Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Anggota Satgas Si Ipar Menjadi Pengajar Bagi Anak Putus Sekolah Di Intan Jaya
Papuanewsonline.com, Jayapura - Personel Ops Rasaka Cartenz Bripda Eko Prasetiyo Manggara Putra tak sekedar anggota Polri yang mengabdi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Bripda Eko juga menjadi pengajar bagi anak-anak yang putus sekolah di daerah tersebut sejak awal tahun 2023. Bripda Eko pun mengadakan kegiatan tatap muka dengan anak-anak didik yang putus sekolah dan tidak sekolah di Mako Polsek Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Sabtu (20/05/2023).Kegiatan ini bertujuan memberikan materi pembelajaran kepada anak-anak yang menjadi target program tersebut.Sebelum memulai pembelajaran, Bripda Eko Prasetiyo mengajak seluruh anak didik untuk berdoa bersama sebagai langkah awal sebelum memulai kegiatan. Setelah itu, semua anak-anak tergerak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, sebagai ungkapan rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air.Setelah menyanyikan lagu kebangsaan, anak-anak juga diajak untuk membaca Pancasila secara bersama-sama, sebagai upaya memperkuat pemahaman mereka terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Indonesia.Selanjutnya, Bripda Eko Prasetiyo memberikan materi pembelajaran tentang menulis dan membaca huruf abjad kepada adik-adik yang hadir. Dalam kegiatan ini, anak-anak sangat memahami materi yang diberikan dan aktif dalam mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Bripda Eko Prasetiyo.“Hari ini, kami belajar bersama adik-adik mengenai menulis dan membaca huruf abjad. Saya sangat senang melihat antusiasme dan keaktifan adik-adik dalam mengikuti pembelajaran ini,” ujar Bripda Eko Prasetiyo.sebanyak 8 anak dengan usia maksimal 12 tahun hadir dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Dalam proses belajar-mengajar, anak-anak menunjukkan pemahaman yang baik terhadap materi yang disampaikan oleh Bripda Eko Prasetiyo, serta aktif berpartisipasi.Melalui kegiatan ini, terciptanya kedekatan antara Bripda Eko Prasetiyo sebagai anggota Satgas Program Si-Ipar Rasaka Cartenz dengan anak-anak didik. Hal ini diharapkan dapat memotivasi dan menginspirasi mereka untuk terus belajar dan mengembangkan potensi yang dimiliki.Program Si-Ipar ini akan dilaksanakan setiap harinya, dengan tujuan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anak-anak putus sekolah dan bukan sekolah agar mereka memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan.Program Si Ipar merupakan salah satu upaya dari Satgas Rasaka Polda Papua untuk membantu pemerintah daerah setempat dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di bidang pendidikan. Salah satu dimensi untuk membentuk IPM adalah pengetahuan. Khusus untuk Provinsi Papua yang kini terdiri dari Kota Jayapura dan delapan kabupaten lainnya dengan tingkat IPM berkategori sedang. (PNO-12)
21 Mei 2023, 15:23 WIT
Temukan Indikasi Korupsi KPK Turun Langsung Monitoring Di Pemda Sorsel
Papuanewsonline.com, Sorong - Tata kelola pemerintah daerah yang
buruk menunjukkan lemahnya pengendalian korupsi dalam proses penyelenggaraan
dan perencanaan APBD, indikasi dan potensi korupsi dalam pengadaan barang dan
jasa, serta lemahnya peran aparat pengawas internal pemda. Hal ini disampaikan
Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria dalam Kegiatan
Monitoring Khusus Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat
(19/5). Persoalan buruknya tata kelola pemerintahan Sorong Selatan
(Sorsel), sebut Dian, disebabkan lemahnya manajemen ASN di Kabupaten ini.
