Gandeng BKN Regional IX Jayapura, Pemkab Mappi Gelar Workshop Mutasi Kepegawaian
Kegiatan yang berlangsung di Gor Kepi, pada Selasa (30/5/2023) dihadiri oleh para kepala OPD, Sekretaris Dinas dan para Kasubag
Papuanewsonline.com - 30 Mei 2023, 23:47 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan
Papuanewsonline.com, MAPPI
- Pemerintah Kabupaten Mappi bersama BKN Regional IX Jayapura melaksanakan
Workshop Mutasi Kepegawaian dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Tahun 2023.
Kegiatan yang berlangsung di Gor
Kepi, pada Selasa (30/5/2023) dihadiri oleh para kepala OPD, Sekretaris Dinas
dan para Kasubag.
Plt Sekretaris BPKSDM Kabupaten
Mappi, Andi Baso menyebutkan, mutasi kepegawaian merupakan setiap perubahan
yang terjadi terhadap status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS), seperti
kenaikan pangkat, pensiun, pindah tempat tugas dan lain -lain.
"Untuk pelaksanaan kegiatan
hari ini kita menghadirkan Narasumber dari BKN Regional IX Jayapura kepala
bidang Mutasi ibu Helfiana Siregar,"ungkap Andi Baso.
Andi Baso menjelaskan, secara
umum workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi PNS di Kabupaten
Mappi di bidang kepegawaian baik secara teori maupun praktik. Mengingat
kegiatan seperti ini terakhir dilaksanakan sudah 9 tahun yang lalu. Sehingga
kegiatan ini sangat penting dilakukan karena sudah terjadi beberapa
permasalahan kepegawaian yang diakibatkan kurangnya pemahaman PNS terhadap
regulasi kepegawaian.
Dikatakan Andi Baso bahwa sesuai
UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN mengatur aparatur sipil negara sebagai
profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib
mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam
pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Dan peraturan Lembaga Administrasi
Negara (LAN) nomor 5 tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai
Aparatur Sipil Negara.
Lanjut Andi Baso bahwa dimana,
akan diatur bahwa setiap PNS wajib melaksanakan kompetensi minimal 20 JP dalam
periode 1 tahun.
"Saya berharap dari
pelaksanaan kegiatan ini PNS di
kabupaten Mappi dapat memiliki kompetensi dibidang kepegawaian yang sesuai
dengan regulasi terkini sehingga tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan
di bidang kepegawaian,"tegasnya. (Redaksi)