Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Polda Maluku Pacu Sinergi Lintas Sektoral Wujudkan Lumbung Jagung Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon –
Komitmen jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk turut serta
mensukseskan program strategis nasional diwujudkan Polda Maluku melalui
penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral. Fokusnya adalah
mengakselerasi program ketahanan pangan, khususnya dalam mendukung suksesnya
swasembada jagung di Bumi Seribu Pulau. Rakor yang digelar di Ruang Kerja
Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Maluku, Rabu (3/9/2025),
tersebut dipimpin langsung oleh Kombes Pol. Jemi Junaidi, S.I.K., M.M.
Pertemuan ini menghadirkan perwakilan dari instansi kunci, menandai dimulainya
sebuah kolaborasi terpadu. Dalam pengarahannya, Kombes Jemi
Junaidi menekankan bahwa sinergi yang solid bukan hanya sebuah pilihan,
melainkan sebuah keharusan. “Program ketahanan pangan adalah program prioritas
nasional. Keberhasilannya sangat bergantung pada seberapa baik kita bersinergi.
Polda Maluku hadir tidak hanya sebagai pengawal, tetapi juga sebagai bagian
aktif yang mendorong, memfasilitasi, dan memastikan tidak ada hambatan yang
tidak terantisipasi di lapangan,” tegasnya. Lebih lanjut, Junaidi menjelaskan
bahwa ketahanan pangan memiliki korelasi langsung dengan keamanan dan
ketertiban masyarakat (kamtibmas). “Ketika pangan tersedia dan masyarakat
sejahtera, stabilitas kamtibmas akan lebih mudah tercipta. Ini adalah investasi
kita untuk menciptakan Maluku yang damai dan maju,” paparnya. Polda Maluku pun memaparkan
sejumlah langkah strategis dan harapan yang perlu dijalankan bersama. Beberapa
poin krusial yang mengemuka adalah perlunya percepatan realisasi bantuan benih
unggul dan perbaikan infrastruktur irigasi oleh Dinas Pertanian, yang menjadi
fondasi awal bagi petani. Menanggapi hal tersebut, Kepala
Dinas Pertanian Provinsi Maluku menyatakan bahwa proposal kebutuhan telah
diajukan ke pemerintah pusat. “Dukungan dan sinergi dari Polri sangat kami
butuhkan untuk memastikan distribusi dan pendampingan hingga ke tingkat kelompok
tani berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujarnya. Dari sisi data, Kepala Badan
Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku menyambut baik kolaborasi ini. Ia
menyatakan kesiapannya untuk tidak hanya menyediakan data akurat menggunakan
metode Kerangka Sampel Area (KSA), tetapi juga untuk memberikan pelatihan teknis
kepada personel Polri yang akan turun ke lapangan. “Pelatihan ini penting untuk
memastikan satu bahasa dalam pencatatan data, sehingga validitas dan
konsistensi data terjamin,” jelasnya. Sementara dari sisi hilirisasi,
Kepala Perum Bulog Divisi Regional Maluku menegaskan komitmennya dalam menyerap
hasil panen jagung petani. “Prinsip kami siap serap selama kualitasnya memenuhi
standar. Kami juga akan berkoordinasi intensif untuk mengatasi kendala teknis
yang mungkin muncul, seperti kapasitas gudang dan ketersediaan alat pengering
pasca panen,” tandasnya. Rakor ini menghasilkan sebuah konsensus
untuk membentuk sebuah tim percepatan yang akan memantau progres program secara
berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi katalisator yang
mempercepat terwujudnya Maluku sebagai lumbung jagung nasional, mendukung
ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. (GF)
03 Sep 2025, 17:28 WIT
Rp30 Miliar DAK Menguap, Dua OPD Mimika Disorot
Papuanewsonline.com, Mimika – Isu
pengelolaan anggaran kembali menjadi sorotan di Kabupaten Mimika. Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen Malissa,
mengungkapkan fakta mengejutkan: dana sebesar Rp30,7 miliar dari Dana Alokasi
Khusus (DAK) dipastikan hangus setelah gagal berkontrak di dua Organisasi
Perangkat Daerah (OPD). Menurut Marthen, kegagalan
tersebut terjadi di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, dua sektor vital yang
seharusnya menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “Di Dinas Pendidikan ada tiga
kegiatan yang tidak berkontrak dengan total anggaran Rp4,25 miliar. Sedangkan
di Dinas Kesehatan terdapat empat kegiatan dengan nilai Rp26,5 miliar yang juga