Ditambah hasil penilaian publik yang menunjukkan rentannya praktik Tindak
Pidana Korupsi (TPK) dalam layanan publik dan pemerintahan. "Para pengelola daerah ini baik para pejabat maupun ASN
punya persoalan integritas. Layanan publik masih berada pada posisi yang rentan
dan pejabat belum patuh melaporkan harta kekayaannya. Sebagian mantan ASN,
mantan pejabat atau ASN yang sudah mutasi masih menguasai kendaraan
dinas," kata Dian. Akibatnya, pembangunan di Sorsel berjalan lambat. Jalanan dan
infrastruktur publik dalam kondisi tidak layak, ditambah adanya bangunan
pemerintah yang mangkrak. Secara sosial, indeks kemiskinan dan jumlah anak
putus sekolah juga tinggi di Sorsel. "Kalau pemda Sorsel tidak segera berbenah, mungkin
kegiatan pencegahan saja tidak cukup. Informasi yang masuk ke KPK juga sudah
sangat banyak. Kami akan serahkan kepada teman-teman kami di penindakan atau
teman-teman APH lainnya persoalan indikasi TPK di daerah ini," tegas Dian.
Penguasaan Barang Milik
Daerah (BMD) Pendampingan KPK dalam penertiban penguasaan Barang Milik
daerah (BMD) menguak adanya sejumlah persoalan. Pejabat atau ASN setempat yang
sudah dimutasi masih ada yang menguasai BMD tersebut. Dari data yang dimiliki KPK, setidaknya 19 kendaraan dinas
yang dikuasai oleh pihak yang tidak semestinya. Nilai kendaraan tersebut
ditaksir mencapai lebih dari Rp 4 Miliar. Pemda Sorsel sudah melakukan sejumlah upaya untuk
mengembalikan kendaraan dinas dari para mantan pejabat, ASN, dan keluarganya.
Pemda sudah menyurati secara resmi kepada pihak tersebut dan sudah meminta
dilakukan pengembalian secara sukarela, namun belum juga dikembalikan. Demikian
juga aset tidak bergerak berupa rumah dinas yang masih dikuasai pensiunan. Lebih lanjut, Dian juga menyampaikan bahwa jika aset tidak
segera dikembalikan, maka pemda harus melaporkan kepada APH terkait perihal
penggelapan aset. Sementara untuk ASN yang akan mutasi, termasuk ke Provinsi
Papua Barat Daya agar tidak diberikan rekomendasi/persetujuan mutasi oleh Pemda
Sorsel. "Kami sudah berkoordinasi dengan Pemprov Papua Barat
Daya agar tidak menerima ASN yang belum mengembalikan BMD. Dan hal ini
disepakati oleh PJ. Gubernur PBD, pengembalian BMD menjadi bagian dari pakta
integritas yang akan diteken oleh para calon pejabat di PBD,” jelas Dian. Pelaporan Harta
Kekayaan Pejabat Dari sisi kepatuhan pelaporan Harta Kekayaan Pejabat,
berdasarkan data KPK hanya 30% eksekutif yang telah melaporkan LHKPN-nya dan
hanya 1 dari 20 wajib lapor legislatif Sorsel yang sudah melapor. Dalam
pertemuan tersebut pun, Wakil Bupati Alfons Sesa berjanji akan memastikan semua
wajib lapor menyampaikan LHKPN paling lambat akhir bulan Mei 2023. Bagi KPK, penyampaian LHKPN merupakan komitmen dari pejabat
untuk bersikap transparan dan antikorupsi. LHKPN merupakan bentuk niat baik
dari pejabat untuk menegakkan integritas. "Saat ini KPK mengembangkan
instrumen deteksi korupsi dari LHKPN. Jangan sampai harta yang dilaporkan tidak
benar. Gaya hidup tidak mencerminkan harta yang dilaporkan," pesan Dian. Lebih lanjut Dian menyampaikan bahwa dengan adanya harta yang
tidak dilaporkan, semakin menunjukkan adanya indikasi untuk menyembunyikan
kekayaan yang dimiliki. Jika demikian, maka besar kemungkinan ada kekayaan yang
diperoleh tidak dengan cara-cara wajar atau bahkan ada indikasi pencucian uang.
