Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Wabub Hadiri Sertijab Komandan Kosek Hanudnas III Biak
Papuanewsonline.com, Biak
Numfor - Wakil
Bupati Biak Numfor Calvin Mansnembra, SE.,M.BA menghadiri langsung serah terima
jabatan (Sertijab) Komandan Komando Sektor (Kosek) Pertahanan Udara Nasional
(Hanudnas) III Biak, di Lapangan Upacara Makosek, kemarin. Adapun serah terima itu dari pejabat lama Marsma TNI Wastum,
S.E., M.MP., MS (NSSS) kepada pejabat baru Marsma TNI David Yohan Tamboto, S.Sos.
“Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Biak
Numfor mengucapkan selamat kepada Pak Dankosek yang baru, dan ucapan terima
kasih kepada pejabat lama, semoga lebih sukses di jabatan barunya,” ucap Wabup
Calvin Mansnembra. (PNO-12)
26 Mei 2023, 18:59 WIT
Optimalisasi Penyerapan APBD, Tim Kemendagri Turun ke Kutai Kertanegara Lakukan Monev
Papuanewsonline.com, Tenggarong
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan monitoring, evaluasi
(monev), asistensi realisasi APBD, penanganan inflasi turun langsung ke daerah.
Kali ini, Tim Kemendagri monev langsung ke Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kegiatan monev sekaligus dirangkaikan dengan acara Ngapeh Hambat yang bertajuk
Strategi Percepatan Pembangunan Melalui Optimalisasi Perencanaan dan Penyerapan
APBD di Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kalimantan Timur, Sabtu
(13/5/2023). Kegiatan Ngapeh Hambat atau
Bincang- bincang Pagi merupakan agenda rutin Pemkab Kutai Kartanegara yang
dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Pada kegiatan tersebut,
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni
mengatakan, kunjungannya ke Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan monev
realisasi APBD dan penanganan inflasi, termasuk membahas strategi percepatan
pembangunan dan penyerapan APBD Tahun 2023. Fatoni memberi sejumlah catatan
untuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Hingga penghujung bulan April 2023 yang
lalu, capaian realisasi belanja APBD tahun 2023 masih tergolong rendah. “Capaian realisasi APBD 2023 Kuta
Kartenegara pada akhir April 2023 baru mencapai 12,30%. Kukar menempati
peringkat ke 306 secara nasional dan peringkat enam terbawah di Kalimantan
Timur,” ucap Fatoni. Menurutnya, Kabupaten Kutai
Kartanegara memiliki potensi yang sangat besar. APBD Kukar sebesar Rp 7,7
triliun. Angka tersebut merupakan nilai APBD Kabupaten terbesar kedua secara
nasional. “Potensi yang dimiliki sangat
besar. Potensi ini perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Pemda perlu mengalokasikan anggaran pada urusan prioritas yang
menjadi kewenangan daerah sebagaimana ditentukan dalam Permendagri 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,” jelas Fatoni. Selain itu, Fatoni menekankan
perlunya peningkatan pendapatan, baik pendapatan asli daerah atau pendapatan
yang bersumber dari dana transfer. Realisasi belanja juga perlu dioptimalkan
sejak awal tahun agar dampaknya bisa dirasakan masyarakat. Selanjutnya, Fatoni meminta agar
Pemda dapat meningkatkan realisasi anggaran tahun berjalan sehingga mampu
memenuhi target realisasi APBD yang ideal. “Target realisasi APBD yang ideal
adalah Triwulan I sebesar 20%, Triwulan II merealisasikan sebesar 50%, Triwulan
III realisasi sebesar 80% dan Triwulan IV mendekati 100%,” ucap Fatoni. Fatoni menguraikan berbagai
persoalan lambatnya realisasi APBD serta solusi dalam mengatasinya. Fatoni juga
menjelaskan, alasan APBD perlu dimaksimalkan sejak awal tahun.
