Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
400 Bibit Babi Didistibusikan oleh Pemkab Mimika kepada Peternak
Papuanewsonline.com, Timika –
Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, bergerak cepat dalam memulihkan
sektor peternakan yang sempat terpukul akibat wabah African Swine Fever
(ASF). Lewat program bantuan pemerintah, sebanyak 400 bibit ternak babi akan
didistribusikan secara gratis kepada para peternak lokal pada bulan September
dan Oktober 2025. Kepala Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Mimika, Sabelina Fitriani, menjelaskan bahwa
bibit babi tersebut sudah dalam tahap persiapan dan akan dibagikan dengan skema
adil dan terencana. “Kami siapkan sekitar 400 bibit,
yang akan didistribusikan kepada peternak secara gratis. Ini bagian dari
program pemulihan pasca ASF yang cukup melumpuhkan beberapa waktu lalu,” ujar
Sabelina pada Senin (28/7/2025). Dari jumlah tersebut, 200 bibit
dialokasikan khusus bagi peternak Orang Asli Papua (OAP) dengan pendanaan dari Dana
Otonomi Khusus (Otsus), sementara 200 lainnya untuk peternak non-OAP melalui Dana
Bagi Hasil. Setiap peternak akan mendapatkan dua ekor bibit babi untuk memulai
atau melanjutkan usaha ternak mereka. Menurut data Disnakkeswan Mimika,
saat ini populasi babi di tingkat masyarakat sudah mencapai 3.000 ekor,
ditambah 200 ekor yang berada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan laboratorium
pembinaan dinas. “Kami optimis, dengan tambahan
bibit ini, kebutuhan daging babi di Mimika bisa terpenuhi, dan perekonomian
masyarakat terutama peternak bisa bangkit kembali,” tambah Sabelina. Selain memenuhi kebutuhan
konsumsi lokal, langkah ini juga diharapkan bisa meningkatkan pendapatan rumah
tangga peternak serta memperkuat ketahanan pangan hewani di wilayah Mimika.
Program ini menandai komitmen
serius Pemkab Mimika dalam mendukung sektor pertanian dan peternakan berbasis
rakyat, khususnya setelah sempat terdampak wabah skala besar. Pemerintah juga
berharap peternak dapat menjaga dan mengembangkan bantuan ini secara
berkelanjutan demi kemandirian ekonomi lokal. (jidan)
28 Jul 2025, 15:48 WIT
Polri Dukung Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Posko Presisi menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis nasional pembentukan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Polri menggelar Sosialisasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dihadiri oleh jajaran kepolisian dari tingkat pusat hingga wilayah, serta menghadirkan narasumber dari Kementerian Koperasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan menyiapkan langkah konkret di lapangan dalam proses percepatan dan mitigasi terkait hambatan pembentukan berjalannya koperasi.Dalam sambutan pembukaannya Wakaposko Presisi Brigjen Pol Dr. Indarto, S.H., S.Sos., S.I.K., M.Si. mewakili Kaposko Presisi menyampaikan bahwa Polri siap mengambil peran strategis dalam mendukung ekosistem koperasi di desa, melalui lima strategi utama: pencegahan premanisme/pungli terhadap pelaku UMKM, penindakan mafia pangan dan premanisme, pendataan secara real dilapangan pembentukan koperasi serta hambatan didalamnya serta asistensi yanh dilakukan oleh satuan kerja di Polda dan Polres. Henra Saragih, SH., MH., M.Kn. selaku Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi yang mewakili Kementerian Koperasi menyampaikan apresiasi dan menyambut positif langkah Polri dalam memberikan asistensi dan dukungan terhadap pelaksanaan program Presiden terkait pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.Kemudian dalam pemaparannya disampaikan bahwa Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi desa yang melibatkan berbagai unit usaha strategis, seperti gerai sembako, apotek, klinik desa, cold storage, dan layanan logistik. Koperasi ini juga menjadi solusi atas berbagai permasalahan distribusi, keterbatasan akses modal, hingga dominasi perantara (middleman) yang merugikan petani dan konsumen. Dalam konteks ini, Polri melalui fungsi Binmas, Bhabinkamtibmas dan intel polri akan menjadi penggerak lapangan untuk mendampingi masyarakat dan memastikan koperasi berjalan sesuai ketentuan hukum dan kebutuhan lokal. Polri juga memastikan kegiatan ini sejalan dengan semangat “Polri untuk Masyarakat”, yakni menjadikan kepolisian sebagai mitra pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi kerakyatan.Dengan dukungan regulasi, sinergi kementerian/lembaga, dan keterlibatan masyarakat desa, Polri optimis bahwa Program Koperasi Merah Putih akan menjadi tonggak penting dalam penguatan ekonomi nasional dari tingkat akar rumput. Melalui langkah kolaboratif dan terukur ini, diharapkan koperasi tidak hanya menjadi wadah ekonomi, tetapi juga simbol kemandirian, keadilan, dan gotong royong dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih sejahtera. PNO-12
28 Jul 2025, 08:51 WIT
Perluas Jangkauan Digital, Pemprov Papua Serahkan 49 Starlink dan 5 IndiHome Biz untuk Jayapura
PapuaNewsOnline.com, Jayapura –
Untuk mendukung kelancaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil
Gubernur Papua serta mempercepat transformasi digital, Pemerintah Provinsi
Papua melalui Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni menyerahkan 49 perangkat
Starlink dan 5 layanan IndiHome Biz kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura, Kamis (24/7/2025). Penyerahan ini ditujukan untuk
memperluas akses internet di wilayah-wilayah terpencil Kabupaten Jayapura, yang
selama ini belum tersentuh jaringan internet konvensional. “Pemerintah hadir untuk menjawab
kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah yang sulit sinyal. Ini bukti bahwa
kami membangun Papua dari pinggiran,” kata Fatoni. Menurutnya, kehadiran Starlink
menjadi solusi praktis dan efisien karena mampu menyediakan koneksi internet
stabil di daerah-daerah tanpa infrastruktur telekomunikasi. Starlink akan
dipasang di berbagai kampung dan titik strategis, sementara IndiHome Biz akan
digunakan di rumah ibadah serta fasilitas publik yang sudah terjangkau jaringan
Telkom. Tak hanya itu, perangkat Starlink
juga dilengkapi dengan akses poin, mikrotik, dan solar cell portable, untuk
menjamin kelancaran konektivitas, bahkan di daerah yang belum memiliki jaringan
listrik stabil. “Kami ingin masyarakat bisa
belajar, mendapatkan pelayanan publik, dan berpartisipasi dalam demokrasi
digital, tanpa terkendala jarak atau sinyal,” ujar Fatoni. Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri
Yudianto, menambahkan bahwa penyaluran ini merespons langsung usulan dari
Pemerintah Kabupaten Jayapura serta menyesuaikan dengan kapasitas fiskal
daerah. Dengan inisiatif ini, Pemprov
Papua berharap pelaksanaan PSU berjalan lancar dan masyarakat di wilayah
terpencil tetap mendapatkan haknya atas informasi, pendidikan, serta layanan
berbasis digital. “Akses internet bukan lagi
kebutuhan tambahan, tapi sudah menjadi hak dasar. Kami ingin semua warga Papua
bisa menikmatinya,” tegas Fatoni. Langkah ini sekaligus memperkuat
komitmen Papua dalam menata masa depan yang inklusif, terbuka, dan terhubung
secara digital. (jidan)
27 Jul 2025, 20:11 WIT
Bantu Warga Sarmi, Pj Gubernur Papua Salurkan Hampir 48 Ton Beras dan Tinjau Harga Pasar
Papuanewsonline.com, Sarmi –
Pemerintah Provinsi Papua terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi
masyarakat dengan menyalurkan bantuan pangan berupa cadangan beras pemerintah.
Kali ini, penyaluran dilakukan di Kabupaten Sarmi dan dipimpin langsung oleh Penjabat
(Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, usai kunjungan ke Sekolah Rakyat di daerah
tersebut, Jumat (25/7/2025). Bertempat di Pasar Sentral
Mararena, Fatoni secara simbolis meluncurkan bantuan beras sebanyak 47,96 ton
untuk warga yang tersebar di 10 distrik di Sarmi. “Hari ini dibagikan beras kepada
2.996 warga di 10 distrik, totalnya hampir 48 ton,” ujar Fatoni. Bantuan ini merupakan bagian dari
program cadangan beras pemerintah (CBP) untuk bulan Juni–Juli 2025, yang
bertujuan meringankan beban masyarakat akibat fluktuasi harga kebutuhan pokok
dan tekanan ekonomi. Distrik yang menerima bantuan
antara lain: Sarmi, Tor Atas, Pantai Barat, Pantai Timur, Bonggo, Apawer Hulu,
Sarmi Selatan, Sarmi Timur, Pantai Timur Bagian Tengah, dan Bonggo Timur. Selain meluncurkan bantuan,
Fatoni juga meninjau Pasar Sentral Sarmi untuk memantau langsung ketersediaan
dan harga bahan pokok. Ia berdialog langsung dengan para pedagang dan mengamati
fluktuasi harga kebutuhan harian seperti cabai, tomat, bawang, dan minyak
goreng. “Harga beras masih cukup stabil.
Tapi cabai dan bawang memang naik sedikit. Tempe tetap stabil ya? Ini tempe
dari sini atau luar?” tanya Fatoni kepada pedagang, sembari mencatat
perbandingan harga. Seorang pedagang mengungkapkan
bahwa harga telur dan tempe cenderung stabil karena pasokannya berasal dari produsen
lokal di sekitar Sarmi. “Harga gula sempat naik, tapi
telur tetap karena peternak lokal sudah kerja sama langsung,” katanya. Fatoni menegaskan bahwa
pemerintah akan terus memantau kondisi harga pasar agar tetap stabil, serta
memastikan bahwa bantuan pangan tersalurkan secara tepat dan merata ke
masyarakat yang membutuhkan. “Ini bukan hanya soal bantuan
beras, tapi bagaimana negara hadir menjamin kebutuhan dasar rakyat di saat
harga belum sepenuhnya stabil,” pungkasnya. (Jidan)
27 Jul 2025, 19:42 WIT
Kelautan dan Perikanan Jadi Andalan Baru PAD Papua, Gandeng Aceh untuk Percepat Pengembangan
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menetapkan sektor kelautan dan perikanan
sebagai sektor unggulan baru untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Keputusan ini diambil di tengah tantangan penurunan kapasitas fiskal dan
pentingnya diversifikasi ekonomi daerah. Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Papua, Iman Djuniawal, menyampaikan bahwa sektor ini memiliki potensi
besar dan bisa menjadi motor penggerak ekonomi berbasis wilayah pesisir. “Dalam konteks fiskal yang
mengalami penurunan, kontribusi sektor kelautan dan perikanan sangat
dibutuhkan. Ini bisa menjadi andalan baru PAD,” kata Iman, Senin (22/7/2025). Untuk mengoptimalkan potensi
tersebut, Pemprov Papua tengah menyusun roadmap pengembangan sektor kelautan
dan perikanan hingga tahun 2029. Roadmap ini akan menjadi rujukan program
lintas sektor yang berfokus pada peningkatan ekonomi laut secara berkelanjutan. Sehingga sumber PAD Provinsi Papua berasal dari berbagai sektor untuk mendukung peningkatan kapasitas fiska di Provinsi Papua. Iman menekankan pentingnya
perencanaan yang matang agar setiap tahapan program memberikan dampak nyata,
khususnya bagi masyarakat pesisir. Perencanaan ini juga melibatkan berbagai
pemangku kepentingan dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal yang ada. Sebagai bagian dari strategi
pengembangan, Pemprov Papua menjalin kerja sama dengan Pemerintah Aceh. Kedua
wilayah memiliki kesamaan karakteristik, yaitu sama-sama berstatus daerah
otonomi khusus dan kaya sumber daya laut. “Pengalaman Aceh dalam mengelola
sektor kelautan bisa menjadi referensi penting bagi Papua. Praktik baik yang
relevan akan diadopsi dan disesuaikan dengan konteks lokal,” jelas Iman. Ia berharap kerja sama dan
perencanaan ini akan membuka jalan bagi peningkatan PAD, menciptakan lapangan
kerja baru, serta memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat
pesisir di Papua. (GF)
26 Jul 2025, 14:02 WIT
Polri Dorong Swasembada Jagung Lewat Kebun Binaan Polres Maros
Papuanewsonline.com, Maros – Inspektur Wilayah III Itwasum Polri, Brigjen Pol. Drs. Herukoco, M.Si., melakukan peninjauan langsung ke kebun jagung binaan Polres Maros yang terletak di Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Lahan seluas 4 hektare, yang sebelumnya merupakan sawah padi, kini telah berhasil dikembangkan menjadi area pertanian jagung hibrida F1 Super BISI 18 dengan kadar air ideal sebesar 18%. Diperkirakan hasil panen mencapai 32 ton atau 8 ton per hektare menjadi bukti nyata efektivitas pendampingan Polri kepada petani.Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri terus memperkuat peran kepolisian dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, khususnya upaya percepatan swasembada jagung sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan laporan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo per 9 Juli 2025, saat penanaman serentak kuartal ketiga di Grobogan, tercatat telah tersedia 793.339 hektare lahan produktif baru, termasuk 301.672 hektare dari kawasan perhutanan sosial. Angka ini merupakan bagian dari target satu juta hektare dalam program prioritas nasional Asta Cita.Kapolres Maros, AKBP Douglas Mahenrajaya, dalam sambutannya menyampaikan komitmen Polres Maros untuk mendukung kesejahteraan petani melalui jaminan pemasaran hasil panen. “Kami berkomitmen memastikan pemasaran hasil panen menguntungkan petani, termasuk dengan melakukan koordinasi bersama Bulog untuk penyerapan hasil panen dan stabilisasi harga,” ujarnya.Sementara itu, Brigjen Pol. Herukoco menegaskan bahwa aspirasi petani akan terus diakomodasi. “Kebutuhan alat pemipil jagung dan rencana perluasan lahan hingga 15 hektare akan difasilitasi secara berkelanjutan,” katanya dalam sesi dialog bersama petani.Ketua Kelompok Tani Usaha Bersama, Baharuddin, menyampaikan apresiasi atas dukungan Polri. “Dukungan Polri membuka akses teknologi dan pemasaran. Kami siap berkembang jika hasilnya menyejahterakan kami,” ungkapnya.Sebagai langkah lanjutan, Itwasum Polri merekomendasikan agar Polres Maros menjalin sinergi lebih intensif dengan Forkopimda dan Bulog untuk menjamin pendampingan petani, mulai dari proses penanaman hingga pemasaran hasil panen. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi bagian dari strategi Polri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemeliharaan kamtibmas. PNO-12
24 Jul 2025, 21:25 WIT
Ungkap Praktik Curang Penjualan Beras, Satgas Pangan Polri: Kerugian Capai Rp99,35 Triliun
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia melalui Satgas Pangan Polri menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus penjualan beras bermerek yang tidak sesuai dengan standar mutu. Acara ini dibuka oleh Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., dan dipimpin langsung oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Helfi Assegaf, S.I.K., M.H. selaku Kepala Satgas Pangan Polri.Dalam penyampaiannya, Brigjen Helfi Assegaf menekankan bahwa praktik perdagangan beras yang tidak sesuai standar mutu merupakan bentuk pelanggaran serius yang merugikan masyarakat luas.“Penegakan hukum ini merupakan respon cepat terhadap hasil investigasi Kementerian Pertanian dan arahan langsung Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kami tidak akan membiarkan praktik curang yang merugikan konsumen terus berlangsung,” tegas Brigjen Helfi.Kasus ini terungkap setelah Kementerian Pertanian menyampaikan hasil investigasi kepada Kapolri pada 26 Juni 2025, terkait peredaran beras premium dan medium yang tidak memenuhi standar mutu, harga, dan berat kemasan. Dari total 268 sampel beras dari 212 merek di 10 provinsi, ditemukan:* 85,56% beras premium tidak sesuai standar mutu* 88,24% beras medium tidak sesuai standar mutu* Lebih dari 50% dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)* Banyak beras dengan berat riil di bawah yang tertera di kemasanDampak dari praktik ini diperkirakan menyebabkan kerugian masyarakat mencapai Rp99,35 triliun per tahun.Satgas Pangan Polri menindaklanjuti dengan langkah penyelidikan ke pasar tradisional dan retail modern, pengambilan sampel, uji laboratorium, dan pengumpulan keterangan saksi serta ahli. Hasil uji laboratorium mengungkap 5 merek beras premium yang tidak memenuhi standar mutu, yakni:1. Setra Ramos Merah2. Setra Ramos Biru3. Setra Pulen4. Sania5. JelitaTiga produsen yang bertanggung jawab terhadap produk tersebut adalah:* PT PIM (produsen merek Sania)* PT FS (produsen Setra Ramos Merah, Biru, dan Pulen)* Toko SY (produsen Jelita)Penggeledahan dilakukan di empat titik lokasi yaitu di Jakarta Timur, Subang, dan Serang. Total 201 ton beras dalam berbagai kemasan disita bersama dokumen produksi, izin edar, serta hasil uji laboratorium.“Kami tegaskan, praktik memperdagangkan produk pangan yang tidak sesuai mutu dan takaran adalah kejahatan. Polri berkomitmen untuk menindak tegas pelaku-pelaku usaha yang merugikan masyarakat,” ujar Brigjen Helfi.Saat ini, kasus telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Para pelaku disangkakan melanggar Pasal 62 jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 3, 4, dan 5 UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.Langkah lanjutan yang akan ditempuh Polri antara lain:* Pemeriksaan saksi-saksi dari korporas* Gelar perkara untuk penetapan tersangka* Penelusuran kemungkinan merek lain yang tidak sesuai mutu* Tracing aset hasil kejahatanMenutup konferensi pers, Brigjen Helfi menyerukan kolaborasi semua pihak dalam mewujudkan ekosistem pangan yang adil dan transparan:“Kami berharap upaya penegakan hukum ini memberikan efek jera dan mendorong pelaku usaha untuk berbisnis dengan jujur. Mari bersama kita jaga keamanan pangan demi Indonesia Emas 2045. PNO-12
24 Jul 2025, 21:07 WIT
Kapolda Maluku Terima Kunjungan DPD RI
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si menerima kunjungan audiensi dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Dapil Provinsi Maluku, Bisri As Shiddiq Latuconsina, S.Sos.Pertemuan yang berlangsung di ruang tamu Kapolda Maluku pada Rabu siang (23/7/2025), ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergitas antara lembaga legislatif dan kepolisian dalam membangun stabilitas keamanan dan kemajuan di Provinsi Maluku.Dalam pertemuan tersebut Kapolda Maluku didampingi Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.IK., M.H, bersama Irwasda, Dirkrimsus, dan Kasubid Bankum Bidkum Polda Maluku.Senator Bisri As Shiddiq Latuconsina menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kerja keras jajaran Polda Maluku yang dinilai mampu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Maluku secara optimal. Meski dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, Bisri menyebutkan bahwa kinerja profesional dan humanis Polda Maluku menjadi contoh sinergi yang efektif antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mewujudkan kedamaian di daerah.“Saya datang bersilaturahmi sekaligus menyampaikan apresiasi. Dengan segala keterbatasan, Polda Maluku tetap dapat menunjukan kinerja terbaik. Keamanan di daerah ini tidak terlepas dari kontribusi aktif seluruh jajaran kepolisian,” kata Bisri.Menanggapi fenomena kebocoran data yang semakin masif di dunia digital, Bisri juga mengangkat isu keamanan siber sebagai hal yang mendesak. Ia mendorong agar seluruh pemangku kepentingan di Maluku dapat menjalin koordinasi dengan Tim Siber Polda Maluku yang berada di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Mengingat kualitas dan kapasitas tim tersebut dinilai mumpuni dalam menangani isu digital dan kejahatan dunia maya.“Banyak kasus kebocoran data, baik milik masyarakat maupun pejabat, yang tersebar dan diperjualbelikan secara daring. Ini persoalan serius. Saya harap pemerintah daerah dan instansi di Maluku jangan ragu untuk berkoordinasi dengan Tim Cyber Polda Maluku,” imbuhnya.Senator Bisri juga melaporkan bahwa dirinya saat ini tergabung dalam Tim Perumus RUU terkait Masyarakat Hukum Adat yang tengah dikaji DPD RI. Ia menekankan pentingnya membangun perspektif holistik mengenai peran masyarakat adat, tidak hanya dalam kerangka pemenuhan hak-hak mereka, namun juga kewajiban dan kesiapan mereka dalam menyambut program pemerintah dan investasi di daerah.“Saya sedang mengonsolidasikan akademisi dan Majelis Latupati untuk membangun kesepahaman. Masyarakat hukum adat tidak boleh hanya bicara soal hak, tetapi juga tentang kewajiban dalam konteks pembangunan,” jelasnya.Kapolda Maluku Irjen Eddy Sumitro Tambunan menyambut baik masukan serta diskusi konstruktif yang berlangsung dalam audiensi tersebut. Ia menggarisbawahi bahwa keberhasilan menjaga keamanan Maluku merupakan hasil dari kerja sama yang harmonis antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen sipil.“Saya selalu sampaikan kepada anggota, ‘berbuat baik dan bekerjalah dengan baik’. Tugas polisi itu dilematik. Di satu sisi kami adalah pelayan masyarakat, di sisi lain kami adalah penegak hukum. Tapi kami harus bisa menjalankan keduanya dengan profesional, transparan, dan berkeadilan,” tegas Kapolda.Menanggapi persoalan kebocoran data, Kapolda memastikan bahwa potensi ancaman di wilayah Maluku relatif kecil, namun tetap harus diantisipasi. “Kami memiliki tim cyber yang solid di bawah Ditreskrimsus. Kami terbuka untuk bersinergi dengan siapa pun, terutama dalam isu-isu strategis seperti keamanan digital,” ujarnya.Terkait masyarakat hukum adat, Kapolda menekankan bahwa perubahan mindset dan keterbukaan menjadi kunci dalam membuka ruang investasi dan pembangunan di Maluku. Ia menyebut bahwa banyak investor telah datang berdiskusi dengan Polda Maluku dan siap berinvestasi, selama iklim keamanan dan komunikasi berjalan baik.“Saya selalu sampaikan kepada mitra yang datang, stigma bahwa Maluku itu rawan konflik harus diakhiri. Koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi lintas sektor adalah jawaban untuk kemajuan Maluku ke depan,” tutur Kapolda.Audiensi ditutup dengan tekad bersama untuk terus mendorong kolaborasi dan penguatan sinergitas antara DPD RI, Polda Maluku, serta semua unsur pemerintahan dan masyarakat. Fokus pembahasan pada isu-isu strategis seperti penguatan keamanan, tantangan dunia digital, dan eksistensi masyarakat adat menjadi tonggak penting dalam membangun Maluku yang aman, maju, dan inklusif. PNO-12
24 Jul 2025, 20:45 WIT
Kunjungi Kantor Harian Pagi Siwalima, Kabid Humas Polda Maluku Jalin Sinergitas
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K, kembali mengunjungi Kantor Harian Siwalima, Rabu (23/7/2025).Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin sinergi dan kolaborasi antara Polda Maluku dengan media dalam kegiatan kepolisian, maupun bersama menjaga situasi kamtibmas yang aman kondusif.Kabid Humas pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerjasama yang selama ini telah terjalin antara Polda Maluku dengan m Siwalima. "Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan oleh Siwalima dalam mengekspos dan mempublikasikan kegiatan Kepolisian dan kamtibmas di Maluku," ungkapnya.Kabid Humas juga meminta dukungan Siwalima untuk mensosialisasikan nomor pelayanan kepolisian atau call center 110 Polda Maluku. Call center ini dapat membantu masyarakat dalam melaporkan gangguan kamtibmas yang dialami di lingkungan masyarakat. "Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk melaporkan kejadian atau keluhan yang mereka alami," tambah Kabid Humas.Sementara itu, Pimpinan Redaksi Siwalima, Sherly Lootje Pattipawae juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kabid Humas dan Tim di kantor media harian Siwalima. Mereka juga berharap Kabid Humas yang baru dapat merespon cepat jawaban dari pertanyaan wartawan terkait kasus kamtibmas dan kasus korupsi yang ditangani oleh Polda Maluku. "Sebagai corong, kami akan tetap meminta konfirmasi dari Humas dengan cepat," ungkapnya.Dengan kunjungan ini, diharapkan sinergi dan kolaborasi antara Polda Maluku dan Siwalima dapat terus ditingkatkan dalam mempublikasikan kegiatan Kepolisian dan kamtibmas di Maluku. PNO-12
24 Jul 2025, 20:15 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
