Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Harga Emas dan Bawang Merah Picu Inflasi Timika: BPS Catat Laju 1,55 Persen di Oktober 2025
Papuanewsonline.com, Timika –
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika kembali merilis laporan resmi
mengenai perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Oktober 2025.
Berdasarkan hasil survei harga di berbagai titik pantau, Timika mencatat
inflasi Year on Year (y-on-y) sebesar 1,55 persen, dengan nilai IHK mencapai 111,74
poin. Kepala BPS Kabupaten Mimika,
dalam keterangan persnya, menjelaskan bahwa meski inflasi Timika masih dalam
kategori terkendali dan stabil, terdapat beberapa komoditas yang memberikan
tekanan cukup kuat terhadap kenaikan harga di tingkat konsumen. “Kenaikan harga emas perhiasan
dan bawang merah menjadi dua faktor dominan penyumbang inflasi bulan ini. Namun
secara umum, kondisi harga di pasar Timika masih stabil,” ujar perwakilan BPS
Mimika saat ditemui di kantor BPS, Selasa (4/11/2025). Berdasarkan kelompok pengeluaran,
inflasi y-on-y tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa
lainnya, dengan kenaikan mencapai 17,56 persen. Lonjakan signifikan ini
terutama disebabkan oleh naiknya harga emas perhiasan, yang terus meningkat
seiring kondisi pasar global. Selain itu, kelompok makanan,
minuman, dan tembakau juga mencatat inflasi sebesar 0,29 persen, diikuti oleh perumahan,
air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,14 persen. Dua kelompok
ini terdampak oleh kenaikan harga bawang merah, minyak goreng, dan beberapa
bahan pangan lain yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Menariknya, tidak semua kelompok
pengeluaran menunjukkan kenaikan harga. Beberapa sektor justru mengalami deflasi,
seperti pakaian dan alas kaki (-1,35 persen) serta transportasi (-0,20 persen).
Deflasi pada sektor transportasi terjadi karena penurunan harga tiket pesawat
(angkutan udara), sementara pada kelompok pangan terdapat penurunan harga pada
komoditas kangkung, bayam, cabai rawit, dan daging ayam ras. “Fluktuasi harga pangan segar
seperti sayuran dan cabai masih menjadi faktor dinamis dalam struktur inflasi
Timika. Ketika pasokan lancar dan cuaca mendukung, harga akan turun dan menekan
inflasi secara keseluruhan,” tambah pejabat BPS tersebut. Secara umum, tingkat inflasi
Timika sebesar 1,55 persen dinilai masih dalam batas wajar dan terkendali, di
bawah ambang batas nasional. Meski demikian, BPS mengingatkan pentingnya antisipasi
terhadap gejolak harga komoditas strategis, terutama menjelang akhir tahun
ketika permintaan masyarakat cenderung meningkat. BPS Mimika menegaskan komitmennya
untuk terus melakukan pemantauan harga di pasar tradisional dan modern, serta
memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Tim Pengendali Inflasi
Daerah (TPID).Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok,
serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. “Data inflasi ini menjadi acuan
penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan ekonomi yang tepat,
baik untuk stabilisasi harga maupun untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di
tengah perubahan ekonomi nasional,” jelasnya. Menutup laporannya, BPS Mimika
juga mengimbau masyarakat agar bijak dalam berbelanja dan mengelola keuangan
rumah tangga, terutama dalam menghadapi potensi kenaikan harga menjelang
periode akhir tahun. “Masyarakat perlu menyesuaikan
pola konsumsi dengan kondisi pasar, agar tetap stabil secara ekonomi meskipun
terjadi fluktuasi harga komoditas tertentu,” tutupnya. Dengan inflasi yang masih
terkendali, BPS berharap sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan
masyarakat dapat terus diperkuat demi menjaga kestabilan ekonomi daerah serta
meningkatkan kesejahteraan warga Mimika ke depan. Penulis: Jid Editor: GF
04 Nov 2025, 16:12 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz Tanamkan Nilai Kepedulian Lewat Aksi Berbagi di Jalanan Timika