Turut hadir dalam kegiatan
tersebut, di antaranya, Bupati Kutai Kartanegara, Sekda Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Bapenda Provinsi
Kalimantan Timur, Asisten di lingkungan Setda Kutai Kartanegara, Inspektur
daerah Kab. Kutai Kartanegara, Kepala OPD di Lingkungan Kutai Kartanegara, Plt.
Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda
Kemendagri, Plh. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuda
Kemendagri dan seluruh Camat di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pertemuan diikuti seleruh pegawai Kabupaten Kutai Kartenegara secara virtual
26 Mei 2023, 13:34 WIT
Pemda Mappi Dan Kemenpan-RB Lakukan Survey Kepuasan Masyarakat Layanan Publik
Papuanewsonline.com, MAPPI
- Analis Kebijakan Pelayanan Publik Kemenpan RB Republik Indonesia, Junaedi
Sinaga mengunjungi Kabupaten Mappi. Kunjungan tersebut dalam rangka fasilitasi
pelaksanaan survei kepuasan masayarakat (SKM). Kegiatan yang berlangsung di
Pendopo, Rabu 24/5/2023) secara resmi dibuka oleh, Plh Sekda Kabupaten Mappi
Pelipus Umbu Sogara dan diikuti oleh perwakilan 2 orang dari setiap Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Mappi. Kepala Bagian (Kabag) Ortal Setda
Kabupaten Mappi, Andi Baso menjelaskan kegiatan fasilitasi pelaksanaan survei
kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan
yang diberikan oleh masing OPD selaku unit pelayanan publik di kabupaten Mappi
. Dengan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui metode dan responden
yang tepat akan diperoleh data yang akurat sehingga nantinya akan diperoleh
rekomendasi perbaikan pelayanan publik yang tepat di kabupaten Mappi. Ia menuturkan, kegiatan tersebut
dihadiri oleh perwakilan masing -masing OPD di lingkup Pemkab yang berjualan
dua orang setiap OPD. Dan kegiatan tersebut selama dua hari yakni tanggal 24 -
25 Mei 2022. “Kita sangat bersyukur dengan
adanya kegiatan ini dan berharap setelah kegiatan terus memberikan pelayanan
yang terbaik kepada masyarakat,”ungkapnya. Andi menerangkan bahkan, Tim dari
kemenpan RB mengapresiasi kegiatan ini, terutama karena dilakukan untuk seluruh
OPD. Dimana biasanya kegiatan seperti ini hanya dilakukan untuk beberaoa OPD
saja sebagai sampel. Dikatakan Andi, Kegiatan ini akan
menghasilkan indeks kepuasan masyarakat kabupaten Mappi yang tentu akan
berkontribusi terhadap indeks kepuasan masyarakat nasional. Andi menegaskan, pelaksanaan SKM
diharapkan memiliki dampak terhadap layanan publik di Kabupaten Mappi sesuai
dengan semangat reformasi birokrasi. Bahkan Kegiatan SKM ini berlanjut
beberapa tahapan sampai dengan adanya laporan SKM pada bulan Juli nanti. Dikesempatan berbeda Pj. Bupati
Mappi, Michael R. Gomar S.STP.,M.Si menyampaikan bahwa kegiatan Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap Layanan Publik dilaksanakan oleh Pemda Mappi dengan
dukungan Tim dari Kemenpan RB RI, sehingga hasilnya akan menjadi dasar evaluasi
layanan publik baik urusan wajib dan urusan pilihan sehingga akan menjadi
catatan rekomendasi atas indeks kepuasan layanan dan menjadi perbaikan layanan
publik di Pemda Mappi. Dikatakan Michael Gomar tahapan
perbaikan dan pembenahan Reformasi Birokrasi di Pemda Mappi sementara melalui
Survey Kepuasan Masyarakat sudah dilaksanakan.