Hal ini bisa menjadi pintu masuk dilakukannya penelusuran TPK dan TPPU. Satgas Koordinasi Pencegahan Korupsi KPK bersama-sama dengan
Inspektorat Khusus Kementerian Dalam Negeri melakukan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sorong Selatan. Monitoring ini
dilakukan secara khusus karena dari hasil pemantauan KPK, Sorsel memiliki tata
kelola pemerintahan yang buruk karena menempati peringkat kedua terbawah dari
seluruh Pemda se-Indonesia (peringkat 541 dari 542 Pemda di Tahun 2022) dengan
nilai 10 dari skala 100. (PNO-12)
20 Mei 2023, 19:00 WIT
Bahas Pengembangan Wisata, Pj Bupati Mappi Temui Direktur Pemasaran Pariwisata Kemenparekraf RI
Papuanewsonline.com, MAPPI
- Dalam rangka pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mappi, Provinsi
Papua Selatan, Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar S.STP,M.Si menemui
Direktur Pemasaran dan Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif (Kemenparekraf) RI, Dwi Marhen di Jakarta, Jumat (19/5/2023). Pj Bupati mengatakan, pertemuan
ini dalam rangka membahas pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mappi.
Sebab Mappi memiliki potensi wisata alam yang sangat indah, sehingga perlu
kolaborasi dan dukungan serta saran dan masukan dari pemerintah pusat dalam
pengembangan sektor wisata. “Tadi kita sudah melakukan
pertemuan dengan bapak Direktur Pemasaran dan Pariwisata. Banyak sekali langkah
-langkah yang disampaikan pak Direktur
guna pengembangan wisata di daerah. Setelah ini kita akan
tindaklanjuti,”tegasnya. Setelah mendengar masukan dari
Kemenparekraf, Pj Bupati akan mendorong semua OPD untuk terlibat aktif dalam
pengembangan pariwisata. Termasuk para kepala distrik hingga kepala kampung
wajib mempromosikan wisata yang ada. “Peran serta semua pihak,
kolaborasi yang baik dari tingkat kampung sampai kabupaten sangat
diperlukan. Ke depannya ini akan menjadi
atensi kami di Kabupaten Mappi,”tegasnya. Sementara itu, Direktur Pemasaran
dan Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Kemenparekraf) RI, Dwi Marhen menyebutkan, pemerataan pembangunan tidak harus
melalui pembangunan infrastruktur namun hal itu juga bisa dilakukan melalui
pengembangan sektor pariwisata melalui kreatifitas masyarakat dengan
mempromosikan wisata yang ada di kampung/desa dan kecamatan hingga di
kabupaten. Dikatakan Dwi Marhen bahwa Pemda
juga harus berperan dalam pengembangan sektor pariwisata sebagaimana arahan
dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan kampanye, Bangga Berwisata di
Indonesia. Dwi menyebutkan, Program Bangga
Berwisata di Indonesia (BBWI) untuk mendorong minat dan kebanggaan masyarakat
Indonesia untuk mendorong perjalanan wisatawan nusantara dengan target 1,2 –
1,4 miliar pada tahun 2023 melalui penguatan promosi, pengembangan destinasi,
dan peningkatan jumlah event terintegrasi antara pemerintah, BUMN, asosiasi dan
swasta, serta menyasar kelompok masyarakat usia muda & dewasa. “Untuk itu di Kabupaten Mappi
perlu disiapkan beberapa agenda agar kita bisa melakukan kunjungan kesana.
Karena pariwisata ini adalah bisnis kebahagiaan,”tegasnya. Dwi menuturkan, peran serta
pemerintahan dan masyarakat sangat penting dalam mendukung pariwisata di
daerah. Selain itu optimaliasi penggunaan media sosial (Medsos) guna
mempromosikan wisata yang ada di daerah tersebut.
Dwi menekankan agar dinas terkait
khususnya dinas pariwisata wajib memiliki akun media sosial seperti YouTube,
Instagram dan Twitter. Ini sebagai salah satu wadah untuk melakukan promosi.
Dengan membuat konten video kreatif agar bisa diakses oleh masyarakat umum
serta mengetahui potensi wisata diwilayah tersebut,”pungkasnya.
