logo-website
Kamis, 25 Jun 2026,  WIT
BERITA TAG Ekonomi Homepage
Polda Maluku Gelar FGD Bahas Peran Polri dalam Pengawasan Program MBG Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku melalui Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intelkam) melaksanakan kegiatan Fokus Grup Diskusi (FGD) yang dihelat di ruang sagu gedung Plaza Presisi, Kota Ambon, Jumat (7/11/2025).Kegiatan yang dibuka oleh Direktur Intelkam Polda Maluku, Kombes Pol I Gede Arsana, S.I.K ini mengusung tema “Peran Polri dalam Pengawasan dan Pengamanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Sistem Pengawasan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)".Kegiatan yang merupakan bentuk komitmen Polda Maluku dalam mengawal dan mengawasi secara baik program Pemerintah Pusat di daerah tersebut turut dihadiri Wadir Intelkam AKBP Frans Duma, S.P, dan sejumlah narasumber. Di antaranya Koordinator Gizi Dinas Kesehatan Kota Ambon Febbyan Yokkes Limaheluw, S.KM, Dokter Spesialis Gizi Klinik dr. Meliana Kusumua Atmanegara, M.Kes, S.PGK, Akademisi Poltekkes Kemenkes Maluku Betty Amarduan, SST., M.Gz, serta Jurnalis dan Direktur Diklat SMSI Pusat, Izaac Tulalessy.FGD yang digelar tersebut menghadirkan peserta dari perwakilan SPPG Polda Maluku, Poltekkes Kemenkes Maluku, Dinas Kesehatan Kota Ambon, serta para guru dari sekolah penerima manfaat program MBG, mulai dari jenjang TK hingga SMK.Dalam sambutannya, Kombes Pol I Gede Arsana menyampaikan, forum diskusi ini menjadi wadah penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pengawasan serta pengamanan program Makan Bergizi Gratis yang merupakan bagian dari Program Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto.“Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamanan, kami menempatkan personel di tingkat Polda maupun Polres jajaran untuk memantau setiap hari kegiatan di SPPG, agar program ini berjalan sesuai aturan dan terhindar dari penyimpangan,” ujarnya.Lebih lanjut, Dir Intelkam menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor. “Polda Maluku tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan sinergitas seluruh pihak dan dukungan masyarakat agar program ini dapat memberikan manfaat maksimal,” tambahnya.Ia juga berharap FGD yang dilaksanakan dapat menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi dan kolaborasi semua pihak dalam mendukung terciptanya Generasi Emas 2045 melalui pemenuhan gizi anak bangsa.Saat ini, SPPG Polda Maluku membawahi 22 SPPG Mitra Masyarakat dengan total 15 sekolah penerima manfaat, terdiri dari 4 Taman Kanak-kanak, 7 Sekolah Dasar, 3 Sekolah Menengah Pertama, dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan dengan total 1.595 siswa penerima program.Melalui kegiatan ini, Polda Maluku bersama seluruh stakeholder dan masyarakat menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh Program MBG sebagai langkah nyata mewujudkan kesejahteraan gizi anak-anak di Provinsi Maluku. PNO-12 07 Nov 2025, 20:14 WIT
Dukung Program MBG, Kapolri dan Ketua Komisi IV DPR Kunjungi SPPG YKB Polres Karanganyar Papuanewsonline.com, Karanganyar - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) dan Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Juliati Sigit Prabowo meninjau SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari Polres Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (7/11/2025).Kegiatan ini menjadi bentuk nyata dukungan Polri terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto.Dalam peninjauan tersebut, Kapolri didampingi oleh Kabaintelkam Polri Irjen Yuda Gustawan, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, Kapusdokkes Polri Irjen Asep Hendradiana, Kasatgas MBG Irjen Nurworo Danang, serta Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut Hari Wibowo.Jenderal Sigit dan rombongan meninjau secara langsung fasilitas yang ada di SPPG. Ia juga memantau proses memasak hingga pengecekan sampel makanan untuk memastikan kualitas dan higienitas bahan pangan yang disajikan bagi siswa penerima program MBG.Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut Hari Wibowo dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa pengelolaan MBG di SPPG Polres Karanganyar telah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan.Selain meninjau dapur dan proses pengolahan makanan, Kapolri juga mengecek instalasi pembuangan air limbah (IPAL) di lokasi tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri secara simbolis menyerahkan bantuan sosial kepada warga Karanganyar berupa beras kg, gula kg, teh 1 pak, minyak goreng 1 liter, biskuit, dan 5 mi instan.SPPG yang dibangun di bawah pengawasan Kapolres Karanganyar AKBP Hadi Kristanto ini mendukung program MBG untuk sekitar 4.000 siswa di 16 sekolah, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA di wilayah Karanganyar.Uji coba operasional SPPG telah dilakukan sejak 30 September dengan melayani 500 porsi, kemudian berlanjut pada 3 dan 8 Oktober dengan peningkatan hingga 1.750 porsi.Proses penyediaan makanan di SPPG dilakukan dengan standar ketat. Pemilihan serta pembelian bahan mentah diawasi langsung oleh Pengurus Bhayangkari Karanganyar, termasuk pengecekan ulang terhadap kuantitas dan kualitas bahan agar sesuai dengan kriteria gizi dan kelayakan konsumsi.Kebersihan area pengolahan dan penyajian makanan turut diawasi oleh tenaga ahli gizi, sementara proses distribusi ke sekolah-sekolah dipantau ketat oleh pengawas SPPG. Setibanya di sekolah, makanan terlebih dahulu dicicipi oleh guru untuk memastikan dalam kondisi baik dan aman dikonsumsi siswa.Limbah hasil produksi makanan pun diolah melalui sistem pengelolaan air limbah agar tidak mencemari lingkungan, sebagai bentuk komitmen terhadap kelestarian dan kesehatan lingkungan sekitar. PNO-12 07 Nov 2025, 19:04 WIT
Polri Kerahkan Brimob untuk Evakuasi dan Pengamanan Pascagempa di Tarakan Papuanewsonline.com, Tarakan - Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korps Brimob Polri bergerak cepat melakukan langkah tanggap darurat pascagempa bumi berkekuatan 4,5 Skala Richter (SR) yang mengguncang wilayah Tarakan dan sekitarnya, pada Rabu (5/11/2025) sekitar pukul 17.40 WITA.Berdasarkan laporan awal, gempa tersebut menyebabkan sejumlah bangunan rumah warga mengalami kerusakan, meski hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa.Sebagai respon cepat, Brimob Polri mengerahkan 1 SST Kompi 2 Yon A Tarakan dan 1 SST dari Detasemen Gegana untuk melaksanakan evakuasi warga terdampak serta patroli pengamanan di sejumlah titik rawan, termasuk di sekitar swalayan yang dilaporkan mengalami kerusakan akibat guncangan.Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan situasi tetap aman dan terkendali, serta mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas seperti penjarahan di area terdampak bencana.Kapolres Tarakan AKBP Erwin S. Manik menyampaikan bahwa Polri melalui satuan Brimob terus bersiaga untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.“Polri, khususnya Korps Brimob, langsung diterjunkan ke lokasi gempa untuk membantu proses evakuasi dan memastikan keamanan warga. Saat ini, personel di lapangan juga melakukan patroli di area yang mengalami kerusakan untuk mencegah potensi penjarahan,” ujar AKBP Erwin S. Manik.Ia menegaskan bahwa penanganan situasi dilakukan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.“Langkah cepat ini merupakan bagian dari komitmen Polri hadir di tengah masyarakat, terutama saat situasi darurat. Kami terus memonitor perkembangan di Tarakan dan siap menambah personel bila dibutuhkan,” tambahnya. PNO-12 06 Nov 2025, 19:45 WIT