"Dan selanjutnya kita akan
melakukan evaluasi Kinerja dan Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
di Lingkungan Pemerintah Kabupatem Mappi,"
tegas Pj. Bupati Mappi
26 Mei 2023, 08:59 WIT
Upaya Peningkatan Pelayanan Publik dengan SPBE, Pemkab Mappi Studi Tiru di Pemkab Sumedang
Papuanewsonline.com, SUMEDANG
- Pemerintah Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan dan Pemerintah Kabupaten
Sumedang menjalin kesepakatan kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan
publik dengan menerapkan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengendalian inflasi, penanganan
kemiskinan ekstrim, pemberdayaan ekonomi maayarakat, Penanganan Stunting dan
Industri kreatif. Kerjasama tersebut tertuang dalam
kesepakatan bersama antara Pemkab Mappi dengan Pemkab Sumedang yang
ditandatangani oleh Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S,STP, M.Si di
Sumedang, Senin (22/5/2023) dalam agenda studi tiru di Pemkab Sumedang. Turut serta bersama Pj Bupati
Mappi, Michael R. Gomar, S.,STP,MSi beberapa pejabat diantaranya Ketua DPRD
Kabupaten Mappi, Benedictus T. Paliling bersama sejumlah angggota dewan, Sekda
Kabupaten Mappi, Ferdinandus Kainakaimu serta para asisten dan staf ahli dan
seluruh kepala OPD. Pj Bupati Mappi Michael Gomar
menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Sumedang yang telah bersedia menerima
dan berbagi ilmu kepada Pemkab Mappi. Studi tiru ini dilakukan dalam rangka
peningkatan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital atau SPBE. "Adapun tujuan kami datang
ke Kabupaten Sumedang untuk melakukan studi tiru dengan mengunjungi dan melihat
secara langsung Mall Pelayanan Publik (MPP) yang mana Pemkab Sumedang telah
memberikan contoh pelayanan publik dan pemanfaatan digitalisasi dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan,” jelas Pj Bupati. Kabupaten Sumedang dijadikan
contoh karena kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat itu merupakan
kabupaten yang memperoleh penghargaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
nomor 1 di Indonesia. Sesuai dengan arahan Menteri
Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian bahwa untuk beberapa kabupaten/kota yang
saat ini menjadi contoh atau pilot project serta role model dalam memberikan
pelayanan publik yang telah dikembangkan secara khusus di Pemerintah Kabupaten
Sumedang. "Pertama-tama kami atas nama
Pemkab Mappi sangat mengapresiasi dan berterimakasih telah menerima kami
berkunjung ke sini untuk melihat pola pelayanan publik yang diterapkan terhadap
masyarakat tetapi juga terhadap penyelenggaraan pemerintahan,"ungkapnya. Pj Bupati menuturkan, saat ini
beberapa prioritas program kebijakan nasional terhadap pengendalian inflasi,
kemiskinan ekstrim, penanganan stunting, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan
industri kreatif yang telah diterapkan oleh Pemkab Sumedang dan dapat menjadi
contoh bagi Kabupaten-Kabupaten lainnya salah satunya Kabupaten Mappi. “Tentunya kami juga akan
menyesuaikan dengan situasi kebutuhan dan kondisi daerah kami di Kabupaten
Mappi. Besar harapan kami informasi pembelajaran ini dapat menjadi modal
kekuatan bagi kami. Sehingga kami dapat menerapkannya. Tetapi kami juga ingin
belajar memajukan kabupaten Mappi melalui potensi dan sumberdaya untuk
penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik,” tegasnya. Pj Mappi Menegaskan, pelaksanaan
studi tiru ini merupakan wujud komitmen dari Pj Bupati Mappi bersama pimpinan
OPD dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan
dan tepat sasaran serta terukur untuk kesejahteraan masyarakat yang
nantinya akan diimplementasikan melalui
program kegiatan APBD perubahan tahun anggaran 2023. Sementara itu Wakil Bupati
Sumedang, H. Erwan Setiawan dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada
Pemkab Mappi yang sudah melakukan studi tiru di Kabupaten Sumedang. “Ini merupakan suatu kehormatan
bagi kami. Saya atas nama pemerintahan Kabupaten Sumedang mengucapkan
terimakasih dan selamat datang di Kabupaten Sumedang, kita disini sama -sama
belajar,”ungkapnya. Wabup mengatakan, inti dari
kemajuan daerah sebenarnya adalah kekompakan, kebersamaan antara bupati, wakil
bupati, Sekda dan seluruh jajaran ASN. Apalabila ada kekompakan dan komunikasi
yang baik maka akan timbul kenyaman, sehingga dengan begitu moto kita bersama
untuk kemajuan daerah bisa terwujud. “Kiranya bapak Pj Bupati Mappi
bersama rombongan Pemkab Mappi dapat berdialog langsung dengan perangkat daerah
Kabupaten Sumedang, serta unsur terkait lainnya telah kami hadirkan saat ini.
