Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Satgas Ops Damai Cartenz Gelar Bakti Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Kampung Ansudu
Papuanewsonline.com, Sarmi – Satgas Ops Damai Cartenz menggelar kegiatan Bakti Kesehatan Gratis untuk warga lanjut usia (lansia) di Kampung Ansudu, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, pada Rabu (30/7/2025).Pelayanan kesehatan gratis ini menjadi bentuk kepedulian Satgas Ops Damai Cartenz terhadap kesehatan warga di wilayah Papua, khususnya kalangan lansia yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas medis.Tokoh masyarakat Kampung Ansudu, Adam Beny Mersua, yang juga menjabat sebagai Kaur Pemerintahan kampung, menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran kepolisian atas kegiatan tersebut.“Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kepolisian melalui Satgas Ops Damai Cartenz yang telah datang di kampung kami untuk melaksanakan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat di Kampung Ansudu ini,” ujar Adam Mersua.Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin, mengingat pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Papua.“Pengobatan seperti ini sangat membantu warga. Kami berharap ke depannya tetap berlanjut,” tambahnya.Bakti kesehatan ini merupakan bagian dari pendekatan humanis Satgas Ops Damai Cartenz dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua melalui kegiatan pelayanan masyarakat. PNO-12
01 Agu 2025, 20:07 WIT
Polda Maluku Komitmen Sukseskan Program E-Monev KIP 2025
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menyatakan kesiapannya dalam mensukseskan program E-Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025.Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi S.IK, usai mengikuti video conference terkait persiapan pelaksanaan E-Monev KIP yang digelar Divisi Humas Polri di Jakarta, Kamis (31/7/2025).Vicon yang diikuti Kombes Rositah, didampingi dua staf Subid PID Bid Humas Polda Maluku dari ruang kerjanya ini dipimpin oleh Kepala Biro PID Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko."Bidang Humas Poda Maluku siap mensukseskan program E-Monev KIP Tahun 2025, dan siap melaksanakan arahan dari Divisi Humas Polri," kata Kombes Rositah.Sebelumnya, Kepala Biro PID Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam arahannya meminta dukungan seluruh Bidang Humas Polda jajaran. Semua jajaran diminta memberikan data untuk kesiapan pelaksanaan penilaian oleh KIP Pusat."Kami sangat berharap dukungan datanya. Kami melihat masih banyak data yang belum terisi. Mulai bulan ini kita sudah harus persiapan untuk verifikasi penilaian KIP Pusat. Mari kita saling mendukung untuk penilaian kita yang terbaik sebab mempertahankan itu lebih sulit dari pada kita merebut," tegasnya.Brigjen Trunoyudo juga meminta seluruh Polda jajaran untuk menyampaikan unit pelayanan informasi pada ruang SPKT di masing-masing Polda atau Polres. Ini untuk memudahkan pelayanan informasi. "Rekan-rekan Humas jajaran agar dapat menyiapkan ruang pelayanan informasi dengan memanfaatkan ruang SPKT yang ada di Polda atau Polres, Saya melihat masih ada Polda dan Polres yang belum menyiapkan ruang pelayanan informasi ini," harapnya. PNO-12
01 Agu 2025, 20:00 WIT
Ikuti Anev Polri Secara Virtual, Kapolda: Polda Maluku Siap Jalankan Kebijakan Kapolri
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku siap menjalankan arahan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si terkait program ketahanan pangan nasional serta pemeliharaan situasi kamtibmas yang kondusif.Hal ini disampaikan Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si setelah menghadiri Arahan Kapolri secara virtual kepada Seluruh Jajaran dalam rangkaian Analisis dan Evaluasi (Anev) Perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Siskamtibmas) terkini, Kamis (31/7/2025).Kapolda Maluku tidak sendiri mengikuti Arahan Kapolri. Ia didampingi Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.IK, M.H, Irwasda, dan Para Pejabat Utama Polda Maluku, serta Kapolres jajaran yang ikut melalui zoom meeting dari wilayah masing-masing.Dalam arahannya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa isu ketahanan pangan saat ini menjadi prioritas nasional yang harus didukung penuh oleh seluruh jajaran Polri. Selain itu, Pemerintah saat ini tengah menggulirkan program strategis berupa pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan, yang diharapkan mampu menyerap hasil pertanian masyarakat seperti padi dan jagung, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi desa.Koperasi merah putih juga dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi yang menyediakan layanan simpan pinjam, distribusi sembako, serta penampungan hasil panen masyarakat. Kapolri menegaskan pentingnya pengawasan dari Polri agar mekanisme distribusi pangan berjalan adil dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan secara tidak sah.Lebih lanjut, panen padi nasional pada kuartal ketiga akan diprioritaskan untuk diserap oleh Bulog guna menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar. Setelah Bulog, barulah sektor swasta akan diberi ruang untuk mengambil peran. Oleh karena itu, jajaran Polri diminta untuk aktif mengawal kebijakan ini melalui penguatan fungsi Satgas Pangan di setiap wilayah.Kapolri juga mengangkat temuan penting terkait ketidaksesuaian kualitas pada produk beras kemasan yang beredar di pasaran. Meski hasil panen meningkat, harga beras tetap tinggi, yang mengindikasikan adanya distorsi distribusi. Temuan ini diperoleh dari inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri.Kapolri menegaskan bahwa Polri tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum di sektor pangan. Produsen yang terbukti melakukan penyelewengan terhadap standar mutu akan diproses sesuai hukum. Kepada seluruh jajaran, Kapolri memerintahkan agar segera menurunkan Satgas Pangan untuk menindaklanjuti persoalan ini secara cepat dan profesional.Dalam mendukung percepatan pembangunan nasional, Kapolri juga mendorong peningkatan sinergi antara Polri dan pemerintah daerah. Salah satu prioritas adalah menyukseskan program satu juta lahan untuk pertanian produktif serta pembangunan Sentra Pelayanan Polisi Gizi (SPPG) yang saat ini telah mencapai 395 titik dari target awal 100 unit.Kapolri menekankan pentingnya menjaga mutu dan spesifikasi SPPG agar benar-benar menjadi sarana pelayanan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Kualitas distribusi makanan serta quality control pasca-pelayanan harus menjadi perhatian utama seluruh jajaran.Kapolri juga menyampaikan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak buruh melalui pemberdayaan dan pelatihan kerja. Ia mendorong agar Polri bersinergi dengan pemerintah daerah yang memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) agar para pekerja mendapatkan akses pengembangan keterampilan secara merata.Di sisi lain, Kapolri mengingatkan bahwa dinamika sosial politik menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 dan 100 hari kerja Presiden RI harus diantisipasi secara cermat. Meski aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap dan Cemas” yang berlangsung pada 21–25 Juli lalu dapat dikendalikan, kewaspadaan harus terus dijaga. Relasi yang baik dengan elemen masyarakat, khususnya kelompok Cipayung Plus, perlu dibangun secara aktif untuk menjaga harmoni sosial.Menanggapi arahan Kapolri, Kapolda Maluku Irjen Pol Eddy Sumitro Tambunan menyatakan jajaran Polda Maluku akan menindaklanjuti seluruh instruksi Kapolri secara konkret dan terarah.Kapolda juga menginstruksikan kepada Para Pejabat Utama Polda Maluku dan Kapolres jajaran agar menindaklanjuti seluruh arahan Kapolri serta bangun koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait.“Polda Maluku siap mendukung penuh program ketahanan pangan dan akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pengawasan distribusi pangan serta optimalisasi koperasi desa. Satgas Pangan di wilayah kami akan langsung bergerak untuk memastikan kelancaran distribusi dan kestabilan harga,” tegas Kapolda.Ia juga menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur sosial seperti SPPG akan terus dikawal agar memenuhi kualitas pelayanan yang sesuai standar.“Kami pastikan bahwa pembangunan dan operasional SPPG di Maluku berjalan sesuai harapan. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi komitmen moral kita kepada masyarakat,” tambahnya.Kapolda turut menyampaikan bahwa Polda Maluku telah menyiapkan langkah-langkah preventif dalam menghadapi potensi gejolak sosial, termasuk menjelang agenda nasional yang sensitif.“Kami akan terus membangun komunikasi intensif dengan berbagai elemen masyarakat untuk menjaga situasi yang aman, tertib, dan kondusif di Maluku,” ujarnya. PNO-12
01 Agu 2025, 19:25 WIT
Bapenda Mimika Gencar Sosialisasi Pajak: Dorong Kesadaran Masyarakat, Kuatkan Pembangunan Daerah
Papuanewsonline.com, Timika –
Pajak bukan sekadar kewajiban, tapi kunci utama pembangunan. Hal ini menjadi
sorotan dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kebijakan pajak dan retribusi
daerah yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika pada
Kamis (31/7/2025) di Timika. Kegiatan ini menghadirkan para wajib
pajak, perwakilan OPD, dan pemangku kepentingan dalam rangka membangun
pemahaman bersama tentang pentingnya membayar pajak demi optimalisasi Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Mewakili Bupati Mimika, Asisten I
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Drs. Ananias Faot,
M.Si, menyampaikan bahwa kesadaran pajak masyarakat perlu terus dibangun dan
diperkuat. “Pajak adalah tulang punggung
pembangunan daerah. Dengan pajak, kita bisa bangun jalan, sekolah, puskesmas,
dan fasilitas lainnya. Maka, kesadaran membayar pajak harus jadi budaya
masyarakat,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa Perda
Mimika Nomor 4 Tahun 2023 menjadi landasan hukum penting dalam pengelolaan
pajak dan retribusi daerah. Dalam kesempatan yang sama, Kepala
Bapenda Mimika, Drs. Dwi Cholifah, M.Si, memaparkan strategi Bapenda dalam
menggenjot penerimaan daerah melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis
teknologi. “Kami lakukan pelatihan,
sosialisasi, pembangunan sistem informasi, dan peningkatan koordinasi lintas
instansi. Semua demi pelayanan pajak yang lebih cepat, transparan, dan
akuntabel,” ujar Dwi. Ia juga menyampaikan kebijakan
terbaru yang berpihak kepada masyarakat, antara lain:
Pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan
rendah sesuai Perda No. 4/2025
Pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung
(PBG) melalui Perda No. 5/2025
Kebijakan ini mendukung program nasional 3 juta rumah untuk rakyat.
Penyuluhan ini juga menghadirkan
narasumber dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, serta Direktorat Pajak
Daerah Papua Tengah dan BPPKD, yang menjelaskan mekanisme pemungutan pajak
berdasarkan UU dan Perda No. 24 & 25 Tahun 2024. Dengan semangat inklusif dan
partisipatif, Bapenda berharap kegiatan ini mendorong masyarakat makin sadar
pajak, taat regulasi, dan bangga menjadi bagian dari pembangunan Mimika. “Semakin tinggi partisipasi
masyarakat, semakin besar PAD, semakin cepat pula pembangunan daerah kita,”
tutup Dwi Cholifah. (Jidan)
31 Jul 2025, 23:54 WIT
Mewabah di Pasar dan Media Sosial, Kosmetik Ilegal Ancam Warga Papua Tengah
Papuanewsonline.com, Timika – Di
balik kemasan menarik dan harga terjangkau, bahaya besar mengintai para
pengguna kosmetik di Papua Tengah. Loka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Kabupaten Mimika mencatat lonjakan signifikan peredaran kosmetik ilegal selama
Januari hingga Juni 2025. Yang mengkhawatirkan,
produk-produk ini bukan hanya tak berizin, tetapi juga mengandung bahan
berbahaya seperti merkuri yang bisa memicu kerusakan permanen pada kulit hingga
gangguan organ dalam. “Kosmetik menjadi temuan
pelanggaran tertinggi dibandingkan produk pangan, obat, maupun suplemen. Ini
sangat mengkhawatirkan,” tegas Kepala Loka POM Mimika, Rudolf Surya Pandu
Winata Bonay, saat ditemui di kantornya, Rabu (30/7/2025). Sebagian besar produk ini dijual
secara paketan baik di pasar tradisional maupun melalui media sosial, dengan
iming-iming hasil instan memutihkan atau menghilangkan jerawat. Ironisnya,
sebagian besar pembeli tidak sadar akan kandungan zat berbahaya di dalamnya. “Kalau pangan kedaluwarsa
biasanya karena kelalaian. Tapi kosmetik yang sengaja mengandung zat berbahaya
adalah pelanggaran berat dan disengaja,” jelas Rudolf. Dari pantauan Loka POM Mimika,
pengawasan intensif terus dilakukan di lapangan. Di Nabire, beberapa kasus
bahkan sudah diproses hukum. Di Timika sendiri, tahun 2025 ini sudah ada tiga
kasus, dengan satu kasus sudah masuk tahap dua dan diserahkan ke kejaksaan. Meski demikian, Rudolf menegaskan
bahwa upaya penegakan hukum bukanlah tujuan utama. “Kami tetap mengedepankan
pendekatan edukatif dan pembinaan. Harapannya, pelanggaran bisa dicegah sebelum
masuk ke ranah hukum,” tambahnya. Sebagai bentuk antisipasi,
masyarakat diimbau untuk lebih teliti sebelum membeli produk kosmetik, dan selalu
memeriksa izin edar resmi melalui aplikasi BPOM Mobile atau situs resmi BPOM.
Produk yang aman akan memiliki nomor registrasi yang bisa diverifikasi dengan
mudah. “Kami ajak masyarakat lebih
kritis. Jangan tergoda murah dan janji instan. Kesehatan kulit dan tubuh jauh
lebih berharga,” tutup Rudolf. Dengan sinergi antara masyarakat
dan pengawasan ketat dari Loka POM, diharapkan peredaran kosmetik ilegal di
Papua Tengah bisa ditekan, dan masyarakat makin terlindungi dari ancaman produk
berbahaya. (Jidan)
31 Jul 2025, 23:26 WIT
Rumah Subsidi Akan Dibangun Secara Masif di Indonesia
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Pemerintah Indonesia akan meluncurkan program pembangunan rumah subsidi secara
besar-besaran di seluruh wilayah tanah air, mulai September 2025. Langkah
strategis ini disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di
Istana Kepresidenan, Rabu (30/7/2025). “Kami akan menggelar launching
rumah subsidi secara masif pada bulan September di berbagai kota. Target awal
kami minimal 25 ribu unit,” ujar Maruarar, Kamis (31/7/2025). Dalam pertemuan tersebut, dibahas
pula peningkatan kuota rumah subsidi dari 200 ribu menjadi 350 ribu unit pada
tahun ini. Kenaikan ini dianggap sebagai langkah besar untuk menjawab kebutuhan
hunian rakyat, terutama kalangan berpenghasilan rendah. “Biasanya kuotanya hanya sekitar
200 ribuan, tapi tahun ini naik menjadi 350 ribu unit. Ini sebuah terobosan
besar," tegasnya. Maruarar juga menyebut rumah
subsidi akan dialokasikan secara adil dan terarah untuk masyarakat yang
benar-benar membutuhkan. Di antaranya, petani, nelayan, buruh, guru, pengemudi,
dan pekerja media. “Petani kita alokasikan 20 ribu
unit, nelayan 20 ribu, buruh 20 ribu, guru 20 ribu, teman-teman media 3 ribu
unit, dan sopir 8 ribu unit. Ini langkah nyata pemerintah menyentuh lapisan
masyarakat bawah,” jelasnya. Tak hanya rumah subsidi,
pemerintah juga tengah menyiapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan,
yang untuk pertama kalinya akan diterapkan di Indonesia. Skema ini akan
memberikan dukungan keuangan bagi pengembang dan kontraktor lokal. “Dengan dukungan dari Danantara,
BUMN, dan koordinasi Menko Perekonomian Pak Airlangga serta Ibu Sri Mulyani,
KUR perumahan ini akan mendorong pengembangan kawasan, termasuk sektor
pariwisata melalui pembangunan homestay,” ujar Maruarar. Program ini diharapkan tak hanya
menyelesaikan backlog perumahan nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja
baru dan menggerakkan ekonomi daerah secara inklusif. (Ning)
31 Jul 2025, 16:04 WIT
Polda Maluku Apresiasi Sosialisasi Penguatan Koperasi dan Mitigasi Penyalahgunaan Anggaran
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi penguatan koperasi dan mitigasi penyalahgunaan anggaran.Apresiasi disampaikan Kepala SPKT Polda Maluku, Kompol Hendrik A. Rumsory, S.Sos, saat mewakili Karo Ops Polda Maluku, Kombes Pol. Ronald Reflie Rumondor, S.I.K., M.Si, mengikuti kegiatan secara daring dari Ruang Vicon Lantai 2 Polda Maluku, Senin, 28 Juli 2025.Kegiatan yang dipimpin Kepala Analisa dan Evaluasi (Ka Anev) Presisi Mabes Polri ini berfokus pada beberapa agenda strategis, yaitu "Sosialisasi Pendataan dan Asistensi Koperasi Desa Merah Putih, Mitigasi Penyalahgunaan Anggaran, serta Sosialisasi Respon Cepat".Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polri dalam mendukung program pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pengembangan koperasi di tingkat desa. Program Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu fokus utama sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berdaya saing.Sosialisasi ini juga membahas penguatan sistem respon cepat (quick response) dalam menanggapi setiap laporan atau permasalahan yang timbul di masyarakat. Hal ini sejalan dengan program Transformasi Polri menuju Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang digagas oleh Kapolri.Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi daring di Mapolda Maluku antara lain Kasubdit Ekonomi Direktorat Intelkam Polda Maluku, perwakilan dari Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus, serta perwakilan dari Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polda Maluku.Selain itu, kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh para pejabat utama di tingkat kewilayahan. Tampak hadir para Wakapolres/ta, Kabag Ops, Kasat, dan Ka SPKT dari seluruh Polres/ta jajaran Polda Maluku di wilayah masing-masing.Kehadiran lengkap para pejabat utama di lingkungan Polda Maluku beserta seluruh jajaran Polres ini menunjukkan komitmen dan keseriusan untuk menindaklanjuti arahan dari Mabes Polri dan mengimplementasikannya secara serentak di seluruh wilayah hukum Polda Maluku, demi terwujudnya keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat."Kami memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini. Polda Maluku siap mendukung program tersebut," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.IK. PNO-12
29 Jul 2025, 10:07 WIT
Kunjungi Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2025, Kapolri Dorong Pertumbuhan UMKM
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo meninjau Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2025 di Jakarta Convention Center (JCC) 2025. Bazar ini sendiri diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-73.Terdapat 548 stand yang turut dihadirkan dalam bazar ini. Bazar ini sendiri diselenggarakan dengan mengusung tema “Sinergi Bhayangkari Bersama UMKM Mendorong Kemandirian Ekonomi Bangsa”.Acara ini menjadi wujud nyata kepedulian Bhayangkari dalam membina dan memajukan pelaku UMKM, baik dari internal Bhayangkari, masyarakat umum, maupun organisasi wanita seaspirasi. Kapolri pun meninjau sejumlah stand milik Bareskrim, Polda Sumut, Polda DIY, Polda Papua, Polda Jatim, Polda Sumsel, PG Itwasum, Baharkam, Polda Kaltim, Polda Malut, Polda Papua Barat, Polda Kalteng, dan Polda Korlantas. Sebelumnya, Ketua Umum Bhayangkari, Ibu Juliati Sigit Prabowo, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar bazar ini menjadi agenda tahunan yang selalu dinanti.“Bazar ini bukan sekadar pameran produk, tetapi ajang membangun sinergi, mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas melalui inovasi dan digitalisasi pemasaran. Kami ingin UMKM tumbuh menjadi pilar ekonomi bangsa yang tangguh dan mandiri,” ujarnya.Selain bazar, berbagai kegiatan edukatif juga digelar, seperti talkshow dari Bank Mandiri, BPOM, pelatihan skincare, demo masak dari Rose Brand, serta workshop dari para pengurus Bhayangkari daerah. Kehadiran sponsor utama dari PT Bank Mandiri Tbk, PT Sungai Budi Group, dan PT Telekomunikasi Seluler turut mendukung suksesnya pelaksanaan acara.Sementara itu, Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi atas kreativitas dan kontribusi Bhayangkari dalam pemberdayaan perempuan dan UMKM.“Bhayangkari membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pendamping anggota kepolisian, tetapi perempuan-perempuan hebat, kreatif, dan multi-talenta. Saya percaya, peran Bhayangkari akan membawa dampak besar dalam membina UMKM agar lebih mandiri, berdaya saing, dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional,” tutur Ibu Selvi.Ibu Selvi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas organisasi wanita untuk mendorong UMKM kecil agar memiliki akses pembinaan, permodalan, serta pasar yang lebih luas, baik offline maupun online. Ia juga mengusulkan agar ke depannya bazar ini mengangkat tema kebudayaan dari berbagai wilayah Indonesia secara bergiliran.Mengakhiri sambutannya, Ibu Selvi secara resmi membuka acara Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2025:“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini membawa manfaat untuk bangsa dan mendukung program-program Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.Bazar ini diharapkan menjadi ruang silaturahmi, pemberdayaan, dan wadah pertumbuhan ekonomi kreatif nasional yang berkelanjutan. PNO-12
29 Jul 2025, 09:43 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