Papuanewsonline.com, Timika – Personel Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz 2025 Posko Timika melaksanakan kegiatan sosial berbagi kasih kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Mimika, Jumat (31/10/2025).Kegiatan yang dimulai pukul 15.00 WIT tersebut dilakukan dengan membagikan makanan dan minuman kepada masyarakat di seputaran Jalan Kabupaten Mimika. Sasaran utama kegiatan ini adalah para pekerja jalanan, pengangkut sampah, dan anak-anak yang membutuhkan uluran tangan.Selain membagikan bantuan, personel juga menyempatkan diri untuk berbincang santai dengan warga sekitar guna mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh personel Satgas Humas Ops Damai Cartenz 2025, Bripda Annisa Mahardika dan Bripda Alfesa Hafiz Bagaskara.Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., mengatakan bahwa kegiatan sosial ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga memberikan kepedulian dan bantuan nyata.“Kami ingin menunjukkan bahwa kehadiran aparat bukan hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam berbagi kepedulian dan meringankan beban masyarakat,” ujar Brigjen Pol. Faizal Ramadhani.Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menyampaikan imbauan agar masyarakat senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing serta tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu situasi kondusif di Papua.“Mari kita jaga bersama situasi damai di Tanah Papua. Percayakan sepenuhnya kepada Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” imbau Kombes Pol. Adarma Sinaga.Satgas Humas Ops Damai Cartenz 2025 menegaskan bahwa kegiatan berbagi kasih ini akan terus digelar secara berkelanjutan sebagai wujud nyata kepedulian dan kedekatan Polri dengan masyarakat di Papua. PNO-12
04 Nov 2025, 11:56 WIT
Wagub Papua Tegaskan Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi Rakyat untuk Mewujudkan Papua Produktif
Papuanewsonline.com, Jayapura — Wakil
Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Merah
Putih memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian daerah dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput. Hal itu
disampaikan saat membuka kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendampingan
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jayapura, Senin (03/11/2025). Dalam sambutannya, Wagub Aryoko
menuturkan bahwa koperasi merupakan salah satu instrumen penting untuk
mewujudkan misi Papua Produktif, yakni mendorong produktivitas masyarakat
melalui inovasi kewirausahaan serta pemanfaatan sumber daya alam secara
berkelanjutan. “Koperasi adalah wujud nyata dari
semangat kebersamaan ekonomi rakyat. Melalui koperasi, masyarakat di desa dan
kelurahan dapat berdaya, mengelola potensi lokal, serta mengembangkan usaha
yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan,” ujar Wagub Aryoko
Rumaropen. Wagub menjelaskan bahwa semangat
berkoperasi selaras dengan upaya pemerintah dalam menciptakan ekonomi
masyarakat yang mandiri dan berdaya saing. Melalui sistem koperasi yang sehat
dan terkelola dengan baik, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga
pelaku utama dalam kegiatan ekonomi lokal. Ia juga menilai bahwa Koperasi
Merah Putih telah menjadi model nyata pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat
yang patut ditiru oleh daerah lain. Dengan pendekatan yang menekankan gotong
royong, transparansi, dan inovasi, koperasi mampu menjadi wadah produktif yang
memperkuat fondasi ekonomi rakyat. “Inilah bentuk nyata dari upaya
menjadikan masyarakat Papua lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing.
Koperasi harus menjadi bagian dari solusi ekonomi, bukan hanya simbol
kebersamaan,” ungkapnya dengan penuh semangat. Selain meningkatkan
kesejahteraan, Aryoko juga menyoroti bahwa kegiatan pelatihan ini turut
mendukung misi Papua Cerdas, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan
memperluas akses pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, peningkatan
kompetensi pendamping koperasi merupakan langkah penting dalam memastikan para
pengelola koperasi memiliki kemampuan manajerial, keuangan, dan digitalisasi
yang baik. Dengan demikian, koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan dan
mampu menghadapi tantangan ekonomi modern. “Pendamping koperasi harus
menjadi agen perubahan yang membawa semangat baru bagi masyarakat. Mereka bukan
hanya pembimbing teknis, tetapi juga inspirator dan motivator bagi para pelaku
usaha lokal,” tambah Wagub Aryoko. Dalam kesempatan yang sama, Wagub
juga mendorong agar koperasi-koperasi di Papua mulai bertransformasi ke arah
digitalisasi layanan guna mempermudah akses permodalan dan pemasaran produk
anggota.