Pimpin Sertijab dan Pengantar Purna Tugas, Kadivhumas Polri Tekankan Semangat Kebersamaan Papuanewsonline.com, Jakarta - Divisi Humas Polri menggelar acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Karo Multimedia serta pengantar purna bakti bagi sejumlah personel, bertempat di Aula Rastra Sewakottama Gedung Divhumas Polri, Kamis (6/11/2025). Acara berlangsung khidmat dan penuh kehangatan, dipimpin langsung oleh Kadivhumas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.Serah terima jabatan dilakukan dari Irjen Pol. Gatot Repli Handoko, S.I.K. yang mendapat promosi menjadi Dosen Utama Tk. I STIK Lemdiklat Polri kepada Brigjen Pol. Ade Ary Syam Indradi, S.H., S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya. Mutasi jabatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025.Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan pengantar purna bakti kepada tiga personel Divhumas Polri yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya, yakni Kombes Pol. (Purn) Ir. Pertiwi Sitardhani, AKBP (Purn) Drs. Suwanda, M.Si., dan Penata Dwi Restuadi.Acara dihadiri oleh para Karo, Penata Kehumasan Utama, para Kabag, Penata Kehumasan Madya, serta seluruh personel Divisi Humas Polri. Momentum tersebut menjadi wujud penghargaan atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan para personel selama bertugas di lingkungan Divhumas Polri.Dalam sambutannya, Kadivhumas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menekankan pentingnya semangat kebersamaan dan sinergi dalam menjaga soliditas organisasi. Ia menyebut bahwa kekuatan Divisi Humas Polri lahir dari kerja kolektif seluruh personel, bukan dari individu semata.“Kehebatan Humas adalah karena hebatnya anak buah kita. Baik di tingkat PNS, Bintara, Perwira, Pamen, maupun Pati, semuanya memiliki peran yang sama. Ibarat puzzle, setiap bagian jika digabungkan akan membentuk satu kekuatan besar,” ujar Kadivhumas.Mengakhiri sambutannya, Kadivhumas mengingatkan seluruh personel agar senantiasa berbuat dan memberikan yang terbaik dalam setiap tugas."Maka itu, orang-orang baik adalah hatinya baik, dan orang yang baik pasti akan beri kerja yang terbaik,” pesannya disambut tepuk tangan hangat dari seluruh peserta acara.Acara kemudian diakhiri dengan penyerahan cendera mata dan sesi foto bersama, sebagai simbol kebersamaan dan apresiasi terhadap dedikasi para pejabat dan personel yang telah mengabdi bagi Divisi Humas Polri. PNO-12 06 Nov 2025, 18:35 WIT
Bapenda Mimika Siapkan Gebyar Pajak 2025 dengan Fun Run dan Hadiah Motor Papuanewsonline.com, Mimika — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Mimika, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika akan menggelar Gebyar Pajak 2025, sebuah kegiatan kolaboratif yang memadukan semangat sportivitas, hiburan, dan edukasi pajak bagi masyarakat. Kegiatan bertajuk “Bapenda Fun Run & Gebyar Sadar Pajak” ini akan dilaksanakan pada Sabtu, 8 November 2025, dengan berbagai agenda menarik mulai dari fun run sejauh 7 kilometer, penghargaan wajib pajak teladan, hingga pengundian hadiah spektakuler termasuk empat unit sepeda motor. Menurut Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah, kegiatan ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan bentuk apresiasi pemerintah kepada masyarakat dan pelaku usaha yang telah berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kepatuhan pajak. “Gebyar Pajak ini adalah bentuk ucapan terima kasih kami kepada para wajib pajak yang telah patuh dan berkontribusi bagi daerah. Kami ingin menunjukkan bahwa membayar pajak bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan penuh semangat kebersamaan,” ujar Dwi Cholifah usai memimpin rapat persiapan acara, Rabu (5/11/25). Acara akan diawali dengan Bapenda Fun Run yang diikuti sekitar 400 peserta, mengambil rute start dan finish di halaman Kantor Bapenda Mimika, Jalan Yos Sudarso. Setelah garis finish dilewati, peserta dan masyarakat akan disuguhkan hiburan, bazar, serta sesi utama yakni Gebyar Sadar Pajak 2025. Dalam sesi tersebut, Bapenda Mimika akan memberikan penghargaan