Dan sebentar usai dialog kita bisa langsung ke lapangan untuk melihat Mall
Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sumedang,” terangnya.
Usai berdialog dan mendengar
presentasi pemerintah Kabupaten Sumedang, Pj Bupati Mappi dan ketua DPRD Mappi
bersama rombongan mengunjungi Mall Pelayanan Publik yang telah beroperasi mulai
tahun 2019 dengan pelayanan 300 lebih perhari yang terpusat di MPP Sumedang.
23 Mei 2023, 22:04 WIT
Kunjungi Polda Maluku, Danpondam XVI Pattimura Berharap Sinergitas dan Solidaritas Tetap Terjaga
Papuanewsonline.com, Maluku - Kapolda Maluku Irjen Lotharia
Latif menerima kunjungan silaturahmi dari Komandan Polisi Militer Kodam
XVI/Pattimura Kolonel Cpm. Andi Sukawati. Pertemuan silaturahmi dengan Danpomdam Pattimura bersama
stafnya dilangsungkan di ruang tamu Kapolda, Markas Polda Maluku, Kota Ambon,
Senin (22/5/2023). "Kami menyampaikan terima kasih atas kedatangan
Danpomdam bersama stafnya di Polda Maluku," kata Kapolda. Kapolda berharap pertemuan silaturahmi ini merupakan awal
yang baik dalam menjalin sinergitas dan hubungan kerjasama selama ini. "Saya pribadi dan atas nama pimpinan Polda Maluku sangat
berterima kasih atas hubungan kerjasama yang sangat baik selama ini dan saya
berharap kerja sama yang baik ini terus dipertahankan," harapnya. Irjen Latif mengaku, kerjasama antara Polda Maluku dengan
Pomdam Pattimura selama ini berjalan sangat baik. Polda Maluku akan melibatkan
personel Pomdam Pattimura apabila melakukan berbagai operasi di lapangan. Kapolda berharap sinergitas TNI dan Polri terus dijaga dan
terjalin baik. Sehingga dapat menjaga wilayah Maluku yang aman, damai dan
sejahtera.
