Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri Serap Masukan Masyarakat Sipil
Papuanewsonline.com, Jakarta - Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil pada Selasa, 18 November 2025, di STIK-PTIK Lemdiklat Polri. Pertemuan ini menjadi ruang dialog terbuka untuk menghimpun gagasan serta rekomendasi mengenai penguatan reformasi institusi kepolisian agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Daniel Awigra, menyampaikan pentingnya penguatan sistem internal sebagai langkah mendukung profesionalitas Polri. “Perbaikan dalam proses rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan meritokrasi merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan kualitas pelayanan kepolisian semakin meningkat,” ujarnya. Ia juga menekankan relevansi penguatan Kompolnas sebagai mitra pengawasan eksternal yang membantu memperkuat akuntabilitas institusi.Dari Centra Initiative, Dr. Al Araf menilai bahwa penyempurnaan tata kelola menjadi elemen utama dalam memperkuat kinerja Polri di masa mendatang. “Meritokrasi dan pengawasan yang lebih transparan akan mendukung Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal,” ucapnya. Ia berharap sinergi antara Polri dan lembaga pengawas eksternal dapat terus diperkuat.Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, turut menyampaikan pandangan mengenai sejumlah isu yang banyak dirasakan masyarakat. “Ada beberapa hal seperti penanganan laporan masyarakat, persoalan kedisiplinan, dan mekanisme pengawasan yang memerlukan perhatian khusus untuk penyempurnaan ke depan,” tuturnya. Ia menegaskan bahwa masukan ini dimaksudkan untuk memperkaya proses reformasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik.Ketua Umum NEFA, Dodi Ilham, memberikan catatan terkait pentingnya penguatan sistem pembinaan personel. “Pembenahan pada aspek rekrutmen, pendidikan, mutasi, serta mekanisme penghargaan dan sanksi merupakan bagian dari proses panjang reformasi yang telah didorong sejak lama,” jelasnya. Ia juga menekankan kembali peran community policing sebagai pendekatan yang dapat mempererat hubungan Polri dengan masyarakat.Sementara itu, Ketua Badan Pengurus LSAM, Sandrayati Moniaga, menyoroti perlunya perhatian lebih pada aspek yang mendukung inklusivitas dan modernisasi institusi. “Gender mainstreaming dan pembaruan di bidang digital penting untuk memperkuat kualitas pelayanan publik. Kami berharap seluruh proses reformasi dapat tetap berorientasi pada prinsip hak asasi manusia,” ujarnya.Audiensi ini mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong Polri semakin profesional, transparan, dan adaptif. Berbagai masukan dari masyarakat sipil diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depan. PNO-12
18 Nov 2025, 21:41 WIT
350 Personel Disiapkan Dalam Misi Perdamaian Gaza
Papuanewsonline.com, Jakarta - Dankorbrimob Polri, Komjen Pol. Ramdani Hidayat, S.H., menyampaikan bahwa Korps Brimob telah menyiapkan 350 personel terlatih dan berpengalaman, yang merupakan putra-putri terbaik Polri, yang saat ini mengikuti latihan dasar penugasan sebagai penjaga perdamaian PBB. Pelatihan tersebut mencakup perlindungan warga sipil, respon kemanusiaan, kedisiplinan rules of engagement, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika operasi internasional. Ia menegaskan bahwa jumlah pasukan yang disiapkan dapat bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan negara, sehingga Polri selalu fleksibel dan responsif terhadap perkembangan situasi global.Dengan rekam jejak yang kuat serta pengalaman yang diakui dunia internasional, Polri siap mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga perdamaian, melindungi hak asasi manusia, dan menolong saudara-saudara kita di Gaza, apabila Indonesia kelak diminta menjalankan mandat tersebut.Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Amur Chandra, J.B., S.H., M.H., juga menegaskan bahwa Polri siap berkontribusi aktif sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Polri memastikan bahwa seluruh personel yang dipersiapkan harus memenuhi kualifikasi misi PBB, bukan hanya standar negara kontributor. Karena itu Polri terus menyiapkan dan melatih putra-putri terbaiknya agar siap sewaktu-waktu dikerahkan, tetap menunggu mandat resmi PBB dan perintah Presiden sebelum mengirim personel untuk menjalankan misi kemanusiaan dan perdamaian, termasuk penugasan ke Gaza.Dalam lima tahun terakhir, Polri menunjukkan berbagai keberhasilan dalam misi perdamaian PBB. Kontingen Formed Police Unit (FPU) Polri mengukir prestasi di MINUSCA, Republik Afrika Tengah, melalui patroli malam, perlindungan warga, hingga stabilisasi keamanan yang mendapat apresiasi langsung dari PBB. Indonesia termasuk Polri juga menerima penghargaan dari Sekretaris Jenderal PBB atas dedikasi dan kualitas pasukan penjaga perdamaian. Selain itu, Polri meningkatkan kapasitas internasional melalui Police Peacekeeping Training Center yang menghasilkan personel berkompetensi unggul, termasuk peningkatan signifikan jumlah polisi wanita dalam misi global.Kadivhubinter Polri juga menyampaikan bahwa seluruh anggota satgas yang telah mengemban tugas negara bekerja dengan profesional dan sungguh-sungguh. Melalui kerja keras, kedisiplinan, serta kepedulian terhadap kemanusiaan dan perdamaian dunia, para personel telah mengharumkan nama Polri, bangsa, dan negara di kancah internasional, sekaligus menunjukkan dedikasi Indonesia dalam mendukung misi perdamaian dunia. Ia menambahkan bahwa, sebagaimana disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB tanggal 23 September 2025, Indonesia akan terus berkomitmen mengirimkan pasukan terbaik dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. Pesan tersebut menegaskan bahwa keikutsertaan Polri dalam misi PBB bukan sekadar penugasan, tetapi merupakan wujud nyata dari upaya menolong sesama, terutama saudara-saudara kita di Gaza yang membutuhkan perlindungan di tengah situasi konflik. PNO-12
18 Nov 2025, 21:34 WIT
Polda Maluku Selidiki Korupsi Proyek Jalan Danar–Tetoat, Kerugian Negara Capai Rp2,8 Miliar
Papuanewsonline.com, Malra - Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam Proyek Pembangunan Jalan Danar–Tetoat Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) Tahun Anggaran 2023 terus berlanjut. Proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku ini menghabiskan anggaran Rp7,2 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku.Setelah melakukan audit investigatif, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menetapkan adanya kerugian negara sekitar Rp2,8 miliar dari total nilai proyek tersebut. Temuan ini menjadi dasar kuat bagi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku untuk melanjutkan penegakan hukum ke tahap berikutnya.Kabidhumas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai koridor hukum. Saat ini, penyidik sedang mempersiapkan tahapan lanjutan guna memperkuat konstruksi pembuktian.“Penyidik akan melakukan pemeriksaan ahli pidana terlebih dahulu untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi. Setelah itu, akan digelar perkara untuk menilai kecukupan alat bukti sebelum penetapan tersangka,” ungkap Kombes RositahTahap pemeriksaan ahli ini penting untuk memastikan bahwa setiap unsur, mulai dari dugaan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, hingga hubungan sebab akibat dengan kerugian negara, dapat dibuktikan secara yuridis. Gelar perkara akan menjadi penentu apakah dua alat bukti sah sesuai KUHAP telah terpenuhi guna menaikkan status pihak tertentu sebagai tersangka.Polda Maluku kembali menegaskan komitmennya untuk menangani kasus ini tanpa tekanan dan tanpa kompromi terhadap integritas penyidikan.Kasus dugaan korupsi proyek jalan Danar–Tetoat dengan nilai anggaran Rp7,2 miliar dari APBD TA 2023 menjadi sorotan publik, terlebih setelah BPK RI mengungkap