kepada wajib pajak teladan dari tiga sektor utama: pajak hotel, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Kriteria penilaiannya mencakup kepatuhan membayar pajak lima tahun terakhir, pembayaran tepat waktu, serta bebas tunggakan. Selain itu, Bapenda juga menggelar program undian struk pajak sebagai cara kreatif meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meminta bukti pembayaran. Hingga awal November, tercatat 1.680 struk telah diunggah dengan total transaksi mencapai Rp975 juta. “Ini adalah bagian dari kampanye sadar pajak berbasis digital. Masyarakat yang aktif bertransaksi dan meminta struk berpeluang besar mendapatkan hadiah,” jelas Dwi. Gebyar Pajak 2025 menjanjikan berbagai hadiah menarik untuk peserta dan wajib pajak. Empat unit sepeda motor, kulkas, dan beragam doorprize lainnya telah disiapkan oleh panitia. Hadiah-hadiah tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus dorongan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. “Kegiatan ini bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan daerah, tapi juga mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kita ingin membangun budaya sadar pajak yang menyenangkan,” kata Dwi menambahkan. Selain acara utama, Gebyar Pajak juga akan diisi dengan hiburan rakyat, pentas seni lokal, dan pameran layanan publik dari berbagai instansi. Pemerintah berharap kegiatan ini dapat menjadi wahana sosialisasi yang efektif sekaligus ruang interaksi langsung antara Bapenda dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, Bapenda Mimika berupaya mengubah paradigma masyarakat bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. “Semangatnya adalah kolaborasi. Kami ingin semua pihak—pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat—bersama-sama membangun Mimika dengan semangat transparansi dan partisipasi aktif,” tutup Dwi Cholifah optimistis. Dengan penyelenggaraan Gebyar Pajak 2025, Bapenda Mimika berharap kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan warga menuju Mimika yang maju, mandiri, dan sejahtera. Penulis: Jid Editor: GF 05 Nov 2025, 21:22 WIT
Polda Kalteng Kerahkan 2.850 Personel, Siap Hadapi Darurat Bencana di Bumi Tambun Bungai Papuanewsonline.com, Palangka Raya - Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) mengerahkan 2.850 personel yang siap diterjunkan dalam mengantisipasi potensi bencana alam di Bumi Tambun Bungai.Pengerahan pasukan tersebut, digelar dalam apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana, di Lapangan Barigas, Mapolda setempat, Jl. Tjilik Riwut Km. 1, Kota Palangka Raya, Rabu (5/11/2025).Apel dipimpin langsung oleh, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, didampingi Gubernur H. Agustiar Sabran, Pangdam XXII Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, dan turut dihadiri pejabat utama Polda serta sejumlah forkopimda lainnya.Kapolda Kalteng menyampaikan bahwa apel yang digelar ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi darurat bencana diberbagai wilayah."Hari ini kita melaksanakan apel kesiapsiagaan bersama lintas instansi dan ada sebanyak 2.850 personel siap dikerahkan untuk menghadapi situasi tanggap darurat bencana terutama di wilayah Prov. Kalteng," ujar Kapolda.Irjen Iwan menegaskan, apel ini digelar juga sebagai bentuk kesiapan mulai dari personel, sarana prasarana hingga mekanisme koordinasi antar intansi."Dengan bentuk kesiapan ini, harapannya kedepan kolaborasi dan koordinasi dapat berjalan dengan baik. Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan bencana dapat cepat serta tepat teratasi," kata Irjen Iwan.Kapolda menambahkan, selain kesiapan teknis, pihaknya juga telah menyiapkan langkah preventif berupa edukasi kepada masyarakat terkait mitigasi risiko bencana, khususnya menghadapi potensi banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kalteng."Semoga langkah ini dapat menjadi bentuk sinergi nyata dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat terhadap potensi benacana yang terjadi," tutup Kapolda. PNO-12 05 Nov 2025, 19:01 WIT