Ia menilai, di era perkembangan teknologi saat ini, koperasi perlu mengadopsi
sistem yang lebih transparan, efisien, dan berbasis data agar tetap relevan
dengan kebutuhan masyarakat modern. Pemerintah Provinsi Papua, kata
Aryoko, akan terus memberikan dukungan melalui pelatihan, pendampingan, dan
kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem koperasi di seluruh
wilayah Papua. Menutup sambutannya, Wagub Aryoko
mengajak seluruh peserta dan pemangku kepentingan untuk menjadikan koperasi
sebagai tulang punggung ekonomi rakyat yang tangguh, modern, dan berdaya saing. “Mari kita jadikan koperasi
sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dengan semangat kebersamaan, kita bisa mewujudkan Papua yang maju, mandiri, dan
harmonis,” tegasnya. Kegiatan pelatihan ini diikuti
oleh para pendamping koperasi dari berbagai kabupaten dan kota di Papua. Selain
sesi pelatihan teknis, kegiatan juga diisi dengan diskusi dan berbagi
pengalaman tentang praktik terbaik pengelolaan koperasi di tingkat lokal. Penulis: Jid Editor: GF
03 Nov 2025, 22:39 WIT
Gubernur Papua Tekankan Bank Papua Perkuat Peran Strategis dalam Mendorong UMKM dan Perekonomian
Papuanewsonline.com, Jayapura — Suasana
hangat dan penuh keakraban mewarnai kunjungan silaturahmi jajaran Direksi dan
Dewan Komisaris Bank Papua ke Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, di Kantor
Gubernur Papua, Senin (03/11/2025).
Pertemuan tersebut digelar sebagai bagian dari agenda rutin pelaporan kinerja
dan kondisi terkini Bank Papua kepada Gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali
(PSP) dan Pemegang Saham Mayoritas, sekaligus sebagai upaya mempererat sinergi
antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan milik daerah itu. Dalam kesempatan tersebut,
Gubernur Mathius Fakhiri memberikan sejumlah arahan strategis, khususnya
terkait peran penting Bank Papua dalam memperkuat perekonomian masyarakat Papua
melalui dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Tadi arahan beliau lebih kepada
keberpihakan kita sebagai Bank Daerah terhadap para pelaku UMKM. Bank Papua
diharapkan hadir lebih kuat di tengah masyarakat, menjadi mitra pembangunan
ekonomi rakyat, dan tidak hanya fokus pada sektor korporasi,” ujar Direktur
Operasional Bank Papua, Isak S. Wopari, usai pertemuan. Dalam laporannya, pihak manajemen
Bank Papua menyampaikan kesiapannya untuk terus memberdayakan UMKM sebagai
tulang punggung ekonomi daerah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembinaan,
pemberian akses permodalan, serta pendampingan manajerial kepada pelaku usaha
kecil di berbagai wilayah Papua. Wopari menjelaskan, hingga saat
ini Bank Papua telah membina lebih dari seribu pelaku UMKM yang tersebar di
Kota Jayapura, Abepura, Sentani, hingga daerah-daerah lain tempat cabang Bank
Papua beroperasi. “UMKM binaan Bank Papua ini tidak
hanya menjadi nasabah, tetapi juga kami dampingi dalam hal manajemen usaha,
akses pembiayaan, dan promosi produk. Hasilnya bisa dilihat di sentra usaha
seperti kawasan depan GOR Waringin, Imbi, dan Mama-Mama Papua,” jelasnya. Selain itu, Bank Papua juga aktif
mendukung berbagai kegiatan pameran dan pelatihan kewirausahaan lokal guna
memperluas jangkauan pasar produk-produk UMKM Papua ke tingkat nasional. Menyikapi perubahan wilayah
administrasi yang kini terbagi menjadi enam provinsi di Tanah Papua, Wopari
menegaskan bahwa Bank Papua tetap beroperasi di bawah kendali Gubernur Papua
selaku pemegang saham utama. “Meski kini terdapat enam
provinsi baru, secara struktur dan keputusan strategis, Bank Papua masih berada
di bawah kendali Pemerintah Provinsi Papua. Kami akan terus memperkuat
koordinasi dengan seluruh daerah agar pelayanan dan dukungan pembiayaan tetap
berjalan optimal,” tegasnya. Langkah ini diharapkan dapat
menjaga keberlanjutan peran Bank Papua sebagai lembaga keuangan daerah yang
tidak hanya berfungsi komersial, tetapi juga sosial — yakni mendukung