20 Mei 2023, 18:36 WIT
Peduli Korban Kebakaran, Kapolda Maluku Kunjungi Pengungsian
Papuanewsonline.com, Maluku - Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol
Lotharia Latif mengunjungi para pengungsi korban kebakaran yang sementara
mengungsi di Pasar Gotong Royong, Kota Ambon, Jumat (19/5/2023).Selain menyapa para pengungsi, korban kebakaran di
kawasan Belakang Kota, Kapolda yang didampingi Wali Kota Ambon, Bodewin M
Wattimena, dan sejumlah pejabat utama Polda Maluku, juga menyerahkan bantuan
beras sebanyak 1 ton.Turut
hadir dalam kunjungan tersebut yaitu Kapolresta Ambon, Dandim 1504 Ambon dan
Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon.Kapolda saat menyapa para korban menyampaikan rasa
empatinya atas musibah yang dialami warga di kawasan Pasar Gambus.Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga menyampaikan
terima kasih kepada Pejabat Wali Kota Ambon bersama Kapolresta Ambon dan Dandim
1504 Pulau Ambon yang sudah cepat mengambil langkah-langkah penanganan pasca
kebakaran."Saat ini kami melihat secara langsung keadaan
pengungsian di sini dan dikesempatan ini juga saya menyerahkan bantuan beras
sebanyak satu ton, semoga dapat bermanfaat untuk semua yang ada di sini,"
katanya.
Irjen Latif juga berharap adanya edukasi dari
pemerintah kepada masyarakat terkait bahaya kebakaran. Meski kejadian kebakaran
saat ini berbeda dan harus menjadi perhatian bersama."Kami akan tetap melakukan proses penyelidikan
terhadap kejadian ini sebab cukup banyak kerugian yang ditimbulkan dari
kebakaran ini, apalagi sampai ada korban. Olehnya itu harus dipertanggung
jawabkan apa yang sudah terjadi," tegas Kapolda.Pemkot Ambon juga diharapkan dapat memperhatikan
kesehatan para pengungsi, di lokasi pengungsian. "Saat ini kondisi cuaca
kita cukup ekstrim juga, olehnya itu tadi saya sudah sampaikan ke pak Wali agar
kesehatan para pengungsi ini dapat diperhatikan dengan baik, begitu juga bagi
anak-anak yang masih sekolah agar juga diperhatikan dengan baik untuk masa
depan mereka," pintanya.Ia mengungkapkan, kehadiran pihaknya bersama
Pemerintah Kota Ambon, dan TNI bersama seluruh komponen lainnya sebagai wujud
kepedulian negara."Ini bentuk kepedulian kita kepada
saudara kita yang saat ini sedang terkena musibah dan inilah bentuk kehadiran
negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya. (PNO-12)
20 Mei 2023, 08:57 WIT
Dirjen Bina Keuda Sampaikan Arahan Mendagri Soal 10 Srategi Tangani Inflasi
Papuanewsonline.com, Tabanan
- Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengenai 10 strategi menangani inflasi di
daerah. Hal itu disampaikan Fatoni pada acara Gerakan Nasional Pengendalian
Inflasi Pangan (GNPIP) Bali Nusa Tenggara (Balinusra) di Gedung Kesenian I
Ketut Maria, Tabanan, Bali, Rabu (17/5/2023). Strategi pertama, kata Fatoni,
yakni menjadikan persoalan inflasi sebagai isu prioritas dan membangun sinergi
antara semua stakeholder terkait seperti saat penanganan pandemi Covid-19.
"Kedua, perlunya melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat agar
paham dan tidak panik, tetap tenang," kata Fatoni. Ketiga, lanjut Fatoni, perlu
mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada tingkat provinsi dan
kabupaten/kota. Kemudian Keempat, mengaktifkan Satgas Pangan. Kelima, dalam
penyaluran BBM subsidi diharapkan tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu.
