Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Pemkab Mimika Dorong Pengusaha OAP Lewat Pelatihan Usaha Pinang
Papuanewsonline.com, Mimika –
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika terus menunjukkan komitmennya dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya para pelaku Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM) Orang Asli Papua (OAP). Melalui Dinas Koperasi dan UMKM,
Pemkab Mimika menggelar pelatihan khusus bagi puluhan pengusaha pinang, Jumat
(12/9/25), dengan fokus pada peningkatan keterampilan pengelolaan usaha pinang
secara modern dan berkelanjutan. Pinang, yang selama ini dikenal
sebagai bagian tak terpisahkan dari tradisi dan budaya masyarakat Papua, kini
dipandang sebagai komoditas potensial dengan nilai ekonomi yang tinggi. Selain
menjadi simbol sosial dalam interaksi masyarakat, pinang juga berpeluang besar
dikembangkan menjadi produk bernilai tambah, baik dalam bentuk olahan maupun
pemasaran yang lebih luas. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj
Sekda) Mimika, Abraham Kateyau, dalam sambutannya menegaskan bahwa usaha pinang
dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat lokal untuk lebih mandiri secara
ekonomi. “Melalui kegiatan ini, pemerintah
bermaksud memberikan pembinaan yang terarah kepada para pelaku usaha pinang,
agar mereka mampu mengelola usaha secara lebih profesional dan berkelanjutan.
Pinang bukan hanya tradisi, tetapi peluang ekonomi yang bisa meningkatkan
kesejahteraan masyarakat OAP,” ujar Abraham. Menurutnya, pelatihan ini tidak
hanya membekali pelaku usaha dengan keterampilan teknis, tetapi juga
mengajarkan strategi pengelolaan, pemasaran, hingga inovasi produk agar lebih
kompetitif di pasar. Pelatihan ini juga dimaksudkan
untuk memperkuat kapasitas UMKM OAP dalam menghadapi tantangan pasar, baik di
tingkat lokal maupun regional. Pemerintah Kabupaten Mimika turut menyiapkan bantuan
usaha berupa pendampingan, akses modal, hingga jaringan pemasaran yang lebih
luas untuk memastikan keberlanjutan usaha pinang. “Kami berharap pelatihan ini akan
berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para pengusaha
pinang OAP. Giat ini juga diarahkan untuk membentuk pelaku usaha yang mandiri,
inovatif, dan mampu bersaing,” tambah Abraham. Kegiatan ini juga melibatkan
kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari kalangan swasta, akademisi, maupun
komunitas lokal, yang ikut memberikan materi dan dukungan teknis. Dengan
sinergi ini, Pemkab Mimika berharap usaha pinang dapat naik kelas, bukan hanya
menjadi bagian dari budaya, tetapi juga produk unggulan daerah. Penulis: Jid Editor: GF
13 Sep 2025, 16:54 WIT
BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Papua Resmikan Kerjasama Pembayaran Iuran
Papuanewsonline.com, Mimika –
Upaya memberikan layanan yang lebih mudah, praktis, dan terjangkau terus
dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kali ini, lembaga jaminan sosial tersebut
menjalin kerjasama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank
Papua) untuk membuka kanal pembayaran iuran yang lebih luas dan modern. Peresmian kerjasama ini ditandai
dengan peluncuran kanal bayar Host to Host Bank Papua, yang memungkinkan
peserta membayar iuran baik melalui teller maupun mesin ATM. Inovasi ini
berlaku untuk segmen Penerima Upah (PU) maupun Bukan Penerima Upah (BPU),
sehingga seluruh kalangan pekerja dapat dengan mudah mengakses layanan
pembayaran. Direktur Keuangan dan Manajemen
Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Asep Rahmat Suwandha, dalam kesempatan tersebut
menyampaikan apresiasi kepada Bank Papua yang telah menjadi mitra penting dalam
menghadirkan solusi layanan bagi peserta di Tanah Papua. “Kami berharap kanal bayar ini