tidak berkontrak,” jelas Marthen saat diwawancarai awak media, Senin
(1/9/2025). Marthen menegaskan, dana yang
tidak terserap otomatis tidak akan ditransfer oleh pemerintah pusat. Artinya,
program-program yang sudah direncanakan dalam pos DAK tersebut tidak bisa
berjalan. “Total dana dari dua OPD itu
mencapai Rp30,75 miliar. Karena tidak berkontrak, maka dana itu tidak
diturunkan dari pusat. Konsekuensinya, masyarakat yang sebenarnya berhak
menerima manfaat justru tidak mendapatkannya,” ujarnya. Kepala BPKAD itu juga
mengingatkan bahwa kegagalan kontrak ini bukan sekadar kehilangan dana tahun
berjalan. Dampaknya bisa lebih besar: mengurangi kepercayaan pusat terhadap
kemampuan daerah dalam mengelola anggaran. “Kementerian Keuangan sudah
menekankan soal efisiensi anggaran. Jika daerah dianggap tidak mampu menyerap
dana yang dialokasikan, tentu saja alokasi DAK di tahun berikutnya bisa
berkurang,” tegas Marthen. Hal ini tentu menjadi pukulan
bagi Mimika, mengingat DAK merupakan salah satu sumber penting pembiayaan
pembangunan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini, lanjut Marthen,
menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah. Ia berharap OPD terkait
dapat memperbaiki tata kelola perencanaan hingga eksekusi program agar
peristiwa serupa tidak terulang. “Jangan sampai setiap tahun ada
dana besar yang terbuang sia-sia. Kita perlu benahi mekanisme dari perencanaan,
lelang, hingga pelaksanaan agar lebih tepat waktu dan efektif,” kata Marthen. Masyarakat tentu berharap agar
pemerintah daerah segera mengambil langkah perbaikan. Sektor pendidikan dan
kesehatan adalah dua kebutuhan dasar yang menyentuh langsung kesejahteraan
warga. Gagalnya puluhan miliar anggaran tentu meninggalkan kekecewaan yang
tidak bisa dianggap enteng. “Ini menjadi pembelajaran bagi
kita semua. Ke depan, jangan ada lagi kegiatan vital yang terhambat hanya
karena persoalan administrasi atau teknis yang seharusnya bisa diantisipasi,”
pungkas Marthen. Penulis: Jid Editor: GF
01 Sep 2025, 16:35 WIT
Kapolda Maluku Optimis Tanah Seribu Pulau Bisa Aman dan Maju
Papuanewsonline.com, Ambon –
Mengawali tugasnya sebagai Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang
Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. bersama Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam
Thobroni, S.I.K., M.H., kembali melakukan safari silaturahmi ke sejumlah
instansi pemerintahan, lembaga, serta tokoh agama di Maluku.
Pada Jumat (29/8/2025), Kapolda bertandang ke Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Maluku di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon. Kedatangan jenderal bintang dua
ini disambut hangat oleh Kepala Kanwil Kemenag Maluku, Dr. H. Yamin, S.Ag.,
M.Pd.I., yang secara simbolis mengalungkan kain khas Maluku sebagai tanda
penghormatan. Hadir pula Ketua Gerakan Pemuda Ansor Maluku, pejabat utama Polda
Maluku, serta jajaran Kanwil Agama Maluku. Dalam suasana penuh keakraban,
Kapolda menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan tersebut sekaligus
menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerjasama lintas sektor, khususnya
dengan Kementerian Agama. “Kami berharap silaturahmi ini
menjadi awal yang baik dalam memperkuat sinergi antara Polda Maluku dengan
Kanwil Kemenag. Ke depan, Maluku bisa maju karena tanahnya subur, hasil laut
melimpah, dan masyarakatnya ulet serta pemberani,” ungkap Kapolda. Meski optimis dengan potensi
Maluku, Irjen Dadang juga menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi, yakni
tingginya kasus kekerasan sosial. Mulai dari kekerasan rumah tangga,
penganiayaan antar individu, tawuran pelajar, hingga konflik antar kampung akibat
persoalan sepele, seperti batas wilayah atau pengaruh minuman keras. Menurutnya, kondisi ini harus
menjadi perhatian bersama seluruh elemen, termasuk tokoh agama, untuk membangun
kesadaran dan memberi edukasi positif kepada masyarakat. “Perubahan sifat manusia tidak
bisa instan, perlu edukasi terus-menerus. Mari kita turun bersama ke lapangan,
ke sekolah-sekolah, warung kopi, hingga tempat-tempat masyarakat berkumpul.