"Hubungan sinergitas dan soliditas antara TNI dan Polri
khususnya di Maluku ini harus terus terjalin dengan baik dan harmonis dalam
menjaga dan memajukan Maluku yang kita cintai ini," harapnya. (PNO-12)
22 Mei 2023, 19:08 WIT
Polda Papua Dampingi Biro SDM Polri Berikan Pelatihan Asesor Tahun 2023
Papuanewsonline.com, Maluku
- Kepolisian Daerah
Maluku melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) menggelar pelatihan Asesor tahun
2023 yang berlangsung di aula Kamari Hotel, Kota Ambon, Senin (22/5/2023). Pelatihan yang diikuti para calon Asesor di jajaran Polda
Maluku ini dibuka oleh Kabag Penkompeten Biro Binkar SSDM Polri, Kombes Pol Eka
Satria Bhakti. Ia didampingi Kabag Binkar Biro SDM Polda Maluku AKBP Romi
Agusriansyah, mewakili Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol Boni J.S. Sirait. Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol Boni J.S. Sirait dalam
sambutannya yang dibacakan AKBP Romi Agusriansyah menyampaikan terima kasih
kepada Ketua tim pelatihan asesor SSDM Polri bersama anggota tim yang sudah
menyambangi Polda Maluku. "Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ketua
tim asesor SDM Polri bersama anggotanya yang saat ini hadir bersama-sama kami
dalam pelatihan ini untuk berbagi ilmu dan pengalaman, sehingga kami berharap
pelaksanaan pelatihan asesor dapat membawa manfaat untuk kita semua,"
katanya. Pelatihan ini, kata Sirait, diharapkan dapat meregenerasi
para asesor di lingkup Polda Maluku. "Kami juga berharap jika ada kegiatan
asesor di tingkat Mabes Polri kiranya para personel kita yang saat ini telah
mengikuti pelatihan asesor bisa diikut sertakan lagi dalam kegiat asesor di tingkat
Mabes Polri," harapnya. Sementara itu, Kabag Penkompeten Robinkar SDM Polri Kombes
Pol Eka Satria, dalam sambutannya membuka pelatihan asesor mengatakan kalau
kegiatan ini sangat penting dilakukan. Yang terpenting harus memiliki kompeten
dalam memajukan organisasi Polri. Hal ini sejalan dengan program Kapolri
tentang peningkatan SDM Polri. "Olehnya itu kita dituntut untuk selalu meningkatkan
kualitas dan kuantitas SDM kita di era masa kini," jelasnya. Pada kesempatan itu, Satria juga menyampaikan terima kasih
kepada Polda Maluku yang sudah memberikan kesempatan untuk melaksanakan
pelatihan asesor.
"Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua dan
kerjasama kita dalam pelatihan ini sangat diharapkan dalam rangka kita saling
berbagi pengalaman. Sehingga para peserta yang saat ini mengikuti pelatihan
asesor ke depan dapat memberikan kontribusinya dalam setiap pelaksanaan asesor
di lingkup Polda Maluku dan dapat menjaga marwah sebagai seorang asesor
Polri," pintanya. (PNO-12)
22 Mei 2023, 15:08 WIT
Pimpin Upacara Kapolda Maluku Peringati Hari Kebangkitan Nasional
Papuanewsonline.com, Maluku - Kepolisian Daerah Maluku menggelar
upacara peringatan hari Kebangkitan Nasional yaang ke-115 tahun 2023, Senin
(22/5/2023). Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, bertindak selaku
inspektur upacara yang dilaksanakan di lapangan Polda Maluku, Letkol Pol Chr.
Tahapary, Kota Ambon. Upacara turut dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol Stephen
M. Napiun, Irwasda Maluku Kombes Pol Jannus Parlindungan Siregar, dan seluruh
pejabat utama Polda Maluku. Plt Menteri Kominfo RI Mahfud MD dalam amanatnya yang
dibacakan Kapolda Maluku menyampaikan bara persatuan Indonesia sebagai negara
mulai menyala. Hal ini ditandai dengan meleburnya berbagai gerakan perjuangan
yang bersifat kedaerahan menjadi satu barisan yang utuh dengan didirikannya Budi
Utomo tanggal 20 Mei 1908. "Dengan mewujudkan Indonesia sebagai negara yang satu
yang berdaulat adil dan makmur, dengan didirikan oleh DR.Soetomo bersama para
mahasiswa School TOT Opleading Van
Lndishe Arsten (STOVIA) Budi Utomo berdiri untuk mendorong bangsa
Indonesia mengejar ketinggalannya di
masa itu," katanya. Budi Utomo juga melandaskan dirinya untuk mengejar 3 tujuan
yang menjadi cita-cita kebangkitan nasional yaitu, yaitu memerdekakan cita-cita
kemanusiaan; memajukan nusa dan bangsa; dan mewujudkan kehidupan bangsa yang
terhormat dan bermartabat di mata dunia. "Saat ini kemerdekaan telah kita raih, barisan
perjuangan kita harus tetap rapat, erat, dan terus maju bergerak mengobarkan
api. Maka dengan upacara saat ini dengan
mengusung tema "Semangat Untuk Bangkit" demi mewujudkan Indonesia
Emas 2045," katanya. Pada tanggal 5 Mei 2023, Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah
mengumumkan status publik health emergency of internasional concern atau
darurat kesehatan global untuk covid 19 secara resmi dicabut, "kita bersyukur
setelah melalui krisis pandemi selama tiga tahun terakhir, momentum untuk
memaknai hari kebangkitan nasional ke 115 ini sebagai membangun semangat
kebangsaan untuk bangkit pasca pandemi," katanya. Semangat untuk bangkit dan mempercepat pemulihan global pasca
pandemi dengan tema "Asean Matters Epicentrum Of Growth".