kerugian negara senilai Rp2,8 miliar. Selisih signifikan antara nilai proyek dan hasil pekerjaan yang diaudit mengindikasikan potensi penyimpangan serius.Pendekatan penyidik Krimsus Polda Maluku yang terlebih dahulu memanggil ahli pidana menunjukkan keseriusan dan kehati-hatian agar penetapan tersangka nantinya kuat secara hukum dan tidak mudah digugurkan di pengadilan. Langkah ini juga mencerminkan transparansi dan profesionalisme penyidikan, serta kesungguhan dalam mengawal akuntabilitas penggunaan anggaran publik.Berdasarkan pertimbangan tersebut maka kasus ini dipandang memiliki dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan infrastruktur daerah. Mengingat proyek jalan merupakan kebutuhan vital bagi mobilitas masyarakat dan perekonomian lokal, setiap penyimpangan anggaran bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pembangunan di wilayah Maluku Tenggara. PNO-12
18 Nov 2025, 13:10 WIT
Masyarakat Adat Tsingwarop Gelar Aksi Protes, Tuntut Kompensasi 10% dari PTFI
Papuanewsonline.com, Timika - Masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) dan Lembaga Masyarakat Adat Tsingwarop (Tsinga – Waa/Banti – Aroanop) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor YPMAK pada Senin (17/11/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dinilai tidak mengakomodir tuntutan kompensasi sebesar 10 persen dari pendapatan bersih tahunan perusahaan (2023-2041).Pantauan di lapangan menunjukkan massa aksi melakukan pembakaran ban bekas sebagai simbol kekecewaan dan protes. Aparat Kepolisian Mimika terlihat berjaga ketat untuk mengamankan jalannya aksi. Arnold Beanal, selaku Ketua LMA Tsingwarop, mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan kelanjutan dari proses negosiasi kompensasi yang belum membuahkan hasil. "Aksi hari ini terkait proses negosiasi kompensasi kepada manajemen PT Freeport, dalam hal ini terkait kesepakatan yang sudah dibuat. Dan kami sudah bersepakat didalam perjanjian amdal di tahun 2023, namun itu tidak didengar," tegasnya.Menurut Arnold, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahkan telah memfasilitasi pertemuan antara PTFI dan masyarakat pada tanggal 6 Agustus lalu. Namun, PTFI dinilai tidak serius karena mengirimkan perwakilan yang tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan."Itu difasilitasi oleh Menteri terkait kompensasi ini. Namun saat itu mereka mengutus orang yang tidak bisa mengambil keputusan itu, sehingga kami balik dan berkoordinasi dengan Kapolres untuk menjadi mediator agar mempertemukan PT FI dengan kami, dan itupun tidak berhasil," ujarnya.Koordinator aksi, Litinus Niwilingame, menambahkan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes keras kepada pimpinan manajemen PTFI yang dinilai tidak mampu mengakomodir kepentingan masyarakat adat. "Mereka selalu mengabaikan. Kami protes di sini agar PT Freeport hadir dan duduk bersama kami lanjutkan tuntutan kami, yakni kami minta 10 persen dari nilai kompensasi," tegasnya. Litinus menambahkan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan nasib masyarakat adat hingga tuntutan mereka dipenuhi. Penulis: JidEditor: GF
18 Nov 2025, 01:00 WIT
Operasi SAR Longsor Cibeunying Masuki Hari ke-4
Papuanewsonline.com, Majenang - Operasi pencarian korban longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, memasuki hari keempat dengan rangkaian kegiatan yang semakin intensif. Sejak pagi, tim SAR gabungan memperdalam pencarian di sektor A2 dan A3 berdasarkan pola timbunan sebelumnya dan penandaan terbaru unit K9. Cuaca yang relatif cerah memungkinkan perluasan galian, namun kehati-hatian tetap diterapkan karena tanah di sepanjang lereng masih bergerak. Tim Polri memulai hari dengan melakukan briefing evaluasi bersama BPBD dan Basarnas, termasuk penentuan jalur masuk aman, pembagian jalur personel, dan penempatan titik kontrol untuk menghindari pergerakan tanah yang sulit diprediksi. Pada