Sebab, masyarakat tidak mampu saat ini masih menjadi prioritas pemerintah
pusat. "Keenam, melaksanakan
gerakan hemat energi. Ketujuh, melaksanakan gerakan tanam pangan cepat
panen," ujar Fatoni. Selain itu, ke depan diperlukan
kerja sama antara pemerintah daerah dalam penyaluran komoditas pangan hingga ke
pelosok desa. "Kedelapan, melaksanakan kerja sama antardaerah yang
meliputi seluruh komoditas pangan strategis," jelas Fatoni. Strategi kesembilan, perlunya
mengintensifkan jaring pengaman sosial, seperti dengan memanfaatkan anggaran
Belanja Tidak Terduga (BTT), anggaran Bantuan Sosial (Bansos), anggaran desa,
realokasi Dana Alokasi Umum (DAU), dan Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah
pusat. "Terakhir, kesepuluh,
melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI)
provinsi masing-masing, mengumumkan angka perkembangan inflasi hingga kabupaten
dan kota," lanjut Fatoni. Selain itu, lebih lanjut Fatoni
menjelaskan, upaya pengendalian inflasi harus dilakukan bersama-sama baik oleh
pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat dan swasta. Dia menegaskan,
Kemendagri rutin melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi seminggu
sekali yang dipimpin langsung oleh Mendagri. "Kita harus fokus mengendalikan
inflasi agar ekonomi bisa tetap tumbuh dan kesejahteraan masyarakat bisa
tercapai," ungkap Fatoni. Dalam kesempatan itu, Fatoni juga
mengingatkan poin penting arahan Mendagri pada rapat 8 Mei lalu. Pertama, pemerintah pusat dan
daerah bekerja sama dalam menekan harga yang bisa dikendalikan oleh pemerintah,
seperti harga tiket transportasi, air, dan listrik. “Yang kedua, Bapak Mendagri
menyampaikan bahwa setiap daerah agar berkoordinasi dengan lintas sektoral dan
juga internal untuk memonitor harga dan stok bahan pokok. Terakhir, pemerintah
pusat perlu terus berkoordinasi dalam rangka menjaga angka inflasi, khususnya
di sektor transportasi,” pungkas Fatoni.
Sebagai tambahan informasi, rapat
ini mengusung tema "Sinergi Inovasi Ketahanan Pangan melalui Penguatan
Kelembagaan dan Digitalisasi: Mepada Payu Antuk Bhuwana Bali Sentosa
(Bersinergi Mewujudkan Bali yang Makmur)". Selain Fatoni, kegiatan ini
juga dihadiri oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, Deputi Gubernur Senior BI,
Deputi II bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional, Wali Kota
Malang, Ketua DPRD Provinsi Bali, Anggota Komisi XI DPR RI, Kepala Kantor
Perwakilan BI Provinsi Bali, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda) Provinsi Bali, Bupati Tabanan, Forkopimda Tabanan, serta Asisten
Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Redaksi)
19 Mei 2023, 22:21 WIT
Polda Maluku dan Personel Prajurit Korem 151/Binaya Melaksanakan Sholat Jumat Bersama
Papuanewsonline.com, Maluku – Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Lotharia
Latif, SH, M.Hum, bersama rombongan PJU Polda Maluku melaksanakan Sholat Jumat
bersama personel Prajurit Korem 151/Binaiya bertempat di Masjid Salahuddin,
Korem 151/Binaiya, Jumat (19/5/2023).Kegiatan
Sholat Jumat bersama ini selain untuk meningkatkan iman dan takwa bagi prajurit
TNI-Polri, juga dipandang perlu untuk membangun sinergitas dan memupuk
Soliditas antar sesama prajurit TNI-Polri sebagai garda terdepan bangsa dalam
mempertahankan keutuhan NKRI.Menurut Kapolda Maluku “Sholat Jumat bersama ini
merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan sinergitas dan
soliditas dikalangan TNI-POLRI dalam menjaga dan memelihara situasi dan kondisi
keamanan terutama di wilayah Hukum Polda Maluku dan sekitarnya".Sholat
Jumat bersama ini juga disaksikan oleh Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Ruruh A. Setyawibawa, SE, MM dan
rombongan Pejabat Utama Kodam XVI/Patimura.Ini bukan kali pertama bagi Kapolda Maluku dalam melakukan sholat
Jumat bersama TNI-POLRI, namun Kapolda selalu menyempatkan diri untuk sholat
Jumat keliling di satuan-satuan TNI, dimana sebelumnya Kapolda juga melakukan
sholat di Masjid Lantamal IX TNI-AL Halong-Ambon.Selesai