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Tanah Papua. Gubernur Mathius Fakhiri dalam
arahannya menekankan pentingnya soliditas antara pemerintah daerah dan Bank
Papua dalam menjawab tantangan ekonomi daerah. Menurutnya, dengan potensi
sumber daya alam dan manusia yang besar, Papua memiliki peluang besar untuk
tumbuh menjadi daerah dengan struktur ekonomi yang mandiri dan inklusif. “Bank Papua memiliki tanggung
jawab moral dan ekonomi untuk menjadi motor penggerak kemajuan daerah. Dukungan
terhadap UMKM bukan hanya soal kredit, tapi juga membangun kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga keuangan lokal,” ujarnya. Pertemuan ini ditutup dengan
penegasan komitmen kedua belah pihak untuk terus memperkuat sinergi, khususnya
dalam memperluas akses pembiayaan, digitalisasi layanan perbankan, serta
memperkuat inklusi keuangan di wilayah-wilayah terpencil. Penulis: Jid Editor: GF
03 Nov 2025, 22:36 WIT
BI Papua dan Pemprov Papua Bersinergi Gelar GNPIP: Upaya Konkret Kendalikan Inflasi
Papuanewsonline.com, Jayapura — Pemerintah
Provinsi Papua bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Papua akan melaksanakan Gerakan
Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) pada 13 November 2025 di Kantor
Gubernur Papua, Jayapura. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menjaga
kestabilan harga pangan, mengendalikan inflasi daerah, serta memperkuat
ketahanan pangan masyarakat di tengah fluktuasi ekonomi global dan nasional. Kepala Perwakilan BI Provinsi
Papua, Faturachman, menyampaikan bahwa pelaksanaan GNPIP merupakan bagian dari
komitmen bersama seluruh pemangku kebijakan di Papua dalam menekan laju inflasi
pangan yang kerap dipengaruhi faktor cuaca, transportasi, serta keterbatasan
distribusi antar wilayah. “GNPIP akan menjadi kegiatan
terpadu dengan berbagai program yang menyentuh langsung sektor riil, terutama
pertanian dan akses pangan masyarakat. Dengan tema ‘Jaga Pangan, Jaga Papua’,
kami ingin mendorong sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan
masyarakat,” ujar Faturachman, Senin (3/11/2025). Dalam pelaksanaannya, GNPIP Papua
akan menghadirkan berbagai kegiatan utama, di antaranya Gerakan Pangan Murah
(GPM) untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga
terjangkau, Kerja Sama Antar Daerah (KAD) sebagai langkah strategis memperkuat
konektivitas pasokan pangan antara Papua dan Papua Pegunungan, Penyerahan
bantuan sarana dan prasarana pertanian (Sarpras) bagi kelompok tani lokal, Business
Matching pembiayaan sektor pertanian, yang mempertemukan pelaku usaha dengan
lembaga keuangan untuk membuka akses modal dan Talkshow dan pameran UMKM pangan,
sebagai sarana edukasi dan promosi produk unggulan lokal. Faturachman menegaskan bahwa
salah satu agenda penting GNPIP adalah penandatanganan kerja sama business-to-business
(B2B) antara pelaku usaha dari Papua dan Papua Pegunungan. “Kerja sama ini diharapkan dapat
menjamin kelancaran pasokan bahan pangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi
antarwilayah,” tambahnya. Sementara itu, Gubernur Papua,
Mathius Fakhiri, menyampaikan apresiasi atas inisiatif BI Papua yang terus
mendorong sinergi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat daerah. Ia
menegaskan bahwa hingga saat ini, tingkat inflasi Papua masih berada dalam
batas aman dan sesuai dengan sasaran nasional. “Melalui pelaksanaan GNPIP dan
kegiatan seperti Gerakan Pangan Murah, pemerintah berupaya meringankan beban
masyarakat, menjaga daya beli, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan
pelaku UMKM,” kata Gubernur Fakhiri. Ia juga menambahkan bahwa sektor
pertanian memiliki potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya
dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pasokan
dari luar wilayah. “Kita ingin generasi muda Papua
melihat sektor pertanian bukan hanya sebagai kegiatan tradisional, tetapi juga
peluang ekonomi yang menjanjikan di masa depan,” tegasnya. Melalui GNPIP, BI Papua dan