sektor A2, lokasi tempat ditemukannya dua jenazah dan dua body part sebelumnya dijadikan acuan untuk memperkirakan arah sebaran material longsor. Sementara itu, sektor A3 diperkuat dengan personel tambahan karena pola timbunan di area tersebut berlapis-lapis sehingga membutuhkan kerja manual yang lebih berat.Pelayanan kesehatan menjadi salah satu elemen yang terus diperkuat sepanjang operasi. Petugas medis Polri bekerja di dua titik sekaligus: RSUD Majenang sebagai pusat rujukan dan pos pelayanan kesehatan lapangan dekat lokasi longsor. Di RSUD Majenang, pemeriksaan lanjutan diberikan kepada korban luka, termasuk penanganan cedera pada ekstremitas, perawatan luka sobek, serta penanganan pernapasan bagi warga yang mengalami inhalasi debu. Sementara itu, di posko lapangan, petugas memberikan perawatan cepat bagi warga yang mengalami kelelahan, syok ringan, hipotermia, hingga serangan panik. Polri juga menempatkan personel khusus untuk mengawal warga lanjut usia dan anak-anak yang mengalami stres fisik akibat perubahan lingkungan pengungsian. Untuk mengurangi antrian, jalur pasien dibagi menjadi tiga: pemeriksaan cepat, tindakan ringan, dan rujukan langsung. Hal ini membuat warga dapat menerima bantuan medis tanpa penundaan, terutama pada jam-jam awal evakuasi di pagi hari.Pelayanan psikologis melalui program trauma healing turut diperluas cakupannya. Polri mengerahkan 15 personel Tim Trauma Healing Ro SDM Polda Jateng, dibantu konselor Polresta Cilacap serta relawan psikososial yang sudah terbiasa menangani bencana alam. Tim ini tidak hanya berfokus pada keluarga korban yang menunggu di RSUD Majenang, tetapi juga melakukan pendekatan dari tenda ke tenda untuk memetakan kondisi emosional warga selamat. Pendekatan ini penting untuk menjangkau warga yang enggan bercerita namun menunjukkan tanda-tanda tekanan psikologis. Untuk anak-anak, tim menyediakan aktivitas pendampingan seperti permainan terarah, sesi mewarnai, dan dukungan emosional sederhana agar mereka mampu kembali merasa aman. Hingga malam sebelumnya, sebanyak 48 warga telah menerima layanan aktif, dengan beberapa keluarga menjalani sesi konseling lanjutan untuk membantu mereka menghadapi kehilangan.Dalam mendukung pencarian, Polri menurunkan total 155 personel 125 dari Polresta Cilacap dan 30 dari Brimob yang bekerja dalam pola bergilir agar stamina petugas tetap stabil. Empat anjing pelacak dari Polda Jateng, Polresta Banyumas, dan Polres Temanggung juga terus bekerja melakukan penandaan titik-titik yang berpotensi menyimpan korban tertimbun. Setiap kali K9 memberikan tanda, tim teknis Polri langsung memasang patok penanda dan melakukan penggalian manual untuk menjaga keselamatan. Di beberapa titik, Polri juga memasang alat sederhana pemantau retakan tanah agar petugas di bawah mengetahui adanya potensi pergerakan material. Di sepanjang jalur masuk, anggota Sabhara dan Lantas mengatur arus kendaraan bantuan agar tak terjadi hambatan logistik, sementara anggota lain melakukan cutting manual pada semak dan kayu yang menutup jalur tim SAR.Hingga hari ini, sembilan korban telah ditemukan dan seluruhnya teridentifikasi oleh Tim DVI. Dengan demikian, dari total 20 warga yang dinyatakan hilang pada awal kejadian, kini tersisa 11 korban yang masih dalam pencarian. Upaya pencarian bergerak semakin terarah berdasarkan pola temuan dan analisis struktur longsoran hari sebelumnya. Sementara itu, proses identifikasi oleh Tim DVI tetap disiagakan setiap saat agar setiap temuan baru dapat segera diproses. Di titik-titik pengungsian, pelayanan kesehatan dan pemulihan psikologis dilakukan tanpa henti untuk memastikan warga selamat mendapatkan dukungan yang mereka perlukan.Kapolresta Cilacap menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan memastikan bahwa seluruh kekuatan Polri akan terus bekerja bersama BPBD, Basarnas, TNI, dan relawan hingga seluruh korban ditemukan. Masyarakat diimbau tetap tenang, menjauhi area tebing rawan runtuhan, dan mematuhi setiap arahan petugas demi keselamatan bersama. PNO-12