Dengan edukasi berkesinambungan, saya yakin kekerasan bisa ditekan,” tegas
Kapolda. Kapolda Maluku juga menyampaikan
bahwa pemuda dan kaum ibu (mama-mama Maluku) menjadi perhatian penting dalam
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia mengajak
penyuluh agama dari Kemenag untuk bersinergi dengan personel Polri dalam
menyampaikan pesan damai. “Maluku bukan sekadar mutiara,
tapi intan berlian yang dikelilingi mutiara. Kalau aman, semua aktivitas
normal, dan investor akan datang. Kedamaian adalah kunci kemajuan,” tambahnya. Sementara itu, Kakanwil Kemenag
Maluku, Dr. Yamin, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolda dan berharap
sinergi semakin kuat. Ia menegaskan, pihaknya siap berkolaborasi melalui Binmas
Islam, Protestan, Katolik, Hindu, hingga Budha untuk memberikan pembinaan
kepada masyarakat dan mencegah intoleransi. Hal senada disampaikan Ketua
Ansor Maluku, H. Ridwan Nurdin, yang juga anggota DPRD Maluku. Ia menegaskan
dukungan penuh terhadap upaya Polda Maluku dalam menjaga kamtibmas. “Kami siap mendukung penuh
langkah Kapolda agar Maluku tetap aman. Sinergi semua pihak adalah kunci agar
kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan tidak lagi terulang,” ujarnya. Penulis: GF Editor: GF
30 Agu 2025, 23:48 WIT
Koramil Tembagapura Gelar Pangan Murah, Warga Antusias Borong Beras SPHP
Papuanewsonline.com, Mimika – Suasana ramai terlihat di Halaman Gedung Eme Neme
Yauware, Jalan Budi Utomo, Kamis (28/8/25) pagi. Ratusan warga
berbondong-bondong hadir mengikuti Gerakan Pangan Murah yang digelar oleh Koramil
1710-04/Tembagapura bekerja sama dengan Perum Bulog. Kegiatan yang dipimpin langsung
oleh Danramil Tembagapura, Kapten Inf Helly Sukmajaya, ini menjadi bentuk nyata
kepedulian TNI terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi kenaikan
harga kebutuhan pokok, terutama beras. Dalam kegiatan tersebut, Koramil
bersama Bulog menyalurkan beras medium SPHP kemasan 5 kg dengan total 1 ton.
Setiap warga hanya diperbolehkan membeli maksimal dua karung beras agar
distribusi lebih merata. Harga beras dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
yang ditetapkan Bulog, sehingga tetap terjangkau untuk seluruh lapisan
masyarakat. Kapten Inf Helly Sukmajaya
mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah cepat untuk menjaga stabilitas harga
sekaligus memastikan ketersediaan beras di pasaran. “Gerakan pangan murah ini adalah
wujud perhatian kami terhadap masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan
pokok, terutama beras, tetap tersedia dengan harga yang wajar di tengah situasi
harga yang cenderung naik,” jelasnya. Tak butuh waktu lama, seluruh
stok beras yang disediakan langsung habis diserbu warga. Antusiasme masyarakat
begitu tinggi. Banyak warga mengaku terbantu karena harga beras di pasaran saat
ini melonjak, sementara pendapatan rumah tangga tetap terbatas.