Pemprov Papua berharap dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang tangguh dan
adaptif, dengan memperkuat rantai pasok pangan lokal. Kolaborasi lintas sektor
ini juga sejalan dengan upaya nasional dalam menjaga kestabilan harga bahan
pokok menjelang akhir tahun. Kegiatan ini diprediksi akan
melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota, pelaku UMKM,
lembaga keuangan, serta masyarakat umum. Penulis: Jid Editor: GF
03 Nov 2025, 22:32 WIT
Bupati Mimika Dorong Modernisasi Proses Pembotolan Air di Batang, Borneo
Papuanewsonline.com, Mimika – Udara
segar dan semangat kerja terpancar dari para pekerja di unit pembotolan air Batang,
Borneo, saat Bupati Mimika, Johannes Rettob, melakukan kunjungan kerja pada 2
November 2025. Dalam kunjungan tersebut, Bupati menyaksikan langsung proses
pembotolan air secara manual dan bahkan sempat mencoba sendiri hasil produksi
air lokal tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari
komitmen pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan efisiensi, kualitas, dan
kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman Mimika Barat Tengah. “Saya sangat menghargai kerja
keras dan dedikasi seluruh tim Batang Soda di bawah pimpinan Pak Abdul Hadi dan
manajer Pak Aziz. Mereka telah menunjukkan semangat luar biasa dalam mengelola
produksi air minum dengan fasilitas terbatas,” ujar Bupati Rettob dengan penuh
apresiasi. Bupati Mimika menilai bahwa
proses pembotolan air yang masih dilakukan secara manual memiliki potensi besar
untuk dikembangkan lebih modern dan efisien. Menurutnya, penggunaan teknologi
dan sistem otomatisasi akan membantu meningkatkan kapasitas produksi serta
menjaga kualitas air agar tetap higienis dan kompetitif. “Kita harus mencari cara untuk
mengotomatisasi sebagian proses agar tidak terlalu mengandalkan tenaga manual.
Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang daya saing dan
keberlanjutan usaha,” tegasnya. Ia juga menyampaikan bahwa
pemerintah daerah siap memberikan dukungan, baik dalam bentuk pelatihan tenaga
kerja, fasilitasi peralatan, maupun akses pendanaan usaha kecil dan menengah
yang memiliki potensi ekonomi di tingkat lokal. Kunjungan kerja ini disambut
hangat oleh masyarakat setempat. Mereka menilai kehadiran Bupati di
tengah-tengah kegiatan masyarakat menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak
hanya hadir di pusat kota, tetapi juga menjangkau wilayah pelosok. Salah satu warga, Yohanis Wompere,
mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Bupati yang telah memberikan
perhatian terhadap pengembangan usaha lokal seperti Batang Soda. “Kami sangat berterima kasih atas
dukungan Bupati. Kehadiran beliau memberi semangat baru bagi kami untuk terus
berusaha dan meningkatkan kualitas produksi air di daerah ini,” ujarnya. Selain itu, masyarakat berharap
agar usaha pembotolan air di Batang dapat terus berkembang dan menjadi sumber
pendapatan utama bagi warga sekitar. Bupati Johannes Rettob menegaskan
bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bagian dari upaya strategis
pemerintah dalam memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan
masyarakat untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, produktif, dan
berkelanjutan. “Kami ingin setiap potensi lokal
di Mimika — termasuk pengelolaan air minum, pertanian, dan kerajinan — bisa
berkembang menjadi sektor unggulan. Pemerintah daerah akan hadir untuk
mendukung dari sisi regulasi, peralatan, hingga pemasaran,” jelas Rettob. Langkah ini diharapkan mampu
membuka lapangan kerja baru, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta
mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pasokan produk dari luar Mimika. Usaha pembotolan air di Batang,
Borneo kini menjadi simbol inovasi masyarakat pedesaan yang mengandalkan sumber
daya alam lokal untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan dukungan pemerintah dan
modernisasi teknologi, industri kecil ini berpotensi tumbuh menjadi ikon