"Dengan tema tersebut Indonesia ingin menjadikan Asia Tenggara sebagai
kawasan yang penting dan relevan bagi seluruh dunia dalam merespon tantangan
regional, sekaligus memperkuat posisi Asean sebagai episentrum pertumbuhan
ekonomi dunia," katanya. Pada kesempatan yang sama, Kapolda Maluku menambahkan, bara
api semangat kebangkitan yang dijaga saat ini harus menjadi lentera penerang
harapan. Hal ini juga sekaligus sebagai penunjuk jalan bagi perjuangan generasi
penerus bangsa kelak.
"Dengan memaknai dan memperingati hari kebangkitan nasional yang ke 115, kita semua harus berjuang, belajar,
bertumbuh, dan terus melangkah maju dengan Semangat Untuk Bangkit,"
pintanya. (PNO-12)
22 Mei 2023, 14:34 WIT
Kapolda Maluku Tindak Tegas Perizinan dan Pengamanan Di Gunung Botak
Papuanewsonline.com, Maluku - Menyikapi adanya unjuk rasa
kembali dari salah satu ormas di Pulau Buru, Polda Maluku menyampaikan inti
dari persoalan di Gunung Botak selain karena adanya temuan emas, juga akibat
berubah-ubahnya perijinan pengelolaannya sejak awal ditemukan. Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif,
mengatakan, pengelolaan pertambangan illegal di Pulau Buru, mengakibatkan
kerusakan lingkungan dan alam di sana. Pengelolaan yang tidak baik, akan sangat
membahayakan kelangsungan kehidupan manusia maupun lingkungan. "Presiden Jokowi sejak tahun 2019 telah memerintahkan
untuk menutup dan meninjau kembali perijinan serta pengelolaan untuk
penambangan tersebut," tegas Kapolda Maluku Lotharia Latif, Minggu
(21/5/2023). Sampai saat ini ijin baru tentang penambangan di Gunung Botak
belum turun dari Pemerintah pusat. Harusnya, semua pihak terkait memperjuangkan
hal ini, agar Pemerintah pusat bisa segera menurunkan atau mengeluarkan ijin.
Sehingga jelas pengelolaannya, dan kontribusinya untuk rakyat maupun jelas juga
pengelolaan lingkungannya. Kapolda mengaku persoalan ijin belum ada kepastian hingga
kini. Sementara fakta di lapangan sudah banyak yang bermain baik untuk
kepentingan kelompok maupun pribadi masing-masing. "Fakta di lapangan
bahwa muncul persoalan dan penambangan-penambangan liar yang sporadis,"
katanya. Beberapa tahun lalu, Pemerintah Provinsi, Polda dan TNI
melakukan pengamanan secara terpadu. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan
anggaran pemerintah tidak cukup hanya untuk mengamankan Gunung Botak. Olehnya itu, dukungan anggaran dilanjutkan oleh Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Buru. Dengan dukungan anggaran tersebut, pengamanan
penambangan illegal kemudian dilanjutkan oleh Pemkab Buru, Polres maupun Kodim.