Kapolri Tekankan Pentingnya Kolaborasi dan Mitigasi untuk Cegah Dampak Bencana Papuanewsonline.com, Depok – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya kesiapan dan kolaborasi seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana alam di musim hujan. Hal itu disampaikan Sigit saat memimpin apel kesiapan tanggap darurat bencana di Mako Brimob Polri, Depok, Rabu (5/11/2025).Sigit mengungkapkan, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hampir setengah wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan. “Saat ini 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, di mana puncaknya diperkirakan akan terjadi secara bertahap dari bulan November 2025 hingga Januari 2026,” ujar Sigit.Ia menjelaskan, peningkatan curah hujan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga gelombang tinggi. Selain itu, BMKG juga memprediksi akan terjadi fenomena La Nina yang dapat meningkatkan intensitas hujan di atas normal.“Selain itu, BMKG juga mendeteksi bahwa bulan November 2025 akan mulai terjadi fenomena La Nina yang diperkirakan berlangsung hingga Februari 2026,” kata Sigit.Untuk itu, Sigit menekankan perlunya langkah antisipatif dan kesiapan optimal dari seluruh unsur, baik pemerintah pusat maupun daerah, TNI-Polri, serta lembaga terkait lainnya.“Diperlukan kesiapan yang optimal dari seluruh elemen bangsa, baik dari TNI Polri, pemerintah pusat hingga daerah, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, kementerian lembaga, dan stakeholder terkait, beserta seluruh masyarakat, guna menjamin terlaksananya quick response terhadap setiap situasi bencana,” jelasnya.Kapolri menambahkan, sinergi dan mitigasi yang terintegrasi dapat meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengurangi risiko korban jiwa maupun kerusakan fasilitas umum.“Melalui sinergitas dan kolaborasi yang terintegrasi, tentunya kita akan mampu memaksimalkan upaya mitigasi terhadap dampak bencana, sehingga dapat meningkatkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap berbagai risiko, baik berupa korban jiwa, harta benda, serta kerusakan fasilitas umum yang dapat menghambat stabilitas perekonomian serta pembangunan nasional,” tuturnya.Apel kesiapan tanggap darurat bencana ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia dan diikuti oleh personel gabungan dari berbagai instansi. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi nasional dalam menghadapi potensi bencana di musim hujan. PNO-12 05 Nov 2025, 18:52 WIT
Gubernur Fakhiri Dorong Pemanfaatan Potensi Lokal Sebagai Motor Pembangunan Papua Papuanewsonline.com, Jayapura — Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menegaskan bahwa percepatan pembangunan di wilayah Papua tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, tetapi lebih pada kemampuan menggali dan mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Gubernur dalam arahannya di Jayapura, Rabu (5/11/2025), sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi daerah di tengah keterbatasan fiskal pemerintah provinsi. Dalam pidatonya, Gubernur Fakhiri menekankan bahwa setiap daerah di Papua memiliki potensi khas yang bisa menjadi motor penggerak pembangunan jika dikelola dengan baik — mulai dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan tangan, hingga industri kecil dan menengah (IKM). “Kita tidak bisa terus bergantung pada transfer dana pusat. Papua punya kekayaan alam dan budaya luar biasa. Sebelum produk dikirim keluar provinsi, nilai tambahnya harus dirasakan terlebih dahulu oleh masyarakat lokal,” ujar Fakhiri dengan tegas. Fakhiri juga menekankan pentingnya disiplin anggaran dan efisiensi birokrasi sebagai pondasi percepatan pembangunan. Ia mengingatkan seluruh kepala dinas dan pejabat pemerintahan untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat. “Kami ingin pembangunan di Papua berjalan cepat, tapi tetap tepat sasaran. Jangan ada program yang hanya seremonial tanpa dampak nyata bagi masyarakat,” tutur Gubernur Fakhiri. Untuk memastikan hal itu, Pemerintah Provinsi Papua kini tengah melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, guna mengidentifikasi titik lemah dan memperkuat sektor yang masih kurang efektif. Audit ini juga menjadi dasar dalam menempatkan pejabat yang dinilai memiliki kinerja, integritas, dan kemampuan manajerial tinggi di posisi strategis agar pembangunan dapat berjalan lebih dinamis. Selain memperkuat potensi daerah, Gubernur Fakhiri juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dan sinergi dengan kementerian serta lembaga pemerintah pusat. Menurutnya, percepatan pembangunan di Papua tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus terintegrasi antara provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. “Kita harus bersinergi agar pembangunan tidak terhambat oleh keterbatasan APBD. Banyak program kementerian yang bisa disinergikan dengan rencana daerah. Jangan sampai tumpang tindih, justru harus saling melengkapi,” tegasnya. Pemerintah Provinsi Papua juga terus berupaya memperluas kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga non-pemerintah untuk mempercepat pembangunan di sektor strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam arah kebijakan pembangunan daerah yang disampaikan, Gubernur Fakhiri menyoroti pentingnya ekonomi berbasis potensi lokal (local-based economy) sebagai langkah konkret menuju kemandirian dan kesejahteraan berkelanjutan. Ia mencontohkan, beberapa wilayah di pesisir selatan memiliki potensi hasil laut yang melimpah, sedangkan daerah pegunungan unggul dalam hasil pertanian dan kerajinan berbasis kearifan lokal. Jika potensi ini dikelola dengan dukungan infrastruktur yang baik dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, maka Papua bisa mandiri tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan pusat. “Saya ingin melihat masyarakat Papua menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Mereka tidak hanya jadi penonton, tapi penggerak utama ekonomi di wilayahnya sendiri,” kata Fakhiri penuh semangat. Langkah reformasi yang diinisiasi Gubernur Fakhiri menunjukkan arah baru pembangunan Papua yang menitikberatkan pada transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Dengan pendekatan ini, setiap daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi masing-masing untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan menciptakan lapangan kerja baru. Gubernur juga menekankan pentingnya peran pendidikan dan pelatihan vokasi dalam menciptakan SDM lokal yang produktif dan siap bersaing. “Kalau SDM kita kuat, potensi apapun bisa kita kelola sendiri. Itulah arah pembangunan Papua ke depan: mandiri, produktif, dan berdaya saing,” ujarnya menutup sambutannya. Pidato Gubernur Fakhiri ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan tokoh masyarakat, yang menilai langkah tersebut sejalan dengan semangat Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera. Kebijakan berbasis potensi lokal dinilai menjadi solusi nyata dalam menghadapi keterbatasan fiskal, sekaligus memperkuat identitas ekonomi masyarakat Papua yang berakar pada kekayaan alam dan budaya sendiri. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk terus mengawal arah pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Papua.     Penulis: Jid Editor: GF 05 Nov 2025, 15:23 WIT