ekonomi kerakyatan Mimika Barat Tengah. Kunjungan Bupati Johannes Rettob
menandai langkah awal menuju perubahan besar di sektor pengolahan air lokal,
sekaligus menegaskan arah pembangunan Mimika yang berbasis pada pemberdayaan
masyarakat dan inovasi berkelanjutan. Penulis: Hendrik Editor: GF
02 Nov 2025, 21:46 WIT
Kapolda Maluku Tinjau Pembangunan Gedung SPPG Polres Maluku Tengah
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si melaksanakan peninjauan pembangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Polres Maluku Tengah, Jumat (31/10/2025) pukul 16.10 WIT.Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kapolda Maluku di wilayah hukum Polres Maluku Tengah, sekaligus bentuk nyata dukungan Polri terhadap program prioritas pemerintah pusat dalam bidang kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) anak bangsa.Dalam peninjauan tersebut Kapolda didampingi langsung oleh Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H. Turut hadir Karo Log, Dir Intelkam, Dir Binmas, Dir Pamobvit, Dir Lantas, Korspripim, Kapolres Maluku Tengah, Wakapolres Maluku Tengah, Danyon B Pelopor Sat Brimob Polda Maluku, serta Pejabat Utama Polres Maluku Tengah.Dalam arahannya, Kapolda Maluku menyampaikan, pembangunan Gedung SPPG merupakan langkah konkret Polri dalam mendukung Program Asta Cita Pemerintah Pusat, khususnya pada sektor peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas SDM anak bangsa.Kapolda menegaskan, Polri bukan hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.“SPPG ini merupakan langkah nyata Polri dalam mendukung penuh program prioritas pemerintah pusat dalam menciptakan kesehatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak bangsa. Pembangunan ini adalah bagian dari pengabdian kita untuk masa depan generasi muda Indonesia,” ungkap Kapolda.Lebih lanjut, Kapolda menjelaskan, pembangunan SPPG dilaksanakan secara bertahap pada seluruh jajaran Polres di wilayah Polda Maluku, sebagai bentuk keseriusan institusi dalam memastikan pelayanan Polri tidak hanya menyentuh aspek keamanan, tetapi juga kemanusiaan dan sosial masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku meninjau langsung progres pembangunan di lapangan. Ia memberikan arahan agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan standar teknis, kualitas mutu, dan perencanaan yang telah ditetapkan.“Saya minta agar pembangunan Gedung SPPG ini benar-benar diperhatikan dengan baik. Pembangunan harus mengikuti standar mutu, sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Jangan terburu-buru menyelesaikan pekerjaan yang justru menurunkan kualitas bangunan,” tegasnya.Kapolda juga menekankan kepada Kapolres Maluku Tengah untuk melakukan pengawasan melekat terhadap setiap tahapan pembangunan, mulai dari proses awal hingga penyelesaian akhir. Hal ini penting agar hasil yang dicapai dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.“Pastikan setiap tahap pembangunan berjalan sesuai standar dan terkontrol dengan baik. Kapolres agar terus memantau progresnya. Kita ingin SPPG ini bukan hanya selesai dibangun, tetapi juga memiliki kualitas yang baik dan layak digunakan dalam jangka panjang,” pesan Kapolda.Kapolda juga menegaskan, Polri berkomitmen penuh mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan kesehatan anak bangsa melalui pembangunan SPPG. Ia menyebutkan SPPG Polres merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap tumbuh kembang generasi penerus, agar menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.“SPPG ini bukan untuk anggota Polri, tetapi untuk masyarakat, khususnya bagi anak-anak kita, generasi penerus bangsa. Polri ingin hadir dan berkontribusi langsung terhadap masa depan mereka, melalui peningkatan kesehatan dan pemenuhan gizi yang memadai,” ujar Kapolda.Lebih jauh, Kapolda menjelaskan, keberadaan SPPG di jajaran Polres akan menjadi sarana edukatif dan sosial, di mana masyarakat dapat memperoleh layanan dan pemahaman tentang pentingnya gizi seimbang serta pola hidup sehat. Hal ini diharapkan mampu mendukung program pemerintah menuju Indonesia Sehat 2045.“SPPG adalah wujud nyata Polri yang peduli dan hadir untuk masyarakat. Melalui program ini, kita berkontribusi aktif dalam menyiapkan generasi emas Indonesia yang sehat, tangguh, dan berkarakter,” tutup Kapolda. PNO-12