tidak hanya mempermudah peserta dalam membayar iuran, tetapi juga meningkatkan
kepatuhan perusahaan serta memperluas cakupan kepesertaan di Papua,” ujar Asep,
Jumat (12/9/2025). Ia menegaskan, ke depan BPJS
Ketenagakerjaan juga akan mengembangkan kanal pembayaran melalui Internet
Banking dan Mobile Banking Bank Papua agar semakin memudahkan pekerja,
khususnya di daerah yang sudah terbiasa dengan layanan digital. Sementara itu, Direktur
Operasional Bank Papua, Isak Samuel Wopari, menegaskan komitmen pihaknya untuk
mendukung langkah BPJS Ketenagakerjaan. “Kami berupaya menghadirkan
layanan perbankan yang cepat, aman, dan efisien. Dengan kerjasama ini, pekerja
di seluruh Papua bisa lebih mudah memenuhi kewajiban iuran tanpa harus
menghadapi hambatan teknis,” ungkap Isak. Bank Papua memandang kolaborasi
ini tidak hanya sebagai kemitraan bisnis, tetapi juga sebagai bentuk nyata
dukungan terhadap kesejahteraan pekerja dan pembangunan sumber daya manusia di
Papua. Kepala Kantor BPJS
Ketenagakerjaan Papua Mimika, Rudyanto Panjaitan, juga mengajak para pelaku
usaha dan pekerja di wilayahnya untuk memanfaatkan fasilitas pembayaran ini. “Tidak ada lagi alasan terlambat
atau kesulitan membayar iuran. Fasilitas ini hadir untuk mendekatkan layanan ke
masyarakat, sehingga semakin banyak pekerja yang terlindungi dan sadar akan
pentingnya perlindungan sosial,” ujarnya. Dengan langkah ini, diharapkan
semakin banyak pekerja di Papua yang aktif sebagai peserta, sekaligus
memperkuat misi BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan menyeluruh
bagi tenaga kerja Indonesia. Penulis: Jid Editor: GF
12 Sep 2025, 22:05 WIT
Polres Lampung Barat Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Suoh
Papuanewsonline.com, Lampung Barat – Kepedulian Polri kembali terlihat di tengah bencana banjir yang melanda Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Kamis pagi (11/9/2025), Kapolres Lampung Barat bersama puluhan personel turun langsung meninjau lokasi terdampak sekaligus menyalurkan bantuan sembako bagi warga yang rumahnya terendam air.Sebanyak 34 personel Sat Samapta, lima tenaga medis dari Sie Dokkes, dan delapan anggota Polsek Balik Bukit dikerahkan dalam aksi kemanusiaan tersebut. Mereka menyusuri pemangku Gunung Sari, Pekon Banding Agung, membawa beras, mi instan, dan kebutuhan pokok lainnya untuk masyarakat terdampak bencana.Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun menegaskan bahwa langkah cepat ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.“Kami tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir untuk memberikan rasa tenang dan bantuan nyata saat masyarakat membutuhkan,” ujarnya.Menurut Yuyun, kondisi banjir di Suoh memerlukan perhatian serius karena berpotensi mengganggu aktivitas warga dalam jangka panjang.“Bencana alam seperti ini bukan hanya soal kerugian materi, tapi juga menyangkut keselamatan dan psikologis masyarakat yang terdampak,” katanya.Ia menambahkan, bantuan sembako yang disalurkan bukan sekadar simbolis, melainkan langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat.“Bantuan sembako yang diberikan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan harian warga sementara waktu, hingga kondisi kembali normal,” tambahnya.Yuyun juga mengimbau warga untuk tetap waspada mengingat intensitas hujan di Lampung Barat masih tinggi.“Kami meminta warga tetap siaga, menjaga keselamatan diri, dan segera melapor kepada aparat setempat jika kondisi semakin memburuk,” tutupnya.Peristiwa ini menyusul banjir bandang yang sebelumnya menerjang beberapa wilayah di Lampung Barat, menyebabkan puluhan rumah rusak dan akses jalan terputus. Upaya penanganan cepat dan gotong royong menjadi kunci untuk memulihkan kehidupan warga yang terdampak bencana tersebut. PNO-12
12 Sep 2025, 11:39 WIT
Pemprov Papua Genjot Legalitas Koperasi Desa, Dorong Layanan Sampai ke Pelosok
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk menghadirkan koperasi
sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat di kampung-kampung. Melalui program Koperasi
Desa atau Kampung Merah Putih, pemerintah berupaya mempercepat legalitas
koperasi sekaligus memperluas layanan hingga pelosok, meski dihadapkan pada
tantangan hukum, biaya, dan akses geografis. Hal itu ditegaskan Penjabat
Gubernur Papua, Agus Fatoni, usai menghadiri agenda resmi di Jayapura, Kamis
(11/9/2025). Menurutnya, koperasi kampung adalah salah satu instrumen penting
untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah
yang masih sulit dijangkau pasar formal. Fatoni mengungkapkan, sebagian
besar koperasi desa sebenarnya telah terbentuk, namun legalitas formal masih
menjadi kendala utama. “Salah satu hambatan adalah
aturan bahwa pembentukan koperasi wajib dilakukan di hadapan notaris. Untuk
kampung-kampung di Papua, jarak jauh dan biaya tinggi membuat proses ini sulit
dipenuhi,” jelasnya. Sebagai jalan keluar, pemerintah
memberikan mekanisme surat kuasa kepada kepala dinas terkait agar dapat
mewakili pengurus dalam proses legalitas. Dengan cara ini, koperasi desa tetap
bisa berjalan tanpa menunggu kehadiran notaris ke lokasi terpencil. “Dengan solusi ini, kami berharap
legalisasi koperasi bisa dipercepat dan lebih efisien,” tegas Fatoni. Selain kendala hukum, masalah
administrasi juga kerap muncul. Banyak pengurus koperasi di kampung belum
memiliki KTP, sehingga menyulitkan proses pendaftaran. Untuk itu, Pemprov Papua
bekerja sama dengan dinas kependudukan guna mempercepat penerbitan dokumen
kependudukan. “Surat keterangan domisili
sementara juga disediakan agar proses tidak terhambat. Intinya, kita harus cari
jalan agar koperasi bisa segera beroperasi,” ujar Fatoni. Ia juga menyoroti aturan
keanggotaan koperasi yang mensyaratkan tidak boleh berasal dari satu keluarga.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri di kampung-kampung Papua, di mana ikatan
kekerabatan antarwarga sangat kuat. Fatoni menekankan bahwa koperasi
desa bukan hanya soal legalitas, melainkan juga soal kemitraan dan
keberlanjutan. Menurutnya, pemerintah telah membuka peluang kerja sama antara
koperasi kampung dengan BUMN maupun BUMD di berbagai sektor. “Koperasi desa bisa menjadi mitra
dalam layanan pembayaran listrik, distribusi LPG, penyediaan sembako, hingga
layanan obat-obatan. Dengan begitu, masyarakat di kampung tidak perlu lagi
jauh-jauh untuk memenuhi kebutuhan dasar,” jelasnya. Ia menambahkan, dukungan regulasi
dan kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menjadikan koperasi kampung
sebagai motor penggerak ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. Fatoni menutup dengan penegasan
bahwa kehadiran koperasi desa adalah bentuk nyata pemerintah hadir di tengah
masyarakat, khususnya di daerah pelosok Papua. “Koperasi desa harus menjadi
motor penggerak ekonomi kampung. Kita ingin pelayanan masyarakat semakin dekat,
mudah diakses, dan benar-benar bermanfaat,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
12 Sep 2025, 00:26 WIT
Bapenda Mimika Optimis Lampaui Target PBB-P2, Realisasi Sudah Tembus 94,58%
Papuanewsonline.com, Mimika –
Kinerja pajak daerah Kabupaten Mimika kembali menunjukkan tren positif. Hingga
akhir Agustus 2025, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika mencatat
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah
mencapai Rp79,4 miliar atau 94,58 % dari target tahun ini yang ditetapkan
sebesar Rp84 miliar. Capaian ini membuat Bapenda
optimistis bisa menutup tahun dengan penerimaan melebihi target (over target). Kepala Bidang PBB-P2 Bapenda
Mimika, Hendrikus Setitit, menjelaskan bahwa penerimaan tersebut berasal dari
dua sumber utama, yakni pembayaran masyarakat umum serta kontribusi PT Freeport
Indonesia (PTFI). “Dari Rp79,4 miliar yang sudah
kita kumpulkan, sekitar Rp72 miliar berasal dari PT Freeport Indonesia,
sedangkan sisanya kurang lebih Rp12 miliar berasal dari masyarakat umum,”
ungkap Hendrikus. Menurutnya, meski Freeport
menyumbang porsi terbesar, kontribusi masyarakat tetap penting sebagai
indikator kesadaran pajak yang terus meningkat di Mimika. Hendrikus menyatakan pihaknya
yakin target akan terlampaui sebelum akhir tahun anggaran. Optimisme ini muncul
berkat tren peningkatan pembayaran yang konsisten dari wajib pajak, terutama
setelah dilakukan berbagai upaya jemput bola. “Kita optimis bisa melampaui
target. Apalagi masih ada waktu beberapa bulan ke depan untuk mendorong
penerimaan,” tegasnya. Bapenda Mimika juga terus membuka
layanan pembayaran di berbagai titik strategis di Timika, seperti pusat
perbelanjaan, kawasan perkantoran, dan melalui kanal pembayaran digital. Capaian positif ini tidak
terlepas dari strategi Bapenda yang aktif mendekati wajib pajak secara
langsung. Tim Bapenda turun ke lapangan, memberikan sosialisasi, serta membuka
loket pembayaran di lokasi-lokasi yang mudah diakses masyarakat. “Strategi jemput bola ini efektif
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat merasa lebih dimudahkan karena
tidak harus datang ke kantor Bapenda,” tambah Hendrikus. Selain itu, Bapenda juga
menggencarkan edukasi pajak melalui media sosial dan kerja sama dengan RT/RW
untuk memastikan informasi pembayaran PBB tersampaikan ke seluruh lapisan
masyarakat. Sebagai salah satu sumber utama
Pendapatan Asli Daerah (PAD), PBB-P2 berperan vital dalam mendukung program
pembangunan Kabupaten Mimika. Penerimaan pajak ini nantinya akan digunakan
untuk membiayai layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program
kesejahteraan masyarakat. “Setiap rupiah yang dibayarkan
masyarakat melalui PBB akan kembali lagi dalam bentuk pembangunan dan layanan
publik,” tutur Hendrikus. Ke depan, Bapenda Mimika
menargetkan peningkatan kepatuhan pajak secara lebih merata, tidak hanya
bergantung pada perusahaan besar. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak
tepat waktu diharapkan semakin kuat seiring peningkatan pelayanan dan
transparansi pemerintah daerah. “Penerimaan pajak yang optimal
akan menjadi fondasi penting bagi Mimika dalam membangun masa depan yang lebih
baik,” pungkas Hendrikus. Penulis: Abim Editor: GF
12 Sep 2025, 00:07 WIT
Pemkab Mimika Perketat Pengawasan, Rp1,993 Triliun Sudah Digelontorkan untuk Program 2025
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika
terus menunjukkan komitmen dalam memastikan program pembangunan berjalan tepat
sasaran. Hal ini tercermin dari pelaksanaan Rapat Monitoring Meja II yang
digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, dengan fokus
pada evaluasi realisasi fisik maupun keuangan sepanjang tahun anggaran 2025.Rapat yang berlangsung di Timika ini dipimpin langsung oleh Penjabat
Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Mimika, Abraham Kateyau, mewakili Bupati Mimika.
Dalam sambutannya, Abraham menegaskan pentingnya forum ini sebagai sarana untuk
meninjau progres program, mengidentifikasi hambatan di lapangan, serta
merumuskan langkah solutif agar target pembangunan daerah dapat tercapai.“Monitoring ini bertujuan untuk melihat sejauh mana
kemajuan, kendala, serta dampak dari pelaksanaan rekomendasi program dan
kegiatan di tahun 2025,” tegas Abraham Kateyau dalam arahannya.Ia juga menekankan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) meningkatkan kinerja serta tidak ragu menyampaikan persoalan yang
dihadapi.
“Jika ada kendala, segera sampaikan dalam forum ini. Mari kita cari solusi
secara komprehensif dan berkelanjutan,” tambahnya.Berdasarkan data aplikasi SIMONET Bappeda Mimika, hingga
saat ini, realisasi fisik telah mencapai 47,27 persen dan realisasi keuangan
tercatat sebesar 30,94 persen atau senilai Rp1,993 triliun.Angka tersebut menjadi tolok ukur sekaligus peringatan bagi
seluruh OPD agar segera melakukan percepatan program di sisa waktu tahun
anggaran 2025.Pj Sekda Mimika menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh bukan
hanya formalitas, melainkan langkah penting untuk memastikan pembangunan
benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Hasil dari monitoring ini akan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan
kinerja program dan kegiatan ke depan,” jelasnya.Ia juga mengingatkan agar laporan kemajuan setiap OPD
disusun lengkap dan akurat, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan
kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.Selain pengawasan ketat, rapat ini juga menjadi forum
strategis untuk memperkuat koordinasi lintas OPD. Beberapa langkah yang
ditekankan di antaranya, mempercepat tender dan realisasi program prioritas, memastikan
kualitas pekerjaan sesuai standar, mengoptimalkan sistem digital seperti
SIMONET dalam memantau progress dan menyusun langkah antisipatif terhadap
kendala di lapangan, baik teknis maupun non-teknis.Dengan dana yang sudah digelontorkan hampir Rp2 triliun,
Pemkab Mimika berharap hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat. Dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan publik,
semua diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan warga Mimika.“Setiap rupiah anggaran harus memberikan dampak nyata. Mari
kita kawal bersama agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,”
tutup Abraham Kateyau. Penulis: AbimEditor: GF
11 Sep 2025, 20:19 WIT
Gangguan Kabel Laut, Internet Papua & Maluku Terganggu hingga 14 September
Papuanewsonline.com, Mimika –
Masyarakat di Papua dan Maluku tengah menghadapi penurunan kualitas internet
yang diperkirakan berlangsung hingga 14 September 2025. PT Telkom Indonesia
(Persero) Tbk mengumumkan adanya pemeliharaan mendesak pada Sistem Komunikasi
Kabel Laut (SKKL) Sulawesi–Maluku–Papua Cable System (SMPCS) ruas
Sorong–Fakfak, menyusul gangguan fiber optic (FO Cut) yang terjadi sejak 9
September 2025. Gangguan terdeteksi sekitar 3,3
kilometer dari Tersili (Ambon) pada kedalaman laut mencapai 1.100 meter.
Kondisi ini menyebabkan terganggunya akses internet di berbagai wilayah,
termasuk Timika, Kaimana, Merauke, Fakfak, Dobo, Tual, Pulau Banda, hingga
beberapa titik di Pulau Seram. Telkom menjelaskan proses
pemulihan dilakukan melalui dua tahapan penting. Tahap Pertama (9–10 September):
Fokus pada pengangkatan kabel laut menggunakan kapal khusus perbaikan. Tahap Kedua (12–14 September):
Penyambungan permanen kabel yang putus. Meskipun target penyelesaian
hingga 14 September, Telkom menegaskan pihaknya berupaya mempercepat proses
agar dapat rampung lebih awal pada 13 September 2025. Selama masa perbaikan, Telkom
melakukan berbagai langkah mitigasi agar masyarakat tetap dapat terhubung
dengan layanan internet, antara lain, pengalihan trafik melalui jaringan
satelit dan radio terrestrial, pengaturan Quality of Service (QoS) untuk
menjaga kestabilan koneksi dan penyediaan Posko Internet Merah Putih di
beberapa lokasi, khususnya di Papua Selatan, untuk memastikan kebutuhan
masyarakat tetap terlayani. Executive Vice President (EVP)
Telkom Regional V, Amin Soebgayo, menyampaikan permohonan maaf atas
ketidaknyamanan yang dialami masyarakat. Ia menegaskan bahwa Telkom berkomitmen
penuh untuk menjaga kualitas layanan digital di Indonesia timur. “Gangguan ini memang di luar
prediksi, namun seluruh tim teknis kami bekerja maksimal di lapangan. Kami
mohon doa dan dukungan masyarakat agar pemulihan segera selesai, sehingga
layanan internet bisa kembali normal,” ujar Amin. Gangguan ini kembali mengingatkan
pentingnya konektivitas digital sebagai infrastruktur vital di era modern.
Internet tidak hanya menunjang komunikasi pribadi, tetapi juga menjadi tulang
punggung aktivitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, hingga pelayanan publik. Di Papua dan Maluku, jaringan
internet menjadi penghubung utama masyarakat di wilayah terpencil dengan pusat
aktivitas ekonomi nasional. Karena itu, pemulihan cepat yang dilakukan Telkom
diharapkan dapat mengurangi dampak sosial maupun ekonomi akibat gangguan ini. Penulis: Jid Editor: GF
11 Sep 2025, 20:12 WIT
Presiden Prabowo Terima Laporan Menkeu Purbaya Soal Progres APBN 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya
Yudhi Sadewa beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Pertemuan tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian pembahasan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang kini tengah digodok bersama Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam pertemuan itu, Menkeu
memaparkan perkembangan diskusi anggaran, termasuk dinamika pembahasan di
parlemen. Purbaya menegaskan bahwa hingga saat ini, semua angka dalam rancangan
APBN masih bersifat sementara dan belum final karena masih dalam proses
negosiasi serta pembahasan bersama DPR. “Kami melaporkan progres yang
sedang berjalan. Angka-angka yang ada masih sementara, karena keputusan
akhirnya tetap menunggu pembahasan bersama DPR. Jadi belum bisa dipastikan
detailnya saat ini,” ujar Purbaya saat diwawancarai awak media usai pertemuan. Dalam penjelasannya, Menkeu
menekankan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara stabilitas
fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, rancangan APBN 2026 disusun dengan
memperhitungkan berbagai tantangan global, mulai dari ketidakpastian ekonomi
dunia, fluktuasi harga energi, hingga ancaman disrupsi rantai pasok. “Yang terpenting adalah bagaimana
APBN tetap menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat sekaligus mendorong
pertumbuhan yang berkelanjutan. Presiden juga menekankan agar alokasi anggaran
diarahkan pada sektor-sektor prioritas,” jelas Purbaya. Menkeu menambahkan bahwa
pembahasan APBN bersama DPR merupakan forum penting untuk memastikan setiap
kebijakan anggaran mendapat legitimasi kuat dan bisa mengakomodasi aspirasi
masyarakat luas. “Dialog dengan DPR masih terus
berjalan. Kita terbuka dengan masukan dan dinamika politik anggaran yang ada,
karena itulah mekanisme demokrasi kita,” ucapnya. Presiden Prabowo dalam pertemuan
tersebut juga menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan keberpihakan
pada rakyat kecil dalam setiap alokasi anggaran. Ia meminta agar setiap
kementerian/lembaga menjaga akuntabilitas dalam penggunaan APBN sehingga
benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. “Presiden ingin APBN tidak hanya
sekadar angka, tetapi benar-benar hadir dalam program nyata yang dirasakan
rakyat,” tambah Menkeu.(GF)
10 Sep 2025, 23:52 WIT
Wakapolda Maluku Tinjau Gerakan Pangan Murah di Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon – Upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan terus dilakukan jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Maluku. Pada Rabu (10/9/2025) pagi, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H, meninjau langsung kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar di kawasan Pantai Losari, Kota Ambon.Program tersebut merupakan hasil kerjasama antara Polda Maluku melalui Direktorat Binmas, Perum Bulog Kanwil Maluku, dan PT. Rajawali Nusindo Indonesia Cabang Ambon. Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas Polri ini mendapatkan perhatian luas dari masyarakat yang antusias dalam program tersebut. Gerakan pangan murah menyediakan kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran. Seperti gula pasir sebanyak 240 kg dijual seharga Rp17.500/kg, beras 9 ton kemasan 5 kg seharga Rp60.000/karung, bawang merah 50 kilogram seharga Rp36.000/kg, bawang putih 50 kilogram Rp26.000/kg, telur ayam 30 rak seharga Rp50.000/rak, serta minyak goreng 240 liter dengan harga Rp15.000/liter.Antusiasme masyarakat sangat tinggi menyambut gerakan pangan murah. Ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang rela mengantri membeli kebutuhan pokok. Sejumlah barang seperti telur ayam, minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih habis terjual hanya dalam waktu singkat. Sementara itu, komoditas beras dan gula masih tersedia dan terus dijual hingga kegiatan berakhir.Sejumlah pejabat utama Polda Maluku turut hadir dalam kegiatan ini, yaitu Direktur Reserse Narkoba, Kabidkum, Kabid TIK, Kabidkeu, serta perwakilan dari Bulog dan Rajawali Nusindo. Kehadiran mereka menjadi wujud dukungan penuh terhadap sinergi antara kepolisian, BUMN, dan pelaku usaha dalam memperkuat ketahanan pangan di daerah."Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam kegiatan gerakan pangan murah," kata Wakapolda di sela-sela kegiatan.Wakapolda berharap gerakan pangan murah dapat bermanfaat dalam membantu masyarakat.Polda Maluku berharap ke depan program pangan murah dapat digelar secara berkelanjutan di berbagai daerah, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat Maluku. PNO-12
10 Sep 2025, 16:10 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