Sholat Jumat bersama, Kapolda dan Pangdam melaksanakan ramah tamah bersama PJU
Kodam XVI Pattimura dan Polda Maluku sambil membahas perkembangan situasi
Kamtibmas di wilayah Maluku. (PNO-12)
19 Mei 2023, 21:58 WIT
Tingkatkan Kompetensi SDM, Pj Bupati Mappi Teken MoU Bersama Kementrian Ketenagakerjaan RI
Papuanewsonline.com, JAKARTA
- Pemerintahan Kabupaten Mappi bersama
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menandatangani nota
kesepakatan antara dirjen Binalavotas
dengan pemerintahan daerah dan mitra industri. Kegiatan penandatangan MoU
tersebut dirangkaikan dalam acara penandatangan naskah perjanjian hibah daerah
dalam rangka serah terima lahan dan nota kesepakatan antara dirjen Binalavotas
dengan pemerintah daerah dan mitra industri yang dihadiri langsung oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauzyah, Rabu (17/5/2023). Menaker Ida dalam sambutannya
mengatakan Melalui kesepakatan ini nantinya akan diselenggarakan peningkatan
kompetensi dan daya saing bagi masyarakat Kabupaten Mappi di Balai Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sorong dan Kabupaten Enrekang
di BPVP Kepulauan Pangkajene. Menaker Ida menegaskan, melalui
penandatangan nota kesepakatan ini agar dapat menciptakan SDM yang kompeten dan
berdaya saing di daerah. “Sebagaimana kita telah merasakan
bersama, kehadiran BPVP adalah sebagai perwakilan Pemerintah Pusat dalam
melaksanakan fungsi pembinaan pelayanan pelatihan berkualitas yang sesuai
dengan potensi dan kebutuhan daerah serta melakukan fungsi pembinaan dan
koordinasi kepada seluruh BLK UPTD Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan
pelatihan lainnya di tingkat Provinsi,” ungkapnya. Menaker Ida yang turut
menyaksikan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mappi dan Pemerintah
Kabupaten Enrekang tentang Program Sinergi Bidang Pelatihan Vokasi di kedua
Kabupaten tersebut. Mengapresiasi langkah Pemerintah daerah kedua kabupaten
tersebut. “Setelah menyelesaikan pelatihan
akan diberikan pendampingan peningkatan literasi maupun bantuan peralatan dan
permodalan, agar para lulusan pelatihan dapat segera mendirikan usaha mandiri
dan diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi
angka pengangguran. Melalui program ini akan dilatih sebanyak 860 orang yang
akan dibagi menjadi masing-masing sebanyak 380 orang di Kabupaten Mappi, dan
480 orang di Kabupaten Enrekang," jelas Menaker Ida. Dalam kesempatan tersebut
Menaker, Ida Fauziyah, juga mengapresiasi atas pemberian lahan untuk
kepentingan peningkatan SDM dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah,
Kalimantan Utara, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Morowali Utara. Acara
tersebut turut juga dilakukannya melakukan nota kesepahaman bersama dengan
mitra industri yang memiliki kepedulian atas peningkatan SDM. Sementara itu Pj Bupati Mappi,
Michael R. Gomar S.,STP, M,Si menyebutkan, penandatangan nota kesempatan antara
Dirjen Binalavotas Kementerian Ketenagaankerjaan RI bersama Pemerintah
Kabupaten Mappi tentang program sinergi bidang pelatihan Vokasi untuk mendorong SDM anak -anak asli Mappi
agar terciptanya SDM yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Kata Pj Bupati Mappi, bahkan saat
ini sebanyak 42 orang anak -anak Mappi sudah siap untuk mengikuti pelatihan. Pelaksanaan pelatihan dibagi
yakni diantaranya, 10 orang akan dikirim ke Sorong untuk mengikuti pelatihan di
Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) sorong dengan sepuluh
paket pelatihan. Sementara sisanya sebanyak 32 orang akan mengikuti pelatihan
di Mappi dengan pembagian 16 orang mengikuti pelatihan Mebel dan 16 orang
mengikuti pelatihan menjahit. Pj Bupati menerangkan,
penandantangan MoU ini guna memberikan kesempatan kepada anak -anak Mappi untuk
melakukan vokasi, pelatihan Mebel serta memberikan pelatihan menjahit kepada
masyarakat Mappi. Diharapkan melalui
program ini mereka bisa mendapatkan keterampailan dan Pemerintah daerah terus
mempersiapkan SDM melalui pelatihan agar mereka bisa membuka lapangan kerja.
Pelatihan kepada SDM Mappi akan dilakukan secara bertahap dalam waktu dekat
Pemda akan ada 43 orang yang akan mengikuti pelatihan. “Untuk kita di Kabupaten Mappi
setelah penandatangan kesepakatan ini 42 peserta yang sudah kita siapkan akan
mulai melakukan pelatihan,"terangnya.
Pj Bupati Mappi hadiri dalam kegiatan tersebut
didampingi, Anna Maria Theresia, Plt. Kepala dinas perindustrian dan tenaga
kerja kabupaten Mappi, Stefanus Mangin, ST, Kepala Bidang Perindustrian,
Yakobus Kondomo, Kepala Bidang Kerenagakerjaan. (Redaksi)
19 Mei 2023, 19:20 WIT
Ditbinmas Polda Maluku Gelar Jumat Curhat Bersama TKBM Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon
Papuanewsonline.com, Maluku - Direktorat Pembinaan Masyarakat
(Ditbinmas) Kepolisian Daerah Maluku menggelar kegiatan jumat curhat bersama
Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon, Jumat
(19/5/2023). Kegiatan untuk menyaring aspirasi, keluhan dan masukan dari
masyarakat ini dilaksanakan di ruang tunggu Kantor Pelindo Ambon yang berada di
kawasan Pelabuhan Slamet Riyadi. Jumat curhat dipimpin Wakil Direktur Binmas Polda Maluku,
AKBP. Rositah Umasugi yang didampingi sejumlah perwira lainnya. Hadir dalam
kegiatan itu yakni Herman dari pihak Pelindo Ambon, dan para TKBM. Rositah Umasugi mengaku, kegiatan yang merupakan implementasi
dari program Kapolri dan Kapolda Maluku yaitu Basudara Manise ini juga
bertujuan untuk membuat masyarakat agar semakin dekat dengan Polri. "Kami Polda Maluku juga ingin mendengar curhatan hati
masyarakat terkait kamtibmas dalam melaksanakan aktifitas di pelabuhan Slamet
Riyadi, kami Polri berharap bisa mendapat masukan yang membangun untuk dapat
memberikan kenyamanan terhadap masyarakat," harapnya. Pada kesempatan itu, Wakil Mandor 1, Efendi, mengaku pihaknya
merasa kurang nyaman dalam menjalankan aktivitas di kawasan pelabuhan Slamet
Riyadi. Hal ini lantaran masih ditemukan buruh liar yang beraktifitas tanpa
diawasi pihak berwenang. "Selama ini kita kerja kurang nyaman karena adanya buruh
liar yang ada di sekitar pelabuhan ini. Kami juga sudah sampaikan aspirasi ini
ke pihak keamanan pelabuhan dan pihak Pelindo tetapi tidak ada respon,"
katanya. Senada dengan Efndi, Wakil Mandor 2, Ibrahim meminta agar
persoalan buruh liar dapat menjadi perhatian, karena dapat mengganggu kamtibmas
di kawasan pelabuhan Slamet Riyadi. "Kami di sini ada tiga kelompok (TKBM) yang berjumlah 15
orang. Saya mohon agar diperhatikan permasalahan buruh liar ini karena bisa
menjadi konflik dan mengganggu kamtibmas. Ada juga persoalan upah buruh yang dibuat
sesuka hati," tambahnya. Sementara itu, Herman dari Pelindo Ambon mengakui persoalan
seragam buruh mejadi polemik. Hal ini dikarenakan seragam buruh yang digunakan
sudah tidak layak. "Untuk penentuan seragam dan buruh ini ada beberapa
pihak terkait harus duduk bersama agar dapat menyelesaiakan persoalan
itu," pintanya. Terkait persoalan buruh liar tersebut, Rositah Umasugi
mengaku akan menindaklanjutinya dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak
terkait. "Semoga apa yang Polda Maluku lakukan dapat memenuhi
curhatan hati bapak bapak TKBM, untuk menciptakan situasi yang aman dan
kondusif di wilayah pelabuhan Slamet Riyadi," harapnya. Rositah juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak
yang hadir dalam kegiatan tersebut. "Kami tetap akan mencari solusi untuk
persoalan bapak bapak TKBM," katanya. Ia juga berharap agar bila ditemukan informasi terkait muatan
ilegal lainnya agar bisa disampaiakan kepada aparat keamanan Polri yang ada di
Pelabuhan.
"Kami Polda Maluku menitipkan agar selalu menjaga
keamanan dan ketertiban di dalam kawasan pelabuhan Slamet Riyadi,"
pintanya. (PNO-12)
19 Mei 2023, 19:09 WIT
Dalam Mengoptimalkan (ELTE) Tilang Elektronik, Korlantas Polri Mentiadakan Razia
Papuanewsonline.com,
Jakarta - Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri
menerbitkan aturan terkait pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas.
Dalam surat telegram bernomor ST/1044/V/HUK.6.2/2023 tertanggal 16 Mei 2023,
yang ditandatangani Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman
Shantyabudi, para jajaran polisi lalu lintas (Polantas) untuk mengoptimalkan
penindakan pelanggaran lalu lintas secara humanis dengan pemanfaatan Electronic
Traffic Low Enforcement atau ETLE. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan,
aturan dalam surat telegram tersebut jajaran polisi lalu lintas dilarang untuk
melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia. "Para Dirlantas untuk memerintahkan jajarannya untuk tak
melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia,"
kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, (19/5/2023). Sandi menuturkan, jajaran Dirlantas juga diminta
mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan ETLE yang ada di
wilayah masing-masing, serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan Pemda
dan stakeholders lain untuk pengadaan sistem perangkat ETLE di wilayah
masing-masing. Lebih lanjut, Sandi mengatakan, untuk penindakan pelanggaran
lalu lintas yang belum tercakup dalam sistem ETLE dan pelanggaran lalu lintas
yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas tinggi,
seperti berkendara di bawah umur, berboncengan lebih dari dua orang,
menggunakan ponsel saat berkendara, menerobos traffic light, tidak menggunakan
helm, melawan arus, melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah pengaruh
alkohol, kelengkapan kendaraan tidak sesuai standar dan menggunakan pelat nomor
palsu, serta kendaraan overload dan over dimensi, dilakukan penindakan oleh tim
khusus yang sudah memiliki surat perintah dan bersertifikasi petugas penindakan
pelanggaran lalu lintas. "Aturan ini dikeluarkan untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang optimal dan meminimalisir pelanggaran yang dilakukan anggota
saat di lapangan," kata Sandi. Jika dalam prakteknya ada anggota di lapangan melakukan
pelanggaran dan penyimpangan, kata Sandi, akan diberikan sanksi tegas mulai
dari sanksi disiplin, sanksi kode etik hingga pidana.
"Para jajaran Dirlantas juga diminta menyosialisasikan
tentang cara penyelesaian tilang elektronik atau ETLE yang mempermudah
masyarakat," ujarnya. (PNO-12)
19 Mei 2023, 18:38 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