“Kalau beli di pasar harganya sudah naik. Dengan adanya beras murah ini, kami
bisa lebih ringan memenuhi kebutuhan keluarga,” ujar salah seorang warga yang
ikut mengantri. Selain membantu masyarakat,
gerakan pangan murah ini juga bertujuan menekan laju inflasi daerah akibat
lonjakan harga pangan. Dengan harga yang stabil, pemerintah berharap roda
ekonomi masyarakat tetap berjalan baik tanpa terbebani kebutuhan dasar yang semakin
mahal. Kapten Inf Helly menambahkan
bahwa kegiatan serupa akan terus diupayakan dilakukan secara berkala, baik
melalui kerja sama dengan Bulog maupun instansi terkait lainnya. “Kami ingin
masyarakat merasa hadirnya negara, dalam hal ini TNI bersama pemerintah, benar-benar
nyata membantu kebutuhan mereka,” tegasnya. Kegiatan ini sekaligus
memperlihatkan peran aktif TNI dalam mendukung ketahanan pangan di daerah,
tidak hanya melalui sektor keamanan, tetapi juga dengan turun langsung
memberikan solusi bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan pokok. Penulis: Jidan Editor: GF
29 Agu 2025, 00:49 WIT
Dorong Kolaborasi, DPRK Minta YPMAK dan Pemkab Perkuat Ekonomi Rakyat Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika – Upaya memperkuat fondasi ekonomi masyarakat
Mimika kembali menjadi sorotan wakil rakyat. Pada Kamis (28/8/25), Komisi II
DPRK Mimika melakukan kunjungan kerja ke kantor Yayasan Pemberdayaan Masyarakat
Amungme dan Kamoro (YPMAK). Pertemuan ini menjadi ajang diskusi penting
mengenai arah pembangunan ekonomi, khususnya terkait program pemberdayaan UMKM
dan keberadaan Pasar Mama-Mama Papua yang hingga kini belum dimanfaatkan secara
maksimal. Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin
Beanal, menyampaikan bahwa hingga saat ini program-program ekonomi baik dari
Pemkab Mimika maupun YPMAK masih berjalan sendiri-sendiri, tanpa kolaborasi
yang kuat. Padahal, menurutnya, sinergi antara kedua pihak dapat memberikan
dampak yang lebih luas bagi masyarakat. “Kalau YPMAK punya program UMKM
dan Pemkab memiliki toko ketahanan pangan, itu seharusnya bisa digabungkan.
Kolaborasi akan membuat hasilnya lebih besar, manfaatnya lebih terasa bagi
masyarakat,” ujar Dolfin. Selain itu, Dolfin juga
menekankan pentingnya keberadaan Pasar Mama-Mama Papua, sebuah fasilitas yang
dibangun Pemkab Mimika untuk mendukung pedagang asli Papua. Namun, hingga kini
pasar tersebut belum difungsikan secara optimal.
“Kami akan mengundang Pemkab melalui dinas terkait bersama YPMAK untuk duduk
bersama. Tujuannya membicarakan langkah konkret agar sektor ekonomi bisa
berjalan lebih baik,” tambahnya. Dolfin menegaskan, pihaknya siap
memfasilitasi pertemuan antara Pemkab dan YPMAK, termasuk mendorong adanya MoU
(Memorandum of Understanding) sebagai payung hukum kerja sama program ekonomi
ke depan. Sementara itu, Kepala Divisi
Deputy Program dan Pjs YPMAK, Billy Korwa, menyambut baik kunjungan Komisi II
DPRK Mimika. Menurutnya, momentum ini dapat mempererat koordinasi antara YPMAK,
Pemkab Mimika, DPRK, bahkan PT Freeport Indonesia yang selama ini turut
berperan dalam mendukung program-program YPMAK. Billy menjelaskan bahwa YPMAK
memiliki berbagai program pengembangan ekonomi yang menyasar berbagai wilayah
di Mimika. Program tersebut tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi
juga mendorong masyarakat untuk mengembangkan bisnis melalui kemitraan dengan
perbankan dan lembaga keuangan lokal.
“YPMAK selalu berusaha agar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi. Kami yakin
dengan adanya kerja sama yang lebih erat, maka hasilnya akan lebih optimal,”
ujarnya. Kunjungan ini menjadi sinyal kuat
bahwa DPRK Mimika serius mengawal arah pembangunan ekonomi rakyat. Kolaborasi
yang lebih erat antara YPMAK dan Pemkab diharapkan bisa menjadi jalan keluar
dari berbagai tantangan, termasuk pemberdayaan UMKM, pemanfaatan pasar
tradisional, serta penguatan ketahanan ekonomi masyarakat Mimika di masa depan. Penulis: Jidan Editor: GF
29 Agu 2025, 00:45 WIT
Satgas Pangan Polda Maluku Gelar Rakor Stabilisasi Harga Beras, Tegaskan Komitmen Lawan Spekulan
Papuanewsonline.com, Ambon –
Satgas Pangan Polda Maluku terus bergerak cepat merespons persoalan melonjaknya
harga beras di sejumlah wilayah. Bertempat di Aula Ditreskrimsus Polda Maluku,
Batu Meja, Ambon, Satgas menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama
distributor, pelaku usaha, Bulog Divre Maluku–Maluku Utara, serta instansi
terkait. Rakor ini dipimpin langsung oleh Kasubdit
I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Maluku dengan menghadirkan Kepala Dinas Perindag
Provinsi Maluku, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, serta
perwakilan Bulog sebagai narasumber. Hadir pula para pelaku usaha dan
distributor beras yang menjadi bagian penting dari rantai pasok pangan di
Maluku. Dalam forum tersebut, Kabid Humas
Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menyampaikan bahwa salah
satu persoalan utama adalah kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.
Berdasarkan keputusan Badan Pangan Nasional (Bapanas) tertanggal 22 Agustus
2025, HET yang semula Rp13.500 per kilogram kini naik menjadi Rp15.500. Kenaikan ini menimbulkan dampak
langsung bagi masyarakat, terutama pada ritel modern lokal maupun pasar
tradisional, di mana harga jual yang dipatok pedagang kerap melampaui HET. “Dari hasil pantauan, ditemukan
fakta bahwa harga beras di ritel modern lokal melampaui HET, sementara di ritel
modern terpusat masih sesuai ketentuan,” jelas Kombes Rositah. Kadis Ketahanan Pangan Provinsi
Maluku menegaskan bahwa meski HET mengalami penyesuaian, pasokan beras di
Maluku aman, baik jenis premium maupun medium. Pemerintah daerah bersama Bulog
telah menggelar pasar murah serta melakukan monitoring rutin di pasar
tradisional maupun ritel modern. Satgas Pangan Polda Maluku juga
telah meminta para distributor dan pelaku usaha untuk membuat surat pernyataan
agar tidak menjual beras melebihi HET. “Ini adalah komitmen bersama
untuk melindungi masyarakat. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mengambil
keuntungan berlebih dengan menjual beras di atas HET,” tegas Kombes Rositah. Selain menjaga harga, Satgas
Pangan juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi agar
tidak terjadi penimbunan yang berpotensi memicu kelangkaan. Polda Maluku
mengingatkan akan menindak tegas pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan
dengan menjual beras jauh di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah. “Ini bukan hanya soal angka, tapi
menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Negara hadir untuk memastikan tidak ada
rakyat yang kesulitan membeli beras dengan harga wajar,” ujar Rositah
menambahkan. Rakor ini menghasilkan
kesepahaman antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan distributor
untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas pangan. Satgas Pangan Polda
Maluku memastikan akan terus melakukan operasi pasar, sidak harga, serta
pemantauan stok sebagai langkah jangka panjang. Dengan koordinasi yang solid,
diharapkan harga beras di Maluku dapat kembali stabil, masyarakat tidak
terbebani, dan distribusi tetap berjalan lancar. Penulis: GF
Editor: GF
29 Agu 2025, 00:08 WIT
Polda Maluku Siapkan Strategi Tingkatkan Panen Jagung
Papuanewsonline.com, Ambon –
Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menunjukkan keseriusannya dalam mendukung
program ketahanan pangan nasional. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif
dalam rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) program ketahanan pangan yang digelar
Mabes Polri pada Kamis (28/8/2025). Mewakili Polda Maluku, Kabag
Binkar Biro SDM Polda Maluku, Kompol Senja Pratama, S.I.K., mengikuti Anev
secara daring dari ruang Vicon Biro SDM. Ia didampingi para perwira dan bintara
dari Biro SDM, Satuan Brimob, serta Direktorat Binmas Polda Maluku. Rapat Anev ini dipimpin langsung
oleh Asisten Sumber Daya Manusia (SSDM) Mabes Polri, dengan dihadiri seluruh
Kepala Biro dan Kepala Bagian di lingkungan SSDM Polri. Dalam paparannya,
Asisten SSDM menekankan pentingnya pemanfaatan lahan kosong sebagai salah satu
strategi utama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya melalui
pengembangan komoditas jagung. Dalam kesempatan tersebut, Kompol
Senja melaporkan kondisi terkini di lapangan, termasuk kendala yang dihadapi
petani di wilayah Maluku. Ia menjelaskan bahwa faktor geografis dan
keterbatasan sarana prasarana pertanian masih menjadi tantangan utama dalam
meningkatkan produktivitas jagung. Namun demikian, Kompol Senja
menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. “Kami akan segera melakukan
koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan mengambil langkah-langkah
strategis untuk meningkatkan hasil panen jagung di wilayah Maluku,” ungkapnya
dengan optimistis. Menurutnya, koordinasi lintas
sektor – mulai dari pemerintah daerah, dinas pertanian, hingga kelompok tani –
akan menjadi kunci keberhasilan program ini. Kompol Senja juga menegaskan
komitmen Polda Maluku untuk mensukseskan program ketahanan pangan Mabes Polri.
Program ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk menjadikan sektor pertanian
sebagai salah satu tulang punggung ketahanan nasional, terutama di tengah
tantangan global terkait ketersediaan pangan. “Polda Maluku siap mendukung
penuh, bukan hanya sebagai bagian dari instruksi pusat, tetapi juga sebagai
bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat Maluku,” tegasnya. Dengan adanya evaluasi ini,
diharapkan Polda Maluku bersama jajaran dapat lebih optimal dalam mengembangkan
pertanian jagung, mengurangi ketergantungan pangan dari luar daerah, serta
memperkuat ketahanan pangan lokal. Ke depan, Polda Maluku bertekad
menjadikan program ini bukan hanya sekadar proyek jangka pendek, melainkan gerakan
berkelanjutan yang melibatkan semua pihak untuk mewujudkan Maluku yang mandiri
pangan, sejahtera, dan berdaya saing. Penulis: GF Editor: GF
28 Agu 2025, 23:36 WIT
Babinpotdirga Lanud YKU Kawal Distribusi Pupuk dan Bibit, Petani Mimika Dapat Dukungan Penuh
Papuanewsonline.com, Mimika –
Tidak hanya menjaga kedaulatan udara, jajaran TNI Angkatan Udara juga hadir di
tengah masyarakat untuk membantu sektor pangan. Hal ini terlihat dari kiprah Babinpotdirga
Lanud Yohanis Kapiyau (YKU) Timika, Serka Kasimirus Anitu, yang turun langsung
mendampingi petani saat proses pendistribusian pupuk, bibit padi gogo, bibit
tanaman hortikultura, serta sarana pendukung pertanian di Kampung Nawaripi,
Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa (26/8/2025). Bantuan ini diserahkan oleh Dinas
Pertanian Kabupaten Mimika melalui Kabid Tanaman Hortikultura, Herna, dan
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Marta, dengan sasaran tiga kelompok tani
binaan, Kelompok Tani Mandiri Menuju Makmur (produksi padi gogo dan ketan
hitam), Kelompok Tani Mandiri Taporo Abadi (produksi tanaman hortikultura), Kelompok
Tani Angkasa Sejahtera Mandiri (produksi tanaman hortikultura). Selain pupuk dan bibit, para
petani juga mendapatkan bantuan berupa gerobak dorong untuk menunjang aktivitas
pertanian mereka. Dalam keterangannya, Serka
Kasimirus menegaskan bahwa pengawalan distribusi ini bertujuan untuk memastikan
seluruh bantuan benar-benar sampai kepada petani yang berhak. “Bantuan ini adalah hak petani,
bukan untuk ditimbun atau dialihkan. Kehadiran kami di lapangan adalah untuk
memastikan tidak ada penyelewengan dan seluruh bantuan tepat sasaran demi
mendukung ketahanan pangan di Mimika,” ujarnya. Ia menambahkan, pendampingan ini
juga menjadi bentuk dukungan TNI AU terhadap program pemerintah dalam menekan
biaya produksi petani sekaligus meningkatkan produktivitas. Kegiatan pendampingan yang
dilakukan Babinpotdirga ini memperlihatkan sinergi nyata antara aparat
pertahanan dengan masyarakat sipil. Kehadiran TNI AU di sektor pangan juga
menjadi bukti bahwa menjaga negara tidak hanya lewat senjata, tetapi juga
dengan mendukung ketahanan pangan sebagai salah satu pilar utama kedaulatan
bangsa. “Lanud YKU akan terus bersinergi
dengan pemerintah daerah, mendampingi masyarakat agar mampu mengembangkan
pertanian yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Ketahanan pangan adalah
bagian dari ketahanan nasional,” tambah Serka Kasimirus. Para petani penerima bantuan
menyambut baik langkah ini. Mereka berharap dukungan pemerintah dan
pendampingan dari TNI AU bisa terus berlanjut agar produktivitas semakin
meningkat, dan hasil panen dapat memenuhi kebutuhan lokal bahkan dipasarkan
keluar daerah. “Dengan adanya bantuan pupuk dan
bibit ini, kami semakin optimis bisa meningkatkan hasil panen. Kehadiran
Babinpotdirga membuat kami merasa didukung dan diperhatikan,” ungkap salah satu
perwakilan petani. Penulis: Corri Editor: GF
28 Agu 2025, 12:51 WIT
Internet Papua Pulih, TelkomGroup Janjikan Layanan Lebih Stabil
Papuanewsonline.com, Mimika –
Kabar gembira datang untuk masyarakat Papua. Setelah hampir dua pekan mengalami
gangguan serius sejak 16 Agustus 2025, TelkomGroup akhirnya memastikan bahwa
layanan internet di sejumlah wilayah Papua sudah kembali pulih. Pemulihan jaringan ini diumumkan
oleh General Manager Region Network Operations and Productivity Telkomsel
Maluku and Papua, Yasrinaldi, melalui siaran pers pada Kamis (28/8/2025).
Menurutnya, perbaikan berhasil dilakukan berkat tersambungnya kembali link
backup Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) ruas Dobo-Tual. “Dengan adanya link backup
tambahan, kini layanan broadband 4G Telkomsel di Kabupaten Mimika, Asmat,
Mappi, Dogiyai, Paniai, Deiyai, Waropen, Nabire, hingga Kepulauan Aru sudah
bisa melayani pelanggan secara normal,” terang Yasrinaldi. Meski layanan sudah pulih,
Yasrinaldi menjelaskan bahwa tim teknis PT Telkom masih bekerja keras
menyelesaikan penyiapan peralatan dan perizinan pelayaran di Dobo. Kapal khusus telah diberangkatkan
menuju lokasi gangguan utama di ruas Timika–Merauke, yang sebelumnya menjadi
titik lemah konektivitas Papua. Kapal tersebut ditargetkan tiba pada 27 Agustus
2025 untuk melakukan perbaikan sementara (temporary recovery) pada SKKL SMPCS. “Perbaikan total ditargetkan
selesai paling lambat pada minggu pertama September 2025,” ujarnya, sembari
memastikan pelanggan akan merasakan layanan yang lebih stabil setelah proses
ini rampung. TelkomGroup tidak menutup mata
atas kerugian dan ketidaknyamanan yang dialami pelanggan selama masa gangguan.
Yasrinaldi menegaskan, pihaknya telah menyiapkan skema kompensasi yang menyasar
seluruh pelanggan terdampak. Pelanggan prabayar Telkomsel akan
mendapatkan kuota pengganti atas kuota internet yang hangus. Pelanggan IndiHome dan Kartu Halo
diberikan diskon tagihan secara prorata. Selain itu, Telkomsel masih
menyediakan bantuan komunikasi darurat berupa 1000 SMS dan 60 menit telepon
dengan tarif Rp 1,- yang bisa diakses melalui UMB 88820#, khususnya bagi
wilayah yang masih mengalami penurunan kualitas layanan. Gangguan yang sempat melumpuhkan
akses internet di Papua ini menjadi pelajaran penting bagi penyedia layanan.
Dengan geografis Papua yang luas dan infrastruktur yang terbatas, Yasrinaldi
menekankan pentingnya link backup yang kuat dan berlapis demi menjamin
konektivitas yang stabil di masa mendatang. “Komitmen kami adalah
menghadirkan layanan yang handal dan terus berupaya meningkatkan pengalaman
digital pelanggan di seluruh wilayah Papua,” pungkasnya. Masyarakat kini berharap,
pasca-perbaikan, layanan internet di Papua dapat lebih stabil sehingga
mendukung berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, layanan publik,
hingga dunia usaha yang semakin bergantung pada konektivitas digital. Penulis: Jidan Editor: GF
28 Agu 2025, 12:40 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