Edoardus Rahawadan Apresiasi Kontribusi Freeport terhadap Kemajuan Pendidikan dan Ekonomi Mimika Papuanewsonline.com, Timika — Ketua Pemuda Kei Kabupaten Mimika, Edoardus Rahawadan, menilai kemajuan yang dicapai Kabupaten Mimika dalam dua dekade terakhir tidak dapat dilepaskan dari kontribusi besar PT Freeport Indonesia (PTFI). Menurutnya, perusahaan tambang raksasa tersebut telah memainkan peran penting dalam pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat adat Amungme dan Kamoro. Dalam wawancaranya di Timika, Edoardus mengatakan bahwa para pemuda dan masyarakat Mimika telah melihat langsung dampak positif kehadiran Freeport di Tanah Amungsa dan Kamoro. “Banyak dari kami, anak-anak muda Mimika, tahu benar bagaimana perubahan besar terjadi dalam 20 tahun terakhir. Pemerintahan, ekonomi, hingga infrastruktur berkembang pesat — dan itu tidak terlepas dari kontribusi PT Freeport Indonesia,” ujarnya. Edoardus menyoroti peran Freeport yang selama ini aktif bermitra dengan lembaga lokal seperti LPMAK (Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro) dan kini YPMAK, dalam menjalankan berbagai program sosial dan pemberdayaan. Melalui lembaga tersebut, Freeport telah mengembangkan berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan beasiswa, layanan kesehatan, dan program ekonomi berbasis komunitas. “Kami mengapresiasi kontribusi besar Freeport, bukan hanya untuk orang Amungme dan Kamoro sebagai pemilik hak ulayat, tetapi juga untuk pemuda Kei di Mimika yang turut merasakan manfaat, terutama di area pendulangan,” kata Edoardus. Ia menambahkan bahwa banyak pemuda Kei yang tidak memiliki pekerjaan tetap bisa bertahan hidup dari hasil pendulangan di wilayah operasi Freeport, dan hal itu menurutnya merupakan bentuk kemurahan hati perusahaan terhadap masyarakat lokal. “Saya secara pribadi dan mewakili Pemuda Kei Mimika sangat berterima kasih atas kemurahan hati Freeport. Bantuan itu nyata, dirasakan langsung oleh masyarakat bawah,” imbuhnya. Lebih lanjut, Edoardus juga menyinggung isu yang tengah hangat di publik mengenai sosok calon Presiden Direktur PT Freeport Indonesia yang ramai diberitakan di media nasional. Menurutnya, meski setiap orang berhak mempublikasikan diri untuk menduduki jabatan tertentu, namun secara moral dan adat, posisi puncak di Freeport sepatutnya dipercayakan kepada anak asli Amungme atau Kamoro, dua suku pemilik hak ulayat di wilayah tambang tersebut. “Kami tahu siapa itu orang Amungme, siapa itu orang Kamoro. Mereka adalah pemilik tanah tempat Freeport berdiri. Banyak generasi muda Amungme dan Kamoro yang cerdas, berpendidikan, dan bahkan dibina langsung oleh Freeport. Mereka layak memimpin perusahaan ini,” tegasnya. Edoardus menilai bahwa penempatan anak daerah sebagai Presiden Direktur bukan hanya simbol representasi, tetapi juga bentuk penghargaan dan penguatan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat adat. “Kalau ada nama-nama dari luar yang disebut di media, itu hak mereka. Tapi kami, Pemuda Kei di Mimika, hanya mengenal bahwa tanah ini adalah milik Amungme dan Kamoro. Prinsip kami jelas: bumi kami pijak, langit kami junjung,” ujarnya dengan tegas. Menutup pernyataannya, Edoardus juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat, khususnya para penambang rakyat dan pemuda Kei yang menggantungkan hidup di area pendulangan Freeport, agar dapat mengelola hasil pendulangan dengan bijak. “Saya mengimbau saudara-saudaraku, terutama dari Kei dan NTT yang bekerja di area pendulangan, agar memanfaatkan hasil pendulangan untuk kebutuhan ekonomi secara bijak. Saat ini Freeport tengah menghadapi kendala operasional, jadi mari kita tetap jaga keamanan dan ketertiban di area kerja,” pesan Edoardus. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap Freeport, namun berkomitmen menjaga stabilitas daerah dan memastikan keadilan bagi masyarakat adat serta kesejahteraan bersama di Mimika. “Kami pemuda Kei tidak punya kepentingan dengan Freeport. Kepentingan kami hanya satu: Mimika harus aman, masyarakat adat pemilik hak ulayat harus mendapat keadilan, dan daerah ini harus terus maju,” tutupnya.(GF) 04 Nov 2025, 19:27 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT