Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Kunjungi Kampung Ansudu, Satgas Ops Damai Cartenz Berbagi Bingkisan Makanan Kepada Warga
Papuanewsonline.com, Sarmi - Satgas Humas Ops Damai Cartenz Posko Jayapura melaksanakan sambang dengan berbagi makanan dan susu kepada anak-anak di Kampung Ansudu, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, pada Sabtu (2/8/2025) pukul 08.00 WIT. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ipda Syahrir Mahyuddin, S.H., dan berlangsung dengan penuh kehangatan dan interaksi positif bersama warga.Dalam kunjungan tersebut, personel Satgas membagikan bingkisan makanan ringan kepada anak-anak, melakukan sesi ngobrol santai, serta memberikan bantuan kepada warga lanjut usia yang hendak melakukan pengecekan kesehatan.Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., yang turut hadir didampingi oleh Wakaops Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan wujud nyata dari pendekatan humanis yang dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya kepada generasi muda Papua.“Anak-anak ini merupakan masa depan bangsa. Mereka adalah harapan kita ke depan. Maka pendekatan humanis seperti ini penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri serta kedekatan emosional antara polisi dan anak-anak,” ujar Brigjen Faizal.Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., menambahkan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan institusi kepolisian, khususnya melalui interaksi langsung di tengah masyarakat."Kunjungan seperti ini adalah bagian dari upaya Satgas Ops Damai Cartenz untuk membangun kepercayaan publik serta menghadirkan wajah kepolisian yang lebih dekat, ramah, dan peduli terhadap masyarakat, terutama anak-anak dan lansia,” tutur Kombes Yusuf.Kegiatan yang berlangsung hingga siang hari ini disambut antusias oleh warga Kampung Ansudu, yang merasa senang dan terbantu dengan kehadiran Satgas di tengah-tengah mereka. PNO-12
05 Agu 2025, 16:35 WIT
Dukung Swasembada Pangan, Polda Maluku Siap Mengikuti Arahan Kapolri
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.IK menyatakan Polda Maluku dan jajarannya siap menjalankan arahan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si dalam mendukung dan mewujudkan swasembada pangan nasional. Dukungan tersebut disampaikan Wakapolda setelah mengikuti Arahan Kapolri melalui video conference (vicon) dari ruang vicon lantai 2 Markas Polda Maluku, Kota Ambon, Senin (4/8/2025).Saat mengikuti Arahan Kapolri, Wakapolda Maluku didampingi Irwasda, para Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, serta Manager Operasional Perum BULOG Kanwil Maluku-Maluku Utara. Turut hadir para Kapolres dan PJU-nya dari daerah masing-masing.Kapolri dalam arahannya meminta jajarannya untuk memperkuat koordinasi lintas jajaran dalam menghadapi permasalahan aktual, khususnya dalam permasalahan pangan dan stabilisasi harga beras di berbagai daerah.Kapolri menekankan pentingnya sinergitas antara Polri dan BULOG dalam mewujudkan swasembada pangan nasional, khususnya melalui dukungan terhadap program-program strategis seperti Gerakan Pangan Murah Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).Program SPHP yang dijalankan BULOG bertujuan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga beras di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, Polri memiliki peran vital dalam melakukan pengawasan distribusi, pendampingan pelaksanaan kegiatan di lapangan, serta penegakan hukum terhadap praktik penimbunan dan spekulasi harga.“Beras adalah kebutuhan pokok rakyat. Oleh karena itu, Polri harus hadir dalam setiap upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan, termasuk melalui pengamanan distribusi dan dukungan penuh terhadap gerakan pangan murah,” tegas Kapolri.Stabilisasi harga beras menjadi sorotan utama dalam rapat ini mengingat fluktuasi harga yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Selain menjamin distribusi yang adil dan tepat sasaran, sinergi Polri–BULOG juga diarahkan untuk memastikan tidak ada kelompok atau individu yang mengambil keuntungan secara tidak sah dalam rantai pasok pangan nasional.Dengan semakin intensifnya pengawasan, diharapkan upaya stabilisasi harga dapat memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat.Terkait hal itu, Wakapolda menegaskan komitmen jajaran Polda Maluku dalam menjalankan arahan Kapolri secara konsisten dan berkelanjutan. "Polda Maluku siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk BULOG dan instansi terkait lainnya, dalam memastikan program Gerakan Pangan Murah berjalan dengan optimal, serta menjaga stabilitas kamtibmas dan ekonomi masyarakat," katanya. PNO-12
05 Agu 2025, 15:57 WIT
Kapolri Teken MoU Bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melakukan penandatanganan MoU sebagai bentuk memperkuat sinergitas dalam penegakan hukum. MoU ini merupakan perpanjangan, di mana dari nota kesepahaman sebelumnya, kali ini terdapat poin tambahan.“Hari ini kita telah melaksanakan perbaikan terkait dengan nota kesepahaman yang awalnya ada 6 poin, saat ini menjadi 7 poin, ditambah berbagai perubahan yang tentunya ini sangat relevan dengan kondisi yang ada,” ujar Jenderal Sigit di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin (4/8/25).Dijelaskan Jenderal Sigit, nota kesepahaman ini perlu dilakukan utamanya untuk masalah kecepatan, pemanfaatan fasilitas, peningkatan SDM, dan mempermudah kerja-kerja di lapangan. Dengan adanya nota kesepahaman ini akan semakin baik, mudah, dan membuat tugas di bidang masing-masing lebih optimal.“Beberapa hal yang ada terkait dengan berbagai macam kegiatan yang kita lakukan, terkait dengan MOU yang ada, ini tentunya juga akan mendukung kita menghadapi berbagai permasalahan seperti tenaga kerja asing yang saat ini terus meningkat, wisatawan mancanegara yang juga terus meningkat,” jelas Kapolri.Di tengah situasi global yang ada, ujar Kapolri, tentunya harus selalu ada kewaspadaan terhadap meningkatnya pekerja dan wisatawan asing. Sebab, di satu sisi mereka juga adalah spionase-spionase yang mungkin didorong oleh suatu negara untuk masuk ke Indonesia demi mengetahui, mempelajari, dan melakukan hal-hal berdampak kepada kestabilan keamanan dalam negeri.Lebih lanjut Kapolri menyampaikan, setiap negara memiliki kepentingan untuk menjaga mengamankan wilayahnya. Di sisi lain, hal itu membuat negara lain menjadi lebih lemah.“Itu tentunya menjadi satu prinsip dalam hal bagaimana suatu negara harus bertahan dan tentunya kita harus mewaspadai hal tersebut,” ungkap Kapolri.Di bidang operasional dan penguatan kapasitas, ujar Kapolri, telah dilakukan perbaikan dalam bidang bantuan pengamanan, pemanfaatan sarana-perasarana, koordinasi dan pengawasan, setta peningkatan kapasitas SDM. Hal itu dilakukan karena beberapa kegiatan Polri juga beringgungan dengan Kementerian Impas.Dicontohkan Kapolri, saat menggeser napi-napi yang high risk di Nusa Kambangan, penanganan berbagai macam kerusuhan, dan tukar-menukar sarana serta perasarana manakala terjadi situasi kontingensi selalu dilakukan bersama Imipas. Hal itu dilakukan dengan tujuan semakin memperkuat hubungan antar institusi.Menurut Kapolri, sinergisitas merupakan kunci melakukan berbagai macam kegiatan dalam rangka mendukung program-program pemerintah pusat. Berbagai macam permasalahan, termasuk bagaimana memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan bangsa dengan sinergitas.“Dengan penanda tanganan nota kesepahaman yang ada, tentunya kita semua berharap agar sinergisitas antara Polri dan Kementerian Imipas, soliditas, dan juga kerja-kerja kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara akan terus bisa terjaga dan terus bisa semakin baik untuk mendukung apa yang menjadi visi dan visi kebijakan Bapak Presiden Prabowo,” ungkap Jenderal Sigit. PNO-12
05 Agu 2025, 14:36 WIT
Pj Gubernur Papua Tekankan Pentingnya Efisiensi Anggaran
Papuanewsonline.com, Jayapura – Penjabat
(Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan
efisiensi anggaran melalui apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di
lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, yang digelar pada 4 Agustus 2025. Dalam
arahannya, Pj Gubernur meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
untuk memotong anggaran yang tidak esensial dan memfokuskan dana pada
program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. “Kita harus melakukan efisiensi
anggaran yang ketat. Banyak anggaran yang sebenarnya tidak begitu penting dan
bisa dikurangi,” tegas Pj Gubernur dalam sambutannya. Fatoni mengungkapkan bahwa
kondisi keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi Papua membuat efisiensi
menjadi langkah yang sangat diperlukan. Dengan memangkas anggaran yang tidak
prioritas, dana tersebut dapat dialihkan untuk membiayai program-program pembangunan
yang lebih mendesak, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan
infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. “Kita harus lebih fokus pada
program-program yang berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat,”
ujarnya. Dalam kesempatan ini, Pj Gubernur
juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang lebih detail dan terukur.
Dengan perencanaan yang matang, diharapkan tidak akan ada pembengkakan anggaran
dan pengalokasian dana akan lebih tepat sasaran. “Perencanaan anggaran harus lebih
detail dan terukur sehingga tidak terjadi pembengkakan anggaran,” ujarnya. Pj Gubernur Fatoni juga
menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran
daerah. Semua langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah
yang dialokasikan akan digunakan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan
masyarakat Papua. Fatoni berharap seluruh ASN di
Pemerintah Provinsi Papua dapat mendukung upaya efisiensi dan refocusing
anggaran ini, agar pelayanan publik bisa meningkat, serta kesejahteraan
masyarakat Papua dapat tercapai. “Saya berharap seluruh ASN dapat
mendukung penuh upaya efisiensi anggaran ini demi kemajuan Papua,” pungkasnya. Dengan langkah efisiensi yang
ketat, Pemerintah Provinsi Papua berharap dapat mengoptimalkan anggaran untuk
pembangunan yang lebih berdampak nyata bagi masyarakat. (jidan)
05 Agu 2025, 01:31 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz Laksanakan Home Visit Untuk Lansia di Sarmi
Papuanewsonline.com, Sarmi – Satgas Ops Damai Cartenz melaksanakan kegiatan pengobatan home visit atau kunjungan langsung ke rumah warga lanjut usia (lansia) di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, pada Rabu (30/7/2025). Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan kemanusiaan Polri kepada masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus di wilayah pedalaman Papua.Kegiatan dipimpin oleh IPDA Syahri Mahyudin, S.H. dari Satgas Humas Ops Damai Cartenz, bersama IPDA dr. Chintya Widodo dari Subsatgas Kesehatan Satgas Banops Damai Cartenz.Dalam kunjungan tersebut, tim medis mendatangi rumah dua pasien lansia untuk memberikan pemeriksaan dan pengobatan langsung di tempat. Adapun pasien yang dikunjungi adalah:- Ibu Anaci Wanewar (85 tahun), warga Kampung Sarmo, Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi.- Ibu Salomina Senere (72 tahun), warga Kampung Tafarewar, Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi.Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., didampingi Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.Sos., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan home visit ini merupakan salah satu wujud nyata kehadiran Polri yang membawa dampak positif di tengah-tengah masyarakat Papua.“Kami tidak hanya hadir dalam tugas keamanan, tetapi juga dalam pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini adalah bukti bahwa Polri melalui Satgas Damai Cartenz benar-benar peduli dan hadir untuk semua kalangan, termasuk para lansia,” ujar Brigjen Pol. Faizal.Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., turut menegaskan bahwa misi kemanusiaan merupakan bagian penting dari pendekatan Polri di wilayah operasi Damai Cartenz, selain tugas utama penegakan hukum.“Polri melalui Satgas Ops Damai Cartenz hadir di Papua bukan hanya untuk melakukan penegakan hukum terhadap KKB, tapi juga menjalankan pelayanan kemanusiaan seperti ini. Inilah bentuk pendekatan yang humanis agar masyarakat merasa benar-benar dilindungi dan dilayani,” jelas Kombes Pol. Yusuf.Kegiatan home visit berlangsung lancar dan mendapat sambutan positif dari keluarga pasien serta masyarakat sekitar. Satgas Ops Damai Cartenz berkomitmen untuk terus menjalankan kegiatan serupa sebagai bagian dari pendekatan kemanusiaan di wilayah Papua. PNO-12
02 Agu 2025, 17:27 WIT
Kapolda Maluku Komitmen Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Papuanewsonline.com, Ambon – Menindaklanjuti arahan Kapolri untuk mendukung program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan dan pemenuhan gizi anak bangsa, Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si menegaskan komitmen dukungan Polda Maluku dan Polres Jajaran.Penekanan ini disampaikan Kapolda saat memimpin rapat kesiapan pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan Polda Maluku. Rapat digelar secara virtual dari Ruang Vicon Lantai II Markas Polda Maluku, Jumat (1/8/2025).Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.IK., M.H, Irwasda, dan para Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk para Kapolres jajaran melalui zoom meeting dari wilayah masing-masing.Kapolda Maluku menekankan, rapat yang dilaksanakan ini merupakan langkah kongkret untuk merespons langsung perintah Kapolri pada video conference sebelumnya. Kapolri menekankan pentingnya kesiapan Polri dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.“Kegiatan ini penting sebagai wujud nyata dukungan Polda Maluku terhadap kebijakan nasional dalam bidang ketahanan pangan, serta kepedulian Polri terhadap peningkatan gizi generasi muda bangsa,” tegas Kapolda.Polda Maluku, lanjut Kapolda, saat ini baru memiliki satu SPPG di Kota Ambon. Ia mengajak seluruh Kapolres dan jajaran untuk menyatukan komitmen dalam membangun minimal satu gedung SPPG di masing-masing wilayah hukum Polres.“Saya minta agar seluruh jajaran memiliki semangat dan komitmen yang sama. Pembangunan satu SPPG di setiap wilayah adalah bentuk tanggung jawab moral kita kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan akses makanan bergizi,” tegasnya.Orang nomor 1 Polda Maluku ini menyatakan, ketersediaan SPPG di setiap wilayah, sejalan dengan kebijakan Kapolri sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan sosial Polri kepada masyarakat secara lebih inklusif dan merata."Kami berharap hasil rapat ini dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran, agar program-program strategis yang mendukung pemenuhan gizi masyarakat dapat segera terwujud di seluruh wilayah Provinsi Maluku," pungkasnya. PNO-12
02 Agu 2025, 16:48 WIT
Pantau Harga Sembako, PJ Gubernur Papua Tinjau Langsung Pasar Aroro-Iroro di Yapen
Papuanewsonline.com, Serui –
Dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok dan memastikan
kenyamanan aktivitas ekonomi rakyat, Penjabat (PJ) Gubernur Papua, Agus Fatoni,
melakukan kunjungan kerja ke Pasar Aroro-Iroro, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada
Kamis (31/7/2025). Peninjauan ini menjadi bagian
dari upaya Pemerintah Provinsi Papua untuk melihat langsung kondisi pasar
tradisional sebagai pusat ekonomi masyarakat sekaligus memantau ketersediaan
serta keterjangkauan harga pangan strategis di wilayah Papua. “Pasar di Serui ini beroperasi 24
jam. Yang paling ramai itu dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi, tapi aktivitas
tetap ada sepanjang hari. Aman, tertib, dan nyaman. Masyarakat bisa berjualan
dengan tenang, anak-anak bisa bermain, dan semua terlihat hidup,” kata Agus
Fatoni saat menyusuri kios-kios di pasar tersebut. Cek Langsung Harga Sembako:
Dari Cabai hingga Bawang Putih Dalam kunjungannya, PJ Gubernur
Fatoni tidak hanya berinteraksi langsung dengan para pedagang, namun juga mengecek
secara detail harga sejumlah komoditas penting seperti beras, minyak goreng,
telur ayam, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Ia terlihat berbincang
santai dengan pedagang untuk mengetahui dinamika pasokan dan harga selama
beberapa pekan terakhir. “Secara umum harga-harga masih
dalam batas wajar. Tidak ada lonjakan signifikan, ini menunjukkan distribusi
dan stok barang cukup baik,” ujar Fatoni. Selain memantau harga, Fatoni
juga memberikan motivasi kepada para pedagang untuk terus menjaga kualitas
pelayanan, kebersihan lingkungan pasar, serta menjaga etika jual beli demi
menciptakan suasana yang nyaman bagi seluruh warga. Pasar Tradisional sebagai
Jantung Ekonomi Lokal Peninjauan PJ Gubernur Papua ini
juga merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberdayakan pasar rakyat
sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Menurutnya, pasar tradisional bukan
hanya sekadar tempat transaksi, tetapi juga tempat berkumpulnya berbagai
aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. “Kami ingin memastikan pasar
rakyat bisa terus hidup, produktif, dan menjadi penggerak ekonomi lokal yang
sesungguhnya. Di sinilah denyut ekonomi kerakyatan berputar,” tegas Fatoni. Pemerintah Provinsi Papua juga
akan terus mendorong peningkatan infrastruktur pasar, peningkatan digitalisasi
layanan, serta penguatan perlindungan konsumen dan pedagang kecil. (Jidan)
02 Agu 2025, 02:48 WIT
Pemprov Papua Serahkan 34 Unit Vsat Starlink dan 14 Indibiz untuk Yapen
Papuanewsonline.com, Serui –
Pemerintah Provinsi Papua terus menggenjot transformasi digital dan pemerataan
akses internet di seluruh wilayah, khususnya di daerah terpencil. Pada
kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Yapen, Penjabat Gubernur Papua, Agus
Fatoni, secara simbolis menyerahkan bantuan 34 unit Vsat Starlink dan 14
perangkat Indibiz kepada pemerintah daerah setempat, Kamis (31/7/2025). Perangkat ini akan dipasang di
titik-titik strategis seperti sekolah, puskesmas, kantor distrik, dan rumah
ibadah yang selama ini mengalami kesulitan jaringan internet. Bantuan ini
diharapkan mampu menunjang pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta
mendukung kelancaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) di wilayah tersebut. “Saya harap perangkat ini
dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Akses internet adalah kebutuhan
mendasar, bukan lagi pelengkap. Ia menjadi tulang punggung pendidikan, layanan
kesehatan, hingga pelaksanaan demokrasi yang transparan,” tegas Agus Fatoni. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Papua, Jeri A. Yudianto, menjelaskan bahwa Vsat Starlink
yang diberikan telah dilengkapi wallmount rack, router, dan access point agar
stabil dan menjangkau luas. Sementara itu, perangkat Indibiz disiapkan khusus
untuk menunjang Wi-Fi publik di rumah ibadah dan fasilitas sosial lainnya di
daerah perkotaan Yapen. “Teknologi VSAT adalah solusi
utama di tengah kondisi geografis Papua yang kompleks. Program ini akan kami
lanjutkan di semua kabupaten/kota agar tidak ada satu pun masyarakat Papua yang
tertinggal dari kemajuan digital,” ujarnya. (Jidan)
02 Agu 2025, 01:54 WIT
Dukung Program 3 Juta Rumah, Pemda Mimika Gratiskan BPHTB dan PBG untuk Warga Berpenghasilan Rendah
Papuanewsonline.com, Timika –
Kabar gembira bagi masyarakat Mimika berpenghasilan rendah! Pemerintah Daerah
Kabupaten Mimika terus menunjukkan komitmennya mendukung program nasional 3
Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya dengan
memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kepada warga yang masuk kategori Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan
Bupati Mimika Nomor 4 dan 5 Tahun 2025, sebagai bentuk konkret pemda dalam
mendorong peningkatan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat yang kurang
mampu. Kepala Bapenda Mimika, Dwi
Cholifah, menyampaikan bahwa hingga akhir Juli 2025, sebanyak 168 warga Mimika
telah menerima manfaat pembebasan BPHTB, dan jumlah ini terus bertambah setiap
pekan. “Data kami laporkan langsung ke
Kementerian Dalam Negeri setiap minggu. Ini menunjukkan bahwa pengawasan ketat
dan program berjalan serius, bukan sekadar wacana,” ujar Dwi saat dikonfirmasi
pada Kamis (1/8/2025). Program ini menyasar warga yang
belum memiliki rumah dan memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya:
Penghasilan maksimal Rp10,5 juta per bulan bagi
yang belum menikah
Maksimal Rp12 juta per bulan untuk yang sudah
berkeluarga
Luas rumah maksimal 36 meter persegi dan tanah
maksimal 48 meter persegi (rumah swadaya)
Lokasi bukan di atas lahan pertanian
Sertifikat tanah atas nama sendiri dan dilampiri
dokumen pendukung seperti slip gaji dan surat keterangan penghasilan dari
kepala kampung
Tak hanya pembebasan pajak, Pemda
Mimika juga menyederhanakan prosedur pengajuan agar warga tidak kesulitan
mengakses bantuan ini. “Kami ingin pastikan masyarakat
mudah mengakses haknya. Jangan sampai hanya karena proses rumit, orang kecil
tidak bisa punya rumah,” tegas Dwi. Langkah ini diharapkan mendorong
percepatan pembangunan hunian layak di Mimika, sekaligus mendukung program
nasional dalam mengurangi backlog kepemilikan rumah di Indonesia. Dengan sinergi antara pusat dan
daerah, rumah bukan lagi mimpi—tapi hak yang nyata untuk setiap warga Mimika.
(Jidan)
01 Agu 2025, 22:42 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