17 Nov 2025, 19:04 WIT
Gowes ke Desa Honitetu, Kapolres SBB Salurkan 70 Paket Bingkisan
Papuanewsonline.com, SBB - Kapolres Seram Bagian Barat (SBB) AKBP Andi Zulkifli, S.I.K., M.M., melaksanakan kegiatan Goes Sepeda Gunung menuju Desa Honitetu, Kecamatan Inamosol, pada Sabtu pagi dengan start dari Piru pukul 06.30 WIT menuju Desa Waimital, kemudian melanjutkan perjalanan ke pegunungan Inamosol. Kegiatan ini dilakukan sekaligus sebagai ajang olahraga, silaturahmi, serta memantau kondisi masyarakat dan infrastruktur desa, khususnya akses jalan dan jembatan yang selama ini menjadi topik pembahasan publik.Kapolres SBB tiba di Desa Waimital pada pukul 08.06 WIT, kemudian bertolak menuju Desa Honitetu pada pukul 08.48 WIT. Rombongan tiba di Desa Honitetu pada pukul 10.12 WIT dan langsung melakukan peninjauan di Pospol Inamosol, sebelum melanjutkan agenda tatap muka bersama masyarakat di kantor desa setempat.Dalam kegiatan tersebut, Kapolres SBB turut menyerahkan 70 paket bingkisan kepada warga Desa Honitetu yang ditujukan kepada janda, duda, lansia, serta warga setempat sebagai bentuk kepedulian sosial Polres terhadap masyarakat di wilayah pegunungan.Selain itu, Kapolres mengajak masyarakat untuk terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban (Kamtibmas), baik di lingkungan pemukiman maupun wilayah pegunungan Inamosol. Ia juga menekankan pentingnya kemitraan dan hubungan baik antara masyarakat dengan aparat keamanan guna mendukung tugas kepolisian dalam menjaga stabilitas wilayah.“Kami berharap masyarakat terus bersinergi dengan aparat keamanan agar Desa Honitetu dan wilayah Inamosol tetap aman, nyaman, dan kondusif,” tegas Kapolres SBB.Kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kepedulian pimpinan Polres SBB terhadap kebutuhan masyarakat serta kondisi akses jalan dan jembatan menuju Desa Honitetu yang selama ini menjadi perhatian publik dan dinilai kurang mendapat penanganan dari pemerintah.Dalam pelaksanaan kegiatan, Kapolres SBB turut didampingi Danpos Inamosol Aipda Riky Waas, personel Pospol Inamosol, Bhabinkamtibmas Desa Honitetu Aipda A. Paunussa, Bhabinkamtibmas Desa Hukuanakotta Bripka F. Pentury, Bhabinkamtibmas Desa Manusa Bripka E. Wermay, Bhabinkamtibmas Desa Rumberu Aiptu Th. Pattianakotta, Bhabinkamtibmas Desa Rambatu Aipda A. Wermay serta tiga personel Polres SBB. PNO-12
17 Nov 2025, 18:54 WIT
Disperindag Mimika Jamin Ketersediaan Stok Sembako, LPG, dan BBM Aman Jelang Nataru 2026
Papuanewsonline.com, Timika - Menjelang perayaan Natal dan
Tahun Baru 2026 (Nataru), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
Kabupaten Mimika memastikan ketersediaan berbagai kebutuhan pokok masyarakat
dalam kondisi aman dan stabil. Kepastian ini diperoleh usai rapat koordinasi
dengan para distributor dan pelaku usaha pada (13/11/2025) di Kantor
Disperindag SP2 Timika.Kepala Disperindag Mimika, Petrus Pali Ambaa, menegaskan
bahwa tujuan utama rapat ini adalah memastikan seluruh kebutuhan masyarakat
tersedia dengan harga yang stabil selama periode Nataru. “Rapat hari ini kita lakukan untuk memastikan bahwa seluruh
kebutuhan masyarakat, baik sembako, gas LPG, maupun BBM, tersedia dalam jumlah
cukup dan dengan harga yang stabil. Kami ingin masyarakat Mimika dapat
berbelanja dengan tenang tanpa ada kekhawatiran kelangkaan,” ungkap Petrus.Dari laporan para distributor, stok berbagai bahan kebutuhan
pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng, ayam, daging, dan soft drink
dinyatakan aman hingga awal tahun 2026. Selain itu, Petrus menyoroti pentingnya
menjaga pasokan BBM dan LPG yang menjadi kebutuhan vital masyarakat selama
libur panjang Nataru.Sebagai langkah antisipasi, Pertamina membentuk Satgas
khusus yang akan mengawasi pendistribusian BBM mulai minggu kedua Desember