01 Nov 2025, 18:28 WIT
Polda Maluku Hadirkan Transformasi Layanan SKCK Digital Lewat POLRI Super App
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui pemanfaatan teknologi digital, kini masyarakat dapat mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) secara cepat dan praktis lewat aplikasi POLRI Super App tanpa perlu mengantre panjang di kantor polisi.Ini merupakan bagian dari upaya Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) dalam menghadirkan layanan publik yang modern, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.Melalui POLRI Super App, yang tersedia di PlayStore dan AppStore, pemohon dapat melakukan verifikasi identitas, mengunggah dokumen persyaratan, serta mencetak bukti pembayaran online sebelum datang ke kantor polisi untuk proses pencetakan SKCK.Pejabat sementara Kasi Pelayanan Administrasi dan Keamanan (Yanmin) Ditintelkam Polda Maluku, Iptu Siti Nurjanah, S.Tr.K., S.I.K., menjelaskan bahwa inovasi layanan SKCK digital ini dirancang agar masyarakat dapat mengurus dokumen kepolisian dari mana saja, kapan saja, dengan mudah dan aman.“Pembuatannya bisa sambil santai di rumah. Cukup unduh aplikasi POLRI Super App, pilih menu SKCK, isi keperluan, unggah dokumen yang diminta, lalu cetak bukti pembayaran online. Setelah itu, masyarakat tinggal datang ke kantor polisi yang dipilih termasuk Polda Maluku untuk proses pencetakan dengan memperlihatkan identitas dan bukti bayar,” jelas Iptu Siti.Menurutnya, sistem digital ini bukan hanya memangkas waktu antre, tapi juga meningkatkan akurasi data dan transparansi dalam pelayanan publik.Kehadiran layanan digital Polri ini mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah satu pemohon SKCK di Polda Maluku, Laila Witra, mengaku sangat terbantu dengan kemudahan yang ditawarkan.“Biasanya kalau urus SKCK harus datang pagi, bawa banyak berkas, dan antre lama. Sekarang tinggal isi lewat aplikasi di rumah, unggah berkas, dan datang hanya untuk ambil hasilnya. Prosesnya cepat dan petugasnya juga sangat membantu,” ungkap Laila.Testimoni positif seperti ini menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi pelayanan publik Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.Menanggapi keberhasilan implementasi layanan digital tersebut, Direktur Intelkam Polda Maluku, Kombes Pol. I Gede Arsana, S.H., S.I.K., menyampaikan bahwa transformasi pelayanan publik ini sejalan dengan visi Polri untuk terus beradaptasi dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat.“Digitalisasi pelayanan seperti SKCK online melalui POLRI Super App merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi kepada masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap warga, di mana pun berada, bisa mengakses layanan kepolisian dengan mudah,” ujar Dirintelkam.Ia juga menekankan bahwa Polda Maluku akan terus melakukan pembaruan sistem dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar seluruh jajaran dapat memberikan pelayanan terbaik.“Kami dorong seluruh personel di jajaran Ditintelkam untuk bekerja profesional, responsif, dan ramah terhadap masyarakat. Pelayanan publik adalah wajah Polri, dan kami ingin memastikan wajah itu selalu mencerminkan kepercayaan dan kemajuan,” tambahnya.Polda Maluku berharap transformasi digital ini menjadi langkah konkret dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, melalui pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan.Inovasi ini juga menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, sekaligus memperkuat kehadiran Polri di ruang digital dalam melayani masyarakat.Dengan hadirnya layanan berbasis teknologi seperti POLRI Super App, masyarakat kini dapat menikmati pelayanan kepolisian yang lebih dekat, mudah diakses, dan selaras dengan semangat Polri Presisi, menuju kepolisian yang modern, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan zaman. PNO-12