Namun dukungan anggaran tersebut juga tidak bertahan lama untuk mengurusi
pengamanan Gunung Botak yang wilayahnya cukup luas. "Sampai saat ini Polda dan Polres telah melakukan Gakkum
(penegakan hukum) di sana sebanyak 13 kasus dengan 30 orang tersangka,"
ungkapnya. Kapolda mengaku penegakan hukum saja tidak bisa menyelesaikan
persoalan di sana yang semakin kompleks dan rumit. Banyak orang punya
kepentingan. Bahkan masyarakat adat sudah saling mengklaim satu sama lain
antara raja-raja di sana. "Beberapa oknum aparat keamanan, oknum ormas-ormas dan
oknum sipil pun banyak bermain di sana. Kita sudah memonitor hal tersebut dan
untuk Polri, kita tindak tegas internal yang terbukti bermain-main di
sana," tegasnya. Banyak pemain atau orang yang melakukan usaha illegal
pertambangan di Gunung Botak. Mereka saling menjelekkan, bahkan melaporkan satu
sama lain apabila kepentingannya terusik atau terganggu. "Kalau kelompoknya tidak sempat tertangkap dan diproses
hukum mereka diam saja, giliran tertangkap pasti mereka teriak-teriak dan
menyebut kelompok yang lain juga belum tertangkap dengan menggunakan berbagai
cara lewat media atau unjuk rasa ke Polres atau Polda," jelasnya. Di sisi lain, Kapolda juga menyampaikan terima kasih kepada
masyarakat atau kelompok yang masih terus peduli dengan hati yang tulus dan
bersih tanpa ada kepentingan apapun dalam menjaga Gunung Botak. Kepentingan
kelompok tersebut hanya semata-mata untuk melindungi dampak yang lebih luas
yaitu kerusakan lingkungan. "Mari kita sama-sama turun saja ke lapangan, kalau perlu
ikut bergabung dalam kegiatan operasi yang kita lakukan di medan-medan yang
sulit tersebut," ajaknya. Untuk melindungi Gunung Botak dari kerusakan lingkungan,
Kapolda mengaku semua pihak terkait harus terlibat dalam melakukan operasi
terpadu. Dan hal ini tentu membutuhkan dukungan anggaran. "Selama ini Polda dan Polres konsisten melakukan operasi
dengan dukungan anggaran Harkamtibmas dan konflik sosial secara mandiri, tapi
anggaran tersebut juga sangat terbatas dan bukan hanya untuk penanganan di Gunung
Botak," katanya. Irjen Latif juga mengaku hingga saat ini pihaknya terus dan
tetap konsisten melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku Penambang Emas
Tanpa Ijin (PETI). "Saya dari awal sudah menyampaikan tidak ada kompromi
dan proses hukum siapapun yang terbukti melakukan illegal mining di Gunung
Botak," tegasnya. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat memahami kondisi
yang saat ini terjadi di Gunung Botak. Dengan demikian, tidak serta merta
selalu menyalahkan Polri dalam penegakan hukum. "Dengan paham situasi dan kondisi di sana tentu sangat
tidak bijak kalau sedikit-sedikit yang disalahkan Polri karena tidak menegakkan
hukum di sana. Padahal persoalan di sana sangat kompleks, yang diawali
perijinan yang tidak jelas, masalah klaim tanah adat dari beberapa raja yang
saling gugat, dan banyaknya pemodal luar dan pemain yang melibatkan beberapa pihak
di masyarakat," ungkapnya. Terkait dengan sekelumit persoalan di Gunung Botak, Kapolda
mengaku Mabes Polri pun sudah mengetahuinya, termasuk akar permasalahan dan
langkah-langkah proses hukum yang dilakukan oleh Polda Maluku selama ini.
"Karena tiap saat Saya melaporkan setiap perkembangan
dan tindakan kepolisian yang dilakukan di Gunung Botak kepada pimpinan dan
Mabes Polri," pungkasnya. (PNO-12)
21 Mei 2023, 20:14 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
.jpeg)