2025. Satgas ini menyiapkan tiga SPBU utama sebagai titik layanan darurat,
yakni SPBU SP2, SPBU Nawaripi, dan SPBU Hasanuddin. Sementara untuk LPG, titik
distribusi utama ditunjuk di Musdalifah. "Dari hasil rapat hari ini, kami pastikan stok aman dan
cukup bagi masyarakat Kabupaten Mimika. Semoga semua berjalan lancar hingga
memasuki tahun baru 2026," tutup Petrus. Penulis: JidEditor: GF
14 Nov 2025, 14:27 WIT
Kadin Papua Tengah Gencar Dorong Sinergi Pengusaha dan Pemerintah untuk Kemajuan Daerah
Papuanewsonline.com, Mimika - Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov)
tahun 2025 di Hotel Grand Tembaga,(13/11/25). Kegiatan ini menjadi wadah
strategis bagi pengusaha daerah untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah
dalam menggali dan mengembangkan potensi ekonomi di wilayah Papua Tengah.Wakil Ketua Umum Kadin Papua, Syaril Hasan Latife,
menekankan bahwa Rapimprov ini bertujuan untuk menyatukan visi seluruh pimpinan
Kadin kabupaten dan kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi
lokal. “Melalui Rapimprov ini, kami ingin mengidentifikasi dan
menggerakkan potensi di seluruh kabupaten, dari pegunungan hingga pesisir, agar
dapat bersinergi dengan pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten
dan distrik,” ujar Syaril.Syaril juga menyoroti potensi besar sektor kopi di Nabire
serta pentingnya penguatan koperasi dan sektor pariwisata di wilayah
pegunungan. "Infrastruktur telekomunikasi sudah menjangkau
pedalaman. Kini saatnya pembangunan fisik dan pariwisata dipercepat agar
ekonomi daerah semakin hidup,” jelasnya. Ia mengapresiasi langkah pemerintah pusat menempatkan Grup 6
di wilayah Papua Tengah karena kehadiran aparat keamanan tersebut akan
menciptakan stabilitas dan membuka peluang ekonomi baru.Ketua Kadin Provinsi Papua Tengah, Alexander Gobai,
menjelaskan bahwa Rapimprov ini merupakan amanat organisasi untuk menyusun
langkah-langkah strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi provinsi. “Hari ini bersejarah bagi Kadin Papua Tengah. Setelah
pelantikan tiga minggu lalu, kini kami melaksanakan Rapimprov sebagai forum
evaluasi dan penyusunan program kerja,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa fokus Kadin adalah pemberdayaan pelaku
usaha lokal dan peningkatan investasi agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Penulis: Jid
Editor: GF
14 Nov 2025, 14:12 WIT
Pertamina Jamin Pasokan Minyak Tanah di Mimika Aman, Distribusi ke Pangkalan Dibenahi
Papuanewsonline.com, Mimika - Pertamina memastikan pasokan
minyak tanah di Kabupaten Mimika dalam kondisi aman dengan ketahanan stok yang
mencapai belasan hari. Hal ini diungkapkan oleh Sales Branch Manager (SBM)
Pertamina Rayon II Papua Tengah, Junaedi Kala, dalam keterangannya pada
(13/11/2025).Meskipun demikian, Junaedi mengakui bahwa sempat terjadi
kelangkaan di beberapa titik akibat masalah distribusi dari agen ke pangkalan.
Beberapa pangkalan mengeluhkan tidak mendapatkan kuota minyak tanah dari agen. "Itu yang diatur oleh Pertamina, makanya beberapa agen
itu mungkin kelewatan atau mungkin lupa melakukan penyetoran makanya
pangkalannya lewat dia lewat tidak didrop," ujar Junaedi.Untuk mengatasi masalah tersebut, Pertamina telah
berkoordinasi secara internal dengan para agen untuk memastikan distribusi
minyak tanah ke pangkalan berjalan lebih teratur sesuai jadwal penebusan yang
telah ditetapkan. Dalam hal ini, Pertamina mengatur volume penyaluran per
hari, sementara pengaturan pangkalan mana yang harus didrop diserahkan kepada
agen.
Setiap hari, Pertamina menyalurkan sekitar 30 kiloliter
minyak tanah ke seluruh agen di Mimika untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Junaedi pun memastikan bahwa mulai bulan ini, semua agen akan mendistribusikan
minyak tanah sesuai alokasi yang diberikan oleh BPH Migas. Penulis: JidEditor: GF
14 Nov 2025, 14:04 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