01 Nov 2025, 17:57 WIT
Presiden Prabowo Apresiasi Upaya Polri Cegah Peredaran Narkoba di RI
Papuanewsonline.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi sebesar-besarnya keberhasilan Polri mengungkap kasus narkoba dari berbagai jenis seberat 214,84 ton. Kata Prabowo, ratusan ribu kilogram (kg) narkoba itu nilainya lebih dari Rp 29 triliun."Pemusnahan barang bukti narkoba hasil bekerjanya Polri selama satu tahun Oktober 2024-Oktober 2025 yang berhasil mereka sita, rebut, adalah 214,84 ton, yang nilai uangnya Rp 29,37 triliun," kata Prabowo dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).Prabowo mengatakan penyitaan narkoba berkat kinerja Polri ini telah menyelamatkan dua kali jumlah penduduk bangsa Indonesia. Ada 629 juta jiwa yang bisa diselamatkan."Dan bila tidak berhasil mereka cegah atau mereka sita, mereka tangkap, itu bisa digunakan oleh 629 juta manusia, berarti lebih dari dua kali bangsa Indonesia, hampir dua kali," ujar Prabowo.Karena itulah, Prabowo pun menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas penangkapan dan penyitaan terkait narkoba ini. Prabowo menyampaikan penghargaan kepada anggota kepolisian di mana pun yang tengah bertugas."Saya dalam hal ini menyampaikan penghargaan saya sebesar besarnya kepada seluruh anggota kepolisian negara Indonesia di mana pun sedang bertugas,"ujar Prabowo.214,84 Ton Narkoba DimusnahkanPolri memusnahkan barang bukti narkoba dari berbagai jenis seberat 214,84 ton. Jika dikonversi ke rupiah, ratusan ribu kilogram (kg) narkoba itu nilainya lebih dari Rp 29 triliun."Total nilai konversi setara dengan Rp 29,37 triliun dan menyelamatkan kurang lebih 629,93 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Rabu (29/10).Kapolri mengatakan pemusnahan barang bukti narkoba ini dalam rangka mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dalam memberantas narkoba di Indonesia. Dia mengatakan pemusnahan narkoba ini menjadi wujud dukungan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto."Upaya pemberantasan narkoba merupakan tindak lanjut dari Misi Asta Cita Bapak Presiden RI yang juga ditegaskan melalui sasaran prioritas ke-4 pada Program Pemerintah, yaitu 'pencegahan dan pemberantasan narkoba'," kata Kapolri.Dalam kurun waktu setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Polri telah mengungkap 49.306 kasus narkoba yang melibatkan 65.572 tersangka. Polri juga menyita berbagai jenis narkoba dengan berat total 214,84 ton.Total barang bukti narkoba yang sudah dimusnahkan seberat 212,7 ton. Sisa barang bukti yang akan dimusnahkan oleh Presiden Prabowo sebanyak 2,1 ton.Barang bukti narkoba seberat total 214,84 ton yang dimusnahkan terdiri atas 186,7 ton ganja, 9,2 ton sabu, 1,9 ton tembakau Gorilla, 2,1 juta butir ekstasi, 13,1 juta butir obat keras, 27,9 kg ketamin, 34,5 kg kokain, 6,8 kg heroin, 5,5 kg tetrahidrokanabinol (THC), 18 liter etomidate, 132,9 kg hashish, 1,4 juta butir Happy Five, dan 39,7 kg Happy Water.Pembinaan Penyalahgunaan NarkobaPolri akan terus mencegah dan memberantas peredaran narkoba yang berdampak buruk pada masyarakat, terutama generasi muda usia 15-24 tahun. Selain penindakan, Polri juga memberantas narkoba dengan pencegahan hingga penanganan korban penyalahgunaan narkoba."Polri telah mengidentifikasi 228 kampung narkoba di seluruh Indonesia, dan 118 di antaranya telah berhasil ditransformasi menjadi kampung bebas dari narkoba," katanya.Jenderal Sigit juga melaporkan saat ini terdapat 615 lembaga rehabilitasi di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 393 rehabilitasi medis dan 222 rehabilitasi sosial. PNO-12
31 Okt 2025, 14:49 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
