Pengadaan, Proses Bisnis Kepegawaian, Manajemen Kinerja, Penerapan Norma Standar dan Prosedur Kriteria sampai dengan Layanan Digital ASN.Kategori berikutnya adalah Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja dimana Kemenkumham menjadi salah satu kementerian terbaik, urutan 5 dari Kementerian/Lembaga yang ada.Sedangkan untuk kategori Penerapan Pemanfaatan Data - Sistem Informasi dan CAT, instansi yang dipimpin Yasonna H. Laoly dan Komjen Andap Budi Revianto sebagai sekjen ini, menjadi terbaik karena peringkat pertama, meningkat 1 level dari tahun sebelumnya yang menempati urutan kedua.(PNO/03)
31 Mei 2023, 11:42 WIT
Tingkatkan Kerjasama Bidang Hukum, Indonesia dan Rusia Menandatangani MoU
Papuanewsonlline.com, St.
Petersbug – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menandatangani
Memorandum of Understanding (MoU) bersama Menteri Kehakiman Rusia, Konstantin
Anatolievich Chuychenko untuk meningkatkan kerja sama Indonesia dan Rusia di
bidang hukum. Penandatanganan MoU dilakukan
pada Kamis (11/05/2023) dalam rangkaian acara 11st. Saint. Petersbug
International Legal Forum 2023. Yasonna menjelaskan MoU Indonesia
dan Rusia akan meningkatkan kerja sama yang telah terjalin antara kedua negara,
dalam isu-isu yang mewakili kepentingan bersama berdasarkan prinsip dan kaidah
hukum internasional. Lingkup kerja sama mencakup banyak hal, di antaranya
Peraturan Perundang-undangan, Administrasi Hukum Umum, Pemasyarakatan,
Imigrasi, Kekayaan Intelektual, Hak Asasi Manusia dan Strategi Kebijakan.
Selain itu kerja sama juga dapat dilakukan dengan kantor wilayah di setiap
provinsi yang menyediakan layanan publik dan hukum. Kegiatan kerja sama dapat berupa
pertukaran pengalaman dan kunjungan antara para ahli dan pejabat, seminar
gabungan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia seperti pendidikan dan
pelatihan, kuliah, studi kasus, dan pemberian bantuan hukum guna menjamin akses
keadilan bagi semua. Yasonna selanjutnya menegaskan
bahwa implementasi dari MoU ini akan membantu tugas kita masing-masing dalam
menjawab tantangan global dan meningkatkan kapasitas dalam memberikan pelayanan
publik yang terbaik berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum. Kerja sama bidang hukum antara
Indonesia dan Rusia telah dimulai sejak lima tahun terakhir. Kerja sama ini
diawali dengan penandatanganan Bantuan Hukum Timbal Balik di Moskow pada tahun
2019. Selanjutnya, di bulan Maret tahun 2023 lalu kedua negara melakukan
perjanjian Ekstradisi di Bali.
Partisipasi delegasi Kementerian
Hukum dan HAM dalam 11st Saint Petersbug International Legal Forum 2023
dipimpin oleh Menteri Yasonna H. Laoly, didampingi Sekretaris Jenderal
Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum Cahyo Rahardian Muzhar serta Staf khusus Menteri Bidang Hubungan
Luar Negeri Ibu Linggawati Hakim serta
delegasi lainnya. (Redaksi)
31 Mei 2023, 00:14